KATA PENGANTAR. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan petunjuk-Nya,

sehingga

penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP) Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 dapat terselesaikan. Setiap SKPD mempunyai kewajiban untuk menyusun LAKIP dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga dapat terbangunnya organisasi yang tepat fungsi, efektif, efisien dan secara profesional dapat memberikan pelayanan prima. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri ini sebagai upaya penyempurnaan atas Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Keputusan

Kepala

Lembaga

Admninistrasi

Negara

(LAN)

Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan, penanganan dan antisipasi terhadap persoalan yang berkaitan dengan dinamika sosial politik, ideologi negara, wawasan kebangsaan,

1

kewaspadaan masyarakat dan ketahanan bangsa guna terciptanya situasi daerah yang kondusif di Provinsi Jawa Tengah. Semoga dalam penyusunan LAKIP dari Badan Kesbang pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah ini dapat memberikan inspirasi dan gambaran yang jelas sebagai bentuk pertanggung jawaban secara transparan dan akuntabel kepada pihak-pihak yang terkait maupun kepada publik, sehingga dapat diketahui kinerja dan upaya dalam mewujudkan Good Governance menuju pelayanan yang prima. Sebagai salah satu unsur pemerintahan di daerah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah, senantiasa berupaya untuk mengantisipasi segala permasalahan agar tidak terjadi gejolak atau melakukan perbuatan yang anarkhis guna mendukung keamanan dan kenyamanan dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 yang dapat disampaikan dengan harapan dapat bermanfaat dalam mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah

Semarang,

Maret 2014

KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19591202 198203 1 005

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................. iv IKHTISAR EKSEKUTIF .............................................................................. vi

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang .................................................................. 1 B. Landasan Hukum............................................................... 2 C. Maksud dan Tujuan ........................................................... 2 D. Gambaran Umum Organisasi .............................................. 3 E. Susunan Kepegawaian dan Sarpras .................................... 4

BAB II

RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Stratejik ............................................................... 8 B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2013 ............................... 13 C. Penetapan Kinerja (PK) TAHUN 2013................................. 15

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 A. Pengukuran Pencapaian Sasaran ....................................... 23 B. Analisis dan Evaluasi Kinerja ............................................. 29 C. Akuntabilitas Keuangan .................................................... 46

BAB IV

PENUTUP A. Tinjuan Umum Keberhasilan ............................................. 51 B. Permasalahan Atau Kendala Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja ........................................................... 52 C. Strategi Pemecahan Masalah ............................................ 53

3

IKHTISAR EKSEKUTIF

Stabilitas keamanan daerah di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2013 secara umum dapat dikatakan kondusif termasuk juga penyelenggaraan Pilgub 2013 walaupun persentase pemilih turun dari tahun sebelumnya serta sempat diwarnai dengan terjadinya konflik sosial, konflik berbau SARA dan konflik antar warga, namun tidak banyak berpengaruh terhadap jalannya roda pembangunan maupun pemerintahan. Pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri merupakan

upaya

memberdayakan

masyarakat

Jawa

Tengah

sehingga

memungkinkan untuk memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tentram dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan

masyarakat bagi

peningkatan harkat dan martabatnya. Kualitas kehidupan tersebut diatas merupakan hak setiap masyarakat Jawa Tengah, tetapi dalam usaha untuk mewujudkannya diperlukan kerja sama yang baik dan dinamis dari semua elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas dari lingkungan terkecil sampai dengan lingkungan yang terbesar. Guna mewujudkan harapan stakeholder maupun masyarakat tersebut, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan tahun anggaran 2013 dengan berpedoman pada (Renstra) Rencana Stratejik Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 yang di dalamnya memuat visi, misi, nilai-nilai, tujuan, sasaran dan strategi berupa kebijakan dan program yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan setiap tahunnya yang secara rinci akan dijabarkan dalam Laporan Akuntabitilas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 ini. Dalam melaksanakan program dan kegiatan dimaksud, telah didukung anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. Rp. 61.383.130.000 (enam puluh satu milyar tiga ratus delapan

4

puluh tiga seratus tiga puluh ribu rupiah). Anggaran tersebut di jabarkan sebagai berikut : 1. Belanja Langsung, sebesar Rp. 50.712.389.000 (lima puluh milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) 2. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp. 10.671.337.000 (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) Demikian

Ikhtisar

Eksekutif

ini

disusun,

untuk

melaporkan

serta

mempertanggungjawabkan kinerja dan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013.

5

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab/kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Perda Provinsi Jawa Tengah No.7 Tahun 2008 dan Pergub Jawa Tengah No.85 Tahun 2008 mengamanatkan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya di singkat Badan Kesbang Pol dan Linmas adalah merupakan institusi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri serta Perlindungan Masyarakat. Keberadaan SKPD di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat sangat strategis dalam membangun, menjaga dan memelihara serta menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan, sekaligus menjadi penggerak dinamika masyarakat yang demokratis sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar berkesinambungan dan terciptanya iklim sejuk bagi masyarakat di Jawa Tengah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, aman dan nyaman diperlukan stabilitas daerah yang kondusif, adanya upaya pembangunan dan pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat, maupun pengelolaan penanganan Kamtibmas yang menjamin terlindunginya sendi kehidupan masyarakat dari ancaman dan konflik.

6

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Instruksi

Presiden

Nomor

7

Tahun

1999

tentang

Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah C. Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah adalah : 1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah; 2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang; 3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada public atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

7

D. Gambaran Umum Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Adapun fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah adalah : a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan,

ketahanan

bangsa,

politik

dalam

negeri

dan

perlindungan masyarakat lingkup provinsi dan kabupaten/kota; d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; e. Pelaksanaan kesekretariatan badan; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. E. Susunan Kepegawaian dan Sarpras a. Susunan Kepegawaian Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi 8

Jawa Tengah, pada bagian ketiga paragraf 2 pasal 22 disebutkan bahwa Struktur

Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari: 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat, membawahkan : a. Subbagian Program. b. Subbagian Keuangan. c.

Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, membawahkan : a. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. b. Subbidang Kewaspadaan Nasional. 4. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahkan : a. Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan. b. Subbidang Ketahanan Ekonomi. 5. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan : a. Subbidang Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik. b. Subbidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik. 6. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan : a. Subbidang

Pemberdayaan

Sumber

Daya

Manusia

Perlindungan Masyarakat.; b. Subbidang Bina Perlindungan Masyarakat. b. Sarana dan Prasarana Di samping struktur organisasi tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah memiliki sumber daya aparatur yang mendukung dalam terselenggaranya seluruh program dan kegiatan dari Januari - Desember 2013 sebagai berikut : 1. Jumlah Pegawai keseluruhan sebanyak 120 orang, dengan komposisi : a. PNS sebanyak 106 orang. 9

b. Pegawai Honorer sebanyak 2 orang. c.

Harlep/tenaga kontrak sebanyak 12 Orang

2. Jumlah PNS yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak 17 orang, terdiri dari : a. Kepala Badan

:

1

orang

b. Sekretaris

:

1

orang

c.

Kepala Bidang

:

4

orang

d. Kepala Subbagian

:

3

orang

e. Kepala Subbidang

:

8

orang

3. Jumlah PNS berdasarkan golongan a. Golongan IV

:

11

orang

b. Golongan III

:

81

orang

c.

:

21

orang

:

0

orang

Golongan II

d. Golongan I

4. Jumlah PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan a. S D

:

-

orang

b. S L T P

:

7

orang

c.

:

33

orang

d. Diploma/Sarmud

:

3

orang

e. Sarjana/S 1

:

47

orang

f.

:

16

orang

SLTA

Pasca Sarjana/S 2

10

BAB II RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah merupakan institusi teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi pemerintahan dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan serta membangun

sistem

politik

yang

demokratis

guna

mewujudkan

program

pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat Pada tahun 2013 sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Tahun 20082013, Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah memfokuskan pada pencapaian sasaran utama yaitu: a. Mewujudkan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang bersatu, ber-Pancasila dan berkeadilan sosial. b. Mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan hukum dan HAM c.

Meningkatkan kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan masyarakat Jawa Tengah

d. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan

kenyamanan

lingkungan

dari

gangguan

kamtibmas

serta

pencegahan tindakan kriminal dan terorisme e. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat Jawa Tengah untuk menciptakan kondisi politik yang kondusif dan menujang kehidupan yang demokratis f.

Meningkatkan upaya pencapaian kondusifitas daerah

g. Mewujudkan komitmen “Bali Ndeso Bangun Deso” Gubernur Jawa Tengah, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Untuk mewujudkan sasaran strategis diatas, dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2013 dalam rangka mendukung Visi Badan 11

Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah yaitu “Menjadi

Penggerak

Menuju Dinamika Masyarakat Jawa Tengah Yang Demokratis “. Pencapaian sasaran strategis dalam upaya mewujudkan Visi yang di maksud maka pada tahun 2013 Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah melaksanakan 12 program dan 97 kegiatan. A. Rencana Stratejik Rencana stratejik pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat secara spesifik memuat tentang hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang mungkin timbul. Visi, misi, indikator kinerja, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan disusun dalam rencana stratejik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah yang bersifat indikatif dalam rangka melaksanakan komitmen Gubernur “Bali Ndeso Bangun Deso” dalam upaya penciptaan situasi yang kondusif, demokratis, dan terlindunginya masyarakat Jawa Tengah dari gangguan kamtibmas, terorisme dan potensi konflik. Pada pertengahan tahun 2013, telah di laksanakan serah-terima jabatan Gubernur dan dilaksanakan penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RENSTRA Badan Kesbang Pol dan Linmas Tahun 2013-2018. Selama masa transisi tersebut kegiatan tetap mengacu pada RPJMD dan RENTRA tahun sebelumnya. Untuk mewujudkan rencana stratejik di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat perlu dirumuskan tujuan akhir dan strategi pencapaiannya dengan memperhatikan Visi dan Misi Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah yaitu : a. Visi Visi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah adalah : “Menjadi Penggerak Menuju Dinamika Masyarakat Jawa Tengah Yang Demokratis “ 12

b. Misi Untuk mewujudkan Visi, ditentukan Misi Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu : a. Memfasilitasi terwujudnya dinamika kehidupan masyarakat yang toleran, demokratis, terbuka dan dewasa melalui partisipasi aktif, kreatif dan kemandirian

masyarakat

dalam

wadah

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. b. Menumbuhkembangkan

kemandirian

dan

dinamika

partai

politik,

organisasi kemasyarakatan/LSM dan lembaga pemerintah. c. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap semangat persatuan dan kesatuan bangsa, cinta tanah air serta mewujudkan Pancasila sebagai ideologi terbuka, menjadi identitas watak dan alat pemersatu bangsa. d. Mendorong dan menumbuhkembangkan terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan tertib serta terlindunginya dari potensi konflik c. Tujuan Guna melaksanakan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan yang akan di capai oleh Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah, yaitu : a. Mewujudkan dinamika kehidupan masyarakat yang toleran, demokratis, terbuka dan dewasa melalui partisipasi aktif, kreatif dan kemandirian masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 b. Meningkatkan kemandirian dan dinamika partai politik, ormas/LSM dan lembaga pemerintah c. Meningkatkan

kesadaran

dan

pemahaman

masyarakat

terhadap

semangat persatuan dan kesatuan bangsa, cinta tanah air serta mewujudkan Pancasila d. Mewujudkan situasi dan kondisi masyarakat yang aman, tertib seta terlindungi dari potensi konflik

