ISSN : 0853 - 2516
PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PARTISIPASI ANGGOTA BPD DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA (Suatu studi kasus di desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember) Oleh : Kaskojo Adi
Tujuan umum negara Republik Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang hakekatnya adalah terwujudnya suatu masyarakat yang cerdas, adil, dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan pancasila. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan tersebut perlu dibuat serangkaian program-program pembangunan yang pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung secara terus menerus. Demokratisasi dan desentralisasi merupakan dua bentuk semangat zaman yang baru dalam arena pergolakan politik Indonesia. Lahirnya UU No. 32 tahun 2004, setidaknya merupakan sebuah garansi formal terhadap pengembangan demokrasi lokal, desentralisasi, otonomi daerah dan otonomi desa. Sejalan dengan desentralisasi arena demokrasi tidak hanya terpusat di Jakarta, tetapi juga tersebar luas ke daerah, masyarakat adat dan desa. Desa atau sebutan lainnya yang berakar pada masyarakat lokal, bagaimanapun memasuki babak baru mengikuti lahirnya semangat demokrasi lokal dan desentralisasi. Lahirnya UU No. 22 tahun 1999 yang diteruskan oleh Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Kabupaten secara jelas mengenalkan sebuah lembaga demokrasi baru bernama Badan Perwakilan Desa (BPD), sebagai pengganti Lembaga Musyawarah Desa (LMD), kemudian berdasarkan UU No.32 tahun 2004 maka BPD yang semula kepanjangan dari Badan Perwakilan Desa diganti menjadi Badan Permusyawaratan Desa.
yang
BPD merupakan wakil masyarakat
pemerintahan desa, serta menjadi tempat
berada
pembuatan
ditingkat
desa
yang
merupakan wadah bagi segala aspirasi
berbasis
masyarakat. Hadirnya BPD mungkin
masyarakat.
kebijakan
pada
publik
artikulasi
yang
kepentingan
memberikan harapan baru bagi demokrasi
Pelaksanaan tugas dan fungsi dari
desa. BPD diharapkan menjadi arena baru
BPD pada dasarnya mengacu pada tugas
demokrasi desa
dan fungsi dari lembaga ini yang telah
antara
lain
mampu
melakukan kontrol terhadap sepak terjang
diatur
pemerintah desa, mampu mengurangi
undangan yaitu melaksanakan fungsi
kelemahan
legislasi, menampung dan menyalurkan
penyelenggaraan
Majalah Ilmiah “DIAN ILMU”
Vol. 13 No. 1
dalam
peraturan
Oktober 2013
perundang-
31
ISSN : 0853 - 2516
aspirasi
masyarakat,
pengawasan.
serta
Berdasarkan
fungsi
tugas
dan
faktor,
yaitu
:
Pendidikan,
agama,
motivasi, kesempatan, dan dukungan.
fungsi-fungsi tersebut maka hendaknya
Diantara
yang menjadi anggota BPD adalah orang-
mempengaruhi partisipasi anggota BPD
orang yang memiliki pengetahuan yang
dilingkungan
kantor
cukup,
Kecamatan
Rambipuji
ketrampilan,
sertanpengalaman
faktor-faktor
yang
desa
Nogosari Kabupaten
dibidang yang sesuai, sehingga mereka
Jember, penulis hanya meninjau dario
kan mampu melaksanakan tugas dan
salah satu faktor yaitu pendidikan yang
fungsinya sebagai anggota BPD dengan
menggambarkan tingkat pendidikan yang
baik dan mampu menciptakan kinerja
di tempuh oleh setiap anggota BPD desa
yang tinggi pula.
Nogosari.
Peraturan
(Perdes)
Pendidikan sangat penting sekali
merupakan salah satu produk kebijakan
bagi manusia, pendidikan merupakan
publik yang disusun oleh BPD bersama
usaha
pemerintah desa, didalam penyusunan
mengembangkan potensi dirinya melalui
peraturan
diharapkan
proses pembelajaran dan/atau cara lain
seluruh anggota BPD berpartisipasi aktif
yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.
dalam
mengingat
Pendidikan sangat penting sekali dalam
partisipasi anggota BPD sangat penting
kehidupan karena dapat mempengaruhi
sekali dalam penyusunan suatu kebijakan
pengembangan
publik.
