IRF INFO RISIKO FISKAL. Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal - Badan Kebijakan Fiskal. Edisi I Maret 2011

IRF

INFO RISIKO FISKAL

Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal - Badan Kebijakan Fiskal Edisi I Maret 2011

Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal

DAFTAR ISI KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PROYEK INFRASTRUKTUR BERIKUT PENGUNGKAPAN RISIKONYA

4 Perlunya Peraturan Tambahan Dalam Realisasi Perpres Nomor 13 Tahun 2010

9

Mengapa Kredit Pada UMKM Perlu di jamin ?

13

Mengenal Fiscal Policy Analysis Units

17

Risiko Regulasi Bagi Perkembangan Industri Perbankan

24

Mencermati Risiko Fiskal Pada Subsidi Listrik tahun 2011

28

Risiko Fiskal Lifting Minyak

32

Urgensi Penerapan Asuransi Gempa Bumi di Indonesia

35

SEGENAP KELUARGA BESAR PUSAT PENGELOLAAN RISIKO FISKAL MENGUCAPKAN SELAMAT KEPADA Bapak Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Ph.D. SEBAGAI Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI

2

Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011


PENGANTAR REDAKSI

M

engawali Tahun 2011 puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dapat merampungkan buletin Info Risiko Fiskal (IRF) Edisi I Tahun 2011

dengan tulisan-tulisan update seputar isu-isu risiko fiskal, kebijakan dukungan dan

penjaminan pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur. Dalam edisi kali ini kami memuat beberapa tulisan yang sedang berkembang saat ini, diantaranya tentang kerjasama pemerintah dengan swasta (KPS) dalam proyek infrastruktur dan pengungkapan risikonya, perlunya peraturan tambahan dalam realisasi Perpres No.13 Tahun 2010. Selain tulisan di atas, ada beberapa tulisan yang tidak kalah menarik dalam edisi kali ini yaitu, perlunya penjaminan risiko kredit pada UMKM, fiscal policy analysis units berikut beberapa contoh negara yang mempunyai unit khusus dalam bidang fiscal policy analysis, risiko regulasi bagi perkembangan industri perbankan, mencermati risiko fiskal pada subsidi listrik tahun 2011, risiko fiskal lifting minyak, serta buah pemikiran dari calon pegawai baru yang membahas tentang urgensi penerapan asuransi gempa bumi di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada para penulis, dimana dalam kesibukan rutinitas seharihari dapat meluangkan waktunya untuk ikut berpartisipasi dalam IRF edisi kali ini. Akhir kata kami berharap semoga apa yang disajikan dapat menjadi sumber inspirasi dan menambah wawasan. Kami senantiasa menerima saran dan kritik dari pembaca untuk peningkatan kualitas IRF ke depan. Selamat membaca dan bekerja !

SUSUNAN REDAKSI www. risiko.fiskal.depkeu.go.id Penanggung Jawab

:

Penyunting/Editor

:

Redaktur

:

Desain Grafis & Fotografer : Sekretariat

:

Freddy R. Saragih Pandu Patriadi Brahmantio Isdijoso Ragil Kuncoro Fajar Hasri Ramadhana Syahrir Ika Mohamad Nasir Sigit Purnomo Aan Rustandi David Rizkiawan Akhmad Yasin Moh. Kharis Syukron Krista Napitupulu

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam buletin ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1,5 maksimal 5 halaman. Artikel dapat dikirim ke [email protected] . Isi buletin ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Kebijakan Fiskal.

Alamat Redaksi : Gedung R.M. Notohamiprodjo, lantai 4 Jl. Dr. Wahidin No.1, Jakarta 10710, Telp. 021-3846785, Fax. 021-3452751

Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011

3


KERJASAMA PEMERINTAH

DAN SWASTA DALAM PROYEK INFRASTRUKTUR BERIKUT PENGUNGKAPAN RISIKONYA Oleh : Pandu Patriadi LATAR BELAKANG Dukungan/Jaminan infrastruktur

Bentuk-bentuk Dukungan Pemerintah

merupakan bagian dari proyek pembangunan

adalah: a) Kontribusi Fiskal, dapat berupa

infrastruktur. Kerjasama pemerintah dan swasta

dukungan langsung, pemotongkan

(KPS)

penghasilan kena pajak (PKP) dan lain-lain; b)

dalam

proyek

infrastruktur

pendifinisiannya sejak tahun 2010 memakai

Non Fiskal, dapat berupa perizinan atau bentuk

Perpres Nomor 13 Tahun 2010 Tentang

lainnya. Kedua bentuk dukungan tersebut

Perubahan Atas Perpres Nomor 67 Tahun 2005

ditetapkan oleh Menteri/ Kepala Lembaga/

Tentang Kerjasama Pemerintah dengan

Kepala Daerah.Sedangkan Jaminan

Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Pemerintah merupakan kompensasi finansial

Dalam Perpres, dukungan pemerintah

dan/atau kompensasi dalam bentuk lain yang

merupakan kontribusi fiskal ataupun non fiskal

diberikan oleh Menteri Keuangan kepada

yang diberikan oleh Menteri/Kepala

badan usaha melalui skema pembagian risiko

Lembaga/Kepala Daerah dan/atau Menteri

untuk proyek kerjasama. Jaminan Pemerintah

Keuangan sesuai kewenangan masing-masing

diberikan dengan memperhatikan prinsip

berdasarkan peraturan perundang-undangan

pengelolaan dan pengendalian risiko

dalam rangka meningkatkan kelayakan

keuangan dalam APBN, serta dapat diberikan

finansial Proyek Kerjasama.

Menteri Keuangan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur.

PERAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

P

emerintah menetapkan bahwa

infrastruktur menjadi prioritas utama

dan memerlukan partisipasi swasta

untuk mengisi financing gap yang tidak bisa dipenuhi APBN. Perubahan peran Pemerintah dari sebelumnya sebagai penyedia pembiayaan (financier) menjadi hanya sebagai penjamin (guarantor). Sebagai dasar pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP), Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor

4

Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011


67/2005 tentang KPS dalam Penyediaan

dalam periode tahun 2010 sd 2014 dengan

Infrastruktur, yang diubah dengan Perpres

rincian US $ 52 miliar berasal dari sektor swasta

Nomor 13 Tahun 2010.

non Kerjasama Pemerintah dengan Swasta

Proyeksi kebutuhan investasi infrastruktur tahun 2010 s.d 2014 adalah USD

(KPS) dan US $41 miliar dari sektor swasta dengan skema KPS (Bappenas, 2010).

$143 miliar atau setara dengan Rp.1.300 Triliun. Berdasarkan kebutuhan investasi tersebut,

Dalam

pelaksanaan

proyek

infrastruktur yang melibatkan dana pihak

Pemerintah diharapkan mengalokasikan

swasta, Pemerintah mengeluarkan Jaminan

belanja infrastruktur pada APBN sebesar USD

Pemerintah atas permintaan Investor dan

$50 miliar sehingga menimbulkan selisih yang

Lender. Permintaan penjaminan diantaranya

merupakan funding gap sebesar US $93 miliar

disebabkan kekhawatiran pihak swasta atas

(sekitar Rp 850 triliun). USD $93 miliar

transaksi yang dilakukan dengan Contracting

diharapkan dapat dibiayai oleh sektor swasta

Agencies (CA) dari pihak Pemerintah.

KEBIJAKAN MENARIK PEMBIAYAAN SWASTA Untuk memenuhi funding gap melalui sektor swasta, dan menarik swasta untuk bekerjasama dalam proyek KPS, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan beberapa fasilitas sebagai berikut : 1.

Land Fund, berupa land revolving fund (LRF) yang merupakan dana bergulir yang dipinjamkan kepada investor sebagai dana talangan untuk melakukan mengadakan tanah; dan land capping yang merupakan dukungan Pemerintah atas risiko kenaikan harga tanah dalam pembangunan jalan tol.

2.

Guarante Fund, bertujuan meningkatkan kelayakan kredit proyek infrastruktur dan melindungi APBN dari kewajiban tiba-tiba yang timbul akibat penjaminan Pemerintah dalam proyek infrastruktur dengan skema KPS.

3.

Infrastructure Fund, bertujuan membantu memberikan pembiayaan dan diharapkan dapat menjembatani ketersediaan dana domestik jangka pendek untuk pembiayaan infrastruktur yang berjangka panjang. Fasilitas-fasilitas yang dikembangkan Kemenkeu sejak tahun 2005 berkaitan dengan

pembangunan infrastruktur melalui skema KPS dapat digambarkan sbb: Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011

5


FASILITAS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

GOVERNMENT

LAND FUND

GUARATEE FUND PT. PII

Land Acquisition & Clearence

Cost Recovery/ Policy Risk

Preparation

Bidding

Capital Market and Regulatory Reform

Cost Of Financing

Infrastruktur FUND PT. SMI-II

Project Financing

Constructions

Private Investor/ Lander

Refinancing

Operation

Sumber : PT.PII (Persero), 2010

Untuk mensinergikan dengan

meminimasi kelemahan atas penjaminan yang

kebutuhan pasar akan bentuk-bentuk

dilakukan selama ini maka pada akhir tahun

penjaminan Pemerintah maka pemberian

2010 Pemerintah telah mengeluarkan paket

Jaminan Pemerintah diusahakan sesuai

regulasi yaitu : Perpres Nomor 78 Tahun 2010

dengan kebutuhan sektor swasta untuk ikut

Tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek

dalam proyek infrastruktur dengan skema KPS.

Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha

Untuk meminimasi kekhawatiran pihak swasta

yang dilakukan melalui BUPI, dan PMK Nomor

atas transaksi dengan Penanggung Jawab

260 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Proyek Kerjasama (PJPK) (dari K/L atau BUMN

Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek

yang mendapatkan amanat UU) serta untuk

Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha.

Proyek Infrastruktur dengan Skema KPS Sesuai Perpres 13/2010 Periode Tahun 2010 – 2014 Sektor

Nama Proyek

Ketenagalistrikan

Transportasi

Air

Central Java Power Plant -IPP PLTU Jawa Tengah

Nilai Proyek (Rp. Miliar) 30.000

Waste to Energy (WTE) Gede Bage-Bandung

935

Tana Ampo Port – Bali

337

Rail Link Soekarno Hatta – Manggarai

8.000

Umbulan – Jawa Timur

1.910

Tukad Unda – Bali Jabeka Water Suply Bandar Lampung Municipal Maros - Sulawesi Selatan

407 1.771 355 108 Sumber : Bappenas 2010

6

Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011


Pengungkapan Risiko Fiskal atas Dukungan dan Jaminan Pemerintah pada Proyek Infrastruktur Komitmen Pemerintah dalam rangka

(NK) dan Rencana Anggaran dan

percepatan pembangunan infrastruktur

pendapatan Negara (RAPBN) Tahun

melalui APBN dapat berupa : Belanja

Anggaran (TA) 2008, pengungkapan risiko

Infrastruktur (dilakukan oleh Kementerian/

fiskal disampaikan Pemerintah kepada DPR

Lembaga (K/L)), Pembiayaan Infrastruktur

yang dicantumkan sebagai subbab

dan Dukungan/ Jaminan Pemerintah pada

mengenai risiko fiskal. Subbab ini memberikan

proyek infrastruktur. Untuk belanja dan

informasi mengenai risiko fiskal yang dihadapi

pembiayaan infrastruktur merupakan

oleh pemerintah pada TA yang bersangkutan,

mekanisme yang dapat dilihat pada pos akun

termasuk mencantumkan di dalamnya

APBN. Pemberian Dukungan/Jaminan

mengenai kewajiban kontinjensi. Subbab ini

Pemerintah dalam pembangunan

selanjutnya akan dicantumkan pada Nota

infrastruktur menimbulkan risiko fiskal sehingga

Keuangan TA berikutnya.

diperlukan pengungkapan atas risiko tersebut.

Tujuan pengungkapan risiko fiskal pada

Untuk mengantisipasi unsur-unsur risiko

dasarnya ada 2 (dua) yaitu : (1) transparansi,

yang menjadi dasar timbulnya kewajiban

pengungkapan risiko fiskal diperlukan untuk

Pemerintah dimasa mendatang (contingent

menciptakan keterbukaan tentang posisi

liabilities) terkait dengan pemberian

fiskal Pemerintah; (2) kesinambungan APBN,

Dukungan/ Jaminan Pemerintah pada proyek

untuk lebih menjamin terjaganya

infrastruktur maka disusun proyeksi dana

kesinambungan pendapatan negara,

cadangan risiko fiskal pada APBN. Fungsi

belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

utama dari dana cadangan tsb. terutama

Dalam pengungkapan risiko fiskal, sumber-

sebagai bantalan bagi APBN apabila terjadi

sumber risiko fiskal harus dapat diidentifikasi

default. Pada saat pengeluaran Negara

terlebih dahulu, adapun risiko fiskal dapat

dipertahankan pada suatu level tertentu

bersumber dari : ekonomi (asumsi makro

sementara sumber-sumber penerimaan dan

ekonomi APBN), keuangan (utang

pembiayaan anggaran tidak dapat

Pemerintah, sektor keuangan, dan program

mencukupi maka dana cadangan risiko fiskal

pensiun), Sosial (bencana alam), Badan

dapat dipergunakan untuk menjaga target

Usaha Milik Negara (BUMN), dukungan

difisit tidak lebih besar dari yang diterapkan di

/jaminan pemerintah dalam pembangunan

dalam APBN.

infrastruktur, tuntutan hukum, keanggotaan

Mulai tahun 2007 pada Nota Keuangan

organisasi internasional, dan sebagainya.

