Edisi 17 / April 2014
Media Komunikasi Kepegawaian Kementerian Perhubungan
Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
SALAM REDAKSI P
uji syukur kepada Tuhan YME, sehingga Buletin Kepegawaian dapat kembali menjumpai pembaca tercinta untuk menyajikan informasi tentang Kepegawaian dan Organisasi. Untuk menghangatkan perbincangan seputar UU ASN , maka perhelatan Rakor Bidang Kepegawaian dan Organisasi tahun 2014 yang baru saja berlangsung kami tempatkan sebagai berita hangat terdepan pada edisi ke tujuh belas di bulan April ini. Informasi kegiatan Biro Kepegawaian dan Organisasi sepanjang bulan Maret masih setia kami rangkai untuk mengisi kolom berita hangat lainnya, info pegawai, dan kolom serba serbi antara lain ; Koordinator Wilayah (Korwil) Kemenhub, Netralitas PNS dalam Pemilu, Strakom PBAK Tahun 2014, Penawaran Program Bantuan Beasiswa S2 dan S1 Tahun 2014, Disiplin Pegawai dan Ketentuan Jam Kerja, Penyempurnaan Peta Jabatan serta menampilkan Kepala Badan Litbang Perhubungan, Dr. Dra. Elly Adriani Sinaga, MSc., sebagai profil “ Kartini era kini “ pilihan kami untuk edisi ini. Ibarat oase di tengah gurun, kami berharap buletin ini bisa memberikan yang terbaik di tengah keingintahuan pembaca terhadap informasi kepegawaian, mampu menjadi inspirasi dan mengantarkan anda menjadi insan – insan perprestasi. Menyajikan informasi yang terbaik itu adalah komitmen kami karenanya dukungan dan masukan dari pembaca tetap kami nantikan untuk hasil yang terbaik. Selamat membaca, semoga luas dan jauhnya jarak tidak akan mengurangi kekompakan dan kebersamaan kita. Salam Redaksi menerima kiriman naskah & foto kegiatan seputar kepegawaian dan ortala di Kementerian Perhubungan. Naskah diterima redaksi paling lambat tanggal 20 setiap bulan dan dikirim melalui Email :
[email protected]
Daftar Isi 01 02 03 05 06 08 09 10 12 14 16 17 17 19
Cover : Rakor Bidang Kepegawaian Kolom Redaksi Berita Hangat : RAKOR BIDANG KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI Berita Hangat : TEPISKAN KERAGUAN NETRALITAS PNS DALAM PEMILU Berita Hangat : KOORDINATOR WILAYAH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Berita Hangat : PPPK SEBAGAI ALTERNATIF TENAGA HONORER Berita Hangat : STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI Profil : Dr. Dra. Elly Adriani Sinaga, M.Sc. Info Pegawai : PENYELESAIAN KENAIKAN PANGKAT PERIODE 01 APRIL 2014 Info Pegawai : DISIPLIN PEGAWAI DAN KETENTUAN JAM KERJA Info Kita : PENAWARAN PROGRAM BANTUAN BEASISWA S2 DAN S1 TAHUN 2014 Info Kita : PETA JABATAN PERLU DISEMPURNAKAN Info Kita : GALERI FOTO Serba-Serbi : Anak Sholeh dan Sholehah Impian Kita Semua
Penanggung Jawab Nasyiruddin,SH.M.Si Redaktur Drs.Suyatman,M.STr Delis Dewiyanti,S.Sos Editor Asnani Prita S.Kom,M.A Dienny Damayanti,S.Psi Ryeska Fajar K.S.Psi.MT Ayattullah,SH Artistik Yhan Arief Setiawan, S.AP Wilrilles Egter.S.Sos Dedy Suhendra,A.Md Fotographer M.Asbi,A.Md Ambar Krismanu,SH Zaka Zulkifli Sekertariat Retno Dewayani,SH.MT Lukita Dwi Hapsari,SE Diterbitkan Oleh: BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI Alamat Redaksi Jln.Medan Merdeka Barat No.8 Gd Cipta Lt.V. Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat 10110. Tlp.(021) 3811308-1169 Fax.(021) 3512544 Email : kepegawaian@ dephub.go.id Website :http://kepegawaian.dephub.go.id
Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
Berita Hangat
Oleh : Yhan Arief Setiawan
S
atu lagi perhelatan besar Biro Kepegawaian dan Orgnisasi telah dilaksanakan. kegiatan Rapat Koodinasi (Rakor) Bidang Kepegawaian dan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2014 yang diikuti oleh lebih dari 500 peserta berlangsung selama 4 (empat) hari 18 s.d. 21 Maret 2014 bertempat di Rocky Plaza Hotel, Padang sukses digelar. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Bapak Nasyiruddin, SH, M.Si selaku Penanggung jawab kegiatan dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan Rakor Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tahun 2014 merupakan program tahunan dari Biro Kepegawaian dan Organisasi. Rakor ini dimaksudkan sebagai forum koordinasi dan komunikasi diantara sesama pejabat pembina dan pengelola kepegawaian di Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis, dalam kaitan pembinaan pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan yang bertujuan menyamakan persepsi, gerak dan langkah para pengelola kepegawaian dalam membangun dan mengembangkan sumber daya aparatur, khususnya dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan integritas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam menghadapi tantangan tugas dan kewajiban, yang pada akhirnya diharapkan dapat berdampak positif pula pada peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta kesejahteraan para pegawai tersebut.
