Kata Pengantar Puji dan syukur kita sanjungkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Tahun 2016 dapat selesai sesuai target waktu yang direncanakan. Laporan
Kinerja
ini
disusun
memenuhi
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, guna mewujudkan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
sebagai
unsur
penyelenggara
negara
untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013 – 2018. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Tahun 2016 berisi hasil – hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2016. Keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan melalui program-program kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Tahun 2016 merupakan hasil kerja aparatur pemerintah yang didukung juga oleh instansi / lembaga terkait dan juga masyarakat Kota Palembang. Hasil kerja tersebut kiranya dapat lebih memotivasi aparatur pemerintah untuk menjadi lebih baik lagi. Demikian juga sebaliknya kekurangan-kekurangan yang dialami dapat menjadi intropeksi dan evaluasi bagi penyelenggaraan pembangunan dimasa yang akan datang.
i
Kami menyadari bahwa penyusunan pelaporan kinerja ini masih banyak kekurangan,
untuk
itu
pada
kesempatan
ini
kami
menyampaikan
permohonan maaf kepada semua pihak atas keterbatasan ini. Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan taufik dan hidayah serta perlindungan-Nya bagi kita semua.Amin.
Palembang,
Januari 2017
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG
ALTUR FEBRIANSYAH,SH,M.Si Pembina Tk.I NIP. 196602151995031001
ii
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ....................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................. IKHTISAR EKSEKUTIF...................................................................
i ii i iv
BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang .................................................................... B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi C. Struktur Organisasi............................................................... D. Maksud dan Tujuan............................................................. E. Sistematika Penyajian ...........................................................
1 2 3 4 5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. UMUM ................................................................................ 1. Visi dan Misi .................................................................... 2. Program Utama ................................................................ 3. Arah Kebijakan ................................................................ 4. Indikator Kinerja Utama.................................................... B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016 .......................................... 1.Perjanjian Kinerja……………………………………………………………
7 7 11 12 14 16 16
BAB A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
III AKUNTABILITAS KINERJA ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA ...... Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016............ ....................... Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya….. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja sampai dengan Tahun Sebelumnya dengan kinerja 5 Tahun..................................... Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional……………………………………………………………………………. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusinya……………………… Analisis Atas efisiensi Penggunaan Sumber daya………………….. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/ Kegagalan pencapaian Kinerja…………………………………………….
B. REALISASI ANGGARAN………............................................... C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN 2015 ................... BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN ...................................................................... B. SARAN................................................................................. LAMPIRAN : - Perencanaan Kinerja - SK Pelaporan Kinerja
iii
21 24 31 33 34 35 35 35 36 36 37 38
IKHTISAR EKSEKUTIF Upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat lebih berdayaguna, berhasilguna, transparan, dan bertanggungjawab guna memantapkan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Palembang sebagai wujud pertanggungjawaban
dalam mencapai visi, misi, tujuan organisasi dan good governance serta pelayanan publik yang prima, menuju masyarakat madani yang kita harapkan bersama. Pelaporan
Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota
Palembang merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan pembangunan dan kebijakan serat realisasi RPJMD Kota Palembang tahun 2013-2018, pada tahun ke-3 (tiga) yang berisi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai maupun penyerapan dana APBD Kota Palembang tahun 2016, yang dilakukan secara periodik. Dalam Pelaporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Tahun 2016, maka periode yang digunakan untuk pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance
result) yang dicapai instansi Pemerintah. Selanjutnya dilakukan analisis dan tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa mendatang, metode pengukuran ini dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang.
iv
Analisa pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Palembang untuk tahun 2016 menganalisa dan mengukur 6
(enam) sasaran dengan 13 ( tiga belas) indikator kinerja sasaran. Pelaporan
Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Palembang
Tahun 2016 ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis, sebagai berikut : a. 2 (dua) indikator kinerja telah
melampaui target kinerja yang
direncanakan. b. 9 (sembilan) indikator kinerja mencapai target kinerja yang ditetapkan. c.
2 (dua) target indikator kinerja belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Peningkatan kinerja dimasa mendatang dengan strategi pemecahan
masalah yang perlu untuk indikator kinerja sasaran yang belum dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan dikarenakan penyiapan anggaran yang ada belum maksimal untuk pelaksanaan kegiatan Dari 13 (tigabelas) capaian indikator kinerja terdapat 2 (dua ) tingkat capaian kinerja belum mencapai
target capaian kinerja tahun 2016 adalah jumlah
kegiatan pembinaan ormas,orpol,LSM dan jumlah kegiatan pembinaan politik Langkah-langkah antisipasi dan upaya perbaikan guna peningkatan kinerja dimasa mendatang dengan strategi pemecahan masalah yang perlu dilakukan atas indikator kinerja sasaran yang capaian belum mencapai target diatas adalah sebagai berikut : menambah kegiatan dibidang pembinaan
v
terhadap Ormas,Orpol dan LSM dan diiringi penambahan dana untuk pelaksanaan kegiatan Pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2016 tidak terlepas dari penyediaan
alokasi
dana
yang
dibutuhkan
dimana
Jumlah
Rencana
Pengeluaran Belanja Pemerintah Kota Palembang yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2016
vi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kota Palembang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang merupakan staf Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Palembang melalui Sekretaris Daerah. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2016 kepada Kepala Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang menyusun Laporan Kinerja Tahun 2016, tersebut merupakan
perwujudan
kewajiban
untuk
menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan serta tindakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang kepada Kepala Daerah sebagai pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis organisasi dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang untuk program dan kegiatan untuk
1
program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2016 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang Tahun 2016. B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI 1. Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang merupakan Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab pada Walikota melalui koordinasi Sekretaris Daerah. 2. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang adalah mengkoordinasikan, membina dan memfasilitasi pelaksanaan program peningkatan kesatuan bangsa dan pengembangan politik 3. Fungsi Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. 2. Perluasan,
pembinaan,
pemantauan,
pengendalian
dan
pengkoordinasian dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Pengelolaan Ketatausahaan Badan. 4. Pelaksanaan
pemantauan
terhadap
penyelenggaraan Pemilu.
