KATA PENGANTAR. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang. telah memberikan kemudahan sehingga dapat disusun Rencana Kerja

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan sehingga dapat disusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dengan baik. Rencana Kerja (Renja) ini merupakan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan bagi Inspektorat Kabupaten Pacitan untuk tahun 2014, agar selaras dengan Visi dan Misi pemerintah Kabupaten seperti tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan. Ucapan Terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan tahun 2014. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pacitan,

Juni 2013

INSPEKTUR KABUPATEN

PACITAN

Drs. SUKO WIYONO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19591017 198503 1 015


BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada

RKPD.

Sedangkan

RKPD

dijadikan

dasar

penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan yang

berfungsi

sebagai

dokumen

perencanaan

tahunan,

penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan

pembangunan

melalui

penyelenggaraan

Musrenbang

tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Inspektorat Kabupaten Pacitan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2014 ini menyusun Rencana Kerja

Inspektorat

Kabupaten

Pacitan

Tahun

2014. Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan,

program,

dan

kegiatan pembangunan. Inspektorat merupakan Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pacitan.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan, susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Pacitan terdiri atas Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2014, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Inspektorat Kabupaten Pacitan seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 yaitu “Terwujudnya

Pengawasan Yang Handal

Dalam Mendukung Keberhasilan Pemerintahan Daerah”. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Inspektorat Kabupaten Pacitan, misi Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan pengawasan yang berkesinambungan . 2. Mewujudkan

aparatur

pengawasan

yang

kompeten

dan

professional Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2014, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2014 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian

sasaran-sasaran

pembangunan

yang

dalam

penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.


2. LANDASAN HUKUM Dasar

Hukum

penyusunan

Rencana

Kerja

Inspektorat

Kabupaten Pacitan Tahun 2014 adalah : a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang–Undang

Nomor

25

tahun

2004,

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; d. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah ; f. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

kepada

Pemerintah

,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ; g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota ; h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; i. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 ; j.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;


k. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; l. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pacitan ; m. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Tehnis Daerah ; n. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025 ; o. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 ; p. Keputusan

Bupati

Pacitan

No.

188.45/240b/408.21/2011

tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 ; q. Keputusan Inspektur Kabupaten Pacitan Nomor : 188/2540 a/408.48/2011 tentang Penetapan Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Inspektorat Kabupaten Pacitan ; r. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5

Tahun 2012

tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan ; s. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan ; t. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang RKPD 2014 ; u. Surat

Keputusan

Bupati

Nomor

188.45/465/KPTS/408.21/2013 tentang Pengesahan Rancangan Renja SKPD Tahun 2014 ;


3. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dimaksudkan

menetapkan

dokumen

perencanaan

yang

memuat

program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2014. Sedangkan

tujuan

penyusunan

Rencana

Kerja

Inspektorat

Kabupaten Pacitan Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Menjadi

acuan

Inspektorat

Kabupaten

Pacitan

dalam

mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pacitan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan. 2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Inspektorat Kabupaten Pacitan selama tahun 2014. 4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I

PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab– bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1. Latar Belakang Mengemukakan Inspektorat,

pengertian

proses

ringkas

penyusunan,

tentang

Renja

keterkaitan

antara

Renja Inspektorat dengan dokumen

RKPD, Renstra

Inspektorat, dengan Renja K/L serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta


pedoman

yang

dijadikan

acuan

dalam

penyusunan

perencanaan dan penganggaran. 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Memuat

kajian

(review)

terhadap

hasil

evaluasi

pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu

pada

penyusunan

APBD

Renja

tahun

berjalan

Inspektorat

pada

sudah

waktu

disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi

Inspektorat,

serta

ketentuan

peraturan


perundang-undangan

yang

terkait

dengan

kinerja

pelayanan. 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inpektorat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inpektorat, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala

daerah,

terhadap

nasional/internasional,

capaian

seperti

SPM

program

dan

MDGs

(Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang dalam

meningkatkan

pelayanan

Inspektorat

serta

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan

yang

strategis

untuk

ditindaklanjuti

dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisi uraian mengenai : 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan

