KATA PENGANTAR. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-nya,

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga LAPORAN KINERJA Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tahun kedua Periode II RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 serta sesuai dengan dokumen APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015. Dalam LAPORAN KINERJA ini kami berupaya melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaan (RKPD 2015) dan sejauhmana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus sebagai wujud komitmen Kepala Daerah dan segenap jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki. LAPORAN KINERJA yang disusun ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, laporan kinerja

merupakan

sarana

bagi

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Barat

untuk

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Presiden, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan kinerja ini juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara terus-menerus telah berupaya untuk melakukan perbaikan kinerja terutama terkait dengan penyempurnaan dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan capaian kinerja sesuai rekomendasi yang disampaikan Kementerian PAN dan RB atas evaluasi laporan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2015 yang lalu. Terhadap rekomendasi yang disampaikan Menpan dan RB atas atas evaluasi akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB pada tahun 2015, telah dilakukan beberapa perbaikan antara lain ;

i

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 1.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap dokumen RPJMD agar setiap sasaran strategis terdapat indikator kinerja utama yang berkualitas outcome.

2.

Telah menselaraskan IKU yang berlaku di Lingkungan Pemprov dengan IKU tingkat SKPD.

3.

Telah mengupayakan peningkatan kualitas penyajian informasi kinerja pada SKPD Pemprov, antara lain menjelaskan capaian IKU.

Selanjutnya, pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mendesign satu sistem aplikasi untuk pengumpulan data kinerja yang terintegrasi dengan seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang launching pada bulan April 2015. Aplikasi dimaksud juga merupakan upaya monitoring pencapaian PK secara berkala dengan menggunakan sistem monitoring yang terintegrasi yang turut direkomendasikan oleh Menpan dan RB. Sebagai informasi bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menerima beberapa penghargaan antara lain : 1.

3 (dua) tahun berturut-turut telah memperoleh Penghargaan LAKIP dari Menteri PAN dan RB dengan Kategori Penilaian “B” yang diserahkan Wakil Presiden RI pada tanggal 15 Desember 2015 di Jakarta.

2.

3 (dua) tahun berturut-turut pula telah memperoleh Penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Tahun 2013-2015 oleh Wapres di Gedung Dharmapala Kementerian Keuangan RI;

3.

Penghargaan Stand terbaik pada event Pameran Pangan Nusa dan Pameran Produk Dalam Negeri Tingkat Nasional Tahun 2015

4.

Penghargaan Kovensi Gugus Kendali Mutu Tingkat Nasional

5.

Penghargaan Stand terbaik I pada Pameran Produk Ekspor Daerah (PPED) 2015

ii

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Akhirnya semoga informasi kinerja di dalam LAPORAN KINERJA ini, dapat memberikan masukan berharga dan bermanfaat yang secara internal diharapkan sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan manajemen dan peningkatan akuntabilitas kinerja guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good local governance) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mengiringi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Drs. CORNELIS, MH

iii


Halaman KATA PENGANTAR ..............................................................................

i

DAFTAR ISI ............................................................................................

iv

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................

1

A. GAMBARAN UMUM PROVINSI KALBAR ...........................

1

1. Pendahuluan .....................................................................

1

2. Susunan Organisasi dan Tupoksi .....................................

4

3. Sumber Daya Aparatur .....................................................

6

4. Sumber Daya Keuangan....................................................

8

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) ...........

10

BAB II PERENCANAAN KINERJA ....................................................

11

A. RENSTRA PROVINSI KALBAR ...........................................

12

1. Visi ....................................................................................

12

2. Misi.....................................................................................

12

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta IKU .....................

13

B. PERJANJIAN KINERJA .......................................................

18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................

21

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....................................

21

B. REALISASI ANGGARAN ......................................................

72

BAB IV PENUTUP ..................................................................................

77

LAMPIRAN Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2015 Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun 2015

iv


A.

GAMBARAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1.

Pendahuluan Penyusunan laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penilaian dan Pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudh ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat pemerintah provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Inovasi dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja Pemprov Kalbar Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah membangun e-Kinerja (http://ekinerja.kalbarprov.go.id)

1


Gambar 1. Sistem Aplikasi e-Kinerja Prov. Kalbar

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah: 1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. 2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah. 3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. 4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi: 1. Rencana Strategis Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokemen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana strategis akan ditulis pada posting selanjutnya. 2. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pecapaian sasaran strategis. Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca di Penyusunan Perjanjian Kinerja. 3. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan.

2


Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengukuran akan ditulis pada posting selanjutnya. 4. Pengelolaan Kinerja Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengelolaan kinerja akan ditulis pada posting selanjutnya. 5. Pelaporan Kinerja Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja. Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca di Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 6. Reviu dan Evaluasi Kinerja Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut dilaksanakan oleh Aparat pengawasan intern pemerintah dan hasil reviu berupa surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat pengawasan intern pemerintah. Sedangkan evalusi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi pemerintah. 1.1. Kondisi Geografis, Topografis dan Iklim 1.1.1 Letak Wilayah Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis 2o08 LU serta 3005 LS serta di antara 108o0 BT dan 114o10 BT pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka, daerah Kalimantan Barat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0o) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalimantan Barat adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi. Ciri-ciri spesifik lainnya adalah bahwa wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka daerah Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalimantan Barat dan Sarawak telah terbuka jalan darat antar negara Pontianak - Entikong - Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar enam sampai

3


delapan jam perjalanan. Batas-batas wilayah selengkapnya bagi daerah provinsi Kalimantan Barat adalah :    

Utara : Sarawak (Malaysia) Selatan : Laut Jawa & Kalteng Timur : Kalimantan Timur Barat : Laut Natuna dan Selat Karimata

Sebelah utara Kalimantan Barat terdapat empat kabupaten yang langsung berhadapan dengan negara jiran yaitu; Sambas, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, yang membujur sepanjang Pegunungan Kalingkang - Kapuas Hulu. 1.1.2 Luas Wilayah Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalah merupakan daratan berdataran rendah dengan luas sekitar 146.807 km2 atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur. Dilihat dari besarnya wilayah, maka Kalimantan Barat termasuk Provinsi terbesar keempat setelah pertama Irian Jaya (421.891 km2), kedua Kalimantan Timur (202.440 km2) dan ketiga Kalimantan Tengah (152.600 km2). Dilihat dari luas menurut Kabupaten/kota, maka yang terbesar adalah Kabupaten Ketapang (35.809 km2 atau 24,39 persen) kemudian diikuti Kapuas Hulu (29.842 km2 atau 20.33 persen), dan Kabupaten Sintang (21.635 km atau 14,74 persen), sedangkan sisanya tersebar pada 9 (sembilan) kabupaten/kota lainnya.

1.1.3 Topografi Secara umum, daratan Kalimantan Barat merupakan dataran rendah dan mempunyai ratusan sungai yang aman bila dilayari, sedikit berbukit yang menghampar dari Barat ke Timur sepanjang Lembah Kapuas serta Laut Natuna/Selat Karimata. Sebagian daerah daratan ini berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove.

4


Wilayah daratan ini diapit oleh dua jajaran pegunungan yaitu, Pegunungan Kalingkang/Kapuas Hulu di bagian Utara dan Pegunungan Schwaner di Selatan sepanjang perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Dilihat dari tekstur tanahnya maka, sebagian besar daerah Kalimantan Barat terdiri dari jenis tanah PMK (podsolet merah kuning), yang meliputi areal sekitar 10,5 juta hektar atau 17,28 persen dari luas daerah yang 14,7 juta hektar. Berikutnya, tanah OGH (orgosol, gley dan humus) dan tanah Aluvial sekitar 2,0 juta hektar atau 10,29 persen yang terhampar di seluruh Kabupaten/Kota, namun sebagian besar terdapat di kabupaten daerah pantai. 1.1.4 Sungai dan Danau Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki Provinsi Seribu Sungai. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan. Sungai besar utama adalah Sungai Kapuas, yang juga merupakan sungai terpanjang di Indonesia (1.086 km), yang mana sepanjang 942 km dapat dilayari. Sungai-sungai besar lainnya adalah: Sungai Melawi, (dapat dilayari 471 km), Sungai Pawan (197 km), Sungai Kendawangan ( 128 km), Sungai Jelai (135 km), Sungai Sekadau (117 km), Sungai Sambas (233 km), Sungai Landak (178 km). Jika sungai-sungai sangat menonjol jumlahnya di Kalimantan Barat, maka sebaliknya yang terjadi dengan danau. Dari danau-danau yang ada hanya dua yang cukup berarti. Kedua danau ini adalah Danau Sentarum dan Danau Luar I yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu. Danau Sentarum mempunyai luas 117.500 hektar yang kadang-kadang nyaris kering di musim kemarau, serta Danau Luar I yang mempunyai luas sekitar 5.400 hektar. Kedua danau ini mempunyai potensi yang baik sebagai objek wisata. 1.1.5 Gunung-gunung Dipengaruhi oleh dataran rendah yang amat luas, maka ketinggian gunung-gunung relatif rendah serta non aktif. Gunung yang paling tinggi adalah gunung Baturaya di Kec. Serawai, Kab. Sintang yang mempunyai ketinggian 2.278 meter dari permukaan laut, jauh lebih rendah dibanding G. Semeru (Jatim,3.676 meter) atau G. Kerinci (Jambi, 3.805 meter). Gunung Lawit yang berlokasi di Kapuas Hulu, Kec. Embaloh Hulu dan lebih dahulu dikenal di Kalimantan Barat, ternyata hanya menempati tertinggi ketiga karena mempunyai tinggi 1.767 meter, sedangkan tertinggi kedua adalah Gunung Batusambung (Kec. Ambalau) dengan ketinggian mencapai 1.770 meter .

5


1.1.6 Pulau-pulau Walaupun sebagian kecil wilayah Kalimantan Barat merupakan perairan laut, akan tetapi Kalimantan Barat memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak berpenghuni) yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Riau, Sumatera. Pulau-pulau besarnya seperti Pulau Karimatan dan Pulau Maya, Pulau Penebangan, Pulau Bawal dan Pulau Gelam di perairan Selat Karimata, Kab. Ketapang. Pulau besar lainnya antara lain adalah Pulau Laut, Pulau Betangin Tengah, Pulau Butung, Pulau Nyamuk dan Pulau Karunia di Kab. Mempawah. Sebagian kepulauan ini, terutama di wilayah Kab. Ketapang merupakan Taman Nasional serta wilayah perlindungan atau konservasi. 1.1.7 Penggunaan Tanah Sebagian besar luas tanah di Kalimantan Barat adalah hutan (42,32%) dan padang/semak belukar/alang-alang (34,11%). Adapun areal hutan terluas terletak di Kabupaten Kapuas Hulu seluas 1.964.491 ha, sedangkan padang/semak belukar terluas berada di Kabupaten Ketapang yaitu seluas 1.374.145 ha. Sementara itu areal perkebunan mencapai 1.574.855,50 atau 10,73 %. Dari 14,68 ribu ha luas Kalimantan Barat, areal untuk pemukiman hanya berkisar 0,83 persen. Adapun areal pemukiman terluas berada di Kabupaten Sintang diikuti kemudian oleh Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.

2.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti PP No. 8 Tahun 2003, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah beberapa kali menyesuaikan SOPD-nya dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Adapun Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2014 tersebut adalah sebagai berikut :

SEKRETARIAT : 1.

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dibawah Sekretaris Daerah terdapat 3 (tiga) orang asisten, yaitu: a.

Asisten Administrasi Pemerintahan (Asisten I) membawahi 3 (tiga) Biro yaitu Biro Pemerintahan, Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Biro Hukum;

b.

Asisten Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial (Asisten II) membawahi 2 (dua) Biro yaitu Biro Perekonomian dan Pembangunan dan Biro Kesejahteraan Sosial; dan

6


c. 2.

Asisten Administrasi dan Umum (Asisten III) membawahi 3 (tiga) Biro yaitu Biro Organisasi, Biro Umum dan Biro Humas.

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat

DINAS DAERAH PROVINSI : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Pemuda dan Olahraga 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Sosial 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 7. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 8. Dinas Pekerjaan Umum 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 11. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 12. Dinas Perkebunan 13. Dinas Kehutanan 14. Dinas Kelautan dan Perikanan 15. Dinas Pertambangan dan Energi 16. Dinas Pendapatan Daerah 17. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Selain itu, sesuai dengan kebutuhan melalui analisis beban kerja, dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat telah dibentuk 59 Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dinas terkait.

LEMBAGA TEKNIS DAERAH : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Lingkungan Hidup Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Perpustakan, Kearsipan dan Dokumentasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Inspektorat Provinsi Badan Kepegawaian Daerah Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Kantor Penelitian dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Rumah Sakit Jiwa Provinsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong

7


Sesuai dengan kebutuhan melalui analisis beban kerja, dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat telah dibentuk 6 Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah LTD terkait.

LEMBAGA LAIN : 1. 2. 3. 4.

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat

Lembaga lain tersebut diatas merupakan bagian dari perangkat daerah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.

Sumber Daya Aparatur (SDA) Struktur organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah per 31 Desember 2015 sebanyak 6.236 orang. Dengan luas 1,13 kali luas pulau Jawa, Provinsi Kalimantan Barat sekarang terbagi menjadi 14 Pemerintahan Kabupaten/Kota, yaitu : Kabupaten Sambas dengan luas 6.394,70 km2 (4,36%), Kabupaten Bengkayang luas 5.397,30 km2 (3,68%), Kabupaten Landak luas 9.909,10 km2 (6,75%), Kabupaten Pontianak luas 1.276,90 km2 (0,87%), Kabupaten Kubu Raya luas 6.985,20 km2 (4,75%), Kabupaten Sanggau luas 12.857,70 km2 (8,76%), Kabupaten Ketapang luas 31.240,74 km2 (21,28%), Kabupaten Kayong Utara luas 4.568,26 km2 (3,11%), Kabupaten Sintang luas 21.635,00 km2 (14,74%), Kabupaten Kapuas Hulu luas 29.842,00 km2 (20,33%), Kabupaten Sekadau luas 5.444,30 km2 (3,71%), Kabupaten Melawi luas 10.644,00 km2 (7,25%), Kota Pontianak luas 107,80 km2 (0,07%), dan Kota Singkawang luas 504,00 km2 (0,34%). Adapun SDM Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat adalah sebagai berikut : NO

PEMPROV/KAB/KOTA

1.

PEMPROV KALIMANTAN BARAT

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

KOTA PONTIANAK KOTA SINGKAWANG KAB. BENGKAYANG KAB. KUBU RAYA KAB. MEMPAWAH KAB. SAMBAS KAB. LANDAK KAB. SANGGAU KAB. SEKADAU KAB. SINTANG KAB. MELAWI KAB. KAPUAS HULU KAB. KETAPANG KAB. KAYONG UTARA JUMLAH

2013 5.827

JUMLAH PNS/CPNS 2014 6.046

2015 6236

6.955 4.520 4.393 5.788 4.837 7.715 5.044 6.297 3.148 6.166 3.714 5.572 6.670 2.212 73.031

6.923 4.421 4.540 6.006 4.942 7.643 5.126 6.376 3.320 6.839 3.622 5.910 7.171 2.396 81.281

6875 4345 4726 6157 4811 7487 5134 6279 3367 6599 3897 5883 7174 2487 81.457

8


4. Sumber Daya Keuangan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 N o.

Uraian

1

Jumlah (Rp.) Sebelum Perubahan 3

2

Bertambah /(Berkurang) ( Rp )

Setelah Perubahan 4

%

5=4-3

6

1.

PENDAPATAN

4.571.000.932.843,00

4.356.568.958.341,00

( 214.431.974.502,00)

(

1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

2.166.920.790.843,00

1.900.842.600.085,00

( 266.078.190.758,00)

( 12,27)

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

Pajak Daerah1) Retribusi Daerah 1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.945.759.554.251,00 119.376.118.596,00 65.648.567.996,00 36.136.550.000,00

1.655.336.005.148,00 132.649.089.537,00 66.822.148.037,00 46.035.357.363,00

( 290.423.549.103,00) 13.272.970.941,00 1.173.580.041,00 9.898.807.363,00

( 14,92) 11,11 1,78 27,39

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3

DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

1.687.980.742.000,00 196.802.373.000,00 1.405.594.169.000,00 85.584.200.000,00

1.736.267.230.256,00 210.088.861.256,00 1.405.594.169.000,00 120.584.200.000,00

48.286.488.256,00 13.286.488.256,00 0,00 35.000.000.000,00

2,86 6,75 0,00 40,89

716.099.400.000,00 6.000.000.000,00 710.099.400.000,00

719.459.128.000,00 6.111.878.000,00 713.347.250.000,00

3.359.728.000,00 111.878.000,00 3.247.850.000,00

0,46 1,86 0,45

JUMLAH PENDAPAT 4.571.000.932.843,00 AN 4.576.000.932.843,00

4.356.568.958.341,00

( 214.431.974.502,00)

(

4,69)

4.416.169.668.102,77

( 159.831.264.740,23)

(

3,49)

2.757.706.047.722,00

2.647.103.536.621,40

( 110.602.511.100,60)

(

4,01)

699.479.723.861,72 801.587.400.000,00 1.997.000.000,00 928.664.899.475,70 320.977.024.384,58 5.000.000.000,00

669.487.801.131,71 798.950.250.000,00 1.997.000.000,00 851.691.461.105,11 320.977.024.384,58 4.000.000.000,00

( 29.991.922.730,01) ( 2.637.150.000,00) 0,00 ( 76.973.438.370,59) 0,00 ( 1.000.000.000,00)

( (

4,28) 0,32) 0,00 ( 8,28) 0,00 ( 20,00)

1.818.294.885.121,00 143.039.256.000,00 1.148.871.738.475,00 526.383.890.646,00

1.769.066.131.481,37 158.598.474.750,00 1.090.104.237.541,37 520.363.419.190,00

( 49.228.753.639,63) 15.559.218.750,00 ( 58.767.500.933,63) ( 6.020.471.456,00)

(

JUMLAH BELAN 4.576.000.932.843,00 JA SURPLUS/(DEFISI ( 5.000.000.000,00) T)

4.416.169.668.102,77 ( 59.600.709.761,77)

( 159.831.264.740,23) ( 54.600.709.761,77)

( 3,49) 1.092,01

75.000.000.000,00

134.600.709.761,77

59.600.709.761,77

79,46

75.000.000.000,00

134.600.709.761,77

59.600.709.761,77

79,46

75.000.000.000,00

134.600.709.761,77

59.600.709.761,77

79,46

70.000.000.000,00

75.000.000.000,00

5.000.000.000,00

7,14

70.000.000.000,00

75.000.000.000,00

5.000.000.000,00

7,14

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAA N

70.000.000.000,00

75.000.000.000,00

5.000.000.000,00

7,14

PEMBIAYAAN NET TO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

5.000.000.000,00

59.600.709.761,77

54.600.709.761,77

1.092,01

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.3.1 Pendapatan Hibah 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

2.

BELANJA DAERAH

2.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.1.1 2.1.4 2.1.5 2.1.6

Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3

PEMBIAYAAN

3.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelum nya (SiLPA)

3.2

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYA AN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

3.3

9

4,69)

2,70) 10,87 ( 5,11) ( 1,14)


B.

PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS) Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di berbagai sektor selama beberapa tahun terakhir ini telah memberikan hasil dan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan di Provinsi Kalimantan Barat. Namun demikian, permasalahan yang timbul dalam proses pembangunan menyebabkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang memadai belum terealisasi sesuai dengan harapan yang ditetapkan. Pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kelembagaan publik, termasuk alokasi sumber daya yang efektif dan efisien. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat sebagaimana yang dituangkan dalam RKPD 2015 antara lain : 1. Mendorong Pembangunan Ekonomi yang inklusif (menyeluruh) dan berkeadilan. Kebijakan ekonomi makro Kalimantan Barat sebagaimana sasaran Nasional tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (pro growth, pro job, dan pro poor). 2. Mendorong Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan. Mengarahkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, adalah dengan mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki, tidak semata-mata ambil untung jangka pendek tetapi lebih kepada tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, khususnya terhadap potensi lahan, hutan dan hasil tambang. 3. Mendorong Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing. Meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dan penyerapan anggaran, peningkatkan investasi, serta mendorong kegiatan hilirisasi khususnya produk Unggulan Nasional (CPO dan Bauksit) dan diversifikasi produk ekspor. Prospek Perekonomian Daerah Kalimantan Barat tahun 2015 adalah Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan untuk tumbuh dalam kisaran 5,5 – 5,8 %, kondisinya lebih baik dari tahun 2014. Sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2015 ini tidak semata-mata sekedar bertumbuh dalam arti peningkatan nilai PDRBnya saja, namun juga dalam arti luas dan berkualitas, antara lain : 1. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 dapat mendorong mengatasi kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota dan kesenjangan antar sektor pembangunan. 2. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 dapat mendorong terbukanya kesempatan kerja sehingga mengurangi Angka Pengangguran. Dalam hal ini diharapkan pengangguran terbuka dapat turun dari tahun sebelumnya 4,04% menjadi 3,20 % pada tahun 2015. 3. Secara kewilayahan upaya untuk mengatasi 10 Kabupaten Tertinggal, Perbatasan dan Pedalaman. Demikian pula secara sektoral upaya untuk pencapaian sasaran IPM, MDG’s Food Estate serta penanganan komoditi unggulan (MP3EI) secara signifikan.

