KATA PENGANTAR. Kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan

KATA PENGANTAR

Kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayatNya, sehingga Renja Bagian Humas dan Protokol tahun 2015 ini dapat selesai pada waktunya. Bagian Humas dan Protokol mempunyai peranan yang sangat strategis dalam peningkatan pelayanan publik khususnya bidang Informasi, peningkatan komunikasi dua arah antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan masyarakat dan upaya penciptaan citra Pemerintah Kabupaten Malinau serta pelayanan protokoler, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung Kinerja Pembangunan Kabupaten Malinau lebih optimal. Berdasarkan peranan tersebut maka Dokumen RENJA ini memiliki nilai strategis dalam upaya peningkatan Kinerja Bagian Humas dan Protokol.

Seiring dengan dinamika pembangunan, tentunya kebijakan dan program pembangunan juga akan berkembang secara dinamis, oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan peran aktifnya untuk memberikan penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kinerja yang kita banggakan ini. Kepada semua pihak yang telah bekerjasama disampaikan terima kasih.

i

DAFTAR ISI

Halaman Judul.................................................................................................. Kata Pengantar.................................................................................................

i

Daftar Isi..........................................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN..............................................................................

1

1.1 Latar Belakang...............................................................................

1

1.2 Landasan Hukum...........................................................................

3

1.3 Maksud dan Tujuan........................................................................

4

1.4 Sistematika Penulisan.....................................................................

5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2013 ……………………………….................................................

8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD..............................................................................................

8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD..................................................

9

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD.............

16

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN................

18

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional...........................................

18

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD......................................

18

3.3 Program dan Kegiatan....................................................................

19

BAB IV PENUTUP.........................................................................................

21

LAMPIRAN

ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Perkembangan reformasi di segala aspek bidang kehidupan dan pemerintahan serta demokratisasi yang semakin membaik membawa konsekwensi pada tuntutan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang semakin transparan dan akuntabel. Masyarakat semakin mengerti, kritis, dinamis dan aspiratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu lembaga pemerintah semakin dituntut untuk lebih baik dan dekat dengan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang menganut prinsip-prinsip good governance ini juga akan menuntut adanya komunikasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Komunikasi yang baik ini akan mampu menjaga aspek transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, lebih terjaminnya aliran arus aspirasi dan tersampaikannya kebijakan dan program pembangunan dari Pemerintah kepada masyarakat. Arus komunikasi dua arah ini membawa konsekwensi pada perlunya keterbukaan pemerintah untuk menerima berbagai aspirasi, hal ini berbeda dengan masa lalu dimana arus informasi lebih cenderung searah, yaitu kebijakan pembangunan dari Pemerintah bagi masyarakat luas, masyarakat hanya menerima bagaimana kebijakan itu ditetapkan dan diimplementasikan kepada masyarakat luas. Bagian Humas dan Protokol mempunyai peranan penting dalam menjaga mekanisme komunikasi Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan stake holder lain tetap terjaga, sehingga kebijakan dan program pembangunan akan lebih tepat sasaran. Demokrasi dengan bentuk pemilihan kepala pemerintahan (baik pusat maupun Daerah) yang dilakukan secara langsung oleh rakyat juga membawa konsekwensi pada semakin tingginya tanggung jawab kepala Daerah, yang dalam hal ini adalah Bupati, terhadap tuntutan masyarakat, makin kritisnya masyarakat terhadap visi, misi dan program pembangunan

dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan perlunya komunikasi yang intensif dan aktif dari kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat untuk menjaga konsistensi kebijakan, program pembangunan, efektifitas dan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Komunikasi yang baik juga akan lebih meningkatkan efektifitas kebijakan dan hasil-hasil pembangunan, karena seringkali perkembangan dan dinamika masyarakat berkembang sangat pesat, sementara itu di sisi lain kebijakan pembangunan disusun untuk kurun waktu yang lama, yaitu kebijakan jangka panjang mempunyai kurun waktu 25 tahun, dan kebijakan jangka menengah untuk kurun waktu 5 tahun. Oleh karena itu komunikasi yang baik diharapkan akan mampu mempertemukan kebijakan pemerintah dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang sangat pesat, sehingga dari hasil komunikasi ini dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan kebijakan agar hasil akhirnya akan tepat sasaran. Bentuk komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat luas dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik langsung maupun melalui media lain, yaitu media masa. Besarnya peranan dan pengaruh media masa, apalagi dijaman teknologi informasi seperti sekarang ini, maka pemerintah harus dapat memanfaatkan peranan media masa ini dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menjadi mitra yang efektif terhadap kegiatan komunikasi dua arah dan pencitraan pemerintah daerah. Kegiatan pelayanan publik, selain sebagai bagian dari kewajiban pemerintah

terhadap

masyarakatnya,

juga

dapat

menjadi

media

komunikasi, untuk mengukur seberapa jauh penerimaan masyarakat terhadap program-program pelayanan kepada masyarakat luas dan usulanusulan perbaikan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Hal ini disadari sepenuhnya bahwa komunikasi yang baik akan mampu menciptakan pelayanan prima yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat luas.