RISIKO FISKAL DALAM NK/ RAPBN TA 2008 S.D. TA 2011 NK/ RAPBN 2008

NK/ RAPBN 2009

NK/ RAPBN 2010

NK/ RAPBN 2011

Sensitivitas Asumsi Ekonomi Makro

Sensitivitas Asumsi Ekonomi Marko

Analisis Sensitivitas a. Sensitivitas Asumsi Ekonomi Makro b. Sensitivitas Variabel Ekonomi Makro terhadap Risiko Fiskal BUMN

Analisis Sensitivitas a. Sensitivitas APBN terhadap Perubahan Asumsi Ekonomi Makro b. Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Ekonomi Makro

Risiko Utang

Risiko Utang

Risiko Utang Pemerintah Pusat

Risiko Utang Pemerintah Pusat

Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011

7


RISIKO FISKAL DALAM NK/ RAPBN TA 2008 S.D. TA 2011 NK/ RAPBN 2008 Proyek Pembangunan Infrastruktur

Proyek Pembangunan Infrastruktur

Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara

Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Bank Indonesia

Sektor Keuangan: a. Bank Indonesia b. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

8

NK/ RAPBN 2009

NK/ RAPBN 2010

NK/ RAPBN 2011

Kewajiban Kontinjen Pemerintah Pusat

Kewajiban Kontinjen Pemerintah Pusat

a. Proyek Pembangunan Infrastruktur

a. Proyek Pembangunan Infrastruktur

b. Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS)

b. Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS)

c. Sektor Keuangan:

c. Sektor Keuangan:

i. Bank Indonesia

i. Bank Indonesia

ii. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

ii. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

iii. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

iii. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

d. Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

d. Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

e. Keanggotaan pada Organisasi dan Lembaga

e. Keanggotaan pada Organisasi dan Lembaga Keuangan Internasional

Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

Keanggotaan Organisasi Internasional

Keanggotaan pada Organisasi dan Lembaga Keuangan

Desentralisasi Fiskal



Risiko Fiskal dari Desentralisasi Fiskal

Lumpur Sidoarjo

-

-

-

Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011


PERLUNYA PERATURAN TAMBAHAN DALAM REALISASI PERPRES NOMOR 13 TAHUN 2010 Oleh : Mohamad Nasir MENGAPA PERPRES NOMOR 13 TAHUN 2010 DITERBITKAN ? Pada tahun 2010, Pemerintah

kondisi infrastruktur di Indonesia tidak

Indonesia menerbitkan Perpres No. 16 Tahun

mendukung untuk itu. Kondisi listrik yang “byar

2010 tentang perubahan atas Peraturan

pet” telah mengganggu kesinambungan

Presiden nomor 67 tahun 2005 tentang

produksi bahkan dapat menimbulkan

kerjasama pemerintah dengan badan usaha

ketidakefisienan. Kalau sudah demikian, industri

dalam penyediaan infrastruktur. Terbitnya

akan kesulitan memenuhi order pelanggan

Perpres ini dilatarbelakangi oleh beberapa

tepat waktu dan dapat dipastikan industri akan

alasan fundamental seperti tingginya

tutup serta PHK pun di depan mata. Hal serupa

unemployment rate, buruknya infrastruktur

akan terjadi bila jala raya atau jalur

dan keterbatasan APBN.

penyeberangan dalam

Paska krisis ekonomi,

kondisi tidak memadai,

unemployment rate Indonesia

distribusi barang tidak

berkisar 5,5% di 1998, kemudian

berjalan dengan lancar

meningkat menjadi 6,3% di

“wasting time”, biaya tinggi,

1999. Selanjutnya, angka

dan kualitas barang akan

pengangguran

rusak karena termakan

terus

bertengger di atas 6% dalam

waktu di perjalanan.

periode

Sebagai contoh, kerugian

2000

s.d

2010

(Blomberg, 2011). Data terakhir

akibat kemacetan di

per

penyeberangan Merak-

31

Agustus

2010,

unemployment rate Indonesia mencapai

Bakauheni mencapai Rp 1,26 miliar per hari

7.14%. Untuk menyerap pengangguran

(Organda, 2011), belum termasuk kerugian

dibutuhan angka pertumbuhan ekonomi

sebagai akibat penurunan kualitas barang.

positip dan bisa dikatakan luar biasa, bahkan

Untuk membangun infrastruktur

Gustav F. Papanek (2010) berpendapat

dibutuhkan dana yang sangat besar yaitu

bahwa pertumbuhan 7% belumlah cukup

US$91,7 miliar untuk mencapai target

untuk menyerap pengangguran , Indonesia

pertumbuhan ekonomi sekitar 7%. Dari total

harus mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Untuk tumbuh, ekonomi butuh

dana tersebut, pemerintah hanya sanggup US$51,0 miliar atau 55,6%, sedangkan sisanya

infrastruktur seperti ketenagalistrikan, jalur

US$40,7 miliar dari swasta melalui pola

transportasi atau jalan, telekomunikasi, air

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).

minum dan lain sebagainya. Namun sayang,

Namun demikian pelaksanaan pola KPS, Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011

9


dihadapkan pada permasalahan fundamental karena proyek-proyek infrastruktur yang

infrastruktur e-government;

² infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi

seharusnya dikerjakan oleh Pemerintah pada

pembangkit, termasuk pengembangan

umumnya tidak memiliki tingkat pengembalian

tenaga listrik yang berasal dari panas bumi,

yang cukup menarik bagi investor, namun risikonya cukup besar. Oleh karena itu terbitnya

transmisi,atau distribusi tenaga listrik; dan

² infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi

Perpres No. 13 tahun 2010 diharapkan investor

transmisi dan/atau distribusi minyak dan

tertarik pada proyek-proyek infrastruktur yang

gas bumi.

ditawarkan pemerintah.

MUATAN PERPRES NO. 13 TAHUN 2010

Dalam Perpres ini pula dinyatakan bahwa proyek infrastruktur lainnya dapat pula diajukan melalui prakarsa badan usaha

Secara umum, Perpres mengatur hal-

dengan mekanisme yang berbeda

hal yang berkaitan dengan skema KPS yang

sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 s.d. 14.

mencakup jenis infrastruktur, badan usaha,

Muatan kedua adalah tingkat

dukungan pemerintah, otoritas dan persyarat

pengembalian dan risiko. Terkait dengan hal

teknis dan administratif. Namun, penulis

ini, pemerintah:

memandang ada dua muatan penting yang

² menjamin tingkat kewajaran atas tingkat

tercantum dalam Perpres tersebut yaitu

pengembalian investasi melalui

proyek dan tingkat pengembalian investasi

penyesuaian tarif atau kompensasi

dan tingkat risiko. Pertama adalah jenis proyek infrastruktur.

sebagaimana diuraikan dalam pasal 15. ² Pemberian dukungan dan jaminan oleh

Proyek yang dapat dikerjasamakan dengan

pemerintah atas proyek infrastruktur

Badan Usaha sebagaimana termuat dalam

sebagaimana diatur dalam pasal 17A s.d. 17C.

pasal 4 mencakup:

² infrastruktur transportasi, meliputi

SIAPA YANG DIUNTUNGKAN DAN MENGAPA ?

pelayanan jasa kebandarudaraan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa

Pemberlakuan Perpres 13 Tahun 2010

kepelabuhanan, sarana dan prasarana

tentunya diharapkan dapat diterapkan di

perkeretaapian;

seluruh wilayah Indonesia, namun nampaknya

² infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;

² infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;

² infrastruktur air minum yang meliputi

waktu dekat. Secara prakteknya, Jawa adalah daerah yang paling diuntungkan dibandingkan dengan daerah lainnya dengan beberapa alasan.

bangunan peng-ambilan air baku,

Desakan Kebutuhan

jaringan transmisi, jaringan distribusi,

Jawa merupakan daerah yang memiliki

instalasi pengolahan air minum;

² infrastruktur air limbah yang meliputi

10

agak sulit untuk diimplementasikan dalam

populasi yang terbanyak dan terpadat diantara daerah-daerah lainnya, bahkan

instalasi peng-olah air limbah, jaringan

merupakan pusat kegiatan ekonomi nasional.

pengumpul dan jaringan utama, dan

Kondisi demikian secara otomatis mendorong

sarana persampahan yang meliputi

kebutuhan akan infrastruktur di Jawa lebih

peng-angkut dan tempat pembuangan;

tinggi. Dari 8 jenis proyek, sebagaimana

² infrastruktur telekomunikasi dan informatika,

dicantumkan dalam Perpres No.13 Tahun

meliputi jaringan telekomunikasi dan

2010, keseluruhan proyek sangat dibutuhkan

Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011


Sebagai contoh adalah pembangunan

di Jawa, terutama infrastruktur ketegalistrikan, jalan dan transportasi. Semakin padatnya

jalan tol. Demand jalan tol di Jawa lebih besar

penduduk dan besarnya aktivitas ekonomi

dibandingkan di luar Jawa. Jika proyek jalan tol

membutuhkan semakin panjang jalan,

akan dibangun di luar Jawa, maka pemerintah

banyak air minum, dan semakin besar KWH

akan memberikan dukungan baik berupa

listrik yang dibutuhkan. Bukti nyata bahwa

penjaminan atau dukungan langsung yang

desakan kebutuhan dapat mempengaruhi

lebih besar dibandingkan jika proyek dibangun

penempatan proyek infrastruktur adalah

di Jawa. Dengan mempertimbangkan kondisi

kemacetan parah di Jakarta. Kemacetan

seperti ini, tentunya pemerintah akan

telah mendorong pemerintah untuk

menghitung kemampuan APBN, dan ketika

membangun jalur rel kereta api Manggarai

kondisi APBN yang sedang buruk seperti saat ini

s.d. Bandara Soetta dengan skema KPS. dan

maka secara rasional Pemerintah akan

pembangunan power plant 10.000 MW, yang

cenderung membangun proyek tersebut di

sebagian besar kapasitasnya juga dibangun

Jawa.

di Jawa, dan dibangunnya Tol Trans Java. Bagaimana dengan luar Jawa?

