Lokakarya “Community of Practice” Penguatan Kerangka Kerja Kelembagaan Provinsi Mengenai Perubahan Iklim dan Pembangunan Rendah Emisi Balikpapan, 24-25 November 2014 Dr. H. Awang Faroek Ishak Gubernur Kalimantan Timur Ketua DDPI Kalimantan Timur Ketua GCF Kalimantan Timur
Yth. Ibu Amelia Chizwala Peterson, Senior Research Associate, mewakili Sekretariat GCF Colorado Yth. Ibu Sita Supomo, Koordinator GCF Indonesia Yth. Para Nara Sumber Yth. Para Anggota GCF Indonesia dari enam provinsi Yth. Hadirin dan undangan lainnya Assalamualaikum ww.wb. Selamat pagi dan Salam Sejahtera 1. Sebagai umat beriman, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayah-Nya. Selaku Gubernur sekaligus sebagai Ketua Umum DDPI dan Ketua GCF Kalimantan Timur, saya mengucapkan selamat
datang, khususnya kepada para peserta lokakarya dari
luar
kota
Samarinda,
bahkan
dari
luar
Kalimantan Timur. 2. Perubahan iklim dan pembangunan rendah emisi yang menjadi topik utama lokakarya kita pada pagi hari ini merupakan isu yang amat penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak termasuk
masyarakat
dan
pemerintah
Provinsi
Kalimantan Timur. 3. Sebagai provinsi yang sedang dan akan terus membangun,
Kalimantan
Timur
memerlukan
pembangunan yang berkelanjutan untuk membawa seluruh rakyat Kalimantan Timur menuju masyarakat yang sejahtera dalam situasi yang harmonis dan kondisi ekologi yang lestari. 4. Pembangunan yang berorientasi untuk mengejar pertumbuhan terbukti
ekonomi
dalam
jangka
yang
setinggi-tingginya
panjang
justru
akan
menghambat keberlanjutan dari pembangunan itu 2
sendiri.
Untuk
ekonomi
tidak
itu
maka
boleh
kinerja hanya
pertumbuhan selalu
diukur
berdasarkan nominal Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga harus dilihat antara lain dari tingkat penurunan emisi karbon dalam mencapai besaran dan pertumbuhan PDB tersebut. 5. Dalam rangka mempercepat terwujudnya pengarus utamaan pembangunan yang ramah lingkungan, pada bulan Januari 2010 pemerintah Kalimantan Timur bersama dengan semua elemen masyarakat telah mendeklarasikan program “Kaltim Green” yang diharapkan dapat memberi kerangka bagi pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur dimasa depan, sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi laju pemanasan global. 6. Kaltim Green bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat
Kalimantan
Timur
secara
menyeluruh dan seimbang, mengurangi ancaman bencana
ekologis,
mengurangi
terjadinya
pencemaran dan kerusakan kualitas ekosistem dan 3
meningkatkan pengetahuan serta melembagakan kesadaran diseluruh kalangan masyarakat akan pentingnya
pelestarian
sumber
daya
alam
terbaharui, serta pemanfaatan secara bijak sumber daya alam tak terbaharui. Kaltim Green merupakan dimulainya
sebuah
pembangunan berwawasan dengan
proses
daerah
Kalimantan
lingkungan
basis
tata
pelaksanaan
(green
kelola
Timur
yang
development)
pemerintahan
yang
berwawasan lingkungan pula (green governance). Para peserta lokakarya yang saya hormati. 7. Sejak
diselelenggarakannya
Governor’s
Climate
Forest (GCF) Taskforce Meeting ke 3 di California pada
bulan
melahirkan
November Call
for
2009
yang
Leadership
yaitu
kemudian sebuah
himbauan kepada pemimpin dunia untuk mengambil peran lebih progresif dalam upaya pencegahan pemanasan global, Kaltim telah diproklamirkan sebagai anggota GCF ke 11. Sejak saat itu Kaltim berperan serta aktif dalam berbagai forum GCF, antara lain pertemuan tahun 2010 di Banda Aceh 4
dan di Santarem Brazil, tahun 2011 di Palangkaraya Kalimantan Tengah, tahun 2012 di Chiapas Mexico, tahun 2013 di Madre de Dios Peru, dan di tahun 2104 di Rio Branco Brazil. 8. Dalam forum GCF Meeting di Palangkaraya , saya memberikan pernyataan dalam sambutan saya bahwa Kalimantan Timur bertekad untuk menjadi sebuah provinsi yang kaya dan memiliki lingkungan hidup
yang
sehat.
