KODE: FISKAL D1-01
DAN FISKAL D2-02
ACUAN RENCANA KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)
PEGAWAI TIDAK TETAP (PIT) ASISTENDEPUTI FISKAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN RI DEPUTI BIDANG KOORDINASI FISKAl DAN MONETER ASISTEN DEPUTI FISKAl TAHUN 2014
ACUAN RENCANAKEGIATAN(TERM OF REFERENCE) PEGAWAITIDAK TETAP(PIT) ASISTENDEPUTIFISKAl A. latar Belakang 1. Dasar Hukum a.
b.
c.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (ternbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PER-ll/M.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Gambaran Umum Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PER11/M.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Fiskal mempunyai tugas yaitu penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang fiskal. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan pegawai atau personil yang sangat terbatas dimana Asisten Deputi Fiskal dibantu oleh 2 (dua) Kepala Bidang, 1 (satu) Kepala Sub Bidang dan 2 (dua) Pelaksana, maka mengharuskan adanya penambahan Pegawai Tidak Tetap yang dapat membantu baik aspek administasi maupun substansi, dengan rincian sebagai berikut : a. Analis Ekonomi: kebutuhan pegawai t Isatu) orang b. Analis Ekonomi: kebutuhan pegawai 1 (satu) orang B. Tujuan PengadaanPegawaiTidak Tetap bertujuan : 1. untuk mengisi kekosongan pelaksana di lingkungan KeasdepanFiskal; 2. membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Keasdepan Fiskal agar output dan kinerja dapat dicapai sesuaidengan target dan rencana yang telah ditetapkan. C.
lingkup Tugas Tenaga Pendukung 1. Analis Ekonomi a. Membantu menyediakan data mengenai kondisi ekonomi makro dan fiskal, baik Indonesia maupun global; b. Membantu Menyiapkan data dan analisis perkembangan realisasi APBN setiap bulan atau triwulan; c.
Membantu mengupdate perkembangan data makro ekonomi Indonesia dan global;
TOR Tenogo Pendukung Kegioton Koordlnosl Kebiokon Fiskol TA 2015
1
d. Membantu mempersiapkan materi presentasi yang terkait dengan makro ekonomi dan fiskal; e. Membantu membuat model analisis untuk kebijakan makro ekonomi dan fiskal; f.
Melaksanakan tugas-tugas administrasi lainnya yang diperintahkan oleh Pimpinan.
2. Analis Ekonomi a. Membantu mengelola data mengenai kondisi ekonomi makro dan flskal, baik Indonesia maupun global; b. Membantu menyiapkan materi presentasi yang terkait dengan makro ekonomi dan fiskal; c.
Mengelola administrasi keuangan dan barang, tugas-tugas kearsipan dan persuratan, dan menyiapkan rapat.
d. Melaksanakan tugas-tugas administrasi lainnya yang diperintahkan oleh Pimpinan. D. Keluaran Yang Harus Dicapai. 1. Analis Ekonomi Tersedianya data mencakup : a. kondisi ekonomi makro dan fiskal, baik Indonesia maupun global; b. data dan analisis perkembangan realisasi APBNsetiap bulan atau triwulan; c. update perkembangan data makro ekonomi Indonesia dan global; d.
materi presentasi yang terkait dengan makro ekonomi dan fiskal;
e. model analisis untuk kebijakan makro ekonomi dan fiskal; f.
Terlaksananya tugas-tugas administrasi lainnya yang diperintahkan oleh Pimpinan.
2. Analis Ekonomi a. Terkelolanya data kondisi ekonomi makro dan fiskal, baik di Indonesia maupun global; b. Tersedianya materi presentasi yang terkait makro ekonomi dan fiskal; c. Terkelolanya administrasi keuangan dan barang, tugas-tugas kearsipan dan persuratan dan tersedianya sarana dan prasarana rapat; d. Terlaksananya tugas-tugas administrasi lainnya yang diperintahkan oleh Pimpinan. E. Kualiflkasi Pegawai Tidak Tetap 1. Analis Ekonomi Minimal Sarjana Strata 1 jurusan Ilmu Ekonomi lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta Terakreditasi; IPKminimal 3,00 skala 4,00; Dapat mengoperasikan Microsoft Office; Dapat berkomunikasi dengan aktif; Memiliki NPWP. Berpenampilan menarik, cekatan dan komunikatif; Jujur, bertanggung jawab, responsif, teliti, rapi dan disiplin. 2. Analis Ekonomi Minimal Sarjana Strata 1 semua jurusan (diutamakan jurusan manajemen administrasi perkantoran/sekretaris/komunikasi) lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta Terakreditasi);
TOR Tenogo Pendukung
Kegioton
Koordinosi
Kebiokon
FiskolTA
2015
2
IPKminimal 2,75 skala 4,00; Dapat mengoperasikan Microsoft Office; Dapat berkomunikasi dengan aktif; Memiliki NPWP; Berpenampilan menarik, cekatan dan komunikatif; Jujur, bertanggung jawab, responsif, teliti, rapi dan disiplin. F. Kurun Waktu Pelaksanaan. Perjanjian kerja antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asisten Deputi PasarModal dan Lembaga Keuangan dengan Pegawai Tidak Tetap adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 G. Gaji Pegawai Tidak Tetap Besarnyagaji pokok Pegawai Tldak Tetap ditentukan sebagai berikut: 1.
