BULETIN KEPEGAWAIAN MEDIA KOMUNIKASI KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULETIN KEPEGAWAIAN MEDIA KOMUNIKASI KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

INSPIRASI PERUBAHAN

Semangat Jiwa Korsa

Satu Harap dan Satu Jiwa Untuk Kemajuan bersama

EDISI 6 / Maret 2O13 Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

SUSUNAN REDAKSI Penanggung Jawab NASYIRUDDIN, SH, M.Si Redaktur Drs. Suyatman, M.STr Delis Dewiyanti, S.Sos Editor Asnani Prita S.Kom,M.AP Dienny Damayanti, S.Psi ryeska Fajar K.S.Psi. MT Ayattullah, SH Desain Grafis Yhan Arief Setiawan, S.AP Wilrilles Egter. S.Sos Dedy Suhendra, A.Md Fotografer M.Asbi, A.Md Ambar Krismanu,SH Zaka Zulkifli Sekretariat Redaksi Retno Dewayani, SH.MT Lukita Dwi Hapsari, SE

Diterbitkan Oleh : BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI Alamat Redaksi: Jln. Medan Merdeka Barat No.8 Gd Cipta Lt.V Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat 10110 Tlp.(021) 3512544 Fax.(021) 3512544 Email : [email protected] Website : http://kepegawaian.dephub.go.id

SALAM REDAKSI

P

uji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, buletin kepegawaian Edisi ke enam pada tahun 2013 dapat kembali diterbitkan. Ucapan terima kasih sebesarbesarnya atas kerja sama dan dukungan dari semua pegawai di lingkungan Biro Kepegawaian dan Organisasi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan terhadap isi buletin kepegawaian serta tak lupa pula kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi yang telah memberikan bimbingan sehingga buletin kepegawaian ini dapat terbit sesuai dengan harapan kita semua. Kepada para pembaca, kami tetap setia menyajikan informasi seputar Kepegawaian di lingkungan Perhubungan. Semangat Jiwa Korsa kami pilihkan sebagai berita utama di edisi ke enam ini, Mengupas tentang motivasi menjadi penting ketika berbicara sukses dan Reformasi Birokrasi. Info Pegawai, Info Kita, Serba-serbi dan Forum Bersama menjadi rangkaian informasi yang kami hadirkan. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam buletin kepegawian ini sehingga perlu banyak masukan dan saran. Untuk itu kami berharap para pembaca dapat memberikan sumbangan tulisan atau artikel kepegawaian untuk kemajuan bulletin kepegawaian ini. Mudah-mudahan buletin kepegawaian edisi berikutnya dapat semakin berkualitas baik dari segi isi maupun penyajiannya Dan semoga semua yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin…. Salam Hangat...

Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

BERITA HANGAT

Semangat

Jiwa Korsa

By Ian

DESIGN BY IAN

Satu Harap dan Satu Jiwa Untuk Kemajuan bersama Sabtu, 02 Pebruari 2013 lalu, hujan lumayan deras mengguyur kawasan wisata Sentul City siang itu. Cuaca yang kurang bersahabat hari itu tak mampu menghilangkan semangat para pegawai dan keluarganya untuk tetap mengikuti kegiatan Jiwa Korsa Biro Kepegawaian dan Organisasi Tahun 2013. Seperti tak mampu menyembunyikan kegembiraanya ketika para purna tugas/pensiunan satu persatu hadir turut larut dalam kegembiraan untuk temu kangen dan bersilaturahmi dengan pegawai yang masih aktif di Biro Kepegawaian dan Organisasi.Setidaknya 260 peserta hadir mengikuti dan menikmati rangkaian acara yang dikemas santai namun serius. “Satu Harap dan Satu Jiwa untuk kemajuan bersama “ diusung sebagai tema semangat jiwa korsa yang juga dihadiri oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Bp. Nasyiruddin SH.,M.Si beserta ibu dan keluarganya. Dalam sambutan singkatnya beliau menyampaikan bahwa hendaknya kegiatan semacam ini tetap harus dilaksanakan sebagai sarana menumbuhkan rasa kebersamaan, mempertebal perasaan satu rasa terhadap korps dan mempererat tali silaturahmi keluarga besar Biro Kepegawaian dan Organisasi. Diakhir sambutan beliau berpesan agar semangat jiwa korsa selalu dipertahankan bahkan ditingkatkan guna pencapaian keinginan visi dan misi organisasi Kementerian Perhubungan. Ada yang menarik dan sangat dinanti oleh para pegawai yang hadir, tidak hanya kebersamaan yang didapat tapi ternyata banyak kejutan hadiah yang dapat dibawa pulang... selamat !