2
partai
politik
dan
fasilitasi
C. STRUKTUR ORGANISASI Susunan Struktur Organisasi Pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Palembang adalah sebagai berikut : 1
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Palembang,
mempunyai tugas pokok melaksanakan program dan kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
oleh
Walikota
berdasarkan
ketentuan
peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya. 2
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang mempunyai tugas pokok melaksanajan pembinaan administrasi yang
meliputi
pengelolaan
surat
menyurat,
kepegawaian,
keuangan, keprotokolan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas
bidang
secara
terpadu.
Sekretariat
terdiri
dari
subbagian : - Kasubag
Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan dan
Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan 3
Kabid Partisipasi Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan
kebijakan
teknis
dan
fasilitasi
pengembangan,
partisipasi politik serta pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi politik, dan dibantu oleh dua orang kasubid yang terdiri dari : - Kasubbid Komunikasi dan Sosialisasi - Kasubbid Fasilitasi Pemilu 4
Kabid Fasilitas Org. Parpol & Org.Kemasyarakatan mempunyai
3
tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan, pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM, bidang ini dibantu oleh dua orang kasubid yang terdiri dari : - Kasubbid Fasilitasi Organisasi Parpol - Kasubbid Fasilitas Organisasi kemasyarakatan dan LSM 5
Kabid Penanganan Strategis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan dalam mengembangkan kapasitas dan penanganan masalah aktual, dan dibantu oleh dua orang kasubid yang terdiri dari : - Kasubbid Pengembangan Kapasitas - Kasubbid Penanganan Masalah Aktual
6
Kabid Kesbang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
badan
meliputi
perumusan
kebijakan
dan
fasilitasi
pengembangan nilai-nilai kebangsaan yang meliputi wawasan kebangsaan,
kewaspadaan
nasional,
pembauran
dan
kewarganegaraan, bela negara, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, dan dibantu oleh dua orang kasubid yang terdiri dari : - Kasubbid Kewaspadaan nasional - Kasubbid Nilai-Nilai Kebangsaan D. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Laporan Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang adalah untuk melihat kemajuan atau kemunduran kinerja
4
dari suatu program kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun yang diukur secara akuntabel. Tujuan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi kinerja dari instansi pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan E. Sistematika Penyajian Laporan
Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa Politik
dan
Kota Palembang selama tahun 2016, dan capaian kinerja
(performance results) 2016 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) guna perbaikan kinerja dimasa datang, dengan pola pikir seperti tersebut diatas, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Tahun 2016 adalah sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Menjelaskan secara ringkas latar belakang, gambaran umum, kewenangan, tugas pokok dan fungsi dan struktur organisasai
5
Pemerintah Kota Palembang, aspek penunjang dan sistematika penulisan. BAB II. PERJANJIAN KINERJA. Perencanaan secara ringkas tentang RPJMD 2013-2018, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan dan program (Renstra) rencana kinerja tahunan (RKT) tahun 2016
dan
Perjanjian Kinerja tahun 2016. BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA Menjelaskan tentang pencapaian kinerja sasaran-sasaran Pemerintah Kota Palembang
dengan pengungkapan dan hasil
pengukuran kinerja. Pencapaian sasaran
menyajikan informasi
tentang Pencapaian tujuan dan sasaran serta hambatan dan langkah – langkah untuk mengatasi masalah masing – masing indikator sasaran, realisasi pencapaian
IKU, penjelasan
atas
pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan BAB IV. PENUTUP Menjelaskan tentang kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Palembang
tahun 2016 dan merekomendasikan hal - hal yang dipandang perlu untuk perencanaan, kebijakan dan penyelenggaraan yang akan datang guna peningkatan kualitas pelayanan efisiensi dan efektifitas Pemerintah Kota Palembang.
