DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PIDATO KETUA DPR-RI PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI PERINGATAN HUT KE-65 MPR/DPR-RI DAN LAPORAN KINERJADPR-RI TAHUN SIDANG 2009-2010 SENIN,30AGUSTUS2010
Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh, Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang terhormat,
•
Pimpinan MPR, DPR, dan DPD Rl,
•
Mantan Ketua dan Wakil Ketua DPR Rl,
•
Para Anggota DPR Rl,
•
Sekretaris
Jenderal
MPR,
DPR,
DPD
Rl,
dan
jajarannya,
•
Para Undangan yang kami muliakan,
•
Hadirin yang berbahagia,
Alhamdulillahirrabil'alamin, marilah kita bersama-sama
mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang
Maha Kuasa, Allah Subhanahu wata'ala, karena atas rahmat
dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan
[3] Periode Reformasi yang dimulai dengan Pemilihan Umum
Tahun 1999 sampai dengan sekarang.
Insya Allah kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Kita juga bersyukur, pada pagi hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR-RI untuk
bersama-sama memperingati Hari Ulang Tahun MPR/DPR-RI ke-65. Tema Peringatan Hari Ulang Tahun MPR/DPR-RI tahun ini adalah "Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia di Tengah Agenda Reformasi Bangsa".
Sidang Paripurna Peringatan HUT MPR/DPR-RI yang dilakukan setiap tahun, hari ini diperingati oleh para Anggota
DPR hasil Pemilu 2009 yang sebagian besar adalah anggotaanggota baru. Oleh karena itu, ada baiknya, selintas kami
akan menguraikan perjalanan Parlemen kita sejak tahun 1945 sampai dengan saat ini.
Kalangan
DPR,
yaitu
periode
pembentukan
lembaga
perwakilan
di
Indonesia, diperkenalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda
dalam bentuk Voolksraad
(Dewan Rakyat) sebagai bagian
dari kebijakan Politik Etis. Fungsi lembaga ini hanya sekedar
memberikan
pertimbangan
anggota-anggotanya
kepada
diangkat
Guberriur
dari
Jenderal,
* kelompok-kelompok
masyarakat. Pada masa pendudukan Jepang, menjelang Perang
Dunia II, Jepang membentuk badan perwakilan dengan nama Badan
Penyelidik
Usaha-usaha
Persiapan
Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI). Selanjutnya, BPUPKI menjadi Panitia
Persiapan
Kemerdekaan
Indonesia
(PPKI),
menetapkan
Undang Undang Dasar Negara dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Soekarno dan
para
akademisi
dan
pengamat,
membagi perjalanan sejarah parlemen kita ke dalam tiga (3)
periode,
Sejarah
[1]
setelah
Proklamasi
dengan
dinamika demokrasinya yang silih berganti; [2] Periode Orde Baru yang dimulai dengan Pemilihan Umum Tahun 1971; dan
Mohammad Hatta.
Sesuai dengan amanat UUD tersebut, terbentuklah lembaga perwakilan yang bersifat sementara, yang diatur dalam aturan peralihan Pasal 4 UUD 1945 yang berbunyi; "Sebelum
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat,
Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menunjt UUD ini,
segala kekuasaannya dijalankan oleh
Presiden dengan bantuan Komite Nasional". Ketentuan inilah
dibentuknya
pada
DPR Sementara (DPRS).
tahun
1960
yang
DPR-GR terbentuk
beranggotakan
283
orang,
dan
mengalami perubahan setelah peristiwa G30S/PKI.
lembaga
Satu hal yang perlu diketahui, bahwa peran lembaga
legislatif di Indonesia. Anggota Komite Nasional Indonesia
perwakilan rakyat pada era ini tidak menunjukkan jati diri
Pusat (KNIP)
sebagai lembaga perwakilan rakyat. Fungsinya makin lemah,
yang
menjadi dasar hukum bagi pembentukan
dilantik oleh
Presiden
Soekarno
pada 29
Agustus 1945 di Gedung Theater Schouwburg Weltevreden
dalam
yang
jalannya pemerintahan.
sekarang
disebut Gedung
Kesenian
Jakarta.
Hari
pelantikan inilah yang dianggap sebagai hari jadi lembaga perwakilan di Indonesia.
kapasitasnya
Kemerdekaan Rl, memberikan pengaruh terhadap pasang-
surut dan dinamika peran lembaga-lembaga perwakilan. Ini
lembaga
yang
mengawasi
Periode kedua, diawali dengan beralihnya kekuasaan
pemerintahan
Dinamika perubahan yang terjadi paska-Proklamasi
sebagai
kepada
Presiden
Soeharto.
Keberadaan
lembaga perwakilan pada era Orde Baru, tidak mengalami perubahan secara substansial.