10


A.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 Beranjak dari potensi dan kondisi wilayah baik dari aspek geografi, demografi, sosialekonomi, dan lingkungan serta isu aktual yang berkembang seperti perubahan paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, maka untuk menyatukan komitmen para pihak pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat perlu ditentukan arah ,kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah daerah. Arah kebijakan dan strategi pembangunan dimaksud mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 dan amanat konstitusional Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memasuki tahun kedua periode kedua masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2008 – 2013 yang terpilih kembali untuk memimpin Kalimantan Barat periode 2013 – 2018. RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 merupakan pelaksanaan periode lima tahunan kedua dari RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 dalam rangka mewujudkan visi jangka panjang “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”. Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 agar terwujud sinergi antara kebijakan, strategi, program dan kegiatan didalam RPJMD ini. Selain itu, penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan acuan mengenai pola dan struktur ruang terkait dengan rencana pelaksanaan program-program pembangunan. RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencana teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang disertai indeksi program dan kegiatan untuk setiap bidang/fungsi pemerintah dalam jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya masing-masing komponen RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

11


1. VISI PEMBANGUNAN DAERAH Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: “MEWUJUDKAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG BERIMAN, SEHAT, CERDAS, AMAN, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA” Motto Pembangunan Motto pembangunan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat adalah PERSATUAN DAN DEMOKRASI UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT KALIMANTAN BARAT. Persatuan adalah keyakinan bahwa rakyat Kalbar terdiri dari elemen-elemen masyarakat yang bhineka atau beranekaragam, yang sudah bersatu sebagai elemen dan disatukan dalam satu ikatan yang sama dan tunggal, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Demokrasi merupakan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Persatuan rakyat Kalimantan Barat dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan hal yang absolut, namun persatuan tersebut diimplementasikan secara sehat, dinamis, dan konstruktif atas dasar persamaan hak dan kewajiban semua rakyat. Jadi, motto ini bermakna bahwa dengan semangat persatuan yang dilandasi oleh sistem demokrasi yang sehat, dinamis dan konstruktif akan dicapai kesejahteraan bagi rakyat Kalimantan Barat. Pada akhirnya, daerah dan rakyat yang sejahtera juga akan membawa persatuan dan kesejahteraan bagi Negara dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan. 2. MISI PEMBANGUNAN DAERAH Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, berikut misi RPJMD 2013-2018 : a. Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan, dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan. b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan. c. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik, serta menempatkan aparatur yang profesional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki serta sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku. d. Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan damai. e. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan dan

12


pengembangan pariwisata di Wilayah Pedalaman, Perbatasan, Pesisir dan Kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi. f.

Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi, guna menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

g. Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumberdaya alam. h. Mengembangkan sumberdaya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi. i.

Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional, maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai.

j.

Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya, kekayaan budaya daerah dan tradisional guna mempertahankan ketahanan budaya sekaligus mewujudkan pariwisata berbasis budaya dan kerakyatan.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 3.1 Tujuan Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut: 1. Misi Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan, dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan, dengan tujuan: a. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sistem pelayanan dasar bidang sosial; b. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan manajemen sistem pelayanan dasar bidang kesehatan; c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen sistem pelayanan dasar bidang pendidikan; d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen sistem pelayanan dasar bidang agama; e. Mengembangkan sistem pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban.

13


2. Misi Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan dengan tujuan: a. Meningkatkan kualitas SDM yang handal sebagai modal dasar pembangunan; 3. Misi Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik, serta menempatkan aparatur yang profesional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki serta sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku dengan tujuan: a. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pesisir, kepulauan, pedalaman, kota, desa dan perbatasan; b. Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam; c. Mengurangi tingkat resiko Bencana akibat pemanfaatan Sumber Daya Alam. 4. Misi Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan damai dengan tujuan: a. Memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi; b. Menyediakan dan mengelola data potensi daerah yang berkualitas; c. Memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi; d. Meningkatkan daya tarik dan daya saing investasi daerah. 5. Misi Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan dan pengembangan pariwisata di Wilayah Pedalaman, Perbatasan, Pesisir dan Kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi dengan tujuan: a. Mengembangkan kerja sama pembangunan yang memberikan manfaat optimal bagi daerah; b. Perluasan dan pembinaan tenaga kerja dalam mendukung kerjasama antar daerah dan luar negeri. 6. Misi Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi, guna menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dengan tujuan: a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah; b. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah; c. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan aparatur pemerintah; e. Mewujudkan tertib manajemen pengelolaan keuangan dan asset daerah.

14


7. Misi Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumberdaya alam dengan tujuan: a. Menegakkan supremasi hukum dan perlindungan HAM. 8. Misi Mengembangkan sumberdaya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi dengan tujuan: a. Memperluas lapangan/kesempatan kerja; b. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal; c. Memanfaatkan potensi alam sebagai daya tarik wisata; d. Meningkatkan daya saing daerah; e. Memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi; f.

Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi, UMKM termasuk CU.

9. Misi Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional, maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai dengan tujuan: a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan. 10. Misi Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya, kekayaan budaya daerah dan tradisional guna mempertahankan ketahanan budaya sekaligus mewujudkan pariwisata berbasis budaya dan kerakyatan dengan tujuan: a. Mengendalikan pemnafaatan ruang melalui penerapan tata ruang dan tata guna wilayah yang konsisten; b. Memanfaatkan tata ruang untuk pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutkan.

15


3.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja NO 1.

2.

3.

SASARAN STRATEGIS Terselenggaranya manajemen pendidikan yang efektif dan efisien

Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS), APK dan APM melalui penyelenggaraan pendidikan

Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura

INDIKATOR KINERJA 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) a. SD/MI b. SMP/MTs 2. Rasio guru terhadap murid SD 3. Rasio guru terhadap murid SMP 4. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 1. AngkaPartisipasiKasar (APK) a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs/Paket B c. SMA/SMK/MA/Paket C 2. AngkaPartisipasiMurni (APM) a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs/Paket B c. SMA/SMK/MA/Paket C 3. AngkaMelekHuruf 4. Angka rata-rata lama sekolah

TARGET AKHIR 2018 100 % 77 % 1:16 % 1:15 % 98,5 % 74,99%

122 % 95 % 97 % 100 % 77 % 71 % 122 % 98,5 % 7,5 tahun

Jumlah Produksi Pertanian a) Tanaman Pangan b) Tanaman Hortikultura

3.793.000 ton 597.000 ton

4.

Meningkatnya produksi dan produktifitas perkebunan besar (Sub sektor perkebunan)

Jumlah Produksi Perkebunan

1.735.000 ton

5.

Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak serta meningkatnya konsumsi produk peternakan (Sub sektor peternakan)

Jumlah Populasi Ternak (sapi/kerbau)

229.492 ekor

6.

Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat (Sektor perikanan)

Jumlah Produksi Perikanan

7.

Menurunnya laju kerusakan lingkungan (Sektor kehutanan)

Luas Hutan yang direhabilitasi

8.

Meningkatnya pemanfaatan Sumber Daya Mineral bagi peningkatan ekonomi masyarakat (Sektor pertambangan)

Angka pertumbuhan sektor pertambangan

9.

Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing

1. 2. 3. 4.

Jumlah koperasi aktif Jumlah Usaha Mikro Jumlah Usaha Kecil Jumlah Usaha Menengah

336.000,38 ton

50.113 Ha

6,95 %

5.801 unit 94.322 unit 16.908 unit 1620 unit

16


NO 10.

11.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri (Sektor perdagangan)

1. Nilai ekspor 2. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita 3. Produktifitas total daerah 4. Nilai tukar petani 5. Jumlah Industri Pengolahan

Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja

1. Rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja 2. Tingkat pengangguran 3. Jumlah transmigran program pemerintah (KK)

3,01 % 500 KK 4,42 %

12.

Terlayani dan diberdayakannya masyarakat miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

1. Tingkat kemiskinan

13.

Tersedianya jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa

1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 2. Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik + sedang)

14.

Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan kawasan pemukiman yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih

1. 2. 3. 4.

Rumah tangga pengguna air bersih Rumah tangga yang bersanitasi Lingkungan perumahan sehat Rumah yang layak huni

5. Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik (RUPTL PLN 2012-2021) 6. Rasio ketersediaan daya listrik (RUPTL PLN 2012-2021) 7. Luas wilayah produktif/Ruang Terbuka Hijau (RTH) 15.

16.

TARGET AKHIR 2018

Meningkatnya investasi melalui pengembangan promosi potensi inventasi baik sektor primer, sekunder dan tersier

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

1. Realisasi PMDN a. Jumlah Proyek b. Nilai Investasi (Rp. Trilyun) - Swasta Kontribusi - Pemerintah Kontribusi c. Serapan tenaga kerja 2. Realisasi PMA a. Jumlah Proyek b. Nilai Investasi (US $ Milyar) c. Serapan tenaga kerja 3. Pertumbuhan ekonomi 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Angka usia harapan hidup Angka kematian ibu melahirkan Angka kematian bayi Prevalensi balita gizi buruk Rasio puskesmas per satuan penduduk Rasio rumah sakit per satuan penduduk a. Jumlah Rumah Sakit

2.220,32 $ juta 1.311 18,48 102,95 200 IKM 1,08

0.006294 84,58 %

54,69 % 47,52 % % 47,73 % 87,11 % 86,4 % 686 20 %

155 Rp. 32,76 T 15,870,913 jt 71.19 6,422,735 jt 28,81 148,861 orang 118 5.142 88.641 orang 6,54 % 69,3 116 14 <5 % 1:19.566 122.775 40 buah

17


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET AKHIR 2018

b. Jumlah tempat tidur rumah sakit c. Rasio tempat tidur per satuan penduduk 7. Rasio dokter per satuan penduduk a. Rasio dokter umum per satuan penduduk b. Rasio dokter gigi per satuan penduduk c. Rasio dokter spesialis per satuan penduduk 8. Rasio tenaga medis per satuan penduduk a. Rasio perawat per satuan penduduk b. Rasio bidan per satuan penduduk 9. Cakupan puskesmas per kecamatan

B.

4.911 buah 1: 1000 1: 7.363 1: 22.528 1: 20.378 1: 857 1: 1.677 1,41

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2015, telah ditetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Adapun sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

NO 1.

2.

3.



Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura

INDIKATOR KINERJA 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) a. SD/MI b. SMP/MTs 2. Rasio guru terhadap murid SD 3. Rasio guru terhadap murid SMP 4. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs/Paket B c. SMA/SMK/MA/Paket C 2. Angka Partisipasi Murni (APM) a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs/Paket B c. SMA/SMK/MA/Paket C 3. Angka Melek Huruf 4. Angka rata-rata lama sekolah

TARGET 99,35 % 71 % 1 : 16 1 : 17 97,00 % 73,39

119,00 % 92,00 % 72,00 % 99,35 % 71,00 % 59,00 % 97,00 % 7,2 tahun


2.411.000 ton 539.000 ton

4.

Meningkatnya produksi dan produktifitas perkebunan besar (Sub sektor perkebunan)

Jumlah Produksi Perkebunan

1.509.000 ton

5.


Jumlah Populasi Ternak (sapi/kerbau)

162.375 ekor

18


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

6.

Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat (Sektor perikanan)

7.



8.

Meningkatnya pemanfaatan Sumber Daya Mineral bagi peningkatan ekonomi masyarakat (Sektor pertambangan)

Angka pertumbuhan sektor pertambangan

9.


1. 2. 3. 4.


10.


1. 2. 3. 4. 5.

Nilai ekspor Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Produktifitas total daerah Nilai tukar petani Jumlah Industri Pengolahan

11.


1. Rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja 2. Tingkat pengangguran 3. Jumlah transmigran program pemerintah (KK)

1,04 3,20 % 500 KK

12.


1. Tingkat kemiskinan

6,52 %

13.

Tersedianya jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa


0,007538 81,15 %

14.


1. 2. 3. 4. 5.

54,58 % 46,92 % 23,86 % 80,75 % 74,2 %

15.


Jumlah Produksi Perikanan

TARGET

Rumah tangga pengguna air bersih Rumah tangga yang bersanitasi Lingkungan perumahan sehat Rumah yang layak huni Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik (RUPTL PLN 2012-2021) 6. Rasio ketersediaan daya listrik (RUPTL PLN 2012-2021) 7. Luas wilayah produktif/Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1. Realisasi PMDN a. Jumlah Proyek b. Nilai Investasi (Rp. Trilyun) - Swasta Kontribusi - Pemerintah Kontribusi c. Serapan tenaga kerja

213.040 ton

42.613 Ha

5,90

4,997 unit 82,841 unit 15.840 unit 1.573 unit 800 US $ juta 0,86 17,28 102,19 125 IKM

519 23 %

145 Rp. 18,96 T Rp. 11.917.521 Jt 69,45 % Rp. 5.242.865 Jt 30,55 % 144.485 orang

19


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA 2. Realisasi PMA a. Jumlah Proyek b. Nilai Investasi (US $ Milyar) c. Serapan tenaga kerja 3. Pertumbuhan ekonomi

16.

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Angka usia harapan hidup Angka kematian ibu melahirkan Angka kematian bayi Prevalensi balita gizi buruk Rasio puskesmas per satuan penduduk Rasio rumah sakit per satuan penduduk a. Jumlah Rumah Sakit b. Jumlah tempat tidur rumah sakit c. Rasio tempat tidur per satuan penduduk 7. Rasio dokter per satuan penduduk a. Rasio dokter umum per satuan penduduk b. Rasio dokter gigi per satuan penduduk c. Rasio dokter spesialis per satuan penduduk 8. Rasio tenaga medis per satuan penduduk a. Rasio perawat per satuan penduduk b. Rasio bidan per satuan penduduk 9. Cakupan puskesmas per kecamatan

TARGET 98 2.976 81.096 orang 6,04 % 68,3 152 19 <5% 1 : 19.598 1 : 124.289 38 buah 4.723 buah 1 : 1000 1 : 8.419 1 : 31.487 1 : 26.989 1 : 851 1 : 1.797 1,38

Target dari setiap indikator pencapaian sasaran tersebut diatas diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 sebagaimana terdapat dalam APBD tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja tahun 2015 yang merupakan komitmen kinerja antara Gubernur dengan Kepala SKPD secara berjenjang.

20


A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Tahun 2013-2018, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 sebagai dasar Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015 yang telah disahkan oleh DPRD menjadi APBD. APBD ini pada hakekatnya merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun pelaksanaan anggaran. Berikut ini perolehan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 beserta penjelasan, evaluasi dan analisisnya : Tabel Sasaran Strategis 1 dan 2 Sasaran ini bertujuan untuk mencapai misi ”MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SUMBERDAYA MANUSIA MELALUI PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN SERTA PEMERATAAN PENDIDIKAN”. NO 1.

2.



INDIKATOR KINERJA 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) a. SD/MI b. SMP/MTs 2. Rasio guru terhadap murid SD 3. Rasio guru terhadap murid SMP 4. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 1. AngkaPartisipasiKasar (APK) a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs/Paket B c. SMA/SMK/MA/Paket C 2. AngkaPartisipasiMurni (APM) a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs/Paket B c. SMA/SMK/MA/Paket C 3. AngkaMelekHuruf 4. Angka rata-rata lama sekolah

TARGET

REALISASI

%

99,35 % 71 % 1 : 16 1 : 17 97,00 %

99,45% 94,24% 1:16 1:17 97,99%

100,10% 132,73% 100% 100% 101,02%

73,39

64,98

88,54%

119,00 % 92,00 % 72,00 %

116,76% 94,24% 69,90%

98,12% 102,43% 97,08%

99,35 % 71,00 % 59,00 % 97,00 % 7,2 tahun

99,18% 71,79% 55,48% 97,99% 7,4 tahun

99,83% 101,11% 94,03% 101,01% 102,78%

Pencapaian sasaran 1 : Terselenggaranya manajemen pendidikan yang efektif dan efisien, dengan capaian target dan realisasi sebagai berikut :

21


TABEL PERBANDINGAN KINERJA 2013-2015 NO 1.


REALISASI

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) a. SD/MI b. SMP/MTs 2. Rasio guru terhadap murid SD 3. Rasio guru terhadap murid SMP 4. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2013

2014

2015

99 % 68,9 % 1 : 16 1 : 17 97,53

99,26 % 69,58 % 1 : 16 1 : 17 97,92 %

99,45% 94,24% 1:16 1:17 97,99%

70,31

70,93

64,98

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Angka partisipasi sekolah (baik APK dan APM) untuk SD menunjukkan rasio banyaknya anak pada usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD. APK bisa lebih dari 100% karena termasuk anak yang diluar usia 7-12 yang sekolah di SD, namun APM maksimal 100% karena hanya menghitung anak usia 7-12 tahun yang bersekolah SD pada cakupan wilayah tertentu. Di Provinsi Kalimantan Barat, APK SD/MI sudah melebihi 100 % sedangkan APM SD/MI hampir mencapai seratus persen yaitu 99,18 %. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MI Angka partisipasi sekolah (baik APK dan APM) untuk SMP menunjukkan rasio banyaknya anak pada usia 12-14 tahun yang bersekolah di SMP. APK bisa lebih dari 100% karena termasuk anak yang diluar usia 12-14 yang sekolah di SMP, namun APM maksimal 100% karena hanya menghitung anak usia 12-14 tahun yang bersekolah SMP pada cakupan wilayah tertentu. Di Provinsi Kalimantan Barat, APK SMP/MI telah mencapai 94,24 % dan APM baru mencapai 71,79 %. Rasio Guru Terhadap Murid SD dan SMP Masih tingginya angka Rasio Guru Terhadap Murid SD yaitu 1 : 16 dan Rasio Guru Terhadap Murid SMP 1 : 17 tentu sangat kurang baik terhadap proses belajar siswa di kelas karena terlalu membebani guru untuk mengawasi maupun melakukan proses belajar mengajar, sehingga kualitas proses belajar murid menjadi tidak optimal yang mengakibatkan out put kelulusan juga tidak berkualitas. Untuk itu penambahan dan penempatan guru harus terpenuhi dan merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat, terutama untuk daerah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf dari tahun 2013-2018 mengalami peningkatkan dari tahun ke tahun, pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 97,99% dari yang ditargetkan 97,00 %. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%) tahun 2015 sebesar 97,99 % dan pada tahun 2014 sebesar 97,92 %, hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 0,02 %. Capaian tahun 2014 dan 2015 telah melampaui target yang ditetapkan dalam

22


RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2014 targetnya 96,50 % dengan realisasi 97,92 % sedangkan untuk tahun 2015 targetnya 97,00 % dengan realisasi 97,99 %. Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat IPM Kalbar tahun 2015 (Angka Sementara) mencapai 64.98 poin lebih rendah dibanding tahun 2014 (70.93 poin). Tahun ini IPM Kalbar terjadi penurunan. IPM Kalbar dikategorikan “sedang” menurut kriteria UNDP. UNDP membagi skor IPM menjadi tiga yaitu: rendah jika IPM kurang dari 50; sedang jika IPM antara 50-80; dan tinggi jika IPM lebih dari 80. Kalimantan Barat sebagai Provinsi keempat terluas di Indonesia mempunyai tantangan tersendiri dalam meningkatkan IPM. Meskipun berada dalam kategori sedang namun IPM Kalbar masih di bawah rata-rata capaian nasional, sehingga Kalbar masih harus berupaya keras untuk mencapai rata-rata nasional. Pada waktu Ekspose Pemprov Kalbar mengutip data dari BPS, bahwa Kalbar masih menduduki ranking keempat nasional dalam hal percepatan IPM dan masih berada dibawah Kalsel, Jawa Timur dan Bali. Apabila momentum ini ditingkatkan maka ke depan Kalbar tentunya dapat memperbaiki rankingnya di tingkat nasional. Sehubungan dengan data tersebut di atas, maka Pemprov Kalbar perlu melakukan upaya yang komprehensif jika ingin mengejar ketertinggalan dengan Provinsi lain maupun nasional. Pemprov Kalbar dapat melakukan implementasi program yang menyeluruh baik di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Mengingat performa ekonomi Kalimantan Barat cukup baik, penekanan pada bidang pendidikan dan kesehatan tampaknya perlu dilakukan Kalimantan Barat sebagai Provinsi yang sedang membangun. Apalagi jika dilihat indikator utama dalam bidang pendidikan dan kesehatan di Pemprov Kalimantan Barat masih berada di bawah pencapaian rata-rata nasional sebagaimana pembahasan pada Prioritas Nasional Pendidikan dan Prioritas Nasional Kesehatan. Pencapaian sasaran 2 : Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS), APK dan APM melalui penyelenggaraan pendidikan, dengan capaian target dan realisasi sebagai berikut : TABEL PERBANDINGAN KINERJA 2013-2015 NO 2.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS), APK dan APM melalui penyelenggaraan pendidikan

REALISASI

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs/Paket B c. SMA/SMK/MA/Paket C 2. Angka Partisipasi Murni (APM) a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs/Paket B c. SMA/SMK/MA/Paket C 3. Angka Melek Huruf 4. Angka rata-rata lama sekolah

2013

2014

2015

116.15% 92.15% 66.36%

116,40 % 93,12 % 69,12 %

116,76% 94,24% 69,90%

99.04% 69.15% 52.67% 93.59% 7,14 tahun

99,31 % 70,81 % 55,10 % 97,99 % 7,17 tahun

99,18% 71,79% 55,48% 97,99% 7,4 tahun

23


Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan diartikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD,SLTP,SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Pada tahun 2015 APK jenjang pendidikan SD/MI semakin meningkat dan mencapai sebesar 116,76 %, begitu pula APK SMP/MTs menjadi 94,24 %. APK untuk jenjang pendidikan SD/MI yang melebihi angka 100 persen mengindikasikan bahwa program wajib belajar 7 tahun telah tuntas tetapi belum mencapai wajib belajar 9 tahun. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah melalui program BOS. Meningkatnya APK SMA/SMK/MA Paket C pada tahun 2015 sebesar 69,90 % dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 69,12 %, meningkat sebesar 0,78 % sedangkan target Nasional sebesar 72,00%. APM SD merupakan perbandingan antara jumlah siswa SD dan setara umur 7-12 tahun dan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. APM SMP merupakan perbandingan antara jumlah siswa SMP dan setara umur 13-15 tahun dan jumlah penduduk usia 13-15 tahun. APM SMA merupakan perbandingan antara jumlah siswa SMA dan setara umur 15-17 tahun dan jumlah penduduk usia 15-17 tahun. Apabila dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 di bidang pendidikan, terlihat bahwa capaian Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI/Paket A pada tahun 2014 sebesar 99,31 % dan pada tahun 2015 menurun menjadi 99,18 %. Pada RPJMD Tahun 2015 target APM SD/MI/Paket A 99,35 %. Sementara untuk APM tingkat SMP/SMPT/MTs/Paket B pada Tahun 2014 mencapai 70,81 % dan meningkat hingga mencapai 71,79 % pada Tahun 2015. Sementara RPJMD 2015, target APM SMP/SMPT/MTs/ Paket B menargetkan 71,00 %. Sementara untuk APM tingkat SMA/SMK/MA/Paket C pada Tahun 2014 mencapai 55,10 % dan meningkat mencapai 55,48 % pada tahun 2015. Target selanjutnya Ujian Akhir Nasional (UAN) tahun 2014/2015 yang lalu, prosentase kelulusan menunjukan peningkatan dan semakin kompetitif dibandingkan tahun sebelumnya. 1. SD/MI tahun 2013/2014 Lulus 100,00% dan Tahun 2014/2015 Lulus 100.00% . 2. SMP/MTs Tahun 2013/2014 Lulus 99,89% dan Tahun 2014/2015 Lulus 99.99% meningkat 0,10% 3. SMA Tahun 2013/2014 Lulus 99,60% dan Tahun 2014/2015 Lulus 99,99% meningkat 0,39% Meningkatnya APM SMA/SMK/MA Paket C pada tahun 2015 sebesar 55,48% dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 55,10%, meningkat sebesar 0,38 %, sedangkan target Nasional sebesar 63 %. Angka Buta Aksara dari tahun 2013-2018 usia 15-44 tahun pada Tahun 2015 sebesar 97,99% dan pada tahun 2014 sebesar 97,99 % jadi pemberantasan Buta Aksara belum terjadi peningkatan pada tahun 2015 ini.