PENTINGNYA SEMANGAT JIWA KORSA DALAM REFORMASI BIROKRASI Dalam tugas melaksanakan perumusan, pembinaan, dan pengendalian kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai Permenhub Nomor. KM.60 Tahun 2010, maka Biro Kepegawaian dan Organisasi menjadikan kegiatan membangun jiwa korsa sebagai salah satu kegiatan yang diprioritaskan sejak tahun 2005 dan telah melibatkan puluhan bahkan ratusan pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan. Berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan diantaranya kegiatan safari trek, Fun game, ataupun kegiatan family gathering seperti yang terakhir dilaksanakan 02 Pebruari 2013 lalu di Taman Budaya Sentul City.

01

BERITA HANGAT

DESIGN BY IAN

Apakah Jiwa korsa ...???? Tahukah anda bahwa Korsa itu secara bebas bisa diartikan sebagai Komando Satu Rasa. Jiwa Korsa diartikan “perasaan satu rasa dan satu visi” atau Esprit d’corps oleh Henry Fayol, Bapak Ilmu Administrasi dan Pakar Manajemen asal Perancis. Dalam studi birokrasinya, hal serupa juga disampaikan oleh Max Webber, Pakar Sosiologi-Politik-Hukum-Ekonomi. Korsa juga dapat diartikan sebagai kelompok manusia yang senasib, seperjuangan, satu tujuan dan satu keinginan untuk selalu bersatu dengan solid berlandaskan semangat persaudaraan dan kekeluargaan. Dulu jiwa korsa ini sangat identik di kalangan militer, namun beberapa tahun kebelakang jiwa korsa mulai ditumbuh kembangkan pada lingkungan pemerintahan. Pada lembaga pemerintahan, jiwa korsa bisa berarti sikap loyal, kebersamaan, kekeluargaan, bangga dan antusias yang tertanam pada anggota korp dan pimpinannya terhadap organisasinya. Disini terjadi saling memahami, saling mengerti, saling membutuhkan dan saling mengisi antara anggota dengan organisasinya sehingga terbentuk interaksi yang holistik, yang pada akhirnya setiap anggota menyadari dirinya merupakan bagian integral dari organisasi. Pada lingkungan kerja yang kondusif, maka jiwa korsa akan tumbuh dengan sendirinya sebagai akibat rasa kebanggaan kolektif. Jiwa korsa ini diharapkan mampu mendorong profesionalisme, disiplin, dan kinerja pegawai, yang pada waktunya nanti mampu menjawab harapan dan tuntutan masyarakat terhadap perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju perbaikan dan pelayanan prima para aparatur pemerintah. Semangat kerja sama dengan rekan sejawat dan kemauan untuk terus belajar merupakan syarat mutlak bagi abdi bangsa untuk melaksanakan tugas dan menggerakkan roda birokrasi pemerintah secara efektif. Birokrasi pemerintah yang baik adalah birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik, sederhana, dan tepat waktu sehingga tercipta kepuasan masyarakat.

Birokrasi yang buruk akan menyebabkan keengganan masyarakat untuk berhubungan dengan pemerintah. Masyarakat akan berusaha sejauh mungkin menghindari birokrasi pemerintah. Hal ini tentu saja berlawanan dengan jiwa korsa karena tidak tercermin rasa kebersamaan. Untuk dapat meningkatkan kepuasan masyarakat, perlu adanya reformasi birokrasi, yaitu memformat ulang birokrasi yang sangat tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Reformasi birokrasi ini menjadi hal yang utama dalam agenda kerja pemerintah. Pelayanan kepada masyarakat harus semakin memuaskan. Produktifitas tiaptiap pegawai harus meningkat. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan semangat satu tujuan satu visi tanpa terkecuali. Berhasil atau tidaknya reformasi birokrasi tergantung kepada komitmen dan jiwa kepemimpinan, yang dilandasi semangat kebersamaan. Tanpa adanya komitmen dari pimpinan dan semangat kebersamaan yang dijalin di dalam unit kerjanya, maka reformasi birokrasi dari unit kerja terkecilpun sepertinya akan jauh panggang daripada api. Jadi memang benar adanya jika proses reformasi birokrasi sangat perlu disemangati oleh semangat korps yang tinggi penyelenggaranya.

