Republik Indonesia. Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API)

Republic Republik of Indonesia Indonesia

Rencana Rencana Aksi Aksi Nasional Nasional Adaptasi Adaptasi Perubahan Perubahan Iklim Iklim (RAN-API) (RAN-API)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 2014 2014

Republik Indonesia

Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 2014

ii

RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)

Kata Pengantar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Secara umum, model perubahan iklim global memprediksi semua wilayah Indonesia akan mengalami kenaikan temperatur termasuk temperatur permukaan laut yang meningkatkan dan mengubah pola serta intensitas curah hujan yang akan meningkatkan risiko banjir dan kekeringan pada musim kemarau. Hal ini memberikan dampak antara lain kekeringan berkepanjangan, banjir, bertambahnya frekuensi peristiwa iklim ekstrim yang mempengaruhi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat serta biodiversitas dan kestabilan ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan ancaman terhadap keberhasilan pencapaian pembangunan sosial ekonomi Indonesia. Upaya dan strategi adaptasi, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun untuk jangka panjang dirasakan perlu untuk melindungi masyarakat termiskin dan menghindari kerugian ekonomi yang lebih besar di kemudian hari akibat perubahan iklim. Di Indonesia dampak ekonomi perubahan iklim diperkirakan sangat besar walaupun masih sulit diperhitungkan secara pasti. Pembangunan nasional dengan agenda adaptasi terhadap dampak perubahan iklim memiliki tujuan akhir agar tercipta sistem pembangunan yang adaptif atau tahan terhadap perubahan iklim yang terjadi saat ini. Untuk mengantisipasi dampak negatif perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya adaptasi perubahan iklim, termasuk penyusunan dokumen kebijakan nasional untuk mengatasi dampak perubahan iklim, seperti Indonesia Adaptation Strategy (Bappenas, 2011), Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim Indonesia (DNPI, 2011), Indonesia Climate Change Sectoral Road Map (Bappenas, 2010), Rencana Aksi Nasional Menghadapi Perubahan Iklim (Kementerian Lingkungan Hidup, 2007) dan rencana adaptasi sektoral oleh Kementerian/Lembaga. Dokumen Strategi Pengarusutamaan Adaptasi dalam Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2012) juga telah disusun. Namun demikian, masih banyak kegiatan adaptasi sektor-sektor yang dapat, perlu, dan harus disinergikan pelaksanaannya dengan sektor lain, serta diintegrasikan ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan (RPJMN dan RKP) agar sasaran adaptasi dapat dicapai dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dapat ditingkatkan. Untuk itu, dalam mewujudkan harmonisasi dan operasionalisasi berbagai dokumen kebijakan tersebut, maka diperlukan satu rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim (RAN-API), yang bersifat lintas bidang untuk jangka pendek, menengah, dan juga memberikan arahan adaptasi untuk jangka panjang. Akhir kata, Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini dan berharap dokumen ini dapat bermanfaat bagi para pelaku di tingkat nasional dan lokal.

Jakarta, Februari 2014 Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, SE, MA


iii

Kata Pengantar Menteri Negara Lingkungan Hidup Sebagai wilayah yang berada diantara benua Asia dan Australia serta lautan Hindia dan Pasific, Indonesia mempunyai tingkat kerentanan yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Data hasil kajian yang dilakukan menunjukkan kecenderungan kenaikan temperatur permukaan mencapai sekitar 1.0°C selama abad 20. Salah satu dampak perubahan iklim lain berupa perubahan pola presipitasi yang bervariasi dan cukup ekstrim mempunyai pengaruh signifikan dan meluas ke berbagai sektor pembangunan seperti ketahanan pangan, kesehatan, infrastruktur dan pemukiman, energi, ekosistem, kehutanan, perkotaan, dan pesisir. Potensi risiko iklim pada sektor-sektor tersebut semakin tinggi dari waktu ke waktu, dan hal tersebut dapat digambarkan dari hasil Kajian Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI) yang telah dilakukan di beberapa kota dan provinsi oleh berbagai lembaga. Hasil kajian risiko yang ada dalam dokumen ICCSR (Bappenas 2010) dan the Second National Communication/SNC (KLH 2010) menunjukkan distribusi wilayah dengan tingkat risiko iklim dari rendah sampai sangat tinggi pada beberapa bidang. Dalam dokumen tersebut juga dinyatakan bahwa Pulau Jawa, Bali dan Sumatera merupakan wilayah dengan tingkat risiko iklim yang tinggi dan sangat tinggi, dikarenakan oleh faktor non-iklim seperti demografi, geografi dan infrastruktur. Peningkatan kapasitas adaptasi menjadi sangat penting untuk diperhatikan, karena dengan kapasitas adaptasi yang kuat dapat mengurangi dampak perubahan iklim. Disamping itu, pengarusutamaan isu adaptasi perubahan iklim kedalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah harus dilakukan supaya terwujud program dan kegiatan pembangunan yang tahan dan adaptif terhadap dampak perubahan iklim. Sinergi, koordinasi, dan komunikasi semua pihak menjadi penting dalam mewujudkan upaya adaptasi yang baik dan terintegrasi antar sektor dan antar wilayah. Dengan adanya RAN API, proses sinergi, komunikasi dan koordinasi diharapkan dapat berjalan dengan baik karena adanya arahan dalam proses pengarusutamaan dan penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Pemerintah daerah perlu menindaklanjuti arahan nasional dalam adaptasi perubahan iklim dengan menyusun strategi adaptasi perubahan iklim daerah. Strategi tersebut disusun berdasarkan rekomendasi hasil kajian kerentanan/ risiko dan adaptasi perubahan iklim di daerah dan mengintegrasikannya kedalam penyusunan rencana pembangunan di daerah. Dengan adanya strategi adaptasi perubahan iklim di tiap provinsi dan kabupaten/ kota, maka diharapkan dampak perubahan iklim dapat diminimalisasi, serta mempunyai arahan dan strategi daerah untuk meningkatkan ketahanan dan menurunkan tingkat kerentanan wilayah, meningkatkan tatanan kehidupan dan kesejahteraan melalui program pembangunan yang tanggap terhadap dampak perubahan iklim.

iv


Pengembangan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi publik yang baik dapat mendukung implementasi pembangunan yang adaptif karena dapat meningkatkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat melalui berbagai inisiatif lokal yang telah berkembang di lingkungan sosial kemasyarakatan. Proses adaptasi yang baik adalah suatu proses penyesuaian yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi setempat dan menggali potensi dan inisiatif lokal. Program Kampung Iklim (ProKlim) dan berbagai upaya peningkatan inisiatif lokal lain merupakan contoh-contoh yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung pengurangan dampak perubahan iklim dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Akhir kata, saya ucapkan terimakasih atas partisipasi dan kerjasama berbagai pihak dalam penyusunan dokumen RAN API. Semoga dokumen ini dapat menjadi kontribusi nasional dalam penanggulangan dampak perubahan iklim melalui arahan kebijakan dan strategi adaptasi perubahan iklim. Dengan demikian sasaran RAN API yaitu peningkatan ketahanan ekonomi, ketahanan sistem kehidupan, ketahanan ekosistem, ketahanan wilayah khusus, dan sistem pendukung yang lain dapat terwujud.