Pada
masa
ini,
prioritas
pembangunan
lebih
merupakan periode pertama kiprah Dewan Perwakilan rakyat
ditekankan
Rl dalam percaturan politik nasional.
berdampak pada dinamika peran lembaga perwakilan di
Dewan bentuk,
Perwakilan
fungsi
dan
Rakyat
mengalami
kewenangannya,
perubahan
seirama
dengan
pada
pembangunan
ekonomi.
Kondisi
ini
Indonesia. Pada masa ini, lembaga perwakilan "didorong" sebagai sumber legitimasi bagi kebijakan Pemerintah. DPR
perubahan bentuk ketatanegaraan dan sistem pemerintahan.
sebagai
Negara
menjadi
melaksanakan fungsi-fungsi konstitusionalnya dengan baik,
Negara Serikat, lembaga legislatif menjadi dua kamar, yaitu
sehingga dikesankan sebagai "stempel pemerintah", sebagai
Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada Agustus 1950
pembenar
berlaku
Kesatuan
UUD
Republik
Sementara
Indonesia
(UUDS) yang
berubah
berdampak pada
lembaga
hampir
legislatif
semua
tidak
sepenuhnya
kebijakan
yang
mampu
ditetapkan
Pada
Pemerintah. Kekuasaan Presiden yang terlalu besar telah
mematikan proses demokratisasi bernegara. DPR sebagai lembaga fungsi
legislatif yang diharapkan
penyeimbang,
pelengkap
struktur
dalam
mampu
prakteknya
ketatanegaraan
menjalankan
hanya
yang
sebagai
ditujukan
untuk
Memasuki era Reformasi, yang merupakan periode
dalam
perjalanan
kehidupan
keparlemenan
di
Indonesia, empat kali perubahan UUD 1945 oleh MPR-RI mempengaruhi Susunan
dan
lembaga
lain,
bangunan kedudukan khususnya
kekuasaan
legislatif,
ditandai
dengan
penegasan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU
(amandemen
UUD
1945
pasal
20
ayat
1),
serta
terbentuknya lembaga baru Dewan Perwakilan Daerah (DPDRl). Kekuasaan dan wewenang DPR juga dipertegas dalam fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Perlu disampaikan
memperkuat posisi Presiden.
ketiga
sisi
struktur
ketatanegaraan
DPR serta dengan
hubungan lembaga
kita.
dengan eksekutif,
pula bahwa mulai tahun 2010, DPR dan DPD Rl telah melaksanakan Sidang Bersama sebagaimana diatur dalam
UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD,
sebagai upaya yang berkelanjutan atas agenda reformasi 1998 dan proses penataan sistem ketatanegaraan, serta lebih spesifik lagi, sistem keparlemenan Indonesia.
mengalami perubahan. Pergeseran struktur ketatanegaraan
ini mengarah kepada terciptanya mekanisme checks and balances
antar
lembaga
negara,
khususnya
lembaga
eksekutif dan legislatif. Kecenderungan
nampak dengan
Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,
Lebih dari satu dasawarsa perjalanan reformasi di Indonesia, proses demokratisasi makin berkembang dengan
perubahan
makin
tegasnya
struktur
posisi
ketatanegaraan
dan
kedudukan
adanya
kebebasan
berpendapat,
keterbukaan,
dan
transparansi, yang memungkinkan warga masyarakat untuk
masing-masing lembaga negara yang melaksanakan 3 (tiga)
menyampaikan
pendapat, kritik, dan bahkan unjuk rasa
kekuasaan dalam penyelenggaraan negara yaitu, kekuasaan
secara terbuka.
eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
persoalan sekaligus peluang, yang harus dicermati dan diikuti
Dinamika
tersebut seringkali
membawa
oleh pengambilan kebijakan, agar clapat ditransformasikan
2009-2014,
bagi kepentingan dan kemajuan bangsa.
prioritas Tahun 2010. Dari 70 RUU yang telah ditetapkan,
70
(tujuh
puluh)
RUU
diantaranya
menjadi
dalam
sebanyak 36 (tiga puluh enam) RUU berasal dari DPR, dan
menggambarkan
34 (tiga puluh empat) RUU berasal dari Pemerintah. Dari
mengenai kinerja Dewan dalam kurun waktu Oktober 2009
segi jumlah, memang cukup besar, terlebih bila dikaitkan
sejak kita diambil sumpah sebagai anggota Dewan, sampai
dengan
dengan Agustus 2010 dalam mengemban tiga fungsi Dewan.
fungsi-fungsi Dewan lainnya, namun demikian Dewan telah
Berkaitan
rangkaian
HUT
dengan
hal
MPR/DPR
tersebut,
ke-65,
izinkanlah
saya
Perlu kami beritahukan bahwa Laporan Kinerja DPR yang akan kami sampaikan adalah intisari dari buku Laporan
kesibukan
berusaha
Anggota
DPR
mengakomodir
dalam
usulan -
menjalankan
para
pemangku
kepentingan.
