Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2013

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke

hadirat

Allah

SWT

yang

telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada

kita,

sehingga

Pemerintah

Kabupaten Sambas dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Sambas Tahun 2013 sesuai dengan waktu yang telah dietatpkan. Penyusunan LAKIP ini sesuai

dengan

amanat

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2013 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Sambas Tahun 2013 ini merupakan salah satu bentuk laporan kinerja dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya pada instansi pemerintah selaku unsur penyelenggara negara dalam pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun anggaran. Laporan ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kepada berbagai pihak untuk memberikan saran perbaikan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan laporan ini. Semoga LAKIP Kabupaten Sambas Tahun 2013 dapat bermanfaat bagi kita semua dan untuk dijadikan bahan acuan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. i


Selain itu dapat pula dijadikan bahan evaluasi yang objektif bagi pimpinan dalam rangka mengambil kebijakan untuk melaksanakan pembangunan demi “Terwujudnya Sambas yang Mandiri, Berprestasi, Madani serta Sejahtera melalui Bela Terpikat Terigas”

Sambas, 3 Maret 2014

ii


IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2013 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima. LAKIP melaporkan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kinerja (performance

plan)

yang

merupakan

penjabaran

tahunan

dari

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2012—2016 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2012—2016 Pemerintah Kabupaten Sambas memiliki 11 (sebelas) sasaran strategis sebagai upaya untuk mencapai agenda pembangunan sebagai penjabaran dari visi yaitu: “TERWUJUDNYA SAMBAS YANG MANDIRI, BERPRESTASI, MADANI, SERTA SEJAHTERA, MELALUI BELA TERPIKAT TERIGAS” Dari 11 sasaran strategis tersebut diambil 8 (delapan) sasaran yang merupakan core business untuk mengukur pencapaian kinerja. Sasaran strategis yang berjumlah 8 (delapan) buah dengan 58 (lima puluh delapan) indikator kinerja tersebut pada tahun 2013 dicapai sebanyak 7 (tujuh) sasaran dengan 57 indikator atau 87,50% telah mencapai kategori Sangat Baik, sedangkan 1 buah sasaran dengan 1 buah indikator kinerja atau 12,50% mencapai kategori Berhasil, sehingga jika dilihat rata-rata capaian kinerja

secara umum dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Sambas

tahun 2013 telah berhasil mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misinya. Beberapa faktor yang dapat menghambat dalam pencapaian target kinerja sehingga tidak optimal capaiannya antara lain yaitu karena faktor alam misalnya letak geografis yang sulit dijangkau, kualitas sumber daya manusia yang masih terbatas misalnya dalam menggunakan peralatan modern dalam pertanian, maupun terbatasnya pengetahuan masyarakat dalam bidang kesehatan.

iii


Untuk itu beberapa langkah strategis yang akan ditempuh yaitu dengan melakukan Optimalisasi SDM yang ada, pembinaan secara bertahap dan monitoring kegiatan di lapangan, pembinaan terhadap peternak lebih diintensifkan dan kontinu, peningkatan sarana dan prasarana baik dari dana APBD maupun APBN, pemasukan bibit unggul ternak, peningkatan pelayanan bayi dan anak termasuk perbaikan gizi, peningkatan pelayanan kehamilan dan penanganan anemi semasa hamil, itegrasi lintas sektor untuk optimalisasi usia perkawinan, dan penguatan sistem rujukan.

iv


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .........................................................................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF ..............................................................................

iii

DAFTAR ISI .....................................................................................................

v

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Kabupaten Sambas ..................................

1

B. Maksud dan Tujuan LAKIP 2013............................................

13

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Sambas.....

15

B. Penetapan Kinerja Tahun 2013 .............................................

28

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Indikator Kinerja ......................................................

32

B. Evaluasi Dan Analisis Pencapaian Kinerja …………………

34

C. Akuntabilitas Keuangan ………………………………………...

85

PENUTUP A. Tinjauan Umum ………………………………………………….

93

B. Strategi Pemecahan Masalah…………………………………

94

Lampiran : Pengukuran Kinerja

v


A. Gambaran Umum Kabupaten Sambas 1. Kedudukan emerintah Kabupaten Sambas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), yang berkedudukan di Singkawang. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang, maka kedudukan Pemerintah Kabupaten Sambas pindah dari Singkawang ke Sambas. Dengan demikian Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 di atas telah dimekarkan menjadi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang. Kabupaten Sambas terletak di bagian paling Utara Provinsi Kalimantan Barat yaitu berada di posisi 00 33’ – 200 8’ Lintang Utara dan 1080 39’ – 1100 04’ Bujur Timur, beriklim tropis dengan suhu dan kelembaban udara berkisar 26,01°C–32,84°C. Curah hujan berkisar 1.779 mm - 6.048 mm pertahun dengan rata-rata hari hujan perbulan berkisar 6,17 hari – 16,33 hari. Dengan tebitnya

Undang-undang Nomor 10 tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Bengkayang, maka setelah pemekaran wilayah Kabupaten Sambas memiliki luas wilayah 6.395,70 Km2 atau 4,36% dari luas Provinsi Kalimantan Barat, yang terdiri

dari 19 kecamatan yaitu

Selakau, Pemangkat, Jawai,

Tebas, Sambas, Sejangkung, Teluk Keramat, Paloh, Sajingan Besar, Galing, Subah, Tekarang, Semparuk, Sebawi, Sajad, Jawai Selatan, Tangaran, Selakau Timur, dan Salatiga dengan letak administratif dan batas-batas wilayah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan

1


-

Sebelah Utara berbatasan dengan Malaysia Timur (Serawak) dan laut Natuna.

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang.

-

Sebelah Timur berbatasan dengan Sarawak dan Kabupaten Bengkayang.

-

Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna. Geomorfologi Kabupaten Sambas berkisar antara 0 – 100 meter di atas

permukaan laut, dengan luas daerah tergenang 317.221 Ha atau 49,60% dan 322.349 Ha atau 50,40% daerah tidak tergenang yang terdiri dari porous 116.559 Ha dan tidak porous 205.790 Ha. Bila dilihat dari jenis tanah, OGH (Organosol) seluas 136.230 Ha atau 21,30%, Aluvial 230.630 Ha atau 36,06%, Podsol 6,97%, Latosol seluas 70.790 Ha, dan PMK (Podsolid Merah Kuning). 2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Bupati Sambas dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, MPH. dan Wakil Bupati Sambas Dr. Pabali Musa, M.Ag diberikan amanah untuk Pemerintah

Kabupaten

Sambas

mempunyai

tugas

memimpin

melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tercapai visi yang diinginkan. Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Sambas telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yaitu terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, 13 Dinas, 12 Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja serta 19 Kecamatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah tersebut adalah sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan Bab I Pendahuluan

2


bertanggung jawab kepada bupati. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sementara itu untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari Sekretariat Daerah mencakup : (1) Penyusunan kebijakan pemerintah daerah, (2)

Pengkoordinasian

pelaksanaan

kebijakan

pemerintah

daerah,

(3)

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, (4) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah, (5) Pelaksanaan tugas lain yang d berikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) orang asisten, yaitu Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Aparatur. Masing-masing asisten membawahi 4 Bagian dan 12 Sub Bagian, sehingga dengan demikian Sekretariat Daerah meliputi 12 bagian dan 36 sub bagian. b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sambas Sekretariat

DPRD

merupakan

unsur

pelayanan

terhadap

DPRD

Kabupaten Sambas, yang dipimpin oleh sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati

melalui

sekretaris

daerah.

Sekretariat

DPRD

bertugas

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah. c. Dinas-Dinas Daerah Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sambas sebanyak 13 dinas yang terdiri dari: 1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Kesehatan; Bab I Pendahuluan

3


3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral; 4. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan; 5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 8. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata; 9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; 10. Dinas Pertanian dan Peternakan; 11. Dinas Kelautan dan Perikanan; 12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; 13. Dinas Pendapatan Daerah. Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dinas merupakan perangkat daerah yang diserahi wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, dinas daerah mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. d. Lembaga Teknis Daerah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sambas sebanyak 12 lembaga yaitu: 1. Inspektorat Kabupaten; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Badan Kepegawaian Daerah; Bab I Pendahuluan

4


4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 5. Badan Lingkungan Hidup; 6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu; 7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa; 8. Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; 9. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 10. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah; 11. Rumah Sakit Umum Daerah Sambas; 12. Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat; Lembaga

Teknis

Daerah

tersebut

merupakan

unsur

penunjang

pemerintahan kabupaten yang berbentuk badan dan kantor yang dipimpin oleh seorang kepala badan dan kepala kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Selain itu, khusus untuk Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Lembaga teknis daerah bertugas melaksanakan tugas tertentu yang sifatnya tidak tercakup oleh sekretariat daerah dan dinas daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, lembaga teknis daerah mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah; pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya; melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugasnya. Sementara itu, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sambas terdiri dari RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat. RSUD dipimpin oleh seorang direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. RSUD menyelenggarakan fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bab I Pendahuluan

5


e. Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Satuan Polisi Pamong Praja bertugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, peraturan bupati dan atau ketentuan daerah lainnya. Sedangkan fungsinya yaitu penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan ketentuan daerah lainnya, pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di daerah, pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan ketentuan daerah lainnya, pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan ketentuan daerah lainnya dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya, pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah, peraturan bupati dan ketentuan daerah lainnya, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. f. Kecamatan-Kecamatan Pemerintah Kabupaten Sambas mempunyai 19 Kecamatan. Kecamatan merupakan

perangkat

daerah

kabupaten

sebagai

pelaksana

teknis

kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang camat yang mempunyai kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Para camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarkat, mengkoordinasikan upaya

penyelenggaraan

mengkoordinasikan

penerpan

ketentraman dan

dan

penegakan

ketertiban peraturan

umum,

perundang-

undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan Bab I Pendahuluan

6


pembangunan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahanan

dan

pembangunan

di

tingkat

kecamatan,

membina

penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Selain itu, para camat juga melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 3. Tinjauan Ekonomi Pembangunan bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

Sambas

pada

prinsipnya

bertujuan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan yang salah satunya diukur dalam indikator kenaikan PDRB atau kenaikan pendapatan regional per kapita. Bila pendapatan riil per kapita masyarakat meningkat maka akan terdapat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Untuk meningkatkan pendapatan ini, dibutuhkan perencanaan ekonomi yang baik dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada untuk suatu tujuan peningkatan ekonomi. Perencanaan ini akan berjalan dan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh data yang akurat dan dapat dipercaya (reliable). Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tergantung dari sumber daya alam dan sumber daya manusianya serta ditunjang oleh faktorfaktor eksternal seperti kebijaksanaan- kebijaksanaan pemerintah daerah yang tepat dan terarah. Dengan demikian, kinerja antara pemerintah daerah dengan pengusaha setempat menjadi agenda penting dalam penetapan perencanaan pembangunan.

Data

tingkat

perkembangan

perekonomian

ini

diambil

beradasarkan buku “Sambas dalam Angka 2013” dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Sambas yang dirilis pada tahun 2014. a. Pertumbuhan Ekonomi Regional PDRB Kabupaten Sambas atas dasar harga berlaku meningkat sebesar 11,61% dari 6.700,63 miliar rupiah pada tahun 2011 menjadi 7.478,64 Bab I Pendahuluan

7


milliar rupiah pada tahun 2012. Hal ini disebabkan meningkatnya nilai tambah hampir di semua sektor kecuali sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor jasa-jasa. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2011 mencapai 3.101,96 milliar rupiah kemudian meningkat menjadi 3.284,45 milliar rupiah pada tahun 2012 atau naik sekitar 5,88 persen. Untuk lebih meningkatka laju pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu adanya peningkatan mutu sumber daya

manusianya

yang

diikuti

pengendalian

jumlah

penduduk

serta

peningkatan infrastruktur. Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensial yang sekaligus memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. b. Struktur Perekonomian Pada tahun 2011, kontribusi pertanian sebesar 41,22 persen terhadap keseluruhan perekonomian yang di tunjukkan pada PDRB harga berlaku tahun tersebut. Kemudian disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 29,89 persen, sektor industri sebesar 10,77 persen dan sektor lainnya 18,12 persen. Tabel: 1 STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN SAMBAS NO

SEKTOR

TAHUN 2011

TAHUN 2012

1

Pertanian

41,22%

39,77%

2

Perdagangan, Hotel Dan Restoran

29,89%

30,37%

3

Industri

10,77%

11,27%

Lainnya

18,12%

18,59%

Untuk pada tahun 2012, struktur perekonomian Kabupaten Sambas masih didomonasi oleh sektor pertanian. Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 39,77 persen terhadap keseluruhan perekonomian yang ditunjukkan pada PDRB harga berlaku tahun tersebut. Kemudian disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 30,37 persen, sektor industri sebesar Bab I Pendahuluan

8


11,27 persen dan sektor lainnya 18,59 persen. Pola struktur ini masih tetap sama

dibanding

tahun

sebelumnya

meskipun

peranan

setiap

sektor

menunjukkan angka yang semakin berimbang. c. PDRB Perkapita Secara umum pendapatan setiap

penduduk Kabupaten Sambas

dicerminkan oleh pendapatan regional per kapita. Besarnya pendapatan regional per kapita dalam hal ini PDRB per kapita atas dasar harga berlaku meningkat dari 13.370.543,10 rupiah pada tahun 2011 menjadi 14.904.788,19 rupiah pada tahun 2012. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik tersebut di bawah ini:

Grafik: 1 PDRB PER KAPITA KABUPATEN SAMBAS

Tahun 2008--2012

Sumber: Sambas dalam Angka 2013, 2013 Perkembangan pendapatan regional dan angka per kapita atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2000 Kabupaten Sambas sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini:

Bab I Pendahuluan

9


Tabel: 2 PERKEMBANGAN PENDAPATAN REGIONAL DAN ANGKA PERKAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN HARGA KONSTAN 2000 2008 – 2012 No.

Lapangan Usaha

2008

(1)

(2)

(3)

2009 (4)

2010 (5)

2011 *)

2012 **)

(6)

(7)

ATAS DASAR HARGA BERLAKU 1. PDRB AD Harga Pasar ( Jutaan Rp.)

4.673.550,55

5.251.569,27

5.904.095,23

6.700.634,31

7.478.641,43

441.650,53

496.273,30

557.937,00

633.209,94

706.731,61

4.231.900,02

4.755.295,98

5.346.158,23

6.067.424,36

6.771.909,81

79.581,22

89.423,72

100.534,93

114.098,40

127.346,31

4.152.318,80

4.665.872,25

5.245.623,30

5.953.325,96

6.644.563,50

491.288

493.824

496.120

501.149

501.761

7. PDRB Perkapita ( Rupiah )

9.512.853,04 10.634.495,84 11.900.538,64 13.370.543,10

14.904.788,19

8. Pendapatan Regional Perkapita ( Rupiah )

8.451.903,57

9.448.451,78 10.573.295,37 11.879.353,17

13.242.486,97

2.628.632,19

2.771.435,43

2.931.776,59

3.101.957,38

248.405,74

261.900,65

277.052,89

293.134,97

310.380,23

2.380.226,45

2.509.534,78

2.654.723,71

2.808.822,41

2.974.066,69

44.760,35

47.192,00

49.922,29

52.820,13

55.927,56

2.335.466,10

2.462.342,78

2.604.801,41

2.756.002,27

2.918.139,13

491.288

493.824

496.120

501.149

501.761

7. PDRB Perkapita ( Rupiah )

5.350.491,34

5.612.192,66

5.909.410,21

6.189.690,84

6.545.839,40

8. Pendapatan Regional Perkapita ( Rupiah )

4.753.761,74

4.986.276,04

5.250.345,51

5.499.367,00

5.815.795,03

2. Penyusutan ( Jutaan Rp.) 3. PDRN AD Harga Pasar ( Jutaan Rp.) 4. Pajak Tak Langsung ( Jutaan Rp.) 5. PDRN ADB Faktor Produksi ( Jutaan Rp.) 6. Penduduk Pertengahan Tahun ( Jiwa )

ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 1. PDRB AD Harga Pasar ( Jutaan Rp.) 2. Penyusutan ( Jutaan Rp.) 3. PDRN AD Harga Pasar ( Jutaan Rp.) 4. Pajak Tak Langsung ( Jutaan Rp.) 5. PDRN ADB Faktor Produksi ( Jutaan Rp.) 6. Penduduk Pertengahan Tahun ( Jiwa )

Keterangan : *) Angka Sementara

3.284.446,93

**) Angka Sangat Sementara

d. Perbandingan PDRB Regional PDRB

Kabupaten

Sambas

atas dasar harga berlaku pada tahun

2012 sebesar 6.648,64 milliar rupiah dan atas dasar

harga

konstan

2000

sebesar 3.284,45 milliar rupiah. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Kalimantan Barat, PDRB Kabupaten Sambas relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain kecuali Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Ketapang dan Kota Pontianak, hal ini dpat dilihat pada grafik 2 di bawah ini:

Bab I Pendahuluan

10


Grafik 2 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN BARAT 2012

Sumber: Sambas dalam Angka 2013, 2013 Potensi dominan di Kabupaten Sambas adalah di sektor pertanian terutama tanaman bahan makanan. Hal ini tercermin dari luas panen padi seluas 81.460 hektar dengan produksi sebesar 265.818 ton pada tahun 2012. Angka ini terbesar dibandingkan dengan semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Kegiatan Penanaman Modal (investasi) adalah kegiatan yang berperan sentral dalam perekonomian, karena PMDN maupun PMA dapat mempengaruhi produksi nasional maupun regional serta diharapkan terjadi penambahan lapangan pekerjaan dalam rangka mengatasi masalah pengangguran. Rencana Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sampai akhir tahun 2012 di Kabupaten Sambas tercatat sebanyak 12 proyek dengan nilai investasi sebesar 1.880,95 milyar rupiah. Sedangkan Rencana Proyek Penanaman Modal Luar Negeri (PMA) tercatat sebanyak 5 proyek dengan nilai investasi sebesar 116,18 juta. Bab I Pendahuluan

11


e. IPM Kabupaten Sambas Selain di bidang ekonomi, pembangunan di Kabupaten Sambas juga telah menunjukkan keberhasilan di bidang sosial yang ditunjukkan dengan keberhasilan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan angka agregat yang dapat diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh (shortfall) suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimum. Tabel: 3 IPM Kabupaten Sambas dan Komponennya Tahun 2008—2012

Komponen

2008

2009

2010

2011

2012

Angka Harapan Hidup (Tahun)

60,70

60,91

61,27

61,48

61,69

Angka Melek Huruf (%)

89,50

90,00

90,55

91,55

91,57

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

5,90

5,94

5,94

6,20

6,21

Pengeluaran Riel Per Kapita Yang disesuaikan (ribuan rupiah)

614,92

621,09

623,02

627,35

630,69

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

63,73

64,46

64,93

65,80

66,19

tahun

2013

Sumber: Sambas dalam Angka 2013, 2013 Sambas

Dalam

Angka

2013

yang

dipublikasikan

memperlihatkan data BPS tahun 2012, bahwa Angka IPM Kabupaten Sambas pada tahun 2011 dengan nilai 65,80 meningkat menjadi 66,19 pada tahun 2012.

Naiknya

angka

ini

tidak

terlepas

dari

peningkatan

komponen

penghitungan IPM di, yaitu Angka Harapan Hidup yang naik dari 61,48 tahun pada tahun 2007 menjadi 61,69 tahun pada tahun 2012, Angka Melek Huruf yang naik menjadi 91,57% dari 91,55 % dan Rata-rata Lama Sekolah meningkat dari 6,20 menjadi 60,21 serta Pengeluaran Riel Per Kapita yang disesuaikan naik menjadi Rp 630.690,00 dari sebelumnya Rp 627.350,00.

Bab I Pendahuluan

12


B. Maksud dan Tujuan LAKIP 2013 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun untuk

melaksanakan

Instruksi

Presiden Nomor

7

Tahun

1999

tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang kami susun memiliki dua fungsi utama. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Sambas untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Presiden, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP Akuntabilitas Kinerja

Manajemen Kinerja

LAKIP

Gambar: 1 Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP

Bab I Pendahuluan

13


Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2013 mencakup hal-hal berikut ini: 1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2013 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sambas atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2013. Esensi capaian kinerja yang berhasil dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2013. 2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2013 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Pemerintah Kabupaten Sambas bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten Sambas dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Bab I Pendahuluan

14


erdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

diamanahkan

bahwa

setiap

pemerintah daerah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi serta program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. Berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sambas telah menyusun RPJMD Tahun 2012—2016, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan strategis, analisis lingkungan strategis, kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan matriks indikasi rencana program prioritas mulai tahun 2012 hingga 2016 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN. RPJMD

yang

disusun

tersebut

berfungsi

sebagai

pedoman

dalam

penyusunan rencana strategis SKPD dan rencana kerja SKPD serta rencana kerja pemerintah daerah. Selain itu sebagai tolak ukur dalam menilai pencapaian hasil pembangunan dan kinerja organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.