FreshGraduate; pendidikan $1: Rp.3.500.000
2.
PIT dengan pengalaman kerja dapat diberikan gaji pokok melebihi ketentuan tersebut dengan syarat dapat
menunjukkan
bukti
pembayaran pajak penghasilan dari tempat
bekerja
sebelumnya dan tersedia anggarannya. 3.
Penentuan besarnya gaji dilakukan melalui negosiasi antara PIT, pengguna dan pejabat pengadaan.
H. Kewajiban
1. Asisten Deputi Fiskal a. Dalam pelaksanaan pekerjaan, keasdepan Fiskalakan menyediakan data dan informasi yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan keasdepan Fiskal; b. Melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. 2. PegawaiTldak Tetap a. Melaksanakan pekerjaan secara profesional dengan memenuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Melaksanakan segala pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang tercantum pada huruf C; c. Wajib merahasiakan seluruh data dan informasi yang diberlkan atau diberitahukan, kepada siapapun tanpa adanya perintah atau persetujuan tertulis dari Asisten Deputi Rskal serta bersedia menandatangani confidentiality agreement/ surat pernyataan kerahasian; d. Menjamin tidak adanya conflict of interest dalam pelaksanaan pekerjaan; Demikian KerangkaAcuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
~karta,
De
ber 2014
I _\ Penangg n Jawab~~1
'
Andie Megantara
TOR Tenoga Pendukung Kegioton Koordinosi Ketnoko» Fiskol TA 101S
3
KODE: KEUDA D1-01 DAN KEUDA D2-02
ACUAN RENCANA KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)
PEGA WAI TIDAK TET AP (PTT) ASISTEN DEPUTT EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIA.t~ KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN RI DEPUTI BIDANG KOORDINASI FISKAL DAN MONETER ASISTEN DEPUTI PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TAHUN2014
ACUAN RENCANA KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE) PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) ASISTEN DEPUTI EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH I.
LA TAR BELAKANG
Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PerIllM.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tugas Asisten Deputi Ekonomi dan Keuangan Daerah adalah melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi serta peJaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang ekonomi dan keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut idealnya Asdep Ekonomi dan Keuangan Daerah dibantu oleh 2 (dua) Kepala Bidang (eselon Ill), 4 (empat) Kepala Sub Bidang (eselon IV) dan 4 (empat) pelaksana (Jabatan Fungsional Umum). Namun saat ini baru terisi 2 (dua) Kepala Bidang, dan 1 (satu) Kepala Sub Bidang, sehingga terdapat 3 (tiga) jabatan yang belum terisi. Upaya-upaya untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut telah dilaksanakan, seperti mengajukan permintaan untuk penambahan pegawai untuk mengisi jabatan eselon IV melalui jalur open bidding, mengajukan penambahan CPNS, namun sampai saat ini masih belum dapat mengisi seluruh formasi yang dibutuhkan. Sehubungan dengan kekurangan jumlah pegawai tersebut, Asdep Ekonomi dan Keuangan Daerah mengajukan permintaan pengadaan Pegawai Tidak Tetap (PIT) agar output dan kinerja dapat tercapai sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Kegiatan Koordinasi Kebijakan Ekonomi Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu: a. Sub Kegiatan Ekonomi Kawasan Barat Indonesia; b. Sub Kegiatan Ekonorni Kawasan Timur Indonesia. Tugas sub kegiatan Ekonomi Kawasan Barat Indonesia dan sub kegiatan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia difokuskan pada penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksnaan kebijkan, pemantauan dan analisis dan evaluasi dan pelaporan. Dalarn pel.aksanaan kegiatan Ekonomi Kawasan Barat Indonesia, permasalahan yang dihadapinya rnasih belum mencapai sasaran yang maksimal, sehingga diperlukan suatu koordinasi lintas sektor antar KementerianlLembaga dan Pemerintah Daerah yang salah satu tujuannya adalah untuk rneningkatkan sinergi dan harmonisasi kegiatan/program. Pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut adalah kegiatan Pengembangan Ekonomi Daerah.
Di samping itu. terdapat juga permasalahan
kelembagaan
dan peraturan di bidang
ekonomi daerah yang memerlukan koordinasi dan harmonisasi dalam praktek sehingga harus mencari solusi permasalahan di daerah. Untuk
Sub Ekonorni
Kawasan
Barat [ndonesia
dan Ekonomi
Kawasan
Timur
Indonesia beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya: I) Masih kurangnya komitmen
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan
Pengembangan Ekonomi Daerah. 2) Masih belum bersinergi prograrn/kegiatan antar KementerianiLembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengembangan Ekonomi Daerah. 3) Masib kurangnya persamaan persepsi antar KementerianiLembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan programlkegiatan Pengembangan Ekonomi Daerah. 4) Peraturan dan pengembangan Ekonomi Daerah. Kegiatan Koordinasi Kebijakan Keuangan Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
a. Sub Kegiatan Optimalisasi Penerirnaan Daerah; b. Sub Kegiatan Optimalisasi Pengeluaran Daerah Tugas sub kegiatan Optimalisasi Pengeluaran Daerah difokuskan pada penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksnaan kebijkan, pemantauan dan analisis dan evaluasi dan pelaporan. Dalarn pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Pengeluaran Daerah, permasalahan yang dihadapinya masih belum mencapai sasaran yang maksimal, sehingga diperlukan suatu koordinasi lintas sektor antar Kementerian/Lernbaga dan Pemerintah Daerah yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan sinergi dan harmonisasi kegiatan/prograrn. Pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut adalah kegiatan Keuangan Daerah. Di samping itu, terdapat juga permasalahan kelembagaan dan peraturan di bidang keuangan daerah yang memerlukan koordinasi dan harrnonisasi dalam praktek sebingga harus mencari solusi pennasalahan di daerah. II. TUJUAN Tujuan dari pengadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah untuk mengisi kekurangan pegawai di Asdep Ekonomi dan Keuangan Daerah agar output dan kinerja dapat dicapai sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan.
