Pengantar Redaksi Penanggungjawab: Zainal A. Hasibuan Pemimpin Redaksi: Bambang Suryadi Redaksi Eksekutif: Kiki Yulianti Nanang Arif Guntoro Zaki Su’ud Khomsiyah Redaksi Pelaksana: Teuku Ramli Zakaria
A
lhamdulillah, segala puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas bimbingan dan petunjukNya, Buletin BSNP Edisi 4 tahun 2014 bisa hadir di tengah-tengah pembaca tepat waktu. Pada edisi keempat ini, kami menyajikan kebijakan tentang Ujian Nasional Tahun 2015. Dalam edisi ini kami juga menyajikan berita kegiatan BSNP yang terkait dengan pengembangan standar nasional pendidikan dan penilaian buku teks pelajaran. Selain itu, kami juga menyajikan kegiatan BSNP tahun 2014 dalam bentuk foto atau gambar. Selamat membaca.
Daftar Isi 3-5 6-9 10-18
Penyunting/Editor: Titi Savitri Prihatiningsih Erika Budiarti Laconi Ipung Yuwono Djoko Luknanto Desain Grafis & Fotografer Arief Rifai Dwiyanto Djuandi Ibar Warsita Sekretaris Redaksi Ning Karningsih Alamat: BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Gedung D Lantai 2, Mandikdasmen Jl. RS. Fatmawati, Cipete Jakarta Selatan Telp. (021) 7668590 Fax. (021) 7668591 Email:
[email protected] Website: http://www.bsnp-indonesia.org
2
20-24
Pokok-pokok Pemikiran BSNP tentang Ujian Nasional dan Kurikulum 2013
Ujian Nasional 2015: Uji Coba UN Dengan CBT Berita BSNP: - Anies Baswedan: Perlu Ada Indikator Pencapaian Standar Nasional Pendidikan. - Audiensi BSNP Dengan Menteri Riset dan Dikti: Standar Nasional Pendidikan Tinggi Akan Ditinjau Kembali - Hakim PTUN Jakarta Menangkan BSNP Atas Gugatan UNPK - BSNP dan BAN S/M Bahas Instrumen Akreditasi - Uji Publik Draf Standar Nasional Pendidikan Tahap II dan III Sukses Dilaksanakan. - Siswa SMA dan SMK Antusias Mengikuti Ujicoba CBT - Deputi Menko PMK: Ujian Nasional 2015 Tetap Dilaksanakan. - Audiensi BSNP Dengan Asah Pena Pelaksanaan UNPK 2015 Akan Ditinjau Kembali - BSNP Rekomendasikan 93 Buku Peminatan Kelas XI SMA/MA Kepada Menteri. - 62 Buku Teks Pelajaran Kelas XII SMA/MA Kelompok Peminatan Layak Direkomendasikan. - Malam Keakraban BSNP; Semua Perbedaan dan Keragaman Mencair.
Lensa BSNP
Keterangan Gambar Cover Anggota BSNP dan tim ahli pengembangan standar nasional pendidikan dan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan berpose bersama setelah melakukan senam pagi di Jakarta, 30/11/2014 ((atas). Anggota BSNP periode 2014-2018 berpose bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Dirjen Pendidikan Dasar, Sekretaris Jenderal, Kepala Balitbang, dan Dirjen Pendidikan Menengah setelah berdiskusi tentang sistem penjaminan mutu dan akreditasi bersama BAN-PT dan BAN-S/M, 30/9/2014 (bawah).
Vol. IX/No. 4/Desember 2014
POKOK-POKOK PEMIKIRAN BSNP TENTANG UJIAN NASIONAL DAN KURIKULUM 2013
M
engacu pada Pasal 76 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, salah satu tugas Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai badan independen dan profesional adalah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Sehubungan dengan tugas tersebut dan menindaklanjuti audiensi anggota BSNP dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 20 November 2014, BSNP telah merumuskan pokokNo.
Kriteria Kelulusan
pokok pemikiran terkait dengan Ujian Nasional (UN) dan Kurikulum 2013 (K13). Pokok-pokok pemikiran tersebut dirumuskan berdasarkan kajian yuridis, empiris, dan akademis. Selain itu, dalam merumuskan pokok-pokok pemikiran tersebut, BSNP juga melakukan Focus Group Discussion dengan anggota BSNP periode I (2005-2009) dan periode II (2009-2013) pada tanggal 15-16 Desember 2014 di Jakarta. Berikut ini adalah pokok-pokok pemikiran BSNP yang ditulis dalam bentuk rekomendasi. Terkait dengan UN, BSNP menyampaikan tiga pilihan, dengan urutan sesuai dengan skala prioritas.
A. Rekomendasi Tentang Kriteria Kelulusan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015
Keterangan
Pilihan I 1. Hasil UN tidak menentukan kelulusan dari 1. Semua siswa wajib mengikuti UN. satuan pendidikan 2. Kelulusan siswa dari satuan pendidikan 2. Hasil UN dapat digunakan untuk: ditentukan oleh satuan pendidikan. 3. Kriteria kelulusan dari satuan pendidikan a. sertifikasi bagi peserta didik yg mencapai berdasarkan nilai UN, Ujian Sekolah SKL; (US), dan rapor yang proporsinya b. pemetaan; ditentukan oleh masing-masing satuan c. seleksi ke jenjang pendidikan yang lebih pendidikan. tinggi; 4. Siswa yang lulus dari satuan pendidikan d. pengakuan secara nasional dan mendapat ijazah dari satuan pendidikan. internasional; 5. BSNP menetapkan kriteria pencapaian e. sertifikat pencapaian SKL sebagai Standar Kompetensi Lulusan (SKL). pengakuan pemerintah atas kompetensi 6. Siswa yang mencapai SKL lulusan; dan mendapatkan Sertifikat Pencapaian f. pembinaan dan pemberian bantuan SKL dari Pemerintah. 3. Implikasinya: 7. Siswa yang belum mencapai SKL a. mendorong siswa belajar dengan giat diberi kesempatan mengikuti remedial untuk mencapai SKL; pembelajaran dan mengulang UN dalam b. perlu perubahan PP Nomor 19 Tahun waktu yang telah ditentukan. 2005 terkait Kriteria Kelulusan dari Satuan Pendidikan; dan c. perlu perubahan Permendikbud Nomor 144 Tahun 2014 tentang Kriteria Kelulusan
Vol. IX/No. 4/Desember 2014
3
No.