Perencanaan

strategis

pembangunan

Pemerintah

Kabupaten

Sambas

meliputi beberapa hal yaitu mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

15


1. Visi Sesuai

dengan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten Sambas maka dirumuskan visi pembangunan yaitu “Terwujudnya Sambas yang Mandiri, Berprestasi, Madani serta Sejahtera melalui Bela Terpikat Terigas”. Visi tersebut di atas merupakan kelanjutan dari visi bupati periode sebelumnya dengan menambahkan kata menjadi “Bersama Lanjutkan Terpikat Terigas”, yang kemudian disingkat dengan “Bela Terpikat Terigas”. Makna dari motto “Bela Terpikat Terigas” adalah: a) “Bela”

(bersama

lanjutkan)

mengandung

arti

bahwa

dengan

semangat

kebersamaan dan bekerja sama seluruh komponen masyarakat Sambas berkomitmen untuk melanjutkan dan meningkatkan apa yang telah digagas, dirancang, dan dirintis oleh Bupati-Wakil Bupati Sambas periode 2006--2011; b) “Terpikat Terigas” mengandung arti bahwa seluruh komponen masyarakat Sambas akan bahu membahu berpartisipasi aktif dalam seluruh aspek dan tujuan pembangunan, yaitu: 

Tingkatkan Ekonomi Rakyat, untuk membangun kemandirian;



Religius, untuk membangun kepribadian;



Pendidikan, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;



Ilmu pengetahuan, untuk membangun peradaban besar dan utama;



Kesehatan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas lahiriyahnya;

Semua itu akan diwujudkan melalui suatu pemerintahan daerah yang tertib dan terukur pada aspek:  Ekonomi kerakyatan yang sinergis dengan investasi;  Religius;  Ilmu pengetahuan dan teknologi;  Good Governance;  Amanah dan berakhlaqul-karimah, serta  Social control and social participation.


16


Sedangkan makna yang terkandung dalam visi itu sendiri yaitu: a. Sambas yang Mandiri yaitu suatu kondisi dimana perekonomian masyarakat berkembang dengan baik, kreatif, dan inovatif yang ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat baik karena faktor intensifikasi maupun ekstensifikasi, serta membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; b. Sambas yang Berprestasi yaitu suatu kondisi dimana kualitas sosial, moral, dan intelektual masyarakat berkembang dengan baik menuju pencapaian unggul terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, kepribadian, dan kebudayaan; c. Sambas yang Madani yaitu suatu kondisi dimana kehidupan masyarakat berlangsung dengan harmonis, taat dan tertib hukum, sadar politik, demokratis, dan dinamis serta selaras dengan prinsip-prinsip good governance; d. Sambas yang Sejahtera yaitu suatu kondisi dimana hak-hak dasar dan sekunder masyarakat terpenuhi dengan didukung oleh suasana kehidupan yang agamis, aman, dan damai. 2. Misi Misi Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencapai visi tersebut adalah: a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan pembangunan serta mengutamakan faktor pengungkit perekonomian rakyat; b. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi yang sinergis melalui kemitraan dan pemberdayaan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang didukung oleh pelayanan prima; c.

Meningkatkan kemampuan budi, daya, dan karsa insani menuju pembangunan manusia seutuhnya;

d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; e. Meningkatkan

kapasitas

dan

kualitas

aparatur

dan

penyelenggaraan

pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance;


17


f.

Meningkatkan kesadaran hukum/Penegakan hukum (law enforcement) yang adil dan bertanggung jawab;

g. Memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna memacu akselerasi pembangunan daerah; h. Meningkatkan pembinaan mental spritual guna mengokohkan jati diri masyarakat yang berkepribadian luhur, berbudaya, dan berwawasan kebangsaan. 3. Tujuan: Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012—2016 adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar. b. Meningkatkan kegiatan ekonomi dan investasi c. Meningkatkan kemampuan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan hidup. d. Meningkatkan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat e. Meningkatkan derajat pendidikan. f. Meningkatkan kepribadian dan kebudayaan masyarakat. g. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. h. Meningkatkan kemampuan tata kelola pemerintahan. i. Penegakan supremasi hukum. j.

Memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

k. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. 4. Sasaran Adapun sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sambas Tahun 20122016 adalah: a. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar. b. Berkembangnya perekonomian daerah. c. Terciptanya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. d. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, e. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat. f. Meningkatnya kepribadian dan kebudayaan masyarakat. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

18


g. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. h. Meningkatnya kemampuan melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. i. Meningkatnya kesadaran hukum. j.

Terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

k. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama. Untuk mencapai visi dan misi yang telah disampaikan di atas, maka strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan yaitu sebagai berikut: Visi 1: Terwujudnya Sambas yang Mandiri, yang akan diwujudkan melalui 2 (dua) misi, yaitu: 1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi yang sinergis melalui pemberdayaan dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang didukung oleh pelayanan prima; 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan pembangunan serta mengutamakan faktor pengungkit perekonomian rakyat. Kedua misi tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan sebagai berikut: Strategi 1: Percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan perekonomian rakyat berbasis komoditas lokal khususnya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan dengan arah kebijakan: 1. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur untuk mendukung terwujudnya kegiatan perekomian yang efisien. 2. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan. 3. Penguatan sistem jaringan sumber daya air baik bagi kebutuhan masyarakat maupun keperluan pengairan. 4. Peningkatan ketersediaan dukungan sistem informasi. Setiap unit kerja harus didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang handal. Sistem ini harus mampu mengakomodasi data-base, termasuk keuangan, dan fasilitas internet yang memadai. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

19


5. Perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. 6. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi di ibukota kabupaten dan kecamatan sebagai pusat pemerintahan. Strategi 2: Peningkatan daya dukung wilayah dengan membangun dan mengoptimalkan sarana dan prasarana daerah untuk mengembangkan kawasan perbatasan serta wilayah strategis dan cepat tumbuh lainnya, sekaligus untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar kawasan dengan arah kebijakan: 1. Keterpaduan pembangunan infrastruktur antar wilayah dan antar sektor. 2. Pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan transportasi darat. 3. Peningkatan akses sarana dan prasarana transportasi untuk daerah yang terisolir dan sentra produksi . 4. Penyempurnaan layanan publik yang cepat, murah, dan mudah diakses. 5. Pemantapan kawasan strategis agribisnis sebagai sentra komoditas pertanian dan pusat pertumbuhan kawasan. 6. Perluasan jaringan pemasaran, informasi, dan layanan promosi pasar bagi produk-produk unggulan daerah. 7. Perluasan jaringan irigasi, jalan pertanian, dan akses pada pembiayaan pertanian, serta meningkatkan kapasitas petani terhadap peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian. 8. Pembangunan kawasan perbatasan melalui pengembangan kawasan PalohSajingan diawali dukungan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Strategi 3: Peningkatan perekonomian masyarakat dan iklim investasi daerah yang berorientasi pasar, berwawasan lingkungan, serta berkeadilan melalui peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan sentra-sentra komoditas unggulan sektor pertanian, Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

20


perkebunan, perikanan, dan kelautan serta pemberdayaan UKM dan koperasi untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, dengan arah kebijakan: 1. Membangun kemitraan strategis antara koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UKMK) dengan usaha besar. 2. Implementasi sistem pelayanan satu atap, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip layanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 3. Pemberdayaan kelembagaan petani dan nelayan. 4. Mengembangkan industri hilir berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan. 5. Menurunkan tingkat degradasi lingkungan melalui: pendekatan keterpaduan dalam pengelolaan lahan, perencanaan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan,

penurunan

tingkat

kerusakan

lingkungan,

peningkatan

perlindungan dan konservasi daerah aliran sungai, dan peningkatan kualitas pengelolaan sampah. 6. Diseminasi contoh sukses kewirausahaan. Unit kerja relevan harus terus menerus mengidentifikasi best practise yang terkait dengan kewirausahaan. Informasi

ini

kemudian

dikaji

dengan

baik

sehingga

diperoleh

pola

kewirausahaan yang paling layak untuk direplikasi dan dikembangkan oleh UKMK di Kabupaten Sambas. 7. Optimalisasi kegiatan-kegiatan penyebaran informasi tentang kewirausahaan. Kegiatan penyebaran informasi kewirausahaan akan diwadahi oleh warung informasi yang tersedia sampai pada tingkat kecamatan. 8. Optimalisasi pelaksanaan training-training singkat maupun lokakarya yang mampu membangkitkan potensi diri untuk mandiri. Strategi 4: Peningkatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan diversifikasi kegiatan ekonomi perdesaan berdasarkan kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di perdesaan, dengan arah kebijakan:


21


1. Pengembangan unit khusus yang berfungsi untuk melakukan identifikasi dan koleksi teknologi tepat guna yang relevan. 2. Sosialisasi teknologi tepat guna. Setiap teknologi tepat guna yang dieksplorasi harus dapat diinformasikan kepada masyarakat terkait, sampai pada tingkat desa-desa sentra produksi. 3. Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan teknologi tepat guna. 4. Mengembangkan industri kecil menengah yang berbasis komodi unggulan. 5. Promosi dan pemasaran produk-produk komoditi unggulan perdesaan. Unit kerja terkait harus memfasilitasi pelaku usaha tani sampai pada tingkat pedesaan sehingga promosi komoditi unggulan pertanian, perkebunan, perikanan kelautan, dan peternakan dapat dilakukan secara efektif. 6. Mengembangkan produk-produk unggulan berbasis kekhasan desa. Inovasiinovasi terutama yang terkait dengan produk unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, dan peternakan yang tumbuh di desa harus dipacu, diidentifikasi dan didisseminasi ke wilayah lain. 7. Penguatan kelembagaan desa. Kelembagaan yang harus diperkuat diantaranya adalah lembaga keuangan mikro, lembaga usaha ekonomi produktif (LUEP) dan lembaga-lembaga lainnya yang relevan dalam peningkatan perekonomian desa. 8. Meningkatkan kualitas infrastruktur pedesaan. Infrastruktur penunjang aktivitas perekonomian desa harus dibangun sehingga memudahkan akses baik ke sentra-sentra produksi maupun sebaliknya ke sentra-sentra usaha dan pasar. Visi 2: Terwujudnya Sambas yang Berprestasi, yang akan diwujudkan melalui 1 (satu) misi, yaitu: Meningkatkan kemampuan budi, daya, dan karsa insani menuju pembangunan manusia seutuhnya. Visi tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan sebagai berikut: Strategi 5: Peningkatan

kualitas

sumberdaya

manusia

pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pariwisata,

melalui

pembangunan

bidang

pemuda, dan olahraga dengan

Arah kebijakan: Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

22


1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang bermutu melalui pengembangan fasilitas dan sarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, dan kesejahteraan guru. 2. Meningkatkan ketersediaan sumber-sumber belajar, termasuk sumber belajar yang bersifat on-line, sejalan dengan peningkatan kapasitas TIK, sampai pada tingkat desa. 3. Meningkatkan kualitas manajemen internal institusi pengelola pendidikan. 4. Menyempurnakan kualitas proses belajar mengajar pada setiap institusi pendidikan. 5. Memperkaya kurikulum. Seluruh institusi pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai

dengan

perguruan

tinggi

diharuskan

untuk

memasukan

unsur

kewirausahaan sebagai bagian dari kurikulumnya. Pemberian tugas-tugas yang mampu memicu kreativitas, inovasi, kepemimpinan, kemampuan bekerja dalam kelompok, dan cara hidup sehat harus mendapatkan tempat selama proses belajar berlangsung. 6. Memperbaiki akses belajar dan mendorong institusi pendidikan pada semua tingkat untuk mengidentifikasi calon-calon murid, siswa maupun mahasiswa yang memiliki potensi akademik yang memadai tetapi berasal dari keluarga tidak mampu. 7. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. 8. Mengidentifikasi dan meningkatan kapasitas bidan desa terpencil. 9. Mengintensifkan penyuluhan pola hidup sehat. 10. Melakukan eksplorasi model-model pelayanan yang efektif pada setiap pos pelayanan kesehatan dengan mengembangkan UKBM. 11. Mengevaluasi dan mengawasi sistem pelayanan kesehatan. 12. Pembinaan dan peningkatan kualitas generasi muda dalam bidang olahraga, kebudayaan, pariwisata dan kesenian. 13. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan KB. 14. Pembinaan dan pengembangan potensi pariwisata daerah Visi 3: Terwujudnya Sambas yang Madani, yang akan diwujudkan melalui 3 (tiga) misi, yaitu: Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

23


1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 2. Meningkatkan

kapasitas

dan

kualitas

aparatur

dan

penyelenggaraan

pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. 3. Menegakkan kesadaran hukum/Penegakan hukum (law enforcement) yang adil dan bertanggung jawab. Ketiga misi tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan sebagai berikut: Strategi 6: Peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dengan arah kebijakan: 1. Penyempurnaan sistem dan manajemen kepegawaian. Sistem ini harus mampu menjamin bahwa pegawai pemerintah daerah adalah mereka yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan komitmen yang memadai sehingga mampu mengemban tugas-tugas kepemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel. 2. Penyempurnaan sistem promosi. Sistem promosi karir dan insentif akan dikaji dan dibangun secara sistematis dan transparan sehingga memotivasi staf untuk melakukan peningkatan kualitas diri (disiplin, kreatif, dan inovatif) secara berkelanjutan. 3. Pembinaan dan pengembangan aparatur. Seluruh unit kerja harus menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan staf yang diarahkan untuk menjaga konsistensi kualitas kinerja unit kerja terkait dengan tuntutan stakeholders. 4. Peningkatan wawasan kebangsaan. Kabupaten Sambas akan mendorong dan memfasilitasi stafnya untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan (termasuk in-house training), studi banding, maupun studi lanjut secara selektif pada institusi-institusi berkualitas. Pemahaman aparatur berkaitan dengan ketahanan nasional juga perlu ditingkatkan, hal ini terkait dengan isu nasional akhir-akhir ini yang dapat mengarah pada disintegrasi bangsa. 5. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas sistem pengawasan yang efektif dan efisien.


24


6. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas sistem evaluasi kinerja aparatur, dengan memasukkan tingkat kreativitas dan inovasi aparatur sebagai parameter evaluasi. 7. Penyempurnaan dan peningkatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui pelayanan elektronik KTP (e-KTP). 8. Restrukturisasi organisasi pemerintahan dilakukan dengan mempertimbangkan terciptanya koordinasi yang efektif antar elemen organisasi. Restrukturisasi ini antara lain dapat berupa pemecahan atau penggabungan unit kerja, dan pengurangan atau penambahan posisi-posisi struktural dan efektivitas pelayanan publik serta pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Strategi 7: Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang lebih efisien dan efektif, dengan arah kebijakan: 1. Peningkatan kualitas perencanaan. Setiap unit kerja harus secara terus menerus melakukan evaluasi diri untuk memotret kinerjanya dan mengenali posisi relatifnya terhadap visi, misi, dan program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sambas. Hasil evaluasi ini selanjutnya dijadikan landasan untuk perencanaan ke depan. 2. Pengembangan kapasitas manajemen pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip good and clean Governance. 3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan. Dengan dukungan perencanaan, pengelolaan keuangan daerah benar-benar sejalan dengan perencanaan yang ditujukan untuk penyelesaian masalah. Pengelolaan keuangan daerah harus dikaitkan dengan indikator-indikator capaian. 4. Penertiban administrasi penatakelolaan keuangan daerah antara lain dengan membangun sistem keuangan on-line yang dapat dihubungkan ke seluruh unit kerja dalam lingkup kabupaten secara terbatas. Dengan sistem ini, unit pengedali keuangan dapat secara terus menerus melakukan evaluasi dan analisis terhadap kinerja keuangan. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

25


5. Peningkatan kualitas koordinasi antar unit kerja. Koordinasi antar unit kerja harus terus ditingkatkan sehingga tumpang tindih perencanaan dan anggaran dapat diminimalkan. 6. Peningkatan kerjasama untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah. Kerjasama dengan

lembaga

pemerintah

dan

non

pemerintah

harus

dijajaki

dan

dikembangkan dengan tetap mengacu kepada visi, misi dan program prioritas RPJMD Kabupaten Sambas. 7. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja daerah. Strategi 8: Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi serta dalam perencanaan,

pelaksanaan,

dan

pengawasan

pembangunan,

dengan

arah

kebijakan: 1. Memantapkan kelembagaan demokrasi menuju perbaikan proses politik dan peningkatan kualitas demokrasi. 2. Memantapkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang kredibel dan adil dalam menjaga dan memelihara, keamanan, perdamaian, dan hubungan yang harmonis antara pemerintah, kelembagaan masyarakat, dan masyarakat. 3. Menciptakan hubungan yang terkontrol dan seimbang antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. 4. Mengembangkan diklat aparatur berbasis kompetensi untuk memantapkan kualitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah. 5. Memperluas akses informasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. 6. Meningkatkan

pengawasan

publik

untuk

menjamin

akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Strategi 9: Peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang berlandaskan keadilan dan berorientasi pada peningkatan sosial ekonomi, dengan arah kebijakan: Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

26


1. Melakukan evaluasi terhadap produk hukum daerah untuk mengetahui Peraturan Daerah yang sudah tidak relevan dan yang masih dibutuhkan. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat hukum dan menghormati HAM. Visi 4: Terwujudnya Sambas yang Sejahtera, yang akan diwujudkan melalui 2 (dua) misi, yaitu: 1. Memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna memacu akselerasi pembangunan daerah. 2. Meningkatkan pembinaan mental spritual guna mengokohkan jatidiri masyarakat yang berkepribadian luhur, berbudaya, dan berwawasan kebangsaan. Kedua misi tersebut dijabarkan dalam strategi dan kebijakan sebagai berikut: Strategi 10: Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, dengan arah kebijakan: 1. Penegakan hukum (law enforcement) untuk mewujudkan kepastian hukum agar terwujud kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tertib. 2. Menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni baik antar kelompok, etnis, agama, desa dan kecamatan melalui proses pembangunan yang transparan, adil, dan partisipatif. Strategi 11: Peningkatan kualitas pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama dan budaya untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan, dengan arah kebijakan: 1. Meningkatkan kualitas pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan. 2. Meningkatkan pemahaman keagamaan dan pendidikan karakter masyarakat melalui proses pendidikan formal dan informal. 3. Peningkatan kualitas pengelolaan institusi pendidikan keagamaan. Disain dan format pendidikan keagamaan harus dieksplorasi secara terus menerus sehingga didapatkan format yang disamping membangun pemahaman agama Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

27


secara normatif juga benar-benar mampu menginspirasi kreativitas dan inovasi dan menumbuhkan semangat toleransi dan menghargai kemajemukan. 4. Optimalisasi

dialog

keagamaan

diantara

aparatur

pemerintahan.

Dialog

keagamaan ini harus menjadi kegiatan terjadwal yang wajib diikuti oleh seluruh aparatur.

Kebijakan

ini

diarahkan

untuk

membangkitkan

semangat

mengimplementasikan tata-cara kehidupan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran agamanya. 5. Mengintensifkan dialog keagamaan pada masyarakat untuk mempromosikan terbentuknya SDM yang kreatif dan inovatif berlandaskan ajaran-ajaran agama. 6. Penciptaan citra aparatur pemerintah daerah yang dapat menjadi panutan dalam tata kehidupan sehari-hari. 7. Melestarikan

dan

mengembangkan

budaya

daerah

serta

penguatan

kelembagaan adat dan budaya. Pemerintah daerah harus merevitalisasi fungsi lembaga adat dan budaya sehingga keberadaannya dapat menjamin konsistensi cita-cita “Sambas sebagai serambi Makkah Kalimantan Barat”.

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen kesepakatan kinerja antara atasan dengan bawahan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penetapan kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2013 yaitu sebagai berikut: Tabel: 4 PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2013 NO 1.

SASARAN STRATEGIS Membaiknya ketersediaan infrastruktur dasar.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TARGET

1.

Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik

38,90%

2.