III. JABATAN PEGAWAI TIDAK TETAP YANG DIBUTUHKAN Mengacu pada Peta Jabatan, Analasis labatan serta Analisis Beban Kerja yang telah divalidasi oleh Biro Perencanaan, rnaka Asdep Ekonomi dan Keuangan Daerah mengusulkan
2 (dua) orang Pegawai Tidak Tetap untuk menggantiican labatan Fungsional Umurn yaitu untuk mengisi jabatan-jabatan
sebagai berikut :
1. Analis Ekonomi Optimalisasi Pengeluaran Daerah 2. Analis Ekonorni Kawasan Barat Indonesia IV. LINGKUP TUGAS PEGA W AI TIDAK TET AP (PIT) 1. Analis Ekonorni Optimalisasi Pengeluaran Daerah
Analis Ekonorni Optirnalisasi Pengeluaran Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Sub Bidang Optimalisasi Pengeluaran Daerah dalam melakukan penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi pemantauan, analisis,
perencanaan, penyusunan
evaluasi
dan pelaporan
dan pelaksanaan
tentang masalah
kebijakan,
dan kegiatan
di
ekonomi/k.euangandaerah, serta melaksanakan tugas-tugas administrasi ringan. 2. Analis Ekonomi Kawasan Barat Indonesia Analis Ekonomi Kawasan Barat Indonesia mempunyai tugas membantu Kepala Sub Bidang Ekonomi Kawasan Barat Indonesia dalam melakukan penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di ekonornilkeuangan daerah, serta melaksanakan tugas-tugas administrasi ringan. V. KUALIFlKASI
PEGA W AI TIDAK TET AP (PTT)
1. Analis Ekonomi Optimalisasi Pengeluaran Daerah Pegawai Tidak Tetap yang direncanakan akan mengisi jabatan Analis Ekonorni Optimalisasi Pengeluaran Daerah, dipersyaratkan rnemiliki kualifikasi sebagai berikut: a.
Pendidikan S 1 Ekonornil S1 Manajemen lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta Terakreditasi
b. IPK minimal 2,75 (skala 4) c.
Dapat rnengoperasikan komputer
d.
Dapat bekerja mandiri maupun dalam tim
e.
Memaharni tugas administrasi ringan
2. Analis Ekonorni Kawasan Barat Indonesia Pegawai Tidak Tetap yang direncanakan akan mengisi jabatan Analis Ekonomi Kawasan Barat Indonesia, dipersyaratkan merniliki kualifikasi sebagai berikut:
a.
Pendidikan S 1 Semua Jurusan
b. IPK minimal 2,75 (skala 4) c.
Dapat mengoperasikan komputer
d.
Dapat bekerja mandiri maupun dalam tim
e.
Memahami tugas administrasi ringan
VI. KURUN WAKTU PELAKSANAAN Perjanjian kerja antara Asisten Deputi Ekonomi dan Keuangan Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Pegawai Tidak Tetap adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tangga12 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
VlI. GAJl PEGAWAI TIDAK TET AP DAN BPJS Besarnya gaji pokok Pegawai Tidak Tetap ditentukan sebagai berikut: 1) Fresh Graduate; pendidikan Sl: Rp. 3.500.000 2) PIT dengan pengaJaman kerja dapat diberikan gaji pokok melebihi ketentuan tersebut dengan syarat dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak penghasilan dari tempat bekerja sebelumnya dan tersedia anggarannya. 3) Penentuan besarnya gaji dilakukan melalui negosiasi antara PTT, pengguna dan pejabat pengadaan. 4) PIT diwajibkan untuk menjadi peserta BPJS dengan membayar iuran bulanan sesuai dengan ketentuan.
Jakarta, 22 Desember 2014 Asisten Deputi Ekonomi dan Keuangan Daerah,
Sartono
KODE: BUMN Dl-Ol DAN
BUMN D2-02
ACUAN RENCANA KEGIAT AN (TERM OF REFERENCE)
PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) ASISTEN DEPUTI BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEMENTERlAN KOORDlNATOR BIDANG PEREKONOMlAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI FISKAL DAN MONETER ASISTEN DEPUTI BADAN USAHA MILIK NEGARA TABUN 2014
RI
ACUAN RENCANA
KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE) PEGAW AI TIDAK TET AP (PTT) ASISTEN DEPUTI BADAN USABA MILIK NEGARA I.