Bagaimana...??? (del./Ro.II)

02

INFO PEGAWAI

Pembentukan Jabatan Fungsional baru

Di Kemenhub By lia

D

alam rangka mengantisipasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akan diberlakukannya UU ASN yang berdampak pada pengurangan Jabatan Struktural dan akan beralih ke Jabatan F u n g s i o n a l Te r t e n t u , m a k a Kementerian PAN dan RB telah menetapkan Standar Operasional Aktifitas Petugas Avsec Bandara & Penguji Rel Kereta Api DESIGN BY IAN Prosedur (SOP) kepada setiap Kementerian / Lembaga / Badan untuk membentuk jabatan fungsional baru dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai maksimal 6 (enam) bulan saja sejak pertama kali proses pengajuan sampai penetapan jabatan fungsional baru tersebut. Selain untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja dan karier PNS, usaha membentuk jabatan fungsional baru kepada PNS ini tentunya selaras dengan kebijakan yang diambil pemerintah mewujudkan tata laksana yang minim struktur namun kaya fungsi, maka kehadiran jabatan fungsional menjadi jawaban sekaligus tuntutan tersendiri. Langkah awal pembentukan Jabatan Fungsional Baru di Kemenhub telah dimulai dengan disosialisasikannya proses pembentukan jabatan fungsional baru tersebut yang dihadiri oleh pengelola kepegawaian di Sub Sektor / Badan dengan mengundang narasumber dari Kementerian PAN dan RB. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Kepegawaian dan Organisasi pada tanggal 12 Nopember 2012. Kemenhub saat ini telah membina 3 (tiga) jabatan fungsional yaitu Pengawas Keselamatan Pelayaran (PKP), Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) dan Teknisi Penerbangan (Tekban). Masih banyak jabatan fungsional baru dapat digali di setiap Sub Sektor dan Badan yang mempunyai karakterisitik dapat dijenjangkan dan memungkinkan untuk dibentuk jabatan fungsional baru antara lain: AVSEC, PKPPK, Pengawas Lalu Lintas Transportasi (Multimoda), Instruktur Teknis Transportasi, Penguji Rel Kereta Api. Proses pembentukan jabfung baru di awali dengan adanya surat pengusulan pembentukan jabatan fungsional tertentu dari subsektor dan badan dilengkapi dengan naskah justifikasi sebagai lampiran dokumen, kemudian dikirim kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi. Tahap berikutnya adalah tahap pembahasan naskah justifikasi bersama instansi terkait Menpan & RB, BKN, DJA. Tahap ini menjadi tahapan yang paling penting karena pada tahap ini akan ditentukan apakah jabfung yang diusulkan tersebut layak untuk ditetapkan sebagai jabfung atau tidak. Pada tahap ini di bahas bersama tunjangan yang diusulkan. Pada tahap terakhir, final naskah jabfung dikirimkan ke Menpan & RB untuk proses penetapan.

03

INFO PEGAWAI Materi Naskah Akademik disusun berdasarkan isi: Kata Pengantar Daftar Isi Bab I. Latar Belakang (Perlunya jabatan fungsional yang diusulkan beserta maksud, tujuan dan manfaat jabatan tersebut)  Bab II. Konsep Jabatan Fungsional  Bab III. Penutup  Lampiran   

Dengan hadirnya peluang pembentukan jabatan fungsional baru ini, diharapkan mampu meningkatkan semangat kerja para pegawai yang bersentuhan langsung dengan jabatan fungsional yang akan diduduki olehnya baik di pusat maupun daerah. Ke depan diharapkan akan semakin banyak ragam dan jumlah jabatan fungsional yang ditetapkan. Hal ini untuk memperjelas tugas dan fungsi PNS. Dengan semakin jelas tugas dan fungsi PNS maka akan lebih memudahkan dalam melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kita tentu juga berharap bahwa semakin banyaknya jabatan fungsional baru yang terbentuk mampu menjadi penopang berjalannya Reformasi Birokrasi dengan baik. JABATAN FUNGSIONAL BARU:

PERPANJANGAN MASA INPASSING PENERJEMAH Setelah Jabatan Fungsional Perekayasa, Jabatan Fungsional Penerjemah merupakan jabatan fungsional terbaru yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan. Setelah pembukaan Inpassing Penerjemah di Kemenhub Tahun 2010, Sekretariat Negara RI selaku pembina pusat jabatan fungsional Penerjemah kembali memberikan kesempatan bagi calon pejabat fungsional penerjemah yang ingin memanfaatkan pengangkatan melalui mekanisme penyesuaian / inpassing mulai tanggal 1 Oktober 2012 s.d 30 September 2013. Keuntungan mengenai perpindahan dari jabatan fungsional umum atau jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional penerjemah melalui inpassing adalah proses perpindahannya lebih mudah dibanding melalui proses pengangkatan pertama atau alih jabatan. Apabila persyaratan administrasinya sudah lengkap, dapat langsung menerima angka kredit tertentu sesuai dengan ijazah maupun golongan yang bersangkutan (disesuaikan) dari Kemensetneg dan mendapatkan SK Menhub jabatan fungsionalnya. Jika ada PNS Kemenhub yang akan memanfaatkan pengangkatan Pejabat Fungsional Penerjemah dan memenuhi syarat, dapat diusulkan sebagai calon pejabat fungsional Penerjemah melalui proses tersebut dengan mengisi formulir biodata calon pejabat fungsional Penerjemah serta melampirkan kelengkapan lainnya yang dapat di unduh di website : http://penerjemah.setneg.go.id , telp dan fax: 021-3848447 Syarat-syarat kelengkapan administrasi pengajuan pengangkatan inpassing penerjemah:  Berijazah paling rendah S1/DIV atau yang setingkat;  Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;  Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 rata-rata bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;  Contoh hasil Penerjemahan yang telah dilaksanakan dan dilegalisir oleh pimpinan, serendah-rendahnya pejabat Eselon III;  Salinan TOEFL / IELTS atau hasil tes pengukuran bahasa asing lainnya (bila ada);  Sertifikat keikutsertaan dalam kursus / diklat dalam bidang penerjemahan (bila ada);  Sehat jasmani dan dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. Sampai saat ini Kementerian Perhubungan sudah mengangkat 3 (tiga) orang penerjemah aktif yang mempunyai Tupoksi menerjemahkan bahasa di Instansinya baik dari proses inpassing maupun pengangkatan pertama. Diharapkan banyak yang memanfaatkan proses inpassing ini dan kedepannya akan selalu bermunculan penerjemah di lingkungan Kemenhub karena dalam era globalisasi ini sangat pasti diperlukan banyak Penerjemah, apalagi Kemenhub merupakan Kementerian Teknis yang melakukan banyak kerjasama dengan luar negeri.

04

SIDANG PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHBUNGAN PERIODE KENAIKAN PANGKAT APRIL 2013

By Sri

Pembinaan Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2012 diawali dengan Sidang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Kenaikan Pangkat April 2013. Tim Penilai Analis Kepegawaian Instansi Kementerian Perhubungan menggelar Sidang tersebut pada hari Senin s.d. Rabu tanggal 4 s.d. 6 Pebruari 2013 bertempat di Grand USSU Hotel, Bogor Jawa Barat. Agenda kegiatan sidang kali ini adalah selain sebagai Sarana untuk menilai kinerja 55 (lima puluh lima) Pejabat Analis Kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mengusulkan Daftar Usul Penilaiaan Angka Kredit (DUPAK), Tim Penilai juga membahas tentang keaktifan Analis Kepegawaian dalam mengumpulkan angka Kredit serta konsekuensi yang harus diterima apabila tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang telah ditentukan. Sesuai Bab VIII (tentang Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian) Permenpan Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, KONSEKUENSI YANG HARUS DILAKSANAKAN OLEH ANALIS KEPEGAWAIAN ADALAH : 1) Dibebaskan sementara dari jabatannya apabila : a)

b) c)

Analis Kepegawaian Pelaksana, pangkat Pengatur Golongan Ruang II/c sampai dengan Analis Kepegawaian Penyelia, pangkat Penata, Golongan Ruang III/c dan Analis Kepegawaian Pertama, pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Analis Kepegawaian Madya, pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi, Analis Kepegawaian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok, Analis Kepegawaian Madya, pangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

2) Disamping pembebasan sebagaimana dimaksud Analis Kepegawaian juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :  a) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;  b) Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;  c) Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian;  d) Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau  e) Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. 3) Diberhentikan dari jabatannya, apabila : a) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi; atau b) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat. 4) Analis Kepegawaian yang dibebaskan karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit Satu tahun setelah pembebasan dalam Jabatan Analis Kepegawaian, kenaikan pangkat selanjutnya adalah secara reguler yang dapat diproses 1 (satu) tahun kemudian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

05

INFO KITA Dari hasil pembahasan agenda tersebut, terdapat 5 (lima) Analis Kepegawaian yang telah diusulkan untuk dibebaskan sementara karena diangkat dalam jabatan struktural. Pimpinan Sidang mengharapakan kepada para Pengelola Kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk mengusulkan Analis Kepegawaian yang telah memenuhi syarat untuk dibebaskan sementara / diberhentikan kepada Tim Penilai dalam rangka tertib administrasi kepegawaian. Kegiatan ini diakhiri dengan penandatangan Berita Acara Hasil Sidang Penilaian oleh Tim Penilai yang nantinya digunakan sebagai dasar penyusunan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mengusulkan penilaian angka kreditnya.