Jumlah Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik Rumah Tangga pengguna Air Bersih

66,00%

3.


28,60%

28


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 4. 5. 6.

2.

Berkembangnya Perekonomian Daerah

7.

Rumah Tangga Bersanitasi Jumlah Rambu Pendahuluan Penunjuk Jalan (RPPJ) Persentase Penanganan Sampah Penguatan Cadangan Pangan

8. 9. 10. 11. 12.

Pola Pangan Harapan (PPH) Produksi Padi Produksi Jeruk Produksi Daging Sapi Konsumsi daging per kapita per tahun 13. Produksi Perikanan Laut 14. Produksi Ikan Budidaya 15. Produksi perikanan perairan umum 16. Luas Tanaman Karet 17. Luas Tanaman Kelapa Dalam 18. Luas Tanaman Sawit 19. Jumlah Produksi Karet 20. Jumlah Produksi Kelapa Dalam 21. Jumlah Produksi Sawit 22. Pertumbuhan Industri Formal 23. Pertumbuhan Industri Non Formal 24. Persentase Koperasi Aktif 25. Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/ PMA) 26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 27. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 28. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan


TARGET 38,20% 211 unit 93,00% 50% 75,30 280.000 ton 92.858 ton 540 ton 6,2 kg 34.353,11 ton 4.852,1 ton 563,28 ton 55.778 Ha 23.462 Ha 54.276 Ha 17.050 ton 14.200 ton 33.600 ton 2,22% 3,31% 73,65% 37 Investor 78,50% 15 Kasus 91,63%

29


NO

SASARAN STRATEGIS


TARGET

PDRB Perkapita : 29. - Harga Berlaku 30. - Harga Konstan 2000 Pertumbuhan Ekonomi : 31. - Pertumbuhan Ekonomi

3.

4.

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Olah Raga serta pemberdayaan perempuan, KB dan anak Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat

12,48 Jt 6,54 Jt 6,13%

32. - PDRB Harga Berlaku 33. - PDRB ADHK 2000

8.653,28 M 3.445,79 M

34. Jumlah Kasus Kematian Bayi (Berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu

115 Kasus

35. Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan

13 Kasus

36. Persentase Balita Gizi Buruk

3%

37. Angka Melek Huruf (umur 1559 tahun)

98,43%

38. Angka rata - rata lama sekolah

6,54%

39. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar SD 40. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar SMP

92,76%

41. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah

63,39%

68,40%

42. Angka Putus Sekolah (APS) 43. SD/Mi Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs

0,24% 1,08%

44. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/ SMK/ MA 45. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/ MI ke SMP/ MTs 46. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/ MTs ke SMA/ SMK/ MA

1,12%

47. Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV


96,27% 70,97% 66,30%

30


NO 5.

SASARAN STRATEGIS Meningkatkan kemampuan melakukan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

6.

Meningkatkan kesadaran hukum

7.

Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Meningkatkan kualitas kehidupan beragama

8.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 48. Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan 49. Struktur Jabatan dan Eselonering yang terisi 50. Rata - Rata Lama Proses Perizinan 51. Jumlah Izin 52. Jumlah penduduk yang memiliki Kartu Keluarga 53. Jumlah penduduk yang memiliki KTP-EL 54. Jumlah penduduk yang memiliki Akta Catatan Sipil 55. Frekuensi sosialisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku 56. Tingkat penyelesaian pelanggaran hukum 57. Peningkatan Jumlah dan Kualitas Penyuluh dan Bimbingan Keagamaan 58. Pembinaan dan pengembangan lembagalembaga keagamaan

TARGET 62,71%

85,94% 10 Hari 2.020 Izin 177.793 KK 322.995 KTP 267.304 Buah 75%

75%

557 Orang

28 Lembaga

Jumlah total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2013 Rp. 1.110.622.838.918,67


31


nstrumen laporan akuntabilitas kinerja yaitu uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisa akuntabilitas, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi ataupun tugas-tugas lainnya. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja disimpulkan dengan menggunakan skala pengukuran sebagai berikut : Tabel: 5 PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA INTERVAL X

> 86

KATEGORI Sangat Berhasil

71 ≤ X ≤ 85

Berhasil

56 ≤ X < 70

Cukup Berhasil

X < 55

Tidak Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran, maka tingkat pencapaian indikator kinerja yang dijabarkan dalam Sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Bab III Akuntabilitas Kinerja

32


Tabel:6 Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2013

No

SASARAN STRATEGIS

1

Membaiknya ketersediaan infrastruktur dasar Berkembangnya perekonomian daerah.

2 3

4

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Olah Raga serta pemberdayaan perempuan, KB dan anak Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.

JUMLAH INDIKATOR KINERJA UTAMA

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR

KATEGORI CAPAIAN

6 buah

116,88

Sangat Berhasil

27 buah

92,60

Sangat Berhasil

3 buah

99,46

Sangat Berhasil

11 buah

93,65

Sangat Berhasil

5

Meningkatkan kemampuan melakukan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

7 buah

91,32

Sangat Berhasil

6

Meningkatan kesadaran hukum.

1 buah

84,68

Berhasil

7

Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

1 buah

100

Sangat Berhasil

8

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama

2 buah

125,64

Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran pembangunan di Kabupaten Sambas dengan 8 Sasaran dan 58 indikator kinerja, maka sebanyak 7 buah sasaran dengan 57 indikator atau 87,50% telah mencapai kategori Sangat Baik, sedangkan 1 buah sasaran dengan 1 buah indikator kinerja atau 12,50% mencapai kategori Berhasil, sehingga jika dilihat rata-rata capaian kinerja


tahun 2013 telah berhasil mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misinya.


33


Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas merupakan pertanggungjawaban

Kepala

Daerah

atas

pelaksanaan

tugas-tugas

umum

pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sambas. Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja sasaran, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian maupun hambatan yang ditemui dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Evaluasi terhadap pencapaian setiap sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Misi I : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar dengan Memperhatikan Aspek Pemerataan dan Keadilan Pembangunan Serta Mengutamakan Faktor Pengungkit Perekonomian Rakyat Sasaran 1: Membaiknya Ketersediaan Infrastruktur Dasar. Pencapaian target

indikator kinerja utama sasaran 1 yaitu Membaiknya

Ketersediaan Infrastruktur Dasar dapat diuraikan sebagai berikut: Tabel: 7 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN 1 No

Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

%

1

2

3

4

5

1 2 3

Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik Jumlah Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik Rumah Tangga pengguna Air Bersih

38,90%

39,75%

102,19

66,00%

66,36%

100,55

28,60%

60,80%

212,66

4

Rumah Tangga Bersanitasi

38,20%

57,01%

149,24

5

Jumlah Rambu Pendahuluan Penunjuk Jalan (RPPJ) Persentase Penanganan Sampah

211 unit

237 Unit

112,32

93,00%

22,62%

24,32

6


34


Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran 1 sebagian besar telah mencapai target atau bahkan melampaui target, tetapi terdapat satu indikator yang belum mencapai target yaitu persentase penanganan sampah. Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2013 ditarget sebesar 38,90% dan dapat direalisasikan sebesar 39,75% sehingga dengan demikian capaian kinerja ini telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 102,19%. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 realisasi capaian kinerja sebesar 103,33%, maka capaian kinerja ini 102,19 % turun sebesar 1,14% Program

kegiatan

pada

indikator

ini

diarahkan

untuk

meningkatkan

dan

mengembangkan sumber daya, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang peningkatan sarana/fasilitas dan prasarana perhubungan termasuk penyelenggaraan sistem transportasi terpadu dalam menunjang kelancaran arus barang, jasa, dan orang dengan prioritas pada prasarana angkutan darat (terminal bus dan oplet), angkutan laut, sungai dan penyeberangan (steiger); serta menginventarisir dan mengkaji daerah/kawasan yang memperlihatkan kondisi kepadatan lalu lintas barang, jasa dan orang dan memerlukan dukungan sarana dan prasarana perhubungan darat, angkutan laut, sungai dan penyeberangan. Disamping

itu,

sasaran

ini

juga

diarahkan

untuk

melanjutkan

upaya

rehabilitasi/pemeliharaan dan peningkatan serta pembangunan jalan dan jembatan baru di perkotaan dan pedesaan. Pada tahun 2013

panjang

jalan kabupaten

sepanjang 696.633 km. Ditinjau dari jenis permukaannya, jalan kabupaten terdiri dari jalan aspal sepanjang 321,579 km, jalan kerikil sepanjang 40,271 km, jalan batu sepanjang 49,367 dan jalan tanah sepanjang 285,416 km. Sedangkan jika ditinjau dari kondisinya, maka jalan kabupaten yang berkondisi baik sepanjang 276,918 km, kondisi sedang sepanjang 88,348 km, kondisi rusak ringan sepanjang 115,780 km dan kondisi rusak berat sepanjang 215,587. Disamping itu perlunya pembangunan jembatan untuk memperlancar hubungan antar kecamatan di Kabupaten Sambas. Ketersediaan Infrastruktur sarana dan prasarana wilayah serta pertambangan umum sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Kegiatan pembangunan fisik dan prasarana adalah merupakan investasi pemerintah di sektor publik. Sampai dengan akhir tahun 2013, panjang jalan Kabupaten di Kabupaten Sambas adalah 696,633 Km. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 8 : Bab III Akuntabilitas Kinerja

35


Tabel: 8 JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2013 ASPAL BAIK

35.648 40,74

TELFORD

RUSAK

RUSAK

RUSAK

SEDANG

RINGAN

BERAT

14.383

13.206

16,44

15,09

24.272 27,74

JLH

87.509 12,11

RUSAK

RUSAK

RUSAK

SEDANG

RINGAN

BERAT

66.284

28.456

BAIK

68.638 37,21

35,93

BATU KONG BAIK

21.207 47,23

RUSAK

RUSAK

SEDANG

RINGAN

BERAT

11.775

8.249 18,37

15,43

11,44

184.478 25,54

CTB / RABAT BETON

RUSAK

26,22

21.099

JLH

3.674 8,18

JLH

44.905 6,22

RUSAK

RUSAK

RUSAK

SEDANG

RINGAN

BERAT

31.645

33.259

BAIK

43.292 30,10

22,00

23,13

35.624 24,77

JLH

143.820 19,91

TANAH BAIK

86.360 33,01

RUSAK

RUSAK

RUSAK

SEDANG

RINGAN

BERAT

86.831

40.102

33,19

15,33

48.320 18,47

JLH

261.614 36,22

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, Pengairan, ESDM, 2014 Dari tabel tersebut di atas , dapat dilihat Panjang Jalan Kabupaten di Kabupaten Sambas sepanjang ± 696,633 Km terdiri dari : a. Jalan Permukaan Aspal sepanjang 321,579 Km ( 39,75 %), dengan kondisi permukaan baik 203,477 Km (63,27 %), Sedang 29,504 Km (9,17%), Rusak Ringan 14,682 Km (4,57 %), Dan Rusak Berat 73,916 Km (22,99%). b. Jalan Permukaan Batu sepanjang 49,367 Km (7,09 %), dengan Kondisi permukaan baik 31,00 Km (62,79 %) , Sedang 9,872 Km (20 %),Rusak Ringan 1,131 Km (2,29 %), dan Rusak Berat 7,365 Km (14,92 %) c.

Jalan Permukaan Kerikil

sepanjang 40,271 Km (5,78 %), Dengan kondisi

permukaan baik 33,171 Km (82,37 %), Sedang 0,222 Km (0,55 %), Rusak Ringan - , dan Rusak Berat 6,878 Km (17,08 %) d. Jalan Permukaan Tanah sepanjang 285,416 Km ( 40,97 %), dengan kondisi permukaan baik 9,270 Km (3,25 %), Sedang 48,750 Km (17,08 %), rusak ringan 99,968 Km (35,03 %), dan rusak berat 127,428 Km (44,65 %).


36


Jumlah Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 66% dan dapat terealisasi sebesar 66,36% atau melebihi target yaitu sebesar 100,55%. Kegiatan pembangunan jembatan tersebut selain menggunakan anggaran dari APBD Kabupaten Sambas, juga mengelola Program Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Dana Penguatan Infrastruktur Percepatan Daerah. Kemudian untuk jembatan pada ruas jalan Kabupaten di Kabupaten Sambas

sampai dengan akhir tahun 2013 yaitu sebanyak 532 unit

dengan kondisi baik 353 unit, sedang 62 unit, rusak ringan 39 unit dan rusak berat 78 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah : GRAFIK: 3 KONDISI JEMBATAN DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2013 400 350 300 250 200 150 100 50 0

353

baik sedang 62

rusak ringan

78 39

rusak berat

kondisi jembatan pada tahun 2013

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, Pengairan, ESDM, 2014 Untuk mengetahui perkembagan kondisi jembatan dari 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel: 9 REKAPITULASI DATA JEMBATAN KABUPATEN TAHUN 2010 - 2013 No

Tahun

1 2 3 4

2010 2011 2012 2013

Kondisi Jembatan (Unit) Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat 298 62 39 125 320 62 39 104 332 62 39 94 353 62 39 78


Jumlah 524 525 527 532

37


Pada tahun 2010 – 2013 dilihat dari jumlah maupun kondisi

jalan Kabupaten

Mengalami peningkatan dari tahun ketahun,. Pada tahun 2010 jumlah jembatan 524 unit dengan kondisi baik 298 unit, sedang 62 unit, rusak ringan 39 unit dan rusak berat 125 unit Pada tahun 2011 jumlah jembatan 525 unit dengan kondisi baik 320 unit, sedang 62 unit, rusak ringan 39 unit dan rusak berat 104 unit Pada tahun 2012 jumlah jembatan 527 unit dengan kondisi baik 332 unit, sedang 62 unit, rusak ringan 39 unit dan rusak berat 94 unit dan Pada tahun 2013 jumlah jembatan 532 unit dengan kondisi baik 353 unit, sedang 62 unit, rusak ringan 39 unit dan rusak berat 78 unit. Hal ini menjukan peningkatan dalan segi jumlah dan kondisi baik, untuk kondisi sedang dan rusak ringan jumlah dan kondisinya tetap, sedangkan untuk jumlah kondisi rusak berat mengalami pengurangan. Rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 28,60% dengan

realisasi

sebesar

60,80%

atau

melebihi target yaitu sebesar 212%. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 dengan target sebesar 26,30 dan terealisasi 100%, maka capaian target tahun 2013 ini melebihi target yaitu 212,66% atau meningkat sebesar dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Rumah tangga bersanitasi pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 38,20% dengan realisasi sebesar 57,01% atau 149,24%. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, capaian kinerja sebesar 99,87%, maka capaian target tahun 2013 meningkat sebesar 49,37%. Jumlah pemasangan Rambu-Rambu / RPPJ pada Tahun 2013 mengalami peningkatan dari target sebanyak 211 unit menjadi 237 unit atau melebihi target yaitu sebesar 112,32%. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 175 unit, maka terjadi peningkatan pada tahun 2013 sebesar 62 buah atau 35,43%. Peningkatan ini dikarenakan pada tahun 2013 DAK Keselamatan Transportasi Darat lebih difokuskan pada pemasangan rambu-rambu dan mengalami penambahan anggaran.


38

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2013 Kabupaten Sambas mempunyai kawasan permukiman kumuh seluas 2.967,6 km2 dari total jumlah wilayah Kabupaten Sambas yaitu 6.395 km2, sedangkan untuk kawasan kumuh sebanyak 2.942 km2. Untuk penanganan persampahan merupakan permasalahan

yang

krusial

yang

sering

dihadapi kota-kota di seluruh Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Sambas. Dari total produksi sampah di Kabupaten Sambas pada tahun 2013 sebesar 93% maka baru dapat ditangani sebesar 22,62% atau baru mencapai 24,32%. Hal ini tentunya masih sangat jauh dari harapan. Namun demikian tidak tercapainya target kinerja ini lebih disebabkan adanya kesalahan dalam perhitungan untuk menentukan target kinerja dalam tahun 2013. Pada tahun 2012 sebesar volume sampah sebesar 46.452 m3 yang dapat ditangani sebanyak 43.200 m3, sedangkan rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah 1,8. Dalam usaha pencapaian target kinerja tersebut di atas tentunya mengalami sedikit hambatan walaupun seluruh target dapat dicapai dengan melebihi target, antara lain: 1. Terbatasnya sumber air bersih untuk masyarakat perdesan; 2. Keterbatasan dana untuk Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah; 3. Kesulitan dalam menentukan titik rambu-rambu yang akan dipasang; Upaya / langkah-langkah yang diambil dalam menghadapi hambatan tersebut yaitu: 1. Membuat skala prioritas pembangunan Infrastruktur Kecipta Karyaan; 2. Membangun peran serta masyarakat dan swasta terhadap pengelolaan sampah yang sampai saat ini baru tahap wacana; 3. Memfokuskan pemasangan rambu pada wilayah strategis antara lain sekitar daerah pusat perkantoran;


39


Misi II: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi yang Sinergis Melalui Kemitraan dan Pemberdayaan antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang Didukung Oleh Pelayanan Prima. Sasaran 2 : Berkembangnya perekonomian daerah. Secara lebih rinci pencapaian indiktor kinerja sasaran tersebut yaitu : Tabel: 10 INDIKATOR CAPAIAN KINERJA SASARAN 2 No


Target

Realisasi

%

1

2

3

4

5

1 Penguatan Cadangan Pangan 2 Pola Pangan Harapan (PPH) 3 Produksi Padi 4 Produksi Jeruk 5 Produksi Daging Sapi 6 Konsumsi daging per kapita per tahun 7 Produksi Perikanan Laut

50% 75,30 280.000 ton 92.858 ton

8

Produksi Ikan Budidaya

540 ton 6,2 kg 34.353,11 ton 4.852,1 ton

9 10 11 12 13 14

Produksi perikanan perairan umum Luas Tanaman Karet Luas Tanaman Kelapa Dalam Luas Tanaman Sawit Jumlah Produksi Karet Jumlah Produksi Kelapa Dalam

563,28 ton 55.778 Ha 23.462 Ha 54.276 Ha 17.050 ton 14.200 ton

15 Jumlah Produksi Sawit

33.600 ton

16 17 18 19

2,22% 3,31% 73,65% 37 Investor

Pertumbuhan Industri Formal Pertumbuhan Industri Non Formal Persentase Koperasi Aktif Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/ PMA) 20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Bab III Akuntabilitas Kinerja

78,50%

48,13% 70,80 322.718

92,26 94,02 115,26

115.453,3 ton 527,7 ton 6,151 kg 35.705,83 ton 3.926,83 ton 559,7 ton 53.602 Ha 22.512 Ha 61.872 Ha 16.973 ton 17.662,45 ton 41.256,54 ton 1,79% 1,60% 64,87% 37 Investor 73,93%

124,33 97,72 99,20 103,93 80,93 99,36 92,71 95,95 114,00 99,55 124,38 122,79 80,63 48,38 88,08 100,00 94,18 40


No Indikator Kinerja Utama 1 2 21 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 22 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan PDRB Perkapita : 23 - Harga Berlaku

Target 3 15 Kasus

Realisasi 4 34 Kasus

% 5 226,67

91,63%

91,79%

100,18

12,48

14,32

114,74

24 - Harga Konstan 2000 Pertumbuhan Ekonomi : 25 - Pertumbuhan Ekonomi 26 - PDRB Harga Berlaku

6,54

6,05

92,51

6,13% 8.653,28 M

98,04 101,19

27 - PDRB ADHK 2000

3.445,79 M

6,01% 8.825,38 M 3.600,51 M

104,49

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian pada indikator kinerja utama penguatan cadangan pangan tahun 2013 yang ditargetkan sebesar 50%, tidak mencapai target karena realisasi baru mencapai 48,13% setara dengan 48,13 ton beras atau capaian kinerja 92,26%. Capaian target tahun 2013 ini sama dengan capaian target pada tahun 2012. Cadangan pangan daerah ini bersumber dari dana APBD, APBD I dan APBD Dekonsentrasi. Dari sumber dana APBD I stok cadangan pangan sebanyak ±20 ton beras. Sedangkan yang bersumber dari dana APBN Dekonsentrasi melalui kegiatan LDPM sebanyak 3,125 ton beras. Sehingga potensi cadangan pangan Kabupaten Sambas untuk tahun 2013 sebanyak 48,125 ton beras. Penguatan cadangan pangan di Kabupaten Sambas

secara keseluruhan dapat

dilihat dari ketersediaan cadangan pangan yang ada di gudang cadangan pangan kabupaten. Hasil perhitungan pada indikator penguatan cadangan pangan tahun 2013 baru mencapai 48,13 ton yang diperoleh Tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2013 tidak terjadi penambahan volume cadangan pangan dengan target pada tahun 2013 sebesar 50 ton. Jadi pada tahun 2013, cadangan pangan kabupaten Sambas masih tetap sebesar 48,13 ton atau sebesar 48,13% yang diperoleh dari APBD, APBD Tingkat I dan APBN.