awal

RKPD

dengan

hasil

analisis

kebutuhan; 2. Penjelasan

Mengenai

alasan

proses

tersebut

dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 2.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat. 2.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perumusan

tujuan

dan

sasaran

didasarkan

atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat. 2.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai : 1. Faktor-faktor

yang

menjadi

bahan

pertimbangan

terhadap rumusan program dan kegiatan. 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. 3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, seandainya

baik

dalam

ketersediaan

rangka

pelaksanaannya

anggaran

tidak

sesuai

maupun dengan

kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2012 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2012 dan Capaian Renstra Inspektorat Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2012 dan Realisasi Renstra Inspektorat Kabupaten Pacitan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat dan/atau realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD Inspektorat tahun 2012. Total Anggaran Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2012 (APBD Murni dan Perubahan) sebesar Rp. 4.214.153.260,-. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.839.153.260,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.375.000.000,-. Dari total anggaran tersebut yang

terealisasi sebesar

Rp 4.098.804.612,80,- dengan

capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 97,12 %. Program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2012 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan adalah nihil atau tidak ada. Seluruh Program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2012 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk rincian capaian kinerja fisik dan keuangan dari masingmasing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :


1. Program

:

Pelayanan Administrasi Perkantoran

a.1. Kegiatan :

Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran 1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 900.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 881.522.540,00

3) Kinerja Anggaran :

97,95 %

4) Rencana Output :

Terselenggaranya

pelayanan

administrasi perkantoran. 5) Realisasi Output :

Terlaksanaya pelayanan administrasi perkantoran

selama

1

Tahun

anggaran. 6) Capaian Kinerja

:

100%

7) Outcomes

:

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran.

2. Program

:

Peningkatan

sistem

pengawasan

internal

dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH a. Kegiatan :

Pelaksanaan

Pengawasan

Internal

Secara

Berkala 1) Jumlah Anggaran :

Rp. 180.000.000,00

2) Realisasi

Rp. 175.007.510,00

:


97,23%

4) Rencana Output

Laporan hasil pemeriksaan PKPT 40

:

LHP 5) Realisasi Output

:

Jumlah laporan hasil pemeriksaan 40 LHP

6) Capaian Kinerja

:

100%

7) Outcomes

:

Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD


b. Kegiatan : Penanganan Kasus dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintahan Desa. 1) Jumlah Anggaran: Rp. 120.000.000,00 2) Realisasi

: Rp. 118.557.900,00

3) Kinerja Anggaran : 98,80% 4) Rencana Output : LHP kasus dan pemeriksaan desa 37 LHP 5) Realisasi Output : Jumlah laporan hasil pemeriksaan 37 LHP 6) Capaian Kinerja : 100% 7) Outcomes

: Terselesaikannya kasus aparatur dan meningkatnya

akuntabilitas

kinerja

pemdes. c. Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 65.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 63.071.750,00


97.03 %

4) Rencana Output : Jumlah pelaksanaan rakorwas 8 5) Realisasi Output :

Terlaksananya rakorwas sebanyak

8

kali 6) Capaian Kinerja

:

7) Outcomes

:

100% Terselesaikannya

hasil

temuan

pengawasan d. Kegiatan :

Koordinasi

Pengawasan

Yang

lebih

Komprehensif 1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 120.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 118.980.000,00


99,15%

4) Rencana Output :

LHP bidang sosial ekonomi 50 LHP


5) Realisasi Output :

Jumlah laporan hasil pemeriksaan 50

LHP 6) Capaian Kinerja

:

7) Outcomes

:

100% Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan .

e. Kegiatan : Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 1) Jumlah Anggaran:

Rp. 90.000.000,00

2) Realisasi

Rp. 83.059.000,00

:


92,29%

4) Rencana Output :

Laporan Hasil Reviu sebanyak 2 LHR


Terlaksananya 2 kali reviu

laporan

keuangan daerah selama 1 tahun 6) Capaian Kinerja :

100%

7) Outcomes

Meningkatnya akuntabilitas LKD .