Penataan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran By Hendro

T

antangan kompetisi global, khususnya di bidang industri maritim yang menuntut profesionalisme dalam hal penyelenggaraan diklat untuk memenuhi kebutuhan pelaut yang berkualitas di pasar domestik, regional maupun pasar global serta pertumbuhan armada nasional sebagai hasil Untuk mewujudkan sumber daya manusia tersebut perlu adanya lembaga pendidikan tinggi vokasi di bidang pelayaran yang memadai sebagai salah satu faktor penunjangnya. Karena tuntutan itu, BP2IP Surabaya sebagai salah satu Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang menyediakan pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat Surabaya umumnya dan mayarakat Indonesia bagian timur yang saat ini melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepelautan tingkat dasar dan menengah mengalami peningkatan beban kerja yang sangat berat. Berpijak dari kondisi ini maka Kementerian Perhubungan telah mengajukan usul penataan organisasi BP2IP Surabaya menjadi Politeknik Ilmu Pelayaran yang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang pelayaran. Sejak akhir 2010 Biro Kepegawaian dan Organisasi dan BPSDM menyatukan tenaga dan pikiran bersamasama membidani proses kelahiran BP2IP Surabaya menjadi PIP Surabaya, alhasil dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Surabaya. Maka BP2IP Surabaya berhak menyandang nama menjadi Politeknik Surabaya. Dari perubahan tersebut tugas dan Susunan organisasi juga otomatis mengalami perubahan yang semula bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepelautan tingkat dasar dan menengah berubah menjadi menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang pelayaran. Sedangkan untuk susunan organisasi Politeknik Pelayaran Surabaya terdiri atas:

06

INFO KITA a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Direktur dan Pembantu Direktur; Senat; Dewan Penyantun; Perwakilan Manajemen Mutu; Jurusan; Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Pusat Pembinaan Mental, Moral dan Kesamaptaan; Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan; Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum; Kelompok Dosen dan Jabatan Fungsional Lain; dan Unit Penunjang. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA SENAT

DIREKTUR

DIREKTUR PUDIR II

PUDIR I

PUDIR III

DEWAN PENYANTUN PERWAKILAN MANAJEMEN MUTU

SUBBAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KETARUNAAN

URUSAN PROGRAM AKADEMIK

ÜwÜ{ ! b Y9 Ü! b D! b

URUSAN ADMINISTRASI AKADEMIK

URUSAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

URUSAN ADMINISTRASI KETARUNAAN DAN PRAKTEK KERJA

JURUSAN

SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ADMINISTRASI UMUM

UNIT PENUNJANG UNIT PENUNJANG

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

URUSAN RUMAH TANGGA

PUSAT PUSATPEMBINAAN PEMBINAAN KETARUNAAN MENTAL, MORAL DAN KESAMAPTAAN

KELOMPOK DOSEN DAN W! . ! Ç! b FUNGSIONAL

Dengan kompetisi global khususnya di bidang Indonesia maritim dengan menghadirkan insan-insan transportasi yang berkualitas,handal dan berdaya saing.berubahnya BP2IP menjadi Politeknik Surabaya besar harapan akan mampu menjawab tantangan

07

INFO KITA

Babak Baru Perbaikan Pelayanan Publik

Di Kemenhub By Hendro

U

ntuk mewujudkan penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik dan menjamin kelancaran serta transparansi penyelesaian suatu jenis kegiatan pelayanan internal dan eksternal unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, maka diperlukan standar operasional prosedur yang tetap.

Untuk mendapatkan SOP yang valid dan reliabel serta benar-benar menjadi acuan dalam proses pelaksanaan penyelesaian kegiatan, maka setiap rangkaian proses mulai dari sampai dengan akhir suatu jenis kegiatan tertentu diberikan ''judul SOP". Disamping itu perlu diatur tentang prosedur penyusunan SOP, sehingga setiap organisasi mendapat gambaran dan langkah-langkah penyusunan SOP yang baik dan benar, mulai dari persiapan, inventarisasi jenis kegiatan, pemberian judul, penyusunan dan perumusan SOP, pengujian dan review, serta pengesahan hingga pengintegrasian SOP. Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Perhubungan akhirnya telah ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2012 dengan Peraturan Menteri Perhbungan nomor PM 61 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pedoman Penyusunan SOP dimaksudkan sebagai acuan setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam menyiapkan dan menyusun standar operasional dan prosedur (SOP), sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang jelas dan pasti baik kepada pihak internal maupun eksternal Kementerian Perhubungan. Diharapkan, dengan adanya pedoman yang jelas tentang penyusunan SOP tersebut maka pelayanan publik di Kementerian Perhubungan memasuki babak baru yang menggembirakan dan mengarah kepada perbaikan yang positif.

