PROVINSI KALIMANTAN TENGAII PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR
:
15
TAIIUN 2O!4
TENTANG
PERUBAIIAN ATAS PERATURAIY BUPATI MURUITG RAYA NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KER.'A PEMBANGUNAN DATRAII TAIIUN 2OL4 DEIVGAN RATIMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MURUilG RAYA,
Menimbang :
a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2OO4 pasal 26 ayat (2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Pemerintah Daerah wajib men5rusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Murung Raya Tahun
2AL4, terjadi adanya ketidak-sesuaian yang meliputi asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas
dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah beserta pergeseran pagu kegiatan antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, penghapusa4 kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif,
penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor O8 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2Ol4;
c.
bahwa ...
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Perubahan Peraturan
Bupati Murung Raya Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2OL4; Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor
5
Tahun 2AO2 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor L8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a180);
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang
Nomor a286); 3.
Undang-Undang Nomor O 1
Tahun 2OO4
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor a355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaool; 5.
UndangUndang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa2\;
6. Undang-Undang ...
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor \25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor L2 Tahun 2AO8, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaa\ 7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a438);
8.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOT tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOO); 9.
Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2OO9 tentang
Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38O5); 10.
Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2otl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;
55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
11. Peraturan Pemerintah Nomor
Indonesia Nomor a575);
l-2. Peraturan Pemerintah ...
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a576 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a577); 14.
Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8L7l;
18. Peraturan Pemerintah Nomor L9 Tahun 2OLO tentang Tatacara Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1O Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 19. Peraturan Presiden ...
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2OlO tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2OLO20L4;
20. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun
2OO7
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2OLO
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OOB
tentang Tahapan, Tatacara Pen5rusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
24
Tahun 2O1O tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2OO5 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2OlO Nomor 4, Tanrrbahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2OLL tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2OlO
-
2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2OLL Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran
Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 61);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Murung
Raya Nomor O2 Tahun
2008 tentang urusan Pemerintah yang menjadi wewenang Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2OO8 Nomor 58); 27. Peraturan Daerah ...
27. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun
2OO8 tentang RPJPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-
2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2008 Nomor 66);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun
2013 tentang Percepatan Pembangunan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 127); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2OL3-2OL8
(Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 20 13 Nomor 134).
30. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 08 Tahun 2Ol3 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2OL4. MEMUTUSI(AN:
MenetapKan
:
PERATURAI'I BUPATI MURUNG RAYA TENTANG PERUBATIAI{ ATAS PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR ()8 TAHUN
2OT3 TEITTTANG RTNCANA KER..'A PEMBANGIINAN DAERAII TAIIUN 2OL4. Pasal
I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor
08 Tahun 2OI3 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2014, diubah sebagai berikut BAB
:
I
KETENTUAN UMUM Pasal
1.
1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan
:
(1) Daerah adalah Kabupaten Murung Raya; (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
(3) Bupati adalah Bupati Murung Raya; 4. Dewan ...
(41 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten Murung Raya;
(5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang
selanjutnya disebut APBD;
(6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang
selanjutnya disebut APBN;
(7) Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya sebut KUA;
(8) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
yang
selanjutnya disebut PPAS;
(9) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya 2OI3 - 2018 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun; (1O) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Murung Raya 2008
-
2028 adalah dokumen
perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
(11) Rencana Kerja Satuan Keda Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
(12) Rencana Pemerintah Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun; (13) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
(14) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungiawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Murung Raya.
2. Ketentuan BAB II ...
2.
Ketentuan BAB II Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan
Bupati Murung Raya Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daera-h Tahun 2OL4 diubah, sehingga keseluruhan BAB II Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
BAB
II
PERUBAHAN RTNCAITA KER.'A PEMERINTAII DAERAII Pasal 2 (1)
Perubahan RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan, dimana terjadi adanya ketidaksesuaian yang meliputi asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah maupun keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
{2)
Pergeseran pagu kegiatan antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan barrr/alternatif, penambahan atau
pengurangan target kinerja
atau pagu kegiatan,
serta
perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. (s)
Perubahan RKPD disusun dengan sistematika berikut
sebagai
:
BAB I
Pendahuluan;
BAB II
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II; Rencana Perubahan Program dan Kegiatan
BAB III
Prioritas dan Sasaran
Pembangunan
Daerah; BAB IV
3.
Penutup.
Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Murung Raya Nomor O8 Tahun 2OL3 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2Ol4
diubah sehingga pasal3 berbunyi sebagai berikut
:
Pasal 3 ...
Pasal 3
Isi beserta uraian Perubahan RKPD sebagaimana
dimaksud
dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4.
Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Murung Raya Nomor O8 Tahun
2Ol3 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tatrun diubah sehingga pasal4 berbunyi sebagai berikut :
2OL4
Pasal 4
Perubahan RKPD dimaksud menjadi pedoman bagi SKPD dalam pen5rusunan Perubahan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Perubahan Renja SKPD) dan pedoman bagi Pemerintah Daerah
dalam men)rusun Kebijakan Umum Perubahan APBD dan untuk Penyusunan RAPBD Tahun 2015.
5.
PPAS
Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 08 Tahun 2OL3 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2Ol4
dihapus dan disisipkan 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (1) dan ayat sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
(2)
Pasal 5
Pemerintah Kabupaten Murung Raya Menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2OL4 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum
Perubahan APBD (KUPABD) serta Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS-Perubahan) TA. 2Ol4 dengan DPRD.
Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2OL4 dalam melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) TA. 2074 dengan TAPD.
BAB
III
...
BAB
III
PENUTUP Pasal 6
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orErng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati
ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Murung Raya.
: pada tanggal : Ditetapkan di
Puruk Cahu Agustus 2Ol4
BUPATI MU pNG RAYA,
DIE Diundangkan di Punrk Cahu pada tanggal, Agustus 2Ol4
si BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN
2Ot4 NOMOR +b?. t
l0