Khidmatnya acara semakin terasa ketika Sekretaris Jenderal, Bapak Leon Muhamad menyampaikan kata sambutan dan sekaligus membuka acara. Dalam sambutannya beliau mengajak seluruh peserta Rakor untuk secara profesional mewujudkan Reformasi Birokrasi sebagai implementasi nyata UU Aparatur Sipil Negara. “ UU ASN dan Reformasi Birokrasi kini menjadi isu sentral dan menjadi perhatian khusus bagi seluruh PNS di negeri ini, sehingga kita semua yang berkumpul di acara ini harus mampu menjadi orang –orang terdepan dalam memahami pokok –pokok perubahan yang terjadi dan harus siap menjadi agen perubahan di lingkungan unit kerja masing-masing dengan bekal profesionalitas dan integritas” ajak beliau penuh semangat yang disambut riuh tepuk tangan peserta. Disela sela acara pembukaan Sekretaris Jenderal berkenan mengukuhkan 29 Koordinator Koordinator Wilayah di lingkungan Kementerian Perhubungan. Berbeda dengan Rakor terdahulu, pada “Rakor Padang” yang mengusung tema “PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS SIAP MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG – UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA”, mengangkat beberapa topik materi untuk dihadirkan sebagai menu utama. Materi pilihan ini tentu saja disajikan oleh narasumber yang kompeten antara lain Sekretaris Utama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB , Tasdik Kinanto, SH, M.Hum dengan materi “ Netralitas PNS dalam Pemilu”, Kedeputian Bidang
Berita Hangat SDM Aparatur Kementerian Aparatur Negara dan RB Endang Susilowati, SH, menyampaikan materi “Undang-Undang Aparatur Sipil Negara serta Kebijakan Formasi dan Pengadaan Pegawai Tahun 2014”. Narasumber dari Kedeputian Bidang Diklat Aparatur LAN Sri Hadiati W, SH, M.BA, menyampaikan materi “Diklat PIM Pola Baru” serta narasumber dari Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-Undangan BKN Drs.Kuspriyo Mundono, M.Si dengan materi “ Penilaian Prestasi Kerja”. dari keempat penyampaian materi tersebut dipandu moderator antara lain Bapak Nasyiruddin SH, M.Si ; Dr. Umar Aris, SH, MM, MH. ; Ir. Kemal Heryandri, Dipl.HE; Drs. Nelson Barus, MM. Keseriusan dan semangat tidak saja tampak pada narasumber namun para pesertapun tak mau kalah. Seluruh peserta yang hadir sangat antusias sekali dan proaktif terutama disesi tanya jawab yang sepertinya sudah dinantikan peserta, diantaranya ada salah satu peserta berasal dari Korpri Kementerian Perhubungan menanyakan pada narasumber tentang Bagaimana Penerapan Diklat PIM Baru jika pesertanya berada di wilayah Indonesia Timur sedangkan dalam prosesnya peserta diminta untuk membuat proyek kerja guna perubahan di Unit Kerjanya dan bagaimana pula untuk biaya transportasinya. Kegundahan tentang penyusunan SKP, buku harian , laporan bulanan pun seakan hilang berganti senyuman dan anggukan peserta pada saat Kepala Pusat Data dan Informasi ,Drs. Bambang S Ervan, M.Sc dengan sangat detil memaparkan materi “Aplikasi Penilaian Prestasi Kerja dan Penghitungan Tunjangan Kinerja“ yang dipandu moderator Drs. Anggiro, M.Si. Materi yang disampaikan di hari ke-2 itu menjadi sangat menarik perhatian peserta karena berkaitan dengan PP. 46 Tahun 2011 yang akan diterapkan nanti pada Tahun 2014, prestasi kerja PNS akan dinilai berdasarkan 2 (dua) unsur penilaian, yaitu : pertama ; SKP (Sasaran Kerja Pegawai),yaitu : rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS, dan kedua ; perilaku kerja, yaitu setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PP ini mensyaratkan setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan
04