41


Di kabupaten Sambas yang merupakan sentra produksi beras terbesar di Kalimantan Barat jarang mengalami paceklik, sehingga saat ini masih belum digunakan. Namun demikian masih perlu dilakukan penambahan cadangan pangan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal. Untuk melihat perkembangan capaian kinerja penguatan cadangan pangan tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Grafik: 4 PENGUATAN CADANGA PANGAN KABUPATEN SAMBAS 48,13 48,13 50 2013

2012 2013

2012

0

Penguatan Cadangan Pangan 2012-2013

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas`sumbangan energi terhadap total energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk secara kualitas, kuantitas maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Dalam aplikasinya Pola Pangan Harapan (PPH) dikenal dengan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman atau dikenal dengan istilah menu B2SA.

Dengan terpenuhinya kebutuhan energi dari berbagai kelompok

pangan sesuai dengan PPH maka secara implisit kebutuhan zat gizi lainnya juga terpenuhi. Oleh karena itu skor PPH mencerminkan mutu gizi konsumsi pangan dan tingkat keragaman konsumsi pangan.


42


Tabel: 11 Susunan Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Sambas Tahun 2013 No.

1.

Kelompok Pangan/ Jenis Pangan Padi-padian

2.

Umbi-umbian

34,7

1,6

0,5

0,8

0,9

2,5

3.

Pangan Hewani

239,2

10,9

2,0

21,7

23,9

24,0

4.

Minyak dan Lemak

103,4

4,7

0,5

2,4

2,6

5,0

5.

Buah/biji berminyak

1,4

0,1

0,5

0,0

-

1,0

6.

Kacang-kacangan

67,2

3,1

2,0

6,1

6,7

10,0

7.

Gula

22

1,0

0,5

0,5

0,6

2,5

8.

Sayur dan buah

56,9

2,6

5,0

12,9

14,2

30,0

9.

Lain-lain

8,8

0,4

-

-

-

-

1.539,3

70,0

73,90

100

Jumlah

Energi (Kalori)

% AKG

1.005,7

45,7

0,5

22,9

25,0

25,0

Bobot

Skor Rill Skor PPH Skor Maks

Sumber : Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sambas, 2014 Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa sasaran konsumsi energi tahun 2013 adalah 1.539,3 yang berasal dari 9 (Sembilan) kelompok bahan pangan dengan capaian skor PPH sebesar 73,90. a. Skor PPH yang dicapai pada tahun 2013 sebesar 73,90 lebih rendah dari target skor yang harus dicapai pada tahun 2013 sebesar 75,30 (98,14%). Hal ini menyebabkan tingkat keragaman konsumsi pangan penduduk relative masih rendah. b. Jika dilihat dari komposisi pangan yang dikonsumsi penduduk Kabupaten Sambas belum berimbang antara kelompok pangan sumber zat gizi (karbohidrat, protein, vitamin dan mineral) dengan zat gizi lainnya. c. Dibandingkan dengan standar kebutuhan energi yang disarankan, maka konsumsi padi-padian di Kabupaten Sambas masih jauh lebih tinggi sedangkan konsumsi sayur dan buah masih rendah. Peningkatan capaian skor pola pangan harapan didukung oleh adanya gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) dalam bentuk kegiatan Bab III Akuntabilitas Kinerja

43


Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan. Desa yang menjadi sasaran kegiatan tersebut ada 6 desa yaitu desa parit baru kecamatan Salatiga, desa bekut kecamatan Tebas, Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, Desa Tempapan Kuala Kecamatan Galing, Desa Mentibar Kecamatan Paloh dan Desa Sempurna Kecamatan Subah. Capaian indikator produksi dan produktivitas padi dapat mencapai atau bahkan melebihi target yangtelah ditetapkan. Produksi padi tahun 2013 mencapai 322.718 ton GKG (angka sementara) atau 115.26 % dari target 280.000

ton

GKG.Tercapainya

target

disebabkan oleh optimalisasi pemanfaatan lahan dengan meningkatkan intensifikasi tanam. Tahun 2013 lahan sawah yang ditanami padi dua kali setahun meningkat sebesar 7.927 Ha dari tahun sebelumnya. Tabel. 12 PERKEMBANGAN TANAMAN PADI TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Uraian Luas Baku Sawah (Ha) Ditanami padi 2 kali/th (Ha) Ditanami 1 kali/th (Ha) Luas tanam padi (Ha) Luas panen padi (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (ku/ha)

Tahun 2012

Tahun 2013*

65.883 27.875 29.839 87.004 81.460 265.818 32,63

68.473 35.802 30.408 98.717 93.541 322.718 34,50

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sambas, 2014 Keterangan: *Angka sementara Hal ini berimplikasi pada meningkatnya luas panen padi dari 81.460 ha menjadi 93.541 ha tahun 2013. Bila dibandingkan dengan tahun 2012, produksi padi meningkat sebesar 56.900 ton GKG atau 21,41%. Peningkatan produksi ini selain disebabkan

oleh

meningkatnya

luas

panen

juga

disebabkan

peningkatan

produktivitas padi dari tahun sebelumnya yaitu dari 32,63 ku/ha menjadi 34,50 ku/ha. Data perkembangan produksi padi dapat dilihat pada grafik berikut ini:


44


Grafik: 5 Data PerkembanganTanaman Padi Tahun 2009 – 2013

Produksi Padi 350.000 300.000

322.718

277.778

290.376

277.811

265.818

2009

2010

2011

2012

250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2013

Produksi Padi

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sambas, 2014 Capaian indikator produksi jeruk dikategorikan

sangat berhasil yaitu mencapai

115.453,3 ton atau 124,33 % dari target 92.858 ha. Bila dibandingkan dengan tahun 2012, produksi jeruk meningkat sebesar 45.978 ton atau 66,18 %.

Hal ini

disebabkan oleh adanya peningkatan luas panen dan produktivitas jeruk. Luas panen jeruk bertambah 935,17 ha atau 21,54 % dari tahun 2012, demikian pula produktivitas jeruk mengalami peningkatan sebesar 58,74 ku/ha atau 36,69 %. Tabel: 13 PERKEMBANGAN TANAMAN JERUK KABUPATEN SAMBAS 4.

No

Uraian

Tahun

Tahun

Tahun

2011

2012

2013

127,56 Produktivitas (ku/ha) 160,06 218,8 Luas tanaman yg produktif (ha) 8.568,95 7.482,18 7.506,54 Luas panen/tnm menghasilkan (ha) 6.494,49 4.340,63 5.275,8 Produksi (ton) 82.843,84 69.475,3 115.435,3 Luas tanaman Jeruk (ha) 9.321,63 8.735,15 8.710,36 Luas tanam baru (ha) 245,26 532,30 551,02 Luas tanaman rusak/tua (ha) 83,42 220,32 Tanaman yang dibongkar/ditebang 288 1.118,78 (ha) Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sambas, 2014

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Meskipun produksi jeruk meningkat, namun kondisi tanaman jeruk di Kabupaten Sambas sebagian besar sudah tua, kurang perawatan dan diperparah oleh adanya Bab III Akuntabilitas Kinerja

45


serangan penyakit CVPD (Citrus Vein Phloem Degenaration) dan busuk pangkal batang serta diploida kering pada tanaman jeruk menyebabkan luas tanaman jeruk setiap tahunnya menurun. Penurunan ini terjadi sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Oleh karena itu untuk mempertahankan jeruk sebagai produk unggulan dan maskot Kabupaten Sambas, tahun 2013 upaya yang dilakukan adalah dengan pengendalian vektor dan eradikasi tanaman terserang serta menerapkan sistem budidaya yang baik (GAP) dan Pengelolaan Terpadu Kebun Jeruk Sehat (PTKJS). Pada tahun 2013 luas pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman jeruk meningkat 996 ha dibanding tahun 2012. Selain mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah juga adanya swadaya masyarakat untuk melanjutkan penyemprotan hama pada lahan yang dimilikinya. Namun disisi lain luas lahan tanaman jeruk yang terserang hama/penyakit juga meningkat yaitu dari 3.037 ha menjadi 3.918 ha. Keadaan serangan dan pengendalian OPT jeruk dapat dilihat pada table berikut ini : Tabel: 14 KEADAAN SERANGAN DAN PENGENDALIAN OPT JERUK TAHUN 2012 S/D 2013

No 1

2

Hama/Penyakit Tahun 2012 CVPD Busuk Pangkal Batang Tahun 2013 CVPD Busuk Pangkal Batang Diplodia Kutu Sisik

Ringan

Sedang

Berat

1.087,27 250,65

578,3 108,4

446,4 21

1.227 311,5 491 33

692,5 198,5 231,5 12

530,5 63 120 7

Jumlah 3.037 2.111,97 387,05 3.918 2.450 573 842,5 52

Pengendalian 2.740 2.500 90 3.736 3.100 210 315 111

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kbaupaten Sambas, 2014 Selain pengendalian hama/penyakit juga dilakukan upaya sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus kepada petani/kelompok tani dan menyediakan bibit jeruk yang sehat sebanyak 75.100 batang atau 187,75 ha untuk menggantikan tanaman jeruk yang rusak/mati maupun tanam baru. Disamping upaya-upaya tersebut, bagi lahan yang sudah terserang berat dihimbau kepada petani untuk melakukan penebangan /eradikasi dan sementara lahan dimanfaatkan untuk tanaman padi atau tanaman semusim lainnya dengan tujuan untuk memutuskan siklus penyebaran penyakit.


46


Grafik: 6 DATA PERKEMBANGAN PRODUKSI JERUK TAHUN 2009 -2013

Produksi Jeruk 140.000 120.000

115.435

108.021 92.419

100.000

82.844 69.475

80.000 60.000 40.000 20.000 0 2009

2010

2011

2012

2013

Produksi Jeruk

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sambas, 2014 Dilihat dari grafik tersebut di atas, maka kecenderungan perkembangan jeruk di Kabupaten menurun dari tahun ke tahun, namun demikian pada tahun 2013 terjadi peningkatan yang sangat drastis yaitu peningkatan sebesar 45.960 ton atau sebesar 39,82%. Produksi

daging

sapi

tahun

2013

sebesar 527,7 ton atau mencapai 97,72 %

dari target sebesar 540 ton. Tidak

tercapainya target tersebut disebabkan oleh

terbatasnya

pasokan

bakalan

ternak sapi ke Kabupaten Sambas. Suplay kebutuhan konsumsi daging sapi potong 85 % masih didatangkan dari luar Kabupaten Sambas. Kondisi di atas akan berpengaruh terhadap harga jual ternak dan produk ternak sapi. Namun demikian produksi daging sapi mengalami peningkatan sebesar 22,1 ton atau 4,37 % dibandingkan tahun 2012 yaitu sebesar 505,6 ton, peningkatan ini berbanding lurus dengan perkembangan penduduk dan permintaan pasar.


47


Grafik: 7 DATA PERKEMBANGAN PRODUKSI DAGING SAPI TAHUN 2009-2013

Produksi Daging Sapi 1.000 568

644

527

506

528

2011

2012

2013

500

0 2009

2010

Produksi Daging Sapi

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sambas, 2014 Dilihat dari grafik tersebut di atas, maka dapat dilihat trend penurunan produksi padi dari tahun ke tahun, walaupun pada tahun 2010 terjadi kenaikan sebesar 11% dari tahun 2009. Konsumsi daging tahun 2013 sebesar 6,15 kg/kapita/tahun atau mencapai 99,19 % dari target sebesar 6,2 kg/kapita/tahun. Tidak tercapainya target disebabkan oleh terbatasnya suplay kebutuhan konsumsi daging sapi dan tingginya harga jual produk ternak sapi (daging sapi), kondisi ini berimplikasi pada menurunnya daya beli masyarakat. Tingkat konsumsi masyarakat di Kabupaten Sambas masih dibawah standar minimal yang ditetapkan WKPG (Widya Karya Pangan dan Gizi) dan FAO (Food and Agriculture Organization) yaitu 10,3 kg/kapita/th. Namun demikian tahun 2013 konsumsi daging mengalami peningkatan sebesar 0,42 kg/kapita/tahun atau 7,38 % dibandingkan tahun 2012. Grafik: 8 DATA PERKEMBANGAN KONSUMSI DAGING TAHUN 2009 - 2013

Konsumsi Daging 8,00 6,00

5,52

5,17

2009

2010

5,06

5,73

6,15

2012

2013

4,00 2,00 0,00 2011 Konsumsi Daging

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sambas, 2014


48


Dilihat dari grafik tersebut di atas, maka dapat dilihat trend kenaikan konsumsi daging sapi dari tahun ke tahun, walaupun pada tahun 2010 terjadi penurunan sebesar 0,35kg/kapita/tahun atau sebesar 6,34% dari tahun 2009. Untuk mencapai target di bidang pertanian ini mengalami beberapa hambatan yaitu: 1. Pertanian Tanaman Pangan a) Masih rendahnya tingkat penyerapan teknologi pertanian dikalangan petani, ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan pendanaan/modal petani. b) Pengadaan benih padi unggul tidak sebanding dengan luas areal lahan sawah sehingga masih dijumpai penanaman padi lokal. c) Pengadaan benih tidak sesuai dengan jadwal tanam dan varietas yang dibutuhkan petani akibatnya terjadi pergeseran jadwal tanam dan pengadaan varietas tidak sesuai dengan potensi lahan petani. d) Keterbatasan tenaga pelaksana teknis lapangan di bidang Tanaman Pangan. 2. Pertanian Peternakan a) Masih rendahnya sarana dan prasarana yang dimiliki. b) Masih terbatasnya penganggaran pengadaan bibit dibidang peternakan Upaya/langkah-langkah yang diambil dalam menghadapi hambatan : 1. Pertanian Tanaman Pangan a) Mengupayakan bantuan modal petani/kelompok tani, baik berupa benih, pupuk maupun saprodi lainnya. b) mengupayakan penambahan dana dari sumber dana TP Provinsi dan Pusat c) Optimalisasi SDM yang ada d) Melakukan pembinaan secara bertahap dan monitoring kegiatan dilapangan 2. Pertanian Peternakan a) Pembinaan terhadap peternak lebih diintensifkan dan kontinu b) Peningkatan sarana dan prasarana baik dari dana APBD maupun APBN c) Pemasukan bibit unggul ternak Realisasi pencapaian produksi perikanan laut pada tahun 2013 untuk sebesar 35.705,83 ton/th dari

target

yang

ditetapkan

sebesar

34.353,11 ton/th atau

103,94%. Bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2012 dengan total produksi Bab III Akuntabilitas Kinerja

49


perikanan laut sebesar 31.249,00 ton/th tergambar pertumbuhan produksi perikanan laut dari tahun 2012 s/d 2013 adalah 14,26%. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah produksi perikanan laut berbanding dengan Sarana dan Prasarana yang tersebar di Kabupaten Sambas pada Tahun 2013, diantaranya pengadaan saranadan prasarana perairan laut (pengadaan mesin Kapal, tramel net, rawai, pukat 70/80, Sungkur, Bubu, danTogok, Kapal Nelayan dan Sampan Fiber), pengadaan Kapal Nelayandan Sampan Fiber. Untuk Produksi Perikanan Perairan Umum, pada tahun 2013 dengan target sebesar 563,28 ton/th terealisasi sebesar 559,70 ton/th atau 99,36%. Bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2012 dengan total produksi perikanan perairan umum sebesar 522,10 ton/th pertumbuhan produksi dari tahun 2012-2013sebesar 7,20%. Meningkatnya produksi perikanan perairan umum ini didukung oleh pengadaan sarana dan prasarana perairan umum diantaranya pengadaan togok, pukat 70/80 dan sampan fiberglass) yang memberi bantuan kemudahan kepada nelayan perairan umum. Realisasi

pencapaian

Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 untuk

Produksi

Perikanan Budidaya berdasarkan dari jumlah produksi perikanan budidaya pada Tahun 2013 sebesar 3.926,83 ton/th dari target yang ditetapkan sebesar 4.852,10 ton/th atau 80,93%. Grafik: 9

JUMLAH PRODUIKSI

Perbandingan Realisasi Produksi Perikanan Tahun 2012-2013 40.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 -

35.705,83 31.249,00 559,70 522,10 Produksi Perikanan Laut

Produksi Perikanan Perairan Umum

4.997,95 3.926,83 Produksi Perikanan Budidaya

2012 2013

Nilai tersebut menggambarkan telah terjadi penurunan jumlah produksi Bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2012 dengan total produksi perikanan budidaya sebesar 4.997,95 ton/th pertumbuhan produksi dari tahun 2012-2013


50


sebesar-21,43%. Penurunan jumlah produksi perikanan budidaya diasumsikan karena: 1. Banyaknya tambak-tambak rakyat serta keramba yang tidak berfungsi 2. Menurunnya produksi udang windu akibat serangan penyakit 3. Kualitas air yang menurun 4. Pembudidaya sebagian besar memanfaatkan kolam terpal, yang pada dasarnya hanya baik untuk budidaya ikan lele. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini : Capaian Indikator luas tanaman karet dikategorikan tidak berhasil. Luas tanaman karet pada tahun 2013 sebesar 53.602 ha atau 92,77% dari target 57.778 ha. Tidak tercapainya target karena belum terealisasinya semua usulan peremajaan karet dan belum maksimalnya upaya swadaya masyarakat. Namun dibandingkan dengan luas tanaman tahun sebelumnya, komoditi karet mengalami kenaikan luas tanaman sebesar 659 ha. Grafik: 10

Jika dibandingkan dengan capaian 3 tahun terakhir indikator luas tanaman karet menganalami peningkatan meskipun realisasi dari target yang di tetapkan tiap tahunnya menurun. Hal ini dapat dilihat realisasi Indikator luas tanaman karet dalam tiga tahun terakhir sebagaimana dalam grafik tersebut di atas. Capaian Indikator luas tanaman kelapa dalam dikategorikan tidak berhasil. Luas tanaman kelapa dalam pada tahun 2013 sebesar 22.512 ha atau 95,95% dari target 23.462 ha.


51


Grafik: 11

Luas Tanaman Kelapa 22.600,00

22.563,60 22.509,00 22.462,60 22.509,00

22.400,00 2010

2011

2012

Kelapa

2013

Tidak tercapainya target kinerja ini karena pada tahun 2013 tidak adanya kegiatan penanaman maupun peremajaan kelapa dalam. Capaian Indikator luas tanaman kelapa sawit dikategorikan berhasil. Luas tanaman kelapa sawit pada tahun 2013 sebesar 73.598 ha atau 135,60% dari target 54.276 ha. Tercapainya target karena besarnya upaya swadaya yang dilakukan masyarakat dan perusahaan sawit. Grafik : 12

Luas Tanaman Kelapa Sawit 80.000,00 60.000,00 40.000,00

73.598,00

60.261,00 66.995,79

54.401,30

Kelapa Sawit

20.000,00 2010

2011

2012

2013

Bila dibandingkan dengan luas tanaman tahun sebelumnya, komoditi kelapa sawit mengalami kenaikan luas tanaman sebesar 6.602 ha, hal ini dapat dilihat dalam grafik sebagaimana tersebut di atas. Capaian Indikator Jumlah Produksi tanaman karet dikategorikan belum berhasil. Jumlah Produksi tanaman karet pada tahun 2013 sebesar 16.973 ton atau 99,55% dari target 17.050 ton. Grafik: 13

Produksi Karet 17050 17000 16950 16900 16850 16800

16999,7 16.969,70

16892,58

2010


16.973,00 Karet

2011

2012

2013

52


Meskipun target dikategorikan belum berhasil namun hasil yang diperoleh sudah mendekati target demikian juga dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 16.969 ton (2012) mengalami sedikit kenaikan menjadi 16.973 ton pada tahun 2013. Capaian Indikator Jumlah Produksi tanaman kelapa dalam dikategorikan berhasil. Jumlah Produksi tanaman kelapa dalam pada tahun 2013 sebesar 17.662 ton atau 124,38% dari target 14.200 ton. Grafik: 14

Produksi Kelapa 14.744,40

20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 -

17.662,45 14.656,00

14.153,68

Kelapa 2010

2011

2012

2013

Tercapainya target produksi tanaman kelapa dalam ini disebabkan bertambahnya tanaman menghasilkan (TM).Dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2012) yang berjumlah 14.656 ton mengalami kenaikan sebesar 17,02 %.