Risk Appetite Pengambil Keputusan Risk appetite pemegang kuasa proyek

Kapasitas APBN Menanggung Risiko

juga menentukan di mana suatu proyek akan

Salah satu keberadaan Perpres 13 Tahun

dibangun. Logikanya, dalam proyek

2010 adalah memberikan penjaminan akan

infrastruktur risk appetite ini tidak muncul

kewajaran yield dan risiko. Pertanyaannya

karena infrastruktur merupakan kewajiban

adalah sebesar dan sejauhmana daya dukung

pemerintah sehingga kalau ada kerugian

yang dapat diberikan oleh APBN ? Tentunya di

sudah merupakan suatu kewajaran. Namun,

tengah keterbatasan APBN, daya dukung

pada prakteknya tidak lah demikian, bias

APBN terbatas. Keberadaan

definisi kerugian negara membuat pengambil proyek

dapat

keputusan berhati-hati, apalagi ditambah

berpengaruh terhadap besarnya yield dan

dengan gencarnya kegiatan pemberantasan

risikonya. maksudnya yield dan risiko proyek

tindak pidana korupsi dan lemahnya

yang dibangun di Jawa dan di luar Jawa

kepastian hukum.

dapat berbeda. Kondisi Jawa saat ini memiliki

Pembangunan infrastruktur di luar Jawa

jumlah penduduk yang lebih banyak dan daya

cenderung beresiko lebih besar. Akibatnya,

beli masyarakatnya yang lebih tinggi secara

karena takut dianggap korupsi Penguasa

otomatis memberikan yield yang lebih besar

proyek akan meminimalisir risiko yang

dan risk yang lebih kecil dibanding dengan

ditanggungnya, dan cara untuk meminimalisir

proyek yang dibangun di luar Jawa. Dari uraian

adalah dengan mengambil keputusan ,

ini, dapat disimpulkan bahwa pembangunan

membangun infrastruktur di Jawa karena

infrastruktur di luar jawa membutuhkan daya

memberikan

dukung APBN yang lebih besar dibandingkan

dibandingkan dengan luar Jawa.

risiko

yang

minimal

bila infrastruktur tersebut dibangun di Jawa. Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011

11


PERLUNYA PERATURAN TAMBAHAN Eksodus urban dari daerah luar Jawa ke Jawa terutama Jakarta adalah bukti nyata bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia tidaklah merata terutama dalam hal pembangunan infrastruktur. Kondisi akses jalan, listrik dan pendidikan di luar Jawa masih jauh di bawah Jawa. Di bidang infrastruktur, seharusnya Pemerintah memberikan perlakuan yang sama baik luar maupun Jawa, bahkan saat ini lebih memperhatikan luar Jawa agar kondisinya bisa mengejar kondisi Jawa, sehingga ekonomi dapat merata dan masyarakat tidak perlu lagi ke Jawa atau Jakarta. Masa lalu biarlah berlalu, namun dari masa lalu marilah kita belajar apa-apa saja yang perlu diperbaiki untuk di masa yang akan datang. Untuk percepatan pembangunan di luar Jawa khususnya proyek infrastruktur itu, penulis merasa Perpres 13 Tahun 2010 perlu didukung oleh peraturan tambahan untuk daerah luar Jawa, yaitu

peraturan yang memberikan

keistimewaan pada daerah tersebut sehingga proyek infrastruktur dapat dilakukan. Tujuan utama peraturan ini adalah (1) memberikan prioritas pembangunan pada daerah luar Jawa. Kondisi infrastruktur di luar Jawa yang cukup memadai diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan dan ekonomi, serta masyarakat luar Jawa tidak harus ke Jawa atau Jakarta dan merasa dianaktirikan. (2) pelaksana proyek dapat dengan tenang tanpa dikejar-kejar dengan isu “kerugian negara”.

12

Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011


MENGAPA KREDIT UMKM PERLU DIJAMIN Oleh : Akhmad Yasin

langsung maupun tidak langsung dari

LATAR BELAKANG

Usaha menengah atau Usaha besar yang

Kemiskinan merupakan masalah klasik

memenuhi

yang dari jaman pemerintahan terdahulu

sebagaimana dimaksud dalam Undang-

hingga sekarang belum bisa teratasi. Oleh

Undang ini.

karena itu, misi pemerintah adalah

kriteria

Usaha

Kecil

3. Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi

bagaimana jumlah penduduk miskin atau

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan

angka kemiskinan bisa dikurangi. Salah satu

oleh orang perseorangan atau badan

dalam

Usaha yang bukan merupakan anak

menanggulangi kemiskinan adalah

perusahaan atau cabang perusahaan

program

pemerintah

dengan memberdayakan UMKM melalui

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian

program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu

baik langsung maupun tidak langsung

kredit yang diberikan oleh bank kepada

dengan Usaha Kecil atau Usaha besar

UMKM dalam bentuk pemberian modal

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil

kerja dan investasi untuk usaha produktif

penjualan tahunan sebagaimana diatur

yang feasible dengan didukung oleh

dalam Undang-Undang ini.

fasilitas penjaminan dari pemerintah.

Sedangkan perbedaan diantara ketiga usaha UMKM tersebut terlihat dari jumlah asset

PENGERTIAN UMKM

bersih dan omsetnya, sebagaimana terlihat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20

dari tabel di bawah ini:

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut dengan istilah UMKM adalah sebagai berikut: 1. Usaha Mikro adalah Peluang Usaha Produktif milik orang perorangan atau badan Usaha perorangan yang memenuhi

Jumlah Aset dan Omset UMKM NO 1 2 3

UMKM

ASET (JUTA Rp.)

Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah

50 50 - 500 500 - 10.000

OMSET (JUTA Rp.) 300 300 - 2.500 2.500 - 50.000

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008

Dari tabel tersebut, dapat dipahami

kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur

bahwa jumlah aset dan omset menentukan

dalam Undang-Undang ini.

kriteria UMKM, dimana peluang Usaha Mikro

2. Usaha Kecil adalah Peluang Usaha

memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan

ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

omsetnya maksimal Rp 300 juta/tahun, Usaha

yang dilakukan oleh orang perorangan

Kecil memiliki aset >Rp 50 juta-Rp 500 juta

atau badan Usaha yang bukan

dengan omset >Rp 300 juta-Rp 2,5

merupakan anak perusahaan atau bukan

miliar/tahun, Usaha Menengah memiliki aset >

cabang perusahaan yang dimiliki,

Rp 500 juta-Rp 10 miliar dengan omset >Rp 2,5

dikuasai, atau menjadi bagian baik

miliar -Rp 50 miliar/tahun. Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011

13


PERAN UMKM TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL Peran UMKM dalam pembangunan

Kalau melihat komposisi jumlah UMKM saat ini

ekonomi nasional antara lain sebagai: 1.

yang sebanyak 52 juta lebih yang tersebar di

Pemain utama dalam kegiatan ekonomi di

seluruh Indonesia, harusnya mampu

berbagai sektor, 2. Penyedia lapangan kerja

menghasilkan PDB yang lebih besar lagi, misal

terbesar, 3. Pemeran utama dalam

97% sementara jumlah usaha besar yang

pengembangan ekonomi lokal dan

hanya sekitar 4000 lebih, jumlah PDB nya

pemberdayaan masyarakat, 4. Sumber

hampir sama dengan PDB UMKM, rasanya

inovasi dan pelopor pasar baru, dan 5.

kurang adil. Harusnya sebagai unit usaha

Kontribusi terhadap neraca pembayaran

penyedia lapangan kerja terbesar, UMKM

melalui ekspor.

harus mampu secara signifikan mengurangi

Indikator pertumbuhan ekonomi

kemiskinan. Tapi kenyataannya tidak

adalah berapa besar PDB yang dicapai oleh

demikian, hal inilah yang dinamakan dengan

UMKM, dari tahun ke tahun sumbangan UMKM

pertumbuhan ekonomi semu, pertumbuhan

terhadap PDB selalu meningkat. Berikut tabel

ekonomi meningkat setiap tahun tapi jumlah

perbandingan PDB masing-masing usaha.

orang miskin masih banyak. Oleh karena itu,

TABEL PERBANDINGAN KOMPOSISI PDB MENURUT SKALA USAHA TAHUN 2005 DAN 2009 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (DALAM MILIAR RUPIAH) NO SKALA USAHA

2005

PANGSA PASAR

2009

PANGSA PASAR

PERTUMBUHAN

1

Usaha Mikro

-

0,%

682,462

33%

100%

2

Usaha Kecil

688,160

39%

225,478

11%

-67%

3

Usaha Menengah

291,342

17%

306,785

14%

5%

4 5

UMKM Usaha Besar

979,502 771,301

56% 44%

1,214,725 873,567

58% 42%

19% 12%

Sumber: Kemenkop dan UMKM, 2009

Dari tabel 2, menunjukkan bahwa

peran pemerintah dalam memberikan

UMKM mampu memberikan kontribusi

jaminan kepada UMKM sangat diperlukan

terhadap pertumbuhan ekonomi dengan

agar UMKM benar-benar berperan sebagai

jumlah

unit usaha yang penting dan strategis dalam

PDB

hampir

60%,

sisanya

disumbangkan oleh usaha besar sebesar 40%.

pembangunan ekonomi nasional.

PERKEMBANGAN UMKM DAN USAHA BESAR UMKM memiliki peranan yang sangat penting

pun ikut kuat karena sektor riil ikut bergerak

dalam perekonomian Indonesia. Sekitar 97,%

dan hajat hidup orang banyak dapat

tenaga kerja di Indonesia terserap di sektor

terpenuhi. Selain itu, UMKM merupakan

UMKM ini. Ini berarti bahwa UMKM dapat

kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam

menj a di s ektor us a ha y a ng ma mp u

perekonomian Indonesia. Dengan

menyediakan lapangan kerja yang cukup

pemberdayaan dan penumbuhkembangan

besar untuk tenaga kerja dalam negeri

UMKM diharapkan dapat memberikan

sehingga memberikan andil dalam

kontribusi yang nyata dalam peningkatan

pengurangan pengangguran. Jika UMKM

kesejahteraan masyarakat.

kuat, maka fundamental ekonomi Indonesia

14

Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011


Ini berarti bahwa UMKM mempunyai

Grafik Jumlah Tenaga Kerja UMKM dan Usaha Besar Tahun 2005 dan 2009

peranan dan kontribusi yang cukup strategis dan siginifikan bagi perekonomian nasional.

96,211,332 83,586,616

Sedangkan usaha besar hanya mampu menyerap tenaga kerja sekitar 3% dari jumlah total tenaga kerja di tanah air. Pangsa pasar untuk unit usaha UMKM tersedia sekitar 99,99%

2,719,209

sisanya direbut oleh usaha besar sebesar 0,01%. Hal ini mencerminkan betapa besar

2,674,671

2005

2009 UMKM

peran UMKM dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pengentasan kemiskinan

Sumber : Kemenkop dan UMKM

PANGSA PASAR UMKM DAN USAHA BESAR

dan pengurangan pengangguran. NO

JENIS USAHA

Perkembangan jumlah unit usaha UMKM pada tahun 2005 sebanyak 47 juta

1

UMKM

lebih, sedangkan jumlah unit usaha besar

2

USAHA BESAR

hanya 5.022. Kemudian pada tahun 2009 meningkat menjadi 52,7 juta, sedangkan jumlah unit usaha besar malah menurun menjadi 4.677. Hal ini menunjukkan bahwa sektor UMKM mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar bagi pembangunan nasional dibandingkan dengan usaha besar yang sangat sedikit jumlahnya.

PANGSA PASAR UNIT USAHA JENIS USAHA 2005 2009 2005 2009 99,99% 99,99% 96,85% 0.01%

0.01%

3.15%

97,30% 2.70%

Sumber: Kemenkop dan UMKM

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa pangsa pasar yang berhasil dikuasai oleh UMKM baik dari unit usahanya maupun tenaga kerjanya, menunjukkan bahwa hampir semuanya dikuasai oleh UMKM, hanya sedikit yang diperoleh usaha besar. Pada tahun 2005, pangsa pasar unit usaha UMKM sebesar 99,99% dan masih tetap sama pada

Grafik Jumlah Unit Usaha UMKM dan Usaha Besar Tahun 2005 dan 2009 UMKM

Usaha Besar

Usaha Besar 52,764,603

tahun 2009, sedangkan sisanya dikuasai oleh usaha besar yang pada tahun 2005 hanya sebesar 0,01% dan pada tahun 2009 masih tetap sebesar 0,01%. Untuk sektor tenaga kerja

47,017,062

UMKM menguasai pangsa pasar sebesar 96,85% pada tahun 2005, sedangkan pada tahun 2009 meningkat menjadi 97,30%, sisanya dikuasai oleh usaha besar masingmasing sebesar 3,15% dan 2,70%. sedikit 5,022

2005

4,677

2009

Sumber : Kemenkop dan UMKM

KEMAMPUAN MEMBAYAR KREDIT PADA UMKM MASIH RENDAH

Jumlah tenaga kerja yang mampu

Hingga saat ini, pemerintah masih terus

diserap oleh UMKM untuk tahun 2005

berusaha menyelesaikan permasalahan yang

sebanyak 83,5 juta lebih orang, sedangkan

dihadapi oleh UMKM, mengatasi faktor-faktor

jumlah tenaga kerja untuk usaha besar untuk

utama yang menghambat perkembangan

tahun 2005 sebanyak 2,7 juta lebih orang.

UMKM sebagai usaha yang potensial dan

Pada tahun 2009 jumlah tenaga kerja di sektor

strategis dalam menopang pembangunan

UMKM meningkat menjadi 96,2 juta,

nasional. Masalah klasik yang biasa atau

sedangkan tenaga kerja di usaha besar

banyak terjadi di kalangan usaha UMKM

malah menurun hingga menjadi 2,6 juta (lihat

adalah kemampuan membayar kredit

tabel dan grafik berikut).

perbankan yang masih rendah. Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011

15


KEMAMPUAN MEMBAYAR KREDIT PADA UMKM MASIH RENDAH Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong UMKM agar berkembang adalah menggulirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sebagaimana program-program kredit rakyat yang pernah digulirkan pemerintah seperti kredit Bimas, KUT, dan lain-lain, KUR juga sering dinilai oleh masyarakat sebagai hadiah pemerintah (kredit program). Akibatnya debitur KUR tidak terlalu peduli dengan mengangsur tunggakan KUR-nya, hal seperti inilah yang menimbulkan terganggunya outstanding atau Non Performing Loan (NPL). Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan bahwa NPL KUR per akhir Agustus 2009 sebesar 5,82%, naik dari 5,6% per

akhir Juli 2009. Rasio NPL meningkat karena sebagian besar kredit bermasalah belum diklaim ke pihak penjamin. Penyebab lainnya adalah masalah teknis di mana metode perhitungan NPL tiap bank penyalur berbeda. Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Bank Indonesia (BI) mencatat, per November 2010 nominal kredit macet UMKM mencapai Rp26,62 triliun. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar Rp25,70 triliun, kredit macet tersebut naik 3,57%. Bahkan jika dihitung dari akhir 2009, angka kredit bermasalah ini melonjak Rp3,9 triliun atau 17,16% dari Rp22,72 triliun (Desember 2009), (lihat tabel).