Kriteria Kelulusan
Keterangan
Pilihan II 1. Semua siswa wajib mengikuti UN 1. Untuk lulus UN pada prinsipnya tidak sulit, 2. Kriteria Kelulusan sesuai Permendikbud dan tidak menakutkan, karena NA untuk No. 144 Tahun 2014 tentang Kriteria kelulusan UN merupakan gabungan dari Nilai Kelulusan dan penyelenggaran Ujian Sekolah (NS) 50% dan Nilai UN 50%. Sekolah dan Ujian Nasional, sebagai Contoh: berikut: - Jika NS = 7 dan Nilai UN = 2 maka NA = 2/2 + 7/2 = 9/2 = 4,5, a. Nilai Akhir (NA) Mata Pelajaran ≥ 4,0 lulus UN ( > 4,0 / batas lulus) b. NA Rata-rata ≥ 5,5 2. Dapat diperoleh Hasil UN Murni, yang 3. Siswa yang lulus dari satuan bermanfaat untuk: pendidikan mendapakan ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional a. pemetaan; (SKHUN). b. seleksi ke jenjang yg lebih tinggi; c. pembinaan & pemberian bantuan; d. pengakuan secara nasional dan internasional; dan e. secara formal menentukan kelulusan sehingga tidak bertentangan dengan PP dan Permendikbud. 3. Implikasinya: a. tidak perlu merevisi PP Nomor 19 Tahun 2005; dan b. tidak perlu merevisi Permendikbud Nomor 144 Tahun 2014. Pilihan III 1. Hasil UN dapat digunakan untuk: 1. Semua siswa wajib mengikuti UN. 2. BSNP mendelegasikan kewenangan a. pemetaan; kepada pemerintah Provinsi untuk b. seleksi ke jenjang yg lebih tinggi; menetapkan kriteria kelulusan meliputi: c. pengakuan secara nasional dan internasional; a. komposisi pembobotan NA (komposisi Nilai UN dan Nilai d. pembinaan & pemberian bantuan Sekolah), 2. Implikasinya: b. nilai minimal NA untuk mata a. mengakomodasi keragaman di setiap pelajaran yang diujikan, dan Provinsi; c. nilai minimal rata-rata NA. b. mendorong siswa belajar dengan giat 3. Kelulusan siswa dari satuan untuk mencapai SKL yang baik, pendidikan ditentukan langsung oleh c. perlu perubahan PP Nomor 19 Tahun satuan pendidikan. 2005, dan 4. Semua siswa mendapat Surat d. perlu perubahan Permendikbud Nomor Keterangan Hasil Ujian Nasional 144 Tahun 2014. (SKHUN) dari satuan pendidikan. 5. Siswa yang lulus dari satuan pendidikan mendapat ijazah dari satuan pendidikan.
B. Rekomendasi Tentang Kurikulum 2013
1. Pemerintah perlu mendukung penuh implementasi Kurikulum 2013 pada 6.221 satuan pendidikan agar dapat berjalan optimal, terutama dalam hal: a. pelatihan dan pendampingan guru dan tenaga kependidikan; b. pengadaan dan distribusi buku teks pelajaran; c. penyempurnaan sistem
4
penilaian; d. fasilitas laboratorium; dan e. perbaikan manajemen di satuan pendidikan. 2. Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh ter hadap substansi dan implemen tasi Kurikulum 2013 pada 6.221 satuan pendidikan yang te lah ditunjuk, dan sejumlah sa tuan pendidikan lain yang su dah melaksanakan kurikulum
Vol. IX/No. 4/Desember 2014
2013. Hasil evaluasi tersebut dijadikan pertimbangan dalam penyempurnaan Kurikulum 2013 pada masa mendatang. 3. Untuk Standar Nasional Pen didikan, evaluasi dan penyem pur naan dilakukan pada empat standar yang menjadi acuan Kurikulum 2013, yaitu: a. Standar Kompetensi Lulusan; b. Standar Isi; c. Standar Proses; dan d. Standar Penilaian. 4. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan penyempurnaan Kurikulum 2013 sampai tahun 2017 setelah ada 2 angkatan kelulusan, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengembangan dan implementasi kurikulum. 5. Pemerintah perlu melakukan pemetaan dan penahapan untuk
satuan pendidikan selain dari 6.221 satuan pendidikan yang akan menerapkan Kurikulum 2013. 6. Pemerintah perlu melakukan perbaikan pada sistem pendidikan dan pelatihan guru, pengawas, dan kepala sekolah di seluruh satuan pendidikan. 7. Pemerintah perlu melakukan perbaikan pada: a. pengadaan dan distribusi buku teks pelajaran; b. penyempurnaan sistem penilaian; c. fasilitas laboratorium; dan d. perbaikan manajemen di satuan pendidikan. 8. Perlu dikembangkan standar pengembangan kurikulum dan standar pelatihan guru, kepala sekolah, dan pengawas. l
Ketua, Anggota, dan seluruh Staf Badan Standar Nasional Pendidikan mengucapkan
SELAMAT DAN SUKSES Kepada
Prof. Dr. Ir. Erika Budiarti Laconi, M.S (Anggota BSNP 2014-2018)
Atas pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor Pada hari Sabtu, 6 Desember 2014.
Vol. IX/No. 4/Desember 2014
5
UJIAN NASIONAL 2015: Uji Coba UN Dengan CBT Bambang Suryadi*
B
adan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai badan independen dan professional memiliki tugas menyelenggarakan Ujian Nasional (UN). UN 2015 tetap dilaksanakan dengan berbagai perbaikan untuk meningkatkan kredibilitas dan kualitas penyelenggaraan UN. Kebijakan penyeleggaraan UN 2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 144 Tahun 2014 tentang Kriteria Kelulusan
dalam proses pembahasan antara BSNP dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kebijakan UN
BSNP sebagai penyelenggara UN selalu melakukan evaluasi untuk mengambil kebijakan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan UN. Kebijakan ini ditetapkan dalam bentuk Permendikbud Nomor
Siswa SMK di Jakarta mengikuti uji coba ujian dengan sistem daring atau Computer Based Test (CBT). Mereka nampak antusias mengikuti uji coba ujian dengan CBT. CBT dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2015.
dan Penyelenggaraan Ujian Nasional. Kebijakan ini diperkuat dengan hasil rapat koordinasi yang dipimpin Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tanggal 11 November 2015 di Jakarta. Namun dengan ada perkembangan pemikiran dan situasi pada Kabinet Kerja dibawah kepemimpinan JokowiJK, beberapa kebijakan UN mengalami perubahan. Sampai berita ini ditulis, perubahan kebijakan tersebut masih
6
144/2014 dan Prosedur Operasional Standar (POS) UN. Ada beberapa kebijakan UN 2015, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, kisi-kisi UN 2015 disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan satuan pendidikan. Mengingat peserta UN 2015 masih menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), maka kisi-kisi UN 2015 sama dengan kisi-kisi UN 2014 sesuai dengan Surat Keputusan BSNP Nomor 0027/P/BSNP/IX/2014 tanggal 30
Vol. IX/No. 4/Desember 2014
1
Dosen Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Sekretaris BSNP.
September 2014. Kisi-kisi tersebut menjadi acuan guru dalam melakukan proses belajar mengajar di kelas. Berdasarkan kisi-kisi tersebut, Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengembangkan soal UN dengan melibatkan guru yang berpengalaman dan dosen dari perguruan tinggi. Kedua, pelaksanaan UN 2015 selain dalam bentuk ujian tulis (paper based test), juga akan dilakukan melalui sistem daring (Computer Based Test). Namun, pelaksanaan CBT ini masih bersifat ujia coba. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses penilaian sehingga dapat dilakukan efisienasi dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Ketiga, UN untuk Sekolah Keagamaan Katolik dan Kristen. Pada tahun 2015, untuk pertama kali, diadakan UN bagi siswa dari Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) dan Sekolah Menengah Theologi Kristen. Dalam pelaksanaannya, BSNP bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bima Katolik dan Kristen Kementerian Agama, dan Puspendik. Untuk SMA Katolik, selain Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris, materi yang diujikan adalah Kitab Suci, Doktrin Gereja
Katolik dan Moral Kristiani, dan Liturgi. Sedangkan, untuk SMT Kristen, mata pelajaran keagamaan yang diujikan meliputi Alkitab, Etika Kristen, dan Sejarah Gereja. Keempat, peran perguruan tinggi. Berbeda dengan peran PTN Pada tahun 2014 yang meliputi pengawasan dan pemindaian Lembar Jawaban UN (LJUN), pada tahun 2015, peran PTN dibatasi pada pemindaian LJUN untuk SMA sederajat. Salah satu asalan yang mendasar dilibatkannya PTN dalam pemindaian adalah nilai hasil UN akan digunakan dalam seleksi masuk ke perguruan tinggi.