:

f. Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Pembangunan 1) Jmlh Anggaran

:

Rp.170.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp.169.810.000,00


99.89%

4) Rencana Output :

Jumlah

LHP

fisik

kontruksi

dan

bansos 20 LHP 5) Realisasi Output :

Terlaksananya

pemeriksaan

fisik

kontruksi dan bansos 6) Capaian Kinerja :

100%

7) Outcomes

Meningkatnya akuntabilitas kinerja

:

pelaksanaan pembangunan g. Kegiatan

: Evaluasi AKIP / LAKIP

1) Jmlh Anggaran

:

Rp.60.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp.59.778.000,00


99.63%


4) Rencana Output :

Dokumen

Laporan

Hasil

Evaluasi

sebanyak 20 5) Realisasi Output :

Terlaksananya Evaluasi LAKIP pada 20 SKPD

6) Capaian Kinerja

:

7) Outcomes

:

100% Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelaksanaan pembangunan

h. Kegiatan

: Pengawasan

atas

inventarisasi

kekayaan

Milik daerah 1) Jmlh Anggaran

:

Rp.120.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp.118.530.000,00


98,78 %

4) Rencana Output :

LHP bidang keuangan dan aset 17 LHP


Jumlah Laporan hasil Pemeriksaan sebanyak 17 LHP

6) Capaian Kinerja

:

100%

7) Outcomes

:

Meningkatnya

tertib

pengelolaan

asset daerah . i. Kegiatan :

Peningkatan

Sistem

Pengendalian

Internal

Pemerintah. 1) Jumlah Anggaran :

Rp. 30.000.000,00

2) Realisasi

Rp. 29.788.750,00

:


99,30%

4) Rencana Output :

Pelaksanaan workshop SPIP


Terlaksananya 1 kali workshop .

6) Capaian Kinerja

:

100 %

7) Outcomes

:

Meningkatnya pengendalian internal.


3. Program

:

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan . a. Kegiatan :

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 35.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 34.540.00,00


98,69 %

4) Rencana Output :

Workshop aparatur pengawasan


Terlaksananya 1 kali workshop

6) Capaian Kinerja

:

100%

7) Outcomes

:

Meningkatnya SDM Auditor.

b. Kegiatan : Peningkatan kualitas pengawas 1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 125.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 124.848.150,00


99.88 %

4) Rencana Output :

Jumlah

peserta

diklat

pengawas

sebanyak 12 orang 5) Realisasi Output :

Terlaksananya diklat 12 orang

6) Capaian Kinerja

:

100%

7) Outcomes

:

Meningkatnya SDM auditor

c. Kegiatan :

Peningkatan

SDM

Aparatur

Bidang

Pengawasan 1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 310.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 302.407.000,00


97.55 %

4) Rencana Output :

Jumlah study banding sebanyak 2 lokasi


Terlaksananya study banding 2 lokasi

6) Capaian Kinerja

:

100%

7) Outcomes

:

Meningkatnya SDM auditor


4.

Program

: Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pangawasan

a. Kegiatan : Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1) Jumlah Anggaran

: Rp.40.000.000,00

2) Realisasi

: Rp. 39.560.000,00

3) Kinerja Anggaran

: 98,90 %

4) Rencana Output

: Tersusunnya sistem dan prosedur pengawasan 2 dokumen

5) Realisasi Output

: Tersusunnya 2 buah sisdur

6) Capaian Kinerja

: 100%

7) Outcomes

: Panduan pelaksanaan pemeriksaan bagi aparatur pengawasan .

5.