RENJA Humas & Protokol Tahun 2015

Page | 2

Mencermati perkembangan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagaimana diilustrasikan tersebut diatas, Bagian Humas dan Protokol mengemban tugas untuk meningkatkan dan menjaga sistem komunikasi dan infromasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan stake holders lainnya tetap baik, meningkatkan citra yang baik dari masyarakat terhadap lembaga Pemerintah Kabupaten, terutama dari aspek penyelenggaraan

pemerintahan

yang

bersih,

baik

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. Disamping itu Bagian Humas dan Protokol juga bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan Protokoler resmi Pimpinan Pemerintahan Kabupaten, khususnya Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan VVIP/Tamu lainnya yang datang menjadi tamu Pemerintah Kabupaten Malinau. Bagian Humas dan Protokol sebagai bagian dari lembaga Pemerintah Kabupaten Malinau yang sangat dekat dan turut bertanggung jawab terhadap kebijakan dan program pembangunan Pemerintahan Kabupaten Malinau, membangun citra Pimpinan Pemerintahan dan menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, menyusun Recanan Strategi Pembangunan tahun 2011-2016 sebagai pedoman dan landasan dalam pelaksanaan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung tercapainya visi Kabupaten Malinau yaitu “Terwujudnya Kabupaten Malinau yang aman, nyaman dan damai melalui gerakan desa membangun”.

1.2 Landasan Hukum Adapun landasan hukum Bagian Humas dan Protokol dalam menyusun Rencana Kerja tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara 2. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan 3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 tentang Pelayanan Publik. RENJA Humas & Protokol Tahun 2015

Page | 3

5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No.8 Tahun 2008 8. Keputusan Bupati Malinau Nomor 89 tahun 202 tentang Perubahan pertama Keputusan Bupati Malinau nomor 117 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau. 9. Peraturan Bupati Malinau Nomor 7 Tahun 2008 tentang kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupatebn Malinau ( penyesuaian terhadap PP nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah )

1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Humas dan Protokol Kabupaten Malinau tahun 2015 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Bagian Humas dan Protokol adalah : a.

Mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Malinau, khususnya dari aspek hubungan dan komunikasi antara Pemerintah dengan Masyarakat luas.

b.

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja lembaga Bagian Humas dan Protokol, baik dari aspek SDM, prasarana dan sarana, teknologi dan manajemen.

c.

Mendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan integritas dan sinergi pembangunan dari masyarakat dengan Pemerintah dengan melalui berbagai media.


Page | 4

d.

Sebagai pedoman dalam menentukan arah, cita-cita dan tujuan organisasi yang disepakati bersama sehingga akan tercipta system kerja yang optimal, koordinatif, dan bersinergi dalam mencapai tujuan bersama.

e.

Sebagai Pusat Penyebarluasan informasi, mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan menyaring informasi baik untuk dipublikasikan maupun sebagai bahan penelitian dan bahan masukan kepada pimpinan untuk pengambilan keputusan

I.4. Sistematika Penulisan Sistemastika Penulisan Renja Humas dan Protokol Malinau dapat disajikan sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya

dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK


Page | 5

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.

Jika indikator

yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, ada beragam persoalan dan kondisi yang dihadapi Bagian Humas dan Protokol. Bila dipetakan, beragam persoalan tersebut bisa berupa hambatan (kendala), kelemahan, dan kekuatan organisasi. Namun, dengan keterbatasan dan kekuatan yang dimiliki, Bagian Humas dan Protokol berusaha untuk menciptakan berbagai peluang positif untuk meningkatkan ritme dan kinerja organisasi.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan

nasional

dan

sebagaimana

maksud,

yaitu

Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media masa serta media kemasyarakatan lainnya untuk mempercepat arus informasi dalam mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD 3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktorfaktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta


Page | 6

penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.