Jakarta, Februari 2014 Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA


v

Kata Pengantar Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Peristiwa fenomena cuaca dan iklim ekstrim semakin terasa meningkat dalam hal frekuensi dan intensitasnya. Berdasarkan pengalaman BMKG kenaikan suhu udara di wilayah Indonesia yang telah terjadi dalam kurun wakti 100 tahun terakhir ini berkisar 0,76°C serta senantiasa disertai kejadian-kejadian ekstrim yang menjadi pemicu terjadinya bencana hidrometeorologi. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 87% bencana yang terjadi di Indonesia pada tahun 2013 adalah bencana hidrometeorolgi, seperti banjir, longsor, kekeringan, dan lain-lain. Bukti-bukti tersebut sesuai dengan hasil kajian global dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Hasil kajian BMKG terhadapa konsentrasi gas rumah kaca (GRK) pada Hari Raya Nyepi di pulau Bali menunjukkan secara nyata bahwa aktifitas manusia menjadi penyebab utama peningkatan konsentrasi GRK sebagai sumber utama pemanasan global yang memicu terjadinya perubahan iklim. Peningkatan kapasitas dalam menekan kenaikan konsentrasi GRK dan dampak perubahan iklim harus menjadi prioritas utaman dalam rencana pembangunan berbagai sektor ke depan. Dampak perubahan ikim ini akan menjadi tantangan dalam pembangunan nasional kedepan akan tergerus oleh dampak perubahan iklim. Salah satu contoh nyata adalah bagaimana pola pembangunan infrastruktur merespon secara adaptif terhadap perubahan pola hujan yang menjadi lebih ekstrim. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT dengan tersusunnya Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API). Dokumen ini adalah langkah awal dalam pembangunan bangsa ke depan dimana langkah lebih besar menanti ketika bersama kita akan melakukan implementasi RAN-API di semua sektor. BMKG akan selalu menempatkan diri di sektor hulu untuk implementasi ini dengan memberikan informasiinformasi terkait bukti, proses dan basis ilmiah perubahan iklim yang diharapkan menjadi rekomendasi untuk mendukung para sektor dalam dalam berbagai upaya adaptasi. Informasi yang disediakan BMKG seyogyanya dapat menjelaskan proses historis, perubahan yang kini terjadi dan proyeksi mendatang dari perubahan iklim di wilayah Indonesia secara local. Aksi adaptasi perubahan iklim bersifat solutif terhadap akibat perubahan iklim dan diperlukan sebagai respon saat ini terhadap keragaman paparan eksposu dampak perubahan iklim yang diterima masyarakat. Respons adaptif terhadap dampak perubahan iklim dapat dilakukan dengan memanfaatkan informasi BMKG pada sektor yang sensitif tehadap perubahan iklim. Secara tematik informasi BMKG berguna untuk peningkatan kapasitas adaptasi, pengurangan dampak, pengurangan kerentanan dan peningkatan daya tahan masyarakat. Sedangkan aksi perubahan iklim bersifat variatif dalam ruang dan waktu sehingga terus dibutuhkan informasi yang dinamis untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Dalan hal ini BMKG akan terus berupaya untuk meningkatkan keragaman dan cakupan informasi perubahan iklim hingga dapat menjangkau lebih banyak sektor dan skala kewilayahan yang lebih luas dan lebih detail. Selain itu BMKG juga akan terus berupaya untuk menjawab tantangan kebutuhan akan “common but differentiated responsibility” dimana semua pihak menerima dampak perubahan iklim dengan porsi adaptasi yang berbeda beda. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya untuk seluruh pihak terkait yang memungkinkan tersusunnya dokumen ini. Semoga ini menjadi langkah awal kita damalam menyelematkan sekitar 250 juta rakyat Indonesia dar dampak perubahan iklim. Banyak hal yang kita tidak bisa hindari tetapi akan lebih bik apabila kita lebih siap menghadapinya Jakarta, Februari 2014 Dr. Andi Eka Sakya, M.Eng

vi


Kata Pengantar Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim / Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim Assalammualaikum wr.wb., Tidak dapat dipungkiri lagi, perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan dan ancaman terbesar bagi kehidupan saat ini. Pembangunan yang telah direncanakan dan dijalankan di berbagai tingkatan dan sektor pun tidak terlepas dari tantangan dan ancaman ini. Di satu sisi, kita pahami bahwa pembangunan yang dilakukan dapat meningkatkan tantangan dan ancaman dalam bentuk semakin cepat dan meningkatnya perubahan iklim yang terjadi, sementara di sisi lain justru sebaliknya, proses pembangunan beserta hasilnyalah yang akan mendapatkan ancaman dalam bentuk dampak perubahan iklim yang semakin parah. Atas nama Dewan Nasional Perubahan Iklim, Saya menyambut gembira diterbitkannya dokumen Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang telah dihasilkan melalui proses konsultasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Diterbitkannya dokumen RAN-API ini akan menjadi basis serta memberikan arah dalam mengatasi dampak perubahan iklim secara antisipatif dan lebih terencana sebagai bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pendekatan ini pada akhirnya akan memberikan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan pendekatan yang selama ini lebih banyak dilakukan yang bersifat reaktif, yang dilaksanakan setelah dampak terjadi. Penerbitan dokumen RAN-API ini juga akan memberikan kontribusi bagi peran Indonesia dalam proses internasional yang selama ini dijalani di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Dokumen ini memberikan gambaran kesiapan Indonesia dalam melaksanakan upaya adaptasi dan juga akan menjadi sumber informasi mengenai dukungan yang diperlukan oleh Indonesia dalam melaksanakannya. Perubahan iklim beserta dampaknya memiliki dinamika yang sangat tinggi. Hal yang sama juga terjadi dalam upaya adaptasi dampak. Karenanya, RAN-API tidak dapat menjadi dokumen yang statis melainkan harus mampu mengikuti dinamika yang ada. RAN-API hendaknya selalu menjadi living document yang mengantisipasi berbagai perkembangan yang terjadi dengan tidak meninggalkan kekhususan secara sektor dan bidang kegiatan, lokasi, kondisi sosial, ekomoni serta budaya masyarakat. Akhir kata, apreasiasi Saya sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dan penerbitan dokumen ini. Kiranya koordinasi dan kontribusi yang baik ini pun dapat terus terjadi dalam upaya menjaga kekinian RAN-API sebagai living document, serta yang tidak kalah pentingnya juga dalam pelaksanaan aksi adaptasi terhadap dampak perubahan iklim di Indonesia. Wassalammualaikum wr.wb Jakarta, Februari 2014 Prof. Dr. Rachmat Witoelar


vii

Tim Penyusun Publikasi Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) ini dapat terlaksana melalui komitmen yang tinggi dan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terlihat. Kementerian PPN/ Bappenas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Tim Penyusun dan seluruh pihak yang terlibat atas kerja keras dan kontribusinya sehingga Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim ini dapat tersusun dengan baik. Penghargaan dan ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada: • TIM PENGARAH

Dr. Ir. Rr. Endah Murniningtyas, M.Sc, Ir. Arief Yuwono, M.A., Ir. Imam Santoso Ernawi MCM.MSc, Dr. Widada Sulistya, DEA

• TIM PENYUSUN

Ir. Wahyuningsih Darajati, MSc (BAPPENAS); Ir. Emma Rahmawati, M.Sc (KLH); Dr. Edvin Aldrian (BMKG); Ir. Ari Muhammad (DNPI); Dr. Hadiat, MA (BAPPENAS); Ir. Montty Girianna, M.Sc., MCP, Ph.D (BAPPENAS); Ir. Nono Rusono, PG.DIP.Agr. Sci.Msi (BAPPENAS); Ir. Basah Hernowo, MA (BAPPENAS); Dr. Ir. Sri Yanti JS.MPM (BAPPENAS); Dr. Ir. Mesdin Kornelis Simarmata, MSc (BAPPENAS); Ir. R. Aryawan Soetiarso Poetro, MSi (BAPPENAS); Ir. M. Donny Azdan, MS, MA, Ph.D (BAPPENAS); Ir. Deddy Koespramoedyo, MSc (BAPPENAS); Ir. Nugroho Tri Utomo, MRP (BAPPENAS); Ir. Bambang Prihartono, MSCE (BAPPENAS); Ir. Hayu Parasati, MPS (BAPPENAS); Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM (BAPPENAS); Drs. Budi Suhardi, DEA (BMKG); Henda Sri Mulyanto (KLH); Rachmi Yuliantri (DNPI); Togu Pardede, ST, MIDS (BAPPENAS); Setyawati, ST, M.NatResEcon (BAPPENAS); Ir. J Rizal Primana, MSc (BAPPENAS); Dr. Drg. Theresia Ronny Andayani, MPH (BAPPENAS); Ir. Juari, ME (BAPPENAS); Ir. Nita Kartika, M.Ec (BAPPENAS); Mia Amalia, ST, MSi, Ph.D (BAPPENAS); Roby Fadillah, S.Pi, MEP (BAPPENAS); Khairul Rizal, ST, MPP (BAPPENAS); Yogi Harsudiono, SE (BAPPENAS); Ade Candradijaya, STP, M.Si, MSc (BAPPENAS); Ewin Sofian Winata, ST (BAPPENAS); Syifaa Tresnaningrum, ST (BAPPENAS); Liana Nur Fajar Utami, ST (BAPPENAS); Rudi Pakpahan (BAPPENAS); Nurul W (BAPPENAS)

• KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT PENYUSUNAN RAN-API Kementerian Pertanian; Kementerian Kehutanan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Perindustrian; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Kesehatan; Kementerian Perumahan Rakyat; Kementerian Riset dan Teknologi; Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Badan Pertanahan Nasional; Badan Informasi Geospasial; Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Badan Koordinasi Keluarga Berencana; Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

viii


• TENAGA AHLI PENYUSUN

Prof. Dr. Rizaldi Boer; Ir. Djoko Santoso Abi Suroso, M.PSt, Ph.D; Wilmar Salim, ST., M.Reg.Dev., Ph.D.; Ir. Wahyu Mulyana, MA.; Prof. Dr. Ridad Agoes, MD., MPH; Dr. Saut Sagala; Dr. Tri Wahyu Hadi; Hamzah Latief, Ph.D (Eng.)., Ph.D; Hadi Kardhana, ST., MT., Ph.D; M.Suhardjono Fitriyanto, M.Sc; Prof. Dr. Irsal Las; Dr. Damayanti Buchori; Dr. Akhmad Faqih; Dr. Ario Damar; Dr. Dodik Ridho Nurrochmat; Dr. Tania June; Dr. Siti Amanah; Dr. Yuli Suhartono; Dr. Muhammad Ardiansyah

• EDITOR

Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr

• LEMBAGA NON-PEMERINTAH

Mercy Corps; Plan Indonesia; UN-Habitat; UN-Women; WWF; Center for International Forestry Research (CIFOR); Ikatan Ahli Perencana (IAP); COMMIT

• TIM INVENTARISASI DATA RAN-API

Dr. Arzyana Sunkar; Sigit Santosa, S.Si, M.App.Sc; Nova Anika, S.TP, M.Si; Ramanditya Wimbardana, ST

• TIM PENDUKUNG Fatimah Kamila, ST; Anna Amalia, ST; Irfan Darliazi Yananto, SE; Eko Wibisono, ST; Andria Anria; Adi Rakhman, Amin Budiarjo, ST,M.Sc; Riga Anggarendra,SSi;Nadia Amelia Ridwan, SSi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mitra pembangunan Japan International Cooperation Agency (JICA), Asian Development Bank (ADB), dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) yang telah membantu penyusunan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim. Semoga Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim ini dapat menjadi panduan yang baik dalam melaksanakan upaya adaptasi baik di tingkat nasional dan daerah, sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang adaptif perubahan iklim.


ix

x


Ringkasan Eksekutif LATAR BELAKANG Telah banyak bukti-bukti ilmiah menunjukkan perubahan iklim sudah terjadi dan dirasakan oleh seluruh masyarakat dunia. Penyusunan program aksi adaptasi perubahan iklim bertujuan untuk menjamin atau mengamankan pencapaian sasaran utama pembangunan serta meningkatkan ketahanan (resillience) masyarakat, baik secara fisik, maupun ekonomi, sosial dan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim. Pembangunan nasional dengan agenda adaptasi terhadap dampak perubahan iklim memiliki tujuan akhir agar tercipta sistem pembangunan yang adaptif atau tahan terhadap perubahan iklim yang terjadi saat ini. Pembangunan berkelanjutan yang mengakomodasi kegiatan adaptasi perubahan iklim diharap dapat mengurangi kerentanan saat ini sehingga tidak mengorbankan kapasitas generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini diperlukan karena perubahan iklim akan mempengaruhi dan berdampak pada semua aspek dari pembangunan setiap sektor. Diharapkan dengan disusunnya Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) ini upaya-upaya adaptasi dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terintegrasi serta memberikan dampak yang lebih besar dalam mendukung capaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan adaptif atau tahan terhadap perubahan iklim.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan RAN-API ini adalah menghasilkan sebuah rencana aksi nasional untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, yang terkoordinasi secara terpadu dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat, baik dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, swasta, dll. Tujuan utama dari adaptasi perubahan iklim dalam RAN-API adalah terselenggaranya sistem pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan (resiliensi) tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Tujuan utama tersebut akan dicapai dengan membangun ketahanan ekonomi, ketahanan tatanan kehidupan, baik secara fisik, maupun ekonomi dan sosial, dan menjaga ketahanan ekosistem serta ketahanan wilayah khusus seperti pulau-pulau kecil untuk mendukung sistem kehidupan masyarakat yang tahan terhadap dampak perubahan iklim.

RAN-API DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RAN-API merupakan bagian dari kerangka pembangunan nasional Indonesia. Dari sisi perencanaan pembangunan nasional, RAN-API merupakan rencana tematik lintas bidang yang lebih spesifik dalam mempersiapkan rencana pembangunan yang memiliki daya tahan terhadap perubahan iklim (climate proof/ resilient development) di tingkat nasional. RAN-API diharapkan dapat memberikan arahan pada Rencana Kerja Pemerintah maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di masa depan, agar lebih tanggap terhadap dampak perubahan iklim. RAN-API tidak menjadi dokumen terpisah yang memiliki kekuatan legal formal tersendiri, namun menjadi masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan Kementerian/Lembaga (K/L). RAN-API juga merupakan acuan bagi


xi

pemerintah daerah dalam menyusun Strategi/Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim sebagai arahan dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan yang tahan perubahan iklim. Untuk pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di daerah perlu disusun Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) di tingkat Provinsi yang penyusunannya merupakan tanggung jawab daerah masing-masing dengan koordinasi dari Kementerian Dalam Negeri. RAD-API disusun dengan melibatkan dinas teknis terkait dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah berdasarkan kemampuan APBD dan masyarakat.

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM Dengan memperhatikan pengertian adaptasi perubahan iklim serta tujuannya, adaptasi dapat dikatakan sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan (resiliensi) suatu sistem terhadap dampak perubahan iklim. Sehingga adaptasi perubahan iklim di Indonesia diarahkan sebagai: 1. Upaya penyesuaian dalam bentuk strategi, kebijakan, pengelolaan/manajemen, teknologi dan sikap agar dampak (negatif) perubahan iklim dapat dikurangi seminimal mungkin, dan bahkan jika memungkinkan dapat memanfaatkan dan memaksimalkan dampak positifnya. 2. Upaya mengurangi dampak (akibat) yang disebabkan oleh perubahan iklim, baik langsung maupun tidak langsung, baik kontinu maupun diskontinu dan permanen serta dampak menurut tingkatnya. Dengan memperhatikan sektor-sektor dan aspek pembangunan yang terkena dampak perubahan iklim dapat dikatakan bahwa untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan adanya dampak perubahan iklim diperlukan ketahanan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain itu, mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim diperlukan pula ketahanan di wilayah khusus seperti pulau-pulau kecil, pesisir dan perkotaan. Untuk itu, dalam kaitan ini, Sasaran Strategis RAN-API diarahkan untuk: (i) membangun ketahanan ekonomi, (ii) membangun tatanan kehidupan (sosial) yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim (ketahanan sistem kehidupan), (iii) menjaga keberlanjutan layanan jasa lingkungan ekosistem (ketahanan ekosistem) dan (iv) penguatan ketahanan wilayah khusus di perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk mendukung penguatanpenguatan di berbagai bidang tersebut, dibutuhkan sistem pendukung penguatan ketahanan nasional menuju sistem pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim.

STRATEGI DAN RENCANA AKSI ADAPTASI PER BIDANG Sasaran pembangunan setiap sektor tidak mungkin dapat dicapai dengan optimal tanpa didukung oleh sektor lain. Oleh karena itu, penetapan langkah aksi adaptasi setiap sektor dalam rangka membangun ketahanan ekonomi, tatanan kehidupan, ekosistem dan wilayah khusus terhadap dampak perubahan iklim perlu melihat keterkaitan program antar sektor. Hal ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam membangun sinergitas dan mengisi gap kegiatan aksi adaptasi yang perlu dikembangkan agar sasaran RAN-API dapat dicapai.

MEKANISME PELAKSANAAN • MEKANISME KOORDINASI Penyusunan dokumen RAN-API diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dan juga pelibatan pemangku kepentingan lainnya baik swasta, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kerjasama internasional, universitas dan lembaga penelitian. Dalam rangka memudahkan koordinasi dalam penanganan perubahan iklim baik mitigasi maupun adaptasi dan untuk meningkatkan

xii


efisiensi dan efektivitas pencapaian perencanaan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Menteri PPN/Kepala Bappenas telah mengeluarkan SK Menteri PPN/Kepala Bappenas No Kep.38/M.PPN/ HK/03/2012 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim, yang terdiri dari 6 (enam) kelompok kerja, diantaranya Kelompok Kerja Adaptasi. Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan adaptasi sesuai dengan kondisi wilayah dan tingkat kerentanan yang dimilikinya. Pada dasarnya dampak langsung perubahan iklim terjadi pada skala lokal sehingga tindakan adaptasi dilakukan pada tingkatan dan kondisi lokal setempat. Untuk menghasilkan upaya adaptasi yang efektif diperlukan upaya menyeluruh pada berbagai tingkatan pemerintah, dipandu dan didukung dengan adanya strategi dan kebijakan adaptasi di tingkat pusat. Penyusunan dan pelaksanaan RAN-API dan RAD-API perlu memperhatikan pembagian kewenangan dan urusan pemerintahan pada bidang yang terkait dengan adaptasi perubahan iklim.

