Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa

Pengantar Redaksi Penanggungjawab Edy Tri Baskoro Pemimpin Redaksi Teuku Ramli Zakaria Redaksi Eksekutif Richardus Eko Indrajit Djemari Mardapi Moehammad Aman Wirakartakusumah Weinata Sairin Redaksi Pelaksana Bambang Suryadi Penyunting/Editor Mungin Eddy Wibowo Zaki Baridwan Djaali Furqon Gunawan Indrayana F. A. Moeloek Jamaris Jamna Desain Grafis & Fotografer Arief Rifai Dwiyanto Djuandi Ibar Warsita Sekretaris Redaksi Ning Karningsih Alamat: BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Gedung D Lantai 2, Mandikdasmen Jl. RS. Fatmawati, Cipete Jakarta Selatan Telp. (021) 7668590 Fax. (021) 7668591 Email: [email protected] Website: http://www.bsnp-indonesia.org

2

P

uji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan petunjuk dan hidayah-Nya, di tengah-tengah ke­ sibukan yang ada di penghujung tahun ini, kami dapat meng­ha­ dirkan Buletin BSNP edisi keempat ke tangan pembaca tepat waktu. Fokus utama edisi ini adalah penyelenggaraan Ujian Nasio­nal yang akan dilaksanakan pada bulan April 2014.Dalam hal ini, BSNP selalu melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pe­laksanaan UN. Laporan tentang Konvensi UN dan rekomendasi draf standar nasional pendidikan juga kami sajikan dalam Buletin edisi pa­ mung­kas ini.Tidak ketinggalan pula kami paparkan kegiatan BSNP dalam bentuk lensa/foto. Edisi ini merupakan kado istimewa dari pengelola Buletin BSNP kepada seluruh pembaca, mengingat tahun ini merupakan masa bakti terakhir bagi anggota BSNP periode 2009-2013. Dalam kesempatan ini, atas nama pengelola Buletin BSNP kami meminta maaf jika selama ini ada kekurangan dan kekhilafan dalam mengelola Buletin BSNP. Semoga pada masa mendatang Buletin BSNP bisa tampil lebih baik lagi. Amin. Selamat membaca.

Daftar Isi 3-7

8-9

10-11 12-17

18-20

Penyelenggaraan Ujian Nasional 2014 Ada perbedaan peran antara penyelenggara dan pelaksana UN Peran Pengawas Ruang UN Pengawasan yang jujur mutlak diperlukan Ujian Akhir SD/MI/SDLB dan Program Paket A/ULA Pelaksanaannya Diserahkan ke Pemerintah Daerah

Berita BSNP: - Konvensi Ujian Nasional Menghasilkan 28 Rumusan Penting untuk Meningkatkan Kredibilitas UN - BSNP Rekomendasikan 7 Standar - Akhir Masa Bakti Anggota BSNP Periode 2009-2013 - Indahnya Kebersamaan Lensa BSNP

Keterangan Gambar Cover Anggota BSNP dan tim ahli berpose bersama setelah melakukan senam pagi untuk meningkatkan kesehatan. Acara ini dilak­sana­kan pada langkah kegiatan terakhir penyempurnaan standar di Jakarta (Atas). Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2014 dipimpin oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh di ruang rapat Menteri (Bawah).

Vol. VIII/No. 4/Desember 2013

PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL 2014

Ada perbedaan peran antara penyelenggara dan pelaksana UN Bambang Suryadi* Salah satu tugas BSNP sebagai lembaga yang mandiri dan independen adalah menyelenggarakan Ujian Nasional (UN). UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional. BSNP dari waktu ke waktu selalu berusaha untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan UN. Dalam hal ini, perbaikan yang dilakukan oleh BSNP berdasarkan hasil evaluasi penyelenggraan UN tahun lalu dan masukan dari lapangan.

etiap penyelenggaraan UN didasarkan pada suatu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Ujian Nasional dan Prosedur Operasi Standar BSNP yang mengatur perihal teknis penyelenggaraan ujian. Acuan pelaksanaan UN tahun 2014 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Pe­ser­ ta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madra­ sah/Pendidikan Kesertaraan dan Ujian Nasional serta Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0022/P/ BSNP/XI/2013 tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaran Ujian Nasional.

S

Penyelenggara dan Pelaksana UN

*) Staf Profesional BSNP dan dosen Fakultas Psikologi UIN Jakarta

Mulai tahun 2014, BSNP membe­ dakan peran antara penyelenggara­dan pelaksana UN. Kepanitian Ujian Na­sio­nal terdiri atas Penyelenggara UN yaitu BSNP, Pelaksana UN Tingkat Pusat, Pelaksana UN Tingkat Provinsi, Pelak­ sana UN Tingkat Kabupaten/Kota, dan Pelaksana

UN Tingkat Sekolah/Madrasah. Oleh sebab itu, dalam penyelengga­ raannya, BSNP bekerjasama dengan Balitbang, Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota, Sekolah/Madrasah, Perguruan Ting­gi dan LPMP. Sebagai penyelenggara UN, BSNP bertugas menyusun Prosedur Operasi Standar (POS) UN, memberikan rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penetapan Pelaksana UN Tingkat Pusat, melakukan koordinasi persiapan dan pengawasan pelaksanaan UN secara nasional, dan mengadakan penandatanganan pakta integritas dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Rektor Perguruan Tinggi Negeri. Selain itu BSNP juga bertugas melakukan evaluasi, menyusun laporan dan rekomendasi perbaikan pelaksanaan UN dan menyampaikannya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pelaksana UN Tingkat Pusat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pen­ didikan dan Kebudayaan dan ter­diri atas unsur-unsur: BSNP, Sekretariat Jenderal Kemdikbud, Inspektorat Jenderal Kem­ dikbud, Balitbang Kemdikbud, Direk­ torat Jenderal Pendidikan Dasar Kem­ dikbud, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud, Direktorat Jen­ deral Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Ba­dan Pengembangan Sumber Daya Ma­ nusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdikbud, Direktorat Jen­ deral Pendidikan Islam Kemenag, Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Konsulat Jenderal Kementerian Luar Negeri, dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri. Pelaksana UN Tingkat Pusat dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris. Tu­ gas utamanya adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan dan hasil UN kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui BSNP.