Non Performing Loan UMKM Menurut Kelompok Bank (Miliar Rp) No.

Kelompok Bank

2009

2010

Nov

Des

Jan

Feb

Mart

April

Mei

Juni

Juli

Agst

Sep

11,401

9,784

7,508

7,969

8,674

8,996

9,882

9,069

9,418

9,716

9,474

9,890 11,770

Okt

Nov

1

Bank Persero

2

Bank Pembangunan Daerah

1,974

1,661

1,985

2,123

2,301

2,325

2,523

2,497

2,627

2,666

2,676

2,863

2,863

3

Bank Swasta Nasional

9,027

8,467

8,764

9,026

8,938

9,225

9,407

9,107

9,448

9,626

9,841

9,840

9,921

4

Bank Asing dan Campuran

2,392

2,809

5,441

5,630

5,834

2,881

3,014

2,854

2,743

3,024

3,453

3,111

2,069

JUMLAH

24,794 22,721

23,698 24,748 25,747 23,427 24,826 23,527 24,236 25,032 25,444 25,704 26,623

Selama ini jumlah kredit UMKM selalu meningkat dari tahun ke tahun, berdasarkan statistik Bank Indonesia pada tahun 2005 kredit

UMKM di semua sektor ekonomi mencapai Rp354,9 miliar dan pada tahun 2010 meningkat cukup drastis menjadi Rp9,07 triliun.

PENTINGNYA JAMINAN PEMERINTAH

16

semuanya dikuasai oleh UMKM, hanya

menghendaki adanya jaminan dari pemerintah sebagai

sedikitHidup matinya UMKM sangat tergantung dari

upaya mengurangi risiko kredit macet atau bermasalah.

pembiayaan untuk penguatan permodalannya.

Oleh karena itu, jaminan pemerintah sangat

Namun, akses untuk memperoleh pembiayaan ini selalu

dibutuhkan demi kemajuan dan pengembangan

menjadi kendala bagi UMKM dan pihak perbankan tidak

UMKM. Karena bila tidak ada jaminan pemerintah, maka

mau menanggung risiko yang sangat besar apabila

sulit bagi UMKM untuk bisa mengakses sumber

UMKM terlambat atau bahkan tidak mampu melunasi

pembiayaan sebagai tambahan modal. Disisi lain,

kreditnya. Risiko kredit macet yang tinggi selalu dihindari

pemerintah juga mempunyai kepentingan untuk

oleh pihak bank atau lembaga keuangan lainnya

melindungi UMKM ini, karena banyak tenaga kerja yang

dalam memberikan kreditnya kepada UMKM. Oleh

terlibat di usaha ini.

karena itu, pihak bank menerapkan prinsip kehati-hatian

pemerintah terhadap kredit UMKM ini, diharapkan peran

Dengan adanya jaminan

(prudent) dalam pencairan kredit ini. Salah satu bentuk

UMKM sebagai kekuatan ekonomi rakyat semakin

kehati-hatian perbankan antara lain dengan meminta

penting dan strategis, khususnya dalam pengentasan

jaminan kepada UMKM untuk pembiayaan yang

kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja yang

diajukan, disamping itu, pihak perbankan juga

besar dan penyediaan lapangan kerja yang banyak.

Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011


Oleh : Syahrir Ika

FPUs

MENGENAL FISCAL POLICY ANALYSIS UNITS

B

anyak orang mungkin cukup mengenal peran Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun mungkin sedikit orang yang mengenal peran Badan Kebijakan Fiskal (BKF), yaitu unit eselon I di Kemenkeu yang berwenang 'melakukan analisis dan memberikan rekomendasi kebijakan fiskal'. Kebijakan fiskal tersebut mencakup kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kebijakan Pendapatan Negara, Kebijakan Ekonomi Makro, Kebijakan Pengelolaan Risiko Fiskal, Kabijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral serta Kebijakan Kerja Sama Regional dan Bilateral. Kebijakan fiskal memiliki tiga tujuan utama, yaitu : (i) meningkatkan produksi nasional dan pertumbuhan ekonomi, (ii) memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, serta (iii) menstabilkan harga-harga barang atau mengendalikan inflasi. Dengan demikian, BKF memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011

17


Keuangan dan Moneter (BAKM) kemudian

FPUs DI BEBERAPA NEGARA Unit semacam BKF (FPUs) ini ada di hampir semua negara. Beberapa diantaranya adalah Fiscal Policy Institute (India), Office of Fiscal and Economic Affairs (Nikaragua). Research, Policy, and Planning Department, serta Tanzania Revenue Aothority (Tanzania). Selain itu, Instutute for Fiscal Studies (Spanyol), dan Center for Fiscal Policy (Federal Rusia). Sementara, di Amerika

berubah menjadi Badan Analisa Fiskal (BAF), kemudian berubah lagi menjadi Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional (BAPEKKI), dan kini berubah menjadi BKF. Pada periode BAKM dan BAF, unit ini berperan juga menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kini, tugas penyusunan APBN ini dialihkan ke DJA, sehingga BKF hanya berperan melakukan

Fiscal Policy Institute (India) Office of Fiscal and Economic Affairs (Nikaragua) Research, Policy, and Planning Department (Tanzania) Tanzania Revenue Aothority (Tanzania) Instutute for Fiscal Studies (Spanyol) Center for Fiscal Policy (Federal Rusia) US Treasury (USA) Office of Management and Budget (USA)

Serikat, ada beberapa lembaga pemerintah

analisis kebijakan APBN.

yang mengelola urusan fiskal. Kebijakan fiskal

beberapa kali berganti nama, namun

disusun oleh US Treasury (termasuk juga

kedudukan BKF tetap di bawah Kemenkeu.

kebijakan penerbitan Surat Berharga Negara

APA ITU FPUs ?

dan sebagian kebijakan moneter. Catatan: AS tidak memiliki instrumen semacam SBI). Sedangkan pengelolaan budget dilakukan oleh Office of Management and Budget (OMB), mirip Ditjen Anggaran

(DJA) di

Indonesia. Perbedaannya adalah Ditjen Anggaran di Indonesia merupakan unit di bawah Kemenkeu, sementara OMB di AS merupakan unit di bawah Kantor Kepresidenan (White House), karena itu chiefnya dipilih dan dilantik Presiden bersamaan dengan pelantikan para Menteri. Informasi rinci mengenai FPUs di beberapa begara tersebut dapat dipelajari pada hasil studi

Definisi FPUs menurut USAID (Jorge Martinez et al., 2009) adalah sebagai berikut: 'An FPU is an entity, formed either inside or outside of government that assist the government in fiscal planning by providing quantitative fiscal reports and analysis and advising desicion makers on echieving broad policy goals'. Dengan demkian, FPU merupakan suatu lembaga yang berperan melakukan 'analysis kebijakan fiskal serta menyusun dan memberikan laporan mengenai pencapaian tujuan kebijakan fiskal' kepada para pengambil keputusan. Selain itu, FPU juga menyajikan 'economic and budget

Jorge Martinez-Vazquez and Eunice Heredia-

outlooks', baik untuk jangka pendek maupun

Ortiz, “Designing and Establishing Fiscal Policy

jangka panjang, serta melakukan pengkajian

Analysis Units : A Practical Guide”,

ekonomi dan hukum terkait dengan kebijakan

dipublikasikan oleh USAID, Mei 2009). FPUs Indonesia telah beberapa kali berganti nama, mulai dari

18

Walaupun sudah

Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011

Badan Analisa

fiskal, serta mewakili pemerintah dalam diskusi atau

berdebatan publik mengenai isu-isu

kebijakan fiskal.


Berdasarkan peran tersebut, FPU menerbitkan

beberapa majalah yang diterbitkan secara

report secara reguler dan periodik, antara lain

reguler, antara lain Majalah IRF-Info Risiko Fiskal

'Monthly Bulletin' yang memuat inromasi

(di PPRF) yang diterbitkan setiap tiga bulan,

tentang: 'monthly data on taxes,

Kumpulan Hasil Penelitian (di PPRF) yang

outlays, and others significant

diterbitkan setiap tahun. Majalah reguler

economic series, as well as an

lainnya adalah Warta Fiskal (di Sekretariat

Annual Review/Report that

BKF)

yang

summerizes the fiscal and economic events

Kedepan,

that took place over the year'.

j u g a

Pada

diterbitkan setiap dua bulan. BKF sebaiknya memiliki Annual Review yang

dasarnya, BKF juga melakukan hal yang sama,

menrangkum kondisi

walaupun jenis, frekuensi, jumlah dan kualitas

ekonomi dan konsidi fiskal

publikasinya mungkin saja berbeda. Publikasi

pada tahun sebelumnya serta

reguler dari BKF antara lain : Jurnal Ekonomi

M o n t h l yBulletin yang memuat data-data

dan Keuangan (JKM) dan Kajian Eknomi dan

pokok yang menjadi dasar analisis kebijakan

Keuangan (KEK) yang diterbitkan setiap tiga

fiskal. Ini merupakan salah satu ciri BKF sebagai

bulan. Di Pusat-pusat Kebijakan, ada

center of excellence.

Model Institusionalisasi FPUs Studi Jorge Martinz et al. (USAID, 2009: 7-9) memetakan model kelembagaan FPUs ke dalam 4 kategori sebagai berikut : 1. Governmental vs. Non-governmental FPUs Susatu FPUs bisa dibentuk dan dilembagakan sebagai suatu 'government entity' atau 'inside of government' yang di-finance oleh pemerintah dan clientnya hanyalah pemerintah. Model ini hampir ada di semua negara. Lembaga pemerintah yang berinisiatif membentuk 'government FPUs' ini adalah Ministry of Finanance atau Ministry of Economy. FPUs model ini merupakan part of the executive branch of government, seperti Kantor Presiden (office of the President) atau Kantor Perdana Manteri (office of the Prime Minister) atau Kantor Gubernur (office of the Governoor) di level daerah/propinsi (subnational). Contohnya adalah 'the Office of Management and Budget (OMB)' di Amerika Serikat yang berperan mempersiapkan dan mensupervisi the Federal Government's Budget. Contoh lain adalah 'the Strategic Policy Analysis Unit, yang bertugas melayani Office of the President dan Cabinet Office di Republik Kenya. FPUs di Indonesia

(BKF-Badan Kebiajakan Fiskal) merupakan

'government entity (inside of government) yang berkedudukan di bawah Menteri Keuangan. Walaupun demikian, dalam melakukan kegiatan riset, beberapa proyek riset dilaksanakan berdasarkan contract basis ke lembaga non pemerintah, khususnya Perguruan Tinggi. Selain inside of government, FPUs bisa juga merupakan badan/lembaga non pemerintah (outside of government) yang berperan membantu pemerintah melakukan analisis fiskal berdasarkan kontrak (contract basis). FPUs non pemerintah ini melayani baik pemerintah maupun non pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Contoh FPUs yang contract basis adalah Center for Fiscal Policy (CFP) di Rusia yang diasistensi oleh USAID sejak tahun 2000. Dalam beberapa kasus, FPUs merupakan 'part of the legislative branch of government, seperti perlemen AS yang memiliki the U.S. Congressional Budget Office (CBO) yang berperan menyiapkan bahan analisis yang akan digunakan Congress dalam menetapkan keputusan anggaran (budgetary decisions). Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011

19


2. Central vs. Subnational Government FPUs

sebagaimana yang

FPUs dapat menganalisis kebijakan fiskal

dipraktekkan di Bolivia (Bolivia's Unidad de

berdasarkan variasi level pemerintahan.

Analysis de Politicas Sociales y Economicas-

Analisis fiskal pada model FPUs yang

UDAPE) yang diasistensi USAID sejak tahun

centralized juga mencakup subnational

1983. UDAPE mempunyai reputasi tinggi

budget. Di Negara-negara Federal, FPUs-

karena didukung SDM yang ahli dan

nya secara spesifik menganalisis

profesional (UDAPE website: Hilderbrand

federal

budget issues. Di Georgia (negara bagian

and Grindel,1994).