pembentukan
baik
Desa
desa
tentunya
kegiatan
tersebut
agar
manusia
dapat
kemampuan, watak,
pembentukan
Partisipasi akan tumbuh dengan
kepribadian, kecerdasan serta ketrampilan
apabila
dan
setiap
anggota
BPD
secara
keseluruhan
akan
mempunyai kesadaran dan perhatian yang
mempengaruhi perkembangan kehidupan
tinggi terhadap tanggung jawab yang
masyarakat, mengingat bahwa pendidikan
diterimanya. Ada beberapa faktor yang
merupakan salah satu faktor yang dapat
dapat
mempengaruhi partisipasi anggota BPD.
mempengaruhi
partisipasi
seseorang, seperti yang dikemukakan oleh
Berdasarkan
pengamatan
yang
Teguh Iman Prasetya (2008) bahwa
dilakukan di kantor BPD desa Nogosari
partisipasi dipengaruhi oleh beberapa
terlihat fakta yang menyatakan bahwa
Majalah Ilmiah “DIAN ILMU”
Vol. 13 No. 1
Oktober 2013
32
ISSN : 0853 - 2516
partisipasi dari anggota BPD tersebut
TUJUAN
khususnya
PENELITIAN
di
setiap
kegiatan
guna
penyusunan suatu peraturan desa (Perdes) masih minim sekali,
DAN
MANFAAT
3.1 Tujuan Penelitian
hal ini dapat
Untuk
mengetahui
sejauh
diketahui dari jumlah anggota BPD yang
manakah pengaruh tingkat pendidikan
hadir dalam setiap kegiatan, jumlah yang
terhadap partisipasi anggota BPD dalam
hadir antara 60% - 70% jarang sekali
penyusunan Peraturan Desa.
mencapai 100%. Kondisi seperti ini
3.2 Manfaat Penelitian
seringkali
menyebabkan
timbulnya
1. Digunakan
sebagai
bahan
hambatan dalam proses pembuatan suatu
pertimbangan dalam pengambilan
kebijakan
kebijakan/keputusan
pemerintah
publik desa
dilingkungan
Nogosari.
Dengan
dalam
rangka
khususnya pengkaderan
adanya permasalahan seperti ini penulis
anggota serta seleksi sebelum
mencoba untuk melakukan penelitian
pengangkatan anggota BPD dan
mengenai tingkat partisipasi anggota BPD
juga dapat digunakan sebagai
dengan tingkat pendidikan yang dimiliki
pertimbangan guna mengadakan
oleh
pendidikan dan pelatihan bagi
masing-masing
anggota
BPD
tersebut. Sehingga dalam hal ini peneliti tertarik
untuk
mengambil
anggota BPD.
judul
2. Digunakan sebagai referensi dan
“Pengaruh tingkat pendidikan terhadap
acuan untuk suatu penelitian lain
partisipasi
terutama bagi penelitian yang
anggota
BPD
dalam
penyusunan Peraturan Desa”.
menyangkut masalah kebijakan publik. 3. Hasil penelitian ini diharapkan
PERUMUSAN MASALAH Sejauhmanakah pengaruh tingkat
dapat digunakan peneliti sebagai
pendidikan terhadap partisipasi anggota
tambahan
BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
pengalaman pembuatan kebijakan
dalam penyusunan Peraturan Desa ?
didesa.
Majalah Ilmiah “DIAN ILMU”
Vol. 13 No. 1
Oktober 2013
wawasan
dan
33
ISSN : 0853 - 2516
mempunyai pengaruh yang cukup besar,
TINJAUAN KEPUSTAKAAN
maka
Meningkatnya sistem kerja serta dan
kewajiban
dalam
dan
ketrampilan
yang
ini peneliti tidak
pendidikan
informal
sebagai indikator. a. Pendidikan formal
organisasi juga menuntut adanya suatu pengetahuan
hal
menggunakan
KONSEP PENDIIKAN.
tugas-tugas
dalam
Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang
sistem
pendidikan
nasional,
memadai guna mendukung penyelesaian
menyebutkan bahwa Pendidikan formal
tugas dan kewajiban dengan baik. Maka
adalah jalur pendidikan yang terstruktur
dalam rangka itu pendidikan merupakan
dan
jalan
pendidikan dasar, pendidikan menengah,
utama
untuk
meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan manusia. Pendidikan
di
Indonesia
berjenjang
yang
terdiri
atas
dan pendidikan tinggi.” Kemudian Agus Zainul Fitri (2008) menyebutkan bahwa
diselenggarakan melalui tiga jalur seperti
Pendidikan
formal
yang disebutkan dalam UU No.20 tahun
pendidikan
yang
2003 yaitu : jalur pendidikan formal, jalur
berjenjang yang terdiri atas pendidikan
pendidikan
nonformal,
anak
pendidikan
informal.