6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A.UMUM Penyusunan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menegah
Daerah
(RPJMD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang tahun 20132018 dilakukan melalui pendekatan politik yang dideskripsikan dalam visi, misi dan program. RPJMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang tahun 2013-2018 merupakan langkah awal dan pedoman yang ingin dicapai Kepala SKPD
dan
perangkatnya
dalam
penyelenggaraan
dan
pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. RPJMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2014, dimana RPJMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan
mengantisipasi
dan
mengarahkan
anggota
organisasi
dalam
mengambil keputusan tentang masa depannya. 1. Visi dan Misi
Visi Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang 2013 – 2018 Sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Palembang 2013 - 2018 visi dan misi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7
Kota
Palembang maka visi Badan kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Palembang
sampai dengan tahun 2016, adalah:
“ Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta stabilitas politik dalam pembangunan melalui pembentukan masyarakat yang partisipatif,beradab dan demokratis” Penjelasan : Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang adalah suatu gambaran yang ingin dicapai dan ingin diwujudkan pada masa yang akan datang, dengan kata lain merupakan cita-cita Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang. Untuk menyamakan persepsi mengenai pengertian visi tersebut, maka dirumuskan pengerian-pengertian sebagai berikut : Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Yang dimaksud dengan Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa adalah persatuan dan kesatuan bangsa tetap ada dan semakin meningkat yang didukung oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya sebagai sumber etika dan moral bagi bangsa Indonesia Terwujudnya stabilitas politik dalam pembangunan Arti terwujudnya stabilitas politik dalam pembangunan, bahwa politik dalam negeri yang juga merupakan factor pendukung pembangunan tetap stabil tanpa adanya gejolak yang dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara
8
Pembentukan Masyarakat yang partisipatif,beradab dan demokratis Artinya membentuk mental masyarakat agar selalu berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, memiliki adab yang baik serta menjunjung tinggi kedemokrasian. a. Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki,maka untuk mencapai visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang dirumuskan 4 (empat) misi sebagai berikut : 1.
Meningkatkan
kapasitas
organisasi
dalam
tata
kelola
pemerintahan dan pelayanan. Misi pertama terkait dengan bagaimana penyiapan organisasi yang baik agar bias melaksanakan seluruh kegiatan dengan optimal
dan
memberikan
pelayanan
yang
memuaskan
masyarakat 2.
Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan Misi kedua terkait dalam upaya meningkatkan pemahaman kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan terutama bagi masyarakat baik perorangan maupun dalam bentuk yang ada.
9
3.
Pengembangan sistem politik yang demokratis Misi ini terkait dalam upaya agar system politik yang demokratis bias berkembang dimasyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih baik, terdidik dan berperan aktif dalam kehidupan bernegara.
4.
Perwujudan kondisi yang aman,nyaman dan kondusif Misi keempat terkait dalam upaya penciptaan kondisi yang aman,nyaman dan kondusif sehingga tidak terjadi keresahan ataupun konflik dimasyarakat dan mewujudkan stabilitas politik.
1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang 2013 – 2018. Untuk mewujudkan Misi Badan Kesatun Bangsa dan Politik Kota Palembang tersebut, maka ditetapkan tujuan-tujuan yang akan dicapai dari pernyataan Misi-Misi yang ditetapkan yaitu sebagai berikut :
1) Tujuan dan Sasaran Misi : Adapun gambaran keterkaitan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan sebagai cermin dari pelaksanaan misi pertama adalah:
a.
Tujuan 1.1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berwawasan kebangsaan dan berwibawa Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran tahunan yaitu : 1.
Meningkatnya ketersediaan
sarana dan prasarana penunjang
pelaksanaan tugas 2.
Meningkatnya kualitas aparatur
10
b Tujuan 1.2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan serta persatuan diseluruh lapisan masyarakat Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran tahunan yaitu : 1.
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan dan nilai-nilai kebangsaan
2.
Meningkatnya proses pembauran bangsa guna mewujudkan integritas nasional
c.
Tujuan 1.3. demokratis
Mengembangkan Pendidikan Politik yang melalui
kesadaran
berpolitik
masyarakat,ormas,parpol dan LSM. Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran tahunan yaitu : 1.
Meningkatnya partisipasi dan pemahaman
masyarakat terkait
politik. d. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan
suasana lingkungan yang kondusif Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran tahunan yaitu : 1.
Mengoptimalkan pencegahan dini dan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2.
Program Utama Program Prioritas pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013 – 2018 ( RPJMD ) adalah sebagai berikut :
1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
11
2) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3) Program Pendidikan Politik Masyarakat 4) Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 5) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10) Program
Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
3. Arah Kebijakan Dalam mencapai misi-misi yang ditetapkan telah ditetapkan kebijakan – kebijakan yang direncanakan dalam pencapaian misi, adapun kebijakan yang diambil untuk setiap misi dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Penyediaan fasilitas pendukung 2.Pemberian kesempatan kepada seluruh aparat untuk meningkatkan kapasitasnya 3.Memberikan
prioritas
pengembangan
dan
peningkatan
pemahaman
wawasan dan nilai-nilai kebangsaan dan pengembangan penelitian 4. Memfasilitasi forum komunikasi antar umat dan etnis 5.Merangsang timbulnya partisipasi politik dan
peningkatan kualitas
pelaksanaan pemilu yang ditopang dengan kemandirian stakeholders terkait.
12
6.