Jadwal Pelaksanaan
Pelaksanaan UN SMA dan yang sederajat dilaksanakan selama tiga hari, mulai tanggal 13 sampai dengan 15 April 2015 dengan dua mata pelajaran diujian setiap hari. UN SMP dan yang sederajat dilaksanakan selama empat hari, mulai tanggal 4 sampai dengan 7 Mei 2015, dengan satu mata pelajaran diujikan setiap hari. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Program Paket C dan Program Paket B dilaksanakan bersamaan dengan UN formal. Jadwal UN secara lengkap dipaparkan dalam Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan UN 2015
SMA/MA/SMAK
Mata pelajaran No
1.
2.
3.
Hari dan Tanggal UN Senin, 13 April 2015 UN Susulan Senin, 20 April 2015 UN Selasa, 14 April 2015 UN Susulan Selasa, 21 April 2015 UN Rabu, 15 April 2015 UN Susulan Rabu, 22 April 2015
Pukul
07.30–09.30 10.30–12.30
07.30–09.30 10.30–12.3
07.30–09.30 10.30–12.30
Program IPA
Program IPS
Program Bahasa
Sekolah Menengah Agama Katolik
MA Program Keagamaan
Sekolah Menengah Theologi Kristen
Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia
Kimia
Geografi
Sastra Indonesia
Hadis
Kitab Suci
Alkitab
Matematika Matematika Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Biologi
Sosiologi
Antropologi
Fikih
Doktrin Gereja Katolik dan Moral Kristiani
Etika Kristen
Bahasa Inggris
Bahasa Inggris
Bahasa Inggris
Bahasa Inggris
Fisika
Ekonomi
Bahasa Asing
Tafsir
Bahasa Inggris Bahasa Inggris Liturgi Sejarah Gereja
Vol. IX/No. 4/Desember 2014
7
SMK/MAK
No 1. 2. 3.
Hari dan Tanggal UN:Senin, 13 April 2015 UN Susulan:Senin, 20 April 2015 UN:Selasa, 14 April 2015 UN Susulan: Selasa, 21 April 2015 UN: Rabu, 15 April 2015 UN Susulan: Rabu, 22 April 2015
Pukul
Mata pelajaran
07.30 – 09.30
Bahasa Indonesia
07.30 – 09.30
Matematika
07.30 – 09.30 10.30-12.30
Bahasa Inggris Ujian Teori Kejuruan
Pukul
Mata pelajaran
07.30 – 09.30
Bahasa Indonesia
07.30 – 09.30
Matematika
07.30 – 09.30
Bahasa Inggris
SMALB
No 1. 2. 3.
Hari dan Tanggal UN:Senin, 13 April 2015 UN Susulan:Senin, 20 April 2015 UN:Selasa, 14 April 2015 UN Susulan: Selasa, UN:
21 April 2015
Rabu, 15 April 2015
UN Susulan: Rabu, 22 April 2015
Program Paket C
No.
1.
8
Program Hari & Tanggal Paket C
IPS
Pukul
Mata Ujian
Selasa,
13.30 – 15.30
Bahasa Indonesia
13 April 2015
26 Mei 2015
16.00 – 18.00
Geografi
Selasa,
Rabu,
13.30 – 15.30
Matematika
14 April 2015
27 Mei 2015
16.00 – 18.00
Sosiologi
Rabu,
Kamis,
13.30 – 15.30
Bahasa Inggris
15 April 2015
28 Mei 2015
16.00 – 18.00
Ekonomi
Kamis,
Jumat
16 April 2015
29 Mei 2015
14.00 – 16.00
Pendidikan Kewarganegaraan
Tahap I
Tahap II
Senin,
Vol. IX/No. 4/Desember 2014
No.
2.
Program Hari & Tanggal Paket C
IPA
Pukul
Mata Ujian
Selasa,
13.30 – 15.30
Bahasa Indonesia
13 April 2015
26 Mei 2015
16.00 – 18.00
Kimia
Selasa,
Rabu,
13.30 – 15.30
Matematika
14 April 2015
27 Mei 2015
16.00 – 18.00
Biologi
Rabu,
Kamis,
13.30 – 15.30
Bahasa Inggris
15 April 2015
28 Mei 2015
16.00 – 18.00
Fisika
Kamis,
Jumat,
16 April 2015
29 Mei 2015
14.00 – 16.00
Pendidikan Kewarganegaraan
Tahap I
Tahap II
Senin,
SMP, MTs, dan SMPLB
No 1. 2. 3. 4.
Hari dan Tanggal UN: Senin, 4 Mei 2015 UN Susulan: Senin, 11 Mei 2015 UN: Selasa, 5 Mei2014 UN Susulan: Selasa, 12 Mei 2015 UN: Rabu, 6 Mei 2015 UN Susulan: Rabu, 13 Mei 2015 UN: Kamis, 7 Mei 2015 UN Susulan: Jumat, 15 Mei 2015
Pukul
Mata pelajaran
07.30 – 09.30
Bahasa Indonesia
07.30 – 09.30
Matematika
07.30 – 09.30
Bahasa Inggris
07.30 – 09.30
Ilmu Pengetahuan Alam
Program Paket B/Wustha
No. 1. 2. 3.
Hari dan Tanggal Tahap II Tahap I Senin, Senin, 4 Mei 2015 Selasa,
15 Juni 2015 Selasa,
5 Mei 2015 Rabu,
16 Juni 2015 Rabu,
6 Mei 2015
17 Juni 2015
Pukul
Mata Ujian
13.30 – 15.30 16.00 – 18.00
Bahasa Indonesia
13.30 – 15.30 16.00 – 18.00 13.30 – 15.30 16.00 – 18.00
Pendidikan Kewarganegaraan Matematika Ilmu Pengetahuan Sosial Bahasa Inggris Ilmu Pengetahuan Alam
Vol. IX/No. 4/Desember 2014
9
Berita BSNP*
ANIES BASWEDAN: PERLU ADA INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
D
alam suasana yang penuh keakraban dan kekeluargaan, pertemuan antara anggota BSNP periode 2014-2018 dengan Menteri Pen didikan dan Kebudayaan Anies Bawesdan, pa da hari Kamis, 20 November 2014, telah menghasilkan beberapa catatan penting terkait dengan standar nasional pendidikan dan ujian nasional. Turut hadir dalam pertemuan ini, se lain anggota BSNP, adalah Kepala Badan Pene litian dan Pengembangan (Balitbang) serta Ke pala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Pertemuan ini sangat penting dan saya ingin mendengar langsung dari anggota BSNP terkait dengan Standar Nasional Pendidikan dan Ujian Nasional”, ungkap mantan Rektor Paramadina mengawali pertemuan. Dalam laporannya, Zainal A.Hasibuan Ketua BSNP mengatakan bahwa sebagai lembaga profesional dan independen, BSNP memiliki wewenang mengembangkan standar nasional pendidikan, melaksanakan Ujian Nasional (UN), menilai kelayakan buku teks pelajaran, dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah terkait dengan peningkatan mutu pendidikan. “Standar yang dikembangkan BSNP ber sifat mengikat seluruh satuan pendidikan dan dijadikan acuan dalam mengembangkan instru men akreditasi serta pembinaan oleh masing-masing direktorat”, ungkap Ucok panggilan akrab Ketua BSNP. Untuk mencapai maksud tersebut, tam bah Ketua BSNP, perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara standar yang dikem bangkan BSNP dan tindaklanjutnya di lapangan.