08

INFO PEGAWAI ANALIS KEPEGAWAIAN MENJADI AGEN PERUBAHAN DALAM SISTEM MANAJEMEN PNS (sebuah harapan) By Prita

erdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 67 Tahun 2006, tanggal 29 November 2006, Analis Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS. Jabatan Analis Kepegawaian sendiri diatur dalam P E R / 3 6 / M . PA N / 11 / 2 0 0 6 j o . PER/14/M.PAN/6.2008 yang didalamnya terdapat dua tingkat yakni Analis Kepegawaian Tingkat Terampil dan Ahli.

B

Hal tersebut merupakan tantangan bagi para analis kepegawaian, dalam menjalankan tugas dalam bidang administrasi kepegawaian khususnya dalam penataan dan pembinaan pegawai. sudah saatnya tenaga analis kepegawaian menjadi orang terdepan dalam merumuskan setiap langkah kebijakan dan menata kelembagaan, memahami reformasi administrasi dengan memangkas jalur-jalur panjang menjadi prosedur formal dan konsisten melalui pelayanan prima.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, seorang analis kepegawaian dituntut untuk mampu menjiwai pekerjaan yang telah diembannya tersebut dengan penuh dedikasi dalam rangka turut serta kegiatan manajemen dan pengembangan sistem manajemen PNS. Berdasarkan data dari Bagian Pengembangan Kepegawaian Biro Kepegawaian dan Organisasi, Analis Kepegawaian Kementerian Perhubungan Tahun 2012 berjumlah 123 Orang, dari jumlah tersebut 34 orang berada di Biro Kepegawaian dan Organisasi.

Sehingga semua kepentingan pegawai dalam hal urusan – urusan dibidang administrasi kepegawaian dapat berjalan secara efektif dan efisien, sekaligus menghilangkan asumsi miring terhadap pengelola kepegawaian. Lebih lanjut untuk menuju hal tersebut perlu adanya peningkatan knowledge, skill, attitude serta integritas dan disiplin

Untuk tahun 2013 jumlah Analis Kepegawaian Kementerian Perhubungan bertambah menjadi 128 Orang dan 37 orang berada di Biro Kepegawaian dan Organisasi. Itu berarti bahwa PNS yang memangku jabatan sebagai pejabat fungsional analis kepegawaian harus memiliki kapasitas dalam manajemen bidang kepegawaian yang mampu melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya. Selanjutnya para Analis Kepegawaian merupakan ujung tombak manajemen PNS sehingga harus memahami manajemen kepegawaian mulai dari rekrutmen, penempatan maupun promosi hingga pemberhentian.

09

BERITA SEBA SERBI HANGAT

Motivasi... Kata berbuah kesuksesan By Delis

Tahun 1943, psikologis dari Amerika Abraham Maslow (1908-1970), menulis Teori Motivasi Manusia yang menjadi inspirasi bagi banyak kebijakan untuk memotivasi para karyawan. Ia mengungkapkan berbagai tingkatan kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan fisik hingga psikologis dan disusun dalam suatu piramida yang hirarkis, berdasarkan sifat kebutuhannya. Kelima tingkat kebutuhan tersebut adalah: Kebutuhan fisik untuk bertahan hidup seperti makanan, air, dan seterusnya. Kebutuhan akan keamanan seperti tempat tinggal serta kepastian keuangan, kesehatan yang terjaga, dan seterusnya.  Kebutuhan untuk bersosialisasi dan saling menyayangi seperti berkeluarga, memiliki sahabat serta merasa menjadi bagian dari sesuatu, dan seterusnya.  Kebutuhan untuk meninggikan harga diri seperti meraih prestasi atau pencapaian, meningkatkan rasa kebanggaan pribadi serta dihargai/dihormati oleh orang lain, dan seterusnya.  Kebutuhan untuk mengaktualisasikan potensi diri untuk berkembang menjadi yang terbaik sesuai kata hati, mengoptimalkan kreativitas serta bakat untuk menjadi pakar atau inovator yang berguna bagi sesama, dan seterusnya.  