Vol. VIII/No. 4/Desember 2013

3

Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan UN tahun 2014 antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan BSNP di Jakarta (1/11/2013). Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Mohammad Nuh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Perbandingan UN tahun 2013 dan 2014

Dalam pelaksanaan UN tahun 2014 ada beberapa aspek yang berbeda dan sama dibandingkan dengan pelakanaan UN tahun 2013. Perbedaan yang signifikan adalah peran BSNP sebagai penye­ lenggara UN bukan sebagai pelaksana UN. Perbedaan kedua adalah terletak pada penggandaan bahan UN. Pada tahun 2013, bahan UN digandakan oleh percetakan dengan sistem terpusat. Ada enam percetakan yang menggandakan bahan UN tahun 2013. Pada tahun 2014, penggandaan bahan UN dilaksanakan dengan sistem regional. Dalam hal ini, pecetakan bahan UN dibagi dalam beberapa zona dengan tetap memperhatikan kualitas, keamanan, dan ketepatan waktu. Ada enam alasan yang dijadikan dasar pertimbangan pembagian zona, yaitu kesamaan zona waktu dalam satu rayon, kemudahan akses dan koordina-

si, load balancing antar rayon, lokalisasi bila ada kebocoran, minimnya resiko, kemudahan akses dan rentang koordinasi, serta kapasitas koordinator untuk melakukan koordinasi pengadaan barang dan jasa. Perbedaan lainnya adalah pada jadwal UN SMA/MA. Pada tahun 2013, UN SMA/MA dilaksanakan selama empat hari dengan jumlah mata pelajaran 2-12-1 setiap hari. Sedangkan pada UN tahun 2013, UN SMA/MA dilaksanakan selama tiga hari dengan dua mata pelajaran setiap hari. Demikian juga jadwal UNPK Tahap I, jika pada tahun 2013 dilaksanakan selama empat hari, pada tahun 2014 dilaksanakan selama tiga hari. Sehubungan dengan kriteria kelulusan, kisi-kisi UN, dan jumlah paket soal UN, tidak ada perbedaan antara UN tahun 2013 dan 2014. Perbedaan dan persamaan ini secara singkat dipresentasikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan UN Tahun 2013 dan 2014 No Aspek 1. Kriteria Kelulusan

2

Kisi-Kisi UN

4

2013 Formula Gabungan antara nilai UN (60%) dan Nilai Sekolah/ Madrasah (40%). Kriteria kelulusan UN dengan rata-rata ≥ 5,50 dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BSNP Nomor 009/P/ BSNP/XI/2012

2014 Formula Gabungan antara nilai UN (60%) dan Nilai Sekolah/ Madrasah (40%). Kriteria kelulusan UN dengan rata-rata ≥ 5,50 dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BSNP Nomor 009/P/ BSNP/XI/2012

Vol. VIII/No. 4/Desember 2013

Keterangan Sama

Sama

No Aspek 3 Jumlah Paket Soal 4 Peran BSNP 5 Peran Perguruan Tinggi

6

Peran LPMP

7

Pencetakan bahan UN Jadwal UN SMA/MA

8

9

Jadwal UN Paket C Tahap I

2013 Setiap peserta menerima paket soal yang berbeda Penyelenggara dan Pelaksana Berperan dalam pelaksanaan & Pengawasan UN khusus untuk SMA/MA, SMK, Paket C, dan Paket C Kejuruan

2014 Setiap peserta menerima paket soal yang berbeda Penyelenggara Tidak berperan dalam pelaksanaan UN, tetapi peran dalam Pengawasan UN SMA/ MA, SMK, Paket C, dan Paket C Kejuruan ditingkatkan Tidak terlibat dalam pelaksanaan/ Dilibatkan dalam pengawasan pengawasan UN UN SMP dan SMA sederajat Dilaksanakan dengan sistem Dilaksanakan dengan sistem terpusat regional Dilaksanakan dalam 4 (empat) Dilaksanakan dalam 3 (tiga) hari dengan jumlah mata hari dengan dua mata pelajaran pelajaran 1-2-1-2 setiap hari setiap hari. Dilaksanakan dalam 4 (empat) Dilaksanakan dalam 3 (tiga) hari hari dengan jumlah mata dengan jumlah mata pelajaran pelajaran 2-2-2-1 setiap hari 2-2-3 setiap hari

Keterangan Sama Beda Beda

Beda Beda Beda

Beda

Pembahasan POS UN 2014 antara BSNP dan Balitbang Kemdikbud di ruang rapat BSNP (19/11/2013). Lajur depan, dari kiri ke kanan, Suprananto, Nizam Kepala Puspendik, dan Furqon Plt Kepala Balitbang Kemdikbud. Lajur belakang, Giri Sarana Puspendik.

Jadwal UN

UN SMA/MA, SMK, SMALB, Pro­ gram Paket C, dan Program Paket C Ke­ juruan akan dilaksanakan pada bulan April 2014, sedangkan UN SMP/MTs, SMPLB, dan Program Paket B/Wustha akan dilaksanakan pada bulan Mei 2014. Penetapan waktu ujian ini dengan mempertimbangkan hari libur nasional, proses pem­ belajaran di satuan pendidikan, dan penerimaan siswa/mahasiswa pada

jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan masukan dari la­ pangan, sejak dua tahun terakhir (2012 dan 2013) untuk ujian nasional pen­di­ dikan kesetaraan, tanggal ujian dilak­ sanakan bersamaan dengan ujian na­ sional pendidikan formal. Bedanya ujian nasional pendidikan formal dilak­ sanakan pada pagi hari, sedangkan ujian nasional pendidikan kesetaraan dilaksanakan pada siang hari. Berikut ini adalah jadwal UN tahun 2014. l

Vol. VIII/No. 4/Desember 2013

5

Tabel 2. Jadwal UN Tahun 2014 a. SMA dan MA No







1.

2.

3.

Hari dan Tanggal UN Senin, 14April 2014 UN Susulan Selasa, 22April 2014 UN Selasa, 15 April 2014 UN Susulan Rabu, 23April 2014 UN Rabu, 16April 2014 UN Susulan Kamis, 24April 2014

Program IPA

Mata pelajaran Program Program IPS Bahasa

Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia

Biologi

Geografi

Sastra Indonesia

Hadis

07.30–09.30

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

10.30–12.30

Kimia

Sosiologi

Antropologi

Fikih

07.30–09.30

Bahasa Inggris

Bahasa Inggris

Bahasa Inggris

Bahasa Inggris

Fisika

Ekonomi

Bahasa Asing

Tafsir

Jam

07.30–09.30 10.30–12.30

10.30–12.30

MA Program Keagamaan

b. SMK/MAK No

Hari dan Tanggal

4. 5.

UN: Senin, 14 April 2014

6. 7.

UN: Selasa, 15 April 2014

8. 9.

UN: Rabu, 16 April 2014

UN Susulan: Selasa, 22 April 2014

UN Susulan: Rabu, 23 April 2014

UN Susulan: Kamis, 24 April 2014

Jam

Mata pelajaran

07.30 – 09.30

Bahasa Indonesia

07.30 – 09.30

Matematika

07.30 – 09.30

Bahasa Inggris

Jam

Mata pelajaran

07.30 – 09.30

Bahasa Indonesia

07.30 – 09.30

Matematika

07.30 – 09.30

Bahasa Inggris

c. SMALB No

Hari dan Tanggal

1. 2.

UN: Senin, 14 April 2014

3. 4.

UN: Selasa, 15 April 2014

5. 6.

UN: Rabu, 16 April 2014

6

UN Susulan: Selasa, 22 April 2014

UN Susulan: Rabu, 23 April 2014

UN Susulan: Kamis, 24 April 2014

Vol. VIII/No. 4/Desember 2013

d. Program Paket C No.

1.

2.

3.

