R. AZIS HIDAYAT
MARI INTROSPEKSI ...... TERCAPAIKAH VISI KEMENTAN TH 2014?
HASIL PENILAIAN WBBM TAHUN 2013 No
Unit Kerja
Nilai Indikator Hasil/Kinerja Unit Pelayanan Publik
Nilai Indikator Proses
Ratarata
Keterangan
1
Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, Jawa Timur
95,50
81,12
88,31
WBBM
2
Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Jawa Timur
95,00
78,68
86,84
WBBM
3
Balai Inseminasi Buatan Lembang, Jawa Barat
91,50
80,36
85,93
WBBM
4
Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta, Banten
94,50
75,92
85,21
WBBM
5
Balai Besar Karantina Pertanian Makassar, Sulawesi Selatan
92,00
76,91
84,45
WBBM
6
Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Pasar Minggu, DKI Jakarta
90,70
76,61
83,66
WBBM
7
Balai Pelatihan Pertanian Lubuk Ruso, Jambi
90,50
75,22
82,86
WBBM
8
Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Cimanggis, Jawa Barat
80,00
81,60
80,80
WBBM
9
Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku, Sulawesi Selatan
82,00
78,19
80,10
WBBM
10
Balai Karantina Pertanian Denpasar, Bali
82,70
76,81
79,76
WBBM
HASIL OBSERVASI KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK OLEH OMBUDSMAN RI TH 2013 1. HASIL PENILAIAN TAHAP I ( JULI 2013 ) : Kemtan berada pada posisi 14 dari 18 Kementerian dg nilai 485 / ZONA MERAH. 2. HASIL PENILAIAN TAHAP II ( DES 2013 ) : Kemtan berada pada posisi 4 dari 18 Kementerian dg nilai 945 / ZONA HIJAU.
5
BISAKAH KITA CAPAI KINERJA 4 TARGET SUKSES DAN KEGIATAN STRATEGIS LAINNYA ?
6
TITIK KRITIS A. Pencapaian Swasembada Kedelai dan Swasembada Padi dan Jagung secara Berkelanjutan Perbanyakan Benih Sumber • Sarana prasarana dan SDM BBI kurang memadai • Realisasi produksi dan produktivitas perbanyakan benih tidak mencapai target • Penyaluran benih sumber rendah karena kurang diminati • PNBP tidak disetor ke kas negara tetapi langsung digunakan untuk operasional kegiatan BBI dan disetor sebagai PAD.
Pemberdayaan Penangkar • Produksi dan produktivitas penangkaran tidak sesuai target • Produksi benih tidak tersalur (varietas tidak sesuai kebutuhan dan benih tidak diopkup).
Sertifikasi Benih • Pelaksanaan sertifikasi belum sesuai ketentuan • Kualitas benih bersertifikat dibawah standar . Subsidi Benih • Subsidi benih terlambat, sehingga realisasi tidak capai target • Tidak semua petani/kel. tani mau membeli benih bersubsidi • Ketersediaan benih pada BUMN tidak mencukupi kebutuhan. SL-PTT • Penetapan lokasi SL-PTT kurang tepat • Penerapan teknologi budidaya belum sesuai rekomendasi (benih & pupuk) • Peningkatan provitas tidak tercapai.
B. Kegiatan Perluasan Lahan • Lokasi kegiatan tidak memenuhi persyaratan • Design dibuat pada tahun yang sama dg pelaksanaan konstruksi • Areal tumpang tindih dengan program/kegiatan lain • Perhitungan biaya dalam RUKK belum sesuai kebutuhan lapangan • Hasil pekerjaan fisik belum sesuai ketentuan • Lokasi tercetak tidak dilakukan pengukuran kembali • Terjadi alih fungsi lahan, setelah sawah tercetak • Penggunaan dana bansos tidak sesuai peruntukan
C. Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Komsumsi Pangan (P2KP) • Pemilihan lokasi dan kelompok penerima bantuan belum sesuai ketentuan • Penyusunan RKKA belum sesuai kebutuhan • Lahan pekarangan belum dikelola dengan baik • Demplot pekarangan dan kebun bibit tidak teratur • Pemanfaatan dana bansos belum sesuai peruntukan • Administrasi kelompok tidak tertib • Kinerja pendamping belum optimal
D. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kebijakan • Rancangan kegiatan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan riil daerah. • Penentuan kelompok penerima dana bansos LM3 belum sepenuhnya berdasarkan usulan daerah secara berjenjang yang berdampak pada pembinaan dan pengendalian yang belum memadai. • Kebijakan pengalokasian dana revitalisasi pasar untuk pembangunan gedung baru belum mempertimbangkan status lahan sehingga statusnya asetnya berpotensi masalah.