bagaimanapun,
Untuk
kita
tidak
sampai akan
di
sana,
mengorbankan
pertumbuhan ekonomi untuk melindungi lingkungan tetapi juga tidak akan mengorbankan lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi. Mengapa demikian ? Sebab
jika
kita
menempatkan
kepentingan
lingkungan diatas kepentingan ekonomi maka kita tidak akan memiliki sumber daya untuk melindungi lingkungan. Begitu pula jika kita memprioritaskan kepentingan
ekonomi
lebih
dari
kepentingan
lingkungan maka kita akan merusak sumber daya alam
yang
perekonomian
justeru kita.
merupakan
Saya
pendukung
berkeyakinan
bahwa 5
pertumbuhan ekonomi bisa berjalan secara selaras dengan pelestarian lingkungan. Saya percaya bahwa ekonomi Kaltim bisa tumbuh sekaligus dengan upaya pengurangan emisi. Jangan lupa, bahwa walaupun secara nasional Kaltim menduduki urutan kedua dalam hal perolehan PDB per-kapita namun Kalimantan Timur juga berada di peringkat ke empat sebagai provinsi penghasil emisi GRK terbesar Peserta workshop yang saya hormati 9. Untuk
bisa
segera
mengimplementasikan
pembangunan berkelanjutan secara riil dalam wujud green
development
dan
green
governance
diperlukan tindakan nyata dan bukan hanya sekedar retorika yang disampaikan dari forum ke forum. Itu sebabnya setelah mendeklarasikan Kaltim Green, pada bulan Maret 2010, bekerjasama dengan DNPI pemerintah Kalimantan Timur menyusun Strategi Pembangunan
Ekonomi
Rendah
Karbon
(Low
Carbon Economy Growth). Strategi ini mencakup tiga elemen pokok, yaitu : (a). peluang pengurangan emisi;
(b).
sumber-sumber
baru
pertumbuhan 6
ekonomi; dan (c). kerangka kesiapan kelembagaan serta kebutuhan akan kebijakan dan peraturan yang diperlukan. 10.
Strategi
green
growth
Kalimantan
Timur
memaparkan berbagai opsi untuk menumbuhkan ekonomi seraya mengurangi emisi. Opsi-opsi green growth itu diidentifikasi dan dianalisis dari sektorsektor utama pembangunan ekonomi Kalimantan Timur,
yaitu
pertambangan
minyak
dan
gas,
batubara, perkebunan, pertanian, kehutanan. Namun demikian, sehebat apapun strategi green growth itu, tidak akan berhasil diimplementasikan dengan baik tanpa adanya komunikasi dan koordinasi di antara semua
pemangku
kepentingan
dan
mereka secara terintegratif. Begitu pula
pelibatan tanpa
pemahaman dan dukungan masyarakat luas maka perubahan menuju pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur tidak akan terjadi. 11.
Menyadari arti pentingnya persoalan-persoalan
komunikasi dan koordinasi maka pada bulan Februari 7
2011 pemerintah Kalimantan Timur
membentuk
Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) yang berfungsi melakukan tugas koordinasi berbagai kegiatan dan inisiatif “hijau” di level provinsi. Anggota organisasi ini terdiri dari unsur lembaga pemerintah (SKPD) terkait dengan
program-program
mitigasi
dan
adaptasi
perubahan iklim dan unsur akademisi. Saudara-Saudara pesertalokakarya yang saya hormati Strategi green growth Kalimantan Timur menjadi semakin lengkap dengan telah disusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) dan Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+ (SRAP REDD) pada tahun 2012. Semua dokumen terkait penurunan emisi GRK di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa produk emisi GRK terbesar bersumber dari sector-sektor ekonomi berbasis penggunaan lahan. 12.
Seperti dimaklumi lahan merupakan modal
penting pembangunan. Apalagi visi jangka menengah pembangunan Kalimantan Timur diarahkan untuk 8
mewujudkan
Kalimantan
Timur
sebagai
pusat
Agroindustri dan Energi terkemuka yang sudah barang tentu akan memerlukan lahan. Dikaitkan dengan pertimbangan
bahwa
penggunaan
lahan-lahan
bervegetasi hutan alam untuk kepentingan perluasan perkebunan dan pertanian akan meningkatkan emisi karbon secara signifikan dan tidak selaras dengan Instruksi
Presiden No. 10/2011 tentang Penundaan
Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, maka pemikiran-pemikiran untuk mendayagunakan lahanlahan
terdegradasi
untuk
kepentingan
ekonomi
sekaligus untuk mengurangi emisi karbon menjadi sangat strategis. Apa yang harus dilakukan secara teknis maupun dari segi kebijakan dan peraturan yang diperlukan agar lahan lahan terdegradasi itu bisa mendukung pembangunan berkelanjutan ? Disisi lain, tersedianya data spasial yang akurat, terintegrasi, mudah diakses dan dijadikan rujukan bagi semua pelaku pembangunan yang menggunakan sumberdaya lahan tentunya merupakan harapan kita bersama. Oleh karena itu mari kita gunakan forum lokakarya ini untuk 9
saling melemparkan gagasan dan berbagi pemikiran sehingga akan diperoleh suatu rumusan yang bisa digunakan
sebagai
penyusunan
bahan
kebijakan
pertimbangan
lebih
lanjut
bagi
tentang
pengggunaan lahan oleh pemerintah daerah. Peserta lokakarya yang saya hormati 13. Dipenghujung sambutan saya ini kembali saya ingin mengingatkan bahwa paradigma lama yang selalu
mempertentangkan
antara
kepentingan
ekonomi dengan kepentingan ekologi tidak boleh terus terjadi.