Hari & Tanggal

Program

Senin, 14 April 2014 Selasa, 15April 2014 Selasa, 15April 2014 Rabu, 16April 2014

Program Paket C IPS

Selasa, 19 Agustus 2014

Program Paket C Kejuruan

13.30 – 15.30 16.00 – 18.00 10.30 – 12.30

Rabu, 20 Agustus 2014 Kamis, 21 Agustus 2014 Jumat 22 Agustus 2014 Selasa, 19 Agustus 2014

Senin, 14 April 2014 Selasa, 15April 2014 Selasa, 15April 2014 Rabu, 16April 2014

Program Paket C IPA

Jam

Periode II

Periode I

13.30 – 15.30 16.00 – 18.00 13.30 – 15.30 16.00 – 18.00 14.00 – 16.00 13.30 – 15.30 16.00 – 18.00 10.30 – 12.30

Rabu, 20 Agustus 2014 Kamis, 21 Agustus 2014 Jumat, 22 Agustus 2014

Senin, 14 April 2014

Selasa, 19 Agustus 2014

Selasa, 15April 2014

Rabu, 20 Agustus 2014

13.30 – 15.30 16.00 – 18.00 13.30 – 15.30 16.00 – 18.00 14.00 – 16.00 13.30 – 15.30

Mata Ujian Bahasa Indonesia Geografi Pendidikan Kewarganegaraan Matematika Sosiologi Bahasa Inggris Ekonomi Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Biologi Pendidikan Kewarganegaraan Matematika Kimia Bahasa Inggris Fisika Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia

16.00 – 18.00

Pendidikan Kewarganegaraan

13.30 – 15.30 16.00 – 18.00

Matematika Bahasa Inggris

e. SMP, MTs, dan SMPLB No Hari dan Tanggal 1. UN: Senin, 5 Mei 2014 2. UN Susulan: Senin, 12 Mei 2014

Jam

3. UN: Selasa, 6 Mei2014 4. UN Susulan: Selasa, 13 Mei 2014 5. UN: Rabu, 7 Mei 2014 6. UN Susulan: Rabu, 14 Mei 2014 7. UN: Kamis, 8 Mei 2014 8. UN Susulan: Jumat, 16 Mei 2014

Mata pelajaran

07.30 – 09.30

Bahasa Indonesia

07.30 – 09.30

Matematika

07.30 – 09.30

Bahasa Inggris

07.30 – 09.30

Ilmu Pengetahuan Alam

f. Paket B/Wustha No. 1. 2. 3.

Hari dan Tanggal Periode I

Periode II

Senin, 5 Mei 2014

Selasa, 19 Agustus 2014

Selasa, 6 Mei 2014 Rabu, 7 Mei 2014

Rabu, 20 Agustus 2014 Kamis, 21 Agustus 2014

Jam 13.30 – 15.30 16.00 – 18.00 13.30 – 15.30 16.00 – 18.00 13.30 – 15.30 16.00 – 18.00

Mata Ujian Bahasa Indonesia Pendidikan Kewarganegaraan Matematika Ilmu Pengetahuan Sosial Bahasa Inggris Ilmu Pengetahuan Alam

Vol. VIII/No. 4/Desember 2013

7

Peran Pengawas Ruang UN Pengawasan yang jujur mutlak diperlukan

Baik buruknya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) salah satunya ditentukan oleh peran pengawas ruang ujian. Jika pengawas ruang ujian melaksanakan tugasnya dengan jujur sebagaimana ditetapkan dalam POS UN, maka pelaksanana UN juga akan baik dan kredibel. Sebaliknya jika pengawas ruang ujian tidak mengikuti ketentuan dalam POS UN, maka pelaksanaan UN juga tidak akan baik dan kredibel emikian pandangan Djemari Mar­ dapi anggota BSNP tentang peran pengawas ruang ujian dalam meningkatkan kualitas dan kre­ dibilitas pelaksanaan UN. “BSNP mem­ berikan perhatian khusus terhadap pe­ ran pengawas ruang ujian sebab peran mereka sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas pelaksaan UN”, ucap Djemari Mardapi dalam rapat pleno BSNP di Jakarta (26/11/2013). Terkait denan tugas pengawas ruang ujian, BSNP telah menyusun secara rinci

D

8

tugas-tugas pengawas yang meliputi sebelum dan pada saat pelaksanaan UN di masing-masing satuan pendidikan. “Pengawas harus sudah hadir di satuan pendidikan 45 menit sebelum pelaksanaan UN untuk mendapatkan penga­ rahan dan penjelasan teknis pelaksanaan UN”, ungkap Djemari sam­ bil menambahkan jika pengawas ter­ lambat datang ke satuan pendidikan ma­ka pelaksanaan UN bisa terkendala. Tugas lain yang harus dilaksanakan oleh pengawas ruang ujian adalah menge­ lem/mengelak Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) di ruang ujian serta membubuhkan tandatangan di am­plop LJUN tersebut. “Selama ini banyak pengawas yang mengelem LJUN di ruang sekretariat UN masing-masing sekolah/madrasah dan ini merupakan penyimpangan dari POS UN yang ditetapkan BSNP”, ucap Djemari. Solusi terhadap masalah tersebut, tam­ bah Djemari, pada saat sosialisasi UN, peran pengawas ruang ujian perlu men­dapat perhatian khusus. Selain itu, tugas pengawas UN perlu digandakan secara terpisah dari POS UN dan diba­ gikan kepada setiap pengawas ruang ujian. Adapun tugas pengawas ruang ujian se­ cara rinci dipaparkan dalam tabel berikut ini.

Vol. VIII/No. 4/Desember 2013

Pengawas ruang UN SMP di DIY mengikuti pengarahan dan penjelasan teknis dari Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan. Pengawas ruang harus hadir di sekolah/madrasah 45 menit sebelum pelaksaan UN.

Tabel 1. Tugas Pengawas Ruang Ujian Nasional* 1. Di Ruang Sekretariat UN a. Pengawas ruang telah hadir di lokasi sekolah/madrasah pelaksana UN empat puluh lima (45) menit sebelum ujian dimulai; b. Pengawas ruang menerima penjelasan dan pengarahan dari ketua pelaksana UN; c. Pengawas ruang menerima bahan UN yang berupa naskah soal UN, amplop pengembalian LJUN, daftar hadir, dan berita acara pelaksanaan UN; d. Pengawas ruang memeriksa kondisi bahanUN dalam keadaan baik (masih tersegel).