Meningkatkan
komunikasi
koordinasi
lembaga/instansi terkait
13
dan
kerjasama
dengan
4.Indikator Kinerja Utama No 1
2
3
4
5
Sasaran Renstra
Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas Meningkatnya kualitas aparatur
Terciptanya pemahaman masyarakat terhadap wawasan dan nilainilai kebangsaan Meningkatnya proses pembauran bangsa guna mewujudkan integritas nasional
Meningkatnya partisipasi pemahaman masyarakat politik
dan
Penanggung Jawab
Output
Outcome
Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan sarana dan Prasarana
Sekban Sekban
Terpenuhinya jasa administrasi perkantoran Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran
Meningkatnya jasa administrasi perkantoran. Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran
Tingkat disiplin Aparatur
Sekban
Rasio dokumen pelaporan disusun tepat waktu Forum kerukunan umat beragama Rasio jumlah FPK perjumlah Kecamatan
Sekban
Tersedianya penunjang kedisiplinan Penyusunan laporan
Meningkanya Aparatur Kelengkapan laporan Meningkatnya kebangsaan Meningkatnya kebangsaan
Jumlah penurunan antar umat beragama Pusat pendidikan kebangsaan Jumlah politik
kegiatan
Kabid Kesbang Kabid Kesbang
Adanya kebangsaan Adanya kebangsaan
pembauran pembauran
disiplin penyusunan pembauran pembauran
konflik
Kabid Kesbang
Meningkatnya kebangsaan
wawasan
Menurunnya konflik
Wawasan
Kabid Kesbang
Meningkatnya kebangsaan
wawasan
Menurunnya konflik
pembinaan
Kabid Partisipasi politik
terkait
14
Mengembangkan kehidupan berdemokrasi
Tertibnya berdemokrasi
kehidupan
No
Sasaran Renstra
Indikator Kinerja Utama
Penanggung Jawab
Jumlah kegiatan pembinaan ormas,orpol dan LSM Tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih 6
Mengoptimalkan pencegahan dini dan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Forum kewaspadaan masyarakat
dini
Rasio konflik yang diselesaikan
Kabid FOO Kabid Partisipasi Politik Kabid Penanganan Strategis Kabid Penanganan Strategis
15
Output Mengembangkan kehidupan berdemokrasi Terselenggaranya pemilu/pemilukada dengan tertib dan aman Aman dan terkendali
Aman dan terkendali
Outcome Tertibnya kehidupan berdemokrasi Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu/pemilukada Jumlah laporan pengendalian keamanan lingkungan Jumlah laporan pengendalian keamanan lingkungan
B.
RENCANA KINERJA TAHUN 2016. Sebagai
penjabaran
lebih
lanjut
dari
Penyusunan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang tahun 2013-2018, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator
kinerja, baik pada tingkat
sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan. Sasaran Strategi tahun 2016 ditetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran dengan target indikator kinerja sebanyak 13 (tiga belas) indikator, yang secara rinci dapat dilihat dalam daftar rencana kinerja tahunan (RKT).
1.
P E R JANJIAN K IN E R JA TAHUN 2 0 1 6 . Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi 16
kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Pemerintah Kota Palembang telah membuat perjanjian kinerja tahun 2016 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Palembang tahun 2016 disusun
berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG
No Sasaran Straegis 1 Mengoptimalkan pencegahan dini
dan
-
peningkatan
dini masyarakat -
Mengoptimalkan 2
pemahaman
masyarakat
terhadap dan
nilai-nilai
-
-
kebangsaan 3
4
Rasio konflik
60%
yang diselesaikan
Terciptanya
wawasan
Target Ada
kewaspadaan
keamanan dan kenyamanan lingkungan
Indikator kinerja Forum
Terlaksananya proses pembauran bangsa guna mewujudkan integritas nasional
-
Meningkatnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terkait politik
17
-
Rasio forum per jumlah kecamatan Pusat pendidikan wawasan kebangsaan
100%
Forum kerukunan umat beragama Jumlah penurunan konflik antar umat beragama Tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih
Ada
Ada
4 kasus
0%
15 keg
-
-
5
Meningkatnya ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas
-
-
7
Meningkatnya Kualitas Aparatur
-
Jumlah pembinaan politik Jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas,Orpol Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Disiplin Aparatur Laporan keuangan dan Kinerja disampaikan tepat waktu
7 keg
100%
100%
100% 100%
Penjelasan Indikator : 1.Forum Kewaspadaan Dini masyarakat FKDM
(Forum
kewaspadaan
dini
masyarakat)
merupakan
perintah
Perundang-undangan yang harus dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum kewaspadaan dini masyarakat dan dibentuk sampai tingkat Kelurahan sehingga keberadaan dari forum ini capaian kinerjanya adalah “100%”. 2. Rasio konflik yang diselesaikan Indikator
ini diambil dari kegiatan PGKDN( penanganan gangguan
keamanan dalam negeri) dengan formula : Jumlah laporan yang diselesaikan ______________________________ x 100% Jumlah laporan yang masuk