Program

:

Mengintensifkan

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat a. Kegiatan : Unit Pengaduan Massyarakat dan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1) Jumlah Anggaran

: Rp.10.000.000,00

2) Realisasi

: Rp. 9.950.000,00

3) Kinerja Anggaran

: 99,50 %

4) Rencana Output

: Terlaksananya

monitoring

penanganan pengaduan 5) Realisasi Output

: Tersusunnya 1 laporan monev

6) Capaian Kinerja

: 100%

7) Outcomes

: Laporan

penanganan

masyarakat .

pengaduan

TABEL REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAN PENCAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT s/d TAHUN BERJALAN KABUPATEN PACITAN

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program kegiatan

Kode

1

2

1

1

01

1

01

1

1

01

01

1

1

01

01

2

WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan Kasus dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintahan Desa (Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH )

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output )

3

Jumlah laporan hasil pemeriksaan PKPT yang diperiksa Terselesainya kasus aparatur dan meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan desa

Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2016

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2011

4

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2012

Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2013

Perkiraan realiasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2013 Realisasi Tingkat capaian capaian (Rp) (%) 10 = 11=10/4 (5+7+9)*

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

5

6

7

8 = (7/6)

9

40

47

40

40

100

20

107

267,5

28

-

40

40

100

15

55

196,43

Catatan

12


Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

1

01

01

3

1

01

01

4

1

01

01

5

1

01

01

6

1

01

01

7

1

01

01

8

1

01

01

9

1

01

01

10

Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB

1

01

01

11

1

01

01

12

1

01

02

1

01

02

1

1

01

02

2

Jumlah pelaksanaan Rakorwas Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan

8

8

8

8

100

8

24

300,00

35

30

50

50

100

27

107

305,71

2

2

2

2

100

1

5

250,00

10

8

20

20

100

20

48

480,00

35

31

17

17

100

17

65

185,71

20

15

20

20

100

29

64

320,00

-

-

1

1

100

1

2

Terlaksananya penilaian mandiri

-

-

-

-

100

48

48

Penanganan ijin perceraian PNS

Laporan ijin perceraian PNS

-

-

-

-

100

15

15

Pelaksanaan Unit Penggerak Integritas

Jumlah unit WBK

-

-

-

-

100

12

12

2

-

1

1

100

2

3

150

20

10

12

12

100

10

32

160,00

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Pemeriksaan dan Pengawasan Pembangunan Pengawasan Atas Inventarisasi dan Kekayaan Milik Daerah Evaluasi AKIP/LAKIP

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Peningkatan Kualitas Pengawasan

Laporan hasil reviu Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelaksanaan pembangunan Meningkatnya tertib pengelolaan aset daerah Jumlah laporan hasil evaluasi SKPD Woksop SPIP

Woksop aparatur pengawasan Jumlah peserta diklat pengawas


1

01

02

1

01

03

1

01

03

1

01

04

1

01

04

1

01

05

1

01

05

3

1

1

1

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Bidang Pengawasan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Unit Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Kasus Pengaduan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan & Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Jumlah pengembangan wawasan SDM

Tersusunnya system dan prosedur pengawasan

Terlaksananya penanganan pengaduan

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

-

2

2

100

2

1

1

2

2

100

2

5

-

-

15

15

100

30

30

100

100

100

100

100

100

300

4

400

500,00

300,00


2.2. Analisis Kinerja Inspektorat Sesuai dengan Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Pacitan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, maka untuk mengetahui Kinerja Inspektorat Kabupaten Pacitan dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Pacitan yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasarn RPJMD Kabupaten Pacitan adalah : 1. Prosentase ketaatan terhadap temuan pemeriksaan 2. Prosentase pemenuhan pelaksanaan pemeriksaan 3. Prosentase tenaga pemeriksa yang mendapat diklat 4. Jumlah pedoman sisdur pengawasan. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Inspektorat

adalah

Perangkat

Daerah

yang

mempunyai

tugas

membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

melakukan

koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah maupun eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pacitan menghadapi beberapa permasalahan antara lain : a. Kurangnya teknis fungsional tenaga

aparat

keterbatasan

pengawasan anggaran

untuk meningkatkan kemampuan .