13

d. Sasaran Untuk mendapatkan hasil yang terukur, spesifik, dan rasional dari tujuan maka Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu: a. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan, dengan indikator sebagai berikut : 1. Persentase peningkatan kondusifitas daerah 2. Persentase penurunan tindakan anarkis dalam aksi unjuk rasa 3. Jumlah pelaporan data harian situasi daerah 4. Jumlah kejadian menonjol 5. Jumlah fasilitasi pemberdayaan FKDM, KOMINDA, FPBI dan FKUB 6. Jumlah masyarakat sipil yang memiliki kemampuan penyelesaian konflik b. Meningkatnya pemahaman ideologi Negara bagi aparatur pemerintah dan elemen masyarakat, dengan indikator sebagai berikut : 1. Jumlah peningkatan anggota masyarakat yang paham ideologi Negara 2. Jumlah aparatur dan elemen masyarakat yang memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila 3. Jumlah

peningkatan

siswa/mahasiswa)

kalangan yang

pendidikan memahami

(pendidik dan

dan mampu

mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari c. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam rangka bela negara, dengan indikator sebagai berikut : 1. Jumlah elemen masyarakat yang memahami konsep berbangsa dan bernegara. 2. Jumlah masyarakat yang berkomitmen terhadap bela negara d. Meningkatnya kesadaran bela negara serta kokohnya persatuan dan kesatuan, dengan indikator sebagai berikut : 1. Jumlah mahasiswa dan ormas yang memelihara dan mengembangkan seni dan budaya daerah

14

2. Jumlah Toga, Toma, dan generasi muda yang memelihara kerukunan antar umat beragama serta penghayat kepercayaan 3. Jumlah Toma, Toga dan tokoh penghayat kepercayaan yang ikut memantapkan kerukunan dan harmonisasi komponen bangsa e. Meningkatnya kerjasama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat secara optimal, dengan indikator sebagai berikut : 1. Jumlah peningkatan ormas yang dinamis dan mandiri 2. Jumlah etnis yang berhubungan harmonis dengan negara 3. Jumlah ormas dan LSM aktif 4. Jumlah kegiatan pembinaan LSM/ormas dan OKP f. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman aparatur pemerintah dan elemen masyarakat dalam pembangunan bidang politik, dengan indikator sebagai berikut : 1. Jumlah pemuda dan pelajar yang mengerti etika dan budaya politik 2. Jumlah ormas/LSM/Toma/Toga dalam penguatan peran politik 3. Jumlah

aparatur

pemerintah

yang

memahami

pembangunan

kelembagaan politik 4. Jumlah anggota parpol yang memahami pembangunan bidang politik 5. Jumlah peningkatan elemen masyarakat yang menguat potensi politiknya 6. Jumlah pemantauan dan pendataan parpol di daerah 7. Jumlah aparatur profesional yang menangani pilkada di Jateng 8. Persentase peningkatan pemilih dalam pilkada jateng 9. Persentase pilkada aman dan demokratis 10. Persentase peningkatan indeks demokrasi indonesia di Jateng 11. Jumlah kegiatan sosialisasi Pilkada g. Meningkatnya kesejahtaraan anggota Linmas, dengan indikator sebagai berikut : 1. Jumlah anggota Linmas yang mendapatkan bantuan santunan uang duka 2. Jumlah anggota linmas yang mendapatkan tali asih 15

3. Jumlah anggota linmas yang mendapatkan modal usaha h. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan anggota Linmas dalam pengamanan lingkungan, dengan indikator sebagai berikut : 1. Jumlah anggota Linmas yang telah dibina dalam mengamankan lingkungan 2. Jumlah komandan Satlinmas yang terampil 3. Jumlah

anggota

Satlinmas

dan

Ratih

yang

terampil

dalam

penyelamatan di air 4. Jumlah peningkatan anggota Menwa Mahadipa yang meningkat kapasitasnya i. Meningkatnya stabilitas keamanan Jateng dalam Pilgub 2013, dengan indikator sebagai berikut : 1. Jumlah monitoring dan fasilitasi dukungan PAM Pilgub 2013 2. Jumlah anggota Satlinmas yang di tingkatkan kemampuan dan kesiapannya dalam PAM Pilgub 3. Jumlah PAM swakarsa yang ditingkatkan kemampuannya dalam pengamanan lingkungan j. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan anggota Hansip/Linmas, dengan indikator sebagai berikut : 1. Jumlah personil dalam pendidikan kemasyarakatan Hansip/Linmas

16

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 Dalam RKT tahun 2013 Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah, sasaran strategis, indikator dan target yang hendak di capai adalah sebagai berikut: Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1 Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Meningkatnya Pemahaman Ideologi Negara bagi Aparatur Pemerintah dan Elemen Masyarakat

Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam rangka bela Negara Meningkatnya kesadaran bela negara serta kokohnya persatuan dan kesatuan

Meningkatnya kerjasama antara pemerintah, LSM dan masyarakat secara optimal

2

Target 3

1. Data harian situasi daerah 2. Jumlah pengamanan tamu VVIP/VIP 3. Persentase kejadian menonjol 4. Persentase kondusifitas wilayah 5. Jumlah orang asing 6. Persentase menurunnya tindakan anarkis dalam aksi unjuk rasa/penyampaian aspirasi oleh kelompok masyarakat 7. Jumlah kegiatan pantauan fluktuasi harga pokok kebutuhan masyarakat 8. Jumlah pengkaji data perkembangan ekonomi 9. Jumlah fasilitasi pemberdayaan FKDM 10. Jumlah Masyarakat sipil yang terbekali upaya penyelesaian konflik 11. Persentase ruang publik bagi pencegahan dan penyelesaian konflik dalam rangka ketahanan Masyarakat

365 hari 20 kali 100% 100% 11.000 Orang 10%

1. Jumlah elemen masyarakat yang paham ideologi Negara 2. Jumlah Pendidik yang memahami nilai-nilai Pancasila 3. Jumlah kalangan PTN/PTS/Pelajar yang memahami nilai-nilai Pancasila 4. Jumlah Aparatur dan Elemen masyarakat yang menghayati Pancasila

360 Orang

1. Jumlah elemen masyarakat yang memahami Ideologi Negara, berbangsa dan bernegara 2. Jumlah masyarakat yang berkomitmen thd bela negara 1. Jumlah Mahasiswa PTN/PTS/Pelajar dan Ormas yang memelihara dan mengembangkan seni dan budaya daerah 2. Jumlah Toga, Toma, generasi muda yang memelihara kerukunan antar umat beragama serta penghayat kepercayaan 3. Jumlah Toga, Toma dan Tokoh Penghayat kepercayaan yang ikut memantapkan kerukunan dan harmonisasi komponen bangsa 1. Jumlah pengkaji sosial kemasyarakatan 2. Jumlah peserta dari ormas yang mandiri dan dinamis 3. Jumlah etnis yang berhubungan harmonis dgn

210 Orang

17

70 kali 70 Orang 15 kali 150 Orang 100%

70 Orang 150 Orang 150 Orang

210 Orang 280 Orang

120 Orang

130 Orang


Meningkatnya Kesadaran dan pemahaman aparatur pemerintah dan elemen masy dalam pembangunan bidang Politik

Negara 4. Jumlah Ormas Aktif 5. Jumlah LSM 6. Jumlah kegiatan pembinaan LSM/Ormas dan OKP 1. Jumlah pemuda dan pelajar yang mengerti etika dan budaya politik 2. Jumlah ormas/LSM/Toma/Toga dalam penguatan peran politik 3. Jumlah aparatur pemerintah yang memahami pembangunan kelembagaan politik 4. Jumlah anggota parpol yang memahami pembangunan bidang politik 5. Jumlah elemen masyarakat yang menguat 6. Jumlah elemen masyarakat yang mengalami peningkatan budaya dan etika politik 7. Jumlah pemantauan dan pendataan parpol di daerah 8. Jumlah aparatur profesional yang menangani Pilkada di Jateng 9. Indeks Demokrasi Indonesia di Jateng 10. Jumlah orpol 11. Jumlah kegiatan pembinaan politik di daerah 12. Persentase pemilih dalam pilkada Jateng 13. Persentase Pilkada aman dan demokratis 14. Jumlah kegiatan sosialisasi Pilkada

Meningkatnya Kesejahteraan anggota Linmas

Meningkatnya kemampuan dan keterampilan anggota Linmas dalam pengamanan Lingkungan

Meningkatnya Stabilitas Keamanan Keamanan Jateng Dalam Pilgub 2013

Meningkatkan Kemampuan dan Keterampilan Anggota Hansip/Linmas

1. Jumlah anggota Linmas yang mendapatkan bantuan santunan uang duka 2. Jumlah anggota Linmas yang mendapatkan tali asih 3. Jumlah anggota Linmas yang mendapatkan modal usaha 1. Jumlah anggota Linmas yang telah dibina dlm mengamankan lingkungan 2. Jumlah komandan Satlinmas yang terampil 3. Jumlah Anggota Satlinmas dan Ratih yang terampil dalam penyelamatan di air 4. Jumlah monitoring dan evaluasi pemberdayaan Satlinmas 5. Jumlah anggota Menwa Mahardipa yang mengikuti Rakerda utk peningkatan kapasitas 1. Jumlah monitoring dan fasilitasi dukungan PAM Pilgub 2. Jumlah Anggota Linmas yang di tingkatkan kemampuanDan kesiapannya dalam PAM Pilgub 3. Jumlah PAM Swakarsa yang ditingkatkan kemampuannya Dalam pengamanan lingkungan Jumlah personil dalam dikmas Hansip/LInmas potensi politiknya

18

400 390 10 kali 250 orang 250 Orang 250 Orang 200 Orang 150 orang 250 orang 35 Kab/Kota 200 Orang 75% 38 35 kali 80% 100% 20 kali 317 Orang 350 Orang 175 Orang 875 Orang 110 Orang 110 Orang 35 Kab/Kota 360 Orang 35 Kab/Kota 6.375 Orang 50 Orang 1100 Orang

C. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013 yang telah di sepakati antara Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut :

19

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

1

2

3

4

5

Meningkatnya Keamanan dan

1. Data harian situasi daerah

365 hari

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Kenyamanan Lingkungan

2. Jumlah pengamanan tamu VVIP/VIP

100 kali

Lingkungan

3. Persentase kejadian menonjol

100%

1. Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kesbang Pol dan

4. Persentase kondusifitas wilayah

100%

Linmas

5. Jumlah orang asing

11.000 Orang

6. Persentase menurunnya tindakan anarkis

15%

5.530.000.000

1.100.000.000

2. Kominda

300.000.000

3. FGD Analisi Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang

300.000.000

dalam aksi unjuk rasa/penyampaian aspirasi

dan Kemasyarakatan

oleh kelompok masyarakat

4. Pengawasan Orang Asing

200.000.000

5. Koordinasi Pengamanan Wilayah

350.000.000

6. Koordinasi Penciptaan Kondusifitas Daerah

150.000.000

7. Pembinaan Sosial Politik

540.000.000

26 kali

8. Pengkajian dan Pemantauan Dampak Perekonomian

300.000.000

100 Orang

9. Rakor Pengkajian Masalah-Masalah Strategis Daerah

300.000.000

10. Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama

300.000.000

7. Jumlah kegiatan pantauan fluktuasi harga

50 kali

pokok kebutuhan masyarakat 8. Jumlah pengkaji data perkembangan ekonomi 9. Jumlah fasilitasi pemberdayaan FKDM 10. Jumlah Masyarakat sipil yang terbekali upaya

70 Orang

penyelesaian konflik 11. Persentase ruang publik bagi pencegahan dan

100%

Antar Daerah Kab/Kota dan Daerah Perbatasan Dalam

penyelesaian konflik dalam rangka ketahanan

Rangka Peningkatan Keamanan

Masyarakat

11. Studi Pengembangan Manajemen Konflik dan

200.000.000

Pengelolaan Daerah Konflik

20

12. Pendidikan Budaya Politik dan Etika Demokrasi

390.000.000

13. Peningkatan Demokratisasi dan HAM bagi

200.000.000

Kesejahteraan Rakyat 14. Peningkatan Ideologi Negara dalam Berbagai

200.000.000

Dimensi Kehidupan 15. Pengembangan dan Peningkatan Wawasan

150.000.000

Kebangsaan dan Nasionalisme 16. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Kearifan

150.000.000

Lokal 17. Penguatan Nilai-Nilai Sejarah dan Kebangsaan

200.000.000

18. Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini

200.000.000

bagi Pemuda dan Pelajar Terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

3.545.000.000

Ketertiban dan Keamanan 1. Fasilitasi Pemberdayaan FKDM

300.000.000

2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam

250.000.000

Penyelesaian Konflik Sosial 3. Penguatan Ruang Publik Bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik dalam Rangka Ketahanan Masyarakat

21

2.995.000.000

Meningkatnya Pemahaman

1. Jumlah elemen masyarakat yang paham

Ideologi Negara bagi Aparatur

ideologi Negara

Pemerintah dan Elemen

2. Jumlah Pendidik yang memahami nilai-nilai

Masyarakat

Pancasila 3. Jumlah kalangan PTN/PTS/Pelajar yang

100 Orang

30 Orang

200 Orang

memahami nilai-nilai Pancasila

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1. Peningkatan Kesadaran Bela Negara

300.000.000

2. Peningkatan Pemahaman Ideologi Negara

275.000.000

3. Peningkatan Penanganan Ideologi Negara dan

300.000.000

Monitoring/Validitasi Data Perkembangan Faham Lain 4. Penguatan Rekonsiliasi Elemen Masyarakat dalam

4. Jumlah Aparatur dan Elemen masyarakat yang

150 Orang

menghayati Pancasila

2.400.000.000

250.000.000

Kerangka Peningkatan Wasbang 5. Pemeliharaan dan Pengembangan Seni serta Budaya

275.000.000

Daerah

Meningkatnya wawasan

1. Jumlah elemen masyarakat yang memahami

kebangsaan dalam rangka bela

berbangsa dan bernegara

negara

2. Jumlah masyarakat yang berkomitmen thd

200 Orang

6. Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat

250.000.000

Beragama serta Antar Penghayat Kepercayaan 200 Orang

bela negara

7. Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat

250.000.000

serta akulturasi Budaya

Meningkatnya kesadaran bela

1. Jumlah Mahasiswa PTN/PTS/Pelajar dan Ormas

negara serta kokohnya

yang memelihara dan mengembangkan seni dan

persatuan dan kesatuan

budaya daerah

280 Orang

8. Pengkajian Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan

250.000.000

9. Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai

250.000.000

Pancasila bagi Kalangan PTN/PTS dan Pendidik Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

975.000.000

memelihara kerukunan antar umat beragama

1. Peningkatan Apresiasi Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui

150.000.000

serta penghayat kepercayaan

Pagelaran Seni dan Budaya Daerah

2. Jumlah Toga, Toma, generasi muda yang

3. Jumlah Toga, Toma dan Tokoh Penghayat

22

120 Orang

130 Orang

2. Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila bagi Aparatur

250.000.000

kepercayaan yang ikut memantapkan kerukunan

dan Elemen Masyarakat

dan harmonisasi komponen bangsa

3. Pendayagunaan Potensi Ormas

250.000.000

4. Pemeliharaan Hubungan Etnisitas dengan Negara

200.000.000 125.000.000

Meningkatnya kerjasama

1. Jumlah pengkaji sosial kemasyarakatan

120 Orang

5. Peningkatan Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka

antara pemerintah, LSM dan

2. Jumlah peserta dari ormas yang mandiri dan

120 Orang

Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara Bagi Pemuda

masyarakat secara optimal

Dinamis

dan Pelajar

3. Jumlah etnis yang berhubungan harmonis dgn

240 Orang

Negara

Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat

4. Jumlah Ormas Aktif

400

1. Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik

5. Jumlah LSM

390

Ormas/LSM dan Toma/Toga

6. Jumlah kegiatan pembinaan LSM/Ormas dan

10 kali

OKP

2. Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan

2.125.000.000 300.000.000

300.000.000

Politik Pemerintah 3. Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan

Meningkatnya Kesadaran dan

1. Jumlah pemuda dan pelajar yang mengerti

pemahaman aparatur

etika dan budaya politik

pemerintah dan elemen masy

2. Jumlah ormas/LSM/Toma/Toga dalam

dalam pembangunan bidang

penguatan peran politik

politik

3. Jumlah aparatur pemerintah yang memahami

250 orang

250 Orang

250 Orang

pembangunan kelembagaan politik 4. Jumlah anggota parpol yang memahami

200 Orang

pembangunan bidang politik 5. Jumlah elemen masyarakat yang menguat potensi politiknya

23

150 orang

250.000.000

Parpol 4. Pendidikan Politik Bagi Elemen Masyarakat

200.000.000

5. Penguatan Sistem dan Implementasi Pilkada

150.000.000

6. FGD Penguatan Budaya Etika Politik Masyarakat

200.000.000

7. Peningkatan Penanganan Dampak Poltik Pilkada

125.000.000

8. Pemantauan dan Pendataan Parpol Daerah

150.000.000

9. Pendidikan Politik Masyarakat

200.000.000

10. Peningkatan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat

150.000.000

11. Pendidikan Politik Bagi Perempuan

100.000.000

6. Jumlah elemen masyarakat yang mengalami

250 orang

peningkatan budaya dan etika politik 7. Jumlah pemantauan dan pendataan parpol

35 Kab/Kota

di daerah 8. Jumlah aparatur profesional yang menangani

200 Orang

Pilkada di Jateng 9. Indeks Demokrasi Indonesia di Jateng 10. Jumlah orpol

75% 38

11. Jumlah kegiatan pembinaan politik di daerah

35 kali

12. Persentase pemilih dalam pilkada Jateng

80%

13. Persentase Pilkada aman dan demokratis

100%

14. Jumlah kegiatan sosialisasi Pilkada

20 kali

Meningkatnya Kesejahteraan

1. Jumlah anggota Linmas yang mendapatkan

anggota Linmas

bantuan santunan uang duka 2. Jumlah anggota Linmas yang mendapatkan

169 Orang

Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat

210 Orang

(Linmas) dan Rakyat Terlatih (Ratih) 1. Fasilitasi Kesejahteraan Anggota Hansip/Linmas se Jateng

900.000.000

2. Kegiatan Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas

300.000.000

se Jateng 3. Peningkatan Keterampilan PAM lingkungan bagi Komandan

200.000.000

tali asih 3. Jumlah anggota Linmas yang mendapatkan modal usaha

175 Orang

Satlinmas

24

26.953.160.000

Meningkatnya kemampuan

1. Jumlah anggota Linmas yang telah dibina dlm

875 Orang

dan keterampilan anggota

mengamankan lingkungan

Linmas dalam pengamanan

2. Jumlah komandan Satlinmas yang terampil

110 Orang

6. Fasilitasi Menwa Mahadipa

lingkungan

3. Jumlah Anggota Satlinmas dan Ratih yang

110 Orang

7. Pembinaan dan Pendampingan Fasilitasi Kesejahteraan

terampil dalam penyelamatan di air

200.000.000

5. Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Satlinmas

150.000.000 80.000.000 300.000.000

Anggota Hansip/Linmas se Jateng

4. Jumlah monitoring dan evaluasi pemberdayaan

35 Kab/Kota

Satlinmas

8. Dukungan Fasilitasi PAM Pilgub 2013 9. Orientasi Kesiapan dan Dukungan Fasilitasi PAM Pilgub

5. Jumlah anggota Menwa Mahardipa yang

360 Orang

mengikuti Rakerda utk peningkatan kapasitas

Meningkatnya stabilitas

1. Jumlah monitoring dan fasilitasi dukungan

keamanan Jateng dalam

PAM Pilgub 2013

Pilgub 2013

2. Jumlah anggota Satlimas yang ditingkatkan

35 Kab/Kota

6.375 orang

Pilgub 2013 3. Jumlah PAM swakarsa yang ditingkatkan

50 Orang

kemampuan dalam pengamanan lingkungan

Jumlah personil dalam dikmas Hansip/Linmas

dan keterampilan anggota Hansip/Linmas

25

1100 Orang

1.626.640.000 23.071.520.000

Tahun 2013 bagi Satlinmas 10. Peningkatan Keterampilan Pengamanan Swakarsa

kemampuan dan kesiapannya dalam PAM


4. Peningkatan Keterampilan Penyelamatan di Air

125.000.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang dilakukan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat dan pihak-pihak

yang

berwenang

untuk

melakukan

pemeriksaan

akuntabilitas

pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penentuan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target capaian tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan di dalam visi dan misi Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil. Pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2013 ada 3(tiga) aspek yang akan di bahas, yaitu : 1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) 2. Akuntabilitas Kinerja 3. Evaluasi dan Analisis Kinerja Untuk memudahkan interprestasi atas pencapaian kinerja sasaran di pergunakan interval nilai sebagai berikut : 1.

> 100

: Amat Baik

2.

80 – 99

: Baik

3.

50 – 79

: Cukup

4.