18
3. Rasio FPK per jumlah kecamatan FPK ( Forum Pembauran Kebangsaan) merupakan perintah Perundangundangan yang harus dibentuk berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pembauran kebangsaan di Daerah, bahwa pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dilaksanakan setiap 3
tahun sekali
dan FPK dibentuk sampai tingkat
Kecamatan sehingga formulanya adalah : Jumlah FPK _________________ x 100% Jumlah kecamatan 4. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan: merupakan perintah Perundang-undangan yang harus dibentuk berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/3951/DI tanggal 29
Nopember 2012 perihal
Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan
sehingga indikatornya adalah “Ada”. 5. Forum Kerukunan Umat Beragama : Merupakan forum yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan
kerukunan
umat
beragama,Pemberdayaan
FKUB
dan
Pendirian Rumah Ibadah, dimana forum ini harus terbentuk dan hanya terbentuk di tingkat kota / kabupaten dan keanggotaannya terdiri dari unsure-unsur 5 (lima) agama yang ada di Indonesia,sehingga capaian indikatornya tiap tahunnya adalah :”Ada”. 6.Tingkat penurunan konflik antar umat beragama Pengukuran indikator dilihat dari konflik yang terjadi antar umat beragama dimana Kemenag Kota Palembang menyampaikan masalah/kasus kepada Badan Kesbangpol untuk dapat difasilitasi oleh Badan Kesbangpol dalam penyelesaiannya
19
7. Jumlah kegiatan pembinaan Politik Kegiatan yang dilakukan Badan Kesbangpol dalam pembinaan politik untuk meningkatkan kesadaran berdemokrasi 8. Jumlah kegiatan pembinaan LSM,Ormas,Orpol Kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol dalam pembinaan terhadap LSM,Ormas,Orpol yang terdaftar pada Badan Kesbangpol 9.Tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dengan formula : Jumlah pemilih ______________
x 100%
Jumlah DPT
20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA Pengukuran dan Politik
tingkat
capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa
Kota Palembang tahun 2016 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa pencapaian sasaran
strategis
demikian juga terdapat
keberhasilan
berikut indikator kinerjanya, namun
beberapa
sasaran
strategis
yang
belum
berhasil diwujudkan pada tahun 2016 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel pada lampiran 3. Pencapaian kinerja yang akan dicapai dapat di ukur dengan mempedomani
Indikator
pengembangan
Sistem
Kinerja
Utama
Akuntabilitas
(IKU),
sekaligus
Sebagai sebagai
upaya amanah
pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tanggal
26 Nopember 2008 Tentang
Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang telah menetapkan Indikator Kinerja
21
Utama. Indikator Kinerja Utama adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. IKU Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Palembang
mencantumkan target yang akan dicapai pada tahun 2016 karena target capaian Indikator IKU juga ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016.
Pencapaian IKU di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang sesuai dengan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016 telah sesuai dengan pengukuran kinerja yang diuraikan dalam analisa capaian kinerja. Adapun pencapaian indikator sasaran yang diukur dengan IKU pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang dapat di uraiankan sebagai berikut: N o 1 1
2
Sasaran
2 Terciptanya pemahaman masyarakat terhadap wawasan dan nilai-nilai kebangsaan Meningkatnya proses pembauran bangsa guna mewujudkan integritas nasional
% Capaian Target
Indikator Kinerja Uraian indikator 3 1. Forum kerukunan umat beragama 2. Rasio jumlah FPK perjumlah kecamatan 3 Jumlah penurunan konflik antar umat beragama 4. Pusat pendidikan wawasan kebangsaan
22
Satuan 4 Ada
Target 5 Ada
Realisasi 6 Ada
7 100%
%
100
100
100%
kasus
4
0
Ada
Ada
Ada
100%
N o 1 3
4
5
Sasaran
2 Meningkatnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terkait politik
Mengoptimalkan pencegahan dini dan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Meningkatnya kinerja apaaratur
% Capaian Target
Indicator Kinerja Uraian indikator 3 5. Jumlah kegiatan pembinaan politik 6. Jumlah kegiatan pembinaan ormas,orpol dan LSM 7. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih 8. Forum kewaspadaan dini masyarakat 9. Rasio konflik yang diselesaikan
Satuan 4 Kegiatan
Target 5 15
Realisasi 6 9
7 64%
Kegiatan
7
4
57%
%
0
0
100%
%
100
100
100%
%
60
66
110%
10 .Tingkat pemenuhan jasa administrasi 11. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 12. Tingkat disiplin aparatur 13. Rasio dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan disusun tepat waktu
100
100
100
100%
100
100
100
100%
100
100
100
100%
100
100
100
100%
23
1.
ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang telah dapat
melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 4(empat) sasaran dan 13 (tiga belas ) indikator kinerja yang ditetapkan, telah dilaksanakan 13 (tiga belas ) indikator. Dengan rincian 2 ( dua ) indikator telah mencapai dan melebihi
target, 9 (sembilan) indikator mencapai atau
sesuai dengan target dan 2 (dua) indikator belum mencapai target. Pengukuran indikator sasaran setiap tahunnya sesuai dengan RPJMD Pemerintah
Kota
Palembang
tahun
2013-2018,
dengan
menggunakan
Indikator Kinerja Utama dalam mengukur indikator sasaran akan dapat diukur guna pengukuran pencapaian sasaran masing-masing sasaran dari ke-5 Misi yang dapat diuraikan sebagai berikut : 1. MISI 1
Meningkatkan
kapasitas
organisasi
dalam
tata
kelola
pemerintahan dan pelayanan Untuk mewujudkan misi pertama telah ditetapkan tujuan yaitu : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berwawasan kebangsaan dan berwibawa dengan sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas (lima) indikator kinerja yaitu : 1. Tingkat pelayanan administrasi perkantoran 2. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 3. Tingkat disiplin aparatur 4.Tingkat aparatur yang berkompeten dibidangnya
24
5. Rasio dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu Indikator kinerja pada sasaran ini terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)
yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian
sasaran, target dan capaiannya adalah sebagai berikut
Indikator Kinerja Satuan 1
Tingkat
pelayanan
%
administrasi perkantoran 2 3
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
%
Tingkat disiplin aparatur
%
Capaian Tahun 2016 Target Realisasi
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Rasio dokumen perencanaan 4
dan
dokumen
pelaporan
%
yang disusun tepat waktu Dalam tahun 2016
sasaran dari misi pertama dengan 4 indikator
kinerja telah mencapai target 100 % dengan realisasi 100% juga capaian sasaran sebesar 100% 2. MISI 2. 2.1 Tujuan dari Misi Kedua: Tujuan pertama dari misi kedua adalah
“Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilainilai kebangsaan dan persatuan diseluruh lapisan masyarakat dengan sasaran : 1. Terciptanya pemahaman masyarakat terhadap wawasan dan nilai-nilai kebangsaan
25
2. Meningkatnya proses pembauran bangsa guna mewujudkan integritas nasional Dalam tahun 2016 telah dilaksanakan upaya pencapaian 2 (dua) sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini : Sasaran 1. Terciptanya pemahaman masyarakat terhadap wawasan dan nilainilai kebangsaan Indikator kinerja pada sasaran ini terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)
yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian
sasaran, target dan capaiannya adalah sebagai berikut :
Satuan
Capaian Tahun 2016 Target Realisasi
ada
ada
Indikator Kinerja 1
Forum
Kerukunan
Umat
beragama 2
Jumlah penurunan konflik antar umat beragama
kasus
4
ada
% 100
0
Hasil pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategik dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran 1 (satu) melebihi target yang ditetapkan yaitu jumlah Penurunan konflik antar umat beragama, ditahun 2016 ditargetkan 4 konflik umat beragama tetapi melalui kerjasama antar instansi vertikal, konflik umat beragama tidak terjadi sehingga realisasinya adalah 0(nol)
dan
capaian dari target tersebut
tidak dapat dinilai atau tetap pada angka 0 (nol) dan 1 (satu) indikator telah mencapai target tersebut adalah Forum kerukunan umat beragama
26
Realisasi sebesar 100 % dari target yang satuannya “ada” dengan capaian kinerja Indikator ini yaitu “ada” keberhasilan capaian tersebut diperoleh dari : bahwa Badan kesatuan bangsa dan politik Kota Palembang mempunyai (ada) Forum Kerukunan Umat Beragama yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan
Kerukunan
Umat
beragama,
Pemberdayaan
Forum
Kerukunan Umat beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. 2. Jumlah penurunan konflik antar umat beragama Indikator penurunan konflik antar umat beragama pada tahun 2016 adalah 0 (nol) kasus atau tidak adanya konflik yang terjadi ,sedangkan yang ditargetkan adalah 4 (empat) kasus. Penurunan konflik antar umat beragama dapat terjadi melalui kerjasama antar instansi vertical. Capaian penurunan konflik umat beragama realisasinya adalah 0(nol)
dan
capaian dari target tersebut tidak dapat dinilai atau tetap pada angka 0 (nol)/zero conflict. Sasaran 2 : Meningkatnya proses pembauran bangsa guna mewujudkan integritas nasional Indikator kinerja pada sasaran ini adalah:
Satuan
Capaian Tahun 2015 Target Realisasi
100
100
Indikator Kinerja 1
Rasio jumlah kecamatan
FPK per jumlah
27
100
% 100
Indikator Kinerja
2
Pusat
pendidikan
Satuan wawasan Ada
kebangsaan
Capaian Tahun 2015 Target Realisasi
%
Ada
100
Ada
Rasio jumlah FPK per jumlah kecamatan Dengan formula : Jumlah FPK ________________ x 100% Jumlah Kecamatan Sehingga diperoleh :
16 _____
x 100 %
16 Dasar pembentukan dari Forum Pembauran Kebangsaan adalah Permendagri nomor 71 Tahun 2012 tentang pedoman pendidikan wawasan kebangsaan Pusat Pendidikan Wawasan kebangsaan Dengan satuan “ ada” maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/3951/DI tanggal 29 Nopember 2012 perihal
Pedoman Pendidikan
wawasan kebangsaan membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sehingga capaiannya “ada” 3.MISI 3 3.1. Tujuan dari Misi 3 Mengembangkan pendidikan politik yang demokratis melalui kesadaran berpolitik masyarakat,ormas,orpol dan LSM
28
Dengan sasaran : Meningkatnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terkait politik Indikator kinerja pada sasaran ini terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)
yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran,
target dan capaiannya adalah :
Satuan
Capaian Tahun 2016 Target Realisasi
%
Keg
7
4
57
Keg
15
9
60
%
0
0
100
Indikator Kinerja 1
Jumlah kegiatan Pembinaan thd LSM,Ormas,OKP
2
Jumlah
kegiatan
pembinaan
politik 3
Tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih
Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP pada tahun 2016 direncanakan sebanyak 7 kegiatan dapat dilaksanakan 4 kegiatan sehingga dapat terpenuhi capaian sasaran hanya sebesar 57%. Target tidak tercapai dikarenakan memang hanya dianggarkan 7 kegiatan sebab ada 1 kegiatan yang diadakan 2 kali dan juga adanya defisit angaran. Jumlah kegiatan pembinaan politik Jumlah kegiatan pembinaan politik pada tahun 2016 direncanakan sebanyak 15 kegiatan dapat dilaksanakan 9 kegiatan
sehingga dapat
terpenuhi capaian sasaran sebesar 60%. Hal ini dikarenakan adanya defisit anggaran dan juga pada tahun 2015 dan 2016 belum ada pelaksanaan pemilu/pemilukada sehingga kegiatan pembinaan politik
29
yang tujuannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu akan dimaksimalkan menjelang pemilu/pemilukada. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih Penghitungan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dengan menggunakan formula : Jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih ------------------------------------------------------------
x 100%
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Sehingga memperoleh :
0 -----
x 100%
= 100 %
0 Dengan demikian maka capaian kinerja adalah 100 % Pada tahun 2016 Kota Palembang belum saatnya melaksanakan pemilu/pemilukada sehingga masyarakat yang menggunakan hak pilih dan daftar pemilih tetap tidak ada alias nol (0). Dari 3 (tiga) indikator yang ada pada sasaran ini 2(dua) indikator tidak mencapai target dan 1 indikator mencapai target.