• MEKANISME PENDANAAN ADAPTASI Sampai saat ini belum ada kebijakan pendanaan adaptasi perubahan iklim yang secara khusus dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi adaptasi di Indonesia. Di dalam perencanaan jangka menengah, isu perubahan iklim telah mendapatkan prioritas pendanaan melalui mekanisme APBN. Selain itu, kebijakan pendanaan perubahan iklim tidak hanya berasal dari sumber pendanaan domestik, namun dikembangkan dari berbagai sumber pendanaan lain termasuk kerjasama internasional dan sektor swasta. Berbagai program adaptasi perubahan iklim selama ini banyak didukung oleh pendanaan yang berasal dari kerjasama internasional, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas maupun pembiayaan proyek percontohan. Pendanaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama dalam pendanaan RAN-API bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan RPJMN 2010-2014 dan RKP tahun berjalan. Sumber pendanaan dalam negeri lainnya, seperti APBD, hutang pemerintah, investasi swasta (perbankan dan non-perbankan), dan corporate social responsibility (CSR). Sumber dana dari internasional lainnya secara luas dapat dipakai baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Pemakaian sumber ini sangat bergantung kepada mekanisme pengusulan yang berlaku pada masing-masing institusi penyedia dana.

• MEKANISME MONITORING, EVALUASI, KAJI ULANG DAN PELAPORAN Proses pemantauan dan evaluasi RAN-API diperlukan untuk memastikan pencapaian target dan sasaran penurunan emisi yang telah ditetapkan. Proses pemantauan pelaksanaan kegiatan RAN-API dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait dan secara berkala dilaporkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas. Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku.Upaya monitoring dan evaluasi yang dilakukan harus sejalan dengan sistem monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan proses evaluasi dan kaji ulang RAN-API yang terintegrasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan global terkini.


xiii

Daftar Isi iii

Kata Pengantar

viii

Tim Penyusun

xi

Ringkasan Eksekutif

xiv

Daftar Isi

xvi

Daftar Gambar

xvii Daftar Tabel xviii Daftar Singkatan

xiv

xxi

Glossary

1

Bab 1. Pendahuluan

2

1.1

Latar Belakang

3

1.2

Maksud dan Tujuan

3

1.3

Kerangka Hukum

4

1.4

Kedudukan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API)

6

1.5

Pendekatan dan Kerangka Kerja

7

Bab 2. Perubahan Iklim dan Dampaknya di Indonesia

8

2.1

Iklim Indonesia

8

2.1.1

Pola Tahunan Curah Hujan dan Temperatur Permukaan

9

2.1.2

Keragaman Iklim (Climate Variability)

11

2.1.3

Iklim Maritim dan Variasi Tinggi Muka Air Laut

12

2.2

Analisis Perubahan Iklim di Indonesia Berdasarkan Data Pengamatan

12

2.2.1

Tren Perubahan Temperatur Permukaan

13

2.2.2

Tren Perubahan Curah Hujan

15

2.2.3

Tren Kenaikan Suhu permukaan laut (SPL)

16

2.2.4

Tren Kenaikan Tinggi Muka Laut (TML)

17

2.2.5

Tren Kejadian Cuaca dan Iklim Ekstrem

17

2.3

Proyeksi Perubahan Iklim Berdasarkan Model-Model AR4-IPCC

17

2.3.1

Proyeksi Kenaikan Temperatur Permukaan

18

2.3.2

Proyeksi Perubahan Curah Hujan

19

2.3.3

Proyeksi Kenaikan Suhu permukaan laut dan Tinggi Muka Laut

21

2.3.4

Proyeksi Kejadian Cuaca dan Iklim Ekstrem

21

2.4

Potensi Dampak Perubahan Iklim

29

2.5

Wilayah Rentan Terhadap Perubahan Iklim

31

Bab 3. Arah Kebijakan dan Sasaran Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim

32

3.1

Arah Kebijakan RAN-API

34

3.2

Sasaran RAN-API


39

Bab 4. Strategi dan Rencana Aksi Adaptasi Per Bidang

40

4.1

Bidang Ketahanan Ekonomi

40

4.1.1

Rencana Aksi Sub Bidang Ketahanan Pangan

42

4.1.2

Rencana Aksi Sub Bidang Kemandirian Energi

42

4.2

Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan

42

4.2.1

Rencana Aksi Sub Bidang Kesehatan

43

4.2.2

Rencana Aksi Sub Bidang Permukiman

44

4.2.3

Rencana Aksi Sub Bidang Infrastruktur

45

4.3

Bidang Ketahanan Ekosistem

48

4.4

Bidang Ketahanan Wilayah Khusus

48

4.4.1

Rencana Aksi Sub Bidang Perkotaan

49

4.4.2

Rencana Aksi Sub Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

50

4.5

Bidang Sistem Pendukung

55

Bab 5. Mekanisme Pelaksanaan

56

5.1

Mekanisme Koordinasi

58

5.2

Mekanisme Pendanaan Adaptasi

58

5.2.1

Sumber Pendanaan Domestik

59

5.2.2

Sumber Pendanaan Internasional

61

5.3

Mekanisme Monitoring, Evaluasi, Kaji Ulang dan Pelaporan

61

5.3.1

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

61

5.3.2

Mekanisme Kaji Ulang RAN-API

63

Bab 6. Pemilihan Lokasi Percontohan Kegiatan RAN-API

72

Lampiran 1

Matrik Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API)

158 Lampiran 2

Ringkasan Dampak Perubahan Iklim

167 Lampiran 3

Area Prioritas dan Pertimbangan Mengintegrasikan Aspek Gender dalam Program

Aksi Adaptasi Perubahan Iklim 173 Referensi


xv

Daftar Gambar 5 8 9

12 12 13 13

14

15

Gambar 1.1

Bagan Kedudukan Rencana Aksi Nasional dalam Kerangka Pembangunan Nasional2

Maksud dan Tujuan

Gambar 2.1

Peta tipe hujan di Indonesia yang digunakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi,

dan Geofisika (BMKG; Makmur, 2012)

Gambar 2.2

Citra satelit pada kanal Visible yang memperlihatkan evolusi aktivitas konvektif

diurnal dengan berbagai skala. Masing-masing kolom kiri, tengah, dan kanan,

menunjukkan waktu pengamatan pagi, siang, dan sore hari, sedangkan setiap baris

memperlihatkan tanggal yang berbeda

Gambar 2.3

Hasil analisis serupa dengan dengan Gambar 2.3 tetapi untuk Tinggi Muka Laut (TML)

dengan (a) DMI dan (b) indeks NINO 3.4

Gambar 2.4

Tren temperatur rata-rata tahunan untuk wilayah daratan di Indonesia (6°LU -

11°08’LS dan 95°’BT - 141°45’BT) berdasarkan data dari CRU TS3.1

Gambar 2.5

Tren Perubahan Curah Hujan Musiman pada Bulan (a) DJF dan (b) JJA di Wilayah

Indonesia (KLH, 2010)

Gambar 2.6

Perubahan Nilai Curah Hujan Rerata 30-tahun Untuk Setiap Bulan (a) pada Beberapa

Kurun Waktu dan (b) Grafik Moving Average-nya Untuk Bulan-Bulan Basah DJF

(Bappenas, 2010c)

Gambar 2.7

Contoh hasil analisis tren curah hujan bulan Januari dari data GPCC: (a) nilai rata-

rata baseline 1961–1990 dan (b) selisih nilai rata-rata periode 1980–2010 (data sampai

2007) dengan baseline (Bappenas, 2010c)

Gambar 2.8

Time-series anomali SPL relatif terhadap rata-rata SPL pada 1901–2000 dan

trennya, secara global (biru), di daerah tropis (hijau), dan perairaran Indonesia