Capaian Indikator Jumlah Produksi tanaman kelapa sawit dikategorikan berhasil. Jumlah Produksi tanaman kelapa sawit pada tahun 2013 sebesar 41.256 ton atau 122,79% dari target 33.600 ton. Grafik: 15

Produksi Kelapa Sawit 60.000,00

41.147,00

41.256,54

40.000,00 20.000,00

41.014,65

33.415,00

Kelapa Sawit

2010

2011

2012

2013

Tercapainya target produksi tanaman kelapa sawit ini disebabkan bertambahnya tanaman menghasilkan (TM). Dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2012) yang berjumlah 41.014 ton mengalami sedikit kenaikan menjadi 41.256 ton. Bab III Akuntabilitas Kinerja

53


Pertumbuhan Industri Formal merupakan persentase perbandingan jumlah Industri Formal tahun berjalan - jumlah Industri Formal tahun lalu dibandingkan dengan jumlah Industri Formal tahun lalu . untuk Jumlah Industri formal dapat dilihat pada tabel dibawah ini : No . 1.

Tahun 2012 Jenis Industri

Unit Usaha

Industri Formal

509

Tahun 2013

Tenaga

Unit

Tenaga

Kerja

Usaha

Kerja

1.835

513

1.844

Jumlah IKM formal tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 4 unit usaha

dengan

peningkatan jumlah tenaga kerja

sebanyal 9 orang, sehingga target yang diharapkan belum tercapai.

Hal ini

dikarenakan rendahnya kesadaran dari pelaku usaha khususnya perajin untuk membuat perizinan industri yaitu Tanda Daftar Industri. Sesuai Permen Perindustrian RI Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri disebutkan bahwa untuk industri kecil yang mempunyai nilai investasi sampai dengan Rp 5.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tidak wajib membuat TDI. Pertumbuhan Industri Non Formal Industri Non Formal

merupakan persentase perbandingan jumlah

tahun berjalan -

jumlah

Industri Non Formal

tahun lalu

dibandingkan dengan jumlah Industri Non Formal tahun lalu . untuk Jumlah Industri Non formal dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tahun 2012 No

1.

Jenis Industri

Industri Non Formal

Tahun 2013

Unit Usaha

Tenaga Kerja

Unit Usaha

Tenaga Kerja

614

1.473

624

1.497

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2012 terjadi penambahan sebanyak 10 unit usaha dengan jumlah kenaikan tenaga kerja sebesar 24 orang Pertumbuhan IKM non formal juga belum mencapai target yang diharapkan walaupun walaupun di tahun 2013 terjadi peningkatan jika dibandingkan tahun 2012. Hal ini karena sulitnya atau terbatasnya untuk mendapatkan akses permodalan dan pengembangan teknologi. Bab III Akuntabilitas Kinerja

54


Persentase koperasi aktif merupakan persentase angka yang menunjukkan jumlah koperasi aktif dibandingkan dengan jumlah seluruh koperasi. Di Tahun 2013 terdapat 317 unit Koperasi dengan

rincian jumlah koperasi aktif sebanyak 206 unit dan

111unit Koperasi tidak aktif dengan jumlah anggota sebanyak 33.450 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami peningkatan dimana jumlah Koperasi 292 unit Koperasi bertambah sebanyak

25 unit

atau sebesar 7,89 % dengan

rincian jumlah koperasi aktif sebanyak 180 bertambah sebannyak 26 unit atau meningkat sebesar sebesar 1,26 % dan 112 unit Koperasi tidak aktif berkurang 1 unit dengan jumlah anggota sebanyak 33.021 orang bertambah sebanyak 429 orang atau meningkat sebesar 1,28 %.Capaian untuk indikator persentase Koperasi aktif ini mencapai 88,08% dimana dari target tahun 2013 sebesar 73,65% hanya dapat direalisasikan

sebesar

64,98%.tidak

tercapainya

target

sebagaimana

yang

diharapkan pada capaian RPJMD disebabkan antara lain : 1. Pembinaan koperasi hanya bisa diprioritaskan pada upaya pembinaan koperasi aktif yang memiliki kecenderungan untuk menjadi tidak aktif. 2. Jumlah koperasi yang tidak aktif cenderung untuk tetap bahkan bertambah disebabkan karena belum tersedianya kegiatan aktfasi dalam rangka pembenahan koperasi tidak aktif. Kegiatan aktifasi memerlukanperlakuan khusus dan harus didukung oleh gerakan koperasi yang bersangkutan. Indikator jumlah Investor Berskala Nasional, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 37 investor dengan realisasi sebanyak 37 investor sehingga target kinerja dapat tercapai 100%. Namun demikian jika capaian target ini dibandingkan dengan capaian target tahun 2012 yaitu sebesar 102,9 maka terjadi penurunan sebesar 2,9%. Target indkator tigkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2013 sebesar 78,50% . Berdasarkan data hasil survey angkatan kerja (Sakermas) Agustus 2013 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik

(BPS) , pencapaian indikator ini adalah

sebesar 73,93%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK) ini menurun sebesar 2,96% dari tahun 2012 yang mencapai angka76,89%. Apabila Pencapaian indikator ini diukur terhadap target yang ditetapkan, maka pencapaiannya adalah sebesar 94,18%. Penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Sambas tahun 2013 disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut: Bab III Akuntabilitas Kinerja

55


a. Jumlah penduduk usia kerja (>15 Tahun) di Kabupaten Sambas pada tahun 2013 menurun dari 336.040 jiwa pada tahun 2012 menjadi 333. 453 jiwa atau berkurang sebanyak 2.587 jiwa. b. Jumlah penduduk usia kerja yang bekerja di Kabupaten Sambas pada tahun 2013 menurun dari 250.333 jiwa pada tahun 2012 menjadi 239.044 jiwa atau berkurang sebanyak 11.289 jiwa. c.

Jumlah penduduk dalam usia kerja yang termasuk dalam kategori pengangguran pada tahun 2103 menurun dari 8.046 orang pada tahun 2012 menjadi 7.481 orang atau berkurang sebanyak 565 orang.

d. Jumlah penduduk usia kerja yang termasuk bukan angkatan kerja pada tahun 2013 meningkat dari 77.661 jiwa pada tahun 2012 menjadi 86.928 jiwa atau bertambah sebanyak 9.267 jiwa. Target indikator penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2013 sebanyak 15 jiwa. Pencapaian indikator ini pada tahun 2013 sebanyak 34 jiwa, menurun dari pencapaian pada tahun 2012 sebanyak 60 jiwa atau berkurang sebanyak 26 jiwa. Apabila pencapaian indikator ini di ukur terhadap target yang ditetapkan, maka pencapaiannya adalah 226,67%. Target indikator persentase penduduk di atas garis kemiskinan pada tahun 2013 sebesar 91,63 persen. Pencapaian indikator ini pada tahun 2013 sebesar 91,79 %, meningkat dari

pencapaian pada tahun 2012 sebesar 91,12% atau bertambah

sebesar 0,67%. Apabila pencapaian indikator ini diukur terhadap target yang ditetapkan makan pencapaiannya adalah 100,08%. Untuk PDRB

Perkapita pada Harga berlaku telah berhasil melewati target pada

tahun 2013. Dimana realisasi pada tahun 2013 sebesar 14,32 juta rupiah dari target sebesar 12,48 juta rupiah sehingga capaian pada tahun 2013 sebesar 114,74%. Jika dibandingkan dengan capaian

pada tahun 2012 sebesar 121,60%, maka terjadi

peurunan realisasi sebesar 6,86%. Sementara PDRB Perkapita pada harga konstan 2000 realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan, dimana realisasinya sebesar 6,05 juta rupiah dengan target 6,54 juta rupiah, sehingga capaian pada indikator ini sebesar 92,51%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebesar 101,59%, maka terjadi penurunan capaian sebesar 9.08%. Bab III Akuntabilitas Kinerja

56


Capaian indikator pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 mengalami penurunan dari target yang ditetapkan, dimana realisasi pada tahun 2013 adalah 6,01% dari target yaitu 6,13%. Hal tersebut disebabkan karena kontribusi/distribusi 2 sektor utama dari 3 sektor perekonomian daerah yaitu sektor pertanian dan industri pengolahan menurun. Pertubuhan tertinggi di sektor pertambangan dan galian (14%). Sektor bangunan

(12,96%) serta sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan (7,69%) namun ketiga sektor tersebut belum mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas. PDRB Kabupaten Sambas atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan ditahun 2013, dimana realisasi pada tahun 2012 sebesar 7.478,64 miliar menjadi 8.825,38 miliar ditahun 2013. Hal ini disebabkan meningkatnya nilai tambah hampir disemua sektor kecuali sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor jasa – jasa. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2012 mencapai 3.284, 45 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 3.600,51 Miliar rupiah.

MISI III : Meningkatkan Kemampuan Budi, Daya, dan Karsa Insani Menuju Pembangunan Manusia Seutuhnya. Sasaran 3:

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat,

Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda, Olah Raga serta Pemberdayaan Perempuan, KB dan Anak. Tabel: 15 INDIKATOR CAPAIAN KINERJA SASARAN 3 No


1

Jumlah Kasus Kematian Bayi (Berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan Persentase Balita Gizi Buruk

2 3

Target

Realisasi

115 Kasus 108 Kasus

13 Kasus 3%

15 Kasus 2,77%

% 106,09

84,62 107,67

Angka Kematian Bayi ( AKB) adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum mencapai usia 1 Tahun. Usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap Bab III Akuntabilitas Kinerja

57


kesakitan

maupaun

kematian.

Data

kematian

yang

digunakan

untuk

menggambarkan Angka Kematian Bayi merupakan hasil dari Survey Demografi dan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Badan Statistik. Di kabupaten Sambas data kasus kematian bayi merupakan

laporan dari Puskesmas yang berada di wilayah

Kabupaten sambas. Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian target kinerja dalam menurunkan kasus kematian bayi berumur kurang 1 tahun pada tahun 2013 dapat melebihi target, dimana pada tahun 2013 ditargetkan 115 kasus dapat ditekan menjadi 108 kasus atau target capaian kinerja sebesar 106,09%. Dari grafik tersebut di bawah ini, dapat dilihat bahwa berdasarkan laporan jumlah Kasus Kematian bayi di Kabupaten Sambas pada tahun 2009 sebanyak 72 Kasus, tahun 2010 sebanyak 94 Kasus, tahun 2011 sebanyak 85 kasus, tahun 2012 sebanyak 98 kasus dan tahun 2013 sebanyak 108 kasus. Grafik tersebut menunjukkan bahwa ada kecenderungan kasus kematian bayi meningkat walaupun pada tahun 2011 sempat terjadi penurunan kasus. Grafik: 16 Jumlah Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Sambas Tahun 2009 s.d 2013 120 100 80 60 40 20 0 Kasus Kematian Bayi di Kab. Sambas Tahun 2009 s.d 2013

2009

2010

2011

2012

2013

72

94

84

98

108

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, 2014 Penyebab kasus kematian bayi di Kabupaten Sambas yang utama adalah Afiksia (34,67%), BBLR ( 32 %) , infeksi (2,67 %) serta penyakit bawaan ( 30,67%) . Daerah yang merupakan tempat terjadinya kasus kematian bayi selama beberapa tahun terakhir

cukup merata di hampir seluruh wilayah Kabupaten

kecamatan yang memiliki kasus cukup tinggi diantaranya Bab III Akuntabilitas Kinerja

Sambas, namun Kecamatan Teluk 58


Keramat,

Kacamatan Kecamatan Tebas, Kecamatan Sejangkung, Kecamatan

Galing, Kecamatan Sajad dan Kecamatan Sajingan. Beberapa permasalahan atau hambatan yang memiliki kontribusi terkait dengan kejadian Kasus Kematian Bayi memiliki kesamaan dengan hambatan pada Kasus Kematian Ibu diantaranya: 1. Pendidikan Ibu dan Kesehatan Reproduksi masih rendah. Faktor pendidikan dan pengetahuan ibu merupakan fariabel yang memiliki pengaruh cukup besar pada kejadian kasus kematian bayi

di Kab. Sambas.

Sebanyak 6,7% ibu yang tidak sekolah, dan 80% ibu Tamat SD menjadi latar belakang

kuatnya referensi perempuan dalam memahami dan melaksanakan

asuhan pada bayi mereka. 2. Keterbatasan Akses karena Hambatan Geografi. Tidak dapat dipungkiri letak georafis Kabupaten Sambas yang merupakan daerah DPTK, sangat mempengaruhi geografis

dan

tranportasi

Akses Kesehatan di wilayahnya. Hambatan

menjadi

salah

satu

penyebab

keterlambatan

pertolongan. 3. Usia Resiko Tinggi Salah satu fariabel determinan yang mempengaruhi Kesehatan Ibu diantaranya adalah Usia Ibu. Adanya faktor 4T yang meliputi terlalu muda < 20 Tahun, Terlalu Tua > 35 Tahun dan Terlalu Banyak Anak sangat mempengaruhi status derajad kesehatan bayi. 4. Adanya Penyakit Penyerta. Penyakit penyerta pada ibu hamil merupakan faktor resiko yang cukup banyak memberikan kontribusi pada Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Sambas. Penyakit penyerta yang sering dialami pada ibu hamil yaitu Anemia ( 15,82%) , Tuberkulosis (TB) dan Gangguan Pembekuan Darah. Penyakit penyerta yang diderita oleh ibu menyebabkan resiko yang cukup besar untuk ditularkan pada bayi mereka. Untuk mengatasi hambatan/permasalahan tersebut di atas, maka upaya yang telah dilakukan dalam rangka menurunkan Kasus Kematian bayi di antaranya: 1. Peningkatan Pelayanan Bayi dan anak termasuk perbaikan Gizi Bab III Akuntabilitas Kinerja

59


2. Peningkatan Pelayanan Kehamilan dan Penanganan Anemi semasa hamil. 3. Itegrasi lintas sektor untuk optimalisasi usia perkawinan. 4. Penguatan Sistim Rujukan. Untuk penurunan kasus kematian ibu sebesar 11,7% dari 17 kasus di tahun 2012 menjadi 15 kasus ditahun 2013, walaupun target belum tercapai pada tahun 2013 yaitu baru mencapai 84,62%. Angka Kematian Ibu ( AKI ) merupakan salah satu indikator dari Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sambas. gambaran

Angka Kematian Ibu

( AKI)

merupakan

jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait

dengan gangguan kehamilan

atau penanganannya

(tidak termasuk kecelakaan

atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan ) tanpa memperhitungkan lama kehamilan. Angka Kematian Ibu ( AKI) dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kahamilan dan melahirkan. Sensitivitas Angka Kematian Ibu ( AKI) terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikan indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Data kematian yang digunakan untuk menggambarkan Angka

Kematian Ibu

merupakan hasil dari Survey Demografi dan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Badan Statistik. Dari target 13 kasus terjadi peningkatan menjadi 15 kasus kematian, sehingga capaian target ini tidak tercapai atau hanya sebesar 84,62%. Namun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 17 kasus, maka kasus kematian ibu melahirkan pada tahun 2013 sebanyak 15 kasus sehingga terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk melihat trend kenaikan atau penurunan kasus dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:


60


Grafik: 17 Jumlah Kasus Kematian Ibu di KabupatenSambas Tahun 2009 s.d 2013 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

2009

2010

2011

2012

2013

11

14

15

17

15

Kasus Kematian Ibu di kab. Sambas Tahun 2009 s.d 2013

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, 2014 Di kabupaten Sambas data kasus kematian ibu

merupakan

laporan dari

Puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan jumlah Kasus Kematian ibu di Kabupaten Sambas pada tahun 2009 sebanyak 11 Kasus, tahun 2010 sebanyak 14 Kasus, tahun 2011 sebanyak 15 kasus, tahun 2012 sebanyak 17 kasus dan tahun 2013 sebanyak 15 kasus. Penyebab

kasus kematian ibu di Kabupaten Sambas

yang utama adalah

pendarahan ( 26,67%), hipertensi dalam kehamilan ( 20%) , infeksi (6,67 %) serta penyakit bawaan ( 15,82%) . Daerah yang merupakan tempat terjadinya kematian ibu selama beberapa tahun terakhir yaitu

kasus

Kecamatan Teluk Keramat,

Kecamatan Tebas, Kecamatan Sejangkung, Kecamatan Galing, Kecamatan Sajad Dan Kecamatan Sambas. Hambatan yang memiliki kontribusi terkait dengan kejadian Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Sambas diantaranya: 1. Pendidikan Ibu dan Kesehatan Reproduksi masih rendah. Faktor pendidikan dan pengetahuan ibu merupakan fariabel yang memiliki pengaruh cukup besar pada kejadian kasus kematian ibu di Kabupaten Sambas. Sebanyak 6,7% ibu yang tidak sekolah, dan 80% ibu Tamat SD menjadi latar


61


belakang

kuatnya referensi perempuan dalam memahami, memilih dan

menetukan tenaga penolong persalinan. 2. Keterbatasan Akses karena Hambatan Geografi. Tidak dapat dipungkiri letak georafis Kab. Sambas yang merupakan daerah DPTK, sangat mempengaruhi Geografis

dan

Tranportasi

Akses Kesehatan di wilayahnya. Hambatan menjadi

salah

satu

penyebab

keterlambatan

pertolongan dan banyaknya persalinan yang dilakukan di rumah serta dibantu oleh dukun. Hal tersebut terlihat dari sebanyak 46,67% persalinan masih dilakukan di rumah dan 20% persalinan dilakukan oleh dukun bayi. 3. Usia Resiko Tinggi Salah satu variabel determinan yang mempengaruhi Kesehatan Ibu diantaranya adalah

Usia Ibu. Adanya

faktor 4T yang meliputi terlalu muda < 20 Tahun

(0,9%), Terlalu Tua > 35 Tahun

( 4,62%) dan Terlalu Banyak Anak

sangat

mempengaruhi status derajad kesehatan ibu. 4. Adanya Penyakit Penyerta. Penyakit penyerta pada ibu hamil merupakan faktor resiko yang cukup banyak memberikan kontribusi pada Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Sambas. Penyakit penyerta yang sering dialami pada ibu hamil yaitu Anemia ( 15,82%) , Tuberkulosis ( TB) dan Gangguan Pembekuan Darah. Upaya Yang Telah dilakukan dalam rangka menurunkan Kasus Kematian Ibu di antaranya: 1. Rumah Tunggu Persalinan dan itegrasi Lintas Sektor 2. Peningkatan Pelayanan Kehamilan dan Penanganan Anemi semasa hamil. 3. Itegrasi lintas sektor untuk optimalisasi usia perkawinan. 4. Penguatan Sistim Rujukan. Demikian hal nya dengan balita gizi buruk juga terjadi penurunan prevalensi balita gizi buruk dari 3,85% ditahun 2012 menjadi 2,77% ditahun 2013, dimana kasus gizi buruk yang dirawat di Pusat Pemulihan Gizi (PPG) terjadi penurunan kasus sebesar 76,6% dari 94 kasus ditahun 2012 menjadi 22 kasus ditahun 2013. Adapun 22 kasus Bab III Akuntabilitas Kinerja

62


gizi buruk yang dirawat di PPG, 13 balita berubah status gizinya menjadi baik. Namun pada kasus kematian bayi (kematian neonatus ditambah bayi) terjadi peningkatan kasus sebesar 10,2% dari 98 kasus yang terjadi ditahun 2012 menjadi 108 kasus ditahun 2013, namun demikian target penurunan sebesar 115 kasus sudah mencapai target Grafik: 18 Pravelensi Gizi Buruk di Kabupaten Sambas Tahun 2009 s.d 2013 5% 4% 3% 2% 1% 0% Pravelensi Gizi Buruk di Kab. Sambas Tahun 2009 s.d 2013