24


Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: Terbatasnya kewenangan Provinsi sesuai PP 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana kewenangan Provinsi sangat terbatas dalam pembiayaan maupun Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Pembangunan Kelas Baru (RKB), Perpustakaan, Laboratorium, disini dijelaskan Provinsi tidak dibolehkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan diatas, namun dengan adanya perubahan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Kewenangan Pendidikan Menengah ada di Provinsi dan pelaksanaannya efektif pada tahun 2017. Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Pembangunan Kelas Baru (RKB), Perpustakaan, Laboratorium, terutama bagi daerah yang belum mempunyai sekolah disertai penambahan jumlah guru yang layak mengajar dan bersertifikasi dan penempatan guru yang merata diseluruh wilayah Kalimantan Barat. 2. Perlunya lebih ditingkatkan peran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam hal pengumpulan data pendidikan sehingga Dinas Pendidikan Provinsi dalam mengkompilasi data Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tidak terlambat dan data yang ditampilkan sesuai realisasi capaian kinerja pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya dikompilasi menjadi data realisasi capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tabel Sasaran Strategis 3 Sasaran ini ditujukan untuk mencapai Misi ”MENGEMBANGKAN SUMBERDAYA LOKAL BAGI PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI SISTEM PENGELOLAAN YANG PROFESIONAL, EFEKTIF DAN EFISIEN SERTA AKUNTABEL DENGAN DIDUKUNG SISTEM DAN SARANA INVESTASI YANG BAIK MELALUI PENYEDIAAN DATA POTENSI INVESTASI GUNA MENARIK DAN MENDORONG MASUKNYA INVESTASI”. NO 3.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah Produksi Pertanian a) Tanaman Pangan b) Tanaman Hortikultura

TARGET

REALISASI

%

2.012.933 ton 539.706 ton

1.731.740 ton 785.694 ton

86,03% 145,58%

Pencapaian sasaran 3 : Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, dengan capaian target dan realisasi sebagai berikut :

25


a.

Capaian Produksi Tanaman Pangan

Capaian Produksi Tan. Pangan (Ton) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500

1,000 500 0





    

Kedelai

Kacang Tanah

Target

3,240

1,570

Kacang Hijau 953

Realisasi

2,733

1,100

1,106

Tingkat capaian produksi padi dengan target 1.600.000 Ton GKG, berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) II tahun 2015 terealisasi sebesar 1.394.883 ton GKG atau 87.18% dari target. Tingkat capaian produksi jagung dengan target 187.200 ton pipilan kering, berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) II tahun 2015 terealisasi sebesar 127.868 ton pipilan kering, atau 68.31%. Tingkat capaian produksi kedelai dengan target 3.240 ton, berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) II tahun 2015 terealisasi sebesar 2.733 ton atau 84.35%. Tingkat capaian produksi kacang tanah dengan target 1.570 ton, berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) II tahun 2015 terealisasi sebesar 1.100 ton atau 70.06% dari target. Tingkat capaian produksi kacang hijau dengan target 953 ton, berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) II tahun 2015 terealisasi sebesar 1.106 ton atau 116.05%. Tingkat capaian produksi ubi kayu dengan target 200.445 ton, berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) II tahun 2015 terealisasi sebesar 189.041 ton atau 94.31%. Tingkat capaian produksi ubi jalar dengan target 19.525 ton, berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) II tahun 2015 terealisasi sebesar 15.009 ton atau 76.87%.

26


Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja untuk produksi komoditi tanaman pangan rata-rata capaian kinerja baru mencapai 86.03%. Hanya ada 1 (satu) komoditi yang bisa dan melebihi dari target yaitu kacang hijau sebesar 116.05% sedangkan capaian produksi tanaman pangan yang paling rendah yaitu komoditi jagung sebesar 76.18% dari target. Jika dikaji tingkat penerapan pupuk untuk pertanaman, hampir seluruh areal pertanaman tidak menggunakan pupuk KCI sebagai sumber hara kalium, sedangkan subtitusi pupuk tersebut yaitu NPK belum seluruhnya dapat dimanfaatkan petani akibat harga yang relatif tinggi, bahkan di beberapa daerah sulit tersedia. Upaya peningkatan produksi tanaman pangan secara berlanjut akan terus diupayakan secara optimal dengan dukungan Program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD dan APBN. Demikian juga dengan capaian dari luas panen dan produksi yang dinilai sangat berhasil mencapai sasaran dikarenakan keseluruhannya melebihi dari 90% bahkan untuk komoditi utama yaitu padi capaiannya lebih dari 100%. b.

Capaian Produksi Tanaman Hortikultura Capaian Produksi Hortikultura (Ton)

Capaian Produksi Hortikultura Ton)

800,000

16,000

700,000

14,000

600,000 500,000

12,000

400,000

10,000

300,000

8,000

200,000

14,329

Realisasi

12,088

6,000

100,000 0

Target

Buahbuahan

Sayursayuran

Target

440,595

84,782

Realisasi

706,480

67,126

4,000 2,000 0 Tanaman Obat / Biofarmaka

27










Tingkat capaian produksi buah-buahan dengan target 440.595 ton, berdasarkan Rekap Statistik Pertanian Hortikultura (Estimasi) tahun 2015terealisasi sebesar 706.480 ton atau 160.35% dari target. Tingkat capaian produksi sayur-sayuran dengan target 84.782 ton, berdasarkan Rekap Statistik Pertanian Hortikultura (Estimasi) tahun 2015 terealisasi sebesar 67.126 ton atau sebesar 79.19 dari target. Tingkat capaian produksi Tanaman Hias dengan target 1.326.193 tangkai, berdasarkan Rekap Statistik Pertanian Hortikultura (Estimasi) tahun 2015 terealisasi sebanyak917.241 tangkai atau 69.16% dari target. Tingkat capaian produksi Tanaman Biofarmaka dengan target 14.329 Ton, berdasarkan Rekap Statistik Pertanian Hortikultura (Estimasi) tahun 2015 terealisasi sebesar 12.088 Ton atau sekitar 84.36% dari target.

Capaian kinerja produksi tanaman hortikultura tahun 2015 secara keseluruhan bila dibandingkan dengan target maka rata-rata mencapai 145.58%. Capaian produksi yang paling tinggi dan melebihi target yaitu komoditi buah-buahan mencapai 160.35% dari target dan paling rendah adalah tanaman hias baru mencapai 69.16% dari target. TABEL PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2013-2015 DENGAN TARGET RPJMD

NO

3.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura

INDIKATOR KINERJA UTAMA

REALISASI 2013

2014

2015

TARGET RPJMD 2018


1.789.223 ton 488,526 ton

1.832.400 ton 549,970 ton

1.731.740 ton 785.694 ton

2.629.700 ton 597.626 ton

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja tahun 2015 dibandingkan dengan target jangka panjang (tahun 2018) khususnya terkait produksi komoditi utama masih memerlukan upaya cukup besar untuk mencapai target tersebut. Untuk capaian kinerja produksi tanaman pangan tahun 2015 secara keseluruhan baru mencapai 65.85% dibandingkan dengan target sampai pada tahun 2018. Capaian kinerja produksi komoditi padi tahun 2015 baru mencapai 1.394.883 ton atau sebesar 66.42% dari target 2018 sebesar 2.100.000 ton. Capaian kinerja produksi yang masih sangat jauh dari target jangka panjang yaitu komoditi jagung, dimana pada tahun 2015 baru mencapai 127.868 ton atau sebesar 48.99% dari target 261.000 ton pada tahun 2018, demikian pula komoditi kacang tanah dan ubi jalar, capaian kinerja produksi pada tahun 2015 masih di bawah 65% dari target jangka panjang 2018 yaitu masing-masing 57.59% dan 63.87% . Sedangkan komoditi Kacang hijau, capaian kinerja tahun 2015 hampir mencapai target yaitu sebesar 92.94%. Sementara itu capaian kinerja produksi komoditi tanaman hortikultura pada tahun 2015 rata-rata telah mencapai 86.30% dari target 2018. Ada 1 (satu) komoditi yaitu tanaman buahbuahan pada tahun 2015, capaian kinerja produksinya telah melebihi target jangka panjang yaitu sebesar 145.82%. Sedangkan capaian kinerja produksi yang paling jauh dari target yaitu komoditi tanaman hias, dimana pada tahun 2015 baru mencapai 50.38 dari target jangka

28


panjang sebesar 1.820.709 tangkai. Demikian pula komoditi sayur-sayuran, capaian kinerja produksi baru mencapai 68.39 dari target 2018 sebesar 98.145 ton. Sedangkan komoditi biofarmaka, pada tahun 2015 capaian kinerja produksi telah mencapai 80.59% dari target jangka panjang sebesar 15.000 ton. Untuk produktivitas tanaman pangan, rata-rata persentase capaian kinerja pada tahun 2015 telah melebihi target dibandingkan dengan target nasional yaitu telah mencapai ratarata 104.45%. Produktivitas padi, capaian kinerja 2015 telah mencapai 93.94% dari target nasional. Sementara itu produktivitas komoditi kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar masing-masing telah melebihi target nasional yaitu di atas 100%. Sedangkan produktvitas Kacang hijau telah mencapai 98.34% dan produktivitas jagung telah mencapai 87.90% dari target nasional. Persentase capaian kinerja luas panen tanaman pangan tahun 2015, jika dibandingkan dengan target nasional rata-rata baru mencapai 59.04%. Capaian kinerja luas panen tanaman pangan yang hampir mencapai target nasional yaitu komoditi padi telah mencapai 464.031 ha atau 94.88% dari target nasional seluas 489.052 ha, kemudian ubi jalar, capaian kinerja luas panen telah mencapai 69.39% dari target nasional seluas 2.415 ha. Sementara itu, komoditi yang lain seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu, capaian kinerja luas panen masih di bawah 60% dibandingkan dengan target nasional. Untuk mencapai target luas panen sesuai target nasional masih diperlukan berbagai upaya dan sangat dimungkinkan karena masih ada sebagian wilayah baru mulai melakukan penanaman. Untuk capaian kinerja produksi tanaman pangan, tahun 2015 dibandingkan dengan target nasional rata-rata baru mencapai 80.15%. Capaian kinerja produksi tertinggi telah dicapai oleh komoditi padi sebesar 1.394.883 ton atau 89.13% dari target nasional sebesar 1.564.967 ton, sedangkan komoditas lain masih di bawah 75% dari target nasional. Capaian kinerja produksi terendah pada komoditi kacang tanah yaitu sebesar 1.100 ton atau 38.17% dari target nasional sebesar 2.882 ton. Upaya Peningkatan Produksi tanaman pangan dan hortikultura secara berlanjut akan terus diupayakan secara optimal dengan dukungan Program dan Kegiatan yang bersumber dari dana APBD dan APBN. Dari program tersebut kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja untuk tanaman pangan adalah Peningkatan produksi tanaman pangan dilaksanakan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi. Intensifikasi dilaksanakan agar terjadi peningkatan produktivitas per ha melalui adopsi teknologi oleh petani serta penggunaan sarana produksi sesuai denan rekomendasi dan spesifik lokasi. Ektensifikasi dilaksanakan agar terjadi peningkatan luas tanaman dan luas panen melalui pencetakan sawah, peningkatan Indek Pertanaman (IP). Untuk mendukung kegiatan tersebut dalam rangka pemberdayaan petani untuk mengurangi beban petani dalam penyediaan sarana produksi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah memfasilitasi bantuan kepada petani berupa benih, pupuk dan obat-obatan.

29


Melalui kegiatan pemantapan Sentra Padi (Rice Estate) telah berdampak pula terhadap peningkatan produktivitas melalui penanaman padi varietas unggul nasional. Peningkatan tampak jelas pada lokasi yang menerima bantuan benih, yang secara langsung telah merubah pola penerapan teknologi usaha tani dari sebelumnya menanam varietas lokal/unggul daerah ke varietas unggul nasional. Kegiatan pemantapan sentra jagung dalam upaya menghasilkan kawasan usaha agribisnis jagung di Kalbar melalui prasarana dan sarana usaha pertanian jagung. Sarana produksi yang diberikan diantaranya benih jagung sebanyak 50 kg/ha, pupuk KCl sebanyak 200 kg/ha, pupuk Urea sebanyak 400 kg/ha, Pupuk SP-36 400 kg/ha. Pelaksanaan kegiatan pemantapan Sentra Jagung (Corn Estate) telah memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas jagung di kabupaten Pelaksana. Namun di luar dari lokasi yang mendapat bantuan mengalami penurunan produksi sehingga berpengaruh terhadap produksi jagung secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2015 memang masih belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan karena masih terbentur dengan beberapa Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini yaitu sebagai berikut: 1. Pemanfaatan Sumber Daya Lahan  Pemanfaatan potensi lahan sawah masih belum optimal. Dari potenssi lahan sawah di kalbar seluas 542.455 ha yang sudah dimanfaatkan untuk pertanaman padi baru seluas 322.795 Ha (59.51%), dan masih terdapat seluas 219.660 Ha (40.49%) yang belum dimanfaatkan.  Dari luas areal tanam padi 322.795 Ha, yang ditanami 2 kali setahun baru mencapai 105.110 Ha ( 32.56%)  Potensi lahan tanaman pangan berupa lahan kering (ladang/huma dan tegal/kebun) terancam terjadinya alih fungsi dan alih komoditas ke non tanaman pangan. Fakta yang ada saat ini terjadi penurunan luas tanam padi ladang di Kabupaten Landak dan luas tanam jagung di kabupaten Bengkayang akibat telah beralih komoditas ke tanaman perkebunan (kelapa sawit) 2. Infrastruktur Pengairan dan Alsintan  Masih kurangnya dukungan infrastruktur seperti JITUT , JIDES, JUT , Saluran Drainase, bendungan Air, Tanggul Instrusi Air Asin dan Pintu Air sehingga kurang memberi kontribusi dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan.  Infrastruktur yang ada sebagian juga mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi secara optimal dalam kegiatan usaha tani.  Masih kurangnya ketersediaan alsintan seperti hand tracktor maupun alsintan pasca panen berupa power threset, dryer, corn seller maupun RMU. Ketersediaan alsintan seperti hand tracktor sangat berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas yang dicapai karena pengolahan tanah yang tepat berdampak terhadap pertumbuhan dan produsi untuk tanaman. Sedangkan alsin pasca panen juga berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas melalui penekanan

30


kehilangan hasil maupun meningkatkan kualitas hasil tanaman pangan yang berpengaruh terhadap nilai jual produksi. 3. Penerapan teknologi usaha tani  Sebagian besar sistem pengolahan tanah belum menerapkan mekanisasi, tetapi sebagian masih dengan cara konvensional (cangkul), bahkan masih ada ditemukan petani yang menerapkan sistem tanpa oleh tanah (notilagge). Alasan petani belum menerapkan sistem mekanisme karena terbatasnya jumlah hand tracktor, keterbatasan biaya pengolahan dan keterbatasan tenaga kerja dalam keluarga sehingga mereka terpaksa menerapkan sistem tanpa olah tanah (notilagge).  Masih sedikit sekali areal tanam yang menerapkan sistem tanam legowo dan sebagian besar masih menerapkan sistem tanam tegel.  Sebagian besar petani masih belum menerapkan sistem pemupukan berimbang baik jenis maupun jmlah, serta belum menerapkan azas 6 tepat.  Masih ditemukan petani yang belum mengusahakan tanaman padi dengan varietas unggul nasional yang berlebel dan bersertifikat yang diperoleh secara swadana. Pemanfaatan benih berlebel dan bersertifikat masih terbatas pada kelompok tani yang memperoleh bantuan baik dari sumber dana APBN maupun APBD.  Sebagian petani belum menerapkan sistem pengendalian hama terpadu (PHT). Kebiasaan petani mengendalikan OPT setelah terjadi serangan, dan belum menerapkan sistem “Early Warning System”. 4. Mentalitas Petani  Sebagian besar petani padi masih bersifat subsisten, berorientasi jangka pendek dan belum tercipta wawasan bisnis jangka panjang. Sebagian dari mereka masih berorientasi menanam padi hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  Minat pemuda di pedesaan saat ini untuk membantu atau meneruskan profesi orang tuanya sebagai petani cenderung semakin berkurang karena tersediaanya alternatif kerja di luar sektor pertanian yang lebih cepat menghasilkan uang. 5. Organisasi Tani  Sebagian besar kelompok tani di Kalbar masih berkelas pemula. Dari 8.445 kelompok tani, yang berkelas pemula mencapai 5.289 (62,63%)  Pemberdayaan alsintan melalui pola UPJA masih belum optimal, dari jumlah UPJA aktif.  Kelembagaan petani pada umumnya lemah, tidak mamapu berperan dalam meningkatkan posisi tawar petani 6. Kebijakan  Masih ditemukan lokasi-lokasi yang sulit memperoleh pupuk bersubsidi di tingkat lapangan padahal alokasi pupuk bersubsidi per Kabupaten/Kota sudah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang telah dituangkan dalam SK Bupati/ Walikota.

31


 Masih ditemukan beberapa penyimpangan dalam penyediaan dan pemanfaatan pupuk bersubsidi antara lain alokasi pupuk yang digunakan oleh subsektor lain, dan penjualan pupuk bersubsidi oleh kios tanpa menggunakan RDKK  Kebijakan makro parsial dalam pengembangan ekonomi nasional dinilai belum kondusif bagi kelanjutan dan kemampuan daya saing usaha petani. 7. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil  Tingkat kehilangan hasil (losses) relatif masih tinggi akibat masih kurangnya ketersediaan alsin pasca panen  Masih rendahnya kualitas SDM masyarakat tani dalam penganekaragaman hasil melalui pengolahan hasil.  Pemasaran hasil pertanian masih bersifat domestik, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal.  Kegiatan pemasaran sebagian besar masih dilakukan secara perorangan, tidak melalui kelompok atau suatu badan usaha.  Agroindustri yang ada di Kalbar sebagian besar masih bersifat home industri sehingga sangat diperlukan investor untuk pengembangan dalam skala luas. Terjadinya inefisiensi pemasaran dan tingginya margin harga antara produsen dan konsumen yang disebabkan oleh rantai tata niaga yang panjang, pembentukan harga yang tidak adil dan besarnya pungutan dalam tata niaga. Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: 1. Pemanfaatan sumber daya lahan  Mengoptimalkan potensi lahan sawah untuk pertanaman padi melalui kegiatan cetak sawah serta optimalisasi lahan baik dari sumber dana APBN maupun APBD.  Memotivasi petani untuk meningkatkan penanaman padi pada musim tanam gadu (April – September) melalui penyediaan benih unggul dengan pola subsidi benih maupun penanaman padi varietas unggul secara swadaya. 2. Infrastruktur dan alsintan  Kerjasama lintas sektoral antar instansi terkait untuk meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana terutama jaringan pengairan makro seperti saluran, pintu air maupun bendungan.  Melakukan inventarisasi terhadap ketersediaan jaringan pengairan baik dari jumlah maupun kondisi di lapangan. Hasil inventarisasi ini sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengairan agar dapat mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi.  Pembangunan dan rehabilitas jaringan mikro dan infrastruktur usaha tani lainnya melalui anggaran APBN maupun APBD Dinas Pertanian seperti TAM,JUT,JITUT maupun JIDES.  Pada tahun 2015 upaya mengoptimalkan potensi lahan sawah dilakukan melalui kegiatan cetak sawah seluas 2.830 Ha di 5 (lima) Kabupaten dari sumber dana

32


APBN, optimalisasi lahan seluas 8.655 Ha di 10 Kabupaten / kota, dan pengembangan jaringan irigasi seluas 7.350 Ha.  Penyediaan alsintan berupa handtraktor baik melalui dana APBN maupun APBD, serta meningkatkan pemberdayaan UPJA di kelompok tani.  Penyediaan alsin pasca panen yang diprioritaskan pada wilayah sentra produksi padi dan jagung berupa power trheser, cornseller, dryer, dan RMU. 3. Penerapan teknologi usaha tani  Pelaksanaan sekolah lapangan SL-PTT serta domplot / demfarm penerapan sistem tanam jajar legowo dan pemupukan berimbang terutama untuk komoditas padi sawah. Pada tahun 2014 melalui dana APBN telah dilaksanakan kegiatan SL-PTT padi seluas 125.946 Ha, SL-PTT jagung seluas 4.040 Ha dan SLPTT kedelai seluas 1.250 Ha.  Upaya peningkatan produktivitas juga ditempuh melalui penerapan teknologi usaha tani padi dengan kegiatan SRI (System Rice Intensification) seluas 2. 541 Ha di (Sembilan) Kabupaten dan Pengembangan padi metode Hazton seluas 800 Ha di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Pontianak, Ketapang, Kubu Raya dan Kota Singkawang melalui dana APBD.  Sosialisasi penggunaan benih bermutu varietas unggul melalui dembul ( demplot benih unggul) serta penyediaan benih unggul dengan pola subsidi benih.  Pelaksanaan sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SL-PHT) dan Sekolah Lapang Iklim (SL-I). 4. Mentalitas Petani  Perlu kebijakan penetapan harga komoditi sehingga petani beranggapan bahwa output usaha mereka sangat menguntungkan. Dengan demikian apabila usaha tani tersebut memberikan keuntungan yang layak, maka akan merubah paradigma petani dari subsisten ke agribisnis.  Meningkatkan nilai tukar petani ( NTP) sehingga usaha tani menjadi profesi yang sangat menguntungkan, dengan demikian akan memotivasi para pemuda tani untuk melanjutkan profesi orang tuanya sebagai petani. 5. Organisasi Tani  Mengalokasikan anggaran untuk pembinaan dan pelatihan petani di masingmasing kabupaten /kota sehingga meningkatkan kualitas, keterampilan dan dinamika kelompok tani.  Pembinaan yang intensif terhadap kelompok-kelompok UPJA yang telah dibentuk agar dapat meningkatkan kemampuan/ kinerja kelompok dalam pendayagunaan dan pengembangan alsintan.  Memberikan pengarahan kepada kelompok tani untuk tidak bekerja secara sendiri-sendiri dan segera membentuk Gabungan kelompok tani (Gapoktan). 6. Kebijakan  Meningkatkan peran KP-3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) di masingmasing kabupaten/kota dalam mengawasi distribusi serta mengantisipasi agar pengguna pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi masing-masing sub sektor.