(merah) yang dihitung berdasarkan data NOAA hasil rekonstruksi untuk periode

1854–2010 15 16

16

17

18

xvi

Gambar 2.9

Tren linier kenaikan SPL selama 30 tahun dari tahun 1982 sampai 2011 yang dihitung

dari data hasil rekonstruksi NOAA dengan resolusi 0.5⁰ lat/lon12

Gambar 2.10

Variasi anomali TML rata-rata di perairan Indonesia tahun 1860–2010, yang dihitung

dari data SODA (garis penuh hijau), ROMS-SODA (garis putus-putus merah), dan

altimeter (garis putus-putus biru). Selain itu juga diperlihatkan garis tren linier yang

dihitung untuk tiap-tiap data tersebut

Gambar 2.11

Pola spasial SLR di perairan Indonesia yang ditunjukkan oleh: (a) tren kenaikan TML

pada periode 1993–2011, dan (b) selisih rata-rata TML periode 2005–2011 relatif

terhadap rata-rata TML periode 1993–2005

Gambar 2.12

(a) Kurva cumulative distribution function (CDF) dengan nilai ambang untuk peluang

curah hujan harian 1% tertinggi berdasarkan data satelit TRMM selama periode

1998–2008. (b) Sebaran nilai perubahan peluang curah hujan harian ekstrem pada

data TRMM periode 2003-2008 relatif terhadap nilai peluang pada periode 1998–2002

Gambar 2.13 Proyeksi temperatur permukaan untuk rata-rata wilayah Malang, Jawa Timur

berdasarkan keluaran model AR4-IPCC setelah melalui proses downscaling dan

perata-rataan ensemble. Diperlihatkan pula data historis sejak tahun 1951 sampai

dengan 2010 dan hasil simulasi model GCM untuk abad ke-20 serta proyeksi untuk

tiga skenario SRES B1, A1B, dan A2. Data time series bulanan telah dihaluskan terlebih

dahulu agar memperlihatkan tren jangka panjang (KLH, 2012a)


20 24

25

26

Gambar 2.14

Estimasi Laju Kenaikan TML di Indonesia Berdasarkan Model dengan Penambahan

Dynamic Ice Melting (Bappenas, 2010b)

Gambar 2.15

Risiko penurunan ketersediaan air (kiri-atas), banjir (kanan-atas), kekeringan (kiri-

bawah), dan tanah longsor (kanan-bawah) berdasarkan skenario SRA2 pada periode

2020-2025 (Bappenas, 2010)

Gambar 2.16

Risiko penggenangan air laut di pesisir akibat bahaya kenaikan muka air laut,

variabilitas iklim La-Nina, dan gelombang badai yang disertai dengan kejadian air

pasang tertinggi perigee (Bappenas, 2010)

Gambar 2.17 Risiko Dampak Perubahan Iklim terhadap Kejadian Penyakit Malaria, Demam

Berdarah Dengue, dan Diare (Bappenas, 2010)

Gambar 2.18

Perkiraan perubahan produksi padi per kabupaten di Pulau Jawa pada tahun 2025

dibandingkan dengan produksi saat ini (2010) akibat kenaikan temperatur dan

konsentrasi CO2 untuk skenario SRESB1 dan SRESA2 pada berbagai skenario

perubahan luas lahan sawah dan indeks penanaman padi (Bappenas, 2010)

27

Gambar 2.19

Klasifikasi Region Berdasarkan Pola Densitas Hot-Spot Kebakaran Hutan (KLH, 2010)

29

Gambar 2.20

Klasifikasi Wilayah berdasarkan Kerentanan terhadap Perubahan Iklim (SIDA, 2009)

34

Gambar 3.1

Tujuan dan Sasaran Strategis RAN-API

56

Gambar 5.1

Struktur Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim

70

Gambar 6.1

Daerah Percontohan Kegiatan RAN-API

26

Daftar tabel 10

Tabel 2.1

Tren Perubahan Temperatur Permukaan dari Beberapa Kajian Iklim Indonesia

14

Tabel 2.2

Proyeksi perubahan curah hujan rata-rata di wilayah Indonesia untuk periode 2010–

2020 (relatif terhadap 1980–2000) berdasarkan analisis tren polinomial data observasi

(Bappenas, 2010a)

19

Tabel 2.3

Ringkasan kajian terkait proyeksi curah hujan di Indonesia

20

Tabel 2.4

Proyeksi Kenaikan Rata-Rata TML Tanpa Penambahan Dynamic Ice Melting di Perairan

Indonesia (Bappenas, 2010b)

22

Tabel 2.5

Ringkasan Dampak Perubahan Iklim pada Bidang-Bidang Terkait

28

Tabel 2.6

Tingkat Risiko Perubahan Iklim Berdasarkan Wilayah di Indonesia (modifikasi dari

dokumen ICCSR – Bappenas, 2010 dengan masukan dari dokumen SNC – KLH, 2010)

30

Tabel 2.7

Lima puluh Wilayah Terentan terhadap Perubahan Iklim Indonesia (Sida, 2009)

51

Tabel 4.1

Alur Pemikiran RAN-API

65

Tabel 6.1

Daerah Percontohan Kegiatan RAN-API

66

Tabel 6.2

Ringkasan Penilaian VA untuk Lokasi

(hasil preliminary)

Kegiatan Percontohan RAN-API


xvii

Daftar Singkatan ADB

Bank Pembangunan Asia

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara AR4-IPCC

Laporan Evaluasi Keempat dari Panel Antar-Pemerintah untuk Perubahan Iklim

ASEAN Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASPL Anomali Suhu Permukaan Laut BAPPENAS

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BATAN Badan Tenaga Nuklir Nasional BBN Bahan Bakar Nabati BIG Badan Informasi Geospasial BKKBN Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BMI Benua Maritim Indonesia BMKG Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana BPPT Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BUMN Badan Usaha Milik Negara CDF Fungsi Distribusi Kumulatif CH Curah Hujan CH4 Metana CIFOR Pusat Penelitian Hutan Internasional CMAP Rencana Mitigasi dan Adaptasi Iklim CO2 Karbondioksida COP Konferensi Multipihak CRU Unit Penelitian Iklim CRV Desa Pesisir Tangguh CSO Organisasi Masyarakat Sipil CSR Tanggung Jawab Sosial Perusahaan DAS Daerah Aliran Sungai DBD Demam Berdarah Dengue DJF Desember – Januari - Februari DME Desa Mandiri Energi DMI Dipole Mode Index DMP Desa Mandiri Pangan DNPI Dewan Nasional Perubahan Iklim ENSO El Nino-Southern Oscillation GCM Model Iklim Global GEF Fasilitas Lingkungan Global GHGs Gas Rumah Kaca GIZ Badan Kerja Sama Internasional Jerman GPCC Pusat Presipitasi Klimatologi Global HKm Hutan Kemasyarakatan HPH Hak Pengusahaan Hutan HTI Hutan Tanaman Industri HTR Hutan Tanaman Rakyat IAP Ikatan Ahli Perencanaan ICCSR Peta Jalan Perubahan Iklim Sektoral Indonesia

xviii


ICCTF Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia IOD

Indian Ocean Dipole

IPCC Panel Antar-Pemerintah untuk Perubahan Iklim IPO

Interdecadal Pacific Oscillation

ISV Variasi Intra-musim JAS Juli – Agustus - Desember JICA Badan Kerja Sama Internasional Jepang JIDES Jaringan Irigasi Desa JITUT Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani JJA Juni – Juli - Agustus K/L Kementerian/Lembaga Kemenhut

Kementerian Kehutanan

Kemenkes

Kementerian Kesehatan

Kemenpera

Kementerian Perumahan Rakyat

Kementan

Kementrian Pertanian

Kemen ESDM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kemen PPN

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Kemen PU

Kementerian Pekerjaan Umum

KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan KLH Kementerian Lingkungan Hidup KLHS Kajian Lingkungan Hidup Strategis KPH Kesatuan Pengelola Hutan KRPL Kawasan Rumah Pangan Lestari LAPAN Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Litbang Penelitian dan Pengembangan LPND Lembaga Penelitian Non Departemen LSM Lembaga Swadaya Masyarakat NGOs Organisasi-Organisasi Non Pemerintah NIE Entitas Pelaksana Nasional NOAA Badan Kelautan dan Atmosfer Amerika Serikat NSPK Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria N2O Nitrogen dioksida OPT Organisme Pengganggu Tanaman O3 Ozon PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa PDB Produk Domestik Bruto PDO Pacific Interdecadal Oscillation Pemda Pemerintah Daerah PHBM Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat PHLN Pinjaman/Hibah Luar Negeri PKA Penurunan Ketersediaan Air PLTA Pembangkit Listrik Tenaga Air PLTPB Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Pokja Kelompok Kerja PP Peraturan Pemerintah


xix

PPK Pulau-Pulau Kecil PPP Kemitraaan Publik Swasta PTT Pengelolaan Tanaman Terpadu PUG Pengarusutamaan Gender RAD Rencana Aksi Daerah RAD-API