10
Inilah yang disebut dengan ekosistem antar standar dan mitra kerja BSNP. Diantara Mitra kerja BSNP adalah BAN PT, BAN S/M, Direktorat Terkait, LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Supaya ekosistem ini berjalan dengan baik, perlu adanya integrasi data pendidikan nasional yang dapat dipergunakan oleh berbagai pihak. Menanggapi usulan tentang data pendi dikan yang terintegrasi, Anies Bawesdan me nyambut dengan baik. “Coba tulis dalam dua lembar kertas tentang perlunya integrasi data pendidikan nasional”, ungkap Anies yang sore itu memakai baju lengan panjang warna biru. Selain itu, Menteri juga meminta BSNP untuk mengembangkan indikator-indikator dari standar nasional pendidikan. Dengan ada nya indikator ini, bisa dilakukan evaluasi sejauh mana ketercapaian standar tersebut.
UJIAN NASIONAL
Sementara itu, Sekretaris BSNP Bambang Suryadi menyampaikan bahwa dari keempat tugas BSNP, tugas yang paling berat adalah penye lenggaraan UN. Hal ini disebabkan penyelenggaraan UN melibatkan dan menjadi sorotan banyak pihak serta memiliki dampak psikologis secara umum, terutama di kalangan siswa dan guru. Ujian Nasional, tambah Bambang, meru pakan sub-sistem standar nasional, yak ni standar penilaian. Dengan adanya UN, pemegang kebijakan dan pelaksana pendidikan, dapat membandingkan kemapuan siswa dari satuan pendidikan dan wilayah
Vol. IX/No. 4/Desember 2014
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Bawesdan beraudiensi dengan anggota BSNP periode 2014-2018 pada hari Kamis (20/11/2014) untuk mendengarkan pandangan dari BSNP tentang Standar Nasional Pendidikan, Kurikulum 2013, Ujian Nasional, dan isu-isu pendidikan lainnya. Menteri berpesan pentingnya dibuat indikator pencapaian standar nasional pendidikan.
* Bambang Suryadi
Berita BSNP tertentu dengan siswa dari satuan pendidikan dan wilayah lainnya. Artinya, dengan ada nya standar penilaian ini, bisa dilakukan kom parabilitas antar siswa, sekolah, dan wilayah. Namun demikian, tidak dinafikan da lam pelaksanaan UN, masih terdapat bebe rapa kelemahan dan kekurangan. Dianta ra nya adalah terjadinya kecurangan dan keter lambatan distribusi naskah soal UN. Oleh
karena itu, isu yang perlu dibicarakan adalah bukan perlu atau tidaknya pelaksanaan UN, tetapi bagaimana cara meningkatkan kualitas pelaksanaan UN sehingga hasilnya kredibel. Secara terpisah, Anies Bawesdan meminta BSNP untuk melakukan evaluasi secara menye luruh terhadap pelaksanaan UN. Berdasarkan hasil evaluasi ini, akan diambil keputusan ten tang UN. l
AUDIENSI BSNP DENGAN MENTERI RISET DAN DIKTI: Standar Nasional Pendidikan Tinggi Akan Ditinjau Kembali
Anggota BSNP berpose bersama Mohammad Nasir Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi setelah audiensi di Gedung BPPT, Kamis (11/12/2014)
S
tandar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 pada era Mohammad Nuh akan ditinjau kembali. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir meminta Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai lembaga independen yang memiliki wewenang mengembangkan standard nasional pendidikan untuk menelaah kembali SNPT tersebut. Menteri menyampaikan hal tersebut dalama udiensi dengan anggota BSNP pada hari Kamis (11/12/2014) di Gedung BPPT II Lantai 24 Jl. Mh. Thamrin Jakarta. Menurut Mohammad Nasir banyak peraturan terkait dengan pendidikan tinggi yang perlu ditinjau kembali, termasuk SNPT, diantaranya adalah yang terkait dengan beban belajar mahasiswa yang dituangkan dalam bentuk satuan kredit semester (SKS). “Kalau perlu diperbaikai (SNPT), ya diperbaiki, jika peraturan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan”, ucap Menteri yang lahir di Ngawi lima puluh empat tahun lalu. Sementara itu, Zainal A. Hasibuan Ketua BSNP dalam paparannya menyampaikan bahwa BSNP mulai mengembangkan SNPT pada tahun 2010. Namun standar tersebut baru ditetapkan menjadi Peraturan Menteri pada tahun 2014 dan langsung memperoleh
banyak respon dari lapangan. “Selama dua tahun terakhir ini banyak produk hukum yang terkait pendidikan tinggi, seperti Permendikbud Nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI dan Permendikbud Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi”, ucap Zainal yang didampingi oleh Sekretaris dan enam anggota BSNP lainnya, sementara tiga anggota lagi berhalangan hadir. Menanggapi hal tersebut, Menteri yang meraih doktor dalam bidang akuntansi dari University of Science Malaysia tahun 2004 tersebut meminta BSNP untuk melakukan penelaahan kembali yang hasilnya dibuat dalam bentuk anatomi hukum dari masingmasing peraturan. “Perlu dibuat anatomi hukum mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, sampai ke Peraturan Menteri yang terkait dengan pendidikan tinggi, sehingga terlihat keterkaitan serta konsistensi atau inkonsistensi antar produk hukum tersebut”, ucap Menteri yang menerima anggota BSNP nampak santai dengan memakai baju putih lengan pendek. Dalam waktu dekat, tambah Mohammad Nasir, juga akan dilakukan penelaahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan
Vol. IX/No. 4/Desember 2014
11
Berita BSNP Hukum. Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut, Menteri lulusan Pondok Pesantren Mambaul Ilmi Asy-syar’y Sarang Rembang tersebut juga menyampaikan impiannya tentang produk riset dan teknologi di Indonesia. “Hasil penelitian dari perguruan tinggi harus memiliki daya saing internasional (international competitiveness) dan harus mendukung terciptanya inovasi-inovasi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja” ucapnya
H