2. Di Ruang Ujian a. Pengawas masuk ke dalam ruang UN 20 menit sebelum waktu pelaksanaan. b. Pengawas melakukan tugas pengawasan secara berurutan sbb: 1) memeriksa kesiapan ruang ujian; 2) mempersilakan peserta UN untuk memasuki ruang dengan menunjukkan kartu peserta UNdan meletakkan tas di bagian depan serta menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang telah ditentukan; 3) memeriksa dan memastikan setiap peserta UNhanya membawa pulpen, pensil, karet penghapus, peraut, dan penggaris yang akan dipergunakan ke tempat duduk masingmasing; 4) memeriksa dan memastikan amplop soal dalam keadaan tertutup rapat (tersegel), membuka amplop soal, disaksikan oleh peserta ujian; 5) membacakan tata tertib UN; 6) membagikan naskah soal UN dengan cara meletakkan di atas meja peserta dalam posisi tertutup (terbalik); Kelebihan naskah soal UN selama ujian berlangsung tetap disimpan di ruang ujian dan tidak diperbolehkan dibaca oleh pengawas ruangan; 7) memberikan kesempatan kepada peserta UN untuk mengecek kelengkapan soal; 8) mewajibkan peserta untuk menuliskan nama dan nomor ujian pada kolom yang tersedia pada LJUN; 9) mewajibkan peserta ujian untuk melengkapi isian pada LJUN secara benar; 10) memastikan peserta UN telah mengisi identitas dengan benar sesuai dengan kartu peserta; dan 11) memastikan peserta ujian menandatangani daftar hadir. 12) mengingatkan peserta agar terlebih dahulu membaca petunjuk cara menjawab soal. 13) mempersilakan peserta UN untuk mulai mengerjakan soal; 14) Lima menit sebelum waktu UN selesai, pengawas ruang UN memberi peringatan kepada peserta UN bahwa waktu tinggal lima menit; 15) Setelah waktu UN selesai, pengawas ruang UNmempersilakan peserta UN untuk berhenti mengerjakan soal; 16) mempersilakan peserta UN meletakkan naskah soal dan LJUN di atas meja dengan rapi; 17) mengumpulkan LJUN dan naskah soal UN; 18) menghitung jumlah LJUN sama dengan jumlah peserta UN, bila sudah lengkapmempersilakan peserta UN meninggalkan ruang ujian; 19) menyusun secara urut LJUN dari nomor peserta terkecil dan memasukkannya ke dalam amplop LJUN disertai dengan satu lembar daftar hadir peserta, satu lembar berita acara pelaksanaan, kemudian DITUTUP, DILEM/DILAK serta DITANDATANGANI oleh pengawas ruang UN DI DALAM RUANG UJIAN; 20) menyerahkan amplop LJUN yang sudah dilem dan ditandatangani, naskah soal UN, dan satu lembar daftar hadir peserta dan satu lembar berita acara pelaksanaan UN kepada Pelaksana UN Tingkat Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan disaksikan oleh PENGAWAS dari PERGURUAN TINGGI. c. Pelaksana UN Tingkat Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetara­an membu­bu­hi stempel Satuan Pendidikan pada amplop pengembalian LJUN. d. Selama UN berlangsung, pengawas ruang UN wajib: 1) menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian; 2) memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan; serta 3) melarang orang memasuki ruang UN selain peserta ujian. e. Pengawas ruang UN dilarang merokok di ruang ujian, memberi isyarat, petunjuk, dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal UN yang diujikan.

*sumber: Peraturan BSNP Nomor 0022/P/XI/2013 tentang POS Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2013/2014. l

Vol. VIII/No. 4/Desember 2013

9

Ujian Akhir SD/MI/SDLB dan Program Paket A/ULA Pelaksanaannya Diserahkan ke Pemerintah Daerah Bambang Suryadi*)

Ujian Nasional SD/MI/SDLB semula disebut dengan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN). UASBN untuk SD/MI/SDLB pertama kali diselenggarakan BSNP pada tahun pelajaran 2007/2008 (Permendiknas No. 39 Tahun 2007). UASBN ini merupakan ujian nasional yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelaksanaan ujian sekolah/ madrasah. Pada tahun pelajaran 2008/2009, UASBN diubah menjadi Ujian Nasional SD/MI/SDLB. Mulai tahun 2014, pelaksanaan UN SD/MI/SDLB diserahkan ke pemerintah daerah.

Peserta UN dari Madrasah Ibtidaiyah di Semarang sedang mengerjakan soal UN SD/MI (2012). Kriteria kelulusan UN SD/ MI diserahkan ke masing-masing satuan pendidikan.

eperti yang kita ketahui bersama bahwa Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan Ujian Nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah, dan jalur nonformal kesetaraan, dikecualikan untuk SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat (PP No. 32/2013, Pasal 67 ayat (1) dan (1a). Pertanyaan yang muncul adalah, apa penafsiran dari kata “dikecualikan” dan

S

10

apakah UN SD/MI/SDLB dan Program Paket A/Ula dihapus atau tetap ada? Me­nurut BSNP, mengingat bahwa dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan tidak diamanatkan untuk melaksanakan Ujian Nasional SD/MI, SDLB, dan Pro­ gram Paket A/Ula, maka dalam rang­ ka penjaminan mutu pendidikan pada tingkat SD/MI, SDLB, dan Program Pa­ ket A/Ula, satuan pendidikan atau

Vol. VIII/No. 4/Desember 2013

*) Staf Profesional BSNP dan dosen Fakultas Psikologi UIN Jakarta

Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pe­ me­ rintah Provinsi dapat melakukan ujian akhir secara mandiri. “Dulu disebut UN SD/MI/SDLB dan UNPK Program Paket A/Ula, sekarang disebut dengan Ujian Akhir SD/MI/ SDLB dan UNPK Program Paket A/Ula yang pelaksanaannya diserahkan ke masing-masing daerah”, ungkap Edy Tri Baskoro Ketua BSNP dalam rapat pleno BSNP (12/11/13). Dengan demikian, tambah Edy Tri Baskoro, tetap ada ujian akhir SD/MI, SDLB dan Program Paket A/Ula. Ha­nya saja nama dan pelaksanaannya yang berbeda. Kebijakan ini memiliki im­ pli­ kasi terhadap penganggaran oleh

Soal dari provinsi disusun oleh gu­ ru-guru yang berasal dari sekolah dan madrasah kabupaten/kota berdasarkan kisi-kisi yang dikembangkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) dengan persetujuan BSNP. Penulisan soal di tiap provinsi dilakukan oleh para guru setelah mengikuti pelatihan penyusunan soal. Soal SD/MI/SDLB yang ditetapkan oleh BSNP dipilih dan dirakit dari bank soal yang dikembangkan oleh Puspendik dan soal yang ditulis oleh masing-masing provinsi. Kriteria kelulusan SD/MI/SDLB dite­ tapkan oleh setiap sekolah/madrasah yang peserta didiknya mengikuti UN melalui rapat dewan guru bersama

masing-masing pemerintah daerah. “BSNP telah menulis surat ke Ba­ dan Pengembangan dan Pene­ litian Kementerian Pendidikan dan Kebu­ dayaan untuk melakukan koordinasi tentang pelaksanaan ujian akhir SD/ MI/SDLB dan Program Paket A/Ula”, ungkap Edy.

ko­ mite sekolah. Berdasarkan hasil pemantauan BSNP, pada kenyataannya, banyak sekolah/madrasah yang me­ ne­ tapkan kriteria kelulusan setelah me­ lihat hasil penskoran UN. Mereka tidak berani menetapkannya sebelum pelaksanaan. Manfaat adanya UN SD/MI/SDLB adalah: antara lain, orang tua lebih memperhatikan pembelajaran anakanaknya. Hal ini dapat dilihat dari ke­ hadiran orang tua setiap sekolah mengundang para orang tua siswa. Usaha sekolah tidak hanya terbatas pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah tetapi juga banyak sekolah me­ lakukan doa bersama. l

Penulisan Soal UN SD/MI/SDLB di Provinsi Bangka Belitung tahun 2012. Soal disusun oleh guru-guru yang berasal dari sekolah dan madrasah kabupaten/kota berdasarkan kisi-kisi yang dikembangkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan.

Komposisi Soal UN

Soal UN SD/MI/SDLB terdiri atas 25% soal yang ditetapkan oleh BSNP dan berlaku secara nasional, dan 75% soal yang ditetapkan oleh Penyelenggara SD/ MI/SDLB Tingkat Provinsi berdasarkan kisi-kisi soal SD/MI/SDLB yang di­ tetapkan oleh BSNP.