berdasarkan tersebut
jalur maka
dan
jalur
usia
dini,
adalah
jalur
terstruktur
dan
pendidikan
dasar,
Sehingga
pendidikan menengah, dan pendidikan
penyelenggaraannya
tinggi. Pendidikan formal terdiri dari
pendidikan
pendidikan formal berstatus negeri dan
dapat
digolongkan menjadi tiga macam yaitu
pendidikan formal berstatus swasta.
pendidikan formal, pendidikan nonformal
b. Pendidikan nonformal
dan pendidikan informal. Berdasarkan
Menurut UU No.20 tahun 2003
uraian tersebut maka untuk mengukur
tentang sistem pendidikan nasional bahwa
tingkat pendidikan yang dimiliki oleh
pendidikan
anggota
pendidikan di luar pendidikan formal
BPD
digunakan
indikator
pendidikan formal dan nonformal. Oleh
yang
karena
pendidikan
informal
terstruktur
hanya
merupakan
pendidikan
sifatnya
nonformal
dapat dan
adalah
dilaksanakan berjenjang.
jalur
secara Hasil
dalam
pendidikan nonformal dapat dihargai
lingkungan keluarga dan dirasa tidak
setara dengan hasil program pendidikan
Majalah Ilmiah “DIAN ILMU”
Vol. 13 No. 1
Oktober 2013
34
ISSN : 0853 - 2516
formal setelah melalui proses penilaian
masyarakatnya. Untuk itu maka Badan
penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk
Musyawaratan Desa (BPD) selaku wakil
oleh pemerintah atau pemerintah daerah
dari masyarakat setempat harus bekerja
dengan mengacu pada standar nasional
secara optimal dalam menjalankan tugas
pendidikan.
dan kewajibannya. Sudah seharusnya jika
Pendidikan
nonformal
atau
masing-masing
anggota
BPD
pendidikan luar sekolah menurut Ary H.
berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan
Gunawan (1995) adalah semua usaha
untuk kepentingan masyarakat umum
sadar yang dilakukan untuk membantu
yang
perkembangan
kewajibannya.
kepribadian
serta
kemampuan anak dan orang dewasa diluar
sistem
persekolahan
melalui
sudah
menjadi
Adapun
tugas
mengenai
dan
pengertian
partisipasi sebagai berikut :
pengaruh yang sengaja dilakukan melalui
“ Partisipasi adalah keterlibatan
beberapa sistem dan metode penyampaian
seseorang
seperti, kursus, bahan bacaan, radio,
secara mental, pikiran atau emosi
televisi,
dan perasaan yang mendorongnya
penyuluhan
dan
media
komunikasi lainnya.”
untuk
dalam
memberikan
situasi
baik
sumbangan
dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai
KONSEP PARTISIPASI Pembangunan tidak akan berhasil
tujuan yang telah ditentukan dan
atau kurang optimal jika tidak didukung
ikut bertanggung jawab terhadap
oleh partisipasi masyarakat setempat,
kegiatan
pencapaian
tujuan
memang dalam beberapa hal seluruh
tersebut.”
(Syamsuddin
Adam,
warga
1993 ; 79)
masyarakat
tidak
mungkin
dilibatkan dalam membuat kebijakan atau
Dari pengertian di atas maka dapat
suatu perencanaan pembangunan, tetapi
disimpulkan bahwa partisipasi anggota
bagaimanapun dalam membuat suatu
BPD
perencanaan
untuk
keterlibatan masing-masing anggota BPD
sudah
dalam
kepentingan
yang
sifatnya
masyarakat
adalah
keikutsertaan
atau
suatu kegiatan tertentu yang
seharusnya pemerintah melibatkan warga Majalah Ilmiah “DIAN ILMU”
Vol. 13 No. 1
Oktober 2013
35
ISSN : 0853 - 2516
berhubungan dengan tugas dan tanggung
langsung dengan para pembuat keputusan
jawabnya untuk kepentingan masyarakat.
(2003 : 69).