seraya menambahkan perlunya dilakukan pencampuran (blanding) antara istilah riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk mencapai impiannya tersebut. Terkait dengan nomenklatur kementerian, menurut Menteri yang meraih S2 dari Program Pascasarjana UGM tersebut, saat ini pihak kementerian telah mengusulkan perubahan nomenklatur kepada Presiden, yang semula Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. (BS) l
HAKIM PTUN JAKARTA MENANGKAN BSNP ATAS GUGATAN UNPK
akim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) atas gugatan terkait pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) oleh Yohanna M.L. Gultom. Majelis Hakim menyampaikan putusan tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 November 2014 dengan nomor Salinan Putusan: 177/G/2014/PTUN-JKT. Majelis hakim yang menangani kasus ini terdiri atas Elizabeth I.E. H.L Tobing, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis, I Nyoman Harnanta, S.H., M.H., dan Haryati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan BSNP dengan No. 1378/ BSNP/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014, yang menyebutkan bahwa “….peserta didik yang bersangkutan belum memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam UN Paket B Tahun Pelajaran 2013/2014, karena ijazah Paket A yang dimiliki baru berusia 2 tahun. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, peserta UN Paket B harus memiliki ijazah dari satuan pendidikan setingkat lebih rendah minimum berusia 3 tahun. Usia ijazah pada satuan pendidikan setingkat lebih rendah 2 tahun jika peserta didik menunjukkan kemampuan istimewa yang dibuktikan dengan kemampuan akademik dari pendidik dan hasil tes IQ > 130 dari perguruan tinggi yang memiliki program studi psikologi terakreditasi atau lembaga psikologi lain yang direkomendasi BSNP”. Kisahnya, bermula dari surat seorang dosen fakultas ekonomi dari perguruan tinggi ternama di Depok yang disampaikan ke BSNP. Pihak penggugat memiliki seorang anak yang lulus Paket A pada tahun 2012 dan ingin mendaftarkan anaknya untuk ikut ujian Program Paket B pada tahun 2014. Oleh pihak Dinas Pendidikan Jakarta, permohonan tersebut tidak diterima sebab usia ijazah Paket A kurang dari dua tahun dan hasil test IQ anak yang bersangkutan adalah 127, sementara
12
yang disyaratkan dalam POS UN adalah IQ 130. Namun sang penggugat masih tidak bisa menerima penjelasan dari dinas dan tetap minta supaya anaknya bisa ikut ujian. Alasannya, anak tersebut akan diajak ke Amerika, mengikuti ibunya yang mendapat beasiswa dari Full Bright. Akhirnya Dinas Pendidikan Jakarta memberi surat pengantar ke BSNP dan masalah tersebut dibahas dalam rapat pleno. Keputusan pleno BSNP menyatakan bahwa yang bersangkutan tetap tidak bisa ikut ujian. Dalam hal ini BSNP konsisten dengan regulasi yang ditetapkan di dalam POS. Selanjutnya BSNP menulis surat ke Dinas Pendidikan DKI. Menurut pandangan penggugat, anak yang memiliki kemampuan istimewa, boleh diberi percepatan melalui program akselerasi dalam pendidikan kesetaraan. Dengan program akselerasi, usia ijazah Paket A yang kurang dari dua tahun tersebut tidak bermasalah. Namun, sampai saat ini program akselerasi hanya ada dalam pendidikan formal dan tidak ada dalam program pendidikan kesetaraan. Dengan alasan belum diselenggarakannya program akselerasi di pendidikan nonformal inilah, penggugat merasa dirugikan dan mengajukan gugatan ke PTUN. Dalam proses pengadilan yang dimulai tanggal 10 September 2014, BSNP diwakili oleh Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut pertimbangan Hakim, bagian yang menguatkan untuk memenangkan BSNP dalam perkara ini adalah gugatan yang disampaikan oleh pihak penggugat salah sasaran. Semestinya gugatan tersebut tidak ditujukan ke BSNP tetapi kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Dasar yang menangani pelaksanaan pendidikan, termasuk program akselerasi. Karena salah sasaran, maka seluruh dalih gugatan ditolak dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000. (BS) l
Vol. IX/No. 4/Desember 2014
Berita BSNP
BSNP DAN BAN S/M BAHAS INSTRUMEN AKREDITASI
S
tandar nasional pendidikan yang dikem bangkan oleh Badan Standar Nasional Pendi dikan (BSNP) perlu diturunkan dalam bentuk instrumen akreditasi sekolah/ madrasah yang disusun oleh Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Format instrumen akreditasi tidak perlu dirom bak total, tetapi substansi yang ada dalam standar nasional pendidikan perlu diakomodasi dalam instrumen. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antara standar nasional pendidikan dan instrumen akreditasi. Demikian salah satu kesepakatan bersama antara BSNP dan BAN S/M dalam rapat koor dinasi yang dilaksanakan di ruang sidang BAN S/M di Jakarta (22/10/2014). Hadir dalam rapat ini seluruh anggota BAN S/M dan Ketua serta Sekretaris BSNP. ”BAN S/M saat ini sedang mengembangkan instrumen akreditasi berdasarkan standar nasio nal pendidikan dan Kurikulum 2013”, ucap Abdul Mu’ti dalam sambutannya seraya menambahkan bahwa siklus berlakunya masa akreditasi adalah lima tahun. Namun, tambah dosen UIN Syarif Hida yatullah tersebut, karena terbatasnya dana dan banyaknya jumlah sekolah/madrasah, ada sekolah yang belum bisa diakreditasi kembali setelah habisnya masa lima tahun tersebut. Sementara itu, Bambang Suryadi Sekre taris BSNP mengatakan bahwa sampai saat ini ada empat standar nasional yang su
Peserta uji publik draf standar nasional pendidikan dan evalulasi pencapaian standar nasional pendidikan menyanyikan lagu Indonesia Raya, di Pontianak Kalimantan Barat. Responden uji publik ini melibatkan guru, kepala sekolah, dosen, praktisi pendidikan, dan instansi pemerintah terkait.