Vol. VIII/No. 4/Desember 2013

11

Berita BSNP*

KONVENSI UJIAN NASIONAL

Menghasilkan 28 Rumusan Penting untuk Meningkatkan Kredibilitas UN onvensi tidak hanya berlaku di partai politik yang sedang mencari calon pre­ siden. Konvensi juga dilaksanakan oleh Ke­ men­ terian Pendidikan dan Kebudayaan un­ tuk mendapatkan model dan cara pe­ lak­ sa­ naan UN yang lebih kredibel dan ber­kua­litas. Kon­vensi ini dilaksanakan pada tanggal 26-27 September 2013 di Jakarta. Hadir dalam acara konvensi UN ini berasal dari Jakarta dan luar Ja­karta. Mereka mewakili berbagai un­sur, yaitu per­guruan tinggi negeri, di­nas pen­di­dikan, komite sekolah, dewan pen­ didikan, kepala sekolah, guru, dan LSM. Diantara topik penting yang dibahas da­lam konvensi UN adalah tujuan UN, Perbandingan ujian di berbagai negara, dan análisis hasil UN. Mohammad Nuh Menteri Pendidikan dan Ke­ budayaan menyampaikan materi tentang Kecenderungan dan Pe­ man­ faatan Hasil UN 2013. Mantan Wakil Presiden M.Jusuf Kalla menyampaikan topik tentang Peran Strategis Ujian Nasional Sebagai Sa­ rana Pengendali Mutu Pendidikan. Ketua Komisi X DPR RI menyampaikan topik Peran UN dalam Penjaminan Mutu Pen­ didikan Dasar dan Menengah. Sementara Sri Edi Swasono berbicara tentang UN Sebagai Perekat NKRI. Dari kalangan akademisi tam­ pil Jahja Umar Dekan Fakultas Psikologi UIN Jakarta dan Idrus Paturusi Ketua Ma­jelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia yang juga Rektor UNHAS Makas­ sar. Jahja Umar menyampaikan topik ten­tang UN yang Kredibel dan Aksebtabel serta Pelaksanaan Ujian di Negara lain. Idrus Paturusi menyampaikan topik tentang Kesesuaian Hasil UN Sebagai Alat Seleksi Masuk Perguruan Tinggi. Selain pemaparan makalah, juga dia­ da­ kan diskusi kelompok untuk membahas to­ pik­tertentu. Ada tiga topik yang dibahas da­ lam diskusi kelompok, yaitu (1) Menajemen Pelaksanaan UN, (2) Pelaksanaan UN men­ dukung Proses pembelajaran, dan (3) Stra­tegi dan mekanisme pemanfaatan hasil UN untuk peningkatan mutu pendidikan. Sebelum Konvensi UN dilaksanakan, Kem­dikbud menggelar prakonvensi di tiga tempat.Untuk wilayah tengah diadakan di Bali pada tanggal 20 September 2013. Se­ dang­ k an untuk wilayah Timur dan Barat diadakan di Makassar dan Medan pada tanggal 23 September 2013. Dalam Konvensi UN ini, dari awal sudah disetting untuk tidak membahas polemik UN. “Pra Konvensi bertujuan untuk mendapatkan

K

12

masukan tentang model penyelenggaraan UN yang lebih kredibel dan reliabel”, ungkap T Ramli Zakaria Sekretaris BSNP yang ikut pra konvensi UN di Bali (20-21 September 2013). Saat ini, tambah Ramli, tidak lagi relevan untuk membahas perlu tidaknya UN. Ujian te­ tap akan dilaksanakan, tetapi perlu dicari mo­ del dan cara pelaksanaan yang lebih kredibel. Sementara itu, menurut Wakil Menteri Bidang Pendidikan, Musliar Kasim semangat yang dibangun untuk mengadakan konvensi UN adalah supaya ada sense of belonging di kalangan masyarakat terhadap UN. “Selama ini seakan-akan UN itu proyek Pe­merintah saja. Padahal UN ini ke­pen­tingan masyarakat”, ungkapnya sambil me­nam­bah­kan konvensi UN ini untuk mencari kesepakatan. Konvensi Rakyat Selain ada Konvensi UN yang dise­ leng­ garakan oleh Kemdikbud, juga ada Konvensi Rakyat yang diselenggarakan oleh Koalisi Reformasi Pendidikan (Selasa, 24/9/2013) di Jakarta. Menurut mereka, sebagaimana dibe­ rita­ kan oleh Kompas (26/9/2013), UN membe­ lenggu pembelajaran yang menumbuhkan dan melahirkan kreatifitas serta inovasi siswa. Sebab pembelajaran lebih bero­rien­tasi pada latihan-latihan soal ujian sehingga ke­mampuan nalar kreatif siswa tidak ber­kembang. Selain itu, mereka juga berpendapat UN dapat merusak budaya akademik sekolah (budaya belajar). Anak-anak menjadi cemas dan takut tidak lulus ujian. UN juga meredusir pembelajaran hanya bersifat mekanis. Sebab soalnya dalam bentuk pilihan ganda yang mendukung siswa untuk menghafal, bukan menganalisis. Dengan adanya Konvensi rakyat terse­ but, bagaimana nasib UN tahun 2014? UN me­ rupakan amanat undang-undang pen­didikan nasional. Jika Pemerintah tidak me­laksanakan UN berarti Pemerintah melanggar Undangundang. UN sebagai instrumen peningkatan mutu pendidikan baik di tingkat mikro/sa­tuan pen­ didikan maupun di tingkat makro/nasional harus selalu diperkuat dan disempurnakan. Kebijakan UN perlu didukung oleh semua pi­ hak, mulai dari Pe­merintah Pusat, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, sampai ke la­pisan masyarakat. Semua pihak juga perlu mem­ berikan ma­ sukan tentang perbaikan yang harus dila­kukan setiap tahun sehingga hasil

Vol. VIII/No. 4/Desember 2013

* Bambang Suryadi, Staf Profesional BSNP dan dosen Fakultas Psikologi UIN Jakarta