Rencana Aksi Daerah – Adaptasi Perubahan Iklim

RAN Rencana Aksi Nasional RAN-API

Rencana Aksi Nasional - Adaptasi Perubahan Iklim

RAN-GRK

Rencana Aksi Nasional – Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

RAN-MAPI

Rencana Aksi Nasional - Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim

RDTR Rencana Detail Tata Ruang REDD Reducing Emission from Deforestation and Degradation Renja Rencana Kerja Renja K/L

Recana Kerja Kementerian/Lembaga

Renja SKPD

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Renstra Rencana Strategis Renstra K/L

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

RKP Rencana Kerja Pemerintah RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah ROMS-SODA

Regional Ocean Modelling System - Simple Ocean Data Assimilation

RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPPLH Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RTH Ruang Terbuka Hijau RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah RTRWN Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional RTRWP Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi SDM Sumber Daya Manusia SIARANG

Sistem Informasi Kebakaran Hutan Berbasis Keruangan

SJII Sistem Jaringan Informasi Iklim SK Surat Keputusan SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah SLR Kenaikan Permukaan Laut SNC Dokumen Komunikasi Nasional Kedua SON September - Oktober - November SPL Suhu Permukaan Laut SRA Agenda Penelitian Strategis SRES Laporan Khusus tentang Berbagai Skenario Emisi SRI Sistem Intensifikasi Padi SUT Sistem Usaha Tani TML Tinggi Muka Laut TRMM Misi Pengukuran Curah Hujan Tropis TTO Osilasi 10-12 tahun UNDP Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNFCCC

Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim

UU Undang-Undang VIM Variasi Intra-musim WMO Organisasi Meteorologi Dunia WWF Dana Margasatwa Dunia

xx


Glossary Adaptasi

Penyesuaian dalam sistem alam atau sistem buatan manusia untuk menjawab rangsangan atau pengaruh iklim, baik yang bersifat aktual ataupun perkiraan, dengan tujuan mengontrol bahaya yang ditimbulkan atau memberikan kesempatan yang menguntungkan. Adaptasi dapat juga didefinisikan sebagai usaha alam atau manusia menyesuaikan diri untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang sudah atau mungkin terjadi.

Altimeter

Alat untuk mengukur ketinggian atau tinggi suatu tempat dari permukaan bumi berdasarkan tekanan udara (biasa digunakan di dalam pesawat terbang).

Antropogenik

Sesuatu yang diakibatkan aktivitas manusia.

Bencana Hidro-meteorologi Bencana yang terjadi akibat faktor cuaca dan iklim, baik berasal dari atmosfer (seperti curah hujan dan suhu udara) dan dari laut (seperti hempasan gelombang/ombak, kenaikan level muka air laut). Climate Proof

Pembangunan atau pengembangan sistem kehidupan manusia yang sudah memperhitungkan perubahan factor-faktor iklim sehingga sistem tersebut dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan pada berbagai skenario kondisi iklim.

Climate Smart Agriculture UUpaya-upaya yang dilakukan dalam sektor pertanian untuk mengurangi dampak perubahan Iklim, dengan cara beradaptasi terhadap perubahan iklim melalui berbagai cara,metode, dan alat, pengetahuan, dan teknologi. Cuaca

Keadaan udara/atmosfer (faktor temperatur, cahaya matahari, kelembaban, kecepatan angin, dan sebagainya) pada satu tempat tertentu dengan jangka waktu yang terbatas.

Dampak Perubahan Iklim Akibat yang ditimbulkan dari proses perubahan iklim terhadap alam dan manusia, seperti terjadinya banjir rob di pesisir akibat kenaikan permukaan air laut. Dipole Mode Index (DMI)

Indeks yang dihitung berdasarkan perbedaan (selisih) antara anomali suhu permukaan laut (ASPL) di Samudra Hindia Barat (sekitar lepas pantai timur Afrika) dan Samudra Hindia Timur (sekitar lepas pantai barat daya Pulau Sumatera).

Diurnal

Siklus yang berlangsung secara harian (dalam waktu satu hari).

Ekosistem

Sistem yang terdiri dari organisme makhluk hidup yang saling berinteraksi dengan lingkungan fisik di sekitar mereka.

Ekstrapolasi

Perluasan atau estimasi data di luar data yang tersedia, tetapi tetap mengikuti pola kecenderungan data yang tersedia tersebut.

Ekstrapolasi polinomial adalah tipe ekstrapolasi yang mempergunakan asumsi bahwa pola kecenderungan data mengikuti bentuk fungsi matematika polinom


xxi

El Nino

Peristiwa meningkatnya suhu permukaan air laut mulai dari bagian timur tengah hingga timur Samudra Pasifik (sekitar pantai daerah Amerika Latin), yang kemudian diikuti dengan mendinginnya suhu permukaan air laut di perairan Indonesia dan sekitarnya sehingga menimbulkan penurunan curah hujan (potensi terjadi kekeringan).

El-Nino ini merupakan salah satu fase dari El Nino-Southern Oscillation (ENSO) yaitu kombinasi antara variasi suhu permukaan air laut di sebelah timur Samudra Pasifik dengan variasi tekanan udara permukaan di sebelah barat samudra tersebut.

Emisi

Zat yang dilepaskan ke atmosfer yang bersifat sebagai pencemar udara.

Food Mixed Policy

Kebijakan untuk meragamkan pangan atau disebut pula kebijakan diversifikasi pangan.

Gas Rumah Kaca (Greenhouse gases/GHGs)

Gas-gas di atmosfer, baik alami maupun buatan manusia, yang menyerap dan melepas radiasi infra merah (panas). Gas rumah kaca utama adalah uap air (H2O), karbon dioksida (CO2), metana (CH4), oksida nitrat (N2O) dan ozon (O3).

Geostrofik

Aliran atmosfer atau arus laut yang digerakkan oleh perbedaan tekanan secara ruang spasial dan dipengaruhi arahnya oleh gaya Coriolis.

Heat Island

Kondisi udara/atmosfer di suatu daerah (umumnya adalah perkotaan) dimana suhu permukaannya lebih hangat dibandingkan dengan kondisi di sekelilingnya, sehingga jika digambarkan di peta suhu maka akan membentuk formasi “pulau panas”..

Iklim

Secara umum iklim didefinisikan sebagai kondisi rata-rata suhu, curah hujan, tekanan udara, dan angin dalam jangka waktu yang panjang, antara 30 dan 100 tahun (inter-centennial). Pada intinya iklim adalah pola cuaca yang terjadi selama bertahun-tahun.

Indian Ocean Dipole

Osilasi tak-teratur dari suhu permukaan air laut di Samudra Hindia bagian Barat (sekitar lepas pantai timur Afrika) dan bagian Timur (sekitar lepas pantai barat daya Pulau Sumatera).

Indeks IOD dihitung berdasarkan perbedaan (selisih) antara anomali suhu permukaan laut di kedua bagian Samudra Hindia tersebut. Fase (indeks) positif terjadi jika suhu itu terjadi lebih tinggi di bagian barat yang disertai dengan pendinginan permukaan air laut di bagian timur, sehingga menurunkan curah hujan di sebagian daerah Indonesia dan Australia (potensi terjadi kekeringan).

Integrated Forest

Upaya pengelolaan kebakaran hutan yang terintegrasi merupakan suatu

Fire Management

kerangkan kerja yang melibatkan adanya integraasi antara ekologi, sosioekonomi dan teknologi yang berkaitan dengan upaya pengelolaan kebakaran

Kawasan Pengelolaan Hutan

Suatu kawasan hutan tertentu yang di dalamnya terdapat kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam

Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman mahluk hidup dan hal-hal yang berhubungan dengan ekologi

(biological diversity/biodiversity) yang merupakan tempat tinggal mahluk hidup tersebut. Keanekaragaman hayati mencakup keanekaragaman genetik, spesies dan ekosistem.

xxii


Kejadian Iklim Ekstrem

Kejadian iklim anomali (tidak seperti kondisi rata-rata iklim) pada suatu wilayah

(Extreme Climate Event)

dalam kurun waktu tertentu, dimana biasanya hanya memiliki peluang yang kecil untuk terjadi. Kejadian ini mencakup gelombang panas, badai, peristiwa El-Nino, La Nina, dan lain sebagainya.