Dewan
Kinerja seluruh Alat-alat Kelengkapan DPR tahun I, yang akan
sangat
memahami
banyaknya
kritik
disampaikan pada seluruh anggota DPR. Selain itu, executive
masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi legislasi karena
summary atas
kepada
masih rendahnya produk RUU yang telah dihasilkan. Oleh
dengan
karena
publik,
yang
laporan telah
kinerja akan disampaikan
melalui
tahapan
konsultasi
itu,
berbagai
langkah
telah
ditempuh
untuk
Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi-Fraksi, dan Pimpinan Alat-
mengatasi kendala-kendala dan mencari terobosan baru,
alat Kelengkapan Dewan sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (10)
termasuk dilakukannya konsultasi dengan Presiden
huruf a dan b. Adapun intisari Laporan Kinerja adalah sebagai
khususnya
berikut:
berasal
•
Pelaksanaan Fungsi Legislasi
Di bidang legislasi, DPR-RI bersama Pemerintah, pada bulan Desember 2009 telah menetapkan sejumlah 248 RUU menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
8
bagi
dari
percepatan
Pemerintah,
pembahasan
yang
baru
Rl,
RUU
yang
sebagian
kecil
disampaikan ke DPR.
Strategi
untuk
memaksimalkan
target
legislasi,
antara lain dilakukan dengan penentuan batas maksimal penyusunan sebuah RUU usul inisiatif DPR yang dilakukan oleh
Komisi dan
Badan
Legislasi; kerja sama dengan
akademisi
atau
penambahan
perguruan
jadwal
tinggi
legislasi
dan
dalam
LSM;
serta
rapat-rapat
DPR;
penyesuaian manajemen waktu rapat; dan menambahkan
lainnya. Proses berikutnya pengambilan keputusan sebagai RUU Usul DPR oleh Rapat Paripurna Dewan.
Selanjutnya RUU Usul DPR disampaikan kepada
tenaga fungsional keahlian untuk meningkatkan dukungan
Presiden
dalam
para
akan membahas RUU bersama DPR. Sesudah proses ini
meminta atensi untuk fokus
dilalui, segera dilakukan pembahasan antara Dewan dan
pelaksanaan
Anggota,
Pimpinan
fungsi
legislasi.
Dewan
JugS
kepada
Pemerintah
dalam pelaksanaan fungsi legislasi ini. Dengan berpindahnya kekuasaan membuat Undangundang
dari
amandemen
melengkapi
Pemerintah konstiusi,
unit
kepada secara
kerja
untuk mendapatkan penunjukan Menteri yang
DPR,
sesuai
bertahap
pendukung
untuk
DPR
dengan akan
persiapan
dalam
Pembicaraan Tingkat
L dan tingkat
selanjutnya. Begitu juga RUU yang berasal dari Pemerintah, semua hams melalui tahapan-tahapan prosedural yang berlaku.
Hingga bulan Agustus 2010, Dewan teiah berusaha
perancangan Undang-undang sebagaimana yang dimiliki
menyelesaikan
Pemerintah pada saat kekuasaan tersebut berada ditangan
memasuki
Pemerintah.
optimis bahwa capaian sebanyak 50% dari target 70 RUU
Dalam kaitan dengan penyusunan RUU, masyarakat perlu memahami bahwa proses pembentukan RUU dari DPR ini dimulai dari penyusunan naskah akademik dan draf RUU oleh Komisi-komisi pengusul dan Badan Legislasi.
pembahasan
Dalam
maupun
Legislasi
agar RUU
tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi maupun UU
10
untuk
Pemerintah.
segera
Dewan
serta draft RUU-nya untuk diproses lebih lanjut.
pemantapan
Badan
dengan
DPR
sisanya setidaknya sudah diselesaikan Naskah Akademik
kesempatan
oleh
Usul
dapat diselesaikan pada akhir tahun 2010 ini, sedangkan
Selanjutnya dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan konsepsi
RUU-RUU
pembahasan bagi
masyarakat,
RUU,
DPR
pemangku
membuka kepentingan
para pakar untuk memberikan masukan
agar
substansi RUU lebih komprehensif. Proses pembahasan
11
seringkali memakan waktu terutama pada materi-materi
masyarakat,
Dalam rangka meminimalisir UU yang diajukan publik
ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji materiil, maka setiap
dengan
legislasi
yang
merupakan
Dewan berharap produk
keputusan
bersama
antara
Dewan dan Pemerintah merupakan produk legislasi yang
berkualitas, berjangka panjang dan diterima oleh semua
Dalam implementasi fungsi pengawasan,
kepentingan bemegara.
beberapa
perbaikan Pelaksanaan
hal
penting,
kehidupan fungsi
DPR-RI
terkait dengan
berbangsa
pengawasan
ini
dan sama
pentingnya dengan fungsi legislasi dan fungsi anggaran.