> 49

: Kurang

A. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Sampai dengan Bulan Desember 2013, Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan 26

dengan baik dan lancar. Seluruh capaian tujuan diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut : Tujuan 1 : Mewujudkan dinamika kehidupan masyarakat yang toleran, demokratis, terbuka dan dewasa melalui partisipasi aktif, kreatif dan kemandirian masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan, sebagai berikut :

27

No

Sasaran

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

%

% Capaian Tahun 2012

1

2

3

4

5

6

7

1

Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

365 hari 100 kali 100% 100% 11.000 Org 15%

365 hari 100 kali 100% 100% 11.000 Org 15%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 263,15% 100% 100% 104,76% 100%

50 kali

50 kali

100%

100%

70 orang 26 kali 100 Orang

70 Orang 26 kali 100 Orang

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

1. Data harian situasi daerah 2. Jumlah pengamanan tamu VVIP/VIP 3. Persentase kejadian menonjol 4. Persentase kondusifitas wilayah 5. Jumlah orang asing 6. Persentase menurunnya tindakan anarkis dalam aksi unjuk rasa/penyampaian aspirasi oleh kelompok masyarakat 7. Jumlah kegiatan pantauan fluktuasi harga pokok kebutuhan masyarakat 8. Jumlah pengkaji data perkembangan ekonomi 9. Jumlah fasilitasi pemberdayaan FKDM 10. Jumlah Masyarakat sipil yang terbekali upaya penyelesaian konflik 11. Persentase ruang publik bagi pencegahan dan penyelesaian konflik dalam rangka ketahanan Masyarakat

28

Tujuan 2 : Meningkatkan Kemandirian dan Dinamika Partai Politik, Ormas/LSM dan Lembaga Pemerintah

No

Sasaran

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

%


1

2

3

4

5

6

7

120 Orang 120 Orang

120 Orang 120 Orang

100% 100%

100% 100%

240 Orang

240 Orang

100%

100%

400 390 10 kali

400 390 10 kali

100% 100% 100%

100% 100% 100%

250 orang

250 orang

100%

100%

250 Orang

250 Orang

100%

100%

250 Orang

250 Orang

100%

100%

200 Orang

200 Orang

100%

100%

150 orang

150 orang

100%

100%

250 orang

250 orang

100%

100%

35Kab/Kota

35 Kab/Kota

100%

100%

1

2

Meningkatnya kerjasama antara pemerintah, LSM dan masyarakat secara optimal

Meningkatnya Kesadaran dan pemahaman aparatur pemerintah dan elemen masy dalam pembangunan bidang Politik

1. Jumlah pengkaji sosial kemasyarakatan 2. Jumlah peserta dari ormas yang mandiri dan Dinamis 3. Jumlah etnis yang berhubungan harmonis dgn Negara 4. Jumlah Ormas Aktif 5. Jumlah LSM 6. Jumlah kegiatan pembinaan LSM/Ormas dan OKP 1. Jumlah pemuda dan pelajar yang mengerti etika dan budaya politik 2. Jumlah ormas/LSM/Toma/Toga dalam penguatan peran politik 3. Jumlah aparatur pemerintah yang memahami pembangunan kelembagaan politik 4. Jumlah anggota parpol yang memahami pembangunan bidang politik 5. Jumlah elemen masyarakat yang menguat potensi politiknya 6. Jumlah elemen masyarakat yang mengalami peningkatan budaya dan etika politik 7. Jumlah pemantauan dan pendataan parpol di daerah 29

8. Jumlah aparatur profesional yang menangani Pilkada di Jateng 9. Indeks Demokrasi Indonesia di Jateng 10. Jumlah orpol 11. Jumlah kegiatan pembinaan politik di daerah 12. Persentase pemilih dalam pilkada Jateng 13. Persentase Pilkada aman dan demokratis 14. Jumlah kegiatan sosialisasi Pilkada

30

200 Orang

200 Orang

100%

100%

75% 38 35 kali 75% 100% 20 kali

75% 38 35 kali 58,46% 100% 20 kali

100% 100% 100% 77,94% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tujuan 3 : Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Cinta Tanah Air serta Mewujudkan Pancasila No

Sasaran

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

%

1

2

3

4

5

6

% Capaian Tahun 2012 7

1. Jumlah elemen masyarakat yang paham ideologi Negara 2. Jumlah Pendidik yang memahami nilai-nilai Pancasila 3. Jumlah kalangan PTN/PTS/Pelajar yang memahami nilai-nilai Pancasila 4. Jumlah Aparatur dan Elemen masyarakat yang menghayati Pancasila 1. Jumlah elemen masyarakat yang memahami berbangsa dan bernegara 2. Jumlah masyarakat yang berkomitmen thd bela negara 1. Jumlah Mahasiswa PTN/PTS/Pelajar dan Ormas yang memelihara dan mengembangkan seni dan budaya daerah 2. Jumlah Toga, Toma, generasi muda yang memelihara kerukunan antar umat beragama serta penghayat kepercayaan 3. Jumlah Toga, Toma dan Tokoh Penghayat kepercayaan yang ikut memantapkan kerukunan dan harmonisasi komponen bangsa

100 Orang

100 Orang

100%

100%

30 Orang

30 Orang

100%

100%

200 Orang

200 Orang

100%

100%

150 Orang

150 Orang

100%

100%

200 Orang

200 Orang

100%

100%

200 Orang

200 Orang

100%

100%

280 Orang

280 Orang

100%

100%

120 Orang

120 Orang

100%

100%

130 Orang

130 Orang

100%

100%

1

2

3

Meningkatnya Pemahaman Ideologi Negara bagi Aparatur Pemerintah dan Elemen Masyarakat

Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam rangka bela Negara Meningkatnya kesadaran bela negara serta kokohnya persatuan dan kesatuan

31

Tujuan 4 : Mewujudkan Situasi dan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tertib Serta Terlindungi Dari Potensi Konflik

No

Sasaran

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

%


1

2

3

4

5

6

7

169 Orang

317Orang

187%

100%

210 Orang

350 Orang

166%

100%

175 Orang

175 Orang

100%

100%



100%

100%

100% 100%

100% 100%

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

100%

100%

360 Orang

360 Orang

100%

100%

1100 Orang

1100 Orang

100%

100%

1

2

3

Meningkatnya Kesejahteraan anggota Linmas

Meningkatnya kemampuan dan keterampilan anggota Linmas dalam pengamanan Lingkungan

Meningkatnya kemampuan dan keterampilan anggota Linmas dan Ratih

1. Jumlah anggota Linmas yang mendapatkan bantuan santunan uang duka 2. Jumlah anggota Linmas yang mendapatkan tali asih 3. Jumlah anggota Linmas yang mendapatkan modal usaha 1. Jumlah anggota Linmas yang telah dibina dlm mengamankan lingkungan 2. Jumlah komandan Satlinmas yang terampil 3. Jumlah Anggota Satlinmas dan Ratih yang terampil dalam penyelamatan di air 4. Jumlah monitoring dan evaluasi pemberdayaan Satlinmas 5. Jumlah anggota Menwa Mahardipa yang mengikuti Rakerda utk peningkatan kapasitas 1. Jumlah personil yang mengikuti pendidikan Kemasyarakatan

32

B. Analisis dan Evaluasi Kinerja 1. Sasaran – 1 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sbb :

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%


1

2

3

4

5

6

Meningkatnya Keamanan dan

1. Data harian situasi daerah

365 hari

365 hari

100%

100%

Kenyamanan Lingkungan

2. Jumlah pengamanan tamu VVIP/VIP

100 kali

100 kali

100%

263,15%

100%

100%

100%

100%

3. Persentase kejadian menonjol 4. Persentase kondusifitas wilayah 5. Jumlah orang asing 6. Persentase menurunnya tindakan anarkis

100%

100%

100%

100%

11.000 Orang

11.000 Orang

100%

104,76%

15%

15%

100%

100%

50 kali

50 kali

100%

100%

70 orang

70 Orang

100%

100%

26 kali

26 kali

100%

100%

100 Orang

100 Orang

100%

100%

dalam aksi unjuk rasa/penyampaian aspirasi oleh kelompok masyarakat 7. Jumlah kegiatan pantauan fluktuasi harga pokok kebutuhan masyarakat 8. Jumlah pengkaji data perkembangan ekonomi 9. Jumlah fasilitasi pemberdayaan FKDM 10. Jumlah Masyarakat sipil yang terbekali upaya penyelesaian konflik

100%

11. Persentase ruang publik bagi pencegahan dan

100%

100%

100%

penyelesaian konflik dalam rangka ketahanan Masyarakat Rata-rata Capaian sasaran 1

100%

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Sasaran-1 diatas dapat dilihat bahwa dari ketiga indikator (kinerja, target dan realisasi) dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja dari Sasaran-1 telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

33

100%

Hambatan atau kendala dalam pencapaian Sasaran-1, diantaranya adalah: 1. Belum meratanya pemahaman terhadap tupoksi lembaga dari masingmasing pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas, sehingga masih ada hambatan dalam pelaksanaan tugas dengan skala prioritas 2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM sehingga masih ditemukan adanya tumpang tindah dalam pelaksanaan tugas serta pemahaman tupoksi pada masing-masing pegawai 3. Terbatasnya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas. 4. Dukungan APBD cukup memadai, namun pada kegiatan-kegiatan tertentu hanya mendapatkan porsi anggaran yang kecil Pencapaian kinerja sasaran-1 Tahun 2013, pada beberapa kegiatan mengalami penurunan di bandingkan dengan Tahun 2012, disebabkan karena analisis lapangan pada kegiatan Kunjungan VVIP dan Jumlah Orang Asing, sehingga tidak perlu melakukan perubahan anggaran, sedangkan rata-rata sasaran-1 telah mencapai target sesuai dengan penetapan kinerja di awal tahun. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan kapasitas PNS sehingga pemahaman terhadap bidang tugas dan tupoksi meningkat 2. Penyusunan tupoksi dan pembagian tugas dengan jelas 3. Penambahan sarana dan prasarana kantor yang memadai Untuk ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, strategi yang ditempuh oleh Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

34

1. Meningkatkan kapasitas PNS dengan menyelenggarakan dan mengirimkan SDM untuk mengikuti seminar, diklat, dan kursus yang sesuai dengan kebutuhan dalam menunjang kedinasan. 2. Melakukan sosialisasi tupoksi kepegawaian 3. Melakukan

koordinasi

dengan

bidang

atau

instansi

terkait

untuk

memperlancar dan mempermudah pelaksanaan tugas 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan ketersediaan anggaran Adapun capaian kinerja untuk tahun 2013, pada sasaran-1 telah mencapai 100%, hal ini berarti terhadap capaian sasaran-1 telah sesuai dengan target yang di tetapkan. 2. Sasaran -2 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-2, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sbb : Sasaran

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

%


1

2

3

4

5

6

Meningkatnya kerjasama

1. Jumlah pengkaji sosial kemasyarakatan

120 Orang

120 Orang

100%

100%

antara pemerintah, LSM dan

2. Jumlah peserta dari ormas yang mandiri dan

120 Orang

120 Orang

100%

100%

masyarakat secara optimal

Dinamis 240 Orang

240 Orang

100%

100%

400

400

100%

100%

390

390

100%

100%

10 kali

10 kali

100%

100%

3. Jumlah etnis yang berhubungan harmonis dgn Negara 4. Jumlah Ormas Aktif 5. Jumlah LSM 6. Jumlah kegiatan pembinaan LSM/Ormas dan OKP Rata-rata Capaian sasaran 2