Kekeringan

Kekeringan meteorologis timbul saat curah hujan

jauh di bawah kondisi

normal untuk jangka waktu yang lama.

Di samping itu, kekeringan hidrologis dapat dipengaruhi juga oleh kondisi penyerapan air hujan pada permukaan tanah

Kenaikan Permukaan Laut

Pertambahan ketinggian permukaan air laut secara kontinu relatif terhadap

(Sea Level Rise)

suatu level yang tetap atau rata-rata jangka panjang tahunan.

Kerentanan (Vulnerability) Suatu derajat dimana sebuah sistem sensitif terhadap, atau tidak dapat menghadapi, pengaruh buruk perubahan iklim, seperti variabilitas iklim dan iklim ekstrem. Kerentanan merupakan fungsi dari sifat, skala/derajat, dan tingkat variasi iklim yang menunjukan sensitivitas dan kemampuan adaptasi suatu sistem. Ketahanan (Resilience)

Besaran perubahan yang membuat suatu sistem tetap dapat berjalan tanpa merubah kondisi.

Ketahanan juga dapat diartikan sebagai kemampuan

sistem sosial dan ekologi untuk menyerap gangguan, sementara sistem tetap mempertahankan struktur dan fungsinya. Ketahanan Ekonomi

Perubahan iklim memberikan dampak terhadap stabilitas ekonomi dan upaya pencapaian tujuan pembangunan bidang ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kemampuan sistem ekonomi untuk mempertahankan fungsinya dan memulihkan secara cepat pada saat terjadinya gangguan. Bidang ketahanan ekonomi RAN-API memberikan penekanan pada aspek ketahanan pangan dan kemandirian energi.

Ketahanan Ekosistem

Terjaganya ekosistem hutan dan ekosistem esensial dari dampak perubahan iklim sehingga keberadaan keanekaragaman hayati serta layanan jasa ekosistem dapat lestari. Keanekaragaman hayati, sebagai komponen inti dalam ekosistem, menjadi penyedia jasa lingkungan yang memegang kunci keberlanjutan ekosistem. Jasa lingkungan yang berperan adalah jasa penyedia (provisioning), pengatur (regulating), budaya (cultural) dan penunjang (supporting).

Ketahanan Sistem Kehidupan Perubahan iklim memberikan dampak terhadap sistem kehidupan masyarakat dan upaya pencapaian tujuan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat (livelihood). Ketahanan sistem kehidupan adalah kemampuan masyarakat untuk mempertahankan kehidupannya dan memulihkan secara cepat pada saat terjadinya gangguan. Ketahanan Sistem Pendukung Kemampuan aspek-aspek pendukung untuk bertahan dan pulih saat terjadi gangguan. Pelaksanaan adaptasi perubahan iklim didukung berbagai aspek dengan penekanan pada peningkatan kapasitas, pengembangan informasi iklim yang handal, penelitian dan pengembangan, serta perencanaan dan penganggaran.


xxiii

Ketahanan Wilayah Khusus

Perubahan iklim memberikan dampak yang berbeda pada tiap wilayah sesuai dengan paparan, tingkat kerentanan dan karakteristik wilayah masing-masing. Ketahanan wilayah khusus merujuk pada kemampuan beberapa wilayah yang menghadapi ancaman perubahan yang khusus untuk bertahan dan pulih pada saat terjadinya gangguan. Perubahan khusus dalam hal ini berkaitan dengan wilayah yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, misalnya wilayah yang didiami masyarakat marjinal, sehingga memerlukan perhatian yang lebih besar secara seksama. Terkait dengan perubahan iklim, bidang ketahanan wilayah khusus ditekankan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta perkotaan.

Komunikasi Nasional

Dokumen yang disusun dan dikirimkan sesuai dengan Konvensi dan Protokol

(National Communication)

Kyoto dengan tujuan agar pihak lain menerima informasi tentang aktivitas penanganan perubahan iklim di suatu negara.

Konferensi Multipihak

Badan tertinggi pada Konvensi. Saat ini bertemu sekali setahun untuk meninjau

(Conference of the Parties/COP) kemajuan Konvensi. Kata “konferensi” di sini tidak digunakan dalam artian “pertemuan” tetapi lebih mengarah kepada arti kata “asosiasi”. Konveksi

Salah satu proses pembentukan awan akibat naiknya udara lembap dari lapisan bawah hingga mencapai lapisan yang cukup tinggi di atmosfer. Hujan sangat lebat dapat terjadi dari awan konveksi ini

La Nina

Kondisi iklim ekstrem sebaliknya dari El-Nino, yaitu peristiwa menurunnya suhu permukaan air laut mulai dari bagian tengah hingga timur Samudra Pasifik (sekitar pantai daerah Amerika Latin), yang kemudian diikuti dengan terjadinya “kolam air hangat” (warm pool) akibat meningkatnya suhu permukaan air laut di perairan Indonesia dan sekitarnya, sehingga dapat menimbulkan penambahan curah hujan (potensi terjadinya banjir).

Lat/lon

Posisi geografis suatu lokasi di permukaan bumi yang ditandai dengan koordinat lintang (latitude atau lat) dan koordinat bujur (longitude atau lon). Posisi ini dapat ditentukan dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System).

Lembaga Swadaya

Organisasi yang bukan merupakan bagian dari struktur pemerintah. Kelompok

Masyarakat

ini termasuk kelompok lingkungan, lembaga penelitian, kelompok bisnis, dan

(Non-governmental

asosiasi pemerintah desa dan lokal. Banyak LSM menghadiri perbincangan

Organizations/NGOs)

tentang iklim sebagai pengamat. Agar dapat menghadiri pertemuan Konvensi Perubahan Iklim, LSM haruslah nirlaba (non-profit).

Mitigasi

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi gas rumah kaca di atmosfer. Contohnya, pembangkitan listrik dengan emisi gas rumah kaca yang lebih sedikit, atau pengurangan kebutuhan listrik.

Model Iklim

Persamaan yang dapat menjelaskan perubahan dinamika

sistem iklim

pada atmosfer, aspek fisika, kimia dan biologi yang saling berinteraksi mempengaruhi. Monsun

Iklim yang ditandai oleh pergantian arah angin dan musim hujan atau kemarau selang lebih kurang enam bulan, mengikuti posisi matahari pada bulan Juni dan Desember, terdapat di daerah tropis dan subtropis yang diapit oleh benua dan samudra.

Monsun musim dingin adalah monsun yang berasal dari benua dan bertiup di musim dingin; sedangkan monsun musim panas adalah monsun yang berasal dari samudra dan bertiup dalam musim panas.

xxiv


Non-Annex I Parties

Merujuk ke negara-negara yang telah meratifikasi atau menyetujui Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim namun tidak termasuk ke dalam daftar negara Annex I konvensi tersebut.

Panel Antar-Pemerintah

Suatu panel ilmiah yang terdiri dari para ilmuwan dari seluruh dunia. Panel

untuk Perubahan Iklim

ini bertugas untuk mengkaji atau meneliti semua aspek masalah perubahan

(Intergovernmental Panel

iklim.

on Climate Change/IPCC)

Pemanasan Global

Kenaikan suhu permukaan bumi secara rata-rata di seluruh dunia.

(Global Warming)

Pemanasan global ini diyakini oleh para ilmuwan seluruh dunia yang tergabung di dalam IPCC diakibatkan oleh faktor antropogenik (diakibatkan oleh manusia) dan menyebabkan timbulnya perubahan iklim pada hampir seluruh dunia.

Pembangunan

Pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan

Berkelanjutan

kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

(Sustainable Development) Pengembangan Kapasitas Dalam konteks perubahan iklim, pengembangan kapasitas adalah proses mengembangkan keterampilan dan sumberdaya manusia serta lembaga agar mereka mampu berpartisipasi dalam semua aspek adaptasi, mitigasi, dan penelitian yang terkait dengan perubahan iklim. Perubahan Iklim

Perubahan signifikan pada iklim yang berlangsung selama minimal 30 tahun atau lebih lama.