AS), ada beberapa lembaga yang

FPUs yang hanya secara spesifik menganlisis

Sebaliknya, ada juga

melakukan analisis fiskal, yaitu : (i) Georgia

lebih dalam (detail) 'tax or budget issues'

Senate Budget and Evaluation Office, yang

sebagaimana yang dilakukan oleh FPOs

membantu Senat untuk mengevaluasi

Nikaragua (Office of Fiscal and Economic

program-program yang diusulkan

Affairs-OAFE) atau juga yang dilakukan oleh

pemerintah. (ii) Georgia State

University,

FPOs Tanzania (Tanzania's Tax Revenue

memiliki Fiscal Research Center yang

Authority-TRA) dan di Afrika Selatan (the Tax

berperan memberikan technical assitance

Policy Unit of the National Treasury).

di bidang tax dan expenditure. Unit seperti

Pendekatan FPOs yang dipilih Indonesia,

ini mirip dengan Universitas Indonesia (UI)

apakah 'comprehensive FPOs' ataukah

dan Universitas Gajah Mada (UGM) yang

'specialized FPOs' akan sangat tergantung

concern pada studi kebijakan fiskal. (iii)

pada seberapa luasnya kewenangan yang

mempunyai state fiscal economist yang

dimiliki Kementerian Keuangan, ada atau

Governanor's Office

tidak adanya kewenangan yang bersifat

untuk melakukan forcasting penerimaan

gray area dengan Kementerian/Lembaga

membantu Georgia

perpajakan dan meng-advise beberapa

lain, serta ketersedian dan tingkat

kebijakan fiskal kepada Gubenrnur.

profesionalitas SDM yang dimiliki.

Beberapa propinsi di India juga memiliki

Memperhatikan peran BKF saat ini, scope of

FPOs tersendiri yang berperan melakukan

work-nya bersifat comprehensive.

analisis fiskal untuk tingkat propinsi

Konsekuensinya bila BKF ingin menghasilkan

(subnational). Negara Bagian Karnataka

analisis dan rekomendasi kebijakan fiskal

misalnya memiliki Fiscal Policy Analysis Cell

yang lebih berkualitas, maka diperlukan

(FPAC), dimana lembaga ini dibangun atas

penambahan jumlah dan kompetensi SDM,

asistensi USAID melalui ''USAID's State Fiscal

khsusunya para peneliti, yang didukung

Management Reform Project' . Fokus USAID

oleh sistem informasi dan teknologi yang

di proyek ini adalah mendorong pejabat

handal. Selain itu, para pimpinan juga harus

daerah untuk meningkatkan disiplin fiskal

memiliki manajerial skill yang tinggi untuk

serta mempromosikan dialog-dialog antara

bisa me-manage tugas-tugas analisis

lembaga pemerintah mengenai lokasi

dengan lebih baik dan berhasil.

budget dan investasi. 3. Comprehensive vs. Specialized FPUs

20

government)

4. Congressional/Perlementary Budget Analysis Units

FPUs bisa juga dikategorikan dalam bentuk

Ada negara yang memiliki Perlementary

scope of analytic work. Dalam beberapa

Budget Analysis Units. Unit ini bertugas

kasus, suatu FPUs bertanggung jawab

membantu Congress untuk menilai secara

melakukan analisis ekonomi dan kebijakan

independen Annual Budget (RAPBN) yang

pada area yang luas (multiple areas of

diajukan Presiden ke Congress sehingga

Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011


proses dialog dengan pemerintah menjadi

Badan Anggaran (BANGGAR), yang

lebih konstruktif dan efektif. Selain itu, unit ini

bereperan menggodok terlebih dahulu

juga bertugas mengevaluasi dan

rancangan Nota Keuangan dan RAPBN

mengusulkan perubahan setiap item

yang diajukan pemerintah sebelum di

budget yang diajukan pemerintah ke

bahas dalam Sidang Komisi XI dan Sidang

Congress. Unit seperti ini ada di AS (the U.S.

Paripurna DPR-RI.

Congressional Budget Office-CBO), juga di

Bila Pimpinan DPR-RI memahami juga

El Savador (the Legislative Assembly of El

model FPUs seperti ini (termasuk fiscal risk

Savador),

di Ukraina (Ukraine's Fiscal

managment unit-nya), maka mungkin saja

Analysis Unit), dan di Bangladesh yang

mereka tertarik untuk memiliki juga

memiliki Budget Analysis and Monitoring

Perlementary Budget Analysis Unit (PBAUs)-

Unit atau BAMU (lihat Galagher, 2008,

DPR RI, sehingga menjadi counterpart BKF

Buliding the Capacity of the Budget Analysis

dalam pembahasan APBN sehingga dapat

and Monitoring Unit of the Bangladesh

mempercepat proses pembahasan APBN

Parilament Secretariat, dalam Jorge

serta mengurangi ketegangan politik antar

Martinez et al., 2009). Di Indonesia, DPR-RI

lembaga negara. Mungkin BANGGAR DPR-

belum memiliki unit seperti ini, kecuali

RI tidak diperlukan lagi di masa mendatang.

FPUs Core Functions Walaupun FPUs dimiliki pemerintah di hampir semua negara, namun masing-masing FPUs memiliki core functions yang berbeda. Studi Jorge Martinez et al., (USAID, 2009) di sejumlah negara mengidentifikasi sekitar 5 (lima) core functions dari FPUs, yaitu : Ä Macroeconomic Analysis and Policy Mencakup : inflation, labor market, consumption and saving, housing, business investment, labor supply, productivity, wage-and price- settting, business cycles, and international trade. Ä Tax Policy Analysis and tax administration Mencakup : tax low on the economy, economic behavior, labor demand, setting tariffs and their impact on competitiveness, change in tax rates, tax base, and efficiency and equity effects of the tax system. Ä Revenue Forecasting Mencakup : future budget balances, contraints on expenditure, requirements for debt financing, and revenue sharing allocation. Ä Expenditure Planning and Analysis, including Medium Term Expenditure Framework (MTEFs) Mencakup : evaluation of programs, schemes, budget allocations, and other expenditure policies, and performance-based budgeting. Ä Debt Management Analysis Di beberapa FPUs, fungsi Debt Management Analysis dikonsolidasikan ke dalam Macroeconomic Analysis Function. Analisis mencakup : government's debt portfolio, cash flow projection regarding debt service, and develop an effective database of all budget and off-budget obligation. Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011

21


Selain core function di atas, studi Jorge Martinez et al., (USAID, 2009) juga menemukan bahwa pemerintah di beberapa negara memberikan tambahan tugas (semacam non-core function) ke FPUs seperti : Ä Intergovernmental Fiscal Relation Di Indonesia (Kemenkeu), fungsi teknis dilakukan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan, fungsi kenbijakan dilakukan oleh PKAPBN (BKF), dan risiko fiskal daerah seharusnya dilakukan oleh PPRF (BKF). Ä Treasury and Cash Management Di Indonesia (Kemenkeu), fungsi ini dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan Ä Audit and Control Di Indonesia (Kemenkeu), hingga saat ini belum ada unit khusus yang melakukan 'Audit Kebijakan Fiskal', kecuali audit kepatuhan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Ä Management and Legal Affairs Di Indonesia (Kemenkeu), fungsi ini dilakukan oleh Sekrteraiat Jenderal (Biro Hukum, Biro Bantuan Hukum, PUSHAKA). Kecuali di PPRF (BKF), ada satu bidang yang bertanggungjawab dalam fungsi penyusunan peraturan berbasis risiko fisksal, misalnya menyiapkan PMK tentang penjaminan infrastruktur dan PMK tentang pemberian pinjaman dalam rangka penugasan kepada PLN, dll. Ä Information Tecknology (IT) Di Indonesia (Kemenkeu), fungsi ini dilakukan oleh PUSINTEK di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal Kemenkeu. Secara umum Fungsi ini tidak dilakukan oleh BKF, kecuali pembentukan database ekonomi makro yang dikelola oleh Pusat Kebijakan Ekonomi makro (PKEM) untuk menyediakan data secara real time pada dashboard BKF.

22

Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011


Tidak ada model fungsi FPUs yang ideal

besar diantaranya adalah researcher/analist

di dunia, karena pilihan fungsi FPUs yang paling

dengan ragam kualifikasi dan ragam

baik akan tergantung kerpada concern

kompetensi. Studi Jorge Martinez et al., (USAID,

Menteri Keuangan dan tentunya juga Kepala

2009) memperilhatkan salah satu struktur

BKF (FPUs). Namun benchmarking peran FPUs di

organisasi FPUs yang sidebut mereka sebagai

dijadikan

'Long-Term FPU Organizational Structure'

pertimbangan Kemenkeu. Bila memperhatikan

seperti di bawah ini. Bila dibandingkan

beberapa

negara

bisa

arahan Menkeu – Agus Martowardojo- pada

dengan Indonesia (BKF), beberapa fungsi

pembukaan Rapat Kerja BKF akhir tahun 2010

telah diakomodir dalam struktur FPUs

lalu agar semua tugas yang berkaitan dengan

benchmarking, namun ada beberapa fungsi

perumusan kebijakan fiskal harus berada di

tambahan yang menjadi concern Menkeu

bawah koordinasi BKF merupakan salah satu

seperti 'Pengelolaan Risiko Fiskal, Kebijakan

terobosan yang dalam banyak hal cocok

Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral

dengan hasil benchmark di atas.

serta Kebijakan Kerja Sama Regional dan

Implementasinya memerlukan revisi terhadap

Bilateral'.

Selain itu, BKF tidak memiliki divisi

PMK Nomor : 184/PMK.01/2010 untuk

khusus seperti divisi Intergovernmental Fiscal

mengakomodir peran baru BKF (new BKF),

Relation, divisi Expenditure Modeling and

termasuk juga Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal

Anlysis, dan divisi Management & Legal Affairs.

(PPRF) yang juga menjadi concern Menkeu

Bila merujuk pada strukrur FPUs bencmarking, maka perlu dipertimbangkan juga untuk

untuk diperkuat.

mengalihkan fungsi 'Debt Management FPU ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Analysis' yang berada di DJPU ke BKF

Struktur organisasi FPUs di beberapa

disamping fungsi Kebijakan Perpajakan yang

negara dibuat ramping dan melibatkan sedikit

sudah lama direncanakan Menkeu untuk

pegawai administrasi, sedangkan sebagian

dipindahkan ke BKF.

DIRECTOR

Deputi Director

Macroeconomic Analysis

Tax Analysis and Revenue Forcasting

Debt Management Analysis

Expenditure Modeling and Analysis

Intergovernmental Relation

Projection Unit

Indiviudal Income Tax

Debt Analysis

Education

Expenditure Analysis

Financial Markets

Business Income Tax

Investment Analysis

Health & Human Resources

Revenue & Transfers

Fiscal Policy Studies Units

Indirect Taxes

Management & Legal Affairs

Debt Management

Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011

23


Risiko Regulasi Bagi Perbankan Masa Lalu

K

risis keuangan tahun 2007 di Amerika

mortgage karena Bank Sentral Amerika

Serikat telah meluluh-lantakkan bukan

secara bertahap menaikkan suku bunga

hanya perusahaan besar seperti bank

pinjaman dari 1,75% menjadi 5,25%, maka

investasi sekaliber Lehman Brothers atau

terjadi kredit macet secara masal. Selanjutnya

perusahaan asuransi American International

regulasi keuangan di Amerika memungkinkan

Group (AIG) bahkan perekonomian dunia

munculnya produk derivatif keuangan yang

pun mengalami perlambatan. Krisis tersebut

menjadikan surat hutang subprime mortgage

berawal dari kebijakan perbankan Amerika

sebagai tanggungan atas surat-surat hutang

yang memberi kemudahan dalam

berikutnya sehingga kerugian gagal bayar

penyaluran kredit perumahan kepada

tersebut tidak hanya dialami oleh penerbit

masyarakat tidak layak menerima kredit atau

surat hutang subprime mortgage melainkan

yang dikenal dengan Subprime Mortgage.

juga dirasakan oleh seluruh pemegang surat

Ketika para debitur tidak mampu membayar

hutang derivatifnya.

bunga dan pokok pinjaman subprime

Risiko Regulasi Bagi Perkembangan Industri Perbankan Oleh : Novijan Janis

24

Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011


Paket deregulasi perbankan yang dimulai

dalam kondisi normal, namun pada titik waktu

dari Paket Juni 1983 sampai dengan Paket

tertentu atau dalam kondisi tidak normal

Kebijaksanaan 29 Mei 1993 telah memberikan

regulasi tersebut dapat memberikan dampak

beberapa

negatif yang lebih besar. Hal ini menuntut

dampak

negatif

bagi

perkembangan perbankan di Indonesia.

pihak regulator agar senantiasa memantau

Diantaranya muncul persaingan antar bank

produk kebijakan yang telah diterbitkannya.

karena banyaknya jumlah bank saat itu (pada tahun 1997 berjumlah 243 bank). Hal tersebut

Kebijakan Perbankan Saat ini

juga menyebabkan lemahnya pengawasan

Dengan Peraturan Bank Indonesia no.

pada perbankan sehingga banyak pemilik dan

12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Bank

atau pengelola bank menyalah gunakan bank.

Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah

Dalam kondisi perekonomian normal,

dan Valuta Asing, Bank Indonesia

banyaknya jumlah bank tidak mendatangkan

menetapkan perhitungan Giro Wajib

permasalahan secara umum, namun ketika

Minimum Loan Deposit Ratio (GWM LDR)

ketika terjadi tekanan pada perekonomian,

rupiah yang mengacu pada batas bawah

otoritas pengawas perbankan mulai kewalahan.

LDR Target sebesar 78% dan batas atas LDR

Pada saat mata uang rupiah

Target sebesar 100%. Ketentuan ini berlaku

terdepresiasi terhadap dolar Amerika,

mulai tanggai 1 Maret 2010. Selanjutnya

perbankan mengalami kesulitan likuiditas

industri perbankan di Indonesia berusaha

karena masyarakat membeli mata uang

untuk mencapai Loan to Deposit Ratio (LDR)

Amerika dalam jumlah yang banyak, bahkan

sebesar 78% namun tidak melebihi 100%. Pada

Pasar Uang Antar Bank (PUAB) pun mengalami

dasarnya kebijakan penetapan batas atas

kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas

dan batas bawah angka LDR ini adalah positif

perbankan semakin bertambah berat ketika

baik ditinjau dari sisi penyaluran kredit (loan)

pemerintah mengambil kebijakan berupa

maupun dari sisi pengumpulan Dana Pihak

menaikkan suku bunga dan mengalihkan

Ketiga (DPK) atau deposit.

dana BUMN dari perbankan ke SBI karena hal

Dari sisi penyaluran kredit, Bank

tersebut menyebabkan suku bunga PUAB

Indonesia (BI) ingin menjamin berjalannya

meningkat sehingga penyaluran dana dari

fungsi intermediasi perbankan dengan baik

bank yang berkecukupan likuiditas kepada

sehingga dana yang terkumpul dari

bank yang kekurangan likuiditas semakin

masyarakat dikembalikan ke masyarakat

terhambat. Kesulitan likuiditas tersebut

melalui pinjaman dan tidak hanya

memicu hilangnya kepercayaan masyarakat

ditempatkan pada Sertifikat Bank Indonesia

pada industri perbankan dan penarikan dana

(SBI), Surat Utang Negara (SUN) atau bentuk

perbankan secara masal. Hal itu semua pada

investasi lainnya. Selanjutnya kebijakan ini

akhirnya menyebabkan fungsi sistem

dapat mencegah penyaluran kredit yang

pembayaran dan fungsi intermediasi di

melebihi jumlah DPK yang terkumpul sehingga

perbankan terganggu. Itulah puncak krisis

BI dapat menekan potensi angka kredit

moneter di Indonesia pada tahun 1997. Kedua fakta sejarah tersebut

bermasalah (Non Performing Loan/NPL). Dari sisi DPK, kebijakan ini dapat menahan laju

menunjukkan bahwa industri perbankan

pertumbuhan DPK yang berlebihan sehingga

memiliki risiko regulasi. Ada kalanya sebuah

persaingan tingkat suku bunga simpanan

regulasi memberikan dampak positif yang

yang ditawarkan antar bank dapat

lebih besar dalam kurun waktu tertentu atau

dikendalikan. Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011

25


Selanjutnya dengan Surat Edaran no. 13/5/DPNP tanggal 8 Februari 2011 perihal

opsi kedua lebih tinggi seperti mengurangi jumlah

nasabah

deposan

atau

Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar

mempertahankan jumlah kredit yang

Kredit, Bank Indonesia mewajibkan Bank

berbeda-beda jangka waktu pelunasannya.

Umum non Syariah untuk mempublikasikan

Pencapaian target LDR dengan opsi

informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)

pertama dapat direalisasikan diantaranya

kepada masyarakat terhitung tanggal 31

dengan mempermudah persyaratan

Maret 2011. Dengan informasi ini masyarakat

pengajuan kredit atau dengan menurunkan

pengguna dana di perbankan dapat

suku bunga pinjaman. Pada dasarnya hal

mengetahui biaya dasar aktivitas perkreditan

tersebut dapat memunculkan risiko tertentu

yang sudah mencakup biaya overhead dan

pada bank :

profit yang ditetapkan bank dalam

1. Meningkatnya angka kredit bermasalah (NPL)

penyaluran kredit sehingga akan

memunculkan persaingan suku bunga

Penyaluran kredit yang mengurangi prinsip

pinjaman yang sehat diantara bank.

hati-hatian dengan mempermudah

Potensi Risiko Kebijakan Perbankan Saat ini

peluang diberikan kredit kepada calon

pengajuan kredit dapat memperbesar debitur yang tidak layak mendapat kredit.

Namun demikian perlu dicermati dampak sampingan dari regulasi diatas

Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah kredit bermasalah (NPL).

khususnya pada kemampuan perbankan untuk menghasilkan Net Interest Margin (NIM)

Adapun peningkatan penyaluran kredit

setelah munculnya kebijakan tersebut. Menyikapi

26

ketentuan

2. Menurunnya Net Interest Margin (NIM)

untuk

dengan cara menurunkan suku bunga

pencapaian LDR antara 78% - 100%,

pinjaman sama artinya dengan

perbankan mempunyai dua opsi yaitu

menurunkan NIM karena pendapatan

meningkatkan penyaluran kredit dengan

utama bank dari penyaluran kredit adalah

menghentikan pertumbuhan DPK atau

dari selisih suku bunga deposito dan suku

menurunkan besaran DPK dengan

bunga pinjaman.

mempertahankan jumlah kredit yang ada.

Penurunan jumlah NIM akan menjadi

Pada umumnya bank akan lebih memilih opsi

semakin buruk bilamana perbankan tidak

pertama karena tingkat kesulitan melakukan

dapat memperbaiki struktur DPK-nya.

Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011


Pada umumnya DPK terbagi atas 3 komponen yaitu tabungan, giro dan deposito. Dimana tabungan adalah komponen dana yang paling murah dalam artian bank memberikan suku bunga simpanan terendah dibanding komponen lainnya sehingga industri perbankan lebih menyukai komponen tabungan dalam hal memaksimalkan besaran NIM.

dalam

6

tahun

terakhir,

pendapatan non operasional Bank Umum adalah 32,8% dari pendapatan operasional secara rata-rata dengan pertumbuhan sebesar 13,6% setahun dalam periode tahun 2005 – tahun 2010.

Berdasarkan data historis dalam 6 tahun terakhir,

Potensi risiko ini diperburuk

struktur DPK perbankan khususnya Bank Umum saat ini

oleh tingkat efisiensi perbankan

masih didominasi oleh deposito dengan kisaran

yang masih rendah yang

sebesar 46,75% secara rata-rata dalam 6 tahun

tergambar dalam rasio Biaya

sedangkan tabungan hanya sekitar 28,40%, maka

Operasional

dapat diartikan bahwa perbankan hanya dapat

Pendapatan Operasional (BOPO).

menghasilkan nilai interest margin secara maksimal

Untuk Bank Umum besaran BOPO

terhadap

adalah 86,98% secara rata-rata

dari 28,40% kredit yang disalurkannya.

dalam 6 tahun terakhir.

DPK dan Komponennya – Bank Umum

2005 DPK

2006

1.127.937 1.287.102

2007

2008

1.510.834 1.753.292

2009

2010

1.973.042

2.338.824

Giro

24,95%

26,26%

26,84%

24,53%

23,61%

22,91%

Deposito

50,09%

47,79%

44,13%

47,04%

45,70%

45,74%

Tabungan

24,96%

25,94%

29,03%

28,44%

30,69%

31,35%

Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Risiko penurunan kinerja perbankan

profit perusahaan melalui usaha selain

dalam ukuran NIM juga dapat ditemukan

penyaluran kredit. Berdasarkan data tahunan

pada kebijakan perbankan tentang publikasi

dalam 6 tahun terakhir,

informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).

Kesimpulan

Dengan dibukanya informasi SBDK

Regulasi perbankan saat ini dapat

masing-masing bank, masyarakat dan dunia

mendorong industri bank untuk fokus pada

usaha dapat memilih pinjaman dari bank

salah satu fungsi utama bank yaitu

yang bersedia memberikan suku bunga

intermediasi antara unit yang memiliki

pinjaman yang rendah.Hal ini akan

kelebihan dana dan unit yang membutuhkan

memunculkan persaingan diantara bank

dana. Namun potensi risiko dari regulasi

khususnya bagi bank yang sedang

tersebut yaitu tergerusnya profit bank dari

meningkatkan penyaluran kredit. Pada

perbedaan suku bunga simpanan dan suku

akhirnya bank yang menemui kondisi seperti

bunga pinjaman patut dipertimbangkan agar

ini akan bersedia memberikan suku bunga

industri perbankan tidak mengalami kesulitan

pinjaman yang rendah dibandingkan bank

dalam menghasilkan laba perusahaan yang

lainnya dengan konsekuensi NIM yang

pada akhirnya dapat mengganggu fungsi

dihasilkan menjadi semakin kecil. Namun

perbankan lainnya seperti fungsi pelaksana

demikian bank masih dapat memaksimalkan

sistem pembayaran. Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011

27


Anggaran subsidi listrik tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp40,7 triliun. Pembahasan antara Pemerintah dan DPR berjalan alot terutama terkait dengan tarik menarik kenaikan Tarif Tenaga Listrik di tahun 2011 untuk merasionalisasi tarif tenaga listrik saat ini yang dianggap masih terlalu rendah. Meskipun akhirnya disepakati TTL tahun 2011 tidak naik, namun anggaran subsidi yang disetujui oleh DPR tidak jauh dari usulan pembahasan awal RAPBN Rp41 triliun yang salah satu asumsinya adalah kenaikan TTL sebesar 15%. Oleh karena itu, terdapat risiko fiskal sebesar Rp12 triliun akibat hilangnya pendapatan PT PLN dari tidak disetujuinya kenaikan TTL 15%. Untuk menutup risiko fiskal tersebut, Pemerintah dan DPR menyepakati langkah mitigasi risiko fiskal melalui dua cara, yaitu (i) optimalisasi energi primer, (ii) efisiensi PT PLN serta (iii) menunda pembayaran kekurangan subsidi tahun 2009.

MENCERMATI RISIKO FISKAL PADA SUBSIDI LISTRIK TAHUN 2011 Oleh : Riza Azmi Rp2,3 triliun. Sehingga target maksimal penurunan BPP yang dapat dihemat dari optimalisasi energi primer sekitar 4,8 triliun. Permasalahan mengenai kebutuhan gas PT PLN merupakan masalah klasik yang terus

Optimalisasi Energi Primer

28

mengganggu komposisi dan efisiensi fuel mix

Pemerintah c.q. Kementerian ESDM bersama

PT PLN khususnya sejak melonjaknya harga

dengan DPR menargetkan tambahan

minyak dunia. Gas alam menjadi bahan bakar

pasokan gas dari lapangan Jabung, Singa

yang relatif lebih murah ketimbang BBM

dan Jambi Merang untuk menambah

semenjak harga BBM di atas USD40-

kebutuhan gas PT PLN. Dari tambahan gas

50/barrel.Hal ini disebabkan penentuan harga

tersebut diharapkan dapat menghemat

gas alam sudah ditetapkan pada awal

biaya bahan bakar minyak sekitar Rp2,5 triliun.