Bahkan, dalam persidangan-persidangan yang lalu fungsi pengawasan dilaksanakan dengan intensitas yang tinggi. Tahun
mengakomodir masyarakat.
Sidang
aspirasi Berbagai
2009-2010
atau
keluhan
permasalahan 12
untuk
suatu
kebijakan
atau
persoalan
Beberapa hasil temuan pada kunjungan kerja komisi yang
menonjol
antara
lain
temuan
berkaitan
dengan
masalah kesehatan, tenaga kerja, kemiskinan, kerawanan daerah perbatasan, pendidikan, pembangunan infrastruktur dan berbagai masalah kesejahteraan masyarakat.
efektifitas
melakukan
terdorong
pelaksanaan
fungsi
pengawasan,
ditemui
beberapa kendala yang dapat menjadi penghambat bagi
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
telah
pelaksanaan
Dalam
pihak.
•
lebih
bangsa yang terjadi dan berkembang di masyarakat.
RUU yang diajukan dan dibahas, hams juga didasarkan
1945.
DPR-RI
mengoptimalkan fungsi pengawasan, khususnya berkaitan
yang sangat strategis dan substansial.
kepada konstitusi UUD
menjadikan
Dewan
yang yang
ada
materi/substansi
ini.
Antara
pengawasan
lain
belum
terhadap
fokusnya
suatu
permasalahan tertentu, dan berbagai temuan pada saat kunjungan kerja yang harus diselesaikan melalui lintas
komisi. Temuan-temuan di lapangan yang ditindaklanjuti
melalui rapat-rapat kerja/rapat dengar pendapat, seringkali disikapi lamban oleh Pemerintah. Oleh karena itu, tindak lanjut fungsi ini tidak dapat segera diselesaikan secara
banyak
muncul
fungsi
di
tuntas dan komprehensif. Hal ini menyebabkan banyaknya permasalahan yang tertunda penyelesaiannya.
di 13
DPR-RI
juga
telah
Pengawas Pelaksanaan
membentuk
antara
Undang-Undang No.
lain 11
Tim
Masalah
kesejahteraan
rakyat
terutama
yang
Tahun
langsung menyentuh kehidupan masyarakat, Dewan telah
2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini perlu dilakukan
proaktif dengan merespon berbagai masalah antara lain:
untuk menjamin
bahwa aspirasi masyarakat Aceh yang
berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang konversi
esensinya diperjuangkan melalui Undang-Undang No. 11
minyak tanah ke LPG. Dampak kebijakan ini sangat serius
Tahun 2006 tersebut dapat betul-betul terlaksana.
dengan banyaknya terjadi ledakan tabung gas 3 kg yang
Selain itu, terhadap pelaksanaan Undang-Undang
No.
21
Papua,
Tahun 2001
tentang Otonomi
Hubungan Indonesia - Malaysia yang akhir-akhir ini
Pelaksanaan Undang-Undang ini. Hal ini dimaksudkan agar
terganggu sebagai akibat insiden penangkapan Petugas
penataan
KKP, masalah perbatasan dan TKI yang terancam hukuman
kehidupan
masyarakat
di
membentuk Tim
melalui Panja konversi minyak tanah ke LPG.
Pengawas
aspirasi
DPR-RI juga telah
Khusus Provinsi
telah membawa korban jiwa. Komisi VII terus memantau
Provinsi
Papua,
Papua sesuai dengan
dan
tetap
berada
pada
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
dan
Dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan
telah berhasil menurunkan biaya ongkos haji tahun 2010 sebesar US$80 atau sekitar Rp.700.000,- dibandingkan
tahun
lalu,
melalui
pembahasan
yang
cukup
Meskipun terdapat penurunan ongkos naik haji,
mati, telah di bahas dalam rapat dengar pendapat umum
intensif. Dewan
rapat
kerja
dengan
pemerintah.
meminta
Pemerintah bersikap tegas. Kita tidak perlu merasa inferior terhadap Malaysia dengan menunjukan jati diri sebagai bangsa
yang
berdaulat
dan
bermartabat.
Masyarakat
diminta tidak perlu melakukan reaksi secara emosional yang dapat berdampak negatif terhadap citra Indonesia.
mengharapkan adanya peningkatan pelayanan jemaah haji Indonesia serta adanya peningkatan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.
14
Dewan
15
Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,
diserahkan
DPR-RI telah membentuk Pansus Angket tentang pengusutan Kasus Bank Century berdasar Keputusan DPRRI
No.
42/DPR-RI/2009-2010.