4.Misi 4 4.1. Tujuan dari Misi 4 adalah Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan suasana lingkungan yang kondusif Dengan sasaran : mengoptimalkan pencegahan dini dan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
30
Indikator kinerja pada sasaran ini terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)
yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian
sasaran, target dan capaiannya adalah sebagai berikut :
Satuan
Capaian Tahun 2016 Target Realisasi
%
Ada
Ada
Ada
100
%
60%
66%
110
Indikator Kinerja 1
Forum
kewaspadaan
dini
masyarakat 2
Rasio
konflik
yang
diselesaikan
Forum kewaspadaan dini masyarakat Forum kewapadaan dini masyarakat dengan target”100%” dan capaian “100%” karena berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewaspadaan dini masyarakat Rasio konflik yang diselesaikan Konflik yang diselesaikan adalah penanganan konflik yang menyangkut dengan konflik sosial dan terorisme Indikator kinerja pada sasaran ini diperoleh dengan formula : Jumlah laporan yang diselesaikan ____________________________ Jumlah laporan yang masuk Sehingga diperoleh angka : 2
x 100%
____ x 100% = 66% 3
31
1.
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya Dari 14 indikator kinerja
pada tahun 2015
ditahun 2016 hanya
melaksanakan 13 indikator kinerja . yang tidak dilaksanakan
yaitu
:Tingkat persentase aparatur yang berkompeten dibidangnya. Realisasi indikator kinerja pada tahun 2016 ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya hasilnya adalah sama dimana 9 indikator mencapai target, 2 indikator melebihi target dan 2 indikator lainnya kurang dari target yang ditentukan. Beberapa indikator kinerja masih dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya seperti yang dijabarkan pada tabel dibawah ini Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama
Satuan Target
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
Forum Kerukunan Beragama Jumlah penurunan antar umat beragama
Umat konflik
Rasio jumlah FPK per jumlah kecamatan Pusat pendidikan wawasan kebangsaan Jumlah kegiatan pembinaan orpol,ormas dan LSM Jumlah kegiatan pembinaan politik Tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih Forum kewaspadaan dini masyarakat Rasio konflik yang diselesaikan Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Tingkat disiplin aparatur Rasio dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan disusun tepat waktu
Perbandingan
Realisasi
Ada
Tahun 2016 Target
Realisas i
%
IP
Selisih realisasi 2015& 2016
100
B
-
%
IP
100
B
Ada
Ada
250
BS
4
0
100
B
100
100
100
B
-
100
B
Ada
Ada
Ada
B
-
85
C
7
4
57
C
28 (-)
-
Ada
-
5
-
100
-
Ada
keg
6
keg
14
9
64
B
15
9
60
B
4 (-)
%
0
0
100
B
0
0
100
B
-
-
100
100
100
B
100
100
100
B
-
-
55
62,5
113
BS
60
66
110
BS
3% (-)
%
100
100
100
B
100
100
100
B
-
%
100
100
100
B
100
100
100
B
-
%
100
100
100
B
100
100
100
B
-
%
100
100
100
B
100
100
100
B
-
realisasi indikator
2 100 Ada 5
BS
tahun 2015 dengan tahun 2016 dari 13
(tigabelas) indikator kinerja adalah sama dimana 2 (dua) indicator kinerja melampaui target, 2 (dua) indicator tidak mencapai target dan 9 (sembilan )
32
indikator sesuai dengan target pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan indikator kinerja pada tahun 2016 merupakan tahun ketiga RPJMD. 2.