2009

2010

2011

2012

2013

3%

4%

3%

3,85%

2,77%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, 2014 Dari grafik tersebut di atas, maka dapat dilihat trend gizi buruk yang tidak stabil sehingga terjadi kenaikan dan penurunan pada setiap tahun. Salah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannya dalam MDGs adalah status Gizi balita. Status Gizi balita dapat di ukur berdasarkan umur, berat badan dan tinggi badan. Variabel umur, BB dan TB ini disajikan dalam bentuk tiga indikator antropometri, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur ( TB/U) dan berat badan menurut tinggi badan ( BB/TB). Indikator BB/U memberikan indikasi masalah gizi secara umum. Indikator ini tidak memberikan indikasi tentang masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut karena berat badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan. Dengan kata lain berat badan yang rendah dapat disebabkan oleh tubuh yang pendek ( Kronis ) atau karena diare atau penyakit infeksi lain ( akut). Indikator gizi yang lain yaitu tinggi badan menurut umur (TB/U) memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama, misalnya kemiskinan, perilaku hidup tidak sehat dan pola asuh/ pemberian makanan yang kurang baik dari sejak anak dilahirkan yang mengakibatkan anak Bab III Akuntabilitas Kinerja

63


menjadi pendek. Indikator BB/TB dan Ideks Masa Tubuh ( IMT) memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama. Upaya Yang Telah dilakukan dalam rangka menurunkan Kasus Kematian Ibu di antaranya: 1. Pemberdayaan Masyarakat dengan pembentukan kelompok peduli ASI 2. Membangun jejaring laporan gizi anak 3. Pemberian makanan tambahan Sasaran 4: Meningkatnya derajat Pendidikan masyarakat Tabel: 16 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN 4 No


Target

Realisasi

%

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Angka Melek Huruf (umur 15-59 tahun) Angka rata - rata lama sekolah Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar SD Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar SMP Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah Angka Putus Sekolah (APS) SD/Mi Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/ SMK/ MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/ MI ke SMP/ MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/ MTs ke SMA/ SMK/ MA Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

98,43% 6,54% 92,76%

98,57% 6,21% 94,54%

100,14 94,95 101,92

68,40%

68,42%

100,03

63,39%

45,96%

72,50

0,24% 1,08% 1,12%

0,77% 1,56% 0,84%

31,17 69,23 133,33

96,27%

97,81%

101,60

70,97%

87,41%

123,16

66,30%

67,74%

102,17

Sasaran meningkatkan derajat pendidikan masyarakat dari aspek kesejahteraan masyarakat dibidang pendidikan secara umum realisasi pencapaian target sebagaian dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, tetapi ada sebagian lagi yang masih belum mencapai target yang telah ditentukan. Bab III Akuntabilitas Kinerja

64


Untuk angka melek huruf (umur 15 – 59 tahun) ditargetkan 98,43% dapat terealisasi sebesar 98,57%, sehingga capaian kinerja ini melebihi target sebesar 100,14%. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sebesar 100,02%, maka capaian target pada tahun 2013 meningkat sebesar 0,12%. Grafik: 19

Rata-rata lama sekolah 6,21 6,21 6,20

2012

6,20

2013 6,19

Realisasi Indikator kinerja pada angka rata-rata lamanya sekolah (data BPS tahun 2012) baru mencapai 6,21% dengan target sebesar 6,54% maka target tidak tercapai pada tahun 2013, tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya mencapai 6,20 maka capaian kinerja ini meningkat. Selain itu dari aspek pelayanan umum di bidang pendidikan berdasarkan data realisasi capaian untuk pelayanan pendidikan dasar maka dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Sekolah pendidikan SD dan SMP melampaui target yang ditetapkan, sedangkan untuk Angka Partisipasi Sekolah pendidikan menengah tidak mencapai target yaitu hanya 72,50%, dan jika capaian ini dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 101,47% maka terjadi penurunan sebesar 28,97%. Grafik : 20

ANGKA PUTUS SEKOLAH 2 1,5 1

1,56

1,14 0,84

1,14 0,77

0,5

0,29

0 SMA/MA/SMK


SMP/MTs

2012 2013

SD/MI

65


Kemudian jika dilihat dari data Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs belum mencapai target, tetapi untuk APS SMA/SMK/MA sudah melampaui target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 maka APS SD/MI terjadi peningkatan. Demikian halnya dengan APS SMP/MTs juga mengalami peningkatan pada tahun 2013. Namun untuk APS Tingkat SMA/SMK/MA terjadi penurunan pada tahun 2013. Angka Melanjutkan semua jenjang mengalami kemajuan yang cukup baik, dimana indikator kinerja ini telah dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Grafik : 21

ANGKA KELULUSAN 102 100 98 96 94 92 90 88 86

99,68

99,4 97,43 95,84

95,67

94,53

95,2 2012

91,62

2013

SMA/MA

SMK

SMP/MTS

SD/MI

Namun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja Angka Melanjutkan untuk jenjang SMK, SMA/MA dan SD terjadi penurunan capaiannya. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMPT/MTs meningkat pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012. Target jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 66,30% dapat terealisasi sebesar 67,74% atau target ini dapat tercapai sebesar 102,17%. Capaian target ini jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2012 sebesar 105,76% maka terjadi penurunan sebesar 3,59%. Untuk mendukung pelaksanaan pendidikan tentunya didukung pula oleh fasilitas yang memadai sehingga target kinerja dapat tercapai sesuai dengan harapan. Data fasilitas pendidikan dalam kondisi yang baik pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK sudah terjadi penigkatan dari kondisi kinerja awal, walaupun untuk SD/MI masih ada sekitar 5,59% yang masih menjadi perhatian untuk Bab III Akuntabilitas Kinerja

66


perbaikan pada masa yang akan datang. Jenjang SMP/MTs, SMA/MA/SMK sekitar 2,80% yang perlu perhatian untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya meningkatkan derajat pendidikan masyarakat terjadi peningkatan yang signifikan, bahkan sebagian indikator kinerja mampu melampaui target capaian, walaupun demikian memang masih ada sebagian yang belum mencapai target pada tahun 2013. Hal tersebut disebabkan karena ada beberapa hambatan, antara lain : a. Anggaran yang tersedia masih terbatas; b. Program kegiatan yang masih terfokus pada pembangunan fisik; c. Tingkat kesadaran pendidikan sebagaian masyarakat yang relatif masih rendah, disebabkan karena terkendala masalah ekonomi; d. Kinerja personalia pengelola program kegiatan yang belum maksimal; e. Kerjasama dan koordinasi internal dan lintas sektoral yang masih belum maksimal; f. Kurangnya sosialisasi program. Upaya-upaya atau langkah-langkah kedepan yang perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut di atas, antara lain : a. Adanya terobosan untuk memaksimalkan anggaran yang tersedia pada kegiatan yang prioritas dan mampu mencapai target bahkan mampu melampaui target; b. Melaksanakan efesiensi pengelolaan anggaran sesuai dengan skala prioritas; c. Melakukan sosialisasi program lebih intensif dan tepatsasaran; d. Meningkatkan kinerja, etos keja dan kompetensi personalia pengelola program; e. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi baik internal maupun eksternal dalam mengelola program f. Menumbuh kembangkan budaya dan komunikasi yang intensif dalam mengelola program


67


MISI IV : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Aparatur dan Penyelenggaraan Pemerintahan Sesuai dengan PrinsipPrinsip Good Governance. Sasaran 5: Meningkatkan kemampuan melakukan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. Secara lebih rinci pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, yaitu: Tabel: 17 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN 5 No


Target

Realisasi

%

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7

Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan Struktur Jabatan dan Eselonering yang terisi Rata - Rata Lama Proses Perizinan Jumlah Izin Jumlah penduduk yang memiliki Kartu Keluarga Jumlah penduduk yang memiliki KTP-EL Jumlah penduduk yang memiliki Akta Catatan Sipil

62,71%

41,41%

66,03

85,94%

82,38%

95,82

10 Hari 10 Hari 2.020 1.441 Izin Izin 177.793 182.275 KK KK 322.995 330.077 KTP KTP 267.304 270.912 Buah buah

100,00 71,33 102,52 102,19 101,35

Berdasarkan hasil rapat koordinasi dalam penentuan pilot proyek untuk menjadi percontohan penerapan reformasi birokrasi di daerah, yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 3 September 2012, ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sambas sebagai pilot proyek penerapan reformasi birokrasi. Penetapan sebagai pilot proyek ini adalah untuk memastikan keberhasilan reformasi birokrasi di daerah, khususnya di Pemerintah Kabupaten Sambas. Berdasarkan Permenpan dan RB RI Nomor 30 Tahun 2012, dan arahan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan sejalan dengan proses pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementrian/Lembaga, pelaksanaan reformasi birokrasi pada


68


Pemerintah daerah dilaksanakan mulai tahun 2012. Untuk itu Pemerintah Kabupaten

Sambas

mencanangkan Reformasi

Birokrasi

telah

pelaksanaan pada

tanggal

14 Juni 2013 yang dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Koordinator Perekonomian RI. Dengan dikeluarkannya Permenpan dan RB tersebut di atas, langkah reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sambas semakin tertata. Dengan mengacu pada panduan yang dikeluarkan tersebut, ditetapkan tujuan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sambas adalah dihasilkannya produktivitas dan integritas yang tinggi disertai tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh segenap SDM aparatur pelaksana. Sementara sasarannya terbagi kedalam delapan area perubahan yang menjadi fokus dalam reformasi birokrasi. Delapan area perubahan yang dimaksud meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan mindset serta culture-set aparatur. Berkaitan perubahan dan penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing organisasi perangkat daerah, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi maka perlu memenuhi seluruh ketentuan peraturan yang berlaku diantaranya pemenuhan kewajiban bagi setiap pejabat struktural untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) kepemimpinan. Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) merupakan pendidikan yang harus diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan dengan jenjang jabatan struktural. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Latihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Diklatpim terdiri dari : 1. Diklat Pim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon IV. 2. Diklat Pim Tingkat III adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon III. Bab III Akuntabilitas Kinerja

69


3. Diklat Pim Tingkat II adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon II. 4. Diklat Pim Tingkat I adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon I. Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, pada pasal 7 antara lain disebutkan bahwa “ Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Struktural belum mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan struktural wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak yang bersangkutan dilantik.” Dengan demikian Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam Jabatan Struktural diwajibkan mengikuti dan lulus diklat kepempimpinan sesuai dengan tingkat jabatannya. Guna menggenjot capaian target agar Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sambas mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan, maka mulai tahun 2013 telah diprogramkan Diklat PIM secara massal. Tahap awal dengan menugaskan 40 orang Pejabat Struktural eselon IV untuk mengikuti kegiatan Diklat kepemimpinan tingkat IV. Diharapkan pada akhir RPJMD di Tahun 2016 sekurangkurangnya persentase pejabat struktural yang telah mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan mencapai 75 %. Tingkat capaian IKU pejabat struktural yang sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO

1 2 3

Tabel: 18 JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL YANG SUDAH/BELUM MENGIKUTI DIKLAT KEPEMIMPINAN TAHUN 2013 Tingkat Diklat PIM Jumlah Jumlah Jumlah Jabatan yang Pejabat Yang Telah Yang Struktural Wajib Struktural Mengikuti Belum Diikuti Mengikuti Eselon II Diklat Pim 27 14 13 II Eselon III Diklat Pim 151 59 92 III Eselon IV Diklat Pim 508 203 305 IV Jumlah 686 276 410


70


Dari tabel 18 dapat dilihat bahwa Jumlah PNS yang menduduki Jabatan struktural di lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Sambas

yang

sudah

mengikuti

Diklat

Kepemimpinan sampai dengan tahun 2013 baru sejumlah 276 orang dari total 686 jabatan struktural yang terisi atau 40,23 %. Maka tingkat capaian IKU Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tahun 2013 sebesar 64,16 %. Walaupun belum mencapai target sebesar 62,71 %, pencapaian realisasi tahun 2013 ini sudah meningkat dibanding tahun 2012 yang baru mencapai 34,88 %. Lebih jelas perkembangan pencapaian target persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan, dapat dilihat pada grafik berikut ini : Grafik: 21

Jumlah Pejabat Struktural yang sudah mengikuti Diklat Pim 300 200 100 0 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Pejabat Struktural yang sudah mengikuti Diklat Pim

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sambas untuk merealisasikan agar seluruh pejabat Struktural dapat seluruhnya mengikuti Diklatpim sesuai tingkat jabatannya adalah besarnya dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan diklat tersebut. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 564/Bandiklat/2011 tentang

Analisis

Standar

Biaya

Penyelenggaraan

Diklat

Aparatur

Propinsi

Kalimantan Barat Tahun 2012, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Diklat PNS Tahun 2013, bahwa indeks biaya perorang untuk kegiatan Diklat PIM, adalah sebagai berikut : Tabel: 19 Indeks Biaya Perorang dalam Kegiatan Diklat Kepemimpinan NO 1 2 3

Jenis Diklat Diklat PIM Tingkat IV Diklat PIM Tingkat III Diklat PIM Tingkat II


Indeks Biaya Perorang/kegiatan Rp. 19.786.500,Rp. 22.721.750,Rp. 30.261.000,71


Berdasarkan indeks biaya tersebut, maka biaya yang dibutuhkan untuk menugaskan seluruh pejabat struktural mengikuti diklatpim sesuai tingkat jabatan adalah sebagai berikut : Tabel: 20 Estimasi Biaya Penugasan Pejabat Struktural mengikuti Diklat Kepemimpinan NO Jenis Diklat

1 2 3

Jumlah Pejabat Indeks biaya Jumlah Total Struktural yang perorang pembiayaan Diklat belum mengikuti PIM 294 Rp. 19.786.500,- Rp 5.817.231.000

Diklat Tingkat IV Diklat PIM Tingkat III Diklat PIM Tingkat II Jumlah Total

92

Rp. 22.721.750,- Rp. 2.090.401.000

13

Rp. 30.261.000,- Rp.

399

393.393.000

Rp. 8.301.025.000

Sumber :BKD Kab. Sambas,2014 Indeks biaya diatas adalah biaya pengiriman peserta diklat belum termasuk biaya uang saku, orientasi lapangan, PKL, perjalanan dinas dan komponen lainnya. Selain keterbatasan dana, penyelenggaran diklat pim juga mengalami kendala dalam hal kesiapan DIKLAT Propinsi Kalimantan Barat selaku penyelenggara Diklat PIM. Pemerintah

Kabupaten

Sambas

hanya

diberikan

kesempatan

untuk

menyelenggarakan Diklat PIM IV dengan persetujuan dan Widyaiswara dari Badan Diklat Propinsi Kalimantan Barat. Sementara Jumlah Widyaiswara dari Badan Diklat Propinsi Kalimantan Barat sangat terbatas. Kedepan guna percepatan pejabat struktural mengikuti diklat pim, Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sambas selain menjalin kerjasama dengan Badan Diklat Propinsi Kalimantan Barat, juga diupayakan penjajakan kerjasama dengan Badan Diklat di Luar Propinsi Kalimantan Barat antara lain Badan Diklat Propinsi Yogyakarta dan Surabaya, sehingga diharapkan sampai dengan akhir RPJMD 2016 persentase pejabat struktural mengikuti diklat pim mencapai sekurang-kurangnya 75 %. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas sebagai tindak lanjut pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun


72


2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana gafik 22: Grafik: 22 JUMLAH SKPD KABUPATEN SAMBAS Sekretariat Daerah; 1

;0 Staf Ahli; 5

;0

;0

Sekretariat DPRD; 1 Dinas; 13

Kecamatan; 19 Badan; 7

Inspektorat; 1 RSUD; 2 Satpol PP; 1

Kantor; 2

Sumber : Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kab. Sambas, 2014 Jumlah jabatan struktural atau eselon yang ada dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas baik yang sudah terisi maupun yang belum terisi keadan sampai dengan desember 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel: 21 Jumlah Jabatan Struktural yang sudah / belum terisi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Keadaan Desember 2013 No Tingkat Jumlah Jumlah Persentase Jumlah Eselon Jabatan Jabatan Jabatan Struktural Struktural Struktural yang terisi yang terisi 1 Eselon IIa 1 1 100,00% 0 2 Eselon IIb 30 26 86,67% 4 3 Eselon IIIa 64 59 92,19% 5 4 Eselon IIIb 101 92 91,09% 9 5 Eselon IVa 480 429 89,38% 51 6 Eselon IVb 151 79 57,25% 59 Jumlah 827 686 84,28% 128 Sumber :BKD Kab. Sambas,2014

Persentase

0,00% 13,33% 7,81% 8,91% 10,63% 42,75% 15,72%

Dari tabel dapat diatas dapat dilihat bahwa jumlah jabatan struktural pada SOTK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas yang terisi adalah 686 dari 827 jabatan struktural yang tersedia atau 84,28 %. Maka Capaian kinerja Utama pengisian Jabatan Struktural adalah sebesar 98,06 %.


73


Pencapain Tahun 2013 I.K.U pengisian Jabatan Struktural mengalami penurunan dibanding tahun 2012 yaitu 98,77 % dengan Realisasi pencapaian sebesar 84,89% dari target sebesar 85,50 %. Tidak tercapainya IKU pengisian Jabatan Struktural dari target sebesar 85,50 % disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : 1. Menjelang berakhirnya tahun 2013 ada 3 pejabat struktural eselon II yang mengajukan permohonan pensiun di usia 56 tahun dan 2 pejabat struktural eselon II yang tidak diperpanjang batas usia pensiunnya , yaitu : a. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sambas b. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas c. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas d. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaaan dan Pariwisata Kab. Sambas e. Sekretaris DPRD Kabupaten Sambas 2. Kekosongan jabatan eselon II tersebut tidak dapat dengan segera untuk diisi disebabkan

regulasi

peraturan

perundang-undangan

yang

mewajibkan

mengajukan surat konsultasi ke Gubernur Kalimantan Barat sebelum dilakukan pengangkatan bagi Pejabat Struktural yang dipromosikan. 3. Adanya beberapa pejabat struktural yang mengajukan mutasi keluar dan memasuki usia pensiun. 4. Adanya pejabat eselon IV yang dipromosikan ke eselon III, namun jabatan lama yang ditinggalkan belum dapat diisi oleh PNS yang lain. 5. Mayoritas jabatan struktural yang kosong adalah pada jabatan struktural eselon IVa dan IVb di Unit Kerja UPT Dinas dan Kantor Camat. Hal ini disebabkan kurangnya staf pada unit-unit kerja tersebut. Beberapa UPT di lingkungan Dinas Kesehatan seperti Puskesmas malah diisi dengan mengalihkan tenaga jabatan fungsional menjadi tenaga jabatan struktural. 6. Selain memang kekurangan staf, faktor penyebab kosongnya jabatan tersebut adalah kurangnya staf atau PNS yang memenuhi persyaratan kepangkatan dan kompetensi jabatan. Untuk mengatasi kekosongan pejabat pada jabatan yang kosong tersebut diambil langkah dengan menunjuk staf sebagai pejabat pelaksana tugas (PLT) dari pegawai dilingkungan SKPD, sampai dilantiknya pejabat definitif dari pegawai yang memenuhi persyaratan yang diperlukan.