Pembentukan
Pansus
Ketika
itu,
muncul
kebijakan
pemerintah
dalam
Setelah melakukan rapat-rapat secara marathon dengan
intensitas tinggi, diliput luas oleh media massa dan diikuti
secara cermat oleh berbagai kalangan masyarakat, pada 1 Maret 2010 Panitia Angket menghasilkan dua opsi yang diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR-RL
yaitu
dan
Komisi
Pemberantasan
Korupsi,
sesuai
dengan
kewenangannya.
DPR
bersama
Pemerintah
diminta
untuk
segera
undangan yang terkait dengan pengelolaan sektor moneter
dan fiskal. Opsi C merekomendasikan "kepada DPR-RI agar
membentuk
Tim
Pengawas
tindak
lanjut
rekomendasi
Panitia Angket Bank Century. Tim Pengawas ini sampai sekarang masih terus bekerja. •
Pelaksanaan Fungsi Anggaran
Dalam kaitan dengan tugas dan fungsi Dewan di bidang anggaran, sejak bulan Oktober 2009 sampai Masa
Panitia
Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011, Komisi-komisi
Angket, pada tanggal 3 Maret 2010, rapat Paripurna DPR
Dewan dan Badan Anggaran melakukan kegiatan cukup
memutuskan
intensif.
atas
kesimpulan
untuk
keputusan
hukum,
suara
terbanyak
pengambilan
penegak
membentuk dan merevisi berbagai peraturan perundang-
rangka mencegah dampak krisis global pada tahun 2008.
Melalui
lembaga
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung,
tersebut merupakan kelanjutan dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR-RI Periode 2004-2009.
kepada
dan
menerima
dengan
rekomendasi
Opsi
C.
Opsi
C
Baik
dalam
proses
pembahasan
RUU
merekomendasikan seluruh penyimpangan yang berindikasi
Pertanggungjawaban
perbuatan
RUU tentang Perubahan atas UU No. 47 Tahun 2009
melawan
hukum
merupakan
tindak
pidana
korupsi, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana umum
tentang
APBN
APBN
Tahun
2010,
berikut pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab agar
16
Tahun
17
2008,
maupun
pembahasan
pada
saat
pembahasan
dalam
tahap
Pembicaraan
Pembahasan RUU yang berkaitan dengan anggaran,
Pendahuluan Dewan
RAPBNTahun2011. Paska amandemen UUD Tahun 1945, pelaksanaan fungsi anggaran tidak hanya sebatas pembahasan dan
senantiasa
memperhatikan
Pertimbangan
dari
Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) dan memperhatikan telaahan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Kedepan, kinerja Dewan dalam pelaksanaan fungsi
penetapan APBN, namun mempunyai korelasi dengan hal tugas
anggaran diharapkan semakin baik, selain dengan telah
yang berhubungan
dibentuknya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR-
dengan APBN seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang
RI, juga karena ketelitian, kecermatan-dalam pembahasan
Keuangan
terhadap
keuangan
tersebut,
negara.
berasal
Dasar
dari
Negara;
Perbendaharaan
hukum
berbagai
dari
UU
UU
No.
1
Negara
dan
UU
perluasan
Tahun No.
2004
tentang
15 Tahun
2004
angka-angka
APBN,
diharapkan
semakin
berkualitas, didukung oleh tenaga ahli yang profesional.
tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Sekarang
ini,
Dewan
sedang
dalam
proses
Keuangan Negara. Pelaksanaan fungsi anggaran DPR-RI
pembahasan
dilakukan oleh Komisi
pembahasan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan
I sampai dengan XI dan
Badan
Anggaran DPR-RI.
secara
melakukan
langsung
dan
pengawasan
tidak
terhadap
langsung
sudah
anggaran
sejak
perencanaannya. Sedangkan dalam konteks pembahasan dan
penetapan
menggunakan
Tahun
2011.
Penyelesaian
dan Belanja Negara adalah merupakan salah satu bentuk
Dalam konteks tugas penyusunan anggaran negara,
Dewan
RAPBN
anggaran
'hak
negara,
budget-nya'
Dewan
sesuai
senantiasa
dpngan
amanat
performa atau kinerja Dewan di bidang anggaran. Oleh karena itu, Dewan akan menyelesaikan RUU APBN Tahun
2011
tersebut
sebelum
Masa
I
DPR-RI
berakhir atau paling lama dua bulan sebelum anggaran
negara tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2011 mendatang.
Undang-Undang Dasar 1945.
18
Persidangan
19
Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, Anggota
DPR-RI
Periode
Pada Tahun Sidang 2009-2010, tercatat sebanyak
2009-2014
merupakan
186 surat pengaduan, terbanyak mengenai pertanahan dan
sistem
bangunan sebanyak 75 pengaduan. Sementara pengaduan
demokratis,
dalam bidang lain di antaranya adalah masalah aparatur
proses pelaksanaan Pemilu 2009 merupakan suatu langkah
negara, masalah perburuhan, masalah politik dan hukum,
maju yang wajib kita syukuri. Seiring dengan kemajuan itu,
masalah ekonomi atau keuangan, masalah sosial budaya,
hasil
pemilihan
langsung
suara terbanyak.
tingkat
dengan
Dengan
keterwakilan
menggunakan
demikian,
semakin
secara
kuat
, dan
hams
hidup.
dipertanggungjawabkan.
