Memperkuat Kapasitas Kelembagaan PemerintahDaerah untuk Mengintegrasikan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Rencana Pembangunan Daerah

Memperkuat Kapasitas Kelembagaan PemerintahDaerah untuk Mengintegrasikan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Rencana Pembangunan Daerah Nazla Mariza, MA Media Fellowship ICCTF Jakarta, 24 Mei 2016

Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi)

berkontribusi untuk mendorong proses pembuatan kebijakan publik yang lebih efektif dalam konteks desentralisasi

Misi

Kebijakan Pemerintah dan Perubahan Iklim Kerangka Kebijakan Undang-undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri KLHK No. 33/2016 tentang Pedoman Penyusunan API RAN API

Mandat Perlu adanya arah kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan yang bersifat wajib Pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun aksi API dan mengintegrasikannya dalam rencana pembangunan wilayah/sektor Mendorong terbentuknya sistem koordinasi yang lebih baik antar-sektor dan antara pemerintah pusat dengan daerah dalam mengembangkan kebijakan dan rencana aksi adaptasi perubahan iklim

Program Swakelola Bappenas / ICCTF bermitra dengan Transformasi

Memperkuat Kelembagaan Pemerintah Daerah untuk Mengintegrasikan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Rencana Pembangunan Daerah

Kabupaten Gorontalo

Kenapa Gorontalo? • Salah satu Kabupaten paling rentan terhadap dampak perubahan iklim (DNPI dan RAN API) namun kapasitasnya rendah • Masih sedikitnya pendampingan untuk pemerintah dan masyarakat di wilayah terkait adaptasi perubahan iklim • Peluang • Kepala daerah baru terpilih • RPJMD 2016-2020 sedang dalam proses penyusunan • Hasil stakeholder mapping menunjukkan pemkab memiliki perhatian tinggi terhadap isu lingkungan

Tujuan program

Meningkatkan Pemahaman

Menyusun strategi dan mengintegrasikannya

Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten dan Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait adaptasi perubahan iklim

Proses Kerja dan milestone

Kompilasi data awal termasuk kajian DNPI sebagai referensi

Tools: Participatory Rural Appraisal di beberapa desa yang paling rentan Verifikasi dampak perubahan iklim dan pilihan adaptasi di beberapa desa rentan di Kabupaten Gorontalo

Stakeholder mapping

Pembentukan Kelompok Kerja API Kajian Kebijakan, Program Daerah dan Kelembagaan (Kapasitas Pemda)

Strategi Program Ketahanan Daerah terhadap Dampak Perubahan Iklim

Tools: Capacity Development Needs Assessment

Integrasi strategi tsb ke dalam RPJMD, RKPD, Renja sektor terkait dan RKA tahun 2017

Kompilasi Data Awal Kerentanan Kabupaten Gorontalo terhadap PI

Kuadran I (Kapasitas Tinggi, Kerentanan Rendah)

Kuadran II (Kapasitas Rendah, Kerentanan Rendah) Kuadran III (Kapasitas Tinggi, Kerentanan Tinggi) Kuadran IV (Kapasitas Rendah, Kerentanan Tinggi) (Sumber: DNPI, 2011)





PROFIL KABUPATEN GORONTALO

Sumber: BPS 2015

Jumlah Penduduk 407.466 Jiwa Mata pencaharian utama adalah di sektor pertanian Lumbung pangan utama untuk Propinsi Gorontalo Lahan untuk budidaya pertanian mencakup 277.162 Ha atau 23, 16% dengan produksi jagung 117.448 ton dan padi 6.261 ton

Pembangunan berwawasan lingkungan dan ketahanan pangan merupakan arah pembangunan jangka panjang (RPJP 2005-2025)

Gagal panen sepanjang tahun 2015. Kekeringan di seluruh kabupaten (19 kecamatan). Sungai mengering, kerusakan danau limboto, pasokan air tanah menurun Baik untuk pertanian maupun air bersih untuk konsumsi.

PETA SEBARAN ANCAMAN

Sumber: Diolah dari berbagai sumber Berdasarkan kejdian bencana , 2005-2015

Ancaman Banjir

Ancaman Kekeringan WFP 2015 - Buletin Pemantauan Ketahanan Pangan di Indonesia (Dampak El Nino). Dari 367.951 total populasi, 90.901 berisiko tinggi terhadap kekeringan dan 41.237 sangat membutuhkan bantuan. Daerah yang 50 persen wilayahnya merupakan lahan pertaniannya tanaman pangan yang mengalami kekeringan parah dalam periode tiga bulan terakhir (Okt –Des). Secara ekonomi sangat rentan (lebih dari 20 % daripenduduknya hidup dibawah gariskemiskinan) dianggap sebagai daerah prioritas utama untuk diberikan intervensi

DAERAH PALING RAWAN ANCAMAN BANJIR & KEKERINGAN

4

2

1

3 1. 2. 3. 4.