33


 Kebijakan makro parsial yang kondusif, baik kebijakan fiskal dan moneter kebijakan perdagangan maupun prioritas pengembangan ekonomi nasional seharusnya lebih berpihak kepada petani, seperti pembatasan import beberapa komoditas agar dapat meningkatkan produksi petani lokal.  Perlu ada kebijakan harga untuk komoditas non padi sehingga petani mengalami kesulitan dalam pemasaran hasil terutama untuk komoditas umbi-umbian. 7. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil  Penyediaan alsin pasca panen berupa power threser (padi) corn seller (jagung) untuk mengurangi kehilangan hasil (losses) saat perontokan.  Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan yang intensif bagi petani sehingga trampil dalam pengusaan teknologi budidaya, panen, pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani melalui produk olahan.  Melakukan kegiatan pemasaran melalui kelompok atau suatu badan usaha, sehingga pemasaran tidak hanya bersifat domestik saja tetapi memiliki akses ke luar daerah. Memfasilitasi pertemuan petani dengan pengusaha / stake holders sehingga terjalin kemitraan yang saling menguntungkan terutama dalam penyediaan modal usaha maupun pemasaran hasil. Tabel Sasaran Strategis 4

NO 4.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya produksi dan produktifitas perkebunan besar (Sub Sektor Perkebunan)

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1.

Jumlah produksi perkebunan besar

TARGET

REALISASI

%

1.509.000 ton

1.563.575 ton

103,63%

Pencapaian sasaran 4 : Meningkatnya produksi dan produktifitas perkebunan besar, dengan capaian target dan realisasi sebagai berikut : Untuk perbandingan antara target capaian produksi komoditas unggulan perkebunan tahun 2015 ( sebesar 1.509.000 ton ) dengan realisasi ( sebesar 1.558.000 ton ) adalah 103,62% persen. Pada perkebunan rakyat capaian produksi unggulan tahun 2015 adalah 91,53 persen, sedangkan perkebunan besar capaian produksi unggulan tahun 2015 adalah 90,94 persen. Dari perbandingan ini menunjukan bahwa produksi komoditi unggulan perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat dan produksi perkebunan besar realisasinya melebihi target yang ditetapkan.

34


Perbandingan Target dan Realisasi Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan Tahun 2015 1.600.000 1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000

Perkebunan Rakyat

Perkebunan Besar

Total Produksi

Target

879.844

627.823

1.507.667

Realisasi

845.562

712.497

1.558.059

Capaian kinerja tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (2014), dan menunjukkan kecenderungan peningkatan capaian kinerja sejak tahun 2013.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2013-2015 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2013

2014

2015

Capaian produksi lima komoditi unggulan Perkebunan tahun 2015 realisasinya telah memenuhi target Indikator Kinerja Sasaran pembangunan daerah Subsektor Perkebunan tahun 2015, yaitu sebesar 103,62% Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 Dengan Standar Nasional Capaian produktivitas komoditas unggulan perkebunan lebih relevan untuk dibandingkan dengan standar nasional yang ada, antara lain perbandingan dengan standar produktivitas rata-rata yang dapat dicapai oleh masing-masing komoditi perkebunan.

35


Realisasi produktivitas tanaman perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 secara keseluruhan berada di bawah standar produktivitas rata-rata dari potensi produksi yang dapat dicapai. Perbandingan Realisasi Produktivitas Tanaman Perkebunan Tahun 2015 dengan Standar Produktivitas Rata-Rata

Keterangan : PR = Perkebunan Rakyat; PB = Perkebunan Besar Adanya peningkatan kinerja berupa tercapainya target kinerja tahun 2015 dengan realisasi capaian sebesar 91,23%, yang menunjukan peningkatan sejak tahun 2010. Jumlah produksi komoditi unggulan perkebunan tahun 2015 pada Renstra / Perjanjian Kinerja tahun 2015 maupun pada sasaran RPJMD Provinsi Kalbar tahun 2015 dapat direalisasikan melebihi target yaitu 103.25 persen. Prestasi ini antara lain didukung faktor sebagai berikut : - Adanya penambahan alat-alat pengolahan pada beberapa sentra produksi. - Adanya penambahan luas areal produksi tanaman produktif terutama kelapa sawit dan karet rakyat. - Peningkatan perawatan kebun. - Perbaikan penanganan panen dan pasca panen. - Meningkatnya pemahaman sebagian petani dalam memelihara kebunnya. - Meningkatnya penggunaan bahan tanaman unggul oleh sebagian petani. Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini yaitu sebagai berikut: Pada sisi lain masih terjadi kesenjangan antara realisasi dengan standar yang diinginkan terutama dalam capaian produktivitas yang disebabkan:

36


a. Lahan marjinal dengan tingkat kesuburan rendah yang dominan di Kalbar dan agroklimat utamanya frekuensi curah hujan maupun kelembaban yang tinggi berpengaruh negative pada produksi komoditi tertentu. b. Orientasi usaha yang subsisten mengurangi motivasi untuk meningkatkan skala usaha perkebunan dan penerapan agribisnis yang utuh. c. Praktek budidaya yang baik ( Good Agriculture Practice/GAP ) maupun praktek pengolahan yang baik ( Good Procesing Practice/GPP ) belum dipahami dan diterapkan oleh sebagian pekebun. d. Serangan organisme penggangu tumbuhan ( OPT ), kekeringan dan kebanjiran, kebakaran menyebabkan stagnasi pertumbuhan atau kematian individu atau populasi tanaman masih belum teratasi. e. Kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan belum berjalan secara baik, even penyelenggaraan promosi belum memberikan dampak terhadap permintaan produk petani secara skala besar. Hal ini mengurangi motivasi untuk perbaikan usaha tani. f.

Permodalan perkebunan untuk pengembangan usaha atau peningkatan kualitas kebun terbatas, baik modal sendiri maupun mengakses permodalan dari perbankan atau dari mitra usaha. Kelembagaan petani belum mandiri dan ketergantungan pada bantuan pemerintah masih relative tinggi. Program Revitalisasi perkebunan baik pola kemitraan maupun pola non kemitraan masih belum berjalan sesuai rencana.

g. Terbatasnya tenaga teknis serta personil yang kompeten untuk pengawasan peredaran pupuk dan pestisida, pengawas benih, pengamat OPT, maupun pelayan data statistik. Pada sisi lain, petani juga terbatas dalam mengakses teknologi dan mengembangkan potensi sumberdayanya. h. Sebagian petani masih menggunakan benih lokal dimana potensi produksinya rendah. Keberadaan sumber benih dan ketersediaan benih belum mencukupi kebutuhan pelaku usaha perkebunan. Pada sisi lain sebagian petani/konsumen belum menganggap pentingnya benih besertifikat. i.

Kinerja perkebunan besar yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebagian masih rendah dimana realisasi penanaman masih rendah, pemenuhan kewajiban dan kepatuhan masih rendah, serta gangguan usaha dan konflik masih cukup tinggi.

j.

Keterbatasan infrastruktur (jalan, listrik, air bersih, kios saprodi) di sentra produksi perkebunan menghambat pengembangan produktivitas kebun.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: 1. Menumbuhkan kemitraan usaha di sentra-sentra perkebunan dengan menghadirkan mitra usaha yang potensial, handal dan terpercaya; 2. Membangun UPH baru di sentra produksi perkebunan yang potensial, konsolidasi UPH yang belum operasional dan membenahi kelengkapan bahan dan peralatan panen di

37


sentra-sentra perkebunan serta membangun standar mutu yang sama antar wilayah sentra sesuai permintaan pasar, sekaligus menyelenggarakan informasi harga pasar; 3. Penyelenggaraan pelatihan tentang budidaya tanaman, panen dan pengolahan bagi kelompoktani perkebunan disentra-sentra perkebunan, didukung kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan bekerjasama dengan Instansi Penyuluhan setempat; 4. Melakukan konsolidasi percepatan program pengembangan tanaman, peremajaan, maupun rehabilitasi, berkoordinasi dengan pihak terkait di pusat dan di kabupaten/kota; 5. Memfasilitasi kebutuhan sarana produksi bagi pelaku usaha perkebunan khususnya petani melalui bantuan/subsidi benih atau pupuk secara terbatas, serta membantu mengatasi bencana yang mengganggu kebun petani, berupa kebanjiran, kekeringan, maupun serangan hama penyakit yang eksplosif; 6. Percepatan pengembangan pembangunan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan perkebunan sebagai mitra; 7. Meningkatkan kapasitas dan produktivitas sumber benih tanaman perkebunan serta memfasilitasi penggantian bahan tanaman perkebunan rakyat menggunakan benih unggul, dengan mengupayakan dukungan dari pemangku kepentingan (Wakil rakyat, Prosesor, Balai Penelitian); 8. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian kelembagaan petani agar menjadi pelaku usaha yang pro aktif, antara lain bimbingan dalam menyusun proposal dan bimbingan manajemen usaha. Membangun komitmen dengan pihak terkait ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten untuk lebih fokus dalam upaya pengembangan SDM petani melalui pemberdayaan yang terkoordinasi dan konsisten; 9. Melakukan sosialisasi peraturan perundangan dan program/kegiatan perkebunan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan, serta memfasilitasi perpustakaan desa melalui penyebaran bulletin perkebunan maupun buku teknis perkebunan; 10. Mengajukan penambahan tenaga teknis dan fungsional, serta meningkatkan kapasitas tenaga yang ada melalui pelatihan, bimtek maupun magang, serta bekerjasama dengan Badan penyuluhan untuk mendayagunakan tenaga penyuluh dan balai penyuluhan; 11. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mengembangkan infrastruktur pada sentra produksi perkebunan dan akses pendanaan bagi perkebunan rakyat; 12. Melakukan revitalisasi peran Tim Pembina Pembangunan Perkebunan (TP3 Provinsi/Kabupaten) dalam penyelesaian konflik perkebunan serta pengawasan kinerja perusahaan perkebunan sesuai kewenangan masing-masing di tingkat pusat/provinsi/kabupaten, serta melakukan evaluasi dan penindakan bagi perusahaan perkebunan besar yang melalaikan kewajibannya; 13. Berperan aktif dalam penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan mendorong peningkatan Community Social Responsibility (CSR) sebagai wujud kepedulian/keberpihakan pelaku usaha dengan masyarakat sekitar;

38


14. Mengoptimalkan kinerja pencapaian sasaran program aksi pengembangan komoditi perkebunan unggulan sehingga memberikan kontribusi yang nyata dalam memacu peningkatan luas areal, produksi dan produktifitas usaha perkebunan. Tabel Sasaran Strategis 5 NO

SASARAN STRATEGIS

5.


INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah Populasi Ternak (Sapi/Kerbau)

TARGET

REALISASI

%

162.375 ekor

160.318 ekor

98,73%

Pencapaian sasaran 5 : Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak serta meningkatnya konsumsi produk peternakan, dengan capaian target dan realisasi sebagai berikut : 1)

Capaian produksi daging ini sudah memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan di dalam Renstra maupun Indikator Kinerja Dinas. Dimana capaiannya mencapai 100% dengan target 82.940 ton dan terealisasi 82.940 ton. Produksi daging ini didapat melalui penjumlahan produksi daging dari masing-masing komoditi ternak, dimana penyumbang capaian produksi daging tertinggi yakni capaian produksi daging ayam ras pedaging mencapai 102,72% , daging babi yang mencapai 102,54%, daging kambing 102,47, daging sapi potong mencapai 102,41%, daging ayam buras mencapai 100%, daging itik 97,57% dan daging ayam ras petelur mencapai 97,47%. Kontribusi masing-masing komoditi ternak terhadap total produksi daging yang paling besar dipenuhi oleh daging ayam ras pedaging yang mencapai 42% dari total produksi daging diikuti oleh produksi daging babi yang mencapai 36.88% dari total produksi daging lalu produksi daging ayam buras yang mencapai 10,40% dari total produksi daging lalu produksi daging sapi potong yang mencapai 9,60% dari total produksi daging kemudian produksi daging itik sebesar 0,6% dari total produksi daging dan daging kambing yang memberikan kontribusi sebesar 0,3% dari total produksi daging. Capaian produksi daging ini bila dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra Dinas (2014-2015) mencapai 62.90% dari target 131.715 ton.

2)

Capaian Produksi Telur tahun ini sebesar 99,89% dari target 50.551 ton terealisasi sebesar 50,500 ton. Capaian ini meningkat 5,030% atau realisasi meningkat sebesar 1,10 %. Capaian produksi telur ini bila dibanding target jangka menengah (2014– 2015) mencapai 48,90% dengan target sebesar 103.158 ton.

3)

Realisasi Produksi susu tahun ini sebesar 22.50 ton dengan target 44.10 ton sehingga capaiannya sebesar 51,02%. Rendahnya capaian ini dikarenakan populasi ternak sapi di Kalimantan Barat hanya 51 ekor yang sebagain besar di kabupaten Pontianak, Kubu Raya dan Kota Pontianak. Tahun-tahun sebelumnya produksi susu terbesar ada di PT ATK yang ada di Semudun Kab. Pontianak, namun sejak tahun 2013 PT ATK berhenti

39


beroperasi sehingga produksinya juga terhenti. Hal ini disebabkan karena iklim Kalimantan Barat yang cukup panas sehingga kurang cocok untuk pengembangbiakan ternak sapi perah kecuali dengan sistem closed house serta belum membudayanya peternakan sapi perah di Kalimantan Barat. Pencapaian Target dan Realisasi produksi tahun 2008-2015 dapat dilihat dari tabel dan grafik : Tabel Target dan Realisasi Produksi Daging tahun 2008-2015 Komoditas/Tahun Sapi Potong

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Rencana

177.850

190.300

203.620

217.874

233.125

249.444

157.291

158.945

Realisasi

168.053

175.053

176.734

153.320

169.240

140.204

151.376

156.940

94,49

91,99

86,80

70,37

72,59

56,21

96,24

98.74

Rencana

126.150

136.242

147.141

158.913

171.626

185.356

202.957

155.535

Realisasi

135.967

156.354

157.243

167.591

171.222

167.471

148.129

154.530

107,78

114,76

106,87

105,46

99,76

90,35

72,99

99.35

Rencana

409.340

458.461

513.476

575.093

644.104

721.397

543.552

560.370

Realisasi

444.677

474.804

476.422

483.254

484.284

413.508

533.686

560.321

108,63

103,56

92,78

84,03

75,18

57,32

98,18

99.99

Rencana

5.275.400

5.697.432

6.153.227

6.645.485

7.177.123

7.751.293

6.390.648

4.389.722

Realisasi

6.298.765

8.147.036

5.857.609

5.885.553

5.901.410

6.778.650

4.064.558

4.167.786

119,4

142,99

95,20

88,56

82,22

87,45

63,3

94.94

Rencana

3.867.070

4.369.789

4.937.862

5.579.784

6.305.156

7.124.826

4.098.707

3.653.970

Realisasi

3.094.621

2.298.597

2.024.982

2.334.026

2.977.850

2.475.690

3.383.306

3.552.471

80,02

52,6

41,009

41,83

47,22

34,75

82,55

97.22

Rencana

16.764.320

17.267.250

17.785.267

17.785.267

18.868.390

19.434.442

27.340.018

34.381.224

Realisasi

18.917.875

16.041.090

17.634.089

21.262.386

21.967.877

22.680.000

33.542.658

35.219.791

112,85

92,9

99,15

119,55

116,43

116,7

122,69

102.44

Rencana

413.340

442.274

473.233

506.359

541.804

579.731

760.277

566.872

Realisasi

457.835

458.934

400.624

441.414

610.476

617.481

539.878

610.516

110,76

103,77

84,66

87,17

112,67

106,5

71,01

107.70

Capaian (%) Kambing

Capaian (%) Babi

Capaian (%)

Ayam Buras

Capaian (%) Ayam

Ras

Petelur

Capaian (%)

Ayam

Ras

Pedaging

Itik

Capaian (%)

Capaian (%)

2015*

Pencapaian Target dan Realisasi produk tahun 2008-2015 : 1). Untuk produksi daging sapi potong capaiannya 102,41% dari target 7,456 ton terealisasi 7.636 ton. Terdapat penurunan produksi daging sapi potong 362 ton atau 4,98% dari 7.274 ton pada tahun 2014 menjadi 7.636 ton pada tahun 2015. 2). Untuk produksi daging kambing dengan target 283 ton terealisasi 290 ton atau capaiannya 102,47%. Produksi daging kambing ini mengalami peningkatan 14 ton atau 5,07% dari 276 ton pada tahun 2014 menjadi 290 ton pada tahun 2015.

40


3). Untuk produksi daging babi dengan target 28.547 ton dan terealisasi 29.281 ton atau mencapai 102,54%. Terjadi peningkatan produksi daging babi sebesar 1394 ton pada tahun ini atau sebesar 5% dari 27.877 ton pada tahun 2014 menjadi 29.271 ton pada tahun 2015. Peningkatan produksi daging babi ini sebanding dengan peningkatan populasi dan pemotongan ternak babi meningkat. 4). Produksi daging ayam buras dengan target 8.311 ton terealisasi 8.514 ton atau capaiannya 102,44%. Produksi daging ayam buras ini meningkat sebesar 405 ton atau 4,99% dari 8.109 ton di tahun 2014 menjadi 8.514 ton pada tahun ini. Produksi daging ayam buras meningkat seiring dengan peningkatan populasi. 5). Untuk produksi daging ayam ras pedaging dengan target 32.482 ton dengan realisasi 35.765 ton atau capaiannya 110,11%. Produksi ayam ras pedaging ini menurun sebesar 4.057 ton atau 12,86% dari 31.690 ton di tahun 2014 menjadi 35.765 ton di tahun 2015. 6). Untuk Produksi daging itik capaiannya sebesar 97,57% dari target 493 ton dan bisa terealisasi 481 ton. Produksi daging itik ini menurun 481 ton atau 0% dari 481 ton di tahun 2014 menjadi 481 ton pada tahun 2015. Tabel diatas apabila dituangkan dalam grafik dapat kita lihat di bawah : Target dan Realisasi Produksi Daging Tahun 2008-2015

41


Capaian Produksi Daging

Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 maka capaian pada tahun 2015 dapat terlihat pada grafik di atas bahwa : a) b)

Peningkatan capaian paling tinggi yakni pada capaian produksi daging kambing yakni sebesar 82.25% dari 20.22% pada tahun 2014 menjadi 102.47% pada tahun ini; Peningkatan capaian nomor dua yakni produksi daging ayam ras pedaging yakni 2.23% dari 107.88% pada tahun 2014 menjadi 110.11% ada tahun 2015;

Peningkatan dan penurunan capaian ini dikarenakan terjadinya peningkatan dan penurunan populasi, pemotongan, pemasukan ternak dan daging ternak. Target dan Realisasi Produksi Telur dan Susu di Kalbar Tahun 2008-2015 (Ton) Komoditas/Tahun Target Telur Ayam Realisasi Buras Capaian (%) Target Telur Ayam Ras Realisasi Petelur Capaian (%) Target Telur Itik Realisasi Capaian (%) Target Total Produksi Realisasi Telur Capaian (%) Target Susu (Kg) Realisasi Capaian (%)

2008 2215 2.445 110,38 25.058 22.091 88,16 1.934 2.143 110,81 29.207 26.679 91,34 173 36 20,81

2009 2304 3.788 164,39 28.441 16.550 58,19 2.069 2.148 103,82 32.814 22.486 68,53 208 36 17,31

2010 2.396 3.058 127,63 32.281 16.257 50,36 2.214 2.113 95,44 36.891 21.428 58,08 249 77 30,92

2011 2.492 3.072 123,27 36.639 18.737 51,14 2.369 2.328 98,27 41.501 24.137 58,16 299 141 47,16

2012 2.592 3.080 118,8 41.585 23.906 57,48 2.535 3.219 126,98 46.712 30.205 64,66 359 181 50,42

2013 2.695 3.152 116,96 47.199 24.527 51,96 2.713 3.245 119,6 52.607 30.924 58,78 430 36 8,37

2014 2.695 2.816 104,48 47.199 43.800 92,79 2.713 3.288 121.19 52.607 49.904 94,86 760 42 5,52

2015* 2.256 2.599 115.20 44.895 45.155 100.58 3.400 2.989 87.91 50.551 50.743 100.38 44.10 22.50 51.02