Pelaksanaan Operasional Gedung UPH (Unit Pengolahan Hasil) belum seluruhnya maksimal al. tidak digunakan sesuai tujuan :digunakan pribadi, tidak berfungsi karena daya listrik dan sebagian karena tidak adanya dana penguatan untuk membeli bahan baku. Beberapa bangunan STA (Sub Terminal Agribisnis) belum berfungsi sesuai tujuan, karena : lokasi terpencil, kurang strategis, akses jalan belum dibangun dan sepi transaksi. Bantuan Peralatan untuk komoditas perkebunan, perta nian,hortikultura, dan peternakan belum sepenuhnya dimanfaatkan.
E. Pengembangan Tebu Rakyat • Pedoman teknis : penetapan kelompok sasaran hanya melibatkan KPTR, belum memberi peluang kelompok tani tebu lain, areal tidak bertambah,serta memberikan peluang penumpukan modal/ dana pada kelompok tertentu yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dana. • Penetapan CP/CL sering terlambat/tidak tepat dan usulan anggota calon penerima dana/bantuan lebih didominasi diusulkan/ditetapkan oleh KPTR belum dikoordinasikan dengan tim teknis kabupaten. • Kebijakan pengembangan benih tebu kultur jaringan/ konvensional sulit diterapkan karena adanya Penundaan Penyaluran Bansos berdasarkan Surat Edaran KPK RI,mengakibatkan ketidaktepatan penyaluran bibit ke petani sesuai jadwal tanam.
• Pembelian bibit milik petani yang tidak jelas asal usul sumber benihnya (bukan bersumber dari penyedia jasa). • Pengembangan tebu (perluasan dan bongkar ratoon) belum memperhatikan penggunaan benih sesuai penataan varietas yang tepat. • Penyediaan benih tebu bermutu/VUB sulit dipenuhi. • KBD sumber benih KulJar dari P3GI belum optimal, terdapat potensi kegagalan perbanyakan benih kuljar (G2) menjadi (G3) (daya tumbuh 40% - 50%). • Pemanfatan dana PMUK pada kelompok tani/ KPTR tidak sesuai tujuan. • Pembinaan dan monitoring dana bergulir oleh Tim Teknis belum optimal
14
F. Gernas Kakao Rehabilitasi • Penetapan CP/CL kurang tertib. • Penetapan kebun dan umur tanaman serta produksi belum sesuai dengan kriteria, antara lain tanaman yang masih produksi tinggi dan umur tanaman muda diikutkan dalam kegiatan rehabilitasi. • Pemantauan terhadap sambung samping yang hidup sebagai dasar pembayaran tidak dilakukan monitoring dengan baik. • Tanaman tidak terpelihara dengan baik karena pemu pukan dilakukan secara swadaya.
Peremajaan • Penetapan CP/CL kurang tertib. • Bibit yang disalurkan tidak langsung ditanam karena petani belum mempersiapkan lahan, sehingga bibit ber potensi rusak. • Pemanfaatan bibit cenderung untuk tanaman sulaman bukan peremajaan. • Tanaman tidak terpelihara dengan baik karena pemu pukan dilakukan secara swadaya.
. G. Penyelamatan Betina Produktif Mendukung PSDS/K • Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/ Kerbau (UM-PSDS/K) : belum sepenuhnya melaksanakan tugas; belum membuat rencana kerja; serta belum membuat target kegiatan. • CP/CL Kelompok Penyelamat : - Pelaksanaan CP/CL tidak dilengkapi dengan kriteria, - Kriteria yang ada tidak digunakan sebagai dasar pelaksanakan CP/CL, - Hasil CP/CL tidak diadministrasikan dengan tertib.
• Penunjukan Kelompok Penyelamat : Kelompok peternak penampung tidak berpengalaman; tidak terapkan sistem manajemen administrasi keuang an secara baik; tidak mempunyai akses yang baik dengan Pos keswan, Pos IB dan RPH. • Penyaluran Dana ke Kelompok : - Penyusunan RUK tidak sesuai kebutuhan riil ( jenis barang/kegiatan, volume dan unit cost) dan belum dijadikan acuan, shg kurang efisien dan efektif. - Penyaluran dana ke rekening kelompok tidak tepat jumlah, waktu dan sasaran (terkait Perpres 54 40% 30% - 30%).