LATARBELAKANG
Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: Per1I/M.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kernenterian Koordinator Bidang Perekonomian, tugas Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara adalah melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pernantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang Badan Usaha Milik Negara. Untuk melaksanakan tugas terse but idealnya BUMN dibantu oleh 2 (dua) Kepala Bidang (eselon In), 4 (empat) Kepala Sub Bidang (eselon IV) dan 4 (empat) pelaksana (Jabatan Fungsional Umum). Narnun saat ini baru terisi 1 (satu) Kepala Bidang, 2 (dua) Kepala Sub Bidang dan 2 (dua) JFU, sehingga terdapat 5 (lima) jabatan yang belum terisi. Upaya-upaya untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut telah dilaksanakan, seperti mengajukan permintaan untuk penambaban pegawai untuk mengisi jabatan eselon IV melalui jalur open bidding, mengajukan penambaban CPNS, namun sampai saat ini masih beLum dapat mengisi seluruh formasi yang dibutuhkan. Sehubungan dengan kekurangan jumlah pegawai tersebut, Asdep BUMN mengajukan pennintaan pengadaan Pegawai Tidak Tetap (PIT) agar output dan kinerja dapat tercapai sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Kegiatan Koordinasi Kebijakan Bidang BUMN terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu: a. Sub kegiatan Koordinasi Kebijakan BUMN lndustri; b. Sub kegiatan Koordinasi Kebijakan B UMN Non Industri Untuk sub kegiatan Koordinasi Kebijakan BUMN baik industri rnaupun non industri difokuskan pada: 1) Permasalahan efektivitas pelaksanaan kebijakan BUMN dalam restrukturisasi dan privatisasi BUMN, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan terkait restrukturisasi/Rightsizing dan privatisasi BUMN. Pernantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan restrukturisasi dan privatisasi BUMl'l. D1 samping itu terkait permasalahan dalam proses restrukturisasi dan privatisasi di beberapa BU?vIN diperlukan peninjauanipengamatan ke lapangan guna memperkecil dampak dari akibat adanya tumpang tindih peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan restrukturisasi dan privatisasi BUMN serta belum adanya kesamaan visi dan persepsi antar instansi terkait. Dalam rangka pencapaian output terkait kebijakan restrukturisasi/righsizmg BUMN maupun privatisasi BUMN tersebut diperlukan perencanaan pengintegrasian kebijakan dengan Kementerian terkait yakni Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis. Sebagai contoh adalab dalam bentuk Arahan Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi Atas Program Tahunan Privatisasi BUMN yang diusulkan Kementerian BUMN setiap tahun.
2) Koordinasi dan sinkronisasi terkait Kebijakan Pengelolaan BUMN dalam rangka menggerakan sektor riil, dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional serta
mendukung peran BUMN dalam meningkatkan ketahanan pangan, energi dan infrastruktur meliputi koordinasi dan sinkronisasi peraturan yang rnenghambat operasional BUMN, Good Corporate Governance (OCO) dan pelaksanaan kebijakan pengeJolaan BUMN seperti: pengelolaan past service liability (PSL), public service obligation (PSO), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), sinergi BUMN dan kebijakan lainnya yang terkait dengan BUMN yang merupakan permasalahan-permasalahan yang perlu dikoordinasikan dalam rangka mendukung program pemerintah (Pro Poor, Pro Job dan Pro Growth) serta meningkatkan sinergi antara pemerintah dengan swasta. 11. TUJUAN Tujuan dari pengadaan Pegawai Tidak Tetap (PTf) adalah untuk mengisi kekurangan pegawai di Asdep BUMN agar output dan kinerja dapat dicapai sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan.
m. JABAT AN PEGA WAI TIDAK
TET AP YANG DffiUTUHKAN
Mengacu pada Peta Jabatan, Analisis Jabatan serta Analisis Beban Kerja Asdep BUMN mengusulkan 2 (dua) orang Pegawai Tidak Tetap untuk menggantikan Jabatan Fungsional Umum yang belum terisi, yaitu untuk mengisi jabatan-jabatan sebagai berikut: 1. Analis Ekonomi pada Asdep BUMN 2. Analis Ekonomi pada Sub Bidang di Asdep BUMN IV. LlNGKUP TUGAS PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) Sebagai Analis Ekonorni pada Asisten Deputi BUMN mempunyai tugas membantu Pejabat Struktural di Asdep BUMN melakukan telaahan, pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang BUMN. V. KUALIFlKASI PEGA W AI TIDAK TET AP (PTT) I.
Analis Ekonorni pada Asisten Deputi BUMN Pegawai Tidak Tetap yang direncanakan akan mengisi jabatan Analis Ekonorni pada Sub Bidang Evaluasi Kebijakan BUMN Industri, dipersyaratkan rnemiliki kualifikasi sebagai berikut: a. b. c. d. e. f.
Pendidikan S I Akuntansi lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta Terakreditasi IPK minimal 3,00 Dapat mengoperasikan komputer dengan baik Mampu berbahasa inggris aktif dan pasif Dapat bekerja mandiri maupun dalam tim Diutamakan yang sudah pernah bekerja di perusahaan atau mempunyai pengalaman Dibidang BUMN/Perusahaan swasta
2.