42


Target dan realisasi produk telur dan susu di Kalbar tahun 2008-2015 ( ton ) 1) Produksi Telur ayam buras mencapai 112,5% dari target 2.256 ton dan terealisasi 2.538 ton. Produksi telur ayam buras ini menurun sebesar 278 ton atau 10,9% dari 2.816 ton pada tahun 2014 menjadi 2.538 ton pada tahun 2015; 2) Produksi telur ayam ras petelur capaiannya 100.16% dengan target 44.895 ton dan terealisasi 44.969 ton. Produksi telur dari ternak ini mengalami peningkatan 1.169 ton atau 2,5% dari 43.800 ton pada tahun 2014 menjadi 45.969 ton pada tahun 2015; 3) Produksi telur itik capaian pada tahun 2015 sebesar 88,02% dari target 3.400 ton dan terealisasi 2.993 ton. Produksi telur itik ini mengalami penurunan 295 ton atau 9.08% dari tahun sebelumnya yakni 3.288 ton menjadi 2.993 ton pada tahun ini. 4) Capaian Total produksi telur pada tahun ini sebesar 99,89% dengan target 50.551 ton dan terealisasi 50.500 ton. Total produksi telur ini mengalami peningkatan sebesar 596 ton atau 1,1% dari 49.904 ton pada tahun 2014 menjadi 50.500 ton pada tahun ini. 5) Untuk produksi susu capaian tahun ini sebesar 51,02% dengan target 44.10 Ton dan terealisasi 22.50 Ton. Produksi susu ini menurun 20 ton atau sebesar 46.43% dari 42 Ton pada tahun 2014 menjadi 22.50 Ton pada tahun ini. Peningkatan capaian produksi telur ini seiring dengan peningkatan produksi sebesar 596 ton atau 5,03% dari 94,86 ton pada tahun 2014 menjadi 99,89 ton pada tahun ini, dimana kenaikan produksi telur disebabkan adanya peningkatan populasi ternak ayam ras petelur. Sedangkan untuk capaian produksi susu mengalami penurunan sebesar 45,82% dari 5.2% pada tahun 2014 menjadi 51,02% pada tahun ini. Penurunan produksi susu ini disebabkan karena populasi ternak sapi perah di PT ATK yang beralamat di Semudun Kabupaten Pontianak tidak beroperasi lagi sehingga produksi juga terhenti. Upaya-upaya untuk merealisasikan sasaran tersebut melalui pelaksanaan 2 (dua) program yaitu: Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan dan Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan Hambatan dan kendala yang dialami dalam pelaksanaan pencapaian sasaran ini yakni : 1. Lokasi peternak penerima bantuan pengadaan yang sulit dijangkau oleh petugas Dinas Kabupaten/Kota maupun Provinsi sehingga petugas kesulitan untuk mengontrol dan memonitoring ternak. Hal ini juga yang menyebabkan petugas Dinas Kabupaten/Kota jarang melakukan kontrol baik untuk memberikan penyuluhan, pengawasan maupun pelayanan kesehatan. Sulitnya lokasi juga berdampak bagi peternak yang juga sulit untuk mencari pakan, sehingga pakan biasanya didapatkan dari lingkungan sekitar dimana terkadang nilai gizi bagi ternak kurang yang akibatnya produktifitas ternak juga berkurang. 2. Kurangnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani ternak dalam tata cara pemeliharaan babi putih (yorkshire) yang tentu saja berbeda dengan pemeliharaan babi hutan/kampung dan ternak lain. Pendampingan perlu dilakukan minimal 3 kali setahun agar peternak bisa didampingi dalam pemeliharaan ternak.

43


3. Kondisi cuaca yang fluktuatif dengan musim kemarau dan musim hujan yang tidak menentu, mengakibatkan ketidakstabilan pada ketersediaan hijauan pakan ternak. Ketika musim hujan, rumput berlimpah akan tetapi kandungan air yang dimiliki sangat tinggi. Sehingga apabila diberikan langsung pada ternak dapat mengakibatkan bloat yang berujung pada kematian. Kasus bloat sering terjadi dan menjadi penyebab utama kematian pada Ternak Kambing. Kondisi cuaca ini juga sangat berpengaruh terhadap kejadian penyakit yang bisa menimbulkan penyakit dan kematian pada ternak. 4. Kurangnya pengetahuan peternak dalam pemberian pakan yang tepat dalam penyusunan pakan babi yang sesuai kondisi ternak sehingga belum diperoleh hasil yang optimal. Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi hambatan dan kendala yang ada yakni: 1. Teknologi pembuatan pakan alternatif seperti hay dan silase bisa diterapkan untuk menyiasati kurangnya persediaan pakan hijauan maupun buruknya kualitas pakan hijauan untuk meningkatkan produksi dan pada akhirnya akan meningkatkan populasi ternak. 2. Pendampingan perlu dilakukan minimal 3 kali setahun agar peternak bisa didampingi dalam pemeliharaan ternak. 3. Perlunya penyuluhan dan pendampingan secara terus menerus kepada kelompok penerima bantuan khususnya dan peternakan pada umummnya tentang manajemen pemeliharaan ternak untuk meningkatkan produktifitas dan produksi serta populasi ternak. 4. Jumlah populasi ternak tergantung pada kelahiran, kematian, pemasukan, pemotongan dan pengeluaran ternak. Untuk itu perlunya pembinaan yang sungguh-sungguh untuk mengoptimalkan kelahiran dan pemasukan serta menekan kematian dan pengeluaran ternak terutama kematian karena kasus penyakit serta pemotongan ternak khususnya untuk pemotongan betina produktif. 5. Peningkatan SDM melalui pembinaan petani ternak dalam hal ketrampilan beternak dan pemeliharaan. 6. Membangun unit kerja dengan pihak ke III (PIR) 7. Meningkatkan modal kerja melalui perbankan (penjaminan kredit oleh pemerintah).

44


Tabel Sasaran Strategis 6 NO 6.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat (Sektor Perikanan)

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah Produksi Perikanan

TARGET

REALISASI

%

213.040 ton

265.264,67 ton

124,51%

Pencapaian sasaran 6 : Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat, dengan capaian target dan realisasi sebagai berikut : Hasil produk kelautan dan perikanan 1. Target volume produksi perikanan ( dalam ton ) tahun 2015 adalah sebesar 213.040 ton yang terdiri dari ; target volume produksi perikanan tangkap sebesar 203.600,3 ton dan target volume produksi perikanan budidaya sebesar 61.664,37 ton dapat tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 124,51 % dengan rincian penjelasan sebagai berikut ; a. Volume produksi perikanan tangkap target tercapai sebesar 161,67 % dengan faktor - faktor yang turut berkontribusi sebagai berikut: - Kondisi sumberdaya perikanan perairan laut dan perairan umum Kalimantan Barat relative masih sangat baik sehingga nelayan Provinsi Kalimantan Barat masih dapat dengan lebih mudah mendapatkan ikan hasil tangkapan dengan daerah penangkapan yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. - Peningkatan volume produksi ikan hasil tangkapan Provinsi Kalimantan Barat juga dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah armada kapal penangkap ikan sekitar 16,95% atau bertambah sebanyak 29.511 ton yaitu dari 174.089,30 ton (2014) naik menjadi 203.600,30 ton (2015). - Meningkatnya jumlah tenaga kerja perikanan tangkap/Nelayan yaitu sebesar 5,27 % atau bertambah sebanyak 3.932 orang dari 74.644 orang (2014) naik menjadi 78.576 orang (2015). b. Volume produksi perikanan budidaya provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2015 tercapai sebesar 143,72 % dari target yang telah ditetapkan dengan faktor - faktor yang turut berkontribusi sebagai berikut ; - Peningkatan volume produksi perikanan budidaya Provinsi Kalimantan Barat dipengaruhi juga adanya peningkatan luasan areal usaha budidaya ikan yang meliputi; penambahan kolam-kolam ikan rakyat, tambak rakyat, dan pengembangan usaha budidaya ikan keramba jaring apung. - Jenis-jenis komoditas hasil perikanan budidaya yang dominan dihasilkan oleh para pembudidaya ikan asal Kalimantan Barat antara lain; udang vanamei, udang windu, bandeng, nila, mas, patin, lele,gurami, jelawat, dan toman.

45


2. Luas areal pengembangan usaha perikanan budidaya Kalimantan Barat tahun 2015 tercapai sebesar 651,77 % dari target yang telah ditetapkan. Penambahan luasan areal untuk usaha perikanan budidaya terutama dipengaruhi oleh penambahan kolam-kolam ikan rakyat yang jumlahnya sepanjang tahun meningkat, hamper diseluruh Kabupaten/ Kota se-Kalbar. Selain itu, penambahan areal pengembangan usaha perikanan budidaya juga dipengaruhi karena adanya rehabilitasi dan pengembangan usaha tambak ikan rakyat dibeberapa kawasan pesisir Kalimantan Barat. 3. Jumlah kapal ikan yang sandar dan melakukan kegiatan bongkar muat di PPP Sui Rengas (kapal) yaitu sebesar 0,46 % atau sebanyak 10 kapal dari 2.192 kapal (2014) naik menjadi 2.202 kapal (2015). TABEL PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2013-2015 DAN TARGET RPJMD Indikator Kinerja

Realisasi (Tahun) 2014

2013 1.

Volume produksi perikanan a. Perikanan Tangkap (Ton)

2. 3. 4.

Target 2018

2015

b. Perikanan Budidaya (Ton) Luas Pengembangan Areal Budidaya Volume Ekspor Perikanan (ton) Jumlah Armada Penangkapan Ikan (Unit)

124.269,60

174.089,30

203.600,30

146.240,02

44.743,32

39.982,68

61.664,37

4.652

3.634,78

8.951

65.254,46 1.373,35

4.461,47

3.699

3.988,76

4.067

19.668

20.248

21.103,00

19.770

Secara umum target kinerja bidang perikanan budidaya pada tahun anggaran 2015 dapat tercapai diatas 100%, namun apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2014, secara umum target kinerja bidang perikanan budidaya tahun 2015 mengalami penurunan. Secara umum terjadinya penurunan capaian kinerja pada bidang perikanan budidaya karena dipengarugi oleh kondisi cuaca/iklim, pencemaran, hama penyakit yang melanda kawasan perikanan budidaya dan harga BBM yang fluktuatif dan cenderung tinggi pada tahun 2015 sehingga tidak menguntungkan bagi kegiatan usaha perikanan budidaya. Jumlah armada kapal perikanan provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan sebesar 4,22% % ini menunjukan bahwa investasi pada kegiatan usaha perikanan tangkap masih menarik minat masyarakat dan memberikan harapan berupa keuntungan finansial. Hal tersebut juga ditunjukan dengan volume produksi ikan hasil tangkapan nelayan Kalimantan Barat juga mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 16,95 % Perbandingan Capaian Kinerja 2013-2015 1. Volume produksi perikanan tangkap yang dihasilkan oleh nelayan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 tercapai sebesar 161,67 % dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 16,95 % . Peningkatan volume produksi perikanan tangkap tersebut terutama dipengaruhi karena adanya penambahan armada kapal perikanan yang baru. 2. Volume produksi perikanan budidaya provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 tercapai sebesar 143,72 % dari target yang telah ditetapkan . Namun jika dibandingkan dengan volume produksi perikanan budidaya Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014, maka

46


mengindikasikan adanya penurunan sebesar 54,23 %. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, antara lain adalah sbb: - Dibeberapa kawasan pengembangan usaha budidaya ikan telah terjadi pencemaran terutama disebabkan oleh limbah pertambangan emas illegal ( PETI ), limbah kegiatan perkebunan dan limbah industri yang telah mencemari daerah aliran sungai ( DAS ) dimana terdapat kegiatan pengembangan usaha budidaya ikan. 3. Luas areal untuk pengembangan usaha budidaya ikan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2015 tercapai sebesar 651,77%. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2014, maka luas areal untuk pengembangan usaha budidaya ikan Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan. 4. Volume ekspor hasil perikanan provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 tercapai sebesar 98,08 % dari target yang ditetapkan. Namun apabila dibandingkan dengan tahun 2014, volume ekspor hasil perikanan provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan Beberapa factor yang turut mempengaruhi dipengaruhi oleh cukup maraknya perdagangan antar pulau terutama ke pulau Jawa khususnya produk udang vanamei dari tambak-tambak milik masyarakat Kalimantan Barat. 5. Jumlah armada kapal perikanan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 tercapai sebesar 106,74% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah armada kapal perikanan nelayan Kalimantan Barat mengalami peningkatan sebesar 4,22%. Tabel Sasaran Strategis 7 NO 7.

SASARAN STRATEGIS




TARGET

REALISASI

%

42.613 Ha

49.287,60 Ha

115,66%

Pencapaian sasaran 7 : Menurunnya laju kerusakan lingkungan (Sektor kehutanan), dengan capaian target dan realisasi sebagai berikut Luas hutan yang direhabilitasi pada tahun 2015 mencapai 6.674,60 Ha atau meningkat sebesar 123,08% dari tahun 2014 yang tercatat seluas 2.992 Ha. Luas hutan yang direhabilitasi secara komulatif pada tahun 2015 mencapai 49.287,60 Ha sedangkan targetnya 42.613 Ha sehingga mencapai 115,66%. Perbandingan Realisasi Kinerja Tiga Tahun Terakhir dengan Target Kinerja Jangka Menengah Tahun 2013-2018 SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA UTAMA Luas Hutan yang direhabilitasi

REALISASI

TARGET 2018

2013

2014

2015

9.609,18 Ha

2.992 Ha

6.674,60 Ha

12.500 Ha

47


Realisasi kinerja berdasarkan target jangka menengah (Renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 – 2018) pada sasaran strategis Menurunnya laju kerusakan lingkungan selama 3 (tiga) tahun terakhir secara umum menunjukan adanya peningkatan kuantitas fisik. Capaian indikator Kinerja Utama sampai dengan tahun ketiga selama periode Renstra SKPD tahun 2013 – 2018 adalah sebesar 74,70%. Tabel Sasaran Strategis 8 NO 8.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pemanfaatan Sumber Daya Mineral bagi peningkatan ekonomi masyarakat (Sektor pertambangan)

INDIKATOR KINERJA UTAMA Angka pertumbuhan sektor pertambangan

TARGET

REALISASI

%

5,90 (4,70%)

0,60%

10,17

Pencapaian sasaran 8 : Meningkatnya pemanfaatan Sumber Daya Mineral bagi peningkatan ekonomi masyarakat (Sektor pertambangan), dengan capaian target dan realisasi sebagai berikut Angka Pertumbuhan sektor pertambangan, Laju pertumbuhan Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Barat menurut lapangan usaha sektor pertambangan dan penggalian berdasarkan data Berita Resmi Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat tanggal 5 Februari 2016, bahwa Tahun 2015 sebesar 0,60 % dari jumlah PDRB 4,81 % dan Laju pertumbuhan pada tahun 2014 sebesar 2,41 % dari PDRB Kalimantan Barat sebesar 5,02 %. Pertambangan non migas sebagian besar masih dalam tahap eksplorasi. Pekerjaan pertambangan meliputi kegiatan-kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi (penambangan), pengolahan dan pemurnian serta penjualan mineral (bahan galian). Bahan galian di Kalimantan Barat menyebar dibeberapa kabupaten, diantaranya kabupaten Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Sambas, Pontianak, Landak dan Sanggau. Hasil bahan galian selain digunakan sebagai bahan baku industri juga digunakan sebagai bahan utama di sektor konstruksi dan sebagian kecil sebagai komoditi ekspor. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun pertumbuhan sub sektor pertambangan berfluktuasi yakni dari 8,6 % pada tahun 2012 meningkat menjadi sekitar 11,7 % pada tahun 2013, hanya sekitar 5,8 % pada tahun 2014 dan 10,17 % pada tahun 2015. Sedangkan sub sektor penggalian mengalami pertumbuhan yang semakin meningkat dari 13,9 % di tahun 2012 menjadi sebesar 20,9 % di tahun 2013. Peningkatan pada sub sektor penggalian sejalan dengan peningkatan di sektor konstruksi yang mana banyak memerlukan bahan galian sebagai bahan dasar pada sektor konstruksi.

48



SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. 2. 3. 4.


TARGET

REALISASI

%

4,997 unit 82,841 unit 15.840 unit 1.573 unit

4616 unit 78.995 unit 27,115 unit 1900 unit

92,38% 95,36% 171,18% 120,79%

Pencapaian sasaran 9 : Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing, dengan capaian target dan realisasi sebagai berikut : 1. Target jumlah koperasi pada tahun 2015 sebanyak 4.997 unit, realisasi menurun menjadi 4.616 unit ( 92,38 ) dibandingkan dengan tahun 2014 Yaitu 4.782 unit, maka terjadi penurunan sebanyak 166 unit. 2. Target jumlah Usaha Mikro tahun 2015 sebanyak 82.841 unit, realisasi 78.995 unit (95,36%) hal ini belum mencapai target, namun dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 76.552 unit maka terjadi peningkatan sebanyak 2.443 unit atau ( 3,19 % ). 3. Target jumlah Usaha Kecil tahun 2015 sebanyak 15.840 unit, realisasi meningkat menjadi 27.115 unit (171,18%) dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 26.940 unit terjadi peningkatan sebanyak 175 unit atau (0,64 %). 4. Target jumlah Usaha Menengah tahun 2015 sebanyak 1.573 unit, realisasi meningkat menjadi 1.900 unit (120,79% ) dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 1.842 unit maka terjadi peningkatan sebanyak 58 unit atau (3,14) % . Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2013-2015 REALISASI NO

SASARAN STRATEGIS


9.


1. 2. 3. 4.


2013

2014

2015

Target 2018

4.670 unit 61.290 unit 24.300 unit 1.517 unit


4616 unit 78.995 unit 27,115 unit 1900 unit


Analisis Penurunan:  Jumlah Koperasi terjadi penurunan dikarenakan adanya pembubaran koperasi tidak aktif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan SK Bupati Nomor: 045.2/15/KPTS/DPPK/IX/2015, tentang pembubaran koperasi di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2015, tanggal 10 september 2015 sebanyak 320 unit Koperasi.  Jumlah usaha mikro terjadi penurunan dikarenakan terjadi peningkatan usaha dari usaha mikro menjadi usaha kecil.

49


Analisis Peningkatan:  Jumlah usaha kecil terjadi peningkatan ikarenakan terjadi peningkatan usaha dari usaha mikro menjadi usaha kecil.  Jumlah usaha menengah terjadi peningkatan dikarenakan terjadi peningkatan usaha dari usaha mikro menjadi usaha menengah.  Peningktana usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha juga dipengaruhi oleh pembinaan yang dilakukan secara terus menerus. Hambatan yang dihadapi:  Para pelaku koperasi dan UMKM kurang menyadari kewajiban untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada instansi yang melakukan pembinaan.  Data koperasi dan UMKM yang tidak valid. Upaya pemecahan:  Melakukan kegiatan yang melibatkan para penggiat koperasi UMKM  Memberikan pemahaman kepada para penggiat koperasi dan UMKM akan tanggung jawab dan kewajibannya dalam menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada instansi yang melakukan pembinaan.  Agar memperoleh data yang valid baik Pembina maupun penggiat koperasi dan UMKM saling berkomunikasi secara intern. Capaian tersebut diatas, menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang memiliki usaha sendiri masih perlu ditingkatkan. Jiwa enterpreneur bagi para pemuda dan remaja, sejak dini perlu ditumbuh kembangkan sehingga ada motivasi untuk membuat usaha atau berusaha sendiri tanpa perlu menunggu menjadi pegawai negeri atau bekerja bersama orang lain. Tabel Sasaran Strategis 10 NO

SASARAN STRATEGIS


TARGET

REALISASI

%

10.


1. Nilai ekspor 2. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita 3. Produktifitas total daerah 4. Nilai tukar petani 5. Jumlah Industri Pengolahan

1812,45 US $ juta 0,86

574,12 US $ juta 1,41

31,68% 163,95%

17,28 102,19 125 IKM

65,69 96,03 136 IKM

380,15% 93,97% 108,80 %

Pencapaian sasaran 10 : Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri, dengan capaian target dan realisasi sebagai berikut : 

Nilai ekspor Kalimantan Barat tahun 2015 mencapai USD 574,12 Juta, jauh di bawah target RPJMD sebesar USD 1.812,45 Juta atau hanya terealisasi sebesar 31,68 %.

Nilai Ekspor Kalimantan Barat pada tahun 2015 turun sebesar 13,20 persen bila dibandingkan dengan tahun 2014, yaitu dari US$ 661,40 juta pada tahun 2014 menjadi US$ 574,12 juta pada tahun 2015. Penyebab turunnya ekspor ini disebabkan penurunan nilai ekspor komoditi utama Kalbar seperti karet, kayu dan CPO akibat dari lesunya perekonomian dunia dan turunya harga minyak bumi yang menyebabkan penurunan harga komoditi dunia dan permintaan pasar dunia. Namun yang disisi lain struktur ekspor Kalbar telah membaik dengan berkurangnya dominasi karet dan kayu serta meningkatnya volume ekspor Minyak

50


Nabati terutama CPO hingga hamper dua kali lipat dan mulai ekspornya bahan kimia anorganik yaitu alumina (chemical grade alumina/CGA). Sebagai informasi, sejak tahun 2012 terjadi pembatasan ekspor bahan tambang utamanya bauksit sebagai dampak kebijakan nasional untuk pembatasan ekspor bahan baku dalam rangka hilirisasi komoditi primer dan sebagai dampaknya sejak tahun 2015 ekspor turunan bauksit berupa CGA telah mulai diekspor. Dalam mengantisipasi penurunan kinerja ekspor daerah, pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya intervensi harga pasar produk pertanian atau perkebunan antara lain melalui (1) Pelayanan peningkatan daya saing komoditi, (2) pameran/promosi dagang dan peningkatan informasi ekspor, dan (3) Hilirisasi komoditi utama daerah. 

Intervensi pertama melalui pelayanan peningkatan daya saing komoditi, terutama dilakukan dengan meningkatan pelayanan ekspor – impor melalui e-SKA (surat keterangan asal / certificate of origin) dan API online (angka pengenal impor).memfasilitasi pengujian standar mutu komoditi utama Kalbar terutama karet dan sawit oleh laboratorium yang telah terakreditasi pada Unit Pegawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Disperindag Prov. Kalbar.