instansi karena setiap PNS yang tidak menyusun SKP dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. Sidang Komisi sebagai rangkaian acara Rakor kali ini mengangkat beberapa pokok bahasan antara lain Komisi I membahas tentang Evaluasi Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Komisi II membahas tentang Penyusunan Formasi Pegawai dan Komisi III membahas Evaluasi Jam Kerja. Diskusi pada sidang komisi terasa hangat karena masing- masing peserta berusaha memberikan sumbangan ide, terobosan dan gagasan baru yang terbaik terhadap kebijakan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hasil rekomendasi sidang komisi akan disampaikan secara tertulis kepada Bapak Sekretaris Jenderal dan akan ditindaklanjuti oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi. Ditengah upaya perubahan yang dilakukan, tidak dipungkiri bahwa Kementerian Perhubungan masih mempunyai beberapa “pekerjaan rumah” di bidang kepegawaian dan organisasi yang masih perlu diupayakan pemecahannya bersama terlebih dengan telah di terbitkannya UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Karenanya besar harapan semoga Rakor Kepegawaian dan Organisasi sebagai upaya brainstorming ini mampu memberikan energi yang positif demi meningkatkan pemahaman dan menyatukan kesamaan persepsi aparatur berkaitan dengan berbagai Kebijakan dan Peraturan Kepegawaian, perumusan implementasi kebijakan berupa peningkatan profesionalisme pelayanan di Bidang Kepegawaian dan Organisasi. Sambutan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi pada acara penutupan mengakhiri seluruh rangkaian acara Rakor Kepegawaian dan Organisasi Tahun 2014, diakhir sambutan beliau berpesan agar informasi yang diperoleh selama rakor dapat jangan sekedar dipahami tapi harus disebarluaskan dan diimplementasikan pada unit kerja masing-masing.
Sampai jumpa pada Rakor 2015 di kota Lombok .
Berita Hangat
Oleh : Delis Dewiyanti
P
emilihan Umum ( Pemilu ) bagi “Dalam upaya menjaga rentan menjadi sasaran tarik menarik kepentingan oleh partai negara demokrasi adalah suatu netralitas ASN dari keniscayaan. Begitupun Pemilu di pengaruh partai politik politik dan akibatnya tentu saja kekompakan PNS akan terganggu Indonesia, pemilu sebagai tuntutan dan untuk menjamin yang dipastikan berpengaruh buruk konstitusi sesuai asas kesamaan keutuhan, kekompakan, terhadap kinerjanya . Jika PNS di mata hukum dan pemerintahan, dan persatuan ASN, netral maka PNS dan birokrasi juga merupakan kewajiban serta dapat memusatkan pemerintah akan berdiri di atas negara memenuhi kebutuhan semua golongan, sehingga tentu asasi warganya. Di era reformasi segala perhatian, Pemilu tahun 2014 yang baru pikiran, dan tenaga pada akan dapat memberikan pelayanan saja berlangsung adalah hajatan tugas yang dibebankan, yang adil dan tidak diskriminatif bagi semua warga negara. Netralitas bangsa Indonesia ke-4. Pemerintah ASN dilarang menjadi juga akan memberikan rasa aman berkewajiban memberikan anggota dan/atau dan nyaman bagi PNS dalam dukungan agar pemilihan yang jujur dan adil dapat berjalan lancar, tertib pengurus partai politik”. bekerja tanpa takut terganggu oleh intervensi dari pihak manapun, dan aman. Sebagai salah satu suasana kerja yang kondusif akan membuat PNS bentuk dukungan tersebut adalah adanya netralitas dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagai aparat masyarakat yang dilayaninya. sipil negara atau dalam proses pemilu. Berkaca pada sejarah panjang PNS di Indonesia yang Pemerintah bersama DPR telah pernah berpihak terhadap partai/golongan tertentu merumuskannya dalam bentuk Undang-undang, di era sebelum reformasi, tentu besar harapan yaitu UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparat masyarakat hal ini tidak terulang kembali. Sipil Negara. Pasal 9 UU ini mengamanatkan pada ayat (2 ) bahwa Pegawai Aparat Sipil Negara Melansir penjelasan Sekretaris Utama harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara golongan dan partai politik. Dalam penjelasan dan RB , Tasdik Kinanto, SH, M.Hum dalam acara umumnya di alineas 5 menurut