Page | 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Humas dan Protokol Kabupaten Malinau adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Humas dan Protokol tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Humas dan Protokol Kabupaten Malinau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Humas dan Protokol Kabupaten Malinau selama tahun 2013 dan perkiraan target tahun 2014. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : a. Penetapan Indikator Kinerja Indikator Linerja SKPD Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Malinau yang Memgacu pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut : 1. Jumlah Media Masa yang menyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau 2. Tersusunnya Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau


Page | 8

3. Tersusunnya Buku Konsep Pidato Bupati dengan Baik 4. Terlaksananya Acara Setingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten di Kabupaten Malinau dengan baik 5. Tersusunnya Jadwal / Agenda Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau 6. Tersedianya Tenaga Kehumasan yang Terampil b. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2014 Anggaran Tahun 2014 Humas dan Protokol Kabupaten Malinau sebesar Rp.7.539.280.000,- (termasuk perubahan) dengan 4 program dan 8 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp.6.934.824.151,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 95.89 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 91,98 %.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2015 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2015 dengan usulan sebesar Rp. 5.039.500.000 (termasuk perubahan),- terurai dalam 5 program dan 9 kegiatan, Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.997.067.009,dengan capaian kinerja fisik sebesar 99,16 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 99.16%. Atau minimal sama dengan tahun 2014, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Bagian Humas dan Protokol selalu mengacu kepada Tugas dan Fungsi dan Mengutamakan pelayanan prima dalam mendukung program Gerakan Desa Membangun sebagai paradigma baru. Oleh karena itu aparat kehumasan dan keprotokolan diharapkan secara professional mampu mensinergikan program pemerintah dengan tugas yang diemban oleh bagian humas dan Protokol


Page | 9

dengan mengacu kepada aturan – aturan yang berlaku. Agar tidak mengalami tumpang tindih maka perlu dijelaskan secaar detail Job Description pada masing –masing sub Bagian yang terdapat di Bagian Humas dan protokol. Pembagaian tugas tersebut dapat kita lihat pada program yang dijelaskan dibawah ini. a. Program Humas Humas dapat dikatakan baik, jika humas dapat membuat suatu strategi untuk memaksimalkan kontribusi dari program – program komunikasi bagi efektivitas kepentingan organisasinya. Jika melihat kepada fungsi Programming, maka bagian Humas dan Protokol Pemkab Kabupaten Malinau ternyata sudah memiliki rincian program untuk melaksanakan urusan dan koordinasi serta penyusunan bahan pembinaan hubungan kerjasama anatara Pemerintah Kabupaten, dinas dengan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dalam menyusun bahan Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah. Berdasar data yang ada, diketahui bahwa program – program Humas seperti Program Media Relation, Kliping Media, Menyusun Konsep Pidato Pimpinan, Dokumentasi Kegiatan Pemkab Malinau Berjalan dengan Optimal. b. Program Protokol Sub Bagian Protokol : -

Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan protokol.

-

Menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan bidang protokol

-

Mengatur persiapan rapat, pertemuan/resepsi, upacara dan kendaraan tamu yang memerlukan pelayanan yang bersifat protokoler

-

Menyiapakan Upacara dan mengatur keprotokolannya serta melakukan kerja sama dengan instansi lain dibindang keprotokolan persipan pelantikan


Page | 10

-

Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala Bagian Humas dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Program Tata Usaha Bagian Kepegawaian dan tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan jabatan fungsional, tata persuratan, kearsipan, dan gaji. Dalam melaksanakan tugas bagian kepegawaian dan tata usaha menyelenggarakan fungsi : a. Pengelolaan Pengembangan Pegawai dan Jabatan fungsional b. Pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan gaji

2.2.1 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Bagian humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau merupakan salah satu unsur SKPD dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malinau.

1. Tugas Pokok Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 7 Tahun 2008 tentang kedudukan, Tugas Pokok , fungsi Susunan organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau ( Penyesuai Terhadap PP Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ) antara lain : Merumuskan dan melaksanakan kegiatan bidang hubungan masyarakat, Peliputan, Dokumentasi dan Protokol.

2. Fungsi a. Perumusan kebijakan bidang hubungan masyarakat, peliputan dan dokumentasi dan keprotokolan b. Penyusunan Program dan kegiatan bidang hubungan masyarakat, peliputan dan dokumentasi dan keprotokolan


Page | 11

c. Penyusunan Pedoman pelaksanan kegiatan bidang hubungan masyarakat, peliputan dan dokumentasi dan keprotokolan d. Pelaksanaan Pembinaan administrsai dan aparatur pada sub bagian hubungan masyarakat, keprotokolan dan tata usaha pimpinan. e. Pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang hubungan

masyarakat,

peliputan

dan

dokumentasi

dan

keprotokolan.