dah disempurnakan dan menjadi payung Kuri kulum 2013, yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SI), Standar Proses, dan Standar Penilaian. Untuk empat standar lainnya (sarana dan prasarana, pengelolaan, pendidik dan tenaga kependidikan, serta pem biayaan), selama masih belum ada penetapan dari Menteri, masih menggunakan standar yang lama. Ketua BSNP Zainal A. Hasibuan mene kankan perlu adanya peta akreditasi sekolah/ madrasah berdasarkan jenjang dan hasil akreditasi sebagai bahan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan. ”Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai data dalam melakukan evaluasi pencapaian stan dar nasional pendidikan oleh BSNP”, ucapnya. Sehubungan dengan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), syarat sekolah/madrasah penyelenggara UN yang mensyaratkan memiliki peserta UN minimal 20 orang untuk sekolah yang sudah terakreditasi, dengan alasan efisiensi, perlu ditinjau kembali. Sebab kondisi di lapangan, ada sekolah yang terakreditasi A tetapi karena peserta didiknya kurang dari 20 orang, harus menginduk ke sekolah yang akreditasinya lebih rendah (B atau C). UN sebagai instrumen penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah, seharusnya dapat mendorong sekolah/madarasah untuk mengoptimalkan proses akreditasi. (BS) l
UJI PUBLIK DRAF STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TAHAP II DAN III SUKSES DILAKSANAKAN
B
SNP sukses melaksanakan Uji publik draf standar nasional pendidikan dan pengum pulan data untuk evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan tahap II dan III, masingmasing dilaksanakan di 8 provinsi pada tanggal 15-17 Oktober 2014 dan tanggal 19-
21 Oktober 2014. Uji publik tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 10-12 Oktober 2014. Tujuan uji publik adalah untuk menda patkan masukan dari pemangku kepentingan terkait dengan kesesuaian dan kelayakan draf
Vol. IX/No. 4/Desember 2014
13
Berita BSNP standar nasional pendidikan yang dikembang kan oleh BSNP. Uji publik kali ini meliputi lima draf stan dar nasional pendidikan, yakni standar pendi dikan jarak jauh, standar akademi komunitas, standar nasional pendidikan guru, standar pen didikan anak usia dini, dan standar pen di dikan khusus dan layanan khusus. Selain lima standar tersebut, juga dilakukan pengumpulan data untuk evaluasi pencapaian tiga standar nasional pendidikan, yakni standar pendidik, standar sarana dan prasarana, serta standar pembiayaan. Kedelapan wilayah yang dijadikan tempat uji publik tahap II adalah Riau, Batam, Bengkulu,
Siswa SMA dan SMK Antusias Mengikuti Ujicoba CBT
B
adan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selalu mengevaluasi penyelenggaraan Ujian Nasional dan meningkatkan kualitas pelaksanaan dan kredibilitas UN. Salah satu terobosan yang dilakukan BSNP adalah menerapkan Computer Based Test (CBT) secara bertahap pada tahun 2015. ”Computer Based Test dilaksanakan secara bertahap atau uji coba dengan sasaran sekolah/ madrasah yang telah memenuhi infrastruktur dan kriteria atau persyaratan tertentu. Untuk sekolah/madrasah yang belum memenuhi kriteria atau persyaratan tersebut, pelaksanaan UN masih menggunakan Paper Based Test (PBT)”, ungkap Bambang Suryadi Sekretaris BSNP dalam rapat koordinasi dengan Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta (11/11/2014). Dengan diterapkannya CBT, tambah Bambang, dapat dilakukan efisiensi waktu,
U
Sumatera Barat, kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan NTB. Sedang kan uji public tahap III dilaksanakan di Bali, Aceh, Sumatera Utara, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Di masing-masing wilayah, BSNP meli batkan 17 orang yang meliputi anggota, tim ahli, dan tim sekretariat. Sedangkan jumlah responden yang diundang adalah 90 orang. Dian taranya adalah dosen, kepala sekolah, guru, siswa, praktisi, dewan pendidikan. Asosia si profesi, dan anggota DPRD.Dalam pelak sanaannya, BSNP bekerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat. (BS) l
biaya, dan tenaga. Waktu pelaksanaan ujian tidak mesti harus serentak seperti sekarang ini. Hasil ujian bisa diketahui lebih cepat dan biaya ujian juga semakin murah. Yang lebih penting lagi, permasalahan penggandaan dan distribusi bahan ujian dapat diminimalisir. Secara terpisah, Suprananto mengatakan bahwa sebagai langkah awal persiapan pelaksanaan CBT, Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan uji coba CBT di beberapa SMK dan SMA di Jakarta. ”Siswa-siswa sangat antusias mengikuti CBT dan UN bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi mereka”, ungkap Suprananto dalam rapat Pleno BSNP di Jakarta (4/11/2014). Dalam hal ini, tambah Suprananto, Puspendik perlu menyiapkan bank soal yang lebih baik. Selain itu, pihak Direktorat terkait perlu melakukan pendataan kesiapan sekolah untuk melaksanakan CBT. (BS) l
DEPUTI MENKO PMK: UJIAN NASIONAL 2015 TETAP DILAKSANAKAN
jian Nasional (UN) 2015 tetap akan dilak sanakan dengan perbaikan dalam hal ma najemen, metode, dan pemanfaatan teknologi. Tujuan UN adalah untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. UN SMA sede rajat akan dilaksanakan pada bulan April 2015 dan UN SMP sederajat akan dilaksanakan pada bulan Mei 2015. Demikian salah satu hasil rapat koordinasi persiapan UN 2015 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KMP) di Jakarta (11/11/2014). Rapat koordinasi ini dipimpin
14
langsung oleh Agus Sartono Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama. Turut ha dir dalam rapat ini adalah Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, Dirjen Pendidikan Dasar, Kepala Badan Pengambangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pen didikan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pen didikan Dasar, Direktur Pembinaan SMA, Direktur Pembinaan SMK, Sekretaris BSNP, dan perwakilan dari Kementerian Agama. ”Tujuan rapat koordinasi ini adalah untuk memperoleh membahas dua kebijakan stra tegis yang menjadi perhatian Kementerian
Vol. IX/No. 4/Desember 2014
Berita BSNP
Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Agus Sartono (kanan) memimpin rapat koordinasi untuk membahas persiapan penyelenggaraan Ujian Nasional tahun 2015 dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013 di Jakarta (11/11/2014)
Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebu dayaan, yaitu implementasi Kurikululm 2013 dan persiapan pelaksanaan Ujian Nasional 2015”, ungkap Agus Sartono. Ujian Nasional tahun 2015, tambah Agus, tetap dilaksanakan dengan melakukan perbaikan dalam berbagai hal sehingga kredibilitas hasil UN dapat ditingkatkan. UN tidak dihapus, tetapi pelaksanaannya perlu dievaluasi dari waktu ke waktu. Sementara itu, dalam paparannya, Bam bang Suryadi Sekretaris BSNP menyam pai kan bahwa kebijakan pelaksanaan UN tahun 2015 telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
144 Tahun 2014 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penye lenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional. Salah satu kebijakan baru dalam UN 2015 adalah disamakannya bobot nilai UN (50%) dan nilai Sekolah (50%). Berbeda dengan tahun sebelumnya nilai UN diberi bobot 60% dan nilai sekolah diberi bobot 40%. ”Dengan penyamaan bobot ini, diharap kan dapat mengurangi tingkat kecemasan di kalangan peserta didik. Selain itu juga untuk mengapresiasi proses pembelajaran yang ber langsung di masing-masing satuan pen didikan”, ungkap Bambang. (BS) l
AUDIENSI BSNP DENGAN ASAH PENA Pelaksanaan UNPK 2015 Akan Ditinjau Kembali
P
erhatian Pemerintah terhadap sekolah rumah masih belum optimal. Belum ada payung hukum yang jelas tentang eksistensi sekolah rumah atau home schooling. Selama ini keberadaan sekolah rumah dalam undangundang sistem pendidikan nasional masih dikatagorikan sebagai ’satuan pendidikan nonformal lainnya”. Demikian salah satu catatan penting dari audiensi pengurus ASAH PENA (Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif) dengan anggota BSNP pada hari Selasa (11/11/2014) di Jakarta. Turut hadir dalam acara ini Seto Mulyadi yang nota bene juga anggota BSNP periode 2005-2009 dan jajaran pengurus Asah Pena dari berbagai wilayah di Indonesia. Menurut Kak Seto, panggilan akrab Seto Mulyadi, ASAH PENA dibentuk pada tahun 2006 di Jakarta dengan tujuan untuk
mengorganisir dan melayani keluargakeluarga penggiat pendidikan alternatif, serta menjembatani antara keluarga pesekolah rumah, dan pendidikan-pendidikan alternatif pada umumnya dengan pemerintah. Pendidikan Alternatif, tambah Kak Seto, dapat berupa PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), Sekolah Alam, Bimbel (Bimbingan Belajar), Sekolah Inklusi, Sekolah Terbuka dalam Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK). Pendidikan alternatif ini memberikan pilihan lain bagi masyarakat untuk mendidik anak-anak mereka selain di sekolah formal yang sudah ada. Dalam kesempatan tersebut, pengurus ASAH PENA juga menyampaikan aspirasi mere ka terkait dengan pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) tahun 2015. Menurut mereka, pelaksanaan UNPK tahun 2015 kurang berpihak kepada peserta
Vol. IX/No. 4/Desember 2014
15
Berita BSNP Anggota BSNP berpose bersama jajaran pengurus ASAH PENA seusai berdiskusi tentang penyelenggaraan Ujian Nasional tahun 2015 di ruang rapat BSNP. Selain membahas UN, ASAH PENA juga memberikan beberapa pokok pemikiran yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan nasional.