Anggota rakyat dan tujuan
Anggota
harus
memperjuangkan
demi
Repubiik
kepentingan
Indonesia.
Bangsa
Oleh
dan
karena
Dewan dituntut untuk semakin
Permasalahan tanah yang
aspirasi
daerah yang diwakilinya untuk mewujudkan
nasional
Kesatuan
Dewan
pendidikan, kesehatan, agama, kehutanan dan lingkungan
Negara
itu,
para
memperhatikan
aspirasi dan menindaklanjutinya. Berbagai aspirasi rakyat yang disampaikan ke DPR antara lain dilakukan dalam bentuk pengaduan masyarakat.
Bentuk pengaduan masyarakat disampaikan melalui
surat, berkunjung langsung, melalui website, dan mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi-
masyarakat
makin
menyadarkan
kita
semua
oleh
bahwa
permasalahan ini sangat sensitif, diperlukan suatu kejelasan dan
kepastian
hukum,
diusahakan
agar
dapat
mengakomodir nilai-nilai keadilan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat. Menanggapi masalah ini, Dewan sangat
berhati-hati.
pertanahan menimbulkan
menangani
Setiap
keputusan
diharapkan masalah
masalah
mengenai
memperoleh baru.
ini
Oleh
diperlukan
sosialisasi.
kdmisi terkait.
20
banyak diadukan
21
solusi karena
masalah
dan itu,
transparansi
tidak dalam
dan
Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,
Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,
Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang
DPR-RI dalam proses pengajuan, pemberian persetujuan atau pertimbangan pejabat publik, pada kurun waktu 2009
sampai pertengahan 2010 ini, DPR-RI sudah melakukan
proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper tesf) terhadap calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI),
keanggotaan Dewan Pengawas Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia
KPU yang baru, Indonesia,
(LPPRRI),
penetapan
keanggotaan
Deputi Gubemur dan Gubemur Bank
Kantor
Akuntan
Publik
untuk
Pemeriksaan
Keuangan BPK-R! tahun 2009, pemberian pertimbangan
terhadap Calon Duta Besar Rl untuk Negara Sahabat dan Duta Besar Negara Sahabat untuk Rl.
calon
Ketua
KPK
yang
akan
diajukan
oleh
Presiden. Dewan berharap mendapatkan figur Ketua KPK terbaik, jujur, kredibel, berani dan profesional, yang mampu menjalankan
tugasnya
dalam
korupsi di Indonesia.
seharusnya
kita
meningkatkan negara
juga
berupaya
hubungan
mengembangkan
persahabatan dengan
dan
negara-
lain di dunia dan menaruh perhatian terhadap
berbagai isu yang berkembang baik di tingkat regional maupun
internasional.
Sebagai
lembaga
parlemen,
sesungguhnya DPR-pun dapat memainkan peran penting dalam pergaulan antar-bangsa melalui kegiatan diplomasi parlemen yang
dilakukan,
baik
berkualitas dan
pada
saat
bermartabat.
menghadiri
Diplomasi
sidang-sidang
asosiasi parlemen tingkat regional maupun internasional ataupun pada saat delegasi parlemen luar negeri menjadi tamu resmi DPR-RI.
Dewan juga akan melakukan fit and proper test
terhadap
Sebagai bagian dari masyarakat internasional, sudah
rangka
pemberantasan
Untuk
mendukung
upaya
peningkatan
hubungan
persahabatan dan kerja sama antar-bangsa, dalam Tahun
Sidang 2009-2010 Dewan telah membentuk sejumlah Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR-RI dengan parlemen negara-negara sahabat. Kegiatan diplomasi parlemen tidak
saja diarahkan untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat, tetapi
22
23
juga dapat digunakan untuk merespons berbagai isu yang
of Coordinating Committee of Women Pariiamentarians dan
Andi Anzhar Cakra Wijaya,
berkembang yang terjadi di berbagai kawasan dunia.
SH sebagai
anggota tetap
Committee on Promoting the International Humanitarians
Pada bulan Desember 2009, DPR-RI telah menjadi
Law.