UU ini mengatakan Rakor Kepegawaian dan Organisasi di Padang bahwa: “Dalam upaya menjaga netralitas ASN beberapa waktu lalu disampaikan bahwa PNS dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin yang netral adalah tidak menjadi anggota dan atau keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta petugas partai politik peserta pemilu. Meskipun dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan seorang PNS juga memiliki hak memilih sebagai tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang warga negara,tetapi seharusnya juga tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”. memberikan dukungan secara terbuka ataupun melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang Setelah 3 kali pemilu di era reformasi ini, dilakukan oleh partai politik tertentu. Sebagai terbukti bahwa pada dasarnya kesadaran PNS pelayan masyarakat, sudah seharusnya PNS untuk netral semakin tinggi, sehingga pada pemilu memberikan pelayanan yang sama kepada setiap 2014 sesungguhnya keraguan menjadi tidak warga negara dan loyal kepada NKRI . Sebagai beralasan, pertama, rakyat sudah semakin cerdas PNS harus “ tegak lurus “ pada NKRI. Agar netral, dan kritis sehingga setiap perilaku yang tidak maka PNS tidak diperbolehkan menggunakan netral dari oknum PNS pastilah akan mendapat fasilitas negara dan ataupun kewenangan yang kritikan dan sorotan yang tajam. Kedua, PNS dimilikinya yang diperoleh dari jabatannya untuk sendiri merasa bahwa dengan tidak berpihak kepentingan partai politik tertentu. Sehingga secara maka suasana kerja menjadi kompak, harmonis keseluruhan netralitas PNS ini maksudnya adalah dan nyaman, sehingga kinerja menjadi terganggu. bahwa setiap PNS tidak berpihak dari segala Ketiga, PNS juga sadar bahwa dengan bersikap bentuk pengaruh manapun, serta tidak memihak netral, suasana persaingan dan konflik yang pada kepentingan partai politik apapun. ada pada hingar bingar sesaat di pemilu tidak berimbas ke dalam ruangan kerja mereka, Kenetralan PNS dibutuhkan disamping sehingga dengan demikian PNS dapat konsentrasi agar pemilu dapat berjalan secara jujur dan pada pekerjaannya. Yakinkan bahwa pemilu ini adil, adalah juga demi kepentingan menjaga mampu menepis keraguan netralitas PNS. optimalisasi kinerja PNS itu sendiri. PNS adalah aparat pelayan publik, jika PNS tidak netral maka
05
Berita Hangat
Oleh: Ryeska Fajar Kusuma, S.Psi, MT
S
udahkan Anda menapakkan jejak Anda di setiap unit kerja di lingkungn Kementerian Perhubungan? Jika memang sudah, maka saya ingin bertemu dengan Anda untuk mendengar langsung cerita tersebut. Kementerian Perhubungan merupakan salah satu lembaga pemerintah besar di Indonesia. Hal tersebut karena Kementerian Perhubungan terdiri atas unit kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan melingkupi wilayah kerja yang luas dan beragam karakteristiknya yaitu mulai dari megapolitan DKI Jakarta yang hingar bingar hingga pulau karang di perbatasan dengan wilayah negara tetangga ataupun wilayah internasional. Jumlah keseluruhan unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan adalah 544 (lima ratus empat puluh empat) yang terdiri atas 49 (empat puluh sembilan) unit kerja Eselon II di lingkungan kantor pusat dan 495 (empat ratus sembilan puluh lima) Unit Pelaksana Teknis. Dengan jumlah Unit Pelaksana Teknis yang banyak tersebut maka pengelolaan organisasi merupakan suatu hal yang memiliki tantangan tersendiri dan tidak dapat dipandang sebelah mata. Banyaknya jumlah Unit Pelaksana Tugas yang perlu dikelola tersebut menunjukkan bahwa rentang kendali koordinasi pengelolaan organisasi harus diperhatikan dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitasnya guna menjamin terwujudnya penyelenggaraan tugas Kementerian Perhubungan yang terkoordinasi dari pusat hingga Unit Pelaksana Teknis.