3. Struktur Organisasi Susunan Organisasi Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah terdiri atas : 1. Kepala Bagian; 2. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat 3. Kepala Sub Bagian Protokol 4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan


Page | 12

Gambar. 1.1 Struktur Organisasi Bagian Humas dan Protokol Setkab. Malinau


Page | 13

Di dalam Menjalankan Tugasnya Kepala Bagian Humas dan Protokol membawahi : 1. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat 2. Kepala Sub Bagian Protokol 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Adapun tugas pokok dan fungsi sub Bagian – sub Bagian tersebut adalah sebagai berikut : 1. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat : Kasubbag Hubungan Masyarakat Mempunyai Tugas menyiapkan bahan pembinaan dan Pengembangan hubungan masyarakat guna Pemantapan pelksanaan kebijakan Pemerintah Daerah, melaksanakan pengumpulan pengumpulan, Penyaringan dan analisa informasi Peliputan dan Dokumentasi. Untuk

melaksanakan

tugas

tersebut

Subbag

Hubungan

Masyarakat

mempunyai fungsi : a. Perumusan

dan

Penyusunan

bahan

pedoman

teknis

pembinaan

pengembangan hubungan masyarakat; b. Pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang pengumpulan dan penyaringan informasi; c. Pelaksanaan Informasi Pemerintah, Pembangunan dan kemasyarakatan baik dari Pemerintah Pusat, Propinsi maupun dari masyarakat d. Pelaksanaan analisis dan penyaringan informasi baik yang akan dipublikasikan kepada masyarakat, lembaga sosial, lembaga Pemerintah maupun sebagai bahan masukan kepada pimpinan untuk bahan pengambilan keputusan ; e. Pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama dengan media massa; f. Pelaksanaan

Penyebarluasan

informasi

dan

sosialisasi

kebijakan

Pemerintah Kabupaten Malinau melalui media massa; g. Pelaksanaan perencanaan dan melakukan pencitraan apresiasi dan atensi Bupati kepada pihak – pihak yang dipandang perlu


Page | 14

h. Melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dalam pembuatan naskah sambutan, tentative acara dan agenda pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.

2. Kepala Sub Bagian Protokol Kasubbag Protokol mempunyai tugas melakukan koordinasi petunjuk pelaksanaan kebijakan pelayanan keprotokolan Pimpinan, tata cara dan pelayanan tamu. Untuk melaksanakan tugas tersebut kasubag Protokol mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain di bidang keprotokolan b. Pelaksanaan penyiapan dan mengatur acara pimpinan Pemerintah Kabupaten Malinau c. Pelaksanaan persiapan dan memperlancar tugas serta kegiatan pimpinan Pemerintah Kabupaten Malinau d. Pelaksanaan acara kunjungan tamu – tamu VIP / VVIP ke Pemerintah Kabupaten Malinau e. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan kepada instansi Pemerintah / Non Pemerintah yang membutuhkan

3. Kepala Sub Bagian Tata usaha Pimpinan Kasubbag Tata Usaha pimpinan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi dan evaluasi di bidang – bidang tata usaha pimpinan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kasubag tata Usaha Pimpinan mempunyai Fungsi : a. Melaksanakan urusan Administrsi yang meliputi penerimaan, pencatatan dan penyampaian naskah dinas baik yang ditujukan kepada pimpinan maupun pendistribusian naskah dinas dari pimpinan kepada satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai disposisi pimpinan


Page | 15

b. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan terhadap berbagai cacatan, arsip, buku dan dokumentasi yang menjadi kebutuhan pimpinan c. Menyediakan berbagai keperluan ruang pimpinan serta penyiapan bahan dan data yang diperlukan oleh pimpinan d. Melaksanakan Penataan, Pengaturan dan pemeriksaan terhadap semua naskah yang akan ditandatangani oleh pimpinan.

2.2.2 TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD Tantangan Bagian humas dan protocol dalam melakukan Pelayanan Bank terhadap Kegiatan Pimpinan maupun SKPD lainnya antara lain adalah ketepatan waktu dari SKPD dalam berkoordinasi mengenai acara yang telah di buatkan SOP oleh Humas dan Protokol, masih kurangnya tenaga / staf humas yang terampil dalam bidang kehumasan. Serta koordinasi yang efektif belum berjalan optimal antara SKPD Diskominfo, PDE dan Humas.