Tuan Rumah penyelenggaraan Sidang Pleno ke-4 Asian Parliamentary Assembly (APA). Sidang yang berlangsung di
Bandung
tersebut
menghasilkan
15
butir
Deklarasi
Bandung, dan 11 Resolusi APA. Deklarasi Bandung dan 11 resolusi yang dihasilkan sidang ini memperlihatkan sikap politik Parlemen Asia terhadap beragam persoalan dan isu
Dalam sidang-sidang Pariiamentary Union of OIC Member States (PUIC)t yang dibuka oleh Ketua DPR-RI
selaku Wakil Presiden PUIC 2010 - 2011/Presiden PUIC
2012 - 2014
hasil sidang
umum PUIC di
Kampala -
Uganda, telah diusulkan penguatan demokratisasi melalui pertemuan di Executive Committee Meeting di Dubai, dan
di kawasan Asia, termasuk potensi ekonomi.
usulan untuk menghadirkan Asosiasi Parlemen Perempuan Dalam
Sidang
Umum
ke-122
Inter-Pariiamentary
di organisasi ini.
Union (IPU) di Bangkok, Thailand pada akhir Maret 2010, DPR-RI telah berperan aktif, antara lain menyampaikan pemyataan tentang perlunya reformasi dan demokratisasi
PBB,
dan
menyarankan
agar
IPU
lebih
serius
lagi
menyelesaikan masalah Palestina dan pelanggaran Israel terhadap tanah
Palestina
dan
Masjid Al Aqsa.
Dalam
Sidang IPU itu juga, Delegasi DPR-RI aktif dudukdi drafting committee untuk pembahasan resolusi di Emergency Item
Di forum
regional Asia Tenggara,
DPR-RI
telah
menjadi pionir dalam penguatan peran Asosiasi Parlemen
Asia Tenggara yang disetujui dalam forum Asean Inter Pariiamentary Assembly (AIPA) di Vietnam. Diusulkan pula penggunaan Bahasa Melayu pada pertemuan-pertemuan
parlemen di Asia Tenggara, disamping bahasa resmi yang sudah ditentukan.
(dua)
Suatu hal penting yang juga perlu disampaikan di sini
Anggota DPR-RI dalam jabatan-jabatan strategis di IPU,
adalah kunjungan DPR-RI ke Jalur Gaza Palestina, yang
Committee,
dan
juga
berhasil
menempatkan
2
yakni Dr. Nurhayati Ali Assegaf sebagai First Vice President 24
25
merupakan
sebagai
kunjungan
peristiwa
sebelumnya
bersejarah
dan
monumental,
upaya
serupa
dapat
dikatakan
mengingat
hampir
selalu
bahwa
kalangan
Kunjungan
ini
Indonesia,
lembaga
merupakan
khususnya
swadaya
bentuk
terhadap
upaya
kemerdekaan rakyat Palestina.
negara
negara
anggota
OKI
untuk
membangun kembali gedung parlemen Palestina yang telah
hancur, dan pembangunan rumah sakit Indonesia di Jalur Gaza
yang
telah
mendapat
bantuan
dari
Pemerintah
Indonesia.
Melalui
DPR-RI
tidak
hanya
berkaitan
dengan
masalah-masalah strategis di lingkup nasional, tetapi juga berkaitan
dengan
masalah
internal
kedewanan.
Telah
disahkannya Rencana Strategis (Renstra) DPR-RI 2010-
2014 yang merupakan dokumen memuat visi, misi, tujuan,
Kunjungan DPR ke Gaza ini ditindaklanjuti dengan kepada
Fokus
nyata
pembebasan blokade Jalur Gaza dari Israel dan perjuangan
usulan
Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,
masyarakat.
dukungan
DPR-RI,
dilakukan Parlemen Indonesia.
menemui
kegagalan, baik dari kalangan Pemerintah dan Parlemen maupun
Meeting APA, sangat membantu diplomasi Parlemen yang
strategi, kebijakan, program dan kegiatan DPR-RI untuk periode
5
tahun
(2010-2014),
memberikan
arah
dan
pedoman bagi segenap unsur yang ada di lingkungan DPRRI untuk menyusun rencana kerja dan rencana anggaran
bagi pelaksanaan kegiatannya. Dengan adanya Renstra
DPR-RI 2010-2014 diharapkan terbangun kerja sama yang diplomasi
Parlemen,
Indonesia
dapat
makin
baik,
melalui
dukungan
secara
terencana
bagi
membantu masuknya sukarelawan Indonesia ke Gaza dan
penguatan kelembagaan DPR-RI dan keterpaduan program
di
DPR-RI dengan program Pemerintah.
izinkannya
10
(sepuluh)
warga
Palestina
penerima
beasiswa S-2 dari berbagai perguruan Tinggi di Indonesia keluar Gaza meialui Mesir.
Dekatnya hubungan antara
Dalam kaitan dengan kinerja Dewan dan Sekretariat Jenderal, ada beberapa hal yang perlu kami informasikan:
Ketua DPR Rl dengan Ketua Parlemen Mesir dalam Troika
26
27
1. Dewan telah menerima Piagam Penghargaan sebagai Badan
Publik
yang
pro-aktif
pelaksanaan
UU
No.