74


Perkembangan pengisian jabatan struktural selengkapnya dapat di lihat pada grafik berikut ini: Grafik: 23 Perkembangan Pengisian Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Dari Tahun 2009 s/d 2013 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

827 680

827 683

827 683

827 691

827 686

Jumlah jabatan eselon yang terisi Jumlah jabatan eselon yang tersedia

2009

2010

2011

2012

2013

Rata-rata lama proses perizinan yang ditargetkan pada tahun 2013 selama 10 hari dapat tercapai 100%, dan jika di abndingkan pada tahun 2012 capaian ini lebih cepat 4 hari dibanding dengan tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh usaha yang sungguhsungguh untuk mewujudkan pelayanan perizinan

prima yang dilakuan oleh

Pemerintah Kabupaten Sambas. Untuk capaian Indikator jumlah izin yang dikeluarkan, dapat dijelaskan bahwa capaian target sebesar 71,33% dari target 2.020 izin dengan realisasi sebanyak 1.441 izin, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : a. Masih kurangnnya pembinaan ke masyarakat tentang pentingnya kepemilikan izin. b. Masih kurangnya monitoring terhadap perizinan yang telah diberikan (berkaitan dengan masa berlaku izin). Berkaitan dengan pembuatan kartu keluarga yang ditargetkan sebanyak 177.793 KK pada tahun 2013, dapat terealisasi sebanyak 182.275 KK, sehingga capaian target ini sebesar 102,52%. Jika dilihat pertumbuhan Pembuatan Kartu Keluarga ini, meningkat tajam pada tahun 2013 bila dibanding tahun 2012, hal ini dikarenakan tingginya

kesadaran

masyarakat

dalam

mengurus

dokumen

kependudukan

khususnya kartu keluarga. Bab III Akuntabilitas Kinerja

75


Grafik: 24 Pertumbuhan Kartu Keluarga Tahun 2011, 2012 dan 2013 185.000 182.275

180.000 175.000 170.000 166.887

165.994

165.000

Jumlah KK tahun 2011-2013

160.000 155.000 2011

2012

2013

Jika dibanding data tahun 2012 pada grafik tersebut di atas, maka selama tahun 2013 telah terjadi peningkatan pembuatan Kartu Keluarga sebanyak 15.388 Kepala Keluarga, hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang malakukan pisah KK dikarenakan Kawin Baru, Pindah Datang danlain-lain. Untuk pembuatan KTP khususnya KTP Elektronik yang dilaksanakan pada tahun 2013 di Kab Sambas mengalami peningkatan yang cukup berarti, jika pada tahun 2012 penduduk yang melakukan perekaman KTP Elektronik sebanyak 288.995 Wajib KTP maka pada tahun 2013 jumlah tersebut meningkat menjadi 330.077 Wajib KTP artinya penduduk yang melakukan perekaman KTP Elektronik bertambah sebanyak 41.082 Wajib KTP, sedangkan ditahun 2011 KTP yang digunakan masih KTP

SIAK

(Sistem

Informasi

Administrasi

Kependudukan).

untuk

melihat

perkembagan/pertumbuhan kepemilikan KTP elektronik dari 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini : Grafik: 25 Pertumbuhan Kepemilikan KTP Tahun 2011, 2012 dan 2013 400.000 300.000

259.662

288.995

330.077

200.000

Jumlah Kepemilikan KTP Tahun 20112013

100.000 0 2011


2012

2013

76


Berdasarkan grafik 25 dapat dijelaskan bahwa

telah terjadi peningkatan jumlah

penduduk yang memiliki KTP elektronik dalam jangka waktu 3 tahun terakhir. Untuk tahun 2012 jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik sebanyak 288,995 wajib KTP dan jumlah tersebut telah mencapai target yang ditetapkan sebanyak 288,995 wajib KTP. Kemudian untuk tahun 2013 jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik sebanyak 330.077 wajib KTP dan jumlah tersebut telah melewati target yang ditetapkan sebanyak 322.995 Wajib KTP sehingga capaian tahun 2013 yaitu 102,19%. Jika dibandingkan antara realisasi tahun 2012 dengan tahun 2013, maka terjadi peningkatan sebanyak 41.082 jiwa. Dibidang Catatan Sipil, Khususnya pembuatan Akta Kelahiran juga mengalami peningkatan, dimana realisasi jumlah penduduk yang memiliki akta catatan sipil mencapai 270.912 buah dan telah melebihi dari target sebanyak 267.304 buah sehingga capaian pada tahun 2013 yaitu 101,35 %. hal ini dikarenakan semakin tingginya animo masyarakat untuk melengkapi diri dengan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil. Untuk melihat perkembagan/pertumbuhan kepemilikan akta Kelahiran pada 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini : Grafik: 26 Pertumbuhan Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2011, 2012 dan 2013 280.000 270.912

270.000

Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 20112013

260.000 252.509

250.000 240.000

242.298

230.000 220.000 2011

2012

2013

Dari grafik tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa telah terjadi peningkatan pada realisasi jumlah kepemilikan akta kelahiran setiap tahunnya mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Untuk tahun 2011 jumlah kepemilikan akta kelahiran sebanyak 242.298 buah, tahun 2012 sebanyak 252.509 buah dan tahun 2013 sebanyak 270.912 buah. Jadi perbandingan antara realisasi tahun 2011-2012 yaitu 10.211 buah sementara untuk perbandingan realisasi tahun 2012-2013 yaitu 18.403 buah. Bab III Akuntabilitas Kinerja

77


MISI V :

Penegakan Hukum (low enforcement) Yang Adil dan Bertanggung Jawab.

Sasaran 6 : Meningkatkan Kesadaran Hukum. Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Tabel: 22 INDIKATOR CAPAIAN KINERJA SASARAN 6 No


Target

Realisasi

%

1

2

3

4

5

75%

63,51%

84,68

1

Frekuensi sosialisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku

Capaian indikator pada sasaran ini hanya mencapai 84,68%. Dengan realisasi tahun 2013 sebesar 63,51% yang berada dibawah target yang ditetapkan sebesar 75%. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2012

yaitu 43%, tahun 2013 mampu

mencapai 84,68%. dengan demikin terjadi peningkatan sebesar 41,68%. Pada Tahun 2013 Penyuluhan Hukum Terpadu dilaksanakan di 2 (dua) Kecamatan yakni : a. Kecamatan Subah, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 bertempat di Balai Pertemuan, Desa Balai Gemuruh Kecamatan Subah, diikuti 40 orang yang terdiri dari Unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita dan Masyarakat Desa setempat. b. Kecamatan Teluk Keramat, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 bertempat di Gedung Pancasila, Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat, diikuti oleh 40 orang yang terdiri dari Unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita dan Masyarakat Desa setempat.


78


Tabel: 23 PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KABUPATEN SAMBAS NO

TAHUN

KECAMATAN

JUMLAH PESERTA

1.

2009

SELAKAU TIMUR, SALATIGA

120 ORANG

2.

2010

TELUK KERAMAT TEBAS

120 ORANG

3.

2011

SAJAD TEKARANG

120 ORANG

4.

2012

JAWAI SELATAN SEJANGKUNG

80 ORANG

5.

2013

SUBAH 80 ORANG TELUK KERAMAT Sumber : Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kab. Sambas 2014 Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas dilaksanakan secara terpadu dengan instansi terkait, dengan

Materi Penyuluhan Hukum yang disampaikan meliputi

sebagai berikut: a. Membangun kesadaran hukum masyarakat, dengan pemateri dari Bagian Hukum dan Perundang- undangan Setda Kab. Sambas b. Proses penyelidikan dan penyidikan di Tingkat Kepolisian, dengan pemateri dari SATRESKRIM Kepolisian Resort Sambas. c.

Pos Pelayanan Hukum di Kejaksaan Negeri Sambas, dengan pemateri dari Kejaksaan Negeri Sambas

d. Kekuasaan Kehakiman dan Proses berperkara di Pengadilan, dengan pemateri dari Pengadilan Negeri Sambas e. Pendaftaran Tanah dan Permasalahannya, dengan pemateri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas f.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan pemateri dari Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. Sambas.


79


Misi VI :

Memantapkan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Guna Memacu Akselerasi Pembangunan Daerah.

Saran 7: Terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara lebih rinci, pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, yaitu: Tabel: 24 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN 7 No


Target

Realisasi

%

1

2

3

4

5

75%

75%

100,00

1

Tingkat penyelesaian pelanggaran hukum

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas merupakan bagian dari perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya membantu membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pembangunan ketentraman, ketertiban wilayah dalam penegakan Peraturan serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Sambas. Penyelesaian pelanggaran peraturan daerah pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 62,50% dengan realiasi penyelesaian sebanyak 45,34% sehingga capaian persentasi kinerja sebesar 72,54%. Hal ini dapat terlihat bahwa dari jumlah sebanyak 51 kasus pelanggaran perda yang dapat diselesaikan sebanyak 37 kasus, dengan demikian realisasi ini belum mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kegiatan pencapaian indikator kinerja ini dilakukan dengan kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Aparat Keamanan dalam Pencegahan Tindakan Kriminal serta Kegiatan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja yang terlaksananya sebanyak 38 Kali Kegiatan dengan rincian 3 Kali Operasi Yusitisi dan 35 kali Kegiatan Pembinaan/Pengawasan/Evaluasi Perizinan dengan ditemukan 51 Pelanggaran sebagaimana tersebut dalam tabel 25.


80


Tabel: 25 Laporan Penegakan Perda/Keputusan Kepala Daerah No

Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah Jenis

1.

2.

3.

4.

Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum

Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perizinan Tertentu

Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Parawisata

Jlh

Pelanggaran Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah Jenis Jlh

1. Tertib bangunan dan Jasa

2

Instansi Terkait

Pihak Desa, Kecamatan, istansi Terkait, PPNS, dan Kepolisian.

1 2. Tertib Bangunan dan Tertib Kebersihan

1

1. Belum memiliki Izin 2. Izin yang dimiliki sudah habis masa berlaku 3. Surat izin belum selesai atau masih dalam proses pengurusan 4. Klasifikasi ukuran pada surat izin tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan 5. Tidak dapat menunjukkan izin

5

Pihak Desa, Kecamatan,

Keterangan

1. Pembinaan serta Tindakan Preventif NonYustisial 2. Agar bangunan dibongkar dan dihentikan sementara. Pembinaan Tindakan Preventifnon Yustisial

23

12

1

0 Pihak Kecamatan serta Instansi Terkait

1

1

Penunggakan Pajak

6

1

Tidak memiliki izin Hotel

1

Tindakan yang dilakukan oleh Petugas adalah melakukan Pembinaan serta Tindakan Preventif Non-Yustisial dengan membuat SP dan BAP

Sumber : Satpol PP Kab.Sambas 2014


81


Berdasarkan tabel 25, bahwa laporan Penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Ketentuan Daerah Lainnya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas di Tahun 2013, terdapat 4 (empat) Peraturan Daerah yang ditegakkan di 15 (lima belas) Kecamatan. Adapun target pelanggar adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) pelanggar yang terbagi di 15 Kecamatan, dimana petugas menemukan 51 macam pelanggaran dan telah diselesaikan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh)

orang yang melakukan

pelanggaran dengan cara tindakan berupa tindakan preventif non-yustisial. Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum telah ditemukan oleh petugas 6 (enam) pelangaran, antara lain : 1. Jenis pelanggaran terhadap bangunan yang berdiri di atas sungai di Kecamatan Sebawi, dimana petugas telah menemukan salah satu bangunan yang berdiri di atas perairan Danau Sebedang. Petugas telah melakukan langkah-langkah preventif Non-yudisial, baik pertemuan di tingkat Kecamatan, maupun telah dilakukan teguran kepada yang bersangkutan. bersangkutan untuk melakukan pembongkaran sendiri. Disamping pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006, juga terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Bupati Sambas Nomor 141.A Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pendataan dan Relokasi Kafe dan Kantin serta Tambak di Kawasan Wisata Danau Sebedang Kabupaten Sambas Tahun 2010 guna penataan dan penertiban kawasan di maksud. 2. Untuk jenis pelanggaran yang berakibat pada gangguan ketertiban umum, petugas telah melalukan peneguran kepada pelanggar yang memiliki usaha tambang pasir di Desa Kartiasa Kecamatan Sambas. Pemilik usaha telah melakukan pelanggaran Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum, dimana telah terjadi tumpahan pasir di Jalan masuk tempat lokasi usaha mereka, sehingga menimbulkan gangguan secara umum baik terhadap polusi udara (berdebu) maupun bahaya terhadap pengendaran kendaraan bermotor roda dua. Sehingga petugas melakukan tindakan preventif non-yudisial dengan meminta kepada pelanggar untuk membuat pernyataan serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan untuk menjaga kebersihan lingkungan usahanya. Bab III Akuntabilitas Kinerja

82


Disamping itu dalam pelaksanaan Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Sekura, petugas telah melakukan penghentian pengerjaan bangunan yang beralamat di Jl. Pasar Sentral RT. 015/RW. 008 Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat. Berdasarkan pantauan petugas bahwa yang bersangkutan telah menambah bangunan tanpa seizin Bupati Sambas, sehingga petugas mengambil langkah dengan menghentikan pekerjaan tersebut sebelum yang bersangkutan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan yang baru. Namun sampai dengan akhir tahun 2013, bangunan tersebut masih berdiri dan petugas tetap selalu mengedepankan tindakan persuasif kepada yang bersangkutan. Terhadap penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu terdapat 5 (jenis) jenis pelanggaran, antara lain belum memiliki izin ditemukan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, izin yang dimiliki sudah habis masa berlakunya sebanyak 12 (dua belas) orang, surat izin belum selesai atau masih dalam proses pengurusan berjumlah 1 (satu) orang serta tidak dapat menunjukkan izin berjumlah 1 (satu) orang, maka total keseluruhan sejumlah 51 (lima puluh satu ) Jenis pelanggaran. Untuk pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, telah terjadi penunggakan terhadap Pajak hotel-hotel yang ada di Kabupaten Sambas sebanyak 6 (enam) buah Hotel/Penginapan, antara lain Hotel/Penginapan Pantura, Sambas Indah, Wella I dan II, Losmen Sari dan Sederhana serta ditemukan 1 (satu) hotel/penginapan yang berada di Jl. Sukaramai, Sambas yang belum memiliki izin. Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Ketentuan Daerah Lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas selama Tahun Anggaran 2013, mengambil langkah-langkah terhadap para pelanggar yaitu berupa tindakan pembinaan yang bersifat preventif non-yustisial yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan oleh yang bersangkutan serta Berita Acara Pemeriksaan oleh petugas terhadap para pelanggar.


83


Misi

VII

:

Meningkatkan Mengokohkan

Pembinaan Jati

Mental

Diri

Spritual

Masyarakat

Guna yang

Berkepribadian Luhur, Berbudaya dan Berwawasan Kebangsaan. Sasaran 8: Meningkatkan Kualitas kehidupan Beragama. Secara lebih rinci, pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut yaitu: Tabel: 26 INDIKATOR CAPAIAN KINERJA SASARAN 8 No


Target

Realisasi

%

1

2

3

4

5

1

Peningkatan Jumlah dan Kualitas Penyuluh dan Bimbingan Keagamaan

577 Orang

651 Orang

112,82

2

Pembinaan dan pengembangan lembagalembaga keagamaan

28 Lembaga

27 Lembaga

96,43

Capaian Indikator kinerja peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh dan bimbingan keagamaan tahun 2013 yang ditargetkan 35% dan terjadi perubahan target menjadi 557 orang dapat direalisasikan sebanyak 651 orang sehingga capaian kinerja dapat tercapai atau melampaui target sebesar 112,82%. Capaian indikator kinerja Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh dan bimbingan agama dilakukan dalam bentuk pemberian insentif ( honor tahunan) oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dan Kementerian Agama kepada Guru ngaji kampung, Guru Taman Baca Qur’an, Guru Agama Islam

Honor, Amil Mesjid danKegiatan

Pembinaan Penyuluh Agama Islam dan Agama lainnya.Realisasi dan target pembinaan Penyuluh dan Bimbingan Keagamaan dapat dilihat pada Grafik berikut ini:


84


Grafik :27 Target danrealisasi Pembinaan Penyuluh dan Bimbingan Keagamaan Kab. Sambas Tahun 2012 / 2013

651

700

577

577

600

490

500 400

Target

300

Realisasi

200 100 0 2012

2013

Pada grafik 27.Dapat dilihat peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sebanyak 651 orang dari target 577 orang (112,8 %), tahun 2012 capaian kinerja sebanyak

490 orang dari target sebanyak

577 orang (84,9%),

Terjadi

peningkatan capaian Indikator kinerja utama peningkatan penyuluh dan bimbingan keagamaan bila dibandingkan antara tahun 2013 dan 2012 sebesar (27,9%). Penyuluh dan bimbingan keagamaan terdistribusi (ditempatkan) diseluruhwilayah Kecamatan di Kabupaten Sambas, dapat dilihat pada table 27. Tabel : 27 KelompokPenyuluhdanBimbinganKeagamaanTerdataTahun 2013 Guru TPQ

Guru Ngaji Kampung

Guru Ag. Islam Honor

Amil Desa

Penyuluh Agama Khatolik

Jlh Penyuluh &Bimb. Agama

8

9

No.

Kecamatan

Penyuluh Agama Islam

1

2

3

4

5

6

7

1

Selakau

9

6

6

2

9

32

2

selakau Timur

4

5

5

2

4

20

3

Salatiga

5

5

5

2

5

22

4

Pemangkat

5

5

3

2

7

5

Semparuk

5

5

4

2

5

6

2

24 21

Tebas

13

22

17

2

24

7

Tekarang

7

7

7

2

7

30

8

Jawai

10

7

7

2

11

9

7

6

2

6

37 30

9

Jawai Selatan


2

80

85


No.

Kecamatan

Penyuluh Agama Islam

Guru TPQ

Guru Ngaji Kampung

Guru Ag. Islam Honor

Amil Desa

Penyuluh Agama Khatolik

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Sebawi

7

6

7

2

7

11

Sambas

13

8

12

2

17

12

Sejangkung

9

8

7

2

10

13

Jlh Penyuluh &Bimb. Agama 9 29

4

56 36

Tlk Keramat

14

20

22

3

21

14

Galing

10

7

7

2

10

1

36

15

Sajad

4

4

5

2

4

19

16

Paloh

8

8

6

2

8

17

Tangaran

7

6

6

4

10

18

subah

9

6

5

2

8

3

33

19

Sjg. Besar Kabupaten Sambas

5

1

2

1

3

2

14

153

143

139

40

176

15

666

1

81

33 33

Pada tahun 2013 pemerintah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberian bantuan jasa (honor tahunan) kepada penyuluh dan kelompok bimbingan keagamaan yang terdata sebanyak 651 orang yang terdistribusi setiap Kecamatan. Jumlah bantuan kepada penyuluh dan bimbingan keagamaan diberikan secara bertahap dan diharapkan pada tahun 2016 sudah mencakup seluruh penyuluh dan bimbingan agama ( 3849 orang). Pada grafik 27 dapat dilihat jumlah persononil Penyuluh dan bimbingan keagamaan setiap kecamatan, yang mendapat bantuan dan pembinaan. Grafik: 28 Penyuluhdan Bimbingan Keagamaan Dengan Pembinaan Tahun 2013 / Kecamatan di Kab. Sambas

Penyuluh dan Bimb. Keagamaan 80 32

20 22 24 21

30 37 30 29

56

81 36

36

19

33 33 33

14

Selakau Selakau… Salatiga Pemangkat Semparuk Tebas Tekarang Jawai Jawai Selatan Sebawi Sambas Sejangkung Tlk Keramat Galing Sajad Paloh Tangaran Subah Sajingan…

100 80 60 40 20 0

Penyluh dan Bimb. Keagamaan

Selanjutnya disampaikan kegiatan bantuan dan pembinaan penyuluh dan bimbingan keagamaan berdasarkan katagori atau kelompok Bab III Akuntabilitas Kinerja

, kelompok yang 86


terbanyak Amil Desa / Amil Masjid (176 orang ),Penyuluh Agama Islam (153 orang), Guru TPQ 143 orang), Guru ngaji kampong (139 orang) Guru Agama Islam Honor (40 orang). Grafik: 29 Pembinaan Penyuluhdan Bimbingan Keagamaan Tahun 2013 / Berdasarkan Kelompok.

Pembinaan Penyuluh dan Keagamaan Thn. 2013 200

176 153

150

143

139

100 Penyluh dan Bimb. Keagamaan mendapat pembinaan Thn. 2013

40

50 0

Penyuluh Guru TPQ Guru Ngaji Guru Ag. Amil Desa Agama Kpg. Islam Honor

Capaian Indikator kinerja pembinaan dan pengembangan lembaga – lembaga Pembina agama pada tahun 2013 sebanyak 27 lembaga dari target 2013 sebanyak 28 lembaga setelah dilakukan revisi target kinerja yang sebelumnya target sebesar 75 %. Dengan demikian capaian Indikator kinerja tahun 2013 belum mencapai target.Target dan Capaian Indikator kinerja utama pada tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat pada grafik 29. Grafik : 30 Target dan Capaian Indikator Kinerja Pembinaan Lembaga Keagamaan

30

28

26

27

17

20

Taget Capaian

10 0 2012

2013

Capaian indikator kinerja tahun 2013 sebanyak 27 lembaga dari target 28 lembaga (96,4%) bila dibandingkan dengan capaian indicator kinerja tahun 2012 sebanyak 17


87


lembaga dari target 26 lembaga (65,4) maka terjadi peningkatan capaian sebesar (31%). Grafik : 31 Capaian Indikator Kinerja Pembinaan Lembaga Keagamaan

% Capaian 96,4 100,0

65,4 % Capaian

50,0 0,0 2012

2013

Capaian indikator Pembinaan dan Pengembangan Lembaga – Lembaga Pembina Agama dilakukan dalam bentuk fasilitasi kegiatan dan program dari lembaga – lembaga agama tersebut, salah satunya dalam bentuk dukungan pembiayaan melalui bantuan hibah. Indikator kinerja Pembinaan dan Pengembangan Lembaga – Lembaga Pembina Agama dikarenakan masih terdapat kendala yaitu: 1. belum maksimal fungsi pengolahan data terutama data berhubungan dengan indikator kinerja dibidang Agama, 2. belum sinergis antara indikator kinerja dengan kegiatan atau tupoksi organisasi, terutama di Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah

Kabupaten

Sambas. 3. Kurang terorganisasi kegiatan – kegiatan lintas sektor sehingga data yang berhubungan dengan indikator kinerja belum dapat terinput dengan baik. Upaya dalam mengatasi permasalahan diatas langkah – langka yang diambil adalah : 1.