Intervensi selanjutnya melalui pameran/promosi dagang baik di tingkat lokal, nasional dan internasional dimaksudkan menjadi sarana upaya daerah untuk memperluas tujuan pasar (diversifikasi pasar) dan memperluas jenis komoditi yang dipasarkan (diversifikasi komoditi) sehingga diharapkan Kalbar tidak hanya tergantung pada pasar Negara-negara tertentu atau daerah tertentu. Beberapa kegiatan promosi tetap yang diikuti tingkat dunia adalah Pameran Produk Ekspor atau yang dikenal dengan Trade Expo Indonesia (TEI). Diharapkan perluasan tujuan pasar ini akan mendongkrak demand komoditi daerah sehingga meningkatkan harga komoditi tersebut di tingkat petani. Dan juga dilakukan upaya-upaya peningkatan informasi ekspor dimana diharapkan para pelaku bisnis daerah termasuk para pengusaha komoditi utama Kalbar dapat mengetahui peluang pasar dan informasi pasar komoditi dunia yang didukung pelayanan surat keterangan asal (SKA/COO) untuk preferensi pajak bagi Negara-negara yang telah terikat kerjasama perdagangan dengan Indonesia.



Intervensi terakhir adalah melalui Hilirisasi Komoditi Utama, yang dilakukan dengan mengupayakan a) penumbuhan dan pengembangan IKM yang mengolah komoditi daerah seperti IKM lidah buaya, IKM karet, dan IKM Kelapa; dan b) fasilitasi penumbuhan kawasan industri untuk pengolahan komoditi utama kalbar seperti karet di Kawasan Industri Mandor, Kabupaten Landak; kelapa sawit di Kawasan Industri Tayan, Kabupaten Sanggau dan Aneka Industri Agro di Kawasan Industri Semparuk. Hilirisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditi sehingga diharapkan komoditi primer petani juga akan meningkat. Intervensi ini juga didukung dengan upaya penyelesaian Raperda Rencana Induk Pengembangan Industri Provinsi sebagaimana diamanatkan Undang-undang no. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Diharapkan tahun 2016 Raperda tersebut sudah dapat menjadi Perda Rencana Induk

51


Pengembangan Industri Provinsi Kalbar yang menjadi arah pengembangan industri Kalbar 20 (dua puluh) tahun kedepan. Dalam meningkatkan kinerja ekspor yang berkualitas di Kalimantan Barat terkait pintu ekspor baik di darat dan dilaut serta masih rapuhnya struktur ekspor Kalimantan Barat, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Ikut mendorong percepatan pembangunan pelabuhan ekspor-impor yang representatif yang dapat menampung kapal-kapal generasi baru diatas 5000 dwt serta pembangunan Terminal barang ekspor-impor di PPLB Entikong dan Badau beserta kelengkapannya sebagai kawasan kepabeaan dan kawasan niaga. Untuk itu kooordinasi yang intensif dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan perlu dilakukan termasuk dengan pihak-pihak yang akan mengelola atau membangun prasarana tersebut. (2) Sedangkan struktur ekspor Kalimantan Barat yang masih rapuh dan tergantung pada komoditi karet, bahan tambang dan kayu dimana tahun 2014 bahan tambang menurun drastis karena kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah tambang, telah menyebabkan nilai Ekspor Kalbar akan mengalami kontraksi (turun dari 1348.61juta USD tahun 2013 menjadi 651.99 juta USD tahun 2014) dalam beberapa tahun kedepan dan diperkirakan recovery terjadi setelah tahun 2017 saat Smelter SGA sudah dapat beroperasi sempurna dan kembalinya harga karet diatas 2,5 USD/kg . Penurunan tersebut akan semakin dalam jika tidak dilakukan upaya-upaya pemulihan dalam jangka waktu pendek dan dalam jangka waktu menengah Melihat kondisi dan upaya yang dapat dilakukan Pusat dan daerah, maka target rasional nilai ekspor Kalbar 2015 adalah antara 700 - 750 juta USD (5-10%) Perlu dilakukan strategi jangka pendek , menengah dan panjang untuk mengatasi hal tersebut antara lain: Strategi Jangka pendek (2015-2016) 1. Penetapan sebagai pintu ekspor dan impor pada PPLB Entikong dan Badau serta Tempat Penimbunan sementara kepabean (Bongkar muat) didukung percepatan pembangunan Terminal Barang Ekspor Impor pada PPLB tersebut: 2. Tidak menjual karet (ekspor) jika harga di pasaran dunia < 1,5 US$ / kg dan upaya peningkatan konsumsi domestik pada produk karet alam , antara lain karet untuk campuran aspal ( Kemen PU dan PR, Kemendag dan GAPKINDO ) & harus didukung percepatan pembangunan sistim resi gudang karet yg sesuai kapasitas produksi daerah 3. Kelonggaran ijin ekspor untuk produk hasil pemurnian bauksit dengan kandungan Al2O3 > 70% 4. Mempercepat ekspor melalui mekanisme goods in transit untuk komoditi CPO dan komoditi lainnya melalui pelabuhan di Sarawak - Malaysia; 5. Memfasilitasi UKM /IKM Furniture ( Kerajinan Kayu ) dalam memperoleh Bahan Baku yang sesuai dengan Legalitas Kayu (SVLK) dengan mendorong Kementerian Kehutanan agar Tempat Penimbunan Terpadu (TPT) Kayu di Kabupaten / Kota yang memiliki potensi ekspor produk dari kayu ;

52


6. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi ( Atase Perdagangan – Kementerian Perdagangan – Dinas Perindag Prov – Dinas Perindag Kab / Kota ) untuk kelancaran informasi ekspor – impor ( regulasi , potensi pasar , legalitas dan validitas buyer serta persaingan usaha ) 7. Meningkatkan peran daerah dalam menciptakan eksportir baru dan eksportir UKM mis. Batu Permata Strategi jangka menengah hingga 2019 1. Penyelesaian Pembangunan Terminal Ekspor-impor di PPLB Badau dan PPLB Entikong 2. Pembangunan sistim resi gudang karet untuk standarisasi bahan baku karet dan sebagai penyangga supply dan demand karet 3. Fasilitasi ekspor dengan mekanisme goods in transit via Badau dan Entikong melalui pelabuhan di Sarawak 4. Pembangunan Pelabuhan Internasional Temajo/Sei Kunyit 5. Penyelesaian Penataan Kawasan perbatasan termasuk Pembangunan Dry port di Badau dan Entikong yang representatif 6. Percepatan Pembangunan Smelter SGA (Smelter Grade alumina) 7. Pembangunan Kawasan Industri basis sawit (Tayan, kab. Sanggau oleh PTPN13 & Badau, kab. Kapuas Hulu oleh PT SMART), Karet (Mandor, kab. Landak), Aneka Industri (Semparuk, Kab. Sambas), Alumina (Kendawangan Ketapang oleh Well Harvest Winning) 8. Penumbuhan Trade Centre yang memfasilitasi UMKM untuk Ekspor Jika Strategi jangka menengah terlaksana maka dapat diproyeksikan nilai ekspor Kalimantan Barat pada tahun 2019 akan menjadi >2000 - 2500 juta USD Penguatan Pasar Domestik/Lokal terutama melalui upaya-upaya peningkatan tranksaksi produk-produk domestik (dalam negeri) dan perlindungan konsumen. Beberapa hal perlu dilakukan untuk antara lain Perlunya segera melakukan revitalisasi sarana distribusi seperti pasar terutama pasar tradisional dan gudang dengan resi di Kalimantan Barat dan Pemetaan Sistim logistik daerah terutama untuk barang pokok dan strategis dikarenakan keterbatasan data jalur distribusi/logistic termasuk Jumlah Distributor, Keagenan dan Sarana Gudang. Selanjutnya perlu digalakan gerakan Aku Cinta Produk Indonesia (Indonesia 100%) yang dikembangkan menjadi gerakan Aku Cinta Produk Lokal/daerah dan konsumen cerdas hingga di tingkat Kabupaten/kota, karena pada dasarnya gerakan gerakan Aku Cinta Produk Indonesia (Indonesia 100%) harus didukung dengan ketersediaan produk-produk konsumsi yang berasal dari lokal dan dalam negeri. Sedangkan dalam upaya Perlindungan konsumen hingga ke daerah kabupaten/kota perlu extraordinary effort secara sinergi dan terencana dalam rangka penyediaan SDM baik di bidang pelayanan kemetrologian dan pengawas barang dan jasa beredar serta PPNS PK dan PPNS Kemetrologian dan pembentukan kelembagaan yang mendukung Perlindungan Konsumen antara lain pembentukan UPT Kemetrologian di Kabupaten/ Kota, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diseluruh Kabupaten / Kota sebagai amanat UU Perlindungan Konsumen. Direncanakan operasional BPSK di Kab/kota akan dibantu oleh Pemerintah Pusat. Dan untuk sementara perlu dioptimalisasi BPSK yang telah beroperasional untuk menangani kasus-kasus diKab/kota Sekitarnya. Selain itu Laborarorium UPSMB juga

53


perlu ditingkatkan kemampuannya untuk mengawasi barang beredar terutama yang telah wajib SNI. Tabel Sasaran Strategis 11 NO

SASARAN STRATEGIS

11.


INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja 2. Tingkat pengangguran 3. Jumlah transmigran program pemerintah (KK)

TARGET

REALISASI

%

1,04

0,96

92,31

3,27 % 160 KK

4,04 % 160 KK

76,45 100

Pencapaian sasaran 11 : Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja., dengan capaian target dan realisasi sebagai berikut :

Kondisi ketenagakerjaan tahun 2013 s.d. 2015 adalah sebagai berikut : KEGIATAN

TAHUN 2013

2014

2015

Angkatan Kerja

2.140.166

2.320.229

2.357.224

Bekerja

2.053.823

2.226.510

2.235.887

86.343

93.719

121.337

927.965

997.833

1.025.942

3.068.131

3.318.062

3.383.166

69,75

69,93

69,68

4,03

4,04

5,15

95,97

95,96

94,85

Penganggur Bukan Angkatan Kerja Penduduk Usia Kerja TPAK (%) TPT (%) Tingkat Kesempatan Kerja(%)

Sumber : Sakernas Agustus, diolah Pusdatinaker Kemenaker

Tahun 2013 s.d. 2015 jumlah angkatan kerja meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk usia kerja, diikuti pula dengan bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja. Dilihat dari tahun 2013-2015, jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2013 jumlah pengangguran sebanyak 86.343 orang dengan Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) sebesar 4,03 persen, pada tahun 2014 menjadi 93.719 orang atau dengan TPT 4,04 persen, kemudian di tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, jumlah pengangguran sebanyak 121.337 orang atau dengan TPT 5,15 persen. Persoalan ketenagakerjaan lainnya adalah rendahnya kualitas tenaga kerja kita baik skill dan knowledge, belum link and matchnya antara pemberi dan pencari kerja. Sehingga peluang kerja yang tersedia di dalam maupun keluar negeri belum dapat terpenuhi secara optimal. Komposisi penduduk usia kerja yang merupakan angkatan kerja, di tahun 2015 masih didominasi oleh lulusan SD sebesar 53,08 persen, diikuti lulusan SLTA Umum sebesar 17,08 persen, bagi angkatan kerja berpendidikan SD tidak mampu diserap disektor formal.

54


Fenomena tersebut merupakan tantangan untuk mengembangkan kompetensi tenaga kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk mendapatkan kompetensi kerja yang memadai, pencari kerja harus dibekali pelatihan kerja. Pelatihan kerja diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) pemerintah, swasta atau perusahaan. Adapun pencari kerja yang telah mengikuti kegiatan pelatihan di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2015 sebanyak 744 orang. Selain itu Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang berkaitan dengan IKU pada sasaran strategis di atas, didukung pula oleh kegiatan lainnya, yaitu :    

Identifikasi kebutuhan latihan. Pemasaran lulusan. Sosialisasi pelatihan. Pemagangan.

Dalam mengatasi masalah penganggur diperlukan berbagai upaya dari berbagai pihak. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah penganggur diantaranya meningkatkan penciptaan kesempatan, merumuskan strategi dan arah kebijakan ketenagakerjaan yang tepat, menyusun perangkat peraturan ketenagakerjaan yang memadai, dan tidak bisa lepas dari kerjasama dan koordinasi yang baik dan harmonis diantara lembaga terkait maupun SKPD/Instansi lain. Jumlah Transmigrasi Program Pemerintah (KK) Pada tahun 2013, dari target pencapaian 583 KK, realisasi sebanyak 613 KK (capaian 105,14%), tahun 2014 dari target 160 KK/2 Lokasi, dicapai realisasi sebanyak 160 KK/2 Lokasi (capaian 100%), sedangkan di tahun 2015 dari target 500 KK dicapai realisasi sebanyak 235 KK (capaian 47%). Dibandingkan tahun 2015 realisasi capaian target pada indikator jumlah penempatan transmigrasi secara teratur dengan prinsip layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan mengalami kenaikan dari 160 KK menjadi 235 KK. Selektifitas penempatan transmigran yang Clear and Clean, Layak Huni, Lingkungan, Layak Usaha, Layak Berkembang, dan jumlah Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) maupun Penempatan, setiap tahun berubah, hal ini berdasarkan usulan masyarakat dan areal yang tersedia. Penempatan transmigran yang awalnya 245 KK menjadi 235 KK, disebabkan terdapat 10 KK yang berasal dari daerah asal dikarenakan tidak bisa memenuhi yaitu Provinsi Jawa Tengah 5 KK dan Daerah Khusus Ibukota 5 KK.

55


Perkembangan Target dan Capaian Kinerja Jumlah Penempatan Transmigrasi Secara Teratur dengan Prinsip Layak Huni, Layak Usaha, Layak Berkembang dan Layak Lingkungan

Untuk capaian Indikator jumlah lokasi transmigrasi yang mendapatkan pembinaan telah dicapai 5 kabupaten 11 lokasi atau sebesar 100 persen, capaian tersebut telah dicapai dengan serangkaian kegiatan sebagai berikut : - Pembinaan sosial budaya di UPT Binaan di 2 kabupaten. - Fasilitasi dan penilaian/pemilihan transmigran dan pembinaan pemukiman transmigrasi teladan. - Pengumpulan data dan sistem informasi transmigrasi di 3 kabupaten/1 provinsi. - Monitoring sarana dan prasarana fisik UPT Binaan di 4 kabupaten. - Fasilitasi bantuan alat mesin pertanian lokasi transmigrasi 1 kab./2 UPT. - Pengendalian distribusi bantuan pangan beras transmigran di 1 kabupaten. - Pembinaan penempatan produksi pengolahan hasil dan pemasaran di 1 kab./3 UPT. - Pembinaan dan pengembangan partisipasi usaha ekonomi mandiri di 2 kab./3 UPT. - Koordinasi dan konsultasi penyusunan program dan peningkatan pengembangan pembinaan masyarakat transmigrasi di 5 kabupaten dan luar daerah. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi untuk mencapai sasaran strategis adalah sebagai berikut : 1) Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan pola non institusional berpengaruh dengan terbatasnya volume kegiatan pelatihan, karena pengangguran salah satunya disebabkan oleh minimnya keterampilan/keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja, sedangkan perusahaan selain berpendidikan, lebih menyukai pekerja yang sudah memiliki keterampilan ataupun keahlian tertentu. 2) Banyaknya persyaratan dalam pengusulan Hak Pengelolaan (HPL) yang kewenangannya pada BPN Prov. Kalbar, sehingga berdampak pada panjangnya birokrasi mulai dari BPN

56


Provinsi ke BPN Pusat. Selain itu penempatan transmigrasi selalu dilaksanakan pada akhir tahun sehingga pendistribusian saprotan dan kegiatan monitoring evaluasi di kabupaten selalu terlambat. Kendala lainnya yakni masih ada fasilitas umum yang belum dibangun sampai dengan 5 tahun setelah penempatan (T+5) sehingga menyulitkan penyerahan UPT, masih adanya Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) binaan yang tidak mempunyai petugas, sehingga sulit mendapatkan data tentang ketransmigrasian, partisipasi warga transmigrasi terhadap pelatihan rendah karena hasil produksi belum terserap pasar, selain itu jangkauan lokasi dari kabupaten ke lokasi transmigrasi sangat jauh yang memerlukan biaya tinggi. Upaya pemecahan yang seharusnya dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran strategis adalah sebagai berikut: 1) Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja serta menyikapi bertambahnya angka pengangguran adalah meningkatkan volume kegiatan pelatihan, menambah jumlah tenaga kerja yang dilatih, selain itu menambah jumlah instruktur, serta daya tampung lembaga pelatihan, kemudian memprioritaskan pelatihan yang bisa dikembangkan bagi mereka yang akan menjadi pekerja/buruh/karyawan maupun yang potensial untuk berwiraswasta seperti pelatihan otomotif, pelatihan menjahit, pelatihan tata rias, pelatihan komputer, pelatihan teknisi HP, pelatihan administrasi perkantoran dan lain-lain. Selain prioritas pelatihan tersebut di atas, pelatihan yang dilakukan berdasarkan pada jenis pekerjaan yang akan dimasuki pencari kerja, seperti untuk sektor pertanian/peternakan yakni pelatihan budidaya ikan air tawar dan pelatihan sarana air bersih. 2) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang kedua yaitu meningkatkan pembinaan terhadap petugas UPT dan warga transmigrasi; mengkoordinasikan dengan pihak terkait tak terkecuali pihak kementerian dalam hal fasilitas umum yang belum selesai; melaksanakan kegiatan pelatihan ke lapangan atau lokasi binaan yang berdekatan satu sama lain; menambah kuantitas pelatihan agar lebih terakomodir sesuai dengan kebutuhan. Tabel Sasaran Strategis 12 NO

SASARAN STRATEGIS

12.


INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Tingkat kemiskinan

TARGET

REALISASI

%

6,52 %

8,44%

73,6%

Pencapaian sasaran 12 : Terlayani dan diberdayakannya masyarakat miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dengan capaian target dan realisasi sebagai berikut :

57


Pembangunan yang dilakukan selama ini telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek di masyarakat, baik yang terjadi di kawasan pedesaan maupun perkotaan. Pembangunan di satu sisi selain meningkatkan kesejahteraan, namun di sisi lain ketidakmerataannya dapat menyebabkan lahirnya keterbelakangan dan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat pada tahun 2012 mencapai 363,31 ribu jiwa, atau sekitar 8,17 persen dari total penduduk. Berbagai upaya dan intervensi baik pemerintah pusat maupun daerah mampu mengurangi jumlah penduduk miskin secara bertahap sehingga kondisi Maret tahun 2014 menjadi 401,51 ribu jiwa dengan persentase sebesar 8,54 persen sedangkan pada september 2015 menjadi 405,510 ribu jiwa dengan persentase sebesar 8,44%.

Sebagian besar, yaitu sekitar 79,56 persen penduduk miskin berada di pedesaan dengan mata pencaharian utama sebagian besar dari sektor pertanian. Kemiskinan sektor pertanian terkait dengan relatif masih rendahnya produktivitas khususnya di sub sektor pertanian tanaman pangan yang cenderung mendominasi di pedesaan. Selain tanaman bahan makanan, pada wilayah pesisir khususnya nelayan juga cenderung sebagian besar hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan daerahnya, dalam 2 (dua) tahun terakhir persentase peningkatan penduduk miskin yang terbesar terjadi pada penduduk perkotaan yaitu meningkat 14,36 persen dari tahun 2013 ke 2014, sedangkan dipedesaan pada periode yang sama peningkatan jumlah penduduk miskin sekitar 7,46 persen. Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membagi 3 (tiga) wilayah pembangunan yaitu wilayah perbatasan, wilayah pedalaman dan wilayah pesisir.

58



SASARAN STRATEGIS Tersedianya jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa


TARGET

REALISASI

%


0,007538 81,15 %

1:80,42 81,07%

164,96% 99,90 %

Pencapaian sasaran 13 : Tersedianya jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa, dengan capaian target dan realisasi sebagai berikut : Pada tahun 2015 capaian indikator diatas dicapai melalui pelaksanaan program pembangunan jalan dan pemeliharaan. Dari kegiatan tersebut tercapai kondisi jalan mantap pada tahun 2015 sebesar 81,07% apabila dibandingkan dengan capaian kondisi jalan mantap sebesar 80,64% (Tahun 2014) terjadi kenaikan sebesar 0,4%. Program pembangunan Jalan Provinsi terjadi peningkatan kondisi jalan dalam kondisi mantap (kondisi baik + sedang) sebesar 9,01% dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015. Dengan capaian kondisi mantap pada tahun 2010 sebesar 72.06% (Baik 42.76% dan sedang 29.3%), pada Tahun 2015 sebesar 81,07% (Baik 50,68% dan sedang 30,39%). Kondisi ini mengalami kenaikan sebesar 0,4% dibandingkan kondisi pada Tahun 2014 sebesar 80,67%. Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : 1. Penanganan jalan setiap tahun tidak dilaksanakan sesuai siklus secara teknis dan penanganan yang kurang tepat dengan terbatasnya alokasi anggaran. 2. Terjadinya keterlambatan dalam pekerjaan akibat kondisi cuaca (curah hujan tinggi) menjelang akhir tahun. 3. Sebagian besar ruas-ruas jalan provinsi sudah melampaui umur rencana dan penanganannya terbatas pada pemeliharaan sementara anggaran terbatas sehingga penanganan tidak sesuai dengan kebutuhan teknis dilapangan. Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : 1. 2.

Menyediakan anggaran yang mencukupi serta mengoptimalkan dana yang tersedia untuk penanganan jalan. Sebagian besar ruas-ruas jalan provinsi sudah saatnya ditangani dengan program peningkatan, baik karena umur pelayanan sudah melampaui umur rencana 10 tahun juga karena masih banyak ruas-ruas jalan yang berlum beraspal.

59


Tabel Sasaran Strategis 14 NO

SASARAN STRATEGIS

14.