35

100%

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Sasaran-2 diatas dapat dilihat bahwa dari ketiga indikator (kinerja, target dan realisasi) dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja dari Sasaran-2 telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Hambatan atau kendala dalam pencapaian sasaran-2 diantaranya adalah : 1. Karakteristik masyarakat Jawa Tengah yang heterogen sehingga rentan terhadap terjadinya konflik 2. Krisis ekonomi global turut berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masyarakat sehingga rentan terhadap konflik sosial dan ekonomi 3. Banyak LSM/ormas yang tidak melakukan update data dan kegiatan sehingga terjadi hambatan pada pemantauan 4. Terbatasnya sarana, prasarana dan anggaran kegiatan 5. Terbatasnya kualitas dan kuantitas PNS yang menguasai tupoksi Pencapaian kinerja sasaran-2 pada tahun 2013, telah mencapai sasaran yang ditargetkan. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan pada elemen masyarakat 2. Peningkatan ketahanan ekonomi dan antisipasi adanya kerawanan ekonomi 3. Peningkatan pemantauan LSM/ormas dalam semua kegiatan Oleh karena itu ke depan dalam rangka peningkatan capaian kinerja tahun mendatang maka Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah akan menempuh strategi sebagai berikut : 1. Melakukan

pembinaan

terhadap

masyarakat

untuk

meningkatkan

komitmen bersama menjaga keamanan dan ketertiban guna mewujudkan situasi lingkungan yang kondusif

36

2. Melakukan pembinaan dan monitoring terhadap berbagai kelompok etnis, LSM dan Ormas, melalui komunikasi dan koordinasi untuk pencegahan dini terhadap potensi konflik 3. Melakukan

pendekatan

masyarakat,

LSM

dan

dan

pembinaan

ormas

guna

terhadap

menghadapi

semua masalah

elemen sosial

kemasyarakatan sehingga masyarakat mampu menjadi benteng pertama terhadap semua potensi konflik. Adapun capaian kinerja untuk tahun 2013, pada sasaran-2 telah mencapai 100%, hal ini berarti terhadap capaian sasaran-2 telah sesuai dari target yang di tetapkan 3. Sasaran-3 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-3, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sbb : Sasaran

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

%


1

2

3

4

5

6

250 orang

250 orang

100%

100%

250 Orang

250 Orang

100%

100%

250 Orang

250 Orang

100%

100%

200 Orang

200 Orang

100%

100%

Meningkatnya Kesadaran dan

1. Jumlah pemuda dan pelajar yang mengerti

pemahaman aparatur

etika dan budaya politik

pemerintah dan elemen masy

2. Jumlah ormas/LSM/Toma/Toga dalam

dalam pembangunan bidang

penguatan peran politik

Politik

3. Jumlah aparatur pemerintah yang memahami pembangunan kelembagaan politik 4. Jumlah anggota parpol yang memahami pembangunan bidang politik

37

5. Jumlah elemen masyarakat yang menguat

150 orang

150 orang

100%

100%

250 orang

250 orang

100%

100%

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

100%

100%

200 Orang

200 Orang

100%

100%

75%

75%

100%

100%

38

38

100%

100%

35 kali

35 kali

100%

100%

75%

75%

100%

100%

potensi politiknya 6. Jumlah elemen masyarakat yang mengalami peningkatan budaya dan etika politik 7. Jumlah pemantauan dan pendataan parpol di daerah 8. Jumlah aparatur profesional yang menangani Pilkada di Jateng 9. Indeks Demokrasi Indonesia di Jateng 10. Jumlah orpol 11. Jumlah kegiatan pembinaan politik di daerah 12. Persentase pemilih dalam pilkada Jateng 13. Persentase Pilkada aman dan demokratis

100%

100%

100%

100%

14. Jumlah kegiatan sosialisasi Pilkada

20 kali

20 kali

100%

100%

Rata-Rata Capaian Sasaran 3

100%

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Sasaran-3 diatas dapat dilihat bahwa dari ketiga indikator (kinerja, target dan realisasi) dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja dari Sasaran-3 telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Hambatan atau kendala dalam pencapaian sasaran-3, diantaranya adalah: 1. Karakteristik masyarakat Jawa Tengah yang heterogen sehingga rentan terhadap terjadinya konflik. 2. Semakin terkotak-kotaknya pandangan politik masyarakat dengan semakin banyaknya jumlah orpol serta kecenderungan masyarakat untuk tidak peduli dengan politik pemerintahan yang mendorong bertambahnya jumlah golput. 3. Kurangnya kesadaran dan partisipasi orpol dalam pembangunan politik masyarakat 4. Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur yang menangani tupoksi tersebut

38

5. Terbatasnya sarana, prasarana kegiatan Pencapaian sasaran-3 Tahun 2013 telah mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Pembinaan dan monitoring pembangunan politik masyarakat 2. Penyatuan persepsi orpol, ormas/LSM dalam pembangunan politik masyarakat

untuk

meningkatkan

kesadaran

dan

wawasan

politik

masyarakat. 3. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan orpol, ormas/LSM untuk mewuudkan situasi dan kondisi politik yang dinamis, beretika dan berbudaya serta demokratis 4. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pembangunan politik masyarakat 5. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam peningkatan anggaran guna kelancaran program dan kegiatan. Oleh karena itu ke depan dalam rangka peningkatan capaian kinerja tahun mendatang maka Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah akan menempuh strategi sebagai berikut : 1. Melaksanakan peningkatan, pembinaan dan monitoring pembangunan politik masyarakat melalui seminar, FGD dan pengarahan pendidikan politik kepada elemen masyarakat dan aparatur pemerintahan yang menangani 2. Melaksanakan

kegiatan

pengarahan

dan

pembinaan

untuk

orpol,

LSM/ormas, dan elemen masyarakat guna menciptakan kondisi kehidupan politik yang sejuk, demokratis, dinamis dan beretika. 3. Melakukan pembinaan terhadap aparat pemerintahan sehingga mampu menjadi

penggerak

kehidupan

melaksanakan Pilkada dengan baik.

39

politik

masyarakat

serta

mampu

4. Melaksanakan komunikasi dan pendekatan kepada orpol, LSM/ormas untuk menciptakan kondisi kehidupan politik masyarakat yang beretika, berbudaya dan demokratis. Capaian kinerja untuk tahun 2013, pada sasaran-3 telah mencapai 100%, hal ini berarti terhadap capaian sasaran-3 telah sesuai dari target yang di tetapkan 4. Sasaran-4 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-4, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sbb : Sasaran

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

%


1

2

3

4

5

6

100 Orang

100 Orang

100%

100%

30 Orang

30 Orang

100%

100%

200 Orang

200 Orang

100%

100%

150 Orang

150 Orang

100%

100%

Meningkatnya Pemahaman

1. Jumlah elemen masyarakat yang paham

Ideologi Negara bagi Aparatur

ideologi Negara

Pemerintah dan Elemen

2. Jumlah Pendidik yang memahami nilai-nilai

Masyarakat

Pancasila 3. Jumlah kalangan PTN/PTS/Pelajar yang memahami nilai-nilai Pancasila 4. Jumlah Aparatur dan Elemen masyarakat yang menghayati Pancasila Rata-Rata Capaian Sasaran 4

100%

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Sasaran-4 diatas dapat dilihat bahwa dari ketiga indikator (kinerja, target dan realisasi) dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja dari Sasaran-4 telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran-4, diantaranya adalah : 1. Krisis global yang membuat kondisi ekonomi masyarakat terpuruk, sehingga banyak dari elemen masyarakat yang berkonsentrasi pada sektor ekonomi dan tidak lagi mempedulikan ideologi bangsa 40

2. Pandangan sebagian masyarakat bahwa ideologi negara tidak lagi aktual untuk memecahkan persoalan bangsa 3. Kemajuan

pembangunan

bidang

politik

yang

mendorong

semakin

banyaknya jumlah partai politik dan LSM/ormas, sehingga masyarakat yang tidak mempunyai kapasitas yang memadai akan semakin terkotakkotak dengan kepentingan tertentu 4. Tidak adanya kurikulum khusus ideologi negara pada berbagai jenjang pendidikan 5. Terbatasnya jumlah pendidik dan aparatur pemerintahan yang mampu memberikan pemahaman ideologi negara Pencapaian sasaran-4 Tahun 2013 telah mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang ideologi negara 2. Penguatan ketahanan masyarakat di segala bidang 3. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat 4. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan kalangan pendidik Oleh karena itu ke depan dalam rangka peningkatan capaian kinerja tahun mendatang maka Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah akan menempuh strategi sebagai berikut : 1. Melaksanakan pendidikan dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi Pancasila 2. Melaksanakan peningkatan pemahaman aparatur pemerintahan dan kalangan pendidik 3. Melakukan penguatan kondisi ketahanan masyarakat guna menangkal potensi konflik horizontal

41

Capaian kinerja untuk tahun 2013, pada sasaran-4 telah mencapai 100%, hal ini berarti terhadap capaian sasaran-4 telah sesuai dari target yang di tetapkan 5. Sasaran-5 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-5, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sbb : Sasaran

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

%


1

2

3

4

5

6

200 Orang

200 Orang

100%

100%

200 Orang

200 Orang

100%

100%

Meningkatnya wawasan

1. Jumlah elemen masyarakat yang memahami

kebangsaan dalam rangka bela

berbangsa dan bernegara

negara

2. Jumlah masyarakat yang berkomitmen thd bela negara Rata-Rata Capaian Sasaran 5

100%

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Sasaran-5 diatas dapat dilihat bahwa dari ketiga indikator (kinerja, target dan realisasi) dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja dari Sasaran-5 telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran-5, diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Perubahan kondisi sosial masyarakat yang mementingkan diri sendiri dan golongan 2. Turunnya rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan dan bela negara 3. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pencapaian sasaran-5 Tahun 2013 telah mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

42

1. Peningkatan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan 2. Mengembalikan masyarakat ke jatidiri bangsa Indonesia yang bersifat kebersamaan, gotong royong dan musyawarah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Oleh karena itu ke depan dalam rangka peningkatan capaian kinerja tahun mendatang maka Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah akan menempuh strategi sebagai berikut : 1. Melakukan pendidikan dan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman dan

pengetahuan

masyarakat

tentang

nasionalime

dan

wawasan

kebangsaan untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 2. Melaksanakan kegiatan peningkatan budaya Indonesia dan bela negara. Capaian kinerja untuk tahun 2013, pada sasaran-5 telah mencapai 100%, hal ini berarti terhadap capaian sasaran-5 telah sesuai dari target yang di tetapkan 6. Sasaran-6 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-6, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sbb : Sasaran

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

%


1

2

3

4

5

6

Meningkatnya kesadaran bela

1. Jumlah Mahasiswa PTN/PTS/Pelajar dan Ormas

280 Orang

280 Orang

100%

100%

negara serta kokohnya

yang memelihara dan mengembangkan seni dan

persatuan dan kesatuan

budaya daerah 120 Orang

120 Orang

100%

100%

130 Orang

130 Orang

100%

100%

2. Jumlah Toga, Toma, generasi muda yang memelihara kerukunan antar umat beragama serta penghayat kepercayaan 3. Jumlah Toga, Toma dan Tokoh Penghayat kepercayaan yang ikut memantapkan kerukunan dan harmonisasi komponen bangsa Rata-Rata Capaian Sasaran 6