Berita BSNP UN da­ pat mendorong peningkatan kualitas pen­­didikan. Rumusan Hasil Konvensi Konvensi UN telah menghasilkan 28 (dua puluh delapan) rekomendasi dan keputusan pen­ting sebagai berikut. 1. Ujian Nasional tetap dilaksanakan dalam rangka pengingkatan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu lulusan sekolah sehingga peserta didik mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di tingkat regional. Peningkatan mutu ini dicapai dengan (1) pencapaian yang merata se­ cara nasional dari standar yang telah di­ tetapkan, dan (2) peningkatan standar secara berkala. 2. Diadakannya Ujian Nasional mampunyai dasar hukum yang tercantum dalam pera­ turan perundang-undangan yang berlaku. 3. Keberagaman kualitas sekolah di Indo­nesia memerlukan standar yang berlaku secara nasional, yang pencapaiannya diukur me­ lalui ujian nasional. 4. Ujian Nasional mampu memberikan in­for­ masi pencapaian kompetensi sam­ pai ke tingkat sekolah dalam perban­ dingannya an­tar waktu dan antar se­ko­lah, baik pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Nasional, dengan de­mikian intervensi da­ pat dilakukan dengan lebih tepat sasaran. 5. Hasil Ujian Nasional dapat dipergunakan untuk seleksi memasuki jenjang pen­ di­ dikan selanjutnya. Hasil Ujian Nasional jen­­ jang SMA dapat digunakan untuk pe­me­ taan, seleksi, kelulusan, serta pem­binaan. 6. Untuk menjamin kredibilitas Ujian Nasio­ nal, Ujian Nasional harus diselenggarakan secara institusional dan profesional oleh suatu Lembaga Independen. Pen­ca­pai­an­ nya dikembangkan melalui road­map. 7. Sebelum terbentuknya badan inde­ pen­ den yang dimaksud pada butir 6, peran pe­merintah pusat (Kemdikbud, Kemenag, dan BSNP) dalam penyelenggaraan UN me­ liputi: a. Penyusunan kisi-kisi UN, dan pembuatan soal dengan melibatkan pendidik dan pa­ra ahli dibidangnya dengan meka­nis­ me ditetapkan oleh Pusat. Jumlah paket pa­ ling banyak 20 paket yang setara ting­kat kesukarannya. b. Penyiapan bahan ujian mengikuti ta­ hapan dan prosedur pengembangan tes standar (kisi-kisi, penulisan soal, telaah, ujicoba, analisis butir, dan perakitan). c. Penggandaan dan pendistribusian soal di­ laksanakan provinsi dengan penga­ wasan pe­merintah pusat dan perguruan tinggi (negeri dan swasta).

d. Penskoran SD/MI/SDLB/Paket A/Ula, SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Wustha, SMA/ SMALB/MA,SMK/Paket C dan Paket C Kejuruan. 8. Keberhasilan Peran Pemerintah Pusat se­ perti yang dimaksudkan pada butir 8 me­­ mer­ lukan dukungan dari lembaga-lem­ baga terkait (DPR, Kemkeu, Polri dll). Force majeure penundaan pelaksanaan UN harus diberlakukan secara nasional. 9. Panitia penyelenggara Ujian Nasional ter­ diri atas Panitia Penyelenggara Tingkat Pu­ sat, Tingkat Propinsi, dan Tingkat Kabu­pa­ ten­/Kota. 10. Peran perguruan tinggi (negeri dan swas­ta) dalam penyelenggaraan UN me­liputi: a. Pengawasan (percetakan dan dis­tri­busi soal UN SMA, SMK, MA dan Paket C) b. Pemindaian LJUN (SMA, SMK, MA dan Paket C) 11. Peran provinsi (Dinas Pendidikan dan Kan­ wil Kemenag) dalam penye­leng­ga­ra­an UN meliputi: a. Penyiapan bahan, SD/MI/SDLB/Paket A/Ula b. Pelaksanaan, (distribusi bahan UN) c. Penggandaan, SD/MI/SDLB/Paket A/ Ula d. Pemindaian (SMP/MTs/Paket B/Wus­tha) e. Skoring (SD/MI/SDLB) 12. Peran Kabupaten/Kota (Suku Dinas Pen­di­­ dikan dan Kantor Kemenag) dalam penye­ lenggaraan UN meliputi: a. Distribusi dari Kabupaten/Kota ke sa­ tuan pendidikan b. Pemindaian (SD/MI/SDLB/Paket A/Ula) 13. Peran satuan pendidikan dalam pelak­sa­ naan UN: a. Penyiapan data, (biodata peserta dan nilai sekolah) b. Penentuan calon pengawas ruang ujian c. Pengawasan di ruang ujian 14. Dilakukan peningkatan kredibilitas dan akseptabilitas UN dengan upaya: a. Peningkatan koordinasi pemerintah, pe­merintah daerah, perguruan ting­gi, dan satuan pendidikan dalam pe­lak­sa­ naan UN. b. Penegakan sanksi hukum yang tegas. c. Penggalangan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. 15. Pelaksanaan UN ke depan dilakukan me­ lalui (1) penjaminan akseptabilitas, kredi­ bi­litas, dan akuntabilitas (2) pem­bentukan lembaga mandiri dan pro­ fesio­ nal yang me­ miliki otoritas: perintisan sistem dan pengembangan roadmap. 16. Dalam penentuan kelulusan, peng­ ga­ bu­ ngan nilai dilakukan dengan kom­ po­ sisi Nilai UN 60% dan Nilai Sekolah 40%.

Vol. VIII/No. 4/Desember 2013

13

Berita BSNP 17. Batas kelulusan, yang merupakan stan­dar nasional, dari tahun ke tahun di­ naikkan secara bertahap. 18. Konstruksi soal Ujian Nasional terus me­­ nerus ditingkatkan sehingga dapat meng­ ukur kemampuan peserta didik pa­da ranah kognitif yang lebih tinggi (higher order thinking), kepampuan pada ranah afektif, kemampuan pada ranah psikomotor, dan kemampuan interaktif. 19. Sasaran komposisi penggabungan nilai untuk penentuan kelulusan adalah UN 100% dan 100% NS, dengan ketentuan bahwa peserta didik harus lulus di kedua ujian tersebut untuk dapat dinyatakan lulus jenang pendidikan yang diikutinya. Sasaran ini akan dicapai paling lama 5 tahun seiring dengan pemenuhan 8 stan­ dar pendidikan. 20. Dalam penentuan kelulusan di tingkat Sekolah, nilai rapor diberi bobot yang lebih tinggi dari pada Nilai Ujian Seko­lah, dengan komposisi 70% : 30%, yang diiringi dengan peningkatan kapasi­tas guru seko­ lah terutama dalam bi­ dang penilaian/ asesmen. Hal ini di­ dasari pertimbangan bah­wa nilai ra­por merupakan hasil peng­ amatan ber­ke­sinambungan selama peserta didik me­ nempuh pendidikan di jenjang yang diikutinya. 21. Nilai tiap semester sekolah dikirim ke­pa­da Dinas Pendidikan Kab/Kota, Pro­vinsi, Kan­ wil Kementerian Agama Kab/Kota, Propinsi, dan Pusat (melalui LPMP). 22. Pengawasan dan Pengamanan Bahan Ujian dilakukan dengan cara: a. Pengawasan dalam penyusunan ki­ si­ kisi dan soal dilakukan oleh pe­me­rin­ tah pusat b. Perakitan paket soal dari bank soal di­ awasi oleh BSNP c. Serah terima Master soal diserahkan oleh penyelenggara pusat kepada penye­­lenggara provinsi disaksikan oleh Per­guruan Tinggi, Kepolisian, Kan­ wil­A­gama dengan dilengkapi berita aca­ra d. Selama master soal belum dicetak, peng­ amanan dan pengawasan men­ jadi tanggungjawab kepolisian 23. Pengelolaan data Peserta Ujian Nasional (Pendaftaran, Nominasi Peserta, Nilai Rapor, dan Nilai Ujian Sekolah) dilakukan dengan cara: a. Pengamanan nilai rapor supaya kon­ sisten dikrimim setiap semester ke­ pada dinas pendidikan provinsi me­lalui Dinas Kabupaten/Kota. b. Kepala sekolah/madrasah mener­bit­kan surat keputusan data calon pe­serta UN