Analis Ekonomi pada Sub Bidang di Asisten Deputi BUMN Pegawai Tidak Tetap yang direncanakan akan mengisi jabatan Analis Ekonomi pada Sub Bidang di Asdep BUMN, dipersyaratkan memiliki kualifikasi sebagai berikut: a. Pendidikan Sl semuajurusan b. IPK minimal 3,00 c. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik d. Mampu berbahasa inggris aktif dan pasif e. Dapat bekerja mandiri maupun dalam tim
VI. KURUN WAKTU PELAKSANAAN Perjanjian kerja antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asisten Deputi BUMN dengan Pegawai Tidak Tetap adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
vn. GAJI
PEGA W AI TIDAK TETAP DAN BPJS
Besarnya gaji pokok Pegawai Tidak Tetap ditentukan sebagai berikut: 1) Fresh Graduate; pendidikan S I: Rp. 3.500.000 2) PIT dengan pengalaman kerja dapat diberikan gaji pokok melebihi ketentuan tersebut dengan syarat dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak pengbasilan dari tempat bekerja sebelumnya dan tersedia anggarannya. 3) Penentuan besarnya gaji dilakukan melalui negosiasi antara PIT, pengguna dan pejabat pengadaan. 4) PIT diwajibkan untuk menjadi peserta BPJS dengan membayar iuran bulanan sesuai dengan ketentuan.
O~~ -
~
A
II :~"
~
'Z uJ ~
-
Jakarta, 22Desernber 2014 .Plh. Asisten Deputi BUMN ..".
Djoko Waluyo
KODE: PASAR MODAL 01-01 DAN PASAR MODAL 02-02
ACUAN RENCAt'lA KEGIAT AN (TERM OF REFERENCE)
PEGA W AI TIDAK TET AP (PTT) ASISTEN DEPUTI PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
KEMENTERlAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN RI DEPUTI BIDANG KOORDINASI FISKAL DAN MONETER ASISTEN DEPUTI PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TAHUN2014
ACUAN RENCANA
KEGlATAN
(TERM OF REFERENCE) PEGA W AI TIDAK TET AP (PTT) ASISTEN DEPUTI PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN I.
LATAR BELAKANG
Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nornor: PerlllM.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kernenterian Koordinator Bidang Perekonornian, tugas Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, anal isis, evaluasi serta pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut idealnya Asdep Pasar Modal dan LK dibantu oleh 2 (dua) Kepala Bidang (eselon 111),4 (empat) Kepala Sub Bidang (eselon IV) dan 4 (empat) pelaksana (Jabatan Fungsional Umum). Namun saat ini baru terisi 2 (dua) Kepala Bidang, I (sam) Kepala Sub Bidang dan 2 (dua) JFU, sehingga terdapat 5 (lima) jabatan yang belum terisi. Upaya-upaya untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut telah dilaksanakan, seperti mengajukan pennintaan untuk penambahan pegawai untuk mengisijabatan eselon IV melalui jaJur open bidding, mengaj ukan penambahan CPNS, namun sampai saat ini masih belum dapat mengisi seluruh formasi yang dibutuhkan. Sehubungan dengan kekurangan jumlah pegawai tersebut, Asdep Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mengajukan permintaan pengadaan Pegawai Tidak Tetap (P1T) agar output dan kinerja dapa1 tercapai sesuai dengan rencana dan target yang telab ditetapkan. Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu: a. Sub kegiatan Koordinasi Kebijakan Perbankan; b. Sub kegiatan Koordinasi Kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Untuk sub kegiatan Koordinasi Kebijakan Perbankan difokuskan pada permasalahan efektivitas pelaksanaan kebijakan perbankan dalam pengelolaan dan pengedaran uang tunai. Berbagai skerna pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka rneningkatnya akses pembiayaan UMKM dan Koperasi dan memberdayakan sektor ini. diantaranya: I) Pernbiayaan untuk UMKM yang potensial, tidakfeasible dan tidak bankable dibiayai dengan PKBL, Dana Bergulir dan Dana Bantuan Sosial 2) Pembiayaan untuk UMKM yang potensial, feasible dan bankable dibiayai dengan perbankan pada umumnya. 3) Pembiayaan untuk UMKM yang potensial, bankable dan tidakfeasible dibiayai dengan Kredit Program seperti KKPE, KPEN-RP, KUPS, dan lain-lain. Kegiatan pembiayaan ini dalam pelaksanaannya masib banyak yang belum rnencapai sasaran sehingga diperlukan suatu koordinasi di lapangan rnengenai pelaksanaan pembiayaan
UMKM tersebut khususnya diterapkannya
Peraturan Bank Indonesia (PBI) berkaitan dengan pengelolaan dan pengerdaran uang yang langsung dari kantor Pusat rnasing-masing bank. Di samping itu, terdapat juga permasalahan kelembagaan dan peraturan di bidang perbankan yang rnemerlukan koordinasi dan harmonisasi dalam praktek sehingga harus juga dicarikan solusinya khususnya di daerah. Untuk Sub Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pasar Modal, dan LKBB beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya: I) Perubahan peraturan sektor jasa keuangan seperti sektor perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan penjaminan, pegadaian, dan lembaga keuangan mikro serta lembaga-lembaga lain yang menghimpun dana masyarakat sebagai konsekuensi dari pendirian OSK pada tabun 2013. 2) Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai bagian dari sektor jasa keuangan yang mempunyai peran strategis dalam pemberdayaan ekonorni rakyat khususnya UMKMK. 3) Peraturan dan pengembangan kelembagaan penjaminan kreditlpembiayaan yang memungkinkan dioptimalisasikan khususnya untuk mendorong pengingkatan investasi dan peranannya dalam akses pembiayaan bagi UMKM.
n.