Berdasarkan
pelaksanaannya
Berdasarkan pendapat diatas maka
partisipasi dibedakan menjadi dua macam
partisipasi
yaitu partisipasi langsung dan partisipasi
adanya keikutsertaan dari setiap individu
tidak langsung. Hal ini di dasarkan pada
secara fisik dan mental secara langsung
pendapat Parfitt yang menyatakan bahwa
tanpa melalui perwakilan sehingga terjadi
“Partisipasi
suatu kontak langsung dengan para
masyarakat
dalam
pembangunan diartikan sebagai dukungan rakyat
dengan
ukuran
langsung
ditandai
dengan
pengambil keputusan lainnya.
kemauan
masyarakat untuk ikut menanggung dan
HUBUNGAN
berperan dalam pembangunan baik secara
PENDIDIKAN
langsung maupun tidak langsung.” (2003
PARTISIPASI
: 25). Mengingat bahwa fungsi BPD
TINGKAT DENGAN
Sumber daya manusia dalam suatu
adalah sebagai wakil dari masyarakat
organisasi
maka pelaksanaan fungsi ini tidak boleh
memberikan partisipasinya secara optimal
diwakilkan atau terwakili, sehingga setiap
guna
anggota
organisasi tersebut. Dalam hal ini tinggi
BPD
akan
memberikan
diharapkan
mendukung
tercapainya
partisipasinya secara langsung dalam
rendahnya
partisipasi
melaksanakan
dipengaruhi
oleh
tugas
dan
tanggung
mampu
tujuan
seseorang
beberapa
faktor
jawabnya. Sehingga untuk mengukur
diantaranya adalah faktor pendidikan,
tingkat partisipasi dari anggota BPD kami
semakin
hanya melihat dari satu indikator yaitu
seseorang maka semakin tinggi pula
partisipasi langsung.
partisipasinya. Hal ini sesuai dengan
Menurut
Mardikanto
yang
dimaksud dengan partisipasi langsung
tinggi
pendapat
T.
tingkat
Iman
pendidikan
Prasetya
yang
menyatakan bahwa : “Tingkat
adalah suatu keikutsertaan secara fisik
partisipasi
seseorang
dan mental dimana individu-individu atau
dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain
masyarakat
adalah pendidikan. Orang yang memiliki
terlibat/berhubungan
pendidikan lebih tinggi akan mempunyai Majalah Ilmiah “DIAN ILMU”
Vol. 13 No. 1
Oktober 2013
36
ISSN : 0853 - 2516
wawasan dan pemahaman yang lebih
pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun
tinggi pula daripada orang yang memiliki
Warga, pemangku adat, golongan profesi,
pendidikan
pemuka agama, dan tokoh atau pemuka
lebih
rendah.
Sehingga
partisipasi yang diberikan oleh orang
masyarakat
yang
tinggi
anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan
cenderung lebih besar daripada orang
dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1
yang berpendidikan rendah.” (2008).
(satu) kali masa jabatan berikutnya.
berpendidikan
lebih
lainnya.
Masa
jabatan
Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5
METODE PENELITIAN
(lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan
LOKASI PENELITIAN Obyek penelitian ini adalah Badan
luas wilayah, jumlah penduduk, dan
Permusyawaratan Desa (BPD) di desa
kemampuan keuangan desa. Peresmian
Nogosari
Rambipuji
anggota BPD sebagaimana dimaksud
Kabupaten Jember. Desa Nogosari adalah
dalam pasal 30 ayat (1) ditetapkan dengan
suatu wilayah yang ditempati sejumlah
keputusan Bupati/walikota.
penduduk
Kecamatan
sebagai
suatu
kesatuan
Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu)
masyarakat hukum termasuk wilayah
orang ketua, 1(satu) orang wakil ketua,
kecamatan Rambipuji kota administrartif
dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan
Jember.