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, ada beragam persoalan dan kondisi yang dihadapi Bagian Humas dan Protokol. Bila dipetakan, beragam persoalan tersebut bisa berupa hambatan (kendala), kelemahan, dan kekuatan organisasi. Namun, dengan keterbatasan dan kekuatan yang dimiliki, Bagian Humas dan Protokol berusaha untuk menciptakan berbagai peluang positif untuk meningkatkan ritme dan kinerja organisasi. Adapun kondisi dan persoalan tersebut di antaranya sebagai berikut : 1.

Belum adanya kesamaan persepsi antara pemerintah Kabupaten dengan

jurnalis

yang

bertugas

di

Pemkab

sehingga

perlu

diselenggarakan kegiatan untuk menepis anggapan tentang bad news is good news namun tetap berorientasi good news is also good news. 2.

Intensitas kunjungan tamu VVIP sulit diprediksi.


Page | 16

3.

Belum adanya kesamaan nomenklatur di Kab./ Kota.

4.

Masih belum ada persamaan persepsi dalam pengaturan acara.

5.

Jumlah personil yang memenuhi kualifikasi masih terbatas .

Solusi / Pemecahan Masalah : 1.

Menyelenggarakan press conference.

2.

Mengoptimalkan koordinasi dengan Kabupaten /Kota.

3.

Memaksimalkan personil yang ada dan merekrut tenaga kontrak sesuai kebutuhan.

4.

Meningkatkan Koordinasi dengan Pusat.


Page | 17

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 1.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang

akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKPD (rancangan awal) yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hi dup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan. Selanjutnya kebijakan yang ditempuh oleh Bagian Humas dan Protokol adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 2. Menciptakan iklim kerja yang baik, koordinasi internal dan eksternal 3. Meningkatkan pemenuhan prasarana dan sarana untuk mendukung kinerja 4. Meningkatkan jaringan data dan informasi dengan seluruh pihak terkait 5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media masa serta media kemasyarakatan lainnya untuk mempercepat arus informasi dalam mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan. 6. Mengembangkan suatu mekanisme dan prosedur tetap penyelenggaraan pemerintahan terutama yang terkait dengan aktivitas kerja resmi pimpinan lembaga pemerintahan sehingga tercipta proses kerja yang efektif dan efisien.

1.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan: Meningkatkan Kinerja Bagian Humas dan Protokol dengan meningkatkan kualitas SDM, prasarana dan sarana, Kebijakan dan Manajemen.


Page | 18

1. Meningkatkan komunikasi dua arah yang efektif dan efisien dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparant dan akuntabel 2. Meningkatkan citra Pemerintah Kabupaten Malinau dimata masyarakat sehingga akan meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan mendorong partisipasi aktif semua pihak 3. Meningkatkan tertib pelaksanaan tugas pimpinan Pemerintahan Kab. Malinau. 4. Mendorong pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

Sasaran: 1. Terciptanya hubungan timbal balik yang harmonis antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat. 2. Tersampaikannya kebijakan, program, kegiatan dan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat sehingga lebih tepat sasaran 3. Terciptanya basis data dan pusat informasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya di Wilayah Kabupaten Malinau. 4. Terselenggaranya pelaksanaan suatu acara / upacara yang tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

1.3

Program Dan Kegiatan Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersamasama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan serta mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik dengan kebijakan yang diarahkan untuk:


Page | 19

a.

mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat;

b.

mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

c.

meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;

d.

meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima;

e.

mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik.

Adapun Program dan Kegiatan Bagian Humas dan Protokol yang dirancang Humas dan Protokol Kabupaten Malinau tahun 2015 terdiri dari : 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.





Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : 1.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

3.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pembentukan Tim Konseptor Dan Editor Pidato Bupati Malinau



Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah : 1.

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri.



Program Kerjasama Informasi dan Media Masa : 1.

Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah


Page | 20

BAB IV PENUTUP Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui pelayanan ketatausahaan pimpinan, pelayanan keprotokolan pimpinan serta koordinasi pelayanan publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintah daerah. Dokumen

Rencana

Kerja

2015

ini

sebagai

acuan pelaksanaan

program/kegiatan pada Bagian Humas dan Protokol di tahun 2015 agar tercapainya visi dan misi Sekretariat Daerah demi menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malinau.

Malinau, 31 Desember 2015 Kepala Bagian Humas dan Protokol

Armansyah, S. Pi, M. Si Nip. 19780108 200112 1 002


Page | 21

KATA PENGANTAR. Kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan

Recommend Documents