TARGET

REALISASI

%

1. Rumah tangga pengguna air bersih

54,57 %

54,58 %

a. Rumah tangga yang bersanitasi b. Lingkungan perumahan sehat c. Rumah yang layak huni

46,92 % 23,86 % 80,75 %

46,82 % 8,35 % (28,18) 89,83 %

2. Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik (RUPTL PLN 20122021) 3. Rasio ketersediaan daya listrik (RUPTL PLN 2012-2021) 4. Luas wilayah produktif/Ruang Terbuka Hijau (RTH)

74,2 %

74,71%

100.02 % 99,79% 34,58 % 111,24 % 100,69%

519

398

76,69%

20 %

20 %

100 %

Pencapaian sasaran 14 : Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan kawasan pemukiman guna yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih, dengan capaian target dan realisasi sebagai berikut : a)

Persentase rumah tangga pengguna air bersih / minum. Pada tahun 2015 indikator rumah tangga pengguna air bersih mencapai 54,58 %, mengalami kenaikan sebesar 0,03 % dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 54,55 %. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun di Kabupaten Mempawah 1.184 Meter, Kabupaten Landak 1.627 Meter, Kabupaten Melawi 2.766 Meter, Kabupaten Ketapang 491 Meter, Kabupaten Sanggau 649 Meter, Kabupaten Sekadau 278 Meter, Kabupaten Bengkayang 356 Meter. Sumur Bor : Kabupaten Melawi 2 Unit, Kabupaten Sintang 2 Unit, Kabupaten Ketapang 1 Unit, Kabupaten Sambas 1 Unit. Penampungan Air Hujan (PAH) Kabupaten Kubu Raya 59 Unit, Kabupaten Sekadau 30 Unit.

b) Persentase rumah tangga yang bersanitasi Pada tahun 2015 indikator rumah tangga bersanitasi mencapai 46,82 %, mengalami kenaikan sebesar 0,09 % dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 46,73 %, dengan realisasi drainase terbangun di Kota Pontianak 7.171 Meter, Kabupaten Mempawah 4.040 Meter, Kabupaten Bengkayang 1.112 Meter, Kabupaten Landak 1.208 Meter, Kabupaten Kayong Utara 3.230 Meter, Kabupaten Kubu Raya 638 Meter, Kabupaten Sintang 980 Meter, dan Kabupaten Sekadau 703 Meter, Kabupaten Sambas 576 Meter, Kabupaten Melawi 932 Meter, Kota Singkawang 1.725 Meter dan Kabupaten Ketapang 675 Meter. Pembangunan Mandi Cuci Kakus MCK terbangun di Kabupaten Sanggau 1 Unit, dan Kabupaten Kayong Utara 1 Unit. c)

Lingkungan Perumahan Sehat Dari data pengembang perumahan yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan (REI, APERINDO dan APERSI) pada tahun 2015 tercatat sebanyak 552 kawasan perumahan yang ada di Kalimantan Barat. Sebagian besar adalah kawasan

60


perumahan sederhana sehat (RSh) tipe 36 yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada tahun 2014 Kementerian Perumahan Rakyat telah membangun PSU di 26 kawasan perumahan RSh yang ada di Kalimantan Barat dengan panjang jalan 11.414 M’ yang tersebar di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah dan, Kaban Kab.Melawi. Sedangkan pada tahun 2015 PSU yang dibangun tersebar di 17 kawasan perumahan RSh yang ada di Kalimantan Barat dengan jumlah unit terbangun sebanyak 1.728 unit rumah tipe 36 dengan panjang jalan 8.640 M’ di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Ketapang. d) Persentase Rasio Rumah Layak Huni Pada Tahun 2015 dengan jumlah rumah diseluruh Kabupaten/Kota sebanyak 1.140.390 rumah. Dari total jumlah rumah yang ada di Kalimantan Barat sebanyak 1.024.390 rumah termasuk dalam kategori rumah layak huni atau sebesar 89,83%. Capain rumah layak huni dapat tercapai melalui program peningkatan dan pengembangan perumahan melalui dana dari Kementerian Perumahan Rakyat sementara dana APBD Provinsi hanya melaksanakan monitoring kegiatan perumahan. Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Dalam mencapai angka rasio rumah layak huni dan rasio lingkungan perumahan sehat kendala yang dihadapi adalah masalah kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota sementara didalam indicator dalam laporan LPPD pemerintah provinsi diharuskan mengisi hasil capaian dari Kabupaten/Kota sementara didalam anggaran karena kewenangannya bukan kewenangan pemerintah provinsi sehingga untuk kegiatan fisik belum bisa dianggarkan. Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Masalah kewenangan antar pemerintah, pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota perlu di atur lebih lanjut dalam peraturan yang lebih jelas.

No 1.

Sasaran Strategis Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan kawasan pemukiman yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.

2.

3.

Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik (RUPTL PLN 2012-2021) Rasio ketersediaan daya listrik (RUPTL PLN 20122021) Luas wilayah produktif/Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tahun 2014 Target

Realisasi

pemerintah

Tahun 2015 %

Target

Realisasi

%

70,1

71,98

102,68

74,20

74,71

100,69

439,00

413,087

94,10

519

398

76,69

25

28,73

114,92

20

20

100

 Rasio Elektrifikasi (RE) wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2015 dengan realisasi sebesar 74,71 % dari Rumah Tangga Pengguna Listrik berjumlah 832.735 dan Jumlah Rumah Tangga 1.114.599 atau sebesar 100,69 % dari target sebesar 74,20 %.

61


Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014 yang sebesar 71,98 %, maka realisasi pada Tahun 2015 terdapat peningkatan sebesar 3,79 %.  Rasio Desa Berlistrik wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2015 dengan realisasi sebesar 61,35 % dari Jumlah Desa 1982 dan Jumlah Desa yang berlistrik 1216 atau sebesar 103,74 % dari target sebesar 59,14 %. Perbandingan dengan realisasi Tahun 2014 yang sebesar 60,73 %, maka realisasi pada Tahun 2015 terdapat peningkatan sebesar 1,02 %.  Rasio ketersediaan daya listrik RUPTL PLN, realisasi pada Tahun 2015 sebesar 398 MW atau 76,69 dari Target 519 MW. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau publik adalah Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Luas ruang terbuka hijau publik di Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut : % luas RTH :

71.302 Ha 248.177 Ha

X 100

= 28,73 %

Berdasarkan perhitungan % luas RTH tersebut di atas, nilai capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari luas wilayah produktif/Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2015 adalah sebesar 100%. Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : 1. Dalam mencapai rasio rumah layak huni dan rasio lingkungan perumahan sehat kendala yang dihadapi adalah masalah kewenangan pemerintah kabupaten/kota sementara didalam indikator dalam laporan LPPD pemerintah provinsi diharuskan mengisi hasil capaian dari Kabupaten/Kota sementara didalam anggaran karena kewenangannya bukan kewenangan pemerintah provinsi sehingga untuk kegiatan fisik belum bisa dianggarkan. 2. Kewenangan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berada di pemerintahan kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pusat hanya berfungsi sebagai pendukung dalam penyediaan/pembangunan sarana dan prasarana RTH tersebut; 3. Alokasi dana pada pembangunan RTH di kabupaten/kota selama ini masih bersumber dari alokasi APBN yaitu dari Kementerian PU dan DAK Lingkungan Hidup. Sedangkan yang berasal dari APBD provinsi dan Kabupaten/kota masih sangat terbatas. Selain itu kewenangan pembangunan fungsi RTH oleh Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat tidak berada di Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat, tetapi Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat; 4. Meningkatnya alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan perumahan di kabupaten/kota pada saat ini menjadi ancaman berkurangnya luas RTH.

62


Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : 1. 2.

3. 4.

Masalah kewenangan antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan yang lebih jelas. Perlu adanya sinkronisasi program kegiatan yang berkesinambungan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat sehingga capaian ketersediaan luasan minimal 25 % untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap kota yang berada pada 14 (empat belas) Kabupaten/Kota dapat dipertahankan/ditingkatkan; Adanya dukungan yang kuat melalui alokasi APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota pada kegiatan pengelolaan RTH di Kabupaten/Kota; Meningkatkan fungsi koordinasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi, Kalbar dalam rangka mendorong penguatan pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di Kabupaten/Kota, khususnya pelaksanaan Perda RTRW, Perda Bangunan dan Gedung dan peraturan terkait lainnya. Tabel Sasaran Strategis 15

NO

SASARAN STRATEGIS

15.


INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Realisasi PMDN a. Jumlah Proyek b. Nilai Investasi (Rp. Trilyun) - Swasta Kontribusi - Pemerintah Kontribusi c. Serapan tenaga kerja 2. Realisasi PMA a. Jumlah Proyek b. Nilai Investasi (Rp. Trilyun) c. Serapan tenaga kerja 3. Pertumbuhan ekonomi

TARGET

REALISASI

%

237 Rp. 18,96 T Rp. 11.917.521 Jt 69,45 % Rp. 5.242.865 Jt 30,55 % 144.485 orang

175 6,14 T 166.604 orang

73,84% 51,52% 115,56%

98 2.97 T 81.096 orang 6,04 %

110 16,70 T 104.734 orang 4,81%

112,24% 562,28% 129,15% 79,63%

Pencapaian sasaran 15 : Meningkatnya investasi melalui pengembangan promosi potensi inventasi baik sektor primer, sekunder dan tersier, dengan capaian target dan realisasi sebagai berikut : Dalam perekonomian, investasi dalam hal ini penanaman modal, mempunyai peran sentral untuk memacu pertumbuhan ekonomi. PMDN maupun PMA dapat mempengaruhi produksi nasional maupun regional. Selain itu, dengan penanaman modal diharapkan terjadi penambahan lapangan pekerjaan dalam rangka mengatasi masalah pengangguran. Proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang telah disetujui pemerintah Kalimantan Barat pada tahun 2014 sebanyak 220 proyek senilai 67,21 triliun Rupiah. Realisasi hingga akhir 2014 ternyata hanya 36,81 persen atau senilai 24,47 triliun Rupiah. Sedangkan pada tahun 2015 target proyek sebanyak 237 dan realisasi hingga akhir 2015 hanya 175 proyek. Pada saat yang sama proyek Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditargetkan 2,97 triliun dengan 98 proyek, terealisasi 16,70 triliun.

63


Jumlah tenaga kerja yang terserap pada proyek PMDN tahun 2014 sebanyak 158.352 orang, sedangkan pada proyek PMA sebanyak 86.351 orang, termasuk didalamnya pekerja asing. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada proyek PMDN dan PMA mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013, yaitu masing-masing pada proyek PMDN mengalami peningkatan 5,23 persen dan PMA mengalami peningkatan 4,98 persen. Dalam RPJMD 2013-2018, pada tahun 2015 nilai realisasi investasi swasta Provinsi Kalimantan Barat ditargetkan sebesar Rp. 18,96 trilyun atau naik 9,37% dari target realisasi investasi swasta tahun 2014 yang ditetapkan sebesar Rp. 15,80 trilyun. Khusus untuk tahun 2015 nilai investasi yang berhasil direalisasikan mencapai Rp. 30,42 trilyun, atau mencapai 160,44% dari target yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan nilai realisasi investasi swasta tahun 2014 sebesar Rp. 10,855 trilyun, maka nilai realisasi swasta tahun 2015 mengalami penurunan. Sepanjang tahun 2015 menunjukkan angka penurunan baik dari sisi jumlah proyek maupun rencana investasi dibandingkan tahun sebelumnya (2014), sedangkan untuk PMA jumlah proyek mengalami kenaikkan baik dari sisi jumlah proyek maupun rencana investasi dibanding tahun sebelumnya (2014). Minat/Rencana Investasi yang telah Memperoleh Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Prinsip Perubahan dan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang dikeluarkan Tahun 2011 – 2015 di Provinsi Kalimantan Barat PMDN NO

TAHUN

JUMLAH PROYEK

RENCANA TENAGA KERJA RENCANA INVESTASI (Rp)

ASING

INDONESIA

1

2011

16

7.462.157.946.854,00

-

16.539

2

2012

21

8.170.996.421.855,00

-

21.357

3

2013

24

33.313.867.240.228,00

-

59.264

4

2014

8

19.346.403.509.726,00

-

4.802

5

2015

7

-

BPMPTSP Kalbar 473 PTSP Pusat441 ______________+ 914

BPMPTSP Kalbar 223.458.296.000,00 PTSP Pusat 573.706.010.000,00 _________________ + 797.164.306.000,00

Keterangan : sampai dengan Desember 2015 Berdasarkan data yang dikeluarkan BKPM RI & SPIPISE BPMPTSP Prov. Kalbar

Minat/rencana investasi PMDN yang telah memperoleh izin prinsip penanaman modal, izin prinsip perubahan dan izin prinsip perluasan penanaman modal yang dikeluarkan tahun 2014 sebanyak 8 proyek dengan rencana investasi sebesar Rp. 19.332.741.909.726,00 (Rp. 19,33 Trilyun) sedangkan pada tahun 2015 menjadi 7 proyek

64


dengan rencana investasi sebesar Rp. 797.164.306.000,00 (797 Miliar Rupiah) atau terjadi penurunan nilai rencana investasi sebesar Rp.18.535.577.603.726,00 (Rp. 18,53 Trilyun) atau 95,88 %. Hal ini dikarenakan adanya peraturan sektoral tentang izin penanaman modal yang terpadu /terintegrasi antara pabrik dan kebun, perizinan penanaman modal di terbitkan oleh BPMPTSP Kab/Kota. Minat/rencana persetujuan izin prinsip penanaman modal PMDN yang diterbitkan melalui SPIPISE PTSP Pusat dan BPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat:

a. SPIPISE BPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 4 (empat) Proyek dengan nilai rencana investasi sebesar Rp.223.458.296.000,00 dalam bidang usaha Industri Penggergajian Kayu sebanyak 1 (satu) proyek, bidang usaha industri Kayu Lapis, Vener, dan sejenisnya sebanyak 1 (satu) proyek, bidang usaha industri Karet Remah (Crumb Rubber) sebanyak 1 (satu) proyek serta bidang usaha Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya dan Industri Perhiasan dan Barang Sejenis sebanyak 1 (satu) proyek yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya, Sambas dan Mempawah. b. SPIPISE PTSP Pusat sebanyak 3 (tiga) proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 573.706.010.000,00 pada bidang usaha Industri bumbu masak, penyedap masakan, manisan buah-buahan, sayuran kering, makaroni, mie, produk sejenisnya serta barang dan peralatan teknik atau industri dari plastik sebanyak 1 (satu) proyek, bidang usaha Proyek Perluasan Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya sebanyak 1 (satu) proyek dan Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau di toserba (department store) sebanyak 1 (satu) proyek yang berlokasi di Kabupaten Mempawah dan Kota Pontianak.

Minat/Rencana Investasi yang telah Memperoleh Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Prinsip Perubahan dan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang dikeluarkan Tahun 2011 – 2015 di Provinsi Kalimantan Barat

NO

TAHUN

JLH PRY

1

2011

43

2

2012

21

3

2013

25

4

2014

37

5

2015

40

PMA RENCANA INVESTASI (Rp./ US$) US$. 241.126.133,00 Rp. 3.286.460.820.377,00 US$. 45.900.000,00 Rp. 16.826.926.057.528,00 US$. 11.600.000,00 Rp. 9.627.907.228.504,00 US$. 2.585.380.000,00 Rp. 28.352.876.875.060,00 $633.875.000,00 Rp11.450.206.000.654,00 + Rp19,37 Triliun

RENCANA TENAGA KERJA ASING

INDONESIA

20

35.084

-

16.001

2

23.609

-

12.535

-

6.942

Keterangan : sampai Desember 2015 Berdasarkan Pendaftaran, Izin prinsip dan perubahan Penanaman Modal yang dikeluarkan BKPM RI

65


Minat/rencana investasi PMA yang telah memperoleh izin prinsip penanaman modal, izin prinsip perubahan dan izin prinsip perluasan penanaman modal pada tahun 2014 jumlah proyek sebanyak 37 proyek dengan rencana investasi sebesar US$ 2.585.380.000,00 dan Rp.28.352.876.875.060,00, sedangkan untuk tahun 2015 jumlah proyek yang mendapat persetujuan sebanyak 40 proyek dengan rencana investasi sebesar US$ 633.875.000,00 dan Rp.11.450.206.000.654,00 atau terjadi kenaikan jumlah persetujuan proyek sebanyak 3 (tiga) proyek atau (108,10%) dengan rencana investasi mengalami penurunan sebesar US$.1.951.505.000,00 dan Rp.16.902.670.874.406,00 dibanding dengan tahun 2014. Minat/Rencana persetujuan izin prinsip PMA pada bidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (CPO) 11 (sebelas) Proyek, Pertambangan dan bahan galian (Bauksit, Batu Bara, Timah) 9 (sembilan) proyek, Real Estate 5 (lima) proyek, Perdagangan 4 (empat) proyek, Pembangkit tenaga listrik 2 (dua) proyek), Industri Kayu Lapis dan Veneer, Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri, Pengusahaan hutan lainnya, Industri penggergajian kayu, Industri Genteng dari tanah liat/keramik dan penggilingan baja, Jasa pelayanan kepelabuhan laut, Industri Kayu Lapis, Industri Karet Remah dan Perkebunan industry masing-masing 1 (satu) proyek. Investor dari RR Tiongkok, Hongkong, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, British Virgin Island, Taiwan, dan Australia dengan lokasi proyek di Kota Pontianak, Kabupaten Sintang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Melawi. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT Perekonomian Kalimantan Barat tahun 2015 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 146,89 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 112,26 triliun. PDRB perkapita mencapai Rp 31 juta atau US$ 2.233. Perekonomian Kalimantan Barat tahun 2015 tumbuh sebesar 4,81% melambat dibanding tahun 2014 sebesar 5,03%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha, kecuali Pertambangan – Penggalian, Jasa Pendidikan, Pengadaan Listrik dan Gas, dan Real Estate. Konstruksi merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 15,17 %, diikuti Informasi-Komunikasi sebesar 9,91% dan Jasa Lainnya sebesar 8,31%. Struktur perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan IV-2015 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (19,82%); Industri pengolahan (15,17%) dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil dan Motor sebesar 1,03 % dan Industri Pengolahan sebesar 0,53%.

66


Pertumbuhan dan Distribusi Beberapa Komponen 2015

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 4,81 % terjadi pada seluruh komponen kecuali untuk komponen ekspor. Konsumsi Pemerintah merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi 8,29%, Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan 5,70 % dan diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,64%. Komponen yang mengalami konstraksi adalah komponen impor yang tumbuh minus 3,60%. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2015 Terhadap Triwulan IV-2014 (y-on-y) Pada Triwulan IV-2015 Ekonomi Kalimantan Barat tumbuh 4,35% bila dibandingkan triwulan IV-2014 (y-on-y). Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar komponen Pengeluaran Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga merupakan komponen yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 14,90 %, komponen Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 10,48%, komponen Pembentukan Modal tetap Bruto tumbuh sebesar 6,41%. Komponen ekspor barang dan jasa serta impor barang dan jasa mengalami pertumbuhan masingmasing sebesar minus 3,60% dan 2,74%. Struktur Ekonomi Kalimantan Barat tahun 2015 menurut pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (55,42 persen), diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (34,87 persen) dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (13,22 persen). Komponen impor pada tahun 2015 memiliki kontribusi sebesar 12,76 persen dan komponen ekspor memiliki kontribusi sebesar 6,94 persen.

67


Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2015, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,49 persen, diikuti PMTB sebesar 1,91 persen. Kemudian komponen berikutnya yaitu konsumsi pemerintah, impor barang dan jasa dan lembaga non profit masing-masing memiliki kontribusi sebesar 1,05 persen, 0,46 persen dan 0,04 persen. Tabel Sasaran Strategis 16 NO 16.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat


TARGET

REALISASI

%

Angka usia harapan hidup Angka kematian ibu melahirkan Angka kematian bayi Prevalensi balita gizi buruk Rasio puskesmas per satuan penduduk Rasio rumah sakit per satuan penduduk a. Jumlah Rumah Sakit b. Jumlah tempat tidur rumah sakit c. Rasio tempat tidur per satuan penduduk 7. Rasio dokter per satuan penduduk a. Rasio dokter umum per satuan penduduk b. Rasio dokter gigi per satuan penduduk c. Rasio dokter spesialis per satuan penduduk 8. Rasio tenaga medis per satuan penduduk d. Rasio perawat per satuan penduduk e. Rasio bidan per satuan penduduk 9. Cakupan puskesmas per kecamatan

68,3 152 19 <5% 1 : 19.598 1 : 124.289 38 buah 4.723 buah 1 : 1000

69,76 240 31 7% 1:19.327 1: 110.494 44 buah 5,295 buah 1:906,5

102,18 % 63,33 % 61,29 % 71,43 % 101,4 % 112,48 % 115,79 % 112,11 % 110,3 %

1 : 8.419

1:8.274

101,75 %

1 : 31.487

1: 40.309

78,1 %

1 : 26.989

1: 19.984

135,05 %

1 : 851 1 : 1.797 1,38

1:677 1:1.565 1,33

125,7 % 114,8 % 98,9 %

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pencapaian sasaran 16 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan capaian target dan realisasi sebagai berikut :

68


1.

Apabila dibandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2015 maka, Angka Harapan Hidup sudah melampaui target yang ingin dicapai dimana realisasi mencapai 69,76 sementara target yang ingin dicapai adalah 68,30. Angka Kematian Ibu Melahirkan masih tinggi dan masih jauh dari target yang ingin dicapai, hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012 menunjukkan bahwa Angka Kematian Ibu berada pada 240 per 100.000 Kelahiran Hidup, begitu juga dengan Angka Kematian Anak masih berada pada angka 31 per 1000 Kelahiran Hidup, sementara untuk jumlh kasus kematian ibu dilaporkan sampai bulan November 2015 sebanyak 113 kasus, Nonatal sebanyak 487 kasus dan Bayi sebanyak 106 kasus dari 102.987 Kelahiran Hidup.

2.