BPD sebagaimana dimaksud ayat (1)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah
dipilih dari dan oleh anggota BPD secara
RI Nomor 72 tahun 2005 mengenai
langsung dalam rapat BPD yang diadakan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan
bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur
BPD untuk pertama kali dipimpin oleh
penyelenggara
anggota tertua dan dibantu oleh anggota
Anggota
BPD
pemerintahan adalah
wakil
desa. dari
termuda.
penduduk desa bersangkutan berdasarkan
Fungsi BPD
keterwakilan wilayah yang ditetapkan
BPD
dengan cara musyawarah dan mufakat.
berfungsi
menetapkan
Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala
Anggota BPD sebagaimana dimaksud Majalah Ilmiah “DIAN ILMU”
Vol. 13 No. 1
Oktober 2013
37
ISSN : 0853 - 2516
desa,
menampung
dan
menyalurkan
Kewajiban anggota BPD :
aspirasi masyarakat. Wewenang BPD : a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa b. Melaksanakan
pengawasan
desa dan peraturan kepala desa c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa panitia
Pancasila,
melaksanakan
Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala
terhadap pelaksanaan peraturan
d. Membentuk
a. Mengamalkan
perundang-undangan b. Melaksanakan
kehidupan
demokratis
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
desa
pemilihan
kepala desa
c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan
e. Menggali,
menampung,
menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat f. Menyusun tata tertib BPD
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia d. Menyerap,
menampung,
menghimpun,
dan
menindak
lanjuti aspirasi masyarakat Hak BPD : a. Meminta
e. Memproses keterangan
kepada
pemerintah desa
pemilihan
desa. f. Mendahulukan
b. Menyatakan pendapat
kepala
kepentingan
umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
Hak anggota BPD :
g. Menghormati
a. Mengajukan rancangan peraturan desa
budaya
nilai-nilai
dan
adat
sosial istiadat
masyarakat setempat
b. Mengajukan pertanyaan
h. Menjaga norma dan etika dalam
c. Menyampaikan usul dan pendapat
hubungan kerja dengan lembaga
d. Memilih dan dipilih
kemasyarakatan.
e. Memperoleh tunjangan
Majalah Ilmiah “DIAN ILMU”
Vol. 13 No. 1
Oktober 2013
38
ISSN : 0853 - 2516
METODE
PENENTUAN
metode analisis data kuantitatif dengan perhitungan korelasi Rank Spearman
POPULASI DAN SAMPEL Dari populasi yang ditetapkan
dengan rumus sebagai berikut :
terdiri dari sejumlah anggota BPD yang 6 d 2
ada, maka jumlah anggota BPD yang ada rs = 1 - n
itu sekaligus dijadikan sampel dalam
n( n 2 1
penelitian ini. Hal ini disebabkan karena adanya
heterogenitas dalam populasi
tersebut,
sehingga
untuk
dapat
mengetahui keseluruhan elemen dalam penelitian
tersebut,
maka
penelitian
Dimana : rs
: Koefisien korelasi Rank Spearman
n
: Banyaknya pasangan rank
d
: Selisih dalam rank
menggunakan studi populasi atau studi sensus. Sehubungan dengan penelitian yang kami lakukan yaitu mengenai Badan Permusyawaratan Nogosari
Desa
(BPD)
Kecamatan
desa
Penggunaan
Namun apabila terjadi rank kembar maka digunakan rumus sebagai berikut :
Rambipuji
X
rs =
peneliti ambil adalah seluruh anggota
Dimana
METODE ANALISA DATA Data yang telah terkumpul melalui pengumpulan
data
Y
Data
yang
sudah
Y 2 d i2
untuk
dicari
mencari dengan
X
2
dan
menggunakan
rumus :
sebagai tersebut diatas maka selanjutnya dianalisis.
2
2
2 ( X 2 )( Y 2 )
BPD yang berjumlah 11 orang.
teknik
tersebut
berlaku apabila tidak terjadi rank kembar.
Kabupaten Jember, maka populasi yang
beberapa
rumus
diolah
n3 n X 12 Tx 2
sedemikian rupa akan dapat dianalisis untuk membuktikan apakah hipotesis
n3 n Y 12 Ty 2
yang diajukan diterima atau tidak. Untuk
menganalisis
data-data
dalam penelitian ini kami menggunakan Majalah Ilmiah “DIAN ILMU”
Vol. 13 No. 1
Oktober 2013
39
ISSN : 0853 - 2516
T
y
T
dan
Hal ini berarti bahwa r s hitung
dicari dengan menggunakan rumus
lebih besar daripada r s tabel (0,882>
Untuk mengetahui nilai
x
0,535), sehingga menerima hipotesa kerja
:
Tx
(H 1 )
t3 t 12
dan
menolak
H0.