ekplorasi untuk jangka panjang sehingga

Kebijakan kedua adalah penyelesaian

harganya cenderung tidak fluktuatif,

termintal LNG/Floating Storage Regasification

meskipun untuk pembelian gas melalui PGN

Unit (FSRU) di Jawa Barat (konsorsium antara PT

harganya akan disesuaikan mengikuti harga

Pertamina dan PT PGN, Tbk) yang akan

minyak tiap tahunnya. Karena kebanyakan

digunakan untuk memasok gas ke

kontrak gas di Indonesia dibuat pada kondisi

pembangkit PT PLN dari lapangan gas

harga minyak masih cukup murah,maka

Bontang. Penyelesaian FRSU ini diperkirakan

Pemerintah lebih memilih menjual gas alam ke

akan menghemat pemakaian BBM sekitar

luar negeri mengingat keuntungan komparatif

Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011


ekspor gas lebih besar daripada dipakai untuk

Disparitas harga gas yang tinggi antara

domestik. Sebagai contoh, harga ekspor gas

penjualan gas ke luar negeri dan domestik di

ke Singapura dari lapangan Grissik, Jambi

saat harga minyak mentah melambung tinggi

ditetapkan USD12,5/MMBTU sedangkan

menyebabkan kelangkaan pasokan gas

harga beli PGN hanya USD1,5/MMBTU. Namun dengan kenyataan tren harga minyak dunia terus bergerak ke titik tertingginya, keuntungan komparatif tersebut pun berubah menjadi kerugian/loss. Secara agregat, pemasukan Pemerintah dari ekspor gas lebih rendah daripada pengeluaran Pemerintah untuk subsidi listrik. Hal ini karena biaya BBM lebih besar ketimbang gas untuk digunakan menjadi bahan bakar pembangkit. Untuk melihat perbandingan antara efisiensi

untuk kebutuhan domestik dalam negeri. Tidak heran kebutuhan gas PT PLN tiap tahunnya sulit terpenuhi. Alhasil, PT PLN membakar BBM untuk menutupi kekurangan pasokan gas tersebut. Berdasarkan data PT PLN, kebutuhan bahan bakar gas untuk memasok pembangkit tahun 2009 dan 2010 masing-masing hanya terpenuhi 85% dan 80% saja. Artinya terjadi tren penurunan proporsi realisasi pasokan gas terhadap kebutuhan pembangkit. Meskipun volume delivery tahun 2010 mengalami peningkatkan dibandingkan tahun 2009.

penggunaan gas dan BBM terhadap biaya bahan bakar pembangkit PT PLN, Penulis

Upaya mitigasi Pemerintah dan DPR untuk

menyediakan beberapa skenario 3 harga beli

menambah pasokan gas bagi PT PLN dari

gas PT PLN yaitu USD3/MBTU untuk pembelian

ketiga lapangan gas tersebut memiliki

dari kontraktor gas, USD5/MBTU untuk

ketidakpastian untuk terpenuhi. Pengalaman

pembelian dari PGN dan USD12/MBTU harga

tahun 2010 menunjukkan bagaimana alokasi

ekspor gas dari lapangan Grissik ke Singapura

gas pembangkit Muaratawar berkurang

sebagai harga tertinggi. Dari perhitungan

sebanyak 50 MMSCF per hari karena

penulis terhadap ketiga harga beli gas

gangguan pasokan. Ketika pasokan gas bagi

tersebut, meskipun PT PLN membeli dengan

industri terganggu, maka alokasi bagi PLN

harga ekspor ke Singapura, efisiensi biaya

yang paling mudah untuk dikurangi

bahan bakar gas tetap lebih tinggi ketimbang

mengingat pengurangan pasokan gas bagi

BBM dengan harga saat ini.

industri terganggu, maka alokasi bagi PLN

Sumber : Berbagai Sumber Diolah, 2011

Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011

29


yang paling mudah untuk dikurangi

Namun kekhawatiran seperti ini seharusnya

mengingat pengurangan pasokan gas

tidak muncul apabila standar ukuran efisiensi

kepada industri akan berdampak kepada

telah ditetapkan ketika penganggaran

turunnya produktivitas industri yang banyak

sekaligus berfungsi sebagai pengendalian

menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu,

biaya subsidi. Apabila dalam dalam

sebagai bentuk manajemen risiko yang baik,

realisasinya manajemen PT PLN tidak berhasil

progress realisasi optimalisasi energi primer

mencapai standar efisiensi yang telah

baik tambahan pasokan dan penyelesaian

ditentukan tersebut, maka Pemerintah hanya

terminal gas harus terus dipantau oleh

membayar subsidi sesuai dengan standar

Pemerintah agar target mitigasi risiko dapat

efisiensi biaya yang ditentukan.

dicapai. Kita semua tidak ingin risiko fiskal

Untuk mendukung penentuan ukuran efisiensi PT

akibat tidak disetujuinya kenaikan TTL yang

PLN yang lebih terukur, PPRF sedang

pasti menambah subsidi sekitar Rp.12 triliun

mengembangkan kajian mengenai

ditutup dengan sesuatu yang tidak pasti.

penetapan ukuran efisiensi diantaranya standar

Tentunya hal ini bertentangan dengan prinsip-

penggunaan bahan bakar pembangkit, biaya

prinsip manajemen risiko yang baik dan

pemeliharaan pada jaringan transmisi dan

berlaku umum.

distribusi serta biaya administrasi.

Efisiensi Internal PT PLN Sementara itu, pihak PT PLN ditargetkan dapat melakukan efisiensi sekitar Rp2,6 triliun untuk menambil risiko fiskal di atas. Efisiensi internal tersebut diperoleh dari penghematan biaya pemeliharaan Rp0,8 triliun, biaya kepegawaian Rp0,3 triliun, biaya penyusutan Rp1 triliun dan biaya administrasi Rp0,5 triliun. Ukuran efisiensi internal PT PLN memang tidak dijelaskan secara gamblang dan seakan-akan terkesan hanya untuk menambal risiko fiskal saja.

Harga Energi Primer Faktor lainnya yang perlu dicermati oleh Pemerintah adalah risiko kenaikan harga energi primer. Sepanjang tahun 2011, harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan sekitar 30% dan harga batu bara di pasar internasional juga meningkat secara tajam sekitar 30% sebagai dampak bencana banjir di Australia. kenaikan harga kedua energi primer tersebut dan besarnya komposisi kedua bahan bakar dalam fuel mix PT PLN (total lebih dari 70%) memiliki pengaruh yang besar terhadap realisasi subsidi listrik. Namun apresiasi nilai tukar rupiah terhadap US Dollar di sisi lain memberikan efek positif terhadap risiko fiskal. Sampai bulan Maret 2011, posisi nilai tukar rupiah menguat sekitar Rp233/USD (3%) terhadap US Dollar bila dibandingkan akhir tahun 2010.

Penyelesaian Proyek TFP tahap 1 Salah satu asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi BPP listrik tahun 2011 adalah target Commercial Operation Date (COD) proyek FTP-1 yang diperkirakan akan terealisasi sebanyak 5.303 MW, diantaranya PLTU Indramayu (3 x 330 MW), PLTU Rembang

30

Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011


(3 x 315 MW), PLTU Suralaya (660 MW), PLTU

pembangkit BBM untuk mengganti posisi PLTU

Paiton (620 MW), PLTU Teluk Naga (3 x 315 MW)

FTP-1 sebagai pemasok beban listrik dasar.

dan beberapa PLTU kecil di luar Pulau Jawa.

Pada akhirnya Pemerintah harus membayar

Rencana COD beberapa proyek pembangkit

subsidi yang jauh lebih besar.

tersebut sangat rentan mengalami keterlambatan dari target, sebagaimana juga terjadi pada tahun 2010. Sebagaimana diketahui progress penyelesaian proyek FTP-1 selama tahun 2010 meleset dari rencana awal yang berdampak pada konsumsi volume BBM meningkat lebih dari 1 juta kilo liter.

Mitigasi Risiko Agar langkah mitigasi risiko atas subsidi listrik tahun 2011 bisa berjalan dengan baik, maka Pemerintah harus menganut kepada prinsipprinsip dasar manajemen risiko. Salah satunya adalah tanggung jawab pengendalian risiko

Keterlambatan penyelesaian proyek FTP-1

diberikan kepada pihak yang paling bisa

akan mengakibatkan beban subsidi menjadi

mengendalikan risiko tersebut. Dalam contoh

membengkak karena untuk mengganti listrik

optimalisasi tambahan pasokan gas,

yang seharusnya dihasilkan dari pembangkit

Kementerian ESDM dan BP Migas harus

batu bara diganti dengan pembangkit BBM.

diberikan tanggung jawab untuk mengelola

Keseluruhan pembangkit FTP-1 dirancang

risiko tersebut dan melaporkan secara

menggunakan batu bara berkalori rendah

periodik progress delivery pasokan gas.

(3.900 - 4.200 kcal/kg) sehingga pembangkit

Demikian juga dengan penyelesaian proyek

yang memiliki biaya variabel paling rendah

FTP-1, risiko keterlambatan penyelesaian dari

diantara seluruh pembangkit thermal lainnya.

target RKAP 2011 adalah menjadi tanggung

Biaya variabel bahan bakar PLTU batu bara

jawab manajemen PT PLN.

FTP-1 (komponen C dalam struktur biaya pembangkitan) untuk per 1 KWh hanya

Kementerian Keuangan di satu sisi juga perlu

Rp220/Kwh. Sehingga dalam struktur

memantau faktor-faktor risiko di atas terutama

pembangkit, PLTU FTP-1 paling layak secara

yang memiliki eksposur yang paling besar

ekonomis untuk ditempatkan sebagai

seperti delivery tambahan pasokan gas,

pemasok beban dasar/base loader. Oleh

harga minyak, batu bara dan progress

karena itu, apabila target COD meleset dari

penyelesaian FTP-1. Untuk melengkapi analisis

rencana, maka bisa dibayangkan berapa

risiko subsidi listrik, berikut ditampilkan

tambahan biaya yang harus dikeluarkan dari

sensitivitas masing-masing faktor risiko.

NO

JENIS RISIKO

SENSITIVITAS

RISIKO FISKAL (KENAIKAN SUBSIDI)

1

Tidak terpenuhi 10%

Rp. 250 Milyar

Meleset 1 bulan

Rp. 575 Milyar

3 4

Delivery pasokan gas dari optimalisasi energi tidak sesuai target Keterlambatan Penyelesaian FSRU Jawa Barat Target COD FTP-1 Meleset Kenaikan Harga Minyak

Terlambat 100 MW bulan USD 10/barrel

Rp. 130 Milyar Rp. 2.577 Milyar

5

Kenaikan Harga Batu Bara

USD 10/ton

Rp. 3.404 Milyar

6

Depresiasi Nilai Tukar

Rp. 100/USD

Rp. 640 Milyar

2

Sumber : Kemenkeu, 2010

Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011

31


Dalam Anggaran Pendapatan dan

meningkatnya potensi risiko fiskal. Ini yang

Belanja Negara Tahun 2011, lifting minyak

pertama. Penyebab meningkatnya potensi

diasumsikan sebesar 970 ribu barrel per day

risiko fiskal yang kedua adalah ketika angka

(bpd). Pertanyaannya adalah apakah target

realisasi lifting lebih kecil daripada yang

ini dapat tercapai mengingat pengalaman

ditargetkan dalam APBN. Dua potensi risiko fiskal

sebelumnya realisasi lifting minyak selama ini di

itulah yang menjadi inti bahasan dari tulisan ini.

bawah target yang telah ditetapkan.

Risiko fiskal

Berdasarkan analisis sensitivitas, apabila lifting

Dari Grafik di atas dapat diketahui

minyak kurang 10.000 bpd dari target, maka

bahwa terdapat trend yang makin menurun

akan menimbulkan risiko fiskal sekitar Rp3 triliun.

dalam hal penetapan target jumlah minyak yang dijual. Angka penurunan yang Target Lifting Minyak Dalam APBN 1.600

cukup signifikan terjadi antara tahun 2004 dan 2005. Pada APBN-P 2004 ditargetkan

1.500

1.400 1.075

ribu bpd

1.200

sebesar 1,5 juta bpd sedangkan pada 1.050 950

1.000

927

965

960

APBN-P Kedua 2005 hanya 1,075 juta bpd. Dengan demikian, terdapat gap sebesar

800 600

425 ribu bpd, suatu jumlah yang sangat

400

besar. Jumlah itu bisa menyebabkan

200

meningkatnya risiko fiskal sekitar 126 triliun 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Sumber : Kemenkeu, 2010

32

rupiah. Dalam konteks ini, konsekuensinya

Oleh sebab itu, kecenderungan lifting

adalah diperlukan kerja keras dari instansi

minyak yang terus menurun dalam tujuh tahun

yang bertugas mengumpulkan pendapatan

terakhir (lihat Grafik) berakibat pada

negara (pajak dan PNBP) non migas untuk

Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011


mengganti potential loss pendapatan sektor

realisasinya lebih kecil daripada yang telah

migas sebagai andalan APBN.

ditargetkan. Itu artinya hampir setiap tahun

Selanjutnya, pada kurun waktu tahun 2004 s.d. 2010, hal yang perlu dijadikan

(periode 2004 s.d. 2010) muncul risiko fiskal terkait lifting minyak, kecuali pada tahun 2008.