43

100%

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Sasaran-6 diatas dapat dilihat bahwa dari ketiga indikator (kinerja, target dan realisasi) dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja dari Sasaran-6 telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Hambatan atau kendala dalam pencapaian sasaran-6, diantaranya sebagai berikut : 1. Rendahnya rasa nasionalisme dan kesadaran bela negara masyarakat 2. Rendahnya minat masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan seni serta budaya daerah 3. Karakteristik masyarakat Jawa Tengah yang heterogen serta adanya krisis ekonomi yang menyebabkan rawan terjadi konflik sosial dan keagamaan 4. Semakin terkikisnya jatidiri masyarakat Indonesia yang mengepankan kebersamaan, gotong royong dan musyawarah untuk mufakat. Pencapaian sasaran-6 Tahun 2013 telah mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan serta rasa bangga sebagai bangsa Indonesia sehingga mendorong kesadaran bela negara 2. Meningkatkan rasa memiliki dan kesadaran untuk melestarikan serta mengembangkan seni dan budaya daerah di kalangan pemuda dan pelajar 3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang jatidiri karakteristik dan bangsa. Oleh karena itu ke depan dalam rangka peningkatan capaian kinerja tahun mendatang maka Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah akan menempuh strategi sebagai berikut : 1. Melaksanakan pembinaan dan memberikan pemahaman nasionalisme dan bela negara

44

2. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran melestarikan seni dan budaya daerah 3. Melaksanakan pembinaan karakter dan jatidiri bangsa untuk pemuda dan pelajar Capaian kinerja untuk tahun 2013, pada sasaran-6 telah mencapai 100%, hal ini berarti terhadap capaian sasaran-6 telah sesuai dari target yang di tetapkan 7. Sasaran-7 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-7, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sbb : Sasaran

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

%


1

2

3

4

5

6

169Orang

317Orang

187%

100%

210 Orang

350 Orang

166%

100%

175 Orang

175 Orang

100%

100%

Meningkatnya Kesejahteraan

1. Jumlah anggota Linmas yang mendapatkan

anggota Linmas

bantuan santunan uang duka 2. Jumlah anggota Linmas yang mendapatkan tali asih 3. Jumlah anggota Linmas yang mendapatkan modal usaha 151%

Rata-Rata Capaian Sasaran 7

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Sasaran-7 diatas dapat dilihat bahwa dari ketiga indikator (kinerja, target dan realisasi) dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja dari Sasaran-7 telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat dua indikator kinerja yang melebihi target, disebabkan karena usulan Kab/Kota. Hambatan

atau

kendala

dalam

upaya

pencapaian

diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Terbatasnya jumlah PNS yang menangani tupoksi tersebut

45

sasaran-7,

2. Terbatasnya jumlah anggaran APBD sehingga tidak semua anggota Hansip/Linmas yang mendapatkan bantuan 3. Keterlambatan

pelaporan

dan

update

data

Hansip/Linmas

yang

membutuhkan bantuan Pencapaian sasaran-7 Tahun 2013 telah mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk peningkatan jumlah anggaran dan ketepatan update data Hansip/Linmas 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang menangani 3. Peningkatan pembinaan Hansip/Linmas Oleh karena itu ke depan dalam rangka peningkatan capaian kinerja tahun mendatang maka Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah akan menempuh strategi sebagai berikut : 1. Melaksanakan monitoring dan validisasi data Hansip/Linmas terjadwal secara periodik 2. Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur yang menangani tupoksi Hansip/Linmas Capaian kinerja untuk tahun 2013, pada sasaran-6 telah mencapai 151%, hal ini berarti terhadap capaian sasaran-6 telah melebihi dari target yang di tetapkan

46

8. Sasaran-8 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-8, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sbb : Sasaran

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

%


1

2

3

4

5

6

875 Orang

875 Orang

100%

100%

110 Orang

110 Orang

100%

100%

110 Orang

110 Orang

100%

100%

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

100%

100%

360 Orang

360 Orang

100%

100%


1. Jumlah anggota Linmas yang telah dibina dlm

dan keterampilan anggota

mengamankan lingkungan

Linmas dalam pengamanan

2. Jumlah komandan Satlinmas yang terampil

Lingkungan

3. Jumlah Anggota Satlinmas dan Ratih yang terampil dalam penyelamatan di air 4. Jumlah monitoring dan evaluasi pemberdayaan Satlinmas 5. Jumlah anggota Menwa Mahardipa yang mengikuti Rakerda utk peningkatan kapasitas

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Sasaran-8 diatas dapat dilihat bahwa dari ketiga indikator (kinerja, target dan realisasi) dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja dari Sasaran-8 telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Hambatan atau kendala dalam pencapaian sasaran-8, diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Kurangnya regenerasi Hansip/Linmas, di sebabkan pemuda kurang menaruh minat pada Hansip/Linmas. 2. Terbatasnya

kualitas

anggota

Hansip/Linmas

dalam

pengamanan

lingkungan 3. Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur pemerintahan 4. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran kegiatan Pencapaian sasaran-8 Tahun 2013 telah mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

47

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Hansip/Linmas 2. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan yang menangani 3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam kaitan untuk peningkatan anggaran dan pengadaan sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan 4. Meningkatkan pembinaan Menwa Mahadipa guna menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Oleh karena itu ke depan dalam rangka peningkatan capaian kinerja tahun mendatang maka Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah akan menempuh strategi sebagai berikut : 1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keterampilan Hansip/Linmas dalam pengamanan lingkungan 2. Melaksanakan pendidikan TOT untuk peningkatan kapasitas aparatur yang menangani Hansip/Linmas 3. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota Menwa Mahadipa Capaian kinerja untuk tahun 2013, pada sasaran-8 telah mencapai 100%, hal ini berarti terhadap capaian sasaran-8 telah sesuai dari target yang di tetapkan

48

9. Sasaran-9 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-9, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sbb : Sasaran

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

%


1

2

3

4

5

6

1100 Orang

1100 Orang

100%

100%

Meningkatnya kemampuan dan

1. Jumlah personil yang mengikuti pendidikan

keterampilan anggota Linmas dan Ratih

Kemasyarakatan Rata-Rata Capaian Sasaran 9

100%

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja Sasaran-8 diatas dapat dilihat bahwa dari ketiga indikator (kinerja, target dan realisasi) dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja dari Sasaran-8 telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Hambatan atau kendala dalam pencapaian sasaran-9, diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Terbatasnya jumlah Hansip/Linmas kab/kota sehingga berpengaruh pada sedikitnya jumlah peserta yang mengikuti pendidikan kemsyarakatan Hansip/Linmas 2. Terbatasnya

anggaran,

sarana

dan

prasarana

untuk

menunjang

pelaksanaan kegiatan Pencapaian sasaran-8 Tahun 2013 telah mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan

jumlah

anggota

Hansip/Linmas

dari

masing-masing

kab/kota 2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna meningkatkan jumlah anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran kegiatan

49

Oleh karena itu ke depan dalam rangka peningkatan capaian kinerja tahun mendatang maka Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah akan menempuh strategi sebagai berikut : 1. Melaksanakan kegiatan kaderisasi Hansip/Linmas, sehingga anggota Hansip/Linmas diisi oleh masyarakat dalam usia produktif 2. Melaksanakan kegiatan di seluruh kab/kota di Jawa Tengah Capaian kinerja untuk tahun 2013, pada sasaran-8 telah mencapai 100%, hal ini berarti terhadap capaian sasaran-8 telah sesuai dari target yang di tetapkan. C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2013 Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah mendapatkan anggaran APBD sebesar Rp. Rp. 61.383.130.000 (enam puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga seratus tiga puluh ribu rupiah). Anggaran tersebut di jabarkan sebagai berikut : 3. Belanja Langsung, sebesar Rp. 50.712.389.000 (lima puluh milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) 4. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp. 10.671.337.000 (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) Anggaran tersebut untuk melaksanakan 12 program dan 97 kegiatan. Rincian anggaran dan realisasi pelaksanaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

50

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN : 2013

No

Kode Kegiatan

Nama Program / Kegiatan

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Jumlah anggaran (Rp.)

1

2

3

4

5

Rencana Target Pengeluaran (%) s/d Bulan ini (Rp.) 6

7

Realisasi Keuangan (spj) s/d bulan lalu (Rp.)

Bulan ini (Rp.)

8

9

Real. fisik

s/d Bulan ini

s/d bulan ini

(Rp.)

(%)

(Rp.)

(%)

10

11

12

13

Permasalahan dan upaya pemecahannya

Keterangan

14

15

PENDIDIKAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL 1 1.01.1.19.01.18.01

Pendidikan Kemasyarakatan

Endah Yuliastuti

2.000.000.000 100,00 2.000.000.000 1.611.603.000

318.093.000 1.929.696.000 96,48 2.000.000.000 100,00

Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan

1.400.000.000 100,00 1.400.000.000 1.117.840.000

172.850.000 1.290.690.000 92,19 1.400.000.000 100,00


KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 2 1.19.1.19.01.15.05

Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kesbang Pol dan Linmas

Sri Dyah Wahyuningsih

3 1.19.1.19.01.15.06

KOMINDA


300.000.000 100,00

300.000.000

241.775.000

34.930.000

276.705.000 92,24

300.000.000 100,00

Nugroho BS

300.000.000 100,00

300.000.000

279.880.000

0

279.880.000 93,29

300.000.000 100,00 Efisiensi anggaran

4 1.19.1.19.01.15.07

FGD Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan


5 1.19.1.19.01.15.08

Pengawasan Orang Asing


200.000.000 100,00

200.000.000

172.065.000

9.940.000

182.005.000 91,00


6 1.19.1.19.01.15.09

Koordinasi Pengamanan Wilayah

Nugroho BS

350.000.000 100,00

350.000.000

305.130.000

0

305.130.000 87,18

350.000.000 100,00

Penggunaan anggaran menyesuaikan At-cost

7 1.19.1.19.01.15.10

Koordinasi Penciptaan Kondusivitas Daerah di Nugroho BS Provinsi Jawa tengah

150.000.000 100,00

150.000.000

97.145.000

46.275.000

143.420.000 95,61

150.000.000 100,00


8 1.19.1.19.01.15.11

Pembinaan Sosial Politik

Nugroho BS

540.000.000 100,00

540.000.000

499.170.000

0

499.170.000 92,44

540.000.000 100,00


9 1.19.1.19.01.15.12

Pengkajian dan Pemantauan Dampak Perekonomian

Sri Suparni

514.000.000 100,00

514.000.000

477.973.000

35.538.000

513.511.000 99,90


10 1.19.1.19.01.15.13

Rakor Pengkajian Masalah-Masalah Strategis Daerah

Nugroho BS

300.000.000 100,00

300.000.000

220.250.000

0

220.250.000 73,42

300.000.000 100,00

300.000.000 100,00

300.000.000

40.545.000

175.650.000

216.195.000 72,07

Luasnya Lokasi di Jawa Tengah, 300.000.000 100,00 sehingga belum mencapai hingga di semua daerah perbatasan