14

dan diketahui kepala dinas pendidikan kabupaten/kota. c. Pemerintah menetapkan dan men­ ja­ lankan ketentuan/sanksi yang te­ gas bagi satuan pendidikan yang ti­ dak mengirimkan nilai rapor dan da­ta calon peserta UN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Pemerintah menetapkan batas waktu penyerahan data peserta UN dan nilai rapor. e. Data nilai rapor dan nilai sekolah di­ la­kukan secara online. Bagi sekolah/ madrasah yang belum memiliki data online akan dipertimbangkan untuk tidak diikutsertakan dalam seleksi ke jenjang pendidikan berikutnya. f. LPMP melakukan verifikasi dan va­lidasi data peserta UN dan nilai sekolah ser­ ta memiliki kewenangan untuk mem­ berikan rekomendasi ter­hadap hasil ve­ rifikasi data. 24. Penggandaan dan Pendistribusian Ba­ han Ujian Nasional dilakukan akan ber­pe­ gangan pada butir-butir berikut ini. a. Penanggung jawab penggandaan dan pendistribusian bahan UN adalah penye­ lenggara UN tingkat provinsi dengan diawasi oleh penyelenggara tingkat Pusat. b. Tim pengawas percetakan tediri dari Per­ guruan Tinggi, Dinas Pendidikan Propinsi, Dewan pendidikan propinsi, dan aparat kepolisian. Tim tersebut di­ perbolehkan mengawasi proses per­ cetakan. c. Penyelenggara UN tingkat propinsi mem­buat pemetaan wilayah ter­pencil. d. Titik simpan terakhir naskah UN di­sim­­ pan di tempat yang dapat dijamin ke­ amanannya. 25. Untuk menghindari kebocorn soal di dae­ rah terpencil maka bahan Ujian Nasio­nal diberikan lebih awal dan di­jaga ketat oleh aparat kemanan dan Per­ guruan Tinggi Pengawasan saat ujian akan berpegangan pada butir-butir beri­kut ini. a. Pengawas pelaksanaan UN disatuan pen­ didikan adalah Perguruan tinggi, De­wan pendidikan, dan LPMP. b. Pengawasan ruang ujian dilakukan se­ cara silang oleh guru . c. Pengawas satuan pendidikan dan penga­ was ruang ujian ditetapkan oleh Per­gu­ ruan Tinggi dengan ber­ koordinasi de­ ngan Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota. d. Aparat kepolisian saat pelaksanaan dan pengawasan ujian di satuan pen­didikan tidak menggunakan pakaian dinas. e. Bagi pengawas ruang yang melakukan

Vol. VIII/No. 4/Desember 2013

Berita BSNP pelanggaran wajib dikenakan sanksi tegas. 26. Pengolahan Data Hasil Ujian akan ber­pe­ gangan pada butir-butir berikut ini: a. Pemindaian Lembar Jawaban Ujian Nasio­nal (LJUN) SMA/MA dilakukan oleh perguruan tinggi, SMP/MTs oleh Dinas Pendidikan Provinsi, SD/MI oleh di­nas kabupaten/kota dengan batuan penga­ wasan Aparat Kepolisian. b. Penskoran hasil UN dilakukan oleh pe­ nye­­ lenggara pusat dan diawasi oleh BSNP. c. Validasi nilai sekolah dilakukan oleh

penye­lenggara pusat dan diawasi oleh BSNP. 27. Salah satu fungsi penting Ujian Nasional ada­lah untuk pemetaan. Untuk itu, Ke­men­ trian Pendidikan dan Kebudayaan segera melakukan analisis hasil Ujian Nasional dan mendistribusikannya ke semua provinsi di wilayah NKRI dengan meminta kepada semua pihak untuk menggunakannya seba­­ gai rujukan utama pengembangan pendidikan. 28. Perlu disusun POS penyelenggaraan ujian nasional yang komprehensif seba­gai pedo­ man penyelenggaraan Ujian Nasional. l

BSNP REKOMENDASIKAN 7 STANDAR

Peserta uji publik draf akhir standar di Surabaya (5/10/2013). Kegiatan uji publik ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari peserta terhadap draf standar yang telah disusun oleh tim ahli BSNP.

ada tahun anggaran 2013 BSNP telah selesai menyusun dan menyem­ pur­ na­ kan tujuh standar nasional pendidikan dan mere­komendasikannya kepada Men­teri Pen­ didikan dan Kebudayaan untuk dite­ tapkan menjadi Peraturan Menteri. Ketujuh standar tersebut adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar proses te­matik terpadu, standar pengelolaan sekolah/madrasah, stan­ dar penilaian oleh satuan pen­didikan dan pe­ me­rintah, standar sarana dan prasarana, stan­ dar biaya, dan standar pendidikan nonformal. “BSNP merekomendasikan semua stan­ dar ini kepada Menteri Pendidikan dan Ke­ budayaan sebelum masa bakti BSNP berakhir”, ucap Edy Tri Baskoro Ketua BSNP dalam rapat pleno di Jakarta (3/12/2013). Semua standar ini, tambah Edy Tri Bas­ koro, adalah standar untuk pendidikan da­ sar dan menengah. Sedangkan untuk stan­dar pendidikan tinggi telah direkomendasikan

P

senam bulan yang lalu un­ tuk ditetapkan menjadi Peraturan Men­teri. BSNP dalam menyusun dan memyem­ purnakan standar-standar tersebut melalui sepuluh langkah yang terstandar. Langkahlangkah tersebut adalah: (1) Penyusunan Draf Awal Standar (Jakarta), (2) Kajian dan Pembahasan Draf Awal Standar, (3) Penyusunan Draf Akhir Standar, (4) Reviu Draf Akhir Standar, (5) Validasi Draf Akhir Standar, (6) Penyempurnaan Draf Akhir Standar berdasarkan Validasi, (7) Pengembangan Instrumen untuk Uji Publik Draf Akhir Standar, (8) Uji Publik Draf Akhir Standar, (9) Finalisasi Draf Standar berdasarkan Uji Publik, dan (10) Penyusunan Rekomendasi dan Draf Permen Standar. Dari sepuluh langkah kegiatan tersebut, delapan kegiatan dilaksanakan di Jakarta dan dua kegiatan dilaksanakan di daerah,yaitu validasi draf akhir standar dan uji publik draf akhir standar. l

Vol. VIII/No. 4/Desember 2013

15

Berita BSNP

AKHIR MASA BAKTI ANGGOTA BSNP PERIODE 2009-2013 mpat tahun masa bakti anggota BSNP periode kedua (2009-2013) telah berlalu. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pen­ didikan Nasional Nomor 067/P/2009 Ten­ tang Pengangkatan Anggota BSNP, masa bakti BSNP berakhir pada tanggal 11 Agus­ tus 2013. Melalui Keputusan Menteri Pen­di­ dikan dan Kebudayaan Nomor 94953/A5.1/ HK/2013 tentang Perpanjangan Masa Bak­ ti Keanggotaan BSNP, Tanggal 2 Agustus 2013, keanggotaan BSNP periode kedua ini di­ perpanjang sampai terbentuknya anggota BSNP baru yang definitif.