Keterbukaan
Informasi
14
dalam
Tahun
Publik.
persiapan
2008
tentang
Penghargaan
ini
4. Sekretariat Jenderal DPR Rl juga telah menyelesaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 dan telah diaudit oleh
opini
apresiasi.
menunjukkan
Pengelola Arsip Terbaik
Instansi
Pemerintah
Tahun
Terhadap
Laporan
Keuangan
Dewan Tahun Anggaran 2009, BPK Rl memberikan
diberikan oleh Komisi Informasi Pusat sebagai bentuk
2. Sekretariat Jenderal menerima penghargaan sebagai
BPK Rl.
Wajar
Tanpa
Pengecualian
bahwa
Dewan
(WTP).
sudah
Hal
melakukan
pengelolaan anggaran negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara. Namun
2008 atas upaya dan kinerja yang luar biasa dalam
demikian
pembinaan
kelemahan yang harus diperbaiki di masa datang.
negara.
pengelolaan
dan
penyelamatan
arsip
Piagam penghargaan diberikan oleh Kepala
ini
5. Dalam
disadari,
upaya
masih terdapat kekurangan
meningkatkan
tranparansi
dan
dan
Arsip Nasional Republik Indonesia atas dasar UU No. 7
akuntabilitas pengelolaan keuangan, anggaran Satuan
Tahun
Kerja Dewan diserahkan
1971
tentang
Ketentuan-ketentuan
Pokok
Kearsipan.
3. Ketua
masing alat kelengkapan Dewan.
DPR-RI
Pengadaan
langsung kepada masing-
telah
Barang
melakukan dan
Jasa
(LPSE)le-procurement
melalui
DPR-RI.
tersebut
Layanan
launching Secara
Sekretariat bertujuan
Layanan Elektronik
Jenderal untuk
pengendalian
pelaksanaan
merupakan tanggung jawab
Dengan demikian
anggaran
masing -
tersebut
masing
alat
kelengkapan. Disamping itu, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan
anggaran
yang
dilaksanakan
oleh
melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa
Kesekjenan, BURT telah bekerja sama dengan BPKP
secara transparan dan cepat bagi publik dan diharapkan
untuk melakukan Audit. Dimasa yang akan datang,
mampu menegakkan nilai akuntabilitas terkait birokrasi
fungsi
proses pengadaan barang dan jasa.
Pemeriksa yang kedudukannya dalam organisasi sejajar
28
Audit
ini
akan
dilaksanakan
29
oleh
Badan
dengan
Sekretaris Jenderal dan
Demikianlah Pidato Ketua DPR Rl dalam
bertanggung jawab
Peringatan
langsung kepada Pimpinan Dewan.
HUT
MPR/DPR
Rl
ke-65
rangka
sekaligus
menyampaikan Laporan Kinerja DPR-RI dalam kurun waktu Oktober 2009-Agustus 2010. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,
Mengakhiri MPR/DPR
Rl
Rapat ke-65,
Paripurna izinkan
Selanjutnya kami mempersilahkan Saudara H. Iksan
Peringatan
saya.
HUT
menyampaikan
Qolba Lubis, M.A dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk membacakan doa. Saya persilakan;
penghargaan dan terima kasih kepada jajaran pers, baik DOA OLEH ANGGOTA DEWAN
media cetak maupun elektronik yang telah memberikan
kontribusi besar dalam mensosialisasikan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat kepada masyarakat, serta turut
melakukan pengawasan terhadap kinerja DPR-RI.
Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara H.
Iksan
Qolba
Lubis,
M.A yang telah
membacakan doa,
kiranya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, mengabulkan
Kita berharap kerja sama antara Dewan dan insan
doa kita bersama. Amien.
pers dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan, terutama
dalam
memberikan
informasi
yang
konstruktif
dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,
proporsional kepada masyarakat.
Dengan selesainya pembacaan doa, maka selesailah
Kepada Sekretaris Jenderal dan segenap jajarannya,
Pimpinan
berharap
agar terus
menerus
meningkatkan
kinerja dan kemampuan profesional serta keahlian di dalam memberikan dukungan terhadap kinerja Dewan.
seluruh rangkaian acara Pidato Ketua DPR-RI pada Rapat
Paripurna DPR-RI Peringatan HUT MPR/DPR-RI Ke-65 dan
Laporan Kinerja DPR-RI Oktober 2009-Agustus 2010 hari ini.
30
31
Kami ucapkan terima kasih atas semua perhatian yang telah diberikan sehingga sidang ini dapat berlangsung
dengan lancar dan tertib. Izinkankah kami menutup sidang ini dengan ucapan AlhamdulillahirobH'alamin.
DIRGAHAYU MPR/DPR RI
Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh
Jakarta, 30 Agustus 2010
KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. MARZUKI ALIE
32