11 1.19.1.19.01.15.15

Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama Antar Daerah Kab/Kota dan Daerah Perbatasan Dalam Rangka Peningkatan Nugroho BS Keamanan

51


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

12 1.19.1.19.01.15.19

Studi Pengembangan Manajemen Konflik dan Pengelolaan Daerah Konflik

Nugroho BS

200.000.000 100,00

200.000.000

93.910.000

62.325.000

156.235.000 78,12

200.000.000 100,00


13 1.19.1.19.01.15.20

Pendidikan Budaya Politik dan Etika Demokrasi

Nugroho BS

390.000.000 100,00

390.000.000

389.488.400

0

389.488.400 99,87


14 1.19.1.19.01.15.21

Peningkatan Demokratisasi dan HAM Bagi Kesejahteraan Rakyat

Sri Suparni

200.000.000 100,00

200.000.000

194.554.000

4.796.000

199.350.000 99,68


15 1.19.1.19.01.15.22

Peningkatan Ideologi Negara Dalam Berbagai Dimensi Kehidupan

Nugroho BS

200.000.000 100,00

200.000.000

183.560.000

0

183.560.000 91,78

200.000.000 100,00


16 1.19.1.19.01.15.23

Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme


150.000.000 100,00

150.000.000

118.480.000

0

118.480.000 78,99

150.000.000 100,00


17 1.19.1.19.01.15.25

Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal

Sri Suparni

150.000.000 100,00

150.000.000

147.450.000

2.550.000

150.000.000 100,00

150.000.000 100,00

18 1.19.1.19.01.15.26

Penguatan Nilai-Nilai Sejarah dan Kebangsaan Nugroho BS

200.000.000 100,00

200.000.000

171.570.000

0

171.570.000 85,79

200.000.000 100,00

19 1.19.1.19.01.15.28

Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Bagi Pemuda dan Pelajar Terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme


200.000.000 100,00

200.000.000

199.949.200

0

199.949.200 99,97


20 1.19.1.19.01.15.29

Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (Amanat Inpres 2 Tahun 2013)


200.000.000 100,00

200.000.000

52.337.000

147.080.000

199.417.000 99,71



PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 21 1.19.1.19.01.17.01

Peningkatan Kesadaran Bela Negara


400.000.000 100,00

400.000.000

299.150.000

100.450.000

399.600.000 99,90


22 1.19.1.19.01.17.02

Peningkatan Pemahaman Ideologi Negara


275.000.000 100,00

275.000.000

273.455.000

0

273.455.000 99,44


23 1.19.1.19.01.17.03

Peningkatan Penanganan Ideologi Negara dan Sri Dyah Monitoring/Faliditasi Data Perkembangan Wahyuningsih Faham Lain

300.000.000 100,00

300.000.000

268.691.000

26.848.000

295.539.000 98,51



250.000.000 100,00

250.000.000

247.992.000

0

247.992.000 99,20

250.000.000 100,00

24 1.19.1.19.01.17.04

Penguatan Rekonsiliasi Elemen Masyarakat Dalam Kerangka Peningkatan Wasbang

25 1.19.1.19.01.17.05

Pemeliharaan dan Pengembangan Seni Serta Budaya Daerah

Sri Suparni

275.000.000 100,00

275.000.000

275.000.000

0

275.000.000 100,00

275.000.000 100,00

26 1.19.1.19.01.17.06

Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama Serta Antar Penghayat Kepercayaan

Sri Suparni

250.000.000 100,00

250.000.000

234.200.000

15.800.000

250.000.000 100,00

250.000.000 100,00

27 1.19.1.19.01.17.07

Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat Serta Akulturasi Budaya

Sri Suparni

250.000.000 100,00

250.000.000

247.091.000

2.909.000

250.000.000 100,00

250.000.000 100,00

28 1.19.1.19.01.17.14

Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila Bagi Kalangan PTN/PTS dan Pendidik


250.000.000 100,00

250.000.000

250.000.000

0

250.000.000 100,00

250.000.000 100,00

52



15

1

2

29 1.19.1.19.10.17.09

3 Pengkajian Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


250.000.000 100,00

250.000.000

244.500.000

5.500.000

250.000.000 100,00

250.000.000 100,00

14

KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 30 1.19.1.19.01.18.01

Peningkatan Apresiasi Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah

Nugroho BS

150.000.000 100,00

150.000.000

111.949.000

150.000

112.099.000 74,73

150.000.000 100,00


31 1.19.1.19.01.18.02

Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila Bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat

Sri Suparni

250.000.000 100,00

250.000.000

249.500.000

0

249.500.000 99,80

250.000.000 100,00


32 1.19.1.19.01.18.04

Pendayagunaan Potensi Ormas

Sri Suparni

350.000.000 100,00

350.000.000

286.621.750

63.378.250

350.000.000 100,00

350.000.000 100,00

33 1.19.1.19.01.18.05

Pemeliharaan Hubungan Etnisitas Dengan Negara

Sri Suparni

200.000.000 100,00

200.000.000

194.128.000

5.272.000

199.400.000 99,70

200.000.000 100,00


34 1.19.1.19.01.18.07

Peningkatan Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara Bagi Pemuda dan Pelajar


125.000.000 100,00

125.000.000

104.000.000

0

104.000.000 83,20

125.000.000 100,00



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN 35 1.19.1.19.01.19.04

Fasilitasi Pemberdayaan FKDM (Amanat PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2006)


300.000.000 100,00

300.000.000

259.935.000

23.600.000

283.535.000 94,51

300.000.000 100,00

36 1.19.1.19.01.19.05

Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Sri Dyah Penyelesaian Konflik Sosial Wahyuningsih

250.000.000 100,00

250.000.000

183.748.500

59.995.000

243.743.500 97,50


37 1.19.1.19.01.19.10

Penguatan Ruang Publik Bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Dalam Rangka Ketahanan Masyarakat


3.095.000.000 100,00 3.095.000.000 3.042.514.000

45.986.000 3.088.500.000 99,79 3.095.000.000 100,00 Efisiensi anggaran

PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 38 1.19.1.19.01.21.01

Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toma/Toga

Nur Chasanah

450.000.000 100,00

450.000.000

369.410.000

22.590.000

392.000.000 87,11

450.000.000 100,00


39 1.19.1.19.01.21.02

Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik Pemerintah

Nur Chasanah

450.000.000 100,00

450.000.000

247.993.000

181.235.500

429.228.500 95,38

450.000.000 100,00


40 1.19.1.19.01.21.03

Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Parpol

Nur Chasanah

464.000.000 100,00

464.000.000

306.372.000

89.713.000

396.085.000 85,36

464.000.000 100,00


41 1.19.1.19.01.21.05

Pendidikan Politik Bagi Elemen Masyarakat

Nur Chasanah

200.000.000 100,00

200.000.000

179.550.000

0

179.550.000 89,78

200.000.000 100,00


42 1.19.1.19.01.21.06

Penguatan Sistem dan Implementasi PILKADA Nur Chasanah

150.000.000 100,00

150.000.000

134.820.000

0

134.820.000 89,88

150.000.000 100,00


43 1.19.1.19.01.21.07

FGD Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat

Nur Chasanah

200.000.000 100,00

200.000.000

151.055.500

30.310.500

181.366.000 90,68


44 1.19.1.19.01.21.09

Pemantauan dan Pendataan Parpol di Daerah Nur Chasanah

150.000.000 100,00

150.000.000

109.100.000

40.600.000

149.700.000 99,80


45 1.19.1.19.01.21.11

Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat

Nur Chasanah

350.000.000 100,00

350.000.000

191.935.000

151.633.200

343.568.200 98,16


46 1.19.1.19.01.21.12

Peningkatan Komunikasi Politik Masyarakat

Nur Chasanah

150.000.000 100,00

150.000.000

126.050.000

0

126.050.000 84,03

150.000.000 100,00

53


15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

47 1.19.1.19.01.21.13

Pendidikan Politik Bagi Perempuan

Nur Chasanah

100.000.000 100,00

100.000.000

94.160.000

0

94.160.000 94,16


48 1.19.1.19.01.2108

Peningkatan Penanganan Dampak Politik PILKADA

Nur Chasanah

125.000.000 100,00

125.000.000

118.559.000

0

118.559.000 94,85


PENINGKATAN KEMAMPUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DAN RAKYAT TERLATIH (RATIH) 49 1.19.1.19.01.22.05

Fasilitasi Kesejahteraan Anggota Hansip/Linmas se Jawa Tengah

Endah Yuliastuti

50 1.19.1.19.01.22.06

Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas se Endah Jawa Tengah Yuliastuti

300.000.000 100,00

300.000.000

290.680.500

0

290.680.500 96,89

300.000.000 100,00


51 1.19.1.19.01.22.07

Peningkatan Ketrampilan Pam Lingkungan Bagi Komandan Satlinmas

Endah Yuliastuti

200.000.000 100,00

200.000.000

177.141.000

15.000.000

192.141.000 96,07

200.000.000 100,00


52 1.19.1.19.01.22.08

Peningkatan Ketrampilan Penyelamatan di Air

Endah Yuliastuti

200.000.000 100,00

200.000.000

189.055.000

6.800.000

195.855.000 97,93

200.000.000 100,00


53 1.19.1.19.01.22.16

Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Satlinmas

Endah Yuliastuti

150.000.000 100,00

150.000.000

138.674.800

10.360.000

149.034.800 99,36

150.000.000 100,00


54 1.19.1.19.01.22.20

Fasilitasi Kegiatan Menwa Mahadipa

Endah Yuliastuti

80.000.000 100,00

80.000.000

44.548.000

26.402.000

70.950.000 88,69

80.000.000 100,00

55 1.19.1.19.01.22.21

Pembinaan dan Pendampingan Fasilitasi Kesejahteraan Anggota Hansip/Linmas se Jawa Tengah

Endah Yuliastuti

414.120.000 100,00

414.120.000

409.874.000

2.898.000

412.772.000 99,67

56 1.19.1.19.01.22.22

Dukungan Fasilitasi Pam Pilgub 2013

Endah Yuliastuti

1.626.640.000 100,00 1.626.640.000 1.484.045.000

3.140.000 1.487.185.000 91,43 1.626.640.000 100,00

57 1.19.1.19.01.22.23

Orientasi Kesiapan dan Dukungan Fasilitasi Pam Pilgub Tahun 2013 Bagi Satlinmas

Endah Yuliastuti

23.071.520.000 100,00 23.071.520.000 12.267.530.500

0 12.267.530.500 53,17 23.071.520.000 100,00

58 1.19.1.19.01.22.24

Peningkatan Ketrampilan Pengamanan Swakarsa

Endah Yuliastuti

125.000.000 100,00

125.000.000

101.525.000

23.200.000

124.725.000 99,78


Nugroho BS

200.000.000 100,00

200.000.000

182.560.000

15.634.000

198.194.000 99,10

200.000.000 100,00 Efisiensi anggara

1.475.000.000 100,00 1.475.000.000 1.074.400.000

396.155.000 1.470.555.000 99,70 1.475.000.000 100,00



414.120.000 100,00 Efisiensi anggaran Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan Anggaran yang digunakan hanya untuk 1 putaran Pilgub.