Kebutuhan satu sampai empat disebut kelompok kebutuhan defisiensi. Empat kebutuhan defisiensi ini jika tidak terpenuhi akan menjadi demotivator yang berbahaya bagi semangat seseorang. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan yang spesial yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yang khusus dan baru bisa dipenuhi jika keempat kebutuhan lainnya sudah terpenuhi. Level motivasi akan terjaga dengan stabil jika keempat kebutuhan defisiensi ini tidak kekurangan. Namun, jika kurang terpenuhi, motivasi seseorang dipastikan jadi merosot. Ini berarti memenuhi kebutuhan fisik seperti makan dan beristirahat, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan sosial seperti pertemanan dan keintiman, kebutuhan ego seperti pengakuan, dan seterusnya adalah penting untuk menjaga kestabilan tingkat motivasi seseorang. Namun, bagi seorang pegawai agar bisa berkembang dan terus maju, kebutuhan kelima yaitu pengaktualisasian diri juga sangat dan perlu diperhatikan. Kebutuhan kelima ini adalah kebutuhan yang membuat seseorang termotivasi untuk memperbaiki kualitas diri dan meningkatkan kinerjanya. Maka dari itu, kebutuhan kelima ini disebut juga sebagai kebutuhan untuk bertumbuh. Pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan pemaksimalan potensi diri ini penting untuk disadari dan dipahami. Sayangnya, masih ada pegawai yang tidak menyadari perlunya pemenuhan kebutuhan kelima ini . Akhirnya menjadi sering stres karena kecemasan dan AKHIRNYA ....Frustasi karena merasa hampa dan tidak bermakna ..... Oleh karenanya sejalan dengan semangat Reformasi Birokrasi yang sedang menggaung di Kementerian Perhubungan, perlunya memperhatikan dan menyelaraskan keinginan dan kebutuhan pegawai dengan apa yang diinginkan oleh organisasi menjadi sangat penting dan prioritas. Motivasi adalah kata kunci sebagai roh Reformasi Birokrasi. Jika kondisi yang demikian dapat terpenuhi , yakin bahwa pegawai akan termotivasi untuk mengaktualisasikan dirinya, akan semakin produktif dan mencapai hasil yang terbaik, kinerja yang dihasilkan menjadi optimal, dan dengan kedewasaan yang terbentuk akan mampu menciptakan sinergi yang positif dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Pencapaian kesuksesan yang besar ini tercapai sebagai wujud akumulasi kesuksesan para pegawai dari pegawai pusat sampai tingkat UPT terkecil, terpencil dan terjauh.

10

BERITA SEBA SERBI HANGAT

“Tiga Orang PNS dan Kereta Api” By Delis

Beberapa saat sebelum kereta berangkat, tiga orang PNS tiba di stasiun Gambir. Mendengar peluit panjang tanda kereta siap berangkat, ketiganya lari tergopoh gopoh menuju ke kereta, melihat ketiganya spontan kepala stasiun yang baik hati membantu mereka naik. Ia sudah membantu dua orang naik kereta sebelum kereta berangkat, dan meminta maaf kepada seorang lagi yang terpaksa tertinggal karena kereta sudah melaju. Sambil melambaikan tangannya...”Maaf tuan...??!!!@#”, katanya. “Sebetulnya saya sangat ingin membantu Anda naik kereta”, kata kepala stasiun. “Tidak apa‐apa”, jawab seorang yang tertinggal. Teman saya pasti akan lebih menyesal lagi. Sebetulnya saya yang akan pergi dinas luar kota.. mereka hanya mengantar ke stasiun”. Alamaaaak...!!!

11

SERBA SERBI

Sudah Sempurnakah

Wudhu Kita

Ketika kita disibukkan dengan tugas kantor terdengar seruan adzan yang mengingatkan kita untuk menghadap sang Khalik. Saat itu pula aktifitas kita terhenti untuk duniawi, dan kita pun mulai beranjak untuk urusan ukhrawi dengan harapan agar kesibukan kita di kantor mendapat manfaat dan berkah yang disempurnakan lagi dengan Ibadah sholat. Pelaksanaan ibadah sholat adalah saat di mana seorang hamba sedang bermunajat kepada Yang Maha Suci, Allah swt. Oleh karena itu sebelum sang hamba melakukan munajat tersebut diharuskan untuk terlebih dahulu mensucikan diri yaitu dengan cara berwudhu. Ada beberapa perkara (Rukun) yang harus dipenuhi dalam wudhu yaitu: Pertama Niat. Yaitu menyatakan di dalam hati “saya niat menghilangkan hadats kecil sebagai kewajiban karena Allah” atau “saya niat bersuci dari hadats kecil sebagai kewajiban karena Allah”. Atau “saya niat melaksanakan kewajiban berwudhu karena Allah”. Niat itu dilakukan ketika membasuh muka. Kedua, Membasuh muka. Batasan muka dari atas ke bawah adalah antara tempat tumbuh rambut hingga ujung dagu, dan dari samping antara kedua telinga. Diharuskan membasuh muka dengan melewati batasan di atas dan tidak terdapat sesuatu yang menghalangi air mengenai seluruh kulit muka sehingga diyakini bahwa seluruh bagian muka telah terbasuh. Ketiga Membasuh dua tangan hingga dua siku. Dalam membasuh kedua tangan ini harus diyakini bahwa air basuhan mengenai seluruh bagian tangan dari ujung jari sampai siku dan tidak boleh terdapat sesuatu yang menghalanginya bahkan kotoran yang terdapat di bawah kuku apabila keberadaannya menghalangi air sampai ke ujung jari ia harus dibersihkan, kalau tidak dibersihkan maka wudhunya menjadi tidak sah yang mengakibatkan sholatnya tidak sah pula. Keempat Mengusap sebagian kepala atau rambut dengan tangan yang telah dibasahi. Batas rambut yang diusap ialah rambut yang berada dibagian kepala, bukan rambut yang berada di luar batas kepala bagi pemilik rambut yang panjang.