Mensinergiskan kegiatan – kegiatan melalui rencana kerja (Renja) tahunan .

2.

Menghimpun kembali data sasaran dan data kegiatan atau capaian Indikator kinerja.

3.

Mengkomunikasikan dan mengkordinasikan data capaian pelayanan dengan lintas sektor terutama Kementerian Agama Kabupaten Sambas.


88


1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Penjelasannya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2013 yang dijelaskan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2013 ini merupakan rancangan LRA Tahun Anggaran 2013 yang belum diperdakan dan belum diaudit. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dapat disajikan sebagai berikut: a. Pendapatan:

Target Tahun 2013 (Rp)

Realisasi Tahun 2013 (Rp)

Rp. 1.063.217.125.254,30

Rp. 1.063.049.567.609,70

Lebih/(Kurang)

Rp. 167.557.644,60

Realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Sambas pada tahun anggaran 2013 mencapai pendapatan

Rp. 1.063.049.567.609,70 atau sebesar 99,98 % dari target dalam

APBD

setelah

perubahan

yaitu

sebesar

Rp. 1.063.217.125.254,30 sehingga terdapat sisa lebih anggaran yaitu sebesar Rp. 167.557.644,60 Rincian per jenis pendapatan dapat dilihat sebagaimana tersebut di bawah ini: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Target Tahun 2013 Rp.51.540.104.798,30

Realisasi Tahun 2013 Rp.46.413.411.699,70

Lebih/(Kurang) Rp.5.126.693.098,60

% 90,05

Jumlah tersebut merupakan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah selama periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:


89


Tabel : 27 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2013 Jenis Pendapatan

- Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah PAD

Target 2013 Rp. 11.501.000.000,00

Realisasi 2013 Rp. 9.266.605.270,00

80,57

Rp. 4.072.410.000,00

Rp. 4.328.038.106,00

106,28

Rp. 2.369.309.821,02

Rp. 2.369.309.821,02

100,00

Rp. 33.597.384.977,28

Rp. 30.449.458.502,68

90,63

Rp. 51.540.104.798,30 Rp. 46.413.411.699,70

%

90,05

2) Pendapatan Transfer

Target Tahun 2013

Realisasi Tahun 2013

Lebih/(Kurang)

Rp.984.026.620.456,00

Rp.986.935.755.910,00

(Rp.2.909.135.454,00)

% 100,29

Jumlah tersebut merupakan penerimaan yang berasal dari 3 sumber yaitu:

Pertama dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;

Kedua dari dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian; dan

Ketiga dari dana Transfer Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Bagi Hasil Lainnya yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sambas selama periode 01 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013.


90


Rincian penerimaan pendapatan transfer tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel : 28 Rincian Penerimaan Pendapatan Transfer Tahun 2013 Jenis Pendapatan

Target 2013

Transfer dari Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi 2013

%

Rp.854.064.870.013,00 Rp.857.724.005.467,00

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak

100,43

Rp. 31.458.853.966,00

Rp. 34.619.056.262,00

96,50

Rp.

Rp.

4.172.686.205,00

110,04

3.673.753.047,00

- Dana Alokasi Umum

Rp. 702.231.663.000,00

Rp. 702.231.663.000,00

100,00

- Dana Alokasi Khusus

Rp. 116.700.600.000,00

Rp. 116.700.600.000,00

100,00

Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya

Rp. 102.092.094.000,00 Rp. 102.092.094.000,00 100,00 Rp.102.092.094.000,00

- Dana Penyesuaian

Rp.102.092.094.000,00

100,00

Transfer Pemerintah Provinsi

Rp. 27.869.656.443,00

Rp. 27.119.656.443,00

97,31

- Pendapatan Hasil Pajak

Rp. 27.559.928.668,00

Rp. 26.809.928.668,00

97,28

- Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Rp.

Rp.

100,00

309.727.775,00

309.727.775,00

3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Target Tahun 2013 Rp. 27.650.400.000,00

Realisasi Tahun 2013 Rp. 29.700.400.000,00

Lebih/(Kurang) (Rp) (2.050.000.000)

Realisasi pendapatan dari Lain-lain Pendapatan yang

sah

% 107,41

berasal dari

pendapatan lainnya yaitu sebesar Rp. 29.700.400.000,00 atau terealisasi 107,41% dari target sebesar Rp. 27.650.400.000,00

b. Belanja

Target Tahun 2013 (Rp)


Lebih/(Kurang) (Rp)

Rp.1.110.622.838.918,67

Rp.1.039.578.315.990,61

Rp. 71.044.522.928,06


91


Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Sambas pada tahun anggaran 2013 mencapai Rp. 1.039.578.315.990,61 atau sebesar 93,60 % dari target anggaran dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp. 1.110.622.838.918,67 Rincian belanja tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1) Belanja Operasi

Anggaran Tahun 2013 (Rp) Rp.830.968.120.700,29


Lebih/(Kurang) (Rp)

Rp.772.658.404.591,61 Rp.58.309.716.108,68

% 92,98

Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Sambas pada tahun anggaran 2013 mencapai Rp. 772.658.404.591,61 atau sebesar 92,98 % dari anggaran dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp. 830.968.120.700,29. Rincian belanja operasi tahun 2013 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel sebagai berikut: Tabel: 29 Rincian Belanja operasi Tahun 2013 Jenis Belanja Belanja Pegawai

Target 2013

Realisasi 2013

%

Rp.615.279.632.475,99

Rp.563.771.668.221,46

91,62

Belanja Barang

Rp.160.678.996.728,67

Rp.156.424.300.897,31

97,35

Belanja Bunga Belanja Subsidi

Rp.

Rp.

40,09

1.588.484.775,63 -

Rp. 11.974.950.000,00 Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Rp. 3.365.130.000,00 Rp. 38.080.926.720,00 Belanja Bantuan Keuangan Rp. 830.968.120.700,29 Jumlah


732.235.811,48 -

-

Rp. 10.932.720.000,00 Rp. 2.823.846.000,00 Rp. 37.973.633.661,36

91,29 83,91 99,72

Rp. 772.658.404.591,61 92,98

92


2)

Belanja Modal

Anggaran Tahun 2013 (Rp)


Lebih/(Kurang) (Rp)

Rp. 277.704.618.218,38 Rp. 265.710.150.380,00 Rp. 11.994.467.838,38

Realisasi

belanja

Modal

pada

tahun

2013

mencapai

% 95,68

sebesar

Rp 265.710.150.380,00 atau 95,68 % dari anggaran dalam APBD setelah perubahan sebesar yaitu sebesar Rp 277.704.618.218,38. Rincian belanja modal tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel: 30 Rincian Belanja Modal Tahun 2013 Jenis Belanja Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Jumlah

Target 2013

Realisasi 2013

%

Rp. 18.284.486.660,00 Rp. 10.253.836.000,00

56,07

Rp. 23.518.688.961,00 Rp. 22.335.734.378,00

94,97

Rp. 86.285.981.315,00 Rp. 85.592.548.246,00

99,19

Rp.136.722.466.022,00 Rp.134.094.271.598,00

98,07

Rp. 13.892.995.260,00 Rp. 13.433.760.158,00

96,69

Rp. 277.704.618.218,38 Rp. 265.710.150.380,00

95,68

3) Belanja tidak Terduga

Anggaran Tahun 2013 (Rp) Rp. 900.000.000,00


Realisasi Tahun 2013 (Rp) Rp. 159.670.419,00

% 17,74

93


Realisasi Belanja tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Sambas pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 159.670.419,00 merupakan pengeluaran tidak terduga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas selama periode 01 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013 atau sebesar 17,74 % dari anggaran dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp. 900.000.000,00 4) Transfer Bagi Hasil



%

Rp 1.050.100.000,00

Rp 1.050.090.600,00

99,99

Realisasi transfer bagi hasil ke Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Sambas pada tahun anggaran 2013 mencapai Rp 1.050.090.600,00 merupakan bagi hasil pajak ke desa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas selama periode 01 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013 atau sebesar 99,99 % dari anggaran dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp 1.050.100.000,00 c. Pembiayaan



%

Rp. 47.405.713.664,37

Rp. 48.761.926.781,00

102,86

Realisasi pembiayaan pada tahun 2013 dari sisi penerimaan daerah yaitu sebesar Rp 95.555.055.781,00 atau 98,94 % dari anggaran, yang berasal dari penggunaan Sisa

Lebih

Perhitungan

Anggaran

(SILPA)

sebesar

Rp

40.607.943.832,00,

penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp 51.746.521.770,00 dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yaitu sebesar Rp 3.200.590.179,00 Sedangkan pembiayaan dari sisi pengeluaran daerah sebesar Rp 46.793.129.000,00 yang digunakan untuk pembayaran pokok utang.


94


1) Analisis Anggaran dan Realisasi Pendapatan Realisasi pendapatan tahun 2013 hampir mencapai target (anggaran), dengan selisih lebih yaitu sebesar Rp 167.557.644,60 atau 0.015 % di bawah anggaran, dengan rincian sebagai berikut: Anggaran Pendapatan

Rp 1.063.217.125.254,30

Realisasi Pendapatan

Rp 1.063.049.567.609,70 0/ 99,98 %

Selisih Lebih

Rp

/ 100 %

167.557.644,60 / (0,015 %)

PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN 1.100.000.000.000,00 1.050.000.000.000,00 1.000.000.000.000,00 950.000.000.000,00 900.000.000.000,00 850.000.000.000,00 800.000.000.000,00 2012

2013

Jika dibandingkan dengan tahun 2012, dimana realisasi pendapatan adalah sebesar Rp 900.547.992.024,48 maka terjadi peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 1.063.049.567.609,70 atau meningkat sebesar 0.18 %.

2) Analisis Anggaran dan Realisasi Belanja Realisasi belanja masih di bawah anggaran yaitu sebesar Rp 1.038.528.225.390,61 (93,60%),

sehingga

masih

terdapat

sisa

anggaran

yaitu

sebesar

Rp 71.044.513.528,06 (6,40%), dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:


95


Tabel: 31 Realisasi Belanja Tahun 2013 Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Sisa (Rp)

%

Belanja Operasi Rp.

830.968.120.700,29 Rp. 772.658.404.591,61 Rp. 58.309.716.108,68 92,98

Belanja Modal Belanja Tidak Terduga

277.704.618.218,38 Rp. 265.710.150.380,00 Rp. 11.994.467.838,38 95,68

Jumlah

Rp. Rp.

900.000.000,00 Rp.

159.670.419,00 Rp.

740.329.581,00 17,74

Rp. 1.109.572.738.918,67 Rp. 1.038.528.225.390,61 Rp. 71.044.513.528,06 93,59

REALISASI BELANJA 1.050.000.000.000,00 1.000.000.000.000,00 950.000.000.000,00

2012

900.000.000.000,00

2013

850.000.000.000,00 2012

2013

Jika dibandingkan dengan tahun 2012 dimana realisasi belanja yaitu sebesar Rp 920.902.985.307,90

maka terjadi peningkatan belanja pada tahun 2013

menjadi sebesar Rp 1.038.528.225.390,61 atau meningkat sebesar 0,12%.

3) Analisis Pembiayaan Realisasi pembiayaan tahun 2013 sebesar Rp 48.761.926.781,00 (102,86%) dari jumlah anggaran yang tersedia yaitu sejumlah Rp 47.405.713.664,74


96


A. TINJAUAN UMUM aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2013 merupakan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pelaksanaan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan gambaran terhadap tingkat pencapaian sasaran dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 8 (delapan) Sasaran dan 58 indikator kinerja, maka sebanyak 7 (tujuh) buah sasaran dengan 57 indikator atau 87,50% telah mencapai kategori Sangat Baik, sedangkan 1 buah sasaran dengan 1 buah indikator kinerja atau 12,50% mencapai kategori Berhasil, sehingga jika dilihat rata-rata capaian kinerja


tahun 2013 telah berhasil mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misinya. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Sambas akan terus berupaya dalam meningkatkan capaian sasaran strategis dan terus meningkatkan capaian indikator kinerja yang belum mencapai target. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dalam tahun 2013 diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara umum keberhasilan sasaran–sasaran yang menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Sambas dipengaruhi oleh adanya upaya kerja keras Pemerintah Kabupaten Sambas serta dukungan dan partisipasi dari seluruh Bab IV Penutup

97


komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan dalam memenuhi program-program pembangunan pemerintah yang telah direncanakan. Sedangkan sasaran strategis yang tergolong belum optimal capaiannya agar lebih ditingkatkan pada masa yang akan datang.

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan banyak ditemui kendala dan hambatan sehingga capaian kinerja tidak dapat dicapai sebagaimana yang telah ditargetkan. Hambatan yang ditemui antara lain: 1. Bidang Pertanian Tanaman Pangan: a. Masih rendahnya tingkat penyerapan teknologi pertanian dikalangan petani, ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan pendanaan/modal petani. b. Pengadaan benih padi unggul tidak sebanding dengan luas areal lahan sawah sehingga masih dijumpai penanaman padi lokal. c. Pengadaan benih tidak sesuai dengan jadwal tanam dan varietas yang dibutuhkan petani akibatnya terjadi pergeseran jadwal tanam dan pengadaan varietas tidak sesuai dengan potensi lahan petani. d. Keterbatasan tenaga pelaksana teknis lapangan di bidang Tanaman Pangan. 2. Bidang Pertanian Peternakan: a. Masih rendahnya sarana dan prasarana yang dimiliki. b. Masih terbatasnya penganggaran pengadaan bibit dibidang peternakan 3. Bidang Kesehatan: a. Pendidikan Ibu dan Kesehatan Reproduksi masih rendah. b. Keterbatasan Akses karena Hambatan Geografi. c. Usia Resiko Tinggi d. Adanya Penyakit Penyerta. Upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu: 1. Bidang Pertanian Tanaman Pangan a. Mengupayakan bantuan modal petani/kelompok tani, baik berupa benih, pupuk maupun saprodi lainnya. Bab IV Penutup

98


b. mengupayakan penambahan dana dari sumber dana TP Provinsi dan Pusat c. Optimalisasi SDM yang ada d. Melakukan pembinaan secara bertahap dan monitoring kegiatan dilapangan 2. Bidang Pertanian Peternakan a. Pembinaan terhadap peternak lebih diintensifkan dan kontinu b. Peningkatan sarana dan prasarana baik dari dana APBD maupun APBN c. Pemasukan bibit unggul ternak 3. Bidang Kesehatan: a. Peningkatan Pelayanan Bayi dan anak termasuk perbaikan Gizi b. Peningkatan Pelayanan Kehamilan dan Penanganan Anemi semasa hamil. b. Itegrasi lintas sektor untuk optimalisasi usia perkawinan. c. Penguatan Sistem Rujukan.

Bab IV Penutup

99

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2013 PENGUKURAN KINERJA Kabupaten

: SAMBAS

Tahun

: 2013

NO

SASARAN STRATEGIS


TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

6

1.

Membaiknya ketersediaan infrastruktur dasar.

1

Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik

38,90%

39,75%

102,18

2

Jumlah Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik Rumah Tangga pengguna Air Bersih Rumah Tangga Bersanitasi Jumlah Rambu Pendahuluan Penunjuk Jalan (RPPJ) Persentase Penanganan Sampah Penguatan Cadangan Pangan Pola Pangan Harapan (PPH) Produksi Padi

66,00%

66,36%

100,54

28,60%

60,80%

212,58

38,20%

57,01%

149,24

211 unit

237 Unit

112,32

93,00%

22,62%

24,38

50%

48,13%

92,26

75,30

70,80

94,02

280.000 ton

322.718

115,26

92.858 ton

115.453,3 ton

124,33

540 ton

527,7 ton

97,72

6,2 kg

6,151 kg

99,20

34.353,11 ton

35.705,83 ton

103,93

4.852,1 ton

3.926,83 ton

80,93

Produksi perikanan perairan umum Luas Tanaman Karet

563,28 ton

559,7 ton

99,36

55.778 Ha

53.602 Ha

92,71

23.462 Ha

22.512 Ha

95,95

18

Luas Tanaman Kelapa Dalam Luas Tanaman Sawit

54.276 Ha

73.598 Ha

114,00

19

Jumlah Produksi Karet

17.050 ton

16.973 ton

99,55

20

Jumlah Produksi Kelapa Dalam

14.200 ton

17.662,45 ton

124,38

3 4 5 6 2.

Berkembangnya Perekonomian Daerah

7 8 9 10

Produksi Jeruk

11

Produksi Daging Sapi

12

Konsumsi daging per kapita per tahun Produksi Perikanan Laut Produksi Ikan Budidaya

13 14 15 16 17

Pengukuran Kinerja


NO

SASARAN STRATEGIS


TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

6

33.600 ton

41.256,54 ton

122,79

2,22%

1,79%

80,63

3,31%

1,60%

48,38

73,65%

64,87%

88,08

37 Investor

37 Investor

100,00

78,50%

73,93%

94,18

15 Kasus

34 Kasus

226,67

91,63%

91,79%

100,18

12,48 Jt

14,32 Jt

114,74

21

Jumlah Produksi Sawit

22

Pertumbuhan Industri Formal Pertumbuhan Industri Non Formal Persentase Koperasi Aktif Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/ PMA) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

23 24 25 26 27 28

PDRB Perkapita :

3.

4.

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Olah Raga serta pemberdayaan perempuan, KB dan anak Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat

29

- Harga Berlaku

30

- Harga Konstan 2000

6,54 Jt

6,05 Jt

92,51

31

Pertumbuhan Ekonomi : - Pertumbuhan Ekonomi

6,13%

6,01%

98,04

32

- PDRB Harga Berlaku

8.653,28 M

8.825,38 M

101,19

33

- PDRB ADHK 2000

3.445,79 M

3.600,51 M

104,49

34

Jumlah Kasus Kematian Bayi (Berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan Persentase Balita Gizi Buruk

115 Kasus

108 Kasus

106,09

13 Kasus

15 Kasus

84,62

3%

2,77%

107,67

98,43%

98,57%

100,14

6,54%

6,21%

94,95

92,76%

94,54%

101,92

35 36

37 38 39

Pengukuran Kinerja

Angka Melek Huruf (umur 15-59 tahun) Angka rata - rata lama sekolah Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar SD


NO

SASARAN STRATEGIS


TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

6

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar SMP Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah Angka Putus Sekolah (APS) SD/Mi

68,40%

68,42%

100,03

63,39%

45,96%

72,50

0,24%

0,77%

31,17

43

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs

1,08%

1,56%

69,23

44

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/ SMK/ MA

1,12%

0,84%

133,33

45

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/ MI ke SMP/ MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/ MTs ke SMA/ SMK/ MA Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

96,27%

97,81%

101,60

70,97%

87,41%

123,16

66,30%

67,74%

102,17

Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan Struktur Jabatan dan Eselonering yang terisi

62,71%

41,41%

66,03

85,94%

82,38%

95,82

10 Hari

10 Hari

100,00

2.020 Izin

1.441 Izin

71,33

40 41

42

46

47

5.

6.

Meningkatkan kemampuan melakukan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Meningkatkan kesadaran hukum

Pengukuran Kinerja

48

49 50

Rata - Rata Lama Proses Perizinan

51

Jumlah Izin

52

Jumlah penduduk yang memiliki Kartu Keluarga

177.793 KK

182.275 KK

102,52

53

Jumlah penduduk yang memiliki KTP-EL

322.995 KTP

330.077 KTP

102,19

54

Jumlah penduduk yang memiliki Akta Catatan Sipil

267.304 Buah

270.912 buah

101,35

55

Frekuensi sosialisasi peraturan perundangundangan dan peraturan daerah yang berlaku

75%

63,51%

84,68


NO 1 7.

8.

SASARAN STRATEGIS 2 Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Meningkatkan kualitas kehidupan beragama


56

57

58

Pengukuran Kinerja

3 Tingkat penyelesaian pelanggaran peraturan daerah

Peningkatan Jumlah dan Kualitas Penyuluh dan Bimbingan Keagamaan Pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga keagamaan

TARGET

REALISASI

%

4

5 75%

75%

6 100,00

577 Orang

651 Orang

112,82

28 Lembaga

27 Lembaga

96,43

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan

Recommend Documents