Limboto (6 Desa) Limboto Barat (5 Desa) Bongomeme (8 Desa) Tolangohula (6 Desa)

•

Diolah dari data DiBi BNPB , Pemkab, BPS Kab. Gorontalo, BMKG & Berbagai Sumber Periode 2005 – 2015. Tingkat kerentanan terhadap ancaman + kontribusi kecamatan terhadap hasil produksi padi & Jagung Kab. Gorontalo

PETA LUMBUNG PANGAN (PADI & JAGUNG)

7 5 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Limboto Limboto Barat Mootilango Boliyahuto Tolangohula Bilato Asperaga Bongameme

Lumbung Pangan

1 2

4 6

8

Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholder mapping)

Perspektif Pemangku Kepentingan terkait perubahan iklim Pemangku Kepentingan

Bappeda, BLH, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, BMKG, dan media massa lokal.

Camat/Sekcam dan para petani.

Perspektif tentang perubahan iklim

PI diakibatkan oleh manusia, i.e. penebangan hutan ilegal, konversi hutan lindung menjadi kebun sawit, izin pembangunan kawasan bertabrakan dengan RTRW

Merasakan perubahan pola musim hujan dan musim kemarau, namun tidak tahu penyebabnya. Sebagian beranggapan PI disebabkan oleh tembakan “lampu sinar laser” di Bandara Jalaludin ke awan. Menentukan masa tanam ditentukan oleh “Panggoba”

Tantangan Kebijakan Kerusakan ekosistem danau limboto akibat alih fungsi lahan Linkungan Fenomena Enso yang mempengaruhi produktivitas tanaman pangan

Respon Kebĳakan Pemerintah Institusi pemerintah daerah

Kebijakan/program

Badan Ketahanan Pangan

Menyalurkan bantuan beras untuk masyarakat di desa-desa yang mengalami gagal panen

Dinas Pertanian

Memberikan bantuan benih tanaman padi yang lebih sedikit menyerap air

Dinas PU bersama pemerintah desa dan kecamatan

Melakukan normalisasi sungai dan memperluas pembangunan jaringan irigasi sawah

Dinas Pertanian bersama Badan Ketahanan Pangan

Sedang melaksanakan program diversifikasi pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan rumah

Kelima, Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan

Melakukan reboisasi hutan di daerah hulu sungaisungai yang bermuara di danau Limboto

Bappeda

Akan melakukan integrasi isu adaptasi perubahan iklim dalam dokumen final RPJMD 2016-2020 mendatang.

BMKG

Melakukan pertukaran data/informasi cuaca, dan program Sekolah Lapangan Iklim (SLI) guna memberikan pelatihan pada para penyuluh pertanian mengenai perubahan iklim dan penentuan pola tanam.

Kekuatan • Visi dan prioritas kerja Bupati adalah pembangunan kelautan, peternakan, pertanian, dan lingkungan hidup • Perhatian dan komitmen anggota DPRD, Pimpinan SKPD (Bappeda, Ka BLH, Kadis Pertanian dan Humas) terhadap pembangunan berwawasan lingkungan khususnya di sektor pertanian dan memiliki harapan tinggi dalam kemitraan ini • Jaringan Humas yang luas dengan media lokal • Keberadaan media lokal (pers) dan LSM setempat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu-isu pembangunan lingkungan

Peluang • Dokumen RPJMD Kabupaten Gorontalo 2016-2020 • Penambahan pengetahuan terkait API serta pendampingan membuat opsi-opsi kebijakan teknis terkait API • SKPD memiliki motivasi tinggi untuk mempromosikan kabupaten Gorontalo sebagai kabupaten percontohan (role model)

Rencana berikutnya • Pembentukan Kelompok Kerja API • Analisa kerentanan dan resiko PI dengan sampling di beberapa desa paling rentan • Menyusun pilihan adaptasi / opsi kebijakan • Menentukan strategi / skenario adaptasi • Pengintegrasiannya ke dalam rencana pembangunan daerah jangka pendek dan menengah • Berbagi pembelajaran ke daerah lain maupun di tingkat nasional

PUSAT TRANSFORMASI KEBIJAKAN PUBLIK Office: Perkantoran Fartmawati Mas Blok I/118, Jalan Fatmawati Raya, No. 20 Jakarta 12430 Workshop : Jl. Cipaku V no.24 Petogogan Kebayoran Baru Phone: +62 21 2702401 – 2 www.transformasi.org

@transformasi_id transformasi idn

Memperkuat Kapasitas Kelembagaan PemerintahDaerah untuk Mengintegrasikan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Rencana Pembangunan Daerah

Recommend Documents