TUJUAN Tujuan dari pengadaan Pegawai Tidak Tetap (PIT) adalah untuk mengisi kekurangan pegawai di Asdep Pasar Modal dan Lernbaga Keuangan agar output dan kinerja dapat dicapai sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan.
m. JABAT
AN PEGA W AI TIDAK TETAP YANG DmUTUHKAN Mengacu pada Peta Jabatan, Analasis Jabatan serta Analisis Beban Kerja yang telah divalidasi oleh Biro Perencanaan, maka Asdep Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mengusulkan 2 (dua) orang Pegawai Tidak Tetap untuk menggantikan Jabatan Fungsional Umum yang belum terisi, yaitu untuk mengisi jabatan-jabatan sebagai berikut: 1. Analis Ekonomi 2. Analis Ekonomi
IV. LINGKUP TUGAS PEGAW AI TIDAK TETAP (PTT) I. Analis Ekonomi Analis Ekonomi mempunyai tugas membantu Pejabat Struktural di Asdep Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (PMLK) dalam melakukan penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi pere ncanaan , penyusunan dan peJaksanaan kebijakan, pernantauan, anal isis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan terkait dengan bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Perbankan dan lndustri Keuangan non Bank). 2. Analis Ekonomi Analis Ekonomi mempunyai tugas membantu Pejabat Struktural di Asdep Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (PMLK) dalam melakukan penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan terkait dengan bidang Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Perbankan dan Industri Keuangan non Bank) dan membantu administrasi persuratan, keuangan dan korespondensi dalam penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, anaLisis, evaluasi dan pelaporan ten tang masalah dan kegiatan di Asdep Pasar Modal dan Lernbaga Keuangan.
v.
KUALIFIKASI PEGA WAI TIDAK TETAP (PTT)
1. Analis Ekonomi Pegawai Tidak Tetap yang direncanakan akan mengisi jabatan Analis Ekonomi, dipersyaratkan memiliki kualifikasi sebagai berikut: a. Pendidikan S 1 Ekonomil S 1 Akuntansi lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta Terakreditasi b. IPK minimal 2,75 (skala 4) c. Dapat mengoperasikan komputer d. Dapat bekerja mandiri maupun dalam tim
2. Analis Ekonorni Pegawai Tidak Tetap yang direncanakan akan mengisi jabatan Analis Ekonorni, dipersyaratkan memiliki kualifikasi sebagai berikut: a. Pendidikan S1 Semua Jurusan, lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta Terakreditasi b. IPK minimal 2,75 (skala 4) c. Dapat mengoperasikan komputer d. Dapat bekerja mandiri maupun dalam tim
VL KURUN WAKTU PELAKSANAAN Perjanjian kerja antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan Pegawai Tidak Tetap adalah selama 12 (dua beLas) bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
VIT. GAJIPEGAWAI
TIDAK TETAP DAN BPJS
Besarnya gaji pokok Pegawai Tidak Tetap ditentukan sebagai berikut: I) Fresh Graduate; pendidikan S I: Rp. 3.500.000 2) PTT dengan pengalaman kerja dapat diberikan gaji pokok melebihi ketentuan tersebut dengan syarat dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak penghasilan dari tempat bekerja sebelumnya dan tersedia anggarannya, 3) Penentuan besarnya gaji dilakukan melalui negosiasi antara PTT, pengguna dan pejabat pengadaan. 4) PTT diwajibkan untuk menjadi peserta BPJS dengan membayar iuran bulanan sesuai dengan ketentuan. Jakarta, 22 Desember 2014 ~ Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
~I!:'
~ ( {T:--
\·~I-r
.,/
L_
Djoko Waluyo
KODE: MONETER 01-01 DAN MONETER D1-02
KEMENTERlAN KOORDINATOR BIOANG PEREKONOMIAN RI DEPUTI BIOANG KOORDINASI FISKAL DAN MONETER ASISTEN DEPUTI MONETER, NERACA PEMBAYARAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA
KERANGKA ACUAN (TERM OF REFERENCE)
PENGADAAN PEGA\VAI TIDAKTETAP (PTT) TAHUN 2015 UNTUK KEGIATAN KOORDINASI KEBIJAKAN MONETER, NERACA PEMBAYARAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA (2492)
JAKARTA, DESEMBER 2014
I.