06
Dengan memahami pola pikir di atas, melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2013 tentang Koordinator Wilayah Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan telah menetapkan 29 (dua puluh sembilan) Unit Pelaksana Tugas untuk bertindak sebagai Koordinator Wilayah Kementerian Perhubungan atau yang kini sering disingkat sebagai Koorwil. Sebagai Koorwil, masing-masing Unit Pelaksana Teknis dimaksud di samping tetap berkewajiban menjalankan tugas dan fungsi masingmasing juga diserahkan tugas tambahan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas tertentu di lingkungan wilayah Unit Pelaksana Tugas lain yang dilingkupinya. Tugas-tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut: l mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan administrasi yang dilaksanakan dan dikeluarkan oleh Kantor Pusat Kementerian Perhubungan kepada UPT yang dikoordinasikan; l mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan di UPT yang dikoordinasikan; l bertindak sebagai fasilitator sumber data dan informasi dari UPT yang dikoordinasikan; l mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan penganggaran dan pengelolaan anggaran; l membantu pengkoordinasian penyelesaian permasalahan bidang kepegawaian di UPT yang dikoordinasikan;
Berita Hangat l membantu pengkoordinasian penyiapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di UPT yang dikoordinasikan; l melakukan konsultasi dan memberi pertimbangan atau rekomendasi kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal, untuk penanganan permasalahan khusus pada UPT yang dikoordinasikan; l melaporkan kegiatan dan hasil pengkoordinasian, pengawasan, penilaian yang telah dilakukan kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.
NO.
Hal tersebut merupakan terobosan baru dalam pengelolaan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang tentu diharapkan dapat menyederhanakan rentang kendali pengelolaan organisasi Unit Pelaksana Teknis dengan efisien dan efektif namun tanpa mengesampingkan kemandirian dan kewenangan masing-masing Unit Pelaksana Teknis. Dua puluh sembilan Unit Pelaksana Teknis yang telah ditetapkan untuk bertindak sebagai Koorwil Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:
KOORDINATOR WILAYAH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
WILAYAH YANG DIKOORDINASIKAN
1.
Disnav Kelas II Sabang
Prov. Nangroe Aceh Darusallam
2.
Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan
Prov. Sumatera Utara
3.
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Bayur
Prov. Sumatera Barat
4.
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai
Prov. Riau
5.
Kantor Pelabuhan Batam
Prov. Kepulauan Riau
6.
Kantor Bandar Udara Jenis A Kelas I Fatmawati Soekarno, Bengkulu
Prov. Bengkulu
7.
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Dukuh
Prov. Jambi
8.
Distrik Navigasi Kelas I Palembang
Prov. Sumatera Selatan
9.
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Manggar
Prov. Bangka Belitung
10.
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang
Prov. Lampung
11.
Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok
12.
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Semarang
13.
Prov. DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten Prov. Jawa Tengah
Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak
Prov. Jawa Timur
14.
Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Ngurah Rai Bali
Prov. Bali
15.
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar
Prov. Nusa Tenggara Barat
16.
Distrik Navigasi Kelas II Kupang
Prov. Nusa Tenggara Timur
17. 18.
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak Bandar Udara Jenis A Kelas I Tjilik Riwut
19.
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin
20.
Distrik Navigasi Kelas I Samarinda
21.
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Bitung
23.
Kantor Bandar Udara Jenis A Kelas I Palu
22.
Bandar Udara Jenis A Kelas II Djalaludin Gorontalo
Prov. Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Tengah Prov. Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Prov. Sulawesi Utara Prov. Gorontalo
24.
Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar
25.
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari
Prov. Sulawesi Tengah Prov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Prov. Sulawesi Tenggara
27.
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate
Prov. Maluku Utara
26.
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon
Prov. Maluku
28.
Bandar Udara Jenis A Kelas I Khusus Sentani Jayapura
Prov. Papua
29.