Jadi
kesimpulannya adalah sebagai berikut : “Ada pengaruh antara tingkat
Ty
t3 t 12
pendidikan terhadap partisipasi anggota BPD dalam penyusunan Peraturan Desa”. Selanjutnya
untuk
mengetahui
Keterangan :
tingkat
d i : selisih Rank X dan Y
kedua variabel tersebut, sesuai dengan
n
ketentuan untuk N > 10 maka korelasi
: jumlah sampel
signifikansi
hubungan
antara
T x : faktor korelasi X
akan diuji kembali dengan uji t (t test ).
T y : faktor korelasi Y
Berdasarkan hasil perhitungan t test untuk
t
korelasi
: banyaknya data yang mempunyai nilai kembar.
r s antara
variabel
tingkat
pendidikan (X) terhadap partisipasi (Y) tersebut, diperoleh hasil t hitung =5,615. Sedangkan pada tabel t (tabel distribution of t) untuk N = 11, dimana df = N – 2,
HASIL DAN PEMBAHASAN
sehingga df = 11 – 2 = 9, dengan taraf
HASIL PENELITIAN Berdasarkan pada
signifikansi 5 % atau tingkat kepercayaan perhitungan,
95% adalah 1,833.
maka diperoleh hasil nilai korelasi r s =
Dengan demikian dapat dikatakan
0,882 . Pada tabel kritis yaitu tabel p
bahwa t hitung lebih besar
(tabel harga – harga kritis r s ) untuk N =
tabel
11 dengan taraf kepercayaan 95% atau
H 1 diterima dengan tingkat pengaruh yang
signifikansi 5% nilai kritisnya adalah
cukup besar antara tingkat pendidikan
sebesar 0,535.
terhadap
Majalah Ilmiah “DIAN ILMU”
Vol. 13 No. 1
(5,615
>
partisipasi
Oktober 2013
1,833)
daripada t sehingga
anggota
BPD.
40
ISSN : 0853 - 2516
Selanjutnya dapat disimpulkan sebagai
REKOMENDASI
berikut :
1. Anggota BPD Nogosari hendaknya
“Ada pengaruh yang signifikan antara
tingkat
partisipasi
pendidikan
anggota
perlu meningkatkan pengetahuan dan
terhadap
ketrampilan dari personilnya untuk
dalam
mendukung pelaksanaan tugas dan
BPD
penyusunan Peraturan Desa “.
fungsinya
sebagai
Badan
Permusyawaratan Desa 2. Anggota BPD Nogosari untuk lebih
PENUTUP KESIMPULAN
aktif dalam menggali aspirasi dari
1. Dari hasil analisis korelasi antara
masyarakat
setempat
guna
variabel tingkat pendidikan dengan
memperoleh informasi dan data yang
variabel partisipasi, maka diperoleh
aktual
hasil bahwa r s hitung lebih besar
penyusunan Peraturan Desa (Perdes)
daripada rs tabel (0,882 > 0,535).
yang lebih rasional.
lengkap
sebagai
bahan
Artinya bahwa ada pengaruh antara tingkat pendidikan yang dimiliki oleh anggota BPD terhadap partisipasi anggota
BPD
dalam
penyusunan
Peraturan Desa (Perdes) 2. Setelah dilakukan uji signifikansi (Uji t) dari hasil perhitungan korelasi antara kedua variabel, maka diketahui bahwa t hitung lebih besar dari pada t tabel (5,615 > 1,833). Artinya bahwa tingkat
pendidikan
berpengaruh
anggota
secara
BPD
signifikan
terhadap partisipasi anggota BPD dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes).
Majalah Ilmiah “DIAN ILMU”
Vol. 13 No. 1
Oktober 2013
41
ISSN : 0853 - 2516
DAFTAR PUSTAKA
Hasibuan, Melayu SP. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi revisi. Bumi Aksara Ibrahim, Indra. 2000. Pengembangan dan pelatihan dalam organisasi. Wijaya Agung. Bandung. Mardikanto. 2003. Partisipasi Masyarakat di era Otonomi Daerah. Sinar Grafika. Jakarta. …………..Undang - Undang Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004. http://www.google.com/search?ie. Diakses 27 Desember 2009 …………..Undang - Undang No. 20 tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan. http://pendidikanwikipedia.com/tubulu s/2007/07/04/dfc/.Diakses 27 Desember 2009..
Majalah Ilmiah “DIAN ILMU”
Vol. 13 No. 1
Oktober 2013
42