By Asbi

Perlu dijelaskan perbedaan membasuh dengan mengusap. Mengusap ialah meletakkan atau menggerakkan tangan yang telah dibasahi dengan air di bagian mana saja dari kepala tanpa harus ada air yang mengalir atau bergerak di atas kepala. Sedangkan membasuh ialah menyiramkan anggota wudhu yang harus dibasuh dengan air sehingga terdapat air yang mengalir atau bergerak pada anggota tersebut. Kelima Membasuh dua kaki hingga dua mata kaki. Sebagaimana halnya dengan tangan kedua kaki terdapat kuku-kuku jari kaki yang terkadang menyimpan kotoran. Kotoran tersebut harus dibersihkan agar air basuhan mengenai ujung-ujung jari kaki yang terletak di bawah kuku, kalau tidak maka wudhunya menjadi tidak sah yang berakibat solatnya tidak sah pula. Keenam Tertib. Yaitu berurutan dalam melaksanakan basuhan-basuhan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Selain perkara-perkara di atas yang harus dipenuhi ketika berwudhu, ada perkara-perkara yang disunnatkan untuk dilakukan ketika berwudhu yaitu membaca bismillah ketika hendak memulai berwudhu, membasuh kedua telapak tangan ketika membaca bismillah, berkumur-kumur, bersiwak, memasukkan air ke dalam hidung lalu menyemprotkannya kembali, mengusap seluruh kepala, mengusap kedua telinga dengan tangan yang basah, mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri, menggosok-gosok setiap anggota wudhu yang dibasuh, melakukan basuhan atau usapan hingga tiga kali, dan membaca do’a setelah wudhu sekurang-kurangnya sebagai berikut: “Asyhadu an laa ilaaha illalloohu wahdahuu laa syariika lahu wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhuu warosuuluh”. Dari beberapa Rukun di atas, timbul satu pertanyaan “ Apakah sudah sempurna Wudhu kita selama ini? Niat yang baik untuk beribadah kepada Allah jangan sampai sia-sia karena wudhu kita belum benar, wudhu kita masih belum sempurna. Semoga dengan informasi ini semakin menambah semangat kita agar lebih baik lagi untuk beribadah kepada Sang Khaliq, Wallahu Alam Bishowab.

12

FORUM BERSAMA

Anda Tanya Kami Jawab......

ya n g n a t a d . Menanti angin segaaar..

By Redaksi

Selamat ya.....Buletin Kepegawaian sudah mulai terbit lagi, salut dan sukses buat Biro Kepegawaian dan Organisasi....saya mau tanya??Kapan nih kita pegawai perhubungan bisa menikmati angin segar tunjangan kinerja, kita sudah tunggu tunggu loh....(rio, DJPL) Mau menikmati angin segar yaa.. yuk gabung sama saya ke Puncak Pass “segarnya dingin.” Dapat diinformasikan bahwa saat ini Kementerian Perhubungan tengah melakukan pemasakan buah secara intensif dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk menghitung kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pembayaran Tunjangan Kinerja tersebut, sabar yach.. Insya Allah dapat dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013.

“ RB a t a y n a pay

”

U

Berbicara tentang Reformasi Birokrasi di Kementerian Perhubungan, kalo boleh saya tahu apa upaya nyata yang sudah dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, kok gaungnya belum begitu terdengar??? ....(anji, Setjen) Upaya Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sudah banyak loh, seperti: pemberian persetujuan terbang (flight approval / FA) berbasis online dari website http://hubud.dephub.go.id, pelayanan satu atap Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, penanganan pengaduan masyarkat melalui website www.dephub.go.id dan media lainnya, dan termasuk kepada penegasan pemberlakuan jam kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2012 tentang Jam Kerja dan Daftar Hadir Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan, supaya kita semua pegawai datang duluan daripada yang dilayani. Pegawai kan pelayan.. Ok

PERTANYAAN SEPUTAR KEPEGAWAIAN DAPAT DIKIRIM MELALUI : 1.Email : [email protected] 2. Website : http://kepegawaian.dephub.go.id *JAWABAN DAPAT DILIHAT PADA EDISI BERIKUTNYA

13