• Penggunaan Dana oleh Kelompok : - Dana yang digunakan tidak sesuai RUK yang telah disetujui, tanpa direvisi terlebih dahulu. - Pengadaan ternak pengganti betina produktif tidak tepat, shg tidak terjadi penggantian ternak yang akan dipotong. - Pembelian betina produktif tidak tepat (bukan ternak yg akan dipotong). - Pemberian insentif untuk pemeliharaan betina bunting tidak tepat. - Pemberian tanda pada ternak bunting yg diberi insentif tdk efektif, terjadi penjualan ternak bunting.
H. Penelitian dan Pengembangan Pertanian • Pelaksanaan litkaji spesifik lokasi belum sepenuhnya menghasilkan paket rekomendasi, serta belum menghasil kan teknologi inovatif spesifik lokasi dan agribisnis unggulan daerah.
• Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengkajian belum tertib : - Penerimaan dana Hibah LN belum dimasukkan dalam DIPA dan penyimpanan dana pada rekening pribadi anggota tim. - Dana kerja sama yang diregister tidak sesuai dengan dana yang dituangkan dalam kesepakatan kerja sama . - Personil Tenaga Ahli Peneliti yg ditugaskan untuk kepentingan mitra, meninggalkan tugas dan fungsi sebagai
• Pendampingan SLPTT belum sepenuhnya efektif : ada penggunaan kelas benih FS dan SS seharusnya kelas ES, namun tanpa dilakukan sertifikasi dan hasil produksi dijual utk konsumsi, sehingga memutus rantai perbenihan; paket teknologi belum semuanya diadopsi oleh petani, kegiatan pendampingan SL-PTT oleh BPTP tidak dilaksanakan bersamaan dengan program SL-PTT Dinas lingkup Pertanian di kab/kota dan BB Padi sebagai penyedia benih belum sepenuhnya dapat memenuhi sesuai varietas yang dikehendaki.
• Kegiatan MKRPL belum dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi lahan pekarangan : pembangunan Kebun Benih Desa tidak diarahkan untuk mengembangkan bibit scr mandiri dan masih mengan dalkan bantuan benih dari BPTP, sehingga kegiatan MKRPL tidak berlanjut, hasil panen dari KBD untuk benih tetapi dijual untuk konsumsi, dan penggunaan benih sayuran tidak menggunakan benih unggul dari Badan Litbang Pertanian.
• Pelaksanaan Perbanyakan Benih Padi oleh UPBS BPTP dan BB Padi belum tertib dan efektif : Produksi benih sumber padi belum seluruhnya menggu nakan Varietas Unggul Baru (VUB). Perencanaan perbanyakan benih sumber belum mem perhatikan permintaan benih sehingga sebagian benih padi kadaluarsa & tidak dapat dimanfaatkan sebagai benih. Kerjasama kemitraan untuk perbanyakan benih belum melalui mekanisme kerjasama bagi hasil secara tertib dan hasil kerjasama kurang menguntungkan UPBS. Terdapat penjualan benih tanpa disertai label, sehingga tidak sesuai UU No.12 Tahun 1992 dan PP No. 44 tahun 1995.
I. PENYULUHAN •
BELUM SELURUH PROPINSI/KABUPATEN MEMBENTUK KELEMBA GAAN PENYULUHAN SESUAI UU NO.16 TAHUN 2006, UNTUK DAERAH YANG TELAH MEMBENTUK, KOORDINASI DENGAN DINAS TEKNIS BELUM OPTIMAL ,
•
PROGRAM PENYULUHAN BELUM SINKRON ANTARA PUSAT DAN PROP/KAB, PROGRAM CYBER EXTENSION DAN SIMLUHTAN BELUM OPERASIONAL DI TINGKAT BPP, SERTA MATERI PENYULUHAN BELUM SELURUHNYA UP TO DATE,
•
BELUM SELURUHNYA DILAKUKAN EVALUASI KINERJA TERHADAP PENYULUH DIDASARKAN PADA INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA PENYULUH (PNS MAUPUN THL TBPP) ,
•
JUMLAH DAN KUALITAS PENYULUH DAN THL TBPP BELUM SELURUH NYA MEMADAI. 23
TITIK KRITIS PENGADAAN BARANG/JASA
1. Perencanaan Pengadaan Pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan riil, disesuaikan dengan keinginan pihak tertentu; Adanya “uang cadangan” yang dimasukkan dalam perencanaan / penggelembungan anggaran; Pemaketan pekerjaan yang direkayasa; Penetapan jadwal yang tidak realistis;
2. Penunjukan Pejabat Pengadaan / Panitia Pengadaan (Pokja ULP) Personil tidak memiliki integritas (mudah dipengaruhi); Tidak profesional; Memihak; Tertutup / tidak transparan;
3. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Alokasi waktu untuk pengumunan dan pemasukan dokumen penawaran tidak realistis; Penggunaan hari libur sebagai kegiatan pelaksanaan lelang; Sengaja mendekati akhir tahun (alasan kepepet untuk Penunjukan Langsung);