Kedua kepentingan itu merupakan
unsur pembangunan berkelanjutan yang harus dikelola secara harmonis dengan sebaik-baiknya. Ketika disadari bahwa disuatu wilayah kepentingan lingkungan hidup lebih dominan maka kepentingan ekonomi harus mengalah. Sebagai contoh dalam revisi
Rencana
Propinsi
Umum
Kalimantan
Tata
Timur,
Ruang diusulkan
Wilayah untuk
mengalihkan status Hutan Produksi ex HPH PT Gruti III seluas 38.000 ha menjadi hutan lindung Wehea karena selain kondisi biofisiknya yang 10
mendukung kriteria hutan lindung, kawasan hutan di areal tersebut juga merupakan penangkap air bagi tiga sub-DAS yang mengalirkan airnya bagi kepentingan
masyarakat
Kecamatan
Muara
Wahau. Contoh lainnya, untuk menambah potensi Hutan Lindung Sungai Wain sebagai sumber air Kota Balikpapan maka Pemerintah Kalimantan Timur juga mengusulkan agar sebagian dari areal HPH PT Inhutani Batu Ampar seluas ± 1.380 ha dijadikan bagian dari hutan lindung Sungai Wain. Secara fisik areal PT Inhutani yang diusulkan itu berbatasan dengan hutan lindung Sungai Wain dan memenuhi kriteria sebagai hutan lindung. Begitu juga terhadap kawasan hutan mangrove di Delta Mahakam yang saat ini sebagian besar telah berubah menjadi tambak-tambak ikan, pemerintah Kalimantan Timur tidak mengusulkannya menjadi APL melainkan sebagai Hutan Produksi yang dikelola dengan teknik silvo-fishery agar hutan mangrovenya dapat direhabilitasi dan kepentingan ekonomi
petambak
ikan
diwilayah
itu
bisa
disalurkan. 11
14. Disisi lain ketika untuk pembangunan ekonomi, Kalimantan Timur mengusulkan penggunaan areal Tahura Bukit Suharto seluas 1.596 ha atau 2,35 % dari total luas Tahura semestinya juga tidak dinilai bahwa pemerintah provinsi telah mengabaikan persoalan kepentingan lingkungan hidup. Apalagi kalau dikaitkan dengan kondisi fisik areal Tahura yang diusulkan untuk digunakan bagi kepentingan pembangunan freeway itu yang telah terdegradasi dan manfaat yang akan muncul bagi perekonomian Kalimantan Timur bila freeway itu dibangun. 15.
Hal yang sama juga berkenaan dengan usulan
Kaltim untuk mengusulkan pinjam pakai kawasan di Hutan
Lindung
Manggar
untuk
kepentingan
pembangunan ekonomi. Pemerintah Kalimantan Timur bertekad untuk mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan
dan
untuk
itu
harmonisasi
antara
kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan menjadi tantangannya. Namun demikian Pemerintah Kalimantan
Timur
optimis
bahwa
dengan 12
mengedepankan komunikasi dan koordinasi diantara semua pemangku kepentingan persoalan-persoalan yang menghambat akselerasi pembangunan bisa terpecahkan jalan keluarnya. Para peserta lokakarya yang saya hormati Demikian sambutan dan pengarahan saya sehubungan dengan pelaksanaan lokakarya GCF Indonesia ini dan selanjutnya dengan mengucapkan Bismilahirahmani rahim Lokakarya “Community of Practice” Penguatan Kerangka Kerja Kelembagaan Provinsi Mengenai Perubahan Iklim dan Pembangunan Rendah Emisi ini dengan resmi saya saya nyatakan dibuka. Wassalamu’allaikum warahmatullahi wabarakatuh.
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR DR. H. AWANG FAROEK ISHAK
13