Perbandingan Realisasi
Kinerja sampai dengan Tahun 2016
dengan Target Kinerja 5 Tahun Perbandingan
realisasi
indikator
kinerja
sampai
dengan
tahun
2016
menunjukan 2 (dua) indikator kinerja sasaran meningkat/membaik, 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran tetap dan 2 (dua) indikator kinerja menurun. Lebih lanjut perbandingan realisasi masing-masing capaian kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut ini : Indikator Kinerja
1 1
2
3
4
5
6
7
2 Forum kerukunan umat beragama Tingkat penurunan konflik antar umat beragama Rasio jumlah Fpk per jumlah kecamatan Pusat pendidikan wawasan kebangsaan Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP Jumlah kegiatan pembinaan politik Tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan
Sat
Terget 2018
Realisasi 2017
Realisasi 2016
Realisasi 2015
Realisasi 2014
2013
3 Ada
4 -
5 -
6 Ada
7 Ada
8 Ada
9 -
%
-
-
0
2
3
-
%
-
-
100
100
100
-
Ada
-
-
Ada
Ada
ada
-
keg
-
-
4
5
12
21
Keg
-
-
9
9
13
27
%
-
-
0
0
69,40
66,8
33
8
9 10
11
12 13
hak pilih Forum kewaspadaan dini masyarakat Rasio konflik yang diselesaikan Tingkat pelayanan Administrasi perkantoran Tingkat ketersedian sarana dan prasarana aparatur Tingkat disiplin aparatur Rasio dok. Perencanaan dan dok Pelaporan yang disusun tepat waktu
100
-
-
100
100
100
-
%
-
-
66
62,5
55
-
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
Perbandingan realisasi indikator tahun 2016 yang merupakan tahun ketiga RPJMD (2013-2018) baru bisa dibandingkan dengan tahun 2015. 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar nasional Bahwa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang merupakan versi dari Kementrian Dalam Negeri yang merupakan indikator kinerja kunci (IKK) yaitu : 1. Jumlah kegiatan pembinaan politik 2. Jumlah kegiatan pembinaan LSM,Ormas dan Orpol Tetapi sampai saat ini belum ada / belum diketahui berapa target yang menjadi standar nasional.
34
4. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Badan Kesbangpol Kota Palembang Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang telah
mengantisipasi
kegiatan
adalah dikarenakan para aparatur
yang harus
dilakukan
untuk tahun
berikutnya untuk mengatasi masalah- masalah yang timbul pada masyarakat atau organisasi kemasyarakatan terkait dengan programprogram pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang. Selain penyebab keberhasilan, penyebab penurunan / kegagalan kinerja hanyalah berkurangnya anggaran untuk menunjang kegiatan. Solusi yang dilakukan adalah dengan terus memantau, menerima laporan/menindaklanjuti laporan dan terus berkoordinasi dengan pihakpihak terkait sehubungan dengan laporan /informasi yang ada. B. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Penggunaan sumber daya yang ada baik aparatur maupun sarana dan prasaran penujang pelaksanaan tugas cukup memadai. 6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012 dan Surat Edaran
Walikota
Palembang
Nomor48/SE/2011
perihal
Pedoman
Penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2012,maka Badan Kesbangpol Kota Palembang dalam menentukan program / kegiatan berdasarkan pada
35
peraturan diatas yang mana Badan Kesatuan Bangsa dan politik masih memerlukan program/kegiatan yang ada untuk menunjang pembangunan masyarakat. C. Realisasi Anggaran Pada tahun 2016 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang memperoleh anggaran sebesar 93%. D. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2015 Bahwa pada tahun 2015 Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang yang dievaluasi oleh Inspektorat Kota Palembang memperoleh nilai sebesar 55,12 (lima puluh lima koma dua belas) dengan katagori CC (cukup baik)
36
BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Kesatuan Bangsa dan
Badan
Politik Kota Palembang dalam tahun ke 3 (tiga) pelaksanaan
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang telah melakukan tugas, kebijakan dan kinerjanya berdasarkan Tujuan, Sasaran dan Program Kerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang tahun 2013-2018 maupun Rencana Strategis Kota Palembang . Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Tahun 2015 ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan, pelayanan kepada masyarakat dan realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang tahun 2013-2018, pada tahun ketiga yang berisi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai maupun penyerapan dana APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2016. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam Capaian Indikator Kinerja , maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran secara mandiri dari 13 (tiga belas) indikator sasaran yang dilaksanakan menggambarkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. 2 (Dua) indikator kinerja telah melampaui target kinerja yang direncanakan. 2. 9 (sembilan) indikator kinerja mencapai target kinerja yang ditetapkan.
37
3. 2 (dua) indikator kinerja belum mencapai target B. SARAN 1.
Dalam upaya peningkatan capaian kinerja secara optimal dipandang perlu peningkatan
alokasi dana pada masing-masing SKPD sehingga program strategis
dapat diimplementasikan memenuhi kebutuhan anggaran dan target RPJMD secara merata sesuai perencanaan . 2. Koordinasi dan advokasi dengan Pusat dan Provinsi atau stake holder dalam perencanaan informasi dan data intensitasnya maupun keseimbangannya perlu ditingkatkan dan diintensifkan lagi, guna meningkatkan harmonisasi hubungan kerja antar instansi pusat, provinsi dan stake holder lainnya. 3. Senantiasa dilakukan evaluasi dan monitoring capaian kinerja masing-masing SKPD atas pelaksanaan program dan kegiatan secara kontinyu dan berkesinambungan agar permasalahan, hambatan dan langkah perbaikan dapat diantisipasi sedini mungkin 4. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat.
38
PELAPORAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG TAHUN 2016
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2017
39
40