E

standar sarana dan prasarana program vokasi, dan standar proses. Draf SNPT tersebut sampai berita ini ditulis, masih dalam proses penetapan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dapat hadir di tengah masyarakat luas, mengingat SNPT ini telah lama dinanti terutama oleh pihak perguruan tinggi. Pengalaman adalah guru yang terbaik. De­ mikian juga selama empat tahun tentunya ba­ nyak pengalaman yang memberikan pelajaran

Anggota BSNP periode 20092013, dari kiri ke kanan (duduk) Mungin Eddy Wibowo, Djemari Mardapi, M. Aman Wirakartakusumah, R. Eko Indrajit, dan Farid Afansa Moeloek. Berdiri, dari kiri ke kanan, T. Ramli Zakaria, Furqon, Edy Tri Baskoro, Zaki Baridwan, Jamaris Jamna, Djaali, Weinata Sairin, dan Gunawan Indrayanto.

Sebagai lembaga, BSNP dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris yang berasal dari dan dipilih oleh anggota. Kepemimpinan di BSNP yang bersifat kolegial telah memberikan war­na dan suasana kerja tersendiri, sehingga ke­ akraban, kekeluargaan, dan kebersamaan da­pat dibangun dan dikembangkan dalam me­ lak­sanakan tugas dan amanat yang diemban. Pada masa bakti kedua ini, fokus kegiatan BSNP adalah pada pengembangan Standar Na­sional Pendidikan Tinggi (SNPT), monitoring dan evaluasi standar nasional pendidikan un­ tuk pendidikan dasar dan menengah, serta penyempurnaan standar nasional pendidikan. SNPT yang telah dikembangkan BSNP meliputi standar isi, standar dosen akademik dan profesi, standar dosen pendidikan vokasi, stan­ dar sarana dan prasarana program sarjana,

16

dan hikmah bagi anggota BSNP khususnya dan bagi praktisi dan pemerhati pendidikan pada umumnya. Salah satunya adalah pengalaman penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun 2013. Demikian juga proses penetapan standar nasional pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi menjadi Peraturan Menteri. Pada kesempatan ini perkenankan kami, Ketua, Sekretaris, Anggota BSNP, staf pro­ fessional, serta seluruh staf sekretariat dan keuangan, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran dan kontribusi yang telah diberikan oleh semua pihak sehingga BSNP dapat menyelesaikan tugas yang mulia ini demi kemajuan bangsa dan negara. Kami juga mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan dalam mengemban amanat ini. l

Vol. VIII/No. 4/Desember 2013

Berita BSNP

INDAHNYA KEBERSAMAAN

Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini inginku kenang selalu

Kemesraan ini Janganlah cepat berlalu Kemesraan ini Inginku kenang selalu Hatiku damai Jiwaku tentang disampingmu Hatiku damai jiwaku tentran bersamamu emikian penggalan lagu yang dinya­nyi­ kan bersama oleh anggota BSNP dan tim ahli standar dalam kegiatan terakhir penyem­ purnaan standar pada tanggal 23-24 Desember 2013 di Jakarta. Perpaduan kostum warna putih dan biru yang mereka pakai memiliki makna tersendiri. Kaos putih dengan logo BSNP yang mereka pa­kai menggambarkan kesucian jiwa dan ke­ tulusan hati dalam bekerja selama ini. Mereka rela mengorbankan hari libur yang menjadi hak ke­luarga masing-masing demi melaksanakan

D

tugas dari BSNP. Sedangkan celana warna biru yang mereka pakai menggambarkan tingginya cita-cita dan impian mereka –setinggi langit-da­lam meningkatkan mutu pendidikan nasio­ nal. Dalam suasana yang penuh keakraban, kegembiraan, kekeluargaan, dan keber­sama­ an, mereka saling bergandeng tangan menya­ nyi­ kan lagu kemesraan tersebut. Semuanya me­nyatu, tanpa ada batas dan jarak antara satu anggota dengan anggota yang lain. Semunya tak rela rasanya meninggalkan kebersamaan dan kekeluargaan ini. Semuanya berharap, ke­ bersamaan dan kekeluargaan yang telah di­ba­ ngun selama ini akan tetap terjaga. Semua­nya tersenyum dengan senyuman yang sama, yaitu senyum BSNP. Semoga kebersamaan dan kekeluargaan ini menjadi amal ibadah kita dan akan kita ke­ nang selalu. Amin. l

Ucapan Terimakasih Ketua, Sekretaris, dan Seluruh Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Periode 2009-2013 Menyampaikan

Terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengemban amanat yang mulia ini selama satu periode (2009-2013).

Vol. VIII/No. 4/Desember 2013

17

Lensa BSNP

Musliar Kasim Wakil Menteri Bidang Pendidikan (kiri) saat mengikuti rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Ujian Nasional 2014 di ruang rapat BSNP.

Peserta validasi draf standar proses pembelajaran tematik terpadu serius menelaah draf standar, di Bandung Jawa Barat.

Pembukaan Uji publik draf akhir standar di Tangerang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dari kiri ke kanan, Farif Anfasa Moeloek Anggota BSNP, Widodo Mei Setiawan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dan Achmad Ridwan Tim Ahli Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Hafidz Muksin Pejabat Pembuat Komitmen BSNP (kanan) dan Hans Mangundap (kiri) memberikan pengarahan dan penjelasan kepada tim pengolah data dalam rapat koordinasi persiapan uji publik draf standar.

18

Vol. VIII/No. 4/Desember 2013

Peserta uji publik standar pendidik dan tenaga kependidikan di Tangerang antusias dan serius memberikan masukan terhadap draf standar.

Tim pengolah mengikuti rapat koordinasi persiapan pelaksanaan uji publik draf standar. Selain tim ahli, ada empat orang tim pengolah data untuk setiap standar.

Lensa BSNP

Ketua dan Sekretaris Tim Ahli melakukan sinkronisasi antar standar di ruang rapat BSNP. Acara ini dimaksudkan untuk melihat keterkaitan antar standar.

Pengurus IKAPI Pusat melakukan audiensi dengan anggota BSNP tentang buku teks pelajaran.

Pengurus IKAPI Pusat berpose bersama anggota BSNP seusai dialog tentang buku teks pelajaran di ruang rapat BSNP.

Malam keakraban BSNP ditandai dengan nyanyi bersama. Edy Tri Baskoro Ketua BSNP saat menyanyikan lagu dengan diiringi musik yang dibawakan oleh M. Aman Wirakartakusumah (kaos hitam) dan R. Eko Indrajit (kiri), keduanya mantan Ketua dan Sekretaris BSNP.

Weinata Sairin anggota BSNP membacakan puisi diiringi dengan musik oleh M. Aman Wirakartakusumah dan R. Eko Indrajit, mantan Ketua dan Sekretaris BSNP.

Staf sekretariat dan keuangan BSNP menjalin kebersamaan melalui makan malam bersama pada malam keakraban di Jakarta.

Vol. VIII/No. 4/Desember 2013

19

Lensa BSNP

Ketua atau Sekretaris Tim Ahli memaparkan draf rekomendasi standar nasional pendidikan di Jakarta.

Anggota BSNP dan tim ahli standar berolah raga pagi pada kegiatan terakhir penyusunan rekomendasi standar di Jakarta.

Tim ahli standar sarana dan prasarana mengekspresikan kegembiraan, kebersamaan, dan kekeluargaan dengan senam gaya bebas.

Anggota BSNP dan tim ahli melakukan senam pagi bersama untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan ruhani.

Semangat kebersamaan. Staf sekretariat dan keuangan berpose bersama setelah senam di pagi hari.