4. Penyusunan HPS HPS dibuat oleh calon penyedia; Rekayasa koefisien dan jenis komponen pembentuk harga satuan; HPS tidak berdasarkan data-data yang valid;
5. Penyusunan Dokumen Pengadaan
Persyaratan kualifikasi mengarah pada penyedia tertentu; Persyaratan administrasi tidak substansial (barrier to entry); Spesifikasi teknis mengarah pada merk atau penyedia tertentu; Dokumen pengadaan yang diupload “ganda”;
6. Pengumuman dan Pendaftaran Pengumuman lelang semu atau fiktif dan tidak upload; Jangka waktu pengumuman terbatas; Isi pengumuman tidak informatif; Waktu yg ditetapkan untuk pendaftaran tidak jelas; 7. Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Aanwijzing tidak menjawab substansi Pertanyaan; Tidak cukup memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya; Tidak melakukan dokumentasi atas perubahan dalam aanwijzing (Berita Acara addendum dokumen pelelangan); Addendum tidak diupload; 8. Penyerahan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Waktu penyerahan dokumen terbatas Waktu mulai dan tutupnya penyerahan dokumen penawaran tidak jelas;
9. Evaluasi Penawaran,
Pembuktian Kualifikasi, BA Hasil Lelang
Evaluasi penawaran tidak sesuai dengan kriteria; Adanya perubahan kriteria pada saat evaluasi yg menguntungkan calon tertentu, Tidak dilakukan klarifikasi terhadap dokumen kualifikasi yg meragukan (ijazah, jaminan, dll); Verifikasi lapangan tidak cermat atau tidak dilakukan verifikasi lapangan, Berita Acara tidak informatif atau menyesatkan (pemenang yg tercantum dalam BA tidak sesuai dengan hasil evaluasi yang sebenarnya); 10. Penetapan dan Pengumuman Pemenang Lelang Pemenang lelang tidak diumumkan secara luas; Isi pengumunan tidak memenuhi standar; Waktu pengumuman ditunda-tunda (untuk mengelabui calon yang sengaja akan dikalahkan);
11. Sanggah dan Pengaduan Masyarakat Dibuat sanggah formalitas agar terlihat fair; Substansi sanggah tidak ditanggapi seluruhnya; 12. Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak Kontrak tanpa dilengkapi jaminan pelaksanaan; Penandatanganan kontrak dilakukan bukan oleh pihak berwenang; Kontrak (sub-kontrak di bawah tangan); Pekerjaan utama disubkontrakkan; 13. Penyerahan dan Pembayaran Berita Acara penyelesaian pekerjaan fiktif (untuk pencairan anggaran, biasanya akhir tahun); Kualitas dan kuantitas pekerjaan tidak sesuai kontrak; Pekerjaan tambah yang tidak jelas (sekedar untuk menghabiskan anggaran);
BISA ! ASAL SEMUANYA KOMITMEN UTK MENERAPKAN SPIP SCR HANDAL DAN PATUH
BISA TIDAK KITA MENGATASI TITIK KRITIS TSB?
Dan SANGAT TERGANTUNG
KOMITMEN & KETELADANAN PIMPINAN DALAM SPIP
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 Mencapai tujuannya secara efektif dan efisien,
Suatu sistem yang dapat mem berikan keyakinan memadai agar penyelenggaraan kegiat an pada suatu instansi peme rintah dapat :
Melaporkan pengelolaan keuangan Negara secara handal,
Mengamankan asset negara dan Mendorong ketaatan terhadap peraturan peraturan perundangundangan.
• Pasal 4 : Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yg menimbulkan perilaku positif dan kondusif utk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam ling kungan kerjanya, melalui : a. Penegakan integritas dan nilai etika; b. Komitmen terhadap kompetensi; c. Kepemimpinan yang kondusif; d. Pembentukan struktur organisasi yg sesuai kebutuhan; e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yg tepat; f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yg sehat ttg pembinaan SDM; g. Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif; dan h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
“ MENGABDI UNTUK KEMANDIRIAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI “
NILAI-NILAI : NILAIKomitmen, Keteladanan, Profesional, Integritas, Disiplin
Sekian - Terima Kasih SEMOGA KITA MAMPU MEWUJUDKAN EMPAT TARGET SUKSES PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN BEBAS dari KKN di KEMENTAN