Persentase Gizi Buruk kembali meningkat menjadi 7% padahal target yang ditetapkan sebesar kurang dari 5%. Target Rasio Puskesmas Persatuan Penduduk untuk tahun 2015 yaitu 1 : 19.598 dan realisasinya adalah 1 : 19.327 (101,4%) yang artinya sudah melampaui standar yang diharapkan. Terhadap Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk, target tahun 2015 yaitu 1 : 124.289 dan realisasi telah mencapai 1 : 104.545 (118,89%). Target jumlah tempat tidur pada tahun 2015 adalah 4723 dan jumlah tempat tidur yang ada pada tahun 2015 sebanyak 5295 (112,1%) yang artinya sudah melampaui target, sementara rasio tempat tidur persatuan penduduk adalah 1:906,5 dan target yang diharapkan pada tahun 2015 adalah 1:1000 artinya target telah terlampaui.

3.

Target rasio dokter umum per satuan penduduk sebesar 1: 8.419 dan terealisasi 1: 8.274. Hal ini menggambarkan ada peningkatan jumlah tenaga dokter yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Capaian realisasi meningkat sebesar 101,75% dan termasuk ke dalam kategori sangat baik. Dari Realisasi tersebut menunjukkan satu dokter menangani penduduk sebanyak 8.274 orang.

4.

Target rasio dokter gigi per satuan penduduk yaitu 1:31.487 dan didapat realisasi di tahun 2015 sebesar 1:40.309. Angka tersebut menunjukkan bahwa adanya penurunan capaian dari realisasi sebesar 78,1 %. Dimana dari satu orang tenaga dokter gigi menangani penduduk sejumlah 40.309 dari target yang ditentukan 1 orang dokter gigi menangani 31.487 orang. Hal ini menunjukkan masih kurangnya tenaga dokter gigi di Provinsi Kalimantan Barat.

5.

Target rasio dokter spesialis per satuan penduduk sebesar 1:26.989 yang artinya satu orang tenaga dokter spesialis menangani 26.989 penduduk, dan realisasinya sebesar 1:19.984 yang artinya jumlah peningkatan tenaga dokter dalam penanganan penduduk sebesar 135,05% dimana satu tenaga dokter spesialis menangani 19.984. Capaian realisasi tersebut termasuk dalam kategori sangat baik.

6.

Target rasio tenaga perawat per satuan penduduk sebesar 1: 851 yang artinya satu orang perawat melayani 851 penduduk, dan realisasinya mencapai 1:677. Hal ini menunjukkan keberhasilan dimana terdapat meningkatnya jumlah tenaga perawat dalam melayani masyarakat, dengan capaian realisasi sebesar 125,7 %, angka realisasi tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. Naiknya capaian indikator ini karena semakin banyaknya

69


jumlah tenaga pearwat lulusan Institusi Pendidikan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. 7.

Target rasio bidan per satuan penduduk sebesar 1:1797 dan terealisasi 1:565. Hal ini mengambarkan ada peningkatan jumlah tenaga bidan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang dimana dari satu orang bidan melayani 1797 penduduk menjadi satu bidan melayani 1565 penduduk. Capaian realisasi meningkat sebesar 114,8% dan termasuk kedalam kategori sangat baik. Naiknya capaian indikator tersebut karena semakin banyaknya jumlah tenaga bidan lulusan Institusi pendidikan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

8.

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat terakhir tahun 2018 dan dibandingkan dengan Realisasi Kinerja pada tahun 2015, bahwa dari 9 indikator yang ada beberapa indikator dan sub indikator yang telah mencapai target diantaranya Angka Usia Harapan Hidup, Rasio Puskesmas, Raio Rumah Sakit Per satuan Penduduk ( Jumlah RS dan Jumlah Tempat Tidur RS, Rasio Tempat Tidur Per Satuan Penduduk ), Rasio Dokter Per Satuan Penduduk (Dokter Umum) dan Rasio Tenaga Medis Per satuan Penduduk (Rasio Perawat dan Rasio Bidan).

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir dan Target Tahun 2018 NO 16.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Angka usia harapan hidup Angka kematian ibu melahirkan Angka kematian bayi Prevalensi balita gizi buruk Rasio puskesmas per satuan penduduk Rasio rumah sakit per satuan penduduk d. Jumlah Rumah Sakit e. Jumlah tempat tidur rumah sakit

f. Rasio tempat tidur per satuan penduduk 7. Rasio dokter per satuan penduduk d. Rasio dokter umum per satuan penduduk e. Rasio dokter gigi per satuan penduduk f. Rasio dokter spesialis per satuan penduduk 8. Rasio tenaga medis per satuan penduduk f. Rasio perawat per satuan penduduk g. Rasio bidan per satuan penduduk 9. Cakupan puskesmas per kecamatan

2013 69,46 228 44 3,4% 1:21.940 1:11.250 40 buah 3.698 buah

REALISASI 2014 69,66 359 31 2,5% 1:19.584 1:123.801 42 buah 4.204 buah

2015 69,76 240 31 7% 1:19.327 1: 110.494 44 buah 5,295 buah

1:1.255

1:237

1:906,5

TARGET 2018 69,3 116 14 <5% 1:19.566 1:122.775 40 buah 4.911 buah 1:1000

1:8.273

1:9.269

1:8.274

1:1000

1:35.703

1:43.333

1: 40.309

1:20.378

1:4.820

1:27.368

1: 19.984

1:7.363

1:886

1:766

1:677

1:855

1:667 1:32

1:1.644 1:33

1:1.565 1:33

1:1.677 1:41

70


Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya bahwa ada lima indicator yang mengalami peningkatan positif setiap tahunnya selama empat tahun terakhir yaitu Angka Usia Harapan Hidup, Rasio Puskesmas Persatuan Penduduk, Jumlah Rumah Sakit, Jumlah Tempat Tidur, dan Rasio Tenaga Bidan Per Satuan Penduduk. Angka Kematian Bayi masih stagnan berada pada 31/1.000 Kelahiran Hidup, Persentase Gizi Buruk meningkat jauh dari tahun sebelumnya dimana tahun 2015 berada pada angka 7% sedangkan tahun 2014 hanya 2,5. Untuk rasio dokter, hanya dokter spesialis yang mengalami penurunan beban dalam penanganan terhadap pasien empat tahun terakhir, sementara untuk dokter umum dan dokter gigi tahun 2014 mengalami peningkatan beban dibanding tahun sebelumnya. Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Keadaan Ekonomi Global termasuk Indonesia yang pada tahun 2015 mengalami perlemahan sehingga berdampak juga pada perekonomian Provinsi Kalimantan Barat khususnya pada sektor pertanian dimana harga komoditi mengalami penurunan, Anggaran bidang kesehatan Kalimantan Barat diluar belanja pegawai masih minim yaitu kurang dari 10% dari total APBD, banyak kegiatan yang seharusnya menjadi prioritas untuk menunjang program peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak sinkron atau tidak didukung oleh kegiatan yang seharusnya juga didanai oleh pemrintah daerah pada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, Persentase Anggaran Kesehatan masih berorientasi pada arah Kuratif dan Rehabilitatif, padahal seharusnya sesuai arahan Kementerian Kesehatan harus berpihak pada bidang Preventif dan Promotif, SDM Kesehatan yang masih terbatas, Infrastruktur Fisik yang masih kurang. Sementara yang menjadi keberhasilan atau peningkatan realisasi terhadap kinerja adalah semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, serta kerja keras dari tenaga kesehatan dalam melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Selain itu, kesadaran pihak swasta untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan masyarakat yang ada di provinsi Kalimantan Barat. Terhadap Kebijakan Pemerintah yaitu adanya keberpihakan baik pemerintah pusat maupun daerah untuk senantiasa meningkatkan alokasi belanja kesehatan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat baik untuk pembangunan infrastruktur fasilitasi kesehatan, Peningkatan SDM Kesehatan, maupun program pada upaya peningkatan Kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu; Angka Kematian Bayi; Angka Gizi Buruk; Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk; Rasio Puskesmas Persatuan Penduduk; Rasio Dokter per satuan Penduduk dan Cakupan Puskesmas per kecamatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah berupaya menganalisis situasi secara efisien dan efektif berdasarkan data yang ada, sehingga dibuatlah

71


Program dan kegiatan yang dapat menunjang/mendukung keberhasilan data yang ada, sehingga meningkatkan indicator kinerja tersebut baik melalui dana APBD yang ada maupun melalui dana APBN yang tercover melalui Tugas Pembantuan (TP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Alokasi Khusus (DAK) dana Dana Dekonsentrasi. Terhadap kegagalan yang didapat adalah luasnya wilayah kerja bidang Kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat yang tidak sebanding dengan SDM Kesehatan sehingga menyulitkan dalam menjalankan program/kegiatan secara keseluruhan pada masyarakat mengingat dana yang memang masih terbatas. B. REALISASI ANGGARAN Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan anggaran belanja langsung sesuai sasaran strategis dalam APBD Tahun 2015 sebesar Rp 1.737.601.732.950,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.248.361.875.507,00. Realisasi capaian IKU Pemprov kalbar pada umumnya meningkat, namun jika dilihat dari realisasi anggaran strategis terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 489.239.857.443,00. Adapun total APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 sebelum perubahan sebesar Rp 4.576.000.932.843,00 dan setelah perubahan sebesar Rp. 4.416.169.668.102,77. Untuk tahun anggaran 2014, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mencapai target yang sangat baik yaitu Opini BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 ini, masih menunggu keputusan dari BPK yang biasanya baru terbit pada bulan Juni atau Juli 2016 dengan target yang sama yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

72


NO

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

73.467.749.966,00

63.365.978.094,00

28.715.156.000,00

26.831.998.400,00

73.467.749.966,00

63.365.978.094,00

28.715.156.000,00

26.831.998.400,00

164.231.660.500,00

103.410.758.204,00

29.286.269.500,00

21.994.021.099,00

32.211.254.100,00

25.940.285.947,00

29.286.269.500,00

21.994.021.099,00

103.344.427.400,00

53.892.016.061,00

-

-

- RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALBAR

14.284.887.000,00

12.712.834.664,00

-

-

- RUMAH SAKIT KHUSUS PROVINSI KALBAR

14.391.092.000,00

10.865.621.532,00

-

-

Pendidikan

Kesehatan

Pekerjaan Umum

655.348.186.700,00

499.050.764.630,00

45.149.093.000,00

38.524.978.000,00

- DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALBAR

655.348.186.700,00

499.050.764.630,00

45.149.093.000,00

38.524.978.000,00

Perencanaan Pembangunan

14.275.213.600,00

13.413.464.926,00

1.599.291.000,00

966.456.894,00

11.731.240.000,00

10.903.352.836,00

1.599.291.000,00

966.456.894,00

2.543.973.600,00

2.510.112.090,00

-

-

22.764.161.400,00

18.747.345.377,00

-

-

22.764.161.400,00

18.747.345.377,00

-

-

6.307.042.400,00

6.000.361.092,00

1.900.000.000,00

1.404.134.000,00

6.307.042.400,00

6.000.361.092,00

1.900.010.000,00

1.404.134.000,00

4.525.000.000,00

1.921.277.740,00

5.331.263.000,00

4.461.724.100,00

4.525.000.000,00

1.921.277.740,00

5.331.263.000,00

4.461.724.100,00

3.744.593.300,00

3.578.871.432,00

500.000.000,00

216.855.900,00

3.744.593.300,00

3.578.871.432,00

500.000.000,00

216.855.900,00

9.113.956.000,00

8.515.383.129,00

19.667.916.000,00

19.458.714.284,00

9.113.956.000,00

8.515.383.129,00

19.667.916.000,00

19.458.714.284,00

1.766.329.000,00

1.431.532.830,00

14.869.368.000,00

14.387.492.121,00

1.766.329.000,00

1.431.532.830,00

14.869.368.000,00

14.387.492.121,00

- BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALBAR - KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALBAR 5.

Perhubungan -DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR

6.

Lingkungan Hidup - BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALBAR

7.

Kependudukan dan Pencatatan Sipil - SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR

8.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALBAR

9.

Sosial - DINAS SOSIAL PROVINSI KALBAR

10.

REALISASI 155.438.270.325,00

- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDARSO PONTIANAK

4.

APBN 178.072.776.500,00

- DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR

3.

REALISASI 1.097.308.339.748,00

- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR 2.

APBD 1.488.142.632.656,00

URUSAN WAJIB 1.

ANGGARAN 2015

Ketenagakerjaan - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR

73



NO

11.

14.

16.

APBN

REALISASI

8.390.023.000,00

7.583.749.704,00

4.870.998.050,00

4.788.654.864,00

8.390.023.000,00

7.583.749.704,00

7.817.174.400,00

5.037.232.732,00

701.178.000,00

697.170.160,00

7.817.174.400,00

5.037.232.732,00

701.178.000,00

697.170.160,00

127.454.274.356,00

118.612.812.062,00

- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR

127.454.274.356,00

Kepemudaan dan Olahraga

Penanaman Modal

Kebudayaan

28.715.156.000,00

26.831.998.400,00

118.612.812.062,00

28.715.156.000,00

26.831.998.400,00

9.313.523.399,00

8.732.532.935,00

-

-

9.313.523.399,00

8.732.532.935,00

-

-

21.966.864.050,00

20.192.161.844,00

- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALBAR

7.252.157.950,00

6.310.303.937,00

- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALBAR

9.242.646.500,00

8.540.283.803,00

- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALBAR

5.472.059.600,00

5.341.574.104,00

322.496.431.435,00

183.904.164.368,00

- DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALBAR 15.

REALISASI 4.788.654.864,00

- BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PROVINSI KALBAR 13.

APBD 4.870.998.050,00

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI KALBAR

12.

ANGGARAN 2015

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian

425.688.000,00 -

425.688.000,00

1.787.361.000,00

384.758.000,00 -

384.758.000,00

1.183.755.676,00

-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALBAR

-

-

-

-

-

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

-

-

-

-

-

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR

38.474.378.253,00

35.342.955.005,00

-

-

-

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALBAR

55.522.155.945,00

42.580.964.140,00

-

-

-

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR

8.491.772.300,00

7.829.603.315,00

-

-

-

BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROVINSI KALBAR

22.641.830.580,00

20.141.399.660,00

-

INSPEKTORAT PROVINSI KALBAR

15.000.426.700,00

14.898.968.422,00

-

-

-

DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALBAR

66.567.849.300,00

59.379.166.827,00

-

-

-

KANTOR PERWAKILAN PROVINSI KALBAR DI JAKARTA

1.682.060.000,00

1.641.124.462,00

-

-

167.896.000,00

94.040.700,00

74



NO

17.

-

-

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

24.457.722.430,00

21.948.179.645,00

-

-

-

KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROV. KALBAR

1.883.870.200,00

1.698.241.618,00

-

-

9.796.545.000,00

9.206.580.830,00

-

-

9.796.545.000,00

9.206.580.830,00

-

-

4.690.196.000,00

3.985.728.550,00

5.302.906.000,00

4.302.006.500,00

4.690.196.000,00

3.985.728.550,00

5.302.906.000,00

4.302.006.500,00

Ketahanan Pangan BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROVINSI KALBAR

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALBAR

Kearsipan

492.500.000,00

181.574.000,00

180.666.130,00

9.485.732.867,00

181.574.000,00

180.666.130,00

1.169.384.000,00

930.834.974,00

-

-

1.169.384.000,00

930.834.974,00

-

-

13.212.746.000,00

12.996.166.268,00

419.902.000,00

415.283.078,00

13.212.746.000,00

12.996.166.268,00

419.902.000,00

415.283.078,00

249.459.100.294,00

151.053.535.759,00

579.392.891.000,00

456.475.356.202,00

167.683.343.250,00

80.702.722.084,00

547.753.894.000,00

430.637.855.114,00

- DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI KALBAR

89.756.579.575,00

87.784.950.744,00

480.145.761.000,00

388.353.845.945,00

- DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALBAR

22.437.579.400,00

21.643.746.525,00

34.785.312.000,00

31.384.256.175,00

- DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALBAR

14.254.563.368,00

13.558.570.104,00

18.825.255.000,00

18.525.864.550,00

Kehutanan

7.259.276.416,00

6.394.984.304,00

4.957.514.000,00

7.259.276.416,00

6.394.984.304,00

4.957.514.000,00

Komunikasi dan Informatika SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI KALBAR

Perpustakaan BADAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI PROVINSI KALBAR

Pertanian

- DINAS KEHUTANAN

9.810.603.100,00

725.000.000,00

9.485.732.867,00

BADAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI PROVINSI KALBAR

URUSAN PILIHAN

2.

-

13.155.959.082,00

-

1.

REALISASI

14.510.957.900,00

-

21.

APBN

BADAN PEMBANGUNAN PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI KALBAR

-

-

20.

REALISASI 2.561.870.357,00

SEKRETARIAT KORPRI PROVINSI KALBAR

-

19.

APBD 2.545.796.750,00

-

-

18.

ANGGARAN 2015

9.810.603.100,00

4.312.809.627,00 4.312.809.627,00

75


NO


ANGGARAN 2015 APBD

REALISASI

APBN

REALISASI

PROVINSI KALBAR 3.

Energi dan Sumberdaya Mineral - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALBAR

4.

Pariwisata - DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI KALBAR

5.

Kelautan dan Perikanan - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR

6.

7.

8.

Perdagangan

4.886.877.500,00

4.480.068.210,00

-

-

4.886.877.500,00

4.480.068.210,00

-

-

23.451.109.800,00

22.189.424.014,00

2.291.100.000,00

2.045.280.100,00

23.451.109.800,00

22.189.424.014,00

2.291.100.000,00

2.045.280.100,00

21.721.450.550,00

18.749.500.703,00

9.658.168.000,00

7.773.744.755,00

21.721.450.550,00

18.749.500.703,00

9.658.168.000,00

7.773.744.755,00

17.109.216.340,00

11.798.097.770,00

2.212.660.000,00

1.668.515.204,00

- DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALBAR

17.109.216.340,00

11.798.097.770,00

2.212.660.000,00

1.668.515.204,00

Perindustrian

6.678.104.438,00

6.154.687.847,00

3.500.000.000,00

3.014.318.600,00

- DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALBAR

6.678.104.438,00

6.154.687.847,00

3.500.000.000,00

3.014.318.600,00

Ketransmigrasian

669.722.000,00

584.050.827,00

9.019.555.000,00

7.022.832.802,00

669.722.000,00

584.050.827,00

9.019.555.000,00

7.022.832.802,00

- DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR

TOTAL ANGGARAN

1.737.601.732.950,00

1.248.361.875.507,00

757.465.667.500,00

611.913.626.527,00

76


Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 merupakan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan data yang disampaikan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Barat 2013-2018 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Laporan Kinerja menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indicator yang jelas dan terukur. LKj menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah sebagai bahan pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Selain itu LKj juga menjadi ukuran akan penilaian dan keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2015 sebagian besar dapat terpenuhi dan dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terutama dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Beberapa capaian keberhasilan indikator kinerja utama dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2015 dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah dari 7,17 tahun pada tahun 2014 menjadi 7,4 tahun pada tahun 2015 serta meningkatnya angka melek huruf 97,99% dari target 97,00%. 2. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) serta Angka Partisipasi Sekolah (APS) dengan rata-rata capaian 100 % dari target yang telah ditetapkan. 3. Meningkatnya jumlah produksi tanaman hortikultura dari target 539.706 ton dan realisasinya 785.694 ton sehingga teralisasi sebesar 145,58%. 4. Meningkatnya produktifitas total daerah dari target 17,28 dan realisasinya 65,69 sehingga terealisasi sebesar 380,15%.

77


5. Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk pergerakan orang, barang dan jasa yang ditandai dengan meningkatnya rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dengan angka 1:80,42 dibanding dengan terget sebesar 0,007538. Demikian pula dengan panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang) dari 80,66 % pada tahun 2014 menjadi 81,07 % pada tahun 2015. 6. Meningkatnya jumlah Proyek PMDN dari 158 pada tahun 2014 menjadi 175 pada tahun 2015 dan nilai investasi swasta meningkat dari RP. 4,32 T pada tahun 2014 menjadi Rp. 6,14 T pada tahun 2015. 7. Meningkatnya jumlah Proyek PMA dari 98 pada tahun 2014 menjadi 110 pada tahun 2015, kemudian meningkatnya investasi melalui pengembangan promosi potensi investasi baik sektor primer, sekunder dan tersier yang dapat dilihat dari capaian nilai investasi (PMA) sebesar 16,70 T pada tahun 2015 dari target sebesar 2,97 T. Berdasarkan capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat telah berjalan dengan baik. Namun, di sisi lain, masih terdapat beberapa sasaran yang telah ditetapkan dalam target perencanaan kinerja namun masih belum tercapai secara optimal, yakni antara lain pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka pengangguran, angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi yang cenderung meningkat pada tahun 2015. Beberapa tantangan perlu menjadi focus bagi perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke depan. Untuk meningkatkan kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke depan telah dirumuskan beberapa langkah penting dan strategis sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun langkahlangkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan ditahun yang akan datang sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj. 2. Melakukan penajaman kembali strategi kebijakan pembangunan yang harus terjabarkan dalam program kerja SKPD/dinas/instansi daerah agar lebih fokus dan realistis dalam mencapai sasaran-sasaran kebijakan pembangunan khususnya dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, menurunkan tingkat pengangguran, menurunkan kematian ibu melahirkan dan kematian bayi serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar siap pakai.

78


3. Konsisten melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan pelabuhan dalam rangka membuka daerah-daerah terisolir, perbatasan dan daerah tertinggal serta mendukung peningkatan produktivitas di berbagai sektor pembangunan termasuk upaya peningkatan ekspor-impor dan investasi di Provinsi Kalimantan Barat. 4. Melanjutkan dan meningkatkan program-program dan kegiatan yang dapat menggerakkan ekonomi sektor riil terhadap sektor-sektor strategis antara lain; pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, peternakan, kehutanan, dan pengembangan sektor perkoperasian/Credit Union dan pelaku usaha kecil dan menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran. 5. Secara terus-menerus melakukan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, manajemen pemerintahan, sistem AKIP dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Drs. CORNELIS, MH

79

KATA PENGANTAR. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-nya,

Recommend Documents