LAT AR BELAKANG Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PerIl1M.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonornian, tugas Asisten Deputi Moneter, Neraca Pembayaran dan Perluasan Kesempatan Kerja (selanjutnya disebut asdep 1.5) adalah melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan ten tang masalah dan kegiatan di bidang
moneter, Neraca pembayaran dan perluasan kesempatan kerja. Dalam Pelaksanaannya, selain tugas rutin sesuai dengan Peraturan Menko Perekonomian diatas, maka salah satu pelaksanaan tugas Asdep 1.5 tercennin dalam Kegiatan Koordioasi Kebijakan Moneter, Neraca Pembayaran dan Perluasan Kesempatan Kerja (2492); Berdasarkan peta jabatan maupun analisa beban kerja yang telah disusun, maka pelaksanakan seluruh tugas diatas idealnya dilaksanakan jika formasi jabatan yang ada pada Asdep 1.5,yaitu 1 (satu) Orang Asisten Deputi, 2 (dua) Kepala Bidang (eselon III), 4 (empat) Kepala Sub Bidang (eselon IV) dan 4 (empat) pelaksana (Jabatan Fungsional Umum-JFU) terpenuhi semuanya agar output dan kinerja dapat dicapai sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan, Namun, Sebagai gambaran, sampai dengan bulan Desember tahun 2014, realisasi jumJah personel yang mengisi posisi jabatan adalah 2 (dua) Kepala Bidang dimana salah satu kepala bidang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Asisten Deputi; 1 (satu) Kepala Sub Bidang ; 1 (orang) PelaksanalJFU dan 1 Orang CPNS. Dengan demikian, masih terdapat 5 (lima) slot jabatan yang belum terisi, yaitu 1 Jabatan Asisten Deputi, 3 (dua) Kepala Sub Bidang dan 2 (orang) PelaksanalJFU. Dikarenakan masih terdapatnya kondisi belum terpenuhinya seluruh formasi jabatan yang ada, maka dalam tahun 2014 beberapa langkah telah diambil, diantaranya : 1. penambahan pegawai untuk mengisi jabatan eselon IV melalui jalur open bidding, 2. mengajukan penambahan CPNS, namun sampai saat ini masih belum dapat mengisi seluruh formasi yang dibutuhkan. 3. pengadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dari upaya yang telah dilakukan diatas, pada tahun 2014 terdapat penambahan pegawai baru, yaitu 2 (dua) orang pengadaan Pegawai Tidak Tetap. Untuk tahun 2015, untuk dapat lebih menjamin output dan kinerja dapat dicapai sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan, maka kebutuhan tenaga yang dapat rnengisi formasi jabatan yang kosong maupun untuk melaksanakan tugas/pekerjaan pada kegiatan 2492 strategis untuk dipenuhi. ll. JABATAN PEGA WAI TIDAK TETAP YANG DffiUTUHKAN T AHUN 2015 Memperhatikan Peta Jabatan, Analasis Jabatan serta Analisis Beban Kerja yang telah divalidasi oleh Biro Perencanaan maka Asdep Moneter, Neraca pembayaran dan Perluasan Kesempatan Kerja mengusulkan 1 (satu) orang Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan tugas-tugas yang melekat pada Bidang Moneter, Neraca Pembayaran dan perluasan Kesempatan Kerja,
III. LINGKUP TUGAS PEGA W AI TIDAK TETAP (PIT) TAHUN 2015 PTf nantinya secara umum memiliki tugas melaksanakan pekerjaanltugas Bidang Moneter, Neraca Pembayaran dan perluasan Kesempatan Kerja untuk mempersiapkan bahan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalahikegiatan di bidang Moneter, Neraca Pembayaran dan Perluasan Kesempatan Kerja. Bercermin dari kegiatan 2492 yang telah dilaksanakan tahun 2014, selain akan melaksanakan tugas-tugas rutin di atas, maka di tahun 2015, PTf nantinya juga akan melakukan pengolahan data statistik, melakukan penelitian dan menulis artikel/publikasi. IV. KUALIFIKASI
PEGAWAI
TIDAK TETAP (PTT)
Pegawai Tidak Tetap dimaksud dipersyaratkan merniliki kualifikasi sebagai berikut: a. PriaiWanita Umur min 20 th, max 35 th b. Pendidikan minimal S 1 Ekonomi Studi Pembangunan Julusan Perguruan Negeri atau Swasta terakreditasi dengan IPK min 2,75 c. Mempunyai pengetahuan baik tentang Moneter dan Ekonomi lnternasional d. Menguasai aplikasi pengolahan data statistik e. Menguasai Bahasa Inggris secara lisan dan tulis f. Mempunyai pengalaman penelitian dan publikasi
Tinggi
V. KURUN W AKTU PELAKSANAAN Perjanjian kerja antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonornian, Asisten Deputi Moneter, Neraca Pembayaran dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan Pegawai Tidak Tetap adaLah selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
VI. GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP DAN BPJS Besarnya gaji pokok Pegawai Tidak Tetap ditentukan sebagai berikut: a. Fresh Graduate; pendidikan S1: Rp. 3.400.000. PIT dengan pengalaman kerja dapat diberikan gaji pokok melebihi ketentuan ini dengan syarat dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak penghasilan dari tempat bekerja sebelumnya dan tersedia anggarannya. b. Penentuan besarnya gaji dilakukan melalui negosiasi antara PTf, pengguna dan pejabat pengadaan. c. PIT diwajibkan untuk menjadi peserta BPIS dengan membayar iuran bulanan sesuai dengan ketentuan.