untuk

Hal

ini

disebabkan

pengiriman

diklat

karena yang


diselenggarakan diluar daerah. Untuk pelaksanaan diklat secara mandiri memerlukan anggaran yang jauh lebih besar lagi. b. Seringnya tidak mengetahui aturan – aturan yang baru, yang berkaitan dengan SKPD lain. Hal ini bisa di minimalisir dengan perbaikan hubungan dan komunikasi dengan SKPD. c. Masih

adanya

aparat

pengawasan

yang

kurang

memiliki

ketrampilan yang memadai , tenaga auditor yang baru direkrut tidak bisa langsung beradaptasi dengan kebutuhan lapangan karena kurangnya pembekalan dan tidak adanya pendampingan dari ahlinya (BPKP). d. Kurangnya sarana penunjang ( literatur/referensi/perpustakaan) e. Penempatan posisi Inspektorat bukan sebagai bagian proses manajerial pemerintahan yang penting, namun hanya sebatas legal formal saja. Sehingga kurang mendapat support baik penyediaan dana maupun SDM yang terbaik.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam setiap penyusunan rencana kerja, Inspektorat Kabupaten Pacitan

selalu melakukan analisis kebutuhan. Analisis ini dilakukan

untuk mengakomodir semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan

ini

disesuaikan

dengan

target

yang

akan

dicapai/direncanakan sesuai dengan Renstra Inspektorat yang telah disusun. Program dan Kegiatan yang ada di Inspektorat Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Pacitan. Program dan kegiatan ini diharapkan mampu mendukung tercapainya visi misi Pemerintah Kabupaten Pacitan.


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat sekarang ini sedang menggalakkan penegakan hukum terhadap praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsive terhadap aspirasi masyarakat, penetapan

kebijakan

publik

berdasarkan

konsensus

dengan

masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan efisiensi, akuntabel, dan bebas KKN adalah hal-hal yang menjadi target Pemerintah untuk dicapai. Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan tugas Inspektorat yaitu

melakukan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

urusan

pemerintahan di Daerah maka Inspektorat mempunyai kewajiban untuk : 1. Melaksanakan penyelenggaraan

pengawasan

secara

pemerintahan

dan

intensif

pembangunan

kemasyarakatan. 2. Menunjang peningkatan kinerja manajemen pemerintahan. 3. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan.

atas serta


3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Inspektorat Kabupaten Pacitan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan membantu Bupati dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

di

bidang

pengawasan

pembangunan daerah diharapkan mampu mengawal setiap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan Bupati supaya berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu, disusun visi dan misi Inspektorat Kabupaten Pacitan yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan. harus

dikaitkan

Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun

dengan

RPJMD

Kabupaten

Pacitan.

VISI

Inspektorat Kabupaten Pacitan adalah : “Terwujudnya Pengawasan Yang Handal Dalam Mendukung Keberhasilan Pemerintahan Daerah.” Dari visi tersebut, Inspektorat Kabupaten Pacitan mempunyai misi : 1. Melaksanakan pengawasan yang berkesinambungan. 2. Mewujudkan

aparatur

pengawasan

yang

kompeten

dan

profesional. Tujuan

Inspektorat

Kabupaten

Pacitan

sesuai

dengan

Renstra

Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 adalah : 1. Terwujudnya pengendalian atas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Meningkatnya kualitas dan kinerja aparatur pengawasan. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : 1. Meningkatnya tindak lanjut temuan atas hasil pemeriksaan Inspektorat


2. Terlaksananya pemeriksaan PKPT dan Non PKPT 3. Meningkatnya jumlah SDM aparat pengawasan yang terlatih 4. Terwujudnya sarana pengendalian pengawasan internal 3.3 Program dan Kegiatan A. Program 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 3. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. 4. Penataan

dan

Penyempurnaan

Kebijakan

Sistem

dan

Prosedur Pengawasan. 5. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat B. Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan: a.

Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran;

Program

:

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan: a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala; b. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan; c. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif ; d. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan; e. Evaluasi AKIP / LAKIP ; f.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

dan


g. Koordinasi

Penilaian

Mandiri

Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi; h. Penanganan

Ijin

Perceraian

bagi

PNS

di

Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pacitan; i.

Pelaksanaan Unit Penggerak Integritas;

Program : Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Kegiatan : a.

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;

b.

Peningkatan Kualitas Pengawas;

c.

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Bidang Pengawasan;

Program : Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Kegiatan: a. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan; Program : Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Kegiatan: a.

Unit

Pengaduan

Pengaduan.