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGA DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM 59 1.20.1.19.01.16.36

Sinkronisasi Kesbang Pol dan Linmas PENDUKUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

60 1.19.1.19.01.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Nugroho BS

6.760.000 100,00

6.760.000

6.220.000

540.000

6.760.000 100,00

6.760.000 100,00

61 1.19.1.19.01.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Nugroho BS

546.000.000 100,00

546.000.000

389.381.427

39.437.779

428.819.206 78,54

546.000.000 100,00


62 1.19.1.19.01.01.05

Jaminan Barang Milik Daerah

Nugroho BS

70.000.000 100,00

70.000.000

69.941.900

0

69.941.900 99,92

70.000.000 100,00

Penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah premi asuransi

63 1.19.1.19.01.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Nugroho BS

216.957.000 100,00

216.957.000

172.868.700

21.915.400

194.784.100 89,78

216.957.000 100,00


54

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Penggunaan anggaran sesuai 102.100.000 100,00 dengan kebutuhan

64 1.19.1.19.01.01.11

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Nugroho BS

102.100.000 100,00

102.100.000

78.958.000

16.085.000

95.043.000 93,09

65 1.19.1.19.01.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Nugroho BS

5.000.000 100,00

5.000.000

4.396.000

600.000

4.996.000 99,92

5.000.000 100,00


66 1.19.1.19.01.01.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Nugroho BS

35.385.000 100,00

35.385.000

27.895.000

6.628.750

34.523.750 97,57

35.385.000 100,00


67 1.19.1.19.01.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Nugroho BS

29.000.000 100,00

29.000.000

19.195.000

8.335.000

27.530.000 94,93


68 1.19.1.19.01.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Nugroho BS

82.000.000 100,00

82.000.000

56.678.450

5.905.000

62.583.450 76,32

82.000.000 100,00


69 1.19.1.19.01.01.18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Didalam dan Luar Daerah

Nugroho BS

575.000.000 100,00

575.000.000

273.037.820

125.171.360

398.209.180 69,25

575.000.000 100,00


70 1.19.1.19.01.01.19

Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Nugroho BS

659.210.000 100,00

659.210.000

520.710.000

96.745.000

617.455.000 93,67

659.210.000 100,00


PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 71 1.19.1.19.01.01.02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Nugroho BS

188.110.000 100,00

188.110.000

0

186.570.000

186.570.000 99,18

188.110.000 100,00

Penggunaan anggaran sesuai dengan harga kendaraan

72 1.19.1.19.01.02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Nugroho BS

518.025.000 100,00

518.025.000

405.873.400

112.111.000

517.984.400 99,99

518.025.000 100,00


73 1.19.1.19.01.02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Nugroho BS

714.798.000 100,00

714.798.000

556.170.250

106.623.000

662.793.250 92,72

714.798.000 100,00


74 1.19.1.19.01.02.29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Nugroho BS

25.000.000 100,00

25.000.000

18.300.000

6.700.000

25.000.000 100,00

25.000.000 100,00

75 1.19.1.19.01.02.30

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Nugroho BS

200.000.000 100,00

200.000.000

88.206.052

111.241.153

199.447.205 99,72

76 1.19.1.19.01.02.40

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Alat Komunikasi

Nugroho BS

25.000.000 100,00

25.000.000

13.430.000

11.570.000

25.000.000 100,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Nugroho BS

150.000.000 100,00

150.000.000

127.575.000

18.750.000

146.325.000 97,55

Nugroho BS

100.000.000 100,00

100.000.000

92.107.400

0

92.107.400 92,11

100.000.000 100,00

Penggunaan anggaran menyesuaikan jumlah pegawai

44.400.000 100,00

Penggunaan Anggaran sesuai permintaan diklat

77 1.19.1.19.01.02.41

200.000.000 100,00 Efisiensi anggaran 25.000.000 100,00 150.000.000 100,00 Efisiensi anggaran

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 78 1.19.1.19.01.03.02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

79 1.19.1.19.01.05.01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Nugroho BS

44.400.000 100,00

44.400.000

34.800.000

1.500.000

36.300.000 81,76

80 1.19.1.19.01.05.02

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Nugroho BS

142.364.000 100,00

142.364.000

139.124.000

0

139.124.000 97,72


81 1.19.1.19.01.05.08

Pembinaan Bidang Kepegawaian PNS

Nugroho BS

182.000.000 100,00

182.000.000

109.850.000

65.000.000

174.850.000 96,07


JUMLAH

50.712.389.000 100,00 50.712.389.000 35.006.616.549 3.291.304.892 38.297.921.441 75,52 50.712.389.000 100,00

55

15

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran belanja langsung Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah terserap 75,52% atau Rp. 38.297.921.441, hal ini di sebabkan karena efisiensi anggaran pada kegiatan PAM Pilgub 2013. Pada tabel diatas dapat pula dilihat bahwa capaian realisasi fisik sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 telah mencapai 100%, hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinisi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah dan telah tuntas dilaksanakan dengan baik.

BAB IV PENUTUP A. Tinjauan Umum Keberhasilan Keberadaan SKPD di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat sangat strategis dalam membangun, menjaga dan memelihara serta menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan, sekaligus menjadi penggerak dinamika masyarakat yang demokratis sehingga pelaksanaan pemerintahan

dan

pembangunan

dapat

berjalan

dengan

lancar

berkesinambungan dan terciptanya iklim sejuk bagi masyarakat di Jawa Tengah. Mengingat tupoksi Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah yang sangat strategis maka di perlukan pengelolaan SDM, anggaran dan sarana prasarana secara efektif dan efisien. Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan berhasil di capai dengan Kategori Amat Baik. Hal ini di dukung dengan data sebagai berikut : 56

a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), dicapai dengan persentase 105,6% dengan rincian: 1. Sasaran pertama 100% 2. Sasaran kedua 100% 3. Sasaran ketiga 100% 4. Sasaran keempat 100% 5. Sasaran kelima 100% 6. Sasaran keenam 100% 7. Sasaran ketujuh 151% 8. Sasaran kedelapan 100% 9. Sasaran kesembilan 100% b. Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah menyerap 75,52% dari total anggaran yang telah ditetapkan dengan capaian fisik mencapai 100%, sehingga Badan Kesbang Pol dan Linmas berhasil melakukan efisiensi anggaran dengan tetap mempertahankan serta menaikkan kinerja untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban sesuai dengan tupoksi. B. Permasalahan atau Kendala Yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan diantaranya : 1. Kendala Internal. a. Terbatasnya sumberdaya manusia yang profesional dibidangnya sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan tugas. b. Masih rendahnya pemahaman Tupoksi dari pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas. c. Terbatasnya dukungan APBD untuk mendukung Tupoksi Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. d. Terbatasnya operasional kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 57

e. Masih adanya tumpang tindih/overlapping dalam pelaksanaan tugas.

2. Kendala Eksternal. a. Kondisi Jawa Tengah dengan karakteristik dan letak geografis serta masyarakatnya yang heterogran sangat rentan terhadap terjadinya konflikkonflik yang bersifat multikompleks dan multidimensi. b. Kegiatan dari kelompok radikal yang semakin berkembang dengan pesat, aksi terorisme, kelompok-kelompok yang kontra terhadap pemerintah dan lemahnya kondisi kamtibmas yang berpotensi menimbulkan konflik antar kelompok/golongan, kriminalitas, dan diskriminasi. c. Demokratisasi kehidupan politik yang semakin meningkat, dan belum adanya kedewasaan politik masyarakat serta sebagian dari elit politik dalam berpoltik yang beretika

dan berbudaya yang mengakibatkan

timbulnya potensi konflik bagi elit politik dan konflik sosial masyarakat dengan terjadinya benturan-benturan antar elit politik, saling menghujat dan menjatuhkan satu sama lain. d. Lemahnya ketahanan bangsa, rasa kebangsaan, wawasan kebangsaan, dan pembauran bangsa, lemahnya daya tangkal terhadap penetasi masuknya budaya asing, rendahnya penghayatan dan pengamalan Pancaila dalam kehidupan sehari-hari, e. Dampak

krisis

global

yang

berpengaruh

terhadap

menurunnya

pertumbuhan perekonomian di daerah, menurunnya daya beli masyarakat dan kesenjangan sosial masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik horisontal dan konflik-konflik lainnya.

C. Strategi Pemecahan Masalah 58

1. Strategi Pemecahan Internal. a. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan, wawasan dan keterampilan SDM Aparatur Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah dengan mengirimkan ke diklat, kursus, pelatihan, pendidikan S1/S2. b. Meminta kepada atasan masing-masing untuk secara terus menerus melakukan sosialisasi kepada pegawai mengenai Tupoksi agar lebih memahami terhadap tupoksi masing-masing c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah dan BEPPEDA Provinsi Jawa Tengah agar meningkatkan anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah

untuk mendukung Tupoksi Bidang

Kesbang Pol dan Linmas. d. Melakukan

koordinasi

dan

konsultasi

dengan

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan penambahan kendaraan dinas operasional guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. e. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang-Bidang mengenai pembagian kewenangan sesuai dengan Tupoksi masing-masing agar tidak terjadi overlapping dalam kewenangan tugas. 2. Strategi Pemecahan Eksternal. a.

Kondisi Jawa Tengah dengan karakteristik dan letak geografis serta masyarakatnya yang heterogran sangat rentan terhadap terjadinya konflik-konflik yang bersifat multikompleks dan multidimensi sehingga diperlukan upaya-upaya penanganan yang cepat dan tepat untuk mewujudkan situasi keamanan dan ketenteraman masyarakat yang kondusif.

b.

Meningkatkan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh kelompok radikal sebagai langkah antisipasi dan koordinasi dengan aparat

keamanan,

tokoh

agama/masyarakat

untuk

mencegah

berkembangnya kelompok radikal dan aksi terorisme di Jawa Tengah, pemasyarakatan

upaya

penyelenggaraan 59

pertahanan

negara

dan

perlindungan

masyarakat

serta

penegakan

hak

dan

kewajiban

warganegara secara adil dan merata. c.

Melakukan

pembinaan

persatuan

dan

kesatuan

bangsa

serta

pembangunan politik dengan melalui komunikasi dan koordinasi dengan para stakeholder (Partai Politik, Ormas.LSM) untuk mewujudkan situasi dan kondisi sosial politik yang dinamis dan demokratis guna terciptanya kondusifitas daerah. d.

Peningkatan ketahanan bangsa, pembauran bangsa, Ideologi Pancasila, kewaspadaan nasional dan pengkajian masalah-masalah strategis daerah serta perlindungan masyarakat dalam rangka terwujudnya kehidupan politik yang demokratis, persatuan dan kesatuan bangsa..

e.

Melakukan langkah koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait guna mengatasi dampak krisis global yang berdampak pada menurunnya perekonomian masyarakat dan daya beli masyarakat. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Semarang, Maret 2014 KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. ACHMAD ROFA’I, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19591202 198203 1 005

60

KATA PENGANTAR. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan

Recommend Documents