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong
Prov. Papua Barat
07
Berita Hangat
Oleh : Zaka
P
ada tanggal 15 Januari 2014 telah ditetapkan UU Aparatur Sipil Negara menggantikan UU Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam hal ini pegawai pemerintah selain PNS disebut Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang. PPPK berhak memperoleh: a. gaji dan tunjangan; b. cuti; c. perlindungan; dan d. pengembangan kompetensi. Dan mempunyai kewajiban sama dengan Pegawai ASN, namun hak dan kewajiban PPPK akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK. Setelah pengangkatan menjadi PPPK, PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
08
Penilaian Kinerja berlaku juga pada PPPK sesuai dengan perjanjian kerja antara Pejabat Pembina Kepegawaian dengan pegawai yang bersangkutan. Apabila penilai kinerja tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja maka akan diberhentikan dari PPPK. Kesimpulannya bahwa pegawai ASN terdiri dari 2 kategori, kategori Pegawai Negeri Sipil dan PPPK. yang mana pegawai diluar PNS akan kategorikan sebagai PPPK, Pengangkatan PPPK melalui seleksi dan mempunyai hak dan kewajiban yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah serta akan dilakukan Penilaian Kinerja untuk diketahui capaian target yang telah disepakati. Pelaksanaanya PPPK akan diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah. Jika mencermati tugas, fungsi, hak dan kewajibannya, maka bisa jadi PPPK akan menjadi alternatif tenaga honorer di tahun-tahun mendatang. pegawai pppk berhak atas gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi !
Berita Hangat
Ada apa di tahun 2014 ?
S
trategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (Strakom PBAK) Kementerian Perhubungan secara garis besar merupakan serangkaian rencana aksi gerakan sosial dan atau pengembangan sistem nilai / sikap anti korupsi dalam rangka meningkatkan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkup internal Kementerian Perhubungan . Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi merupakan salah satu upaya Kementerian Perhubungan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi, Komunikasi menjadi alat yang sangat vital dalam kampanye Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi . Tanpa proses komunikasi pesan nilai anti korupsi yang akan disampaikan menjadi tidak efektif tersampaikan pada khalayak. Dengan Strategi komunikasi maka kemasan pesan anti korupsi yang akurat akan sampai pada khalayak yang tepat, sehingga Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (Strakom PBAK) dapat dijadikan panduan dan bagian yang terintegrasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Jika kita melihat satu tahun kebelakang, maka berdasarkan Inpres 1 Tahun 2013 pada tahun 2013 Tim Strakom Kementerian Perhubungan telah bekerja keras menyelesaikan tugasnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh BAPPENAS dan UKPPP sehingga nilai Kementerian Perhubungan tidak mendapat rapor merah. Keberhasilan ini tentunya tidak Lepas dari dukungan dan kerjasama pihak – pihak terkait. Untuk itu Tim Strakom mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lokus terpilih (Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata, Ditjen Hubdat, Penerbitan SIUPAL dan SIOPSUS, Ditjen Hubla, Penerbitan Fligth Approval, Penerbitan Kartu PASS Bandara, Ditjen Hubud, dan Kegiatan SIPENCATAR STPI Curug, BPSDMP) atas kerja sama yang baik dalam
Oleh : Asnani Prita
menyelesaikan tugas sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 659 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (Strakom PBAK) di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2013.
Kerja Tim STRAKOM PBAK Kemenhub dan Program Tahun 2014 Dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, maka Tim Strakom PBAK Kemenhub mulai bersiap diri untuk menyusun rencana aksi Strakom PBAK yang akan dilaksanakan di lingkup Kementerian Perhubungan sepanjang tahun 2014. Sebagaimana tertuang dalam Inpres tersebut maka dalam peningkatan kualitas pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi akan meliputi 2 (dua) program utama sebagai berikut: 1. Pelaksanaan pemilihan agen perubahan sebagai role model komunikasi PBAK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi 2. Pelaksanaan kegiatan komunikasi PBAK yang dilakukan oleh role model PBAK Sebagai gambaran … nantinya akan dipilih agen perubahan sebagai role model berdasarkan pedoman dari Kementerian Koordinator Strakom PBAK 2014 ( Bappenas, Kemenpan & RB, Kemkominfo). Setelah terpilih maka role model akan melakukan kegiatan sosialisasi anti korupsi pada unit kerja terpilih. Dengan terpilihnya role model sebagai upaya percepatan implementasi Strakom PBAK Tahun 2014 ini diharapkan terjadinya perubahan perilaku dan pengembangan nilai-nilai anti korupsi para pegawai dalam hal pola pikir, pola sikap dan perilaku para pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan.
09
Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan RI