Masyarakat

dan

Penanganan

Kasus


Tabel. Bab III Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Pacitan Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2014

Program/Kegiatan

Daerah dan Lokasi

Program/Kegiatan

(1) 1.20 1.20.07.01

1.20 1.20.07.20

(2)

Prakiraan Maju Rencana Catatan

Target

Kebutuhan

Sumber

Capaian

Dana/Pagu

Dana

Kinerja

Indikatif

(6)

(7)

Penting

(8)

Tahun 2015 Target

Kebutuhan

Capaian

Dana/ Pagu

Kinerja

Indikatif

(9)

(10)

(3)

(4)

(5)

Peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran

Kab. Pacitan

100

975.000.000

APBD Kab.

100

975.000.000

Laporan hasil pemeriksaan PKPT yang diperiksa

Kab. Pacitan

100

230.000.000

APBD Kab.

100

230.000.000

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Llaporan TLHP dan Rakorwas

Kab. Pacitan Kab. Pacitan

100

130.000.000

APBD Kab.

100

130.000.000

100

400.000.000

APBD Kab.

100

400.000.000

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Laporan hasil reviu (LHR) atas laporan keuangan daerah (LKD)

Kab. Pacitan

100

50.000.000

APBD Kab.

100

50.000.000

Evaluasi AKIP / LAKIP

Laporan hasil evaluasi LAKIP SKPD Terlaksananya woksop SPIP

Kab. Pacitan Kab. Pacitan Kab. Pacitan Kab. Pacitan Kab. Pacitan

100

65.000.000

APBD Kab.

100

65.000.000

100

50.000.000

APBD Kab.

100

50.000.000

100

35.000.000

APBD Kab.

100

35.000.000

100

20.000.000

APBD Kab.

100

20.000.000

100

40.000.000

APBD Kab.

100

40.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sistem pengendalian internal pemerintah Koordinasi penilaian mandiri pelaksanaan R B Penanganan ijin perceraian bagi PNS Pelaksanaan unit penggerak integritas

Jumlah laporan pemeriksaan

hasil

Terlaksananya penilaian mandiri reformasi birokrasi Laporan Ijin Perceraian PNS Jumlah unit kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)


1.20.1.20.0 7.21

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Peningkatan kualitas pengawas Peningkatan SDM bidang pengawasan

1.20.1.20.0 7.22

1.20.1.20.0 7.24

aparatur

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Unit pengaduan masyarakat dan penanganan kasus pengaduan

Jumlah pelatihan internal yang dilaksanakan

Kab. Pacitan

100

145.000.000

APBD Kab.

100

145.000.000

Jumlah pemeriksa yang mengikuti pelatihan / bimtek pengawasan Jumlah pengembangan wawasan SDM

Kab. Pacitan

100

150.000.000

APBD Kab.

100

150.000.000

Kab. Pacitan

100

270.000.000

APBD Kab.

100

270.000.000

Tesusunnya dokumen sistem & prosedur pengawasan

Kab. Pacitan

100

35.000.000

APBD Kab.

100

35.000.000

100

35.000.000

APBD Kab.

100

35.000.000

Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Kab. Pacitan

2.630.000.000

2.630.000.000


BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan tahun 2014 disusun sebagai upaya untuk melaksanakan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Pacitan

“ Terwujudnya

Pengawasan Yang Handal Dalam Mendukung

Keberhasilan Pemerintahan Daerah ”. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Pacitan tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan semua pihak baik dari pimpinan dan seluruh staf Inspektorat Kabupaten Pacitan. Dukungan berupa kerja sama yang baik sangat diharapkan, sehingga terwujudnya Pemerintah Kabupaten Pacitan yang bersih dan berwibawa akan lebih cepat tercapai. Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2014 , diharapkan kesinambungan pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Pacitan dapat terlaksana secara sinergis.

Pacitan,

Juni 2013

INSPEKTUR KABUPATEN PACITAN

Drs. SUKO WIYONO, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19591017 198503 1 015


KATA PENGANTAR. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang. telah memberikan kemudahan sehingga dapat disusun Rencana Kerja

Recommend Documents