didik dari sekolah rumah. “Sejak tahun 2012 UNPK dilaksanakan bersamaan dengan UN Formal. Bedanya, UN Formal dilaksanakan pada pagi hari,sedangkan UNPK dilaksanakan pada sore hari. Tetapi, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebu dayaan Nomor 144 Tahun 2014, UNPK tahun 2015 dilaksanakan setelah pengumuman UN Formal. Dengan demikian peluang untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi negeri akan terhambat”, ungkap Kak Seto. Menanggapi aspirasi tersebut, BSNP akan membahas kembali waktu pelaksanaan UNPK dengan Direktorat terkait dan Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “BSNP sangat apresiatif terhadap ASAH PENA yang telah memberikan aspirasi untuk
perbaikan UN. BSNP akan membahas masalah ini dengan Direktorat terkait dan Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebu da yaan”, ungkap T. Ramli Zakaria anggota BSNP yang sekaligus sebagai Koordinator Penye leng garaan UN tahun 2015. Sementara itu Bambang Suryadi, Sekretaris BSNP menyampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan revisi terhadap Undang-Undang No mor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kegiatan ini dikoordinir oleh Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “ASAH PENA bisa menyampaikan bebe rapa masukan untuk revisi Undang-Undang Sisdiknas sehingga keberadaan sekolah rumah memiliki payung hukum yang kuat”, ujarnya. (BS) l
BSNP REKOMENDASIKAN 93 BUKU PEMINATAN KELAS XI SMA/MA KEPADA MENTERI
R
apat pleno BSNP tanggal 17 Oktober 2014 di Jakarta tentang buku teks pelajaran kelom pok peminatan kelas XI SMA/MA telah mere komendasikan 93 buah buku kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri. Jika buku teks tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri, maka buku ter se but layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah/madrasah. Menurut Erry Utomo, dari Puskurbuk, ada lima belas jenis buku peminatan, yaitu Mate matika, Biologi, Fisika, Kimia, Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Jerman, Bahasa Jepang, Bahasa Perancis, dan Antropologi. “Sembilan puluh tiga buku yang direko mendasikan tersebut berasal dari 102 buku
16
yang direviu oleh tim pengembang pa da tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober 2014 di Jakarta”, ungkap Erry Utomo seraya menam bahkan reviu dilakukan terhadap isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan. Sembilan buku lainnya, tambah Erry, dinyatakan tidak layak untuk direkomendasi kan karena beberapa alasan, diantara adanya kesalahan konsep dan belum memenuhi saran perbaikan yang diberikan oleh tim pengembang. Lebih lanjut Erry Utomo mengatakan bahwa sebelum dibahas dalam pleno BSNP tersebut, telah dilaksanakan kegiatan review hasil revisi buku teks pelajaran Kurikulum 2013 SMA/MA Kelas XI Kelompok Peminatan pada tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober 2014 di Jakarta.
Vol. IX/No. 4/Desember 2014
Berita BSNP Tujuan kegiatan ini adalah untuk menelaah kelayakan buku yang telah direvisi oleh penulis atau editor dari masing-masing penerbit ber dasarkan hasil verifikasi tim pengembang, terhadap kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan. Tim pengembang, tambah Erry Utomo,
melakukan pendampingan kepada para penu lis atau editor secara langsung, sehingga dapat dihasilkan buku yang berkualitas. Hak cipta buku ini ada pada penerbit, dan jika buku tersebut lolos seleksi, maka penerbit berhak menerbitkan buku tersebut untuk diperjual belikan kepada masyarakat. (BS) l
Tim dari Pusrkubuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan buku teks pelajaran kepada penerbit untuk disempurnakan sesuai dengan saran dari tim penilai.
62 BUKU TEKS PELAJARAN KELAS XII SMA/MA KELOMPOK PEMINATAN LAYAK DIREKOMENDASIKAN
B
adan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bersama Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah selesai melakukan verifikasi terhadap 254 buku teks pelajaran kelas XII SMA/MA untuk kelompok peminatan pada tanggal 10-11 November 2014 di Jakarta. Menurut Erry Utomo, dari 254 buku yang terdiri atas 127 buku guru dan 127 buku siswa, setelah dilakukan verifikasi oleh tim penilai, terdapat 68 pasang (buku guru dan buku siswa) yang dinyatakan lolos dengan perbaikan dan 58 pasang yang dinyatakan tidak lolos. “Buku-buku yang tidak lolos karena terdapat kesalahan konsep dan belum memenuhi kriteria penilaian yang telah ditetapkan,yaitu kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan”, ungkap Erry Utomo seraya memberi contoh dari delapan buku sejarah yang dinilai, hanya satu yang lolos dengan perbaikan. Zaki Suud, anggota BSNP sekaligus sebagai koordinator penilaian buku teks pelajaran mengatakan bahwa proses penilaian buku kali ini sangat ketat sementara waktu yang diberikan untuk penulisan buku relatif singkat. Hasil verifikasi ini akan disampaikan
kepada para penulis dari masing-masing penerbit pada hari Sabtu, 15 November 2014 di Puskurbuk. Penulis dari masing-masing penerbit, diberi waktu dua minggu untuk melakukan perbaikan sesuai dengan saran dari tim penilai atau verifikator. Selanjutnya, hasil perbaikan tersebut akan dinilai kembali pada tanggal 26-28 November 2014 dan hasilnya dibahas dalam pleno BSNP. Dalam rapat pleno BSNP tanggal 5 Desember 2014, tim penilai buku bersama Puskurbuk menyampaikan laporan hasil penilaian buku. Berdasarkan laporan tersebut, dari 68 pasang buku yang dinilai, 62 pasang buku (91.18%) dinyatakan layak untuk direkomendasikan, sedangkan 6 pasang buku lagi (8.82%) dinyatakan tidak layak. “Keenam buku yang tidak layak untuk direkomendasikan tersebut adalah Fisika dan Sosiologi masing-masing satu pasang buku serta Geografi dan Bahasa Indonesia, masingmasing dua pasang buku”, ungkap Erry Utomo. Alasan buku yang tidak layak, tambah Erry Utomo, adalah perbaikan yang dilakukan oleh penerbit dan penulis atau editor, belum memenuhi kriteria standar penilaian buku teks pelajaran. (BS) l
Vol. IX/No. 4/Desember 2014
17
Berita BSNP
MALAM KEAKRABAN BSNP Semua Perbedaan dan Keragaman Mencair Kemesraan ini Janganlah cepat berlalu Kemesraan ini Inginku kenang selalu Hatiku damai Jiwaku tentram di sampingmu Hati damai Jiwaku tentram Bersamamu Lirik lagu diatas sangat tepat untuk menggambarkan suasana malam keakraban BSNP yang dihadiri para tim ahli, anggota BSNP, Kepala dan Sekretaris Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada hari Sabtu malam (29/11/2014) di Jakarta.