Jakarta,
Desember 2014
~ PIt. Asisten Deputi Moneter, Neraca Pembayaran dan Perluasan Kesempatan Kerja
Edj Prio Pambudi
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMlAN Rl DEPUTI BIDANG XOORDINASI FISKAL DAN MONETER ASISTEN DEPUTI MONETER, NERACA PEMBAYARAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA
KERANGKA ACUAN (TERM OF REFERENCE)
PENGADAAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) TAHUN 2015 UNTUK KEGIATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, ASURANSI DAN REMINTASI BAGI TENAGA KERJA MIGRAN (2497)
JAKARTA,
DESEMBER 2014
I. LATAR BELAKANG
Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: Per111M.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan rata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonornian, tugas Asisten Deputi Moneter, Neraca Pembayaran dan Perluasan Kesempatan Kerja (selanjutnya disebut asdep 1.5) adalah melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang moneter, Neraca pembayaran dan perluasan kesempatan kerja. Dalam Pelaksanaannya, selain tugas rutin sesuai dengan Peraturan Menko Perekonornian diatas, maka salah satu peLaksanaan tugas Asdep 1.5 tercermin dalam Kegiatan Koordinasi Kebijakan pernbiayaan, Asuransi dan Remintasi bagi tenaga kerja migran (2497); Berdasarkan peta jabatan manpun analisa beban kerja yang telah disusun, maka pelaksanakan seluruh tugas diatas idealnya dilaksanakan jika formasi jabatan yang ada pada Asdep 1.5,yaitu 1 (satu) Orang Asisten Deputi, 2 (dua) Kepala Bidang (eseLonill), 4 (empat) Kepala Sub Bidang (eselon IV) dan 4 (empat) pelaksana (Jabatan Fungsional Umum-JFU) terpenuhi semuanya agar output dan kinerja dapat dicapai sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan. Narnun, Sebagai gambaran, sampai dengan bulan Desember tahun 2014, realisasi jumlah personel yang mengisi posisi jabatan adalah 2 (dua) Kepala Bidang dimana salah satu kepala bidang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Asisten Deputi; 1 (satu) Kepala Sub Bidang ; 1 (orang) PelaksanalJFU dan 1 Orang CPNS. Dengan demikian, masih terdapat 5 (lima) slot jabatan yang belum terisi, yaitu 1 Jabatan Asisten Deputi, 3 (dua) Kepala Sub Bidang dan 2 (orang) PelaksanafJFU. Dikarenakan masih terdapatnya kondisi belum terpenuhinya seluruh formasi jabatan yang ada, maka dalam tahun 2014 beberapa langkah telah diambil, diantaranya : 1. penambahan pegawai untuk mengisi jabatan eselon IV melalui jalur open bidding, 2. mengajukan penambahan CPNS, namun sampai saat ini masih belum dapat mengisi seluruh formasi yang dibutuhkan. 3. pengadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dari upaya yang telah dilakukan diatas, pada tahun 2014 terdapat penambahan pegawai baru, yaitu 2 (dua) orang pengadaan Pegawai Tidak Tetap. Untuk tahun 2015, untuk dapat lebih menjamin output dan kinerja dapat dicapai sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan, maka kebutuhan tenaga yang dapat mengisi formasi jabatan yang kosong maupun untuk melaksanakan tugas/pekerjaan pada kegiatan 2497 strategis untuk dipenuhi. II. JABAT AN PEGA WAI TIDAK TETAP YANG DIBUTUHKAN T AHUN 2015 Memperhatikan Peta Jabatan, Analasis Jabatan serta Analisis Beban Kerja yang telah divalidasi oleh Biro Perencanaan maka Asdep Moneter, Neraca pembayaran dan Perluasan Kesempatan Kerja mengusulkan 1 (satu) orang Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan tugas-tugas yang melekat pada Bidang Perluasan Kesempatan Kerja, Asisten Deputi Moneter, Neraca Pembayaran dan perJuasan Kesempatan Kerja, Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter.
Ill. LINGKUP TUGAS PEGA W AI TIDAK TET AP (PTT) TAHUN 2015 PIT nantinya secara umum merniliki tugas melaksanakan pekerjaan/tugas Bidang Perluasan kesempatan Kerja untuk mempersiapkan bahan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah/kegiatan di bidang Perluasan Kesernpatan Kerja Bercermin dari kegiatan 2497 yang telah dilaksanakan tahun 2014, maka untuk tahun
2015, PIT nantinya selain akan melaksanakan tugas-tugas rutin di bidang Perluasan Kesempatan Kerja, maka yang bersangkutan akan menterjemahkan artikel-artikel yang terkait dengan ekonomi dan ketenagakerjaan, baik dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia ataupun sebaliknya (termasuk didalamnya penyiapan materi, bahan presentasi ataupun pidato daJam bahasa inggris) IV. KUALIFIKASI PEGA WAI TIDAK TETAP (PTT) Pegawai Tidak Tetap dimaksud dipersyaratkan memiliki kualifikasi sebagai berikut: a. Pendidikan S1 Sastra Inggris lulusan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta Terakreditasi b. IPK minimal 3,20 (skala 4) c. berpengalaman menterjemahkan artikelltulisan di bidang ekonomi dalam Bahasa Inggris menjadi artikel/tulisan dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya d. Dapat mengoperasikan komputer e. Dapat bekerja mandiri maupun dalam tim f. Mampu Berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan V. KURUN WAKTU PELAKSANAAN Perjanjian kerja antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Moneter, Neraca Pembayaran dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan Pegawai Tidak Tetap adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. VI. GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP DAN BPJS Besarnya gaji pokok Pegawai Tidak Tetap ditentukan sebagai berikut: a. Fresh Graduate; pendidikan SI: Rp. Rp. 3.400.000. PIT dengan pengaJaman kerja dapat diberikan gaji pokok melebihi ketentuan ini dengan syarat dapat menunjukkan buleti pembayaran pajak penghasiJan dari tempat bekerja sebeJurnnyadan tersedia anggarannya. b. Penentuan besarnya gaji dilakukan melalui negosiasi antara PIT, pengguna dan pejabat pengadaan. c. PIT diwajibkan untuk menjadi peserta BPJS dengan membayar iuran bulanan sesuai dengan ketentuan. Jakarta,
Desember 2014
"PIt. Asisten Deputi Moneter, Neraca Pembayaran dan Perluasan Kesempatan Kerja
Edi Prio Pambudi