catatan di sini adalah ditetapkannya target

Selisih terbesar antara realisasi dengan

lifting minyak pada angka 927 ribu bpd pada

target lifting minyak terjadi pada tahun 2004

APBN-P 2008 (sebelumnya angka lifting

yaitu sebesar 463 ribu bpd (=1,5 juta minus

minyak pada APBN 2008 ditetapkan sebesar

1,037 juta). Berdasarkan analisis sensitivitas,

1.034 ribu bpd). Angka 927 ribu tersebut

jumlah sebesar itu menyebabkan potential

merupakan angka terendah sepanjang

loss APBN meningkat sekitar Rp138 triliun. Risiko

sejarah APBN.

fiskal terbesar kedua yang bersumber dari

Tentu saja hal ini cukup memprihatinkan

melesetnya angka realisasi lifting minyak

ditengah pernyataan optimis Menko

terjadi pada tahun 2006 dimana selisih antara

Perekonomian Hatta Rajasa bahwa perkiraan

angka realisasi dan targetnya mencapai 93

potensi produksi minyak mentah negara kita

ribu bpd (=1,05 juta minus 957 ribu). Tidak

masih sangat besar yaitu sekitar 9 s.d. 10 miliar

tercapainya target lifting minyak sebesar 93

bpd (Bisnis Indonesia, 12 April 2010). Oleh

ribu bpd akan meningkatkan risiko fiskal

karena itu, perlu dicarikan solusi segera terkait

sebesar Rp27 triliun lebih.

dengan rendahnya produksi minyak kita serta

Hanya pada tahun 2008 saja realisasi

bottle neck apa saja yang membuat iklim

produksi minyak lebih besar daripada yang

investasi sektor migas di Indonesia tampak

ditargetkan. Namun, yang perlu dicermati di

kurang menarik.

sini adalah target lifting minyak yang

Kemudian, terkait dengan potensi risiko

ditetapkan dalam APBN-P 2008 itu kelewat

fiskal yang kedua. Dari angka-angka target

rendah yakni 927 ribu bpd (sebelumnya,

APBN sebagaimana Grafik 1, lalu dibandingkan

dalam APBN 2008 ditargetkan sebesar 1,034

dengan angka realisasinya maka diperoleh

juta bpd yang berarti ada koreksi sebesar 107

angka-angka seperti yang dijelaskan pada

ribu bpd, suatu jumlah yang tidak sedikit).

Grafik 2. Dari Grafik 2 tersebut dapat diketahui

Untuk ke depannya, perencanaan lifting

bahwa ternyata sebagian besar angka

minyak seperti ini seharusnya dihindari agar

ribu bpd

Risko Fiskal Lifting Minyak 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 -350 -400 -450 -500

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Sumber : Kemenkeu, diolah

Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011

33


Badan Pengatur Hulu Migas (BP Migas) dan

Pengelolaan migas yang transparan tentu

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) bekerja

saja dapat menigkatkan public trust dan

lebih keras untuk mencapai produksi minyak

secara tidak langsung dapat mengarahkan

pada level produksi yang lebih wajar.

pengelolanya bekerja berbasiskan mitigasi

Peluang untuk itu sebenarnya sangat terbuka karena sejak diterbitkannya Undang

34

risiko fiskal. Kemudahan berinvestasi di sektor

undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

migas perlu terus menerus didorong agar

dan Gas ternyata belum banyak investor

lifting minyak yang diharapkan bisa naik ke

yang masuk untuk menggarap potensi

level 1 juta bpd sebagaimana yang pernah

perminyakan di negara kita.

dinyatakan Menko Perekonomian benar-

Kita semua pasti berharap bahwa

benar terwujud. Kalaupun ada kendala teknis

potensi minyak di negeri ini dapat dikelola

seperti perpajakan, pelayanan birokrasi atau

dengan baik dan transparan sebagaimana

faktor lainnya, sudah saatnya harus dicarikan

tuntutan di era demokrasi seperti sekarang.

solusinya. There's a will, there's a way.

Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011


URGENSI PENERAPAN ASURANSI GEMPA BUMI DI INDONESIA Oleh: Risyaf Fahreza, Windy Mitasari, Dian Mayasari, Okta Sarif, Marhaeni Tualay Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kondisi geografis yang terletak pada pertemuan tiga lempeng aktif di dunia yaitu lempeng IndoAustralia di bagian selatan, lempeng Euro-Asia di bagian utara, dan lempeng pasifik di bagian timur. Kondisi geografis demikian menyebabkan wilayah Indonesia rawan terhadap bencana alam terutama gempa bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng aktif dunia tersebut atau biasa disebut dengan gempa.

Gambar di atas menunjukkan bahwa potensi gempa di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Data 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa di Indonesia selalu terjadi gempa yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, luka-luka, dan kerugian. Dalam mendukung program penanganan bencana alam, pemerintah telah memberikan alokasi dana sekitar empat triliun rupiah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, semakin seringnya bencana alam yang unpredictable seperti gempa bumi dan angin puyuh, disamping bencana yang predictable (banjir) membuat beban APBN dalam menangani bencana-bencana tersebut semakin berat. Oleh karena itu, diperlukan skema alternatif untuk bisa mengurangi atau membagi beban APBN dalam memitigasi dampak bencana secara finansial. Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011

35


Dalam nota keuangan tahun 2011 disebutkan

harus meningkatkan jumlah pengeluaran

bahwa pemerintah perlu melakukan

untuk menanggulangi dampak gempa bumi

diversifikasi pembiayaan risiko yang salah

secara cepat dan tanggap. Potensi risiko fiskal

satunya adalah asuransi bencana.

dari kerugian akibat gempa bumi dan probabilitas terjadinya gempa bumi ini

Urgensi Mitigasi Risiko gempa

merupakan hal yang menjadi isu utama

Bencana alam khususnya gempa bumi

dalam menunjang kesinambungan fiskal. Jika

merupakan suatu kejadian yang sangat sulit

kondisi semacam ini terjadi sementara jumlah

diprediksi terkait potensi kejadian dan

penerimaan APBN tetap maka defisit

besarnya kerugian akibat dampak bencana.

anggaran akan meningkat dan berujung

Ketika suatu kejadian gempa bumi terjadi dan

pada ketidaksinambungan fiskal.

menimbulkan dampak yang sifatnya massive yang menelan korban jiwa, kerugian materiil

Studi/Skema Perbandingan Pembiayaan

masyarakat, dan rusaknya infrastruktur publik.

Gempa Bumi di Beberapa Negara

Aset pemerintah dan bangunan infrastruktur

Dalam penanggulangan bencana gempa

publik merupakan item yang harus di-cover

bumi, terdapat beberapa cara yang

oleh pemerintah. Jika pemerintah harus

dilakukan oleh negara-negara lain. Negara-

meng-cover kerugian tersebut maka

negara yang telah melakukan tindakan

jumlahnya akan sangat besar. Dana kontinjen dalam APBN 2011 yang dapat digunakan untuk meng-cover kerugian bencana pada keseluruhan jumlahnya hanya sebesar empat triliun rupiah. Padahal jika kita lihat kerugian aktual pada kejadian gempa seperti gempa Aceh pada tahun 2004 yang menghabiskan dana sebesar lima

preventif, dalam hal ini adalah asuransi untuk

triliun rupiah, jumlah ini tidak memadai. Potensi

menanggulangi risiko kerugian bencana

kerugian semacam ini dapat menjadi suatu

gempa bumi antara lain: Taiwan, Turki,

fiscal shock bagi APBN, di mana pemerintah

Meksiko, dan Jepang.

Uraian

Taiwan (TREIF)

Turki (TCIP)

Mexico (FONDEN)

Jepang (JER)

Tarif premi 0.85%o – 4.50%o (5 zona gempa bumi,3 jenis konstruksi and 2 kategori bangunan)

0.4%o – 5.0%o (berdasarkan 3 tipe konstruksi dan 5 zona gempa bumi)

Berdasarkan parameter trigger. (3 zona gempa, dengan kedalaman lebih dari atau sama dengan 200 km, dan 3 jenis (magnitude)

0.5%o – 3.55%o (berdasarkan 2 tipe konstruksi dan 4 zona gempa)Tarif dasar akan disesuaikan dengan tarif porongan mempertimbangkan umur dan klas bangunan.

Klaim

Hanya kerusakan total

Kerusakan ditanggung sampai nilai yang dipertanggungkan

Kerusakan ditanggung ketika parameter trigger Terpenuhi.

Kerusakan total, klaim dibayarkan 100 % Kerusakan sedang, klaim dibayar 50 % Kerusakan ringan, klaim dibayarkan 5 %

Jenis Skema

Indemnity Basis

Indemnity Basis

Parametric Method

Indemnity Basis

Sumber: Berbagai Sumber, diolah, 2011

36

Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011


Perbandingan Skema Asuransi Parametric dengan Skema Indemnity Indemnity Basis Berdasarkan metode idemnity basis

lama untuk mendapatkan klaim karena harus pihak asuransi harus

mengidentifikasi

kerusakan akibat gempa pada tiap obyek. Pembayaran klaim tidak akan melebihi loss actual dari kerugian yang diderita obyek

pembayaran premi dihitung berdasarkan nilai

tertanggung. Namun loss coverage dari

obyek tertanggung dan zona dimana risiko

metode ini lebih sesuai dengan kerugian yang

berada. Pada gambar di bawah dapat dilihat

diderita.

bahwa Indonesia dibagi menjadi lima zona gempa, zona satu merupakan daerah yang

Parametric Insurance Method Metode

lebih aman terhadap gempa dengan suku

pembayaran

klaim

premi paling rendah dan zona lima

berdasarkan parameter pemicu terjadinya

merupakan zona yang paling rawan gempa

bencana alam gempa bumi. Pemicu (trigerrs)

dengan suku premi yang paling tinggi, seperti

ini dihitung berdasarkan tiga kriteria, yakni

yang dijabarkan pada tabel.

kedalaman pusat gempa dengan

Berdasarkan tabel zona gempa di atas,

permukaan laut, jarak pusat gempa dengan

pembayaran klaim dihitung secara

pemukiman, dan besarnya kekuatan gempa.

proporsional sesuai dengan bangunan obyek

Ketiga kriteria ini harus secara kumulatif

tertanggung. Klaim dibayarkan secara tunai

dipenuhi oleh obyek ketika mengajukan

dan tanpa dikenai potongan risiko sendiri

klaim.

(deductible expense). Dalam implementasi metode ini,

Melalui metode ini, klaim dapat dibayarkan lebih cepat karena kerugian yang

terdapat beberapa kesulitan antara lain,

diasuransikan sudah diukur diawal akad

dibutuhkan penghitungan nilai obyek

asuransi berdasarkan tiga kriteria. Benefit

pertanggungan yang lebih rinci karena luas

dalam mengimplementasikan metode ini

wilayah jaminan dengan karakter geografis

adalah insurer (obyek yang ditanggung) tidak

yang berbeda-beda dan diperlukan risk

perlu menghitung satu per satu nilai obyek

model yang tepat dan paling sesuai dengan

yang ditanggungkan. Penghitungan ini

kondisi suatu negara. Selanjutnya perlu waktu

dilakukan oleh lembaga independen. Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011

37


Adapun parametrik trigerr yang digunakan oleh negara Meksiko dalam menentukan klaim pembayaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa trigerr digolongkan menjadi tiga zona yang memilki magnitude gempa berbeda-beda pada perbandingan kedalaman yang sama.

Sumber: MAIPARK, 2010

Parametric VS Indemnity Tabel dibawah ini membandingkan antara skema asuransi parametrik dengan skema asuransi tradisional indemnity. METODE

KARAKTERISTIK Administrasi

Lebih simple

Lebih rumit

Besar Premi

Sesuai dengan kesepakatan antara tertanggung dan penanggung

Sesuai dengan nilai aset yang dipertanggungkan dan rate zona gempa

Besar Klaim

Sesuai dengan parameter triger gempa: - Kedalaman - Jarak - Besaran gempa

Lebih obyektif sesuai dengan kerusakan obyek tanggungan

Metode Penghitungan Premi

Satu paket

Satu-persatu obyek tanggungan

Metode Penghitungan Klaim

Berdasarkan parameter yang tercapai

Satu-persatu kerusakan obyek tanggungan

Pencairan Klaim

Cepat

Lama

Negara yang Menerapkan

Meksiko dan Kepulauan Karibia

Jepang, Taiwan, dan Turki

Sumber: Berbagai sumber, diolah, 2011

38

INDEMNITY BASIS

PARAMETRIC METHOD

Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011


KILAS PERISTIWA

Seminar Urgensi Kenaikan Tarif Dasar Listrik Dalam Rangka Menjamin Kesinambungan Fiskal yang di selenggarakan oleh Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal

Info Risiko Fiskal

Edisi I Maret 2011

39

IRF

INFO RISIKO FISKAL

Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal - Badan Kebijakan Fiskal

IRF INFO RISIKO FISKAL. Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal - Badan Kebijakan Fiskal. Edisi I Maret 2011

Recommend Documents