letih dan capek setelah melaksanakan rutinitas dan bekerja keras mengembangkan standar di BSNP” ucap Furqon yang nota bene juga anggota BSNP periode pertama dan kedua tersebut seraya menambahkan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan mesti dimulai dari pengembangan standar atau biasa disebut dengan standard driven education. Meskipun kenyataan di lapangan, tambah Furqon, masih terdapat perbedaan sudut pandang tentang standar, kita yakin bahwa standar yang kita hasilkan akan memberikan manfaat bagi bangsa dan anak didik kita. Melalui standar nasional pendidikan, kita ingin mengantarkan anak didik kita menuju masa
Anggota BSNP dan tim ahli melantunkan lagu “Kemesraan” pada malam keakraban, Sabtu malam (29/11/2014) di Jakarta. Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Balitbang Dadang Sudiyarto (ketiga dari kanan).
Sambil bergandeng tangan dan nyanyi bersama, dalam suasana yang penuh keakraban, kebersamaan, dan kekeluargaan (3K), semua yang hadir rela meninggalkan atribut dan posisi yang mereka miliki selama ini. Diantara mereka ada yang mantan Dirjen, Rektor, Wakil Rektor, Dekan dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dan sebagian bergelar professor. Namun, malam itu, semua atribut tersebut mereka tanggalkan. Yang melekat pada diri mereka hanya satu, yaitu komitmen dan spirit kebersamaan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan standar nasional pendidikan. “Kami ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota tim ahli yang sudah bekerja keras mengembangkan Standar Nasional Pendidikan. Melalui malam keakraban ini diharapkan kita bisa menghilangkan rasa
18
depan yang lebih baik. Sementara itu Zainal A. Hasibuan Ketua BSNP periode ketiga dalam sambutannya menekankan pentingnya kesinambungan dan keberlanjutan dalam pengembangan standar. “Meskipun kegiatan pengembangan stan dar telah selesai, keakraban dan keber samaan yang terbangun selama ini mesti te tap dijaga”, ungkap Ucok panggilan akrab Zainal yang malam itu juga memperkenalkan anggota BSNP periode 2014-2018 kepada para undangan. Kesan yang sama juga dirasakan oleh M. Aman Wirakartakusumah mantan ketua BSNP periode kedua. “Semua perbedaan dan keragaman bisa mencair dan melebur menjadi satu melalui malam keakraban seperti ini”, ungkapnya kepada penulis seusai memetik gitar bersama R. Eko Indrajit untuk menghibur para peserta malam keakraban. (BS) l
Vol. IX/No. 4/Desember 2014
Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un Ketua, Anggota, dan seluruh Staf Badan Standar Nasional Pendidikan mengucapkan Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Atas berpulangnya ke rahmatullah
Dr. Hj. R.A. Anggani Hartiwi Sudono binti Kasram Moch. Doerjat Anggota BSNP Periode I Tahun 2005 - 2009 pada hari rabu tanggal 17 Desember 2014
Semoga Allah menerima amal kebaikan Almarhumah, memberikan ampunan dan menempatkan arwahnya di tempat yang mulia di sisi-Nya, serta memberikan kesabaran dan ketabahan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Amin.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un Ketua, Anggota, dan seluruh Staf Badan Standar Nasional Pendidikan mengucapkan Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Atas berpulangnya ke rahmatullah
Prof. Dr. Murdiyanto, M.Pd Dosen Universitas Negeri Yogyakarta (Anggota tim ahli BSNP) Usia 54 tahun Pada hari Jumat, 12 Desember 2014 di Yogyakarta
Semoga Allah menerima amal kebaikan Almarhum, memberikan ampunan dan menempatkan arwahnya di tempat yang mulia di sisi-Nya, serta memberikan kesabaran dan ketabahan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Amin.
Vol. IX/No. 4/Desember 2014
19
Lensa BSNP
Pelaksanaan reviu draf standar Akademi Komunitas di ruang rapat BSNP. Peserta reviu meliputi akademisi, praktisi, dan pejabat dari direktorat terkait.
Penelaah mencermati draf Standar Pendidikan Khusus dan Standar Pendidikan Layanan Khusus (PKLK) di ruang rapat BSNP.
Rapat koordinasi persiapan uji publik draf standar nasional pendidikan di Manado Sulawesi Utara. Rapat dihadiri oleh tim ahli, anggota BSNP, dan panitia lokal dari Dinas Pendidikan Provinsni.
Dari kiri ke kanan, Bambang Suryadi Sekretaris BSNP, Asiano Gemy Kawatu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, dan Zainal A. Hasibuan Ketua BSNP dalam acara pembukaan uji publik di Manado Sulawesi Utara.
20
Vol. IX/No. 4/Desember 2014
Lensa BSNP
Tim ahli dan anggota BSNP berpose bersama setelah uji publik draf standar nasional pendidikan di Malang Jawa Timur.
Paramita Admodiwirdjo (berbaju batik/berdiri) tim ahli untuk evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan menjelaskan cara mengisi instrumen kepada responden dari siswa SD, SMP, dan SMA di Batam.
Responden dari guru dan kepala sekolah mengisi instrumen evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan di Batam.Ada tiga standar yang dievaluasi, yaitu standar pendidik (guru), standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan.
Tim ahli standar Akademi Komunitas mencermati hasil uji publik sebagai bahan dalam penyempurnaan draf standar pada pertemuan tahap terakhir di BSNP.
Vol. IX/No. 4/Desember 2014
21
Lensa BSNP
Tim ahli standar PAUD menghibur peserta dengan menyanyikan lagu pada malam keakraban BSNP di Jakarta. Mereka menggubah lagu sendiri sesuai dengan semangat standar PAUD.
Trio BSNP dari dua periode, dari kiri ke kanan, M. Aman Wirakartakusumah, Zainal A. Hasibuan, dan R. Eko Indrajit berduet bersama pada malam keakraban BSNP di Jakarta.
Dalam suasana santai, tim ahli berbagi pengalaman dan informasi sambal menunggu jamuan malam pada acara malam keakraban BSNP.
22
Vol. IX/No. 4/Desember 2014
Lensa BSNP
Tim Evaluasi Pencapaian Standar Nasional berpose bersaama setelah melakukan senam pagi di Ancol Jakarta.
Hafidz Muksin, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BSNP memandu tim ahli untuk menyanyikan lagu “Kemesraan” seusai senam pagi bersama.
Bambang Soehendro mantan Ketua BSNP Periode Pertama (kelima dari kiri) berfoto bersama tim ahli dan sekretariat BSNP.
Vol. IX/No. 4/Desember 2014
23
Lensa BSNP
Perwakilan dari tim ahli mempresentasikan draf standar yang telah dikembangkan. Ada lima standar yang dikembangkan BSNP tahun 2014, yaitu Standar Nasional Pendidikan Guru, Standar Pendidikan Jarak Jauh, Standar Akademi Komunitas, Standar PAUD, Standar Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
Proses verifikasi buku teks pelajaran di Puskurbuk oleh tim pengembang untuk menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan.