Proyeksi Iklim

Proyeksi tanggapan (perubahan) sistem iklim terhadap pemanasan global (global warming) yang diakibatkan oleh emisi gas rumah kaca dan polutan lain, dimana proses proyeksinya dibuat berdasarkan perhitungan dari Model Iklim Global (Global Climate Model -GCM).

Proyeksi Sea Level Rise

Proyeksi tanggapan (perubahan) kondisi fisik air laut terhadap pemanasan global, yaitu berupa kenaikan muka air laut (sea-level rise).

Mengingat proses proyeksinya menggunakan model-model dinamika maka ketelitian

perhitungan perlu dicantumkan, misalnya 22.5 ± 1.5 cm yang menunjukkan bahwa kenaikan muka air laut sebesar 22,5 cm dengan galat (kesalahan) perhitungan sekitar 1,5 cm

Sistem Silvikultur

Sistem budidaya hutan atau teknik bercocok tanam hutan yang dimulai dari pemilihan bibit, pembuatan tanaman, sampai pada pemanenan atau penebangannya

(SK

Menteri

Kehutanan

No.309/Kpts-II/1999).

Sistem

silvikultur merupakan serangkaian kegiatan terencana mengenai pengelolaan hutan yang meliputi penebangan, peremajaan dan pemeliharaan tegakan hutan guna menjamin kelestarian produksi kayu dan hasil hutan lainnya Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Piko

Pembangkit listrik tenaga air yang menghasilkan keluaran daya listrik tidak lebih dari 5 kW. Pembangkit ini memiliki beberapa keunggulan, seperti : biaya pembuatannya relatif murah, bahan pembuatannya mudah ditemukan di pasaran, ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar fosil, pembangunannya dapat dipadukan dengan pembangunan jaringan irigasi, dan perkembangan teknologinya relatif masih sedikit, sehingga cocok digunakan dalam jangka waktu yang lama


xxv

Pembangkit Listrik

Pembangkit listrik tenaga air yang menghasilkan keluaran daya listrik dengan

Tenaga Air Skala Mikro

kisaran 5 - 100 kW.

Skenario Emisi

Cara memperkirakan bagaimana emisi gas rumah kaca (dan polutan lain) akibat aktivitwas manusia akan berubah di masa depan. Perkiraan ini dibuat berdasarkan beberapa asumsi perubahan penduduk bumi, di mana mereka tinggal, pertumbuhan ekonomi, jumlah energi yang digunakan, bagaimana energi tersebut dihasilkan, dan lain-lain.

Spesies Invasif

Spesies hewan maupun tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sangat pesat di satu kawasan, sehingga mengganggu pertumbuhan/perkembangan spesies lainnya

Transfer Teknologi

Rangkaian proses yang meliputi aliran pengetahuan, pengalaman dan peralatan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di antara berbagai pemangku kepentingan.

United Nations Framework

Perjanjian yang ditandatangani oleh lebih dari 150 negara pada tahun 1992.

Convention on Climate

Tujuan perjanjian ini adalah untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca

Change (UNFCC)

di atmosfer agar berada pada tingkat yang dapat mencegah bahaya akibat

Variabilitas Iklim

intervensi manusia terhadap sistem iklim’. Variasi pada kondisi rata-rata iklim antar-tahunan, bahkan antar-dekade. Kejadian ekstrem seperti El Nino, La Nina, atau Indian Ocean Dipole dapat menyebabkan variabilitas iklim.

Visible Canal Wilayah Khusus

Bagian kanal sensor satelit inderaja yang merupakan kisaran spektrum yang dapat dilihat oleh

indera manusia

Dalam

RAN-API,

kerangka

wilayah

khusus

merupakan

daerah

yang

penanganannya perlu diprioritaskan akibat paling terkena dampak dan rentan terhadap perubahan iklim, yaitu kawasan pesisir dan wilayah perkotaan.

xxvi


bab 1

PENDAHULUAN

Bab 1

Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Telah banyak bukti-bukti ilmiah menunjukkan perubahan iklim sudah terjadi dan dirasakan oleh seluruh masyarakat dunia. Berbagai upaya dan strategi baik jangka pendek, menengah maupun antisipasi jangka panjang mulai dilakukan di banyak Negara. Hal ini dirasakan perlu, karena penundaan pelaksanaan upaya adaptasi diperkirakan akan meningkatkan kerugian ekonomi yang lebih besar di kemudian hari. Di Indonesia dampak ekonomi perubahan iklim diperkirakan sangat besar walaupun masih sulit diperhitungkan secara pasti. Namun demikian beberapa kajian menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat perubahan iklim baik langsung maupun tidak langsung di Indonesia tahun 2100 dapat mencapai 2,5%, yaitu empat kali kerugian PDB rata-rata global akibat perubahan iklim (World Bank, 2010). Bahkan, apabila peluang terjadinya bencana akibat perubahan iklim turut diperhitungkan maka kerugian ekonomi dapat mencapai 7% dari PDB (World Bank, 2010; ADB, 2010). Untuk melindungi masyarakat termiskin dan munculnya biaya ekonomi yang tidak diinginkan, kegiatan adaptasi perlu segera dilakukan melalui disusunnya suatu rencana aksi adaptasi berskala nasional. Penyusunan program aksi adaptasi perubahan iklim bertujuan untuk menjamin atau mengamankan pencapaian sasaran utama pembangunan serta meningkatkan ketahanan (resillience) masyarakat, baik secara fisik, maupun ekonomi dan sosial terhadap dampak perubahan iklim. Pada saat ini, sebagian Kementerian/Lembaga telah menyusun Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim. Namun demikian masih banyak kegiatan aksi adaptasi di sektor-sektor tersebut yang dapat, perlu, dan harus disinergikan pelaksanaannya dengan sektor lain, agar sasaran adaptasi dapat dicapai dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dapat ditingkatkan. Sehingga sasaran pembangunan di masing-masing sektor tetap dapat tercapai. Oleh karena itu, pengarusutamaan (mainstreaming) isu adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah merupakan sebuah keniscayaan. Isu ini harus menjadi bagian yang integral dan tidak terpisahkan dalam penyusunan rencana pembangunan nasional maupun sektoral, yang diturunkan dalam program-program rencana aksi adaptasi yang terpadu dan berkesinambungan. Pembangunan nasional dengan agenda adaptasi terhadap dampak perubahan iklim memiliki tujuan akhir agar tercipta sistem pembangunan yang adaptif atau tahan terhadap perubahan iklim yang terjadi saat ini. Pembangunan berkelanjutan yang mengakomodasi kegiatan adaptasi perubahan iklim diharap dapat mengurangi kerentanan saat ini sehingga tidak mengorbankan kapasitas generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini diperlukan karena perubahan iklim akan mempengaruhi dan berdampak pada semua aspek dari pembangunan setiap sektor dalam jangka pendek dan panjang. Pembangunan setiap sektor berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat, laki-laki dan perempuan secara adil dan merata. Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) sebagai bagian integral dari pembangunan disusun dengan mengintegrasikan aspek gender. Hal ini mengingat perubahan iklim memiliki pengaruh spesifik dan berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Di dalam kertas kerja kebijakan pengarusutamaan gender dalam adaptasi perubahan iklim di Indonesia (Bappenas 2012) dikemukakan bahwa aksi adaptasi perubahan iklim harus memperhatikan kebutuhan, aspirasi, potensi, dan pengalaman laki-laki dan perempuan di berbagai bidang. Untuk itu, RAN-API disusun dengan memperhatikan pengaruh perubahan iklim terhadap gender. Rencana aksi adaptasi setiap sektor utamanya yang bersifat jangka menengah dan panjang serta fundamental sangat memerlukan dukungan kajian ilmiah, baik kajian dari dampak yang bersifat langsung, baik pada tingkat bidang atau sektor maupun yang bersifat tidak langsung pada tingkat yang lebih tinggi (wilayah dan nasional). Misalnya kajian dampak perubahan iklim terhadap kondisi sosial dan pertumbuhan ekonomi nasional.

2


Demikian juga kajian tentang implikasi dari adanya perubahan kebijakan dalam merespon masalah perubahan iklim, terhadap kemampuan sektor untuk memenuhi target dalam menyumbang laju pertumbuhan ekonomi nasional. Diharapkan dengan disusunnya RAN-API ini upaya-upaya adaptasi termasuk kajian ilmiah adaptasi yang diperlukan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terintegrasi serta memberikan dampak yang lebih besar dalam mendukung capaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan adaptif atau tahan terhadap perubahan iklim.

1.2 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan RAN-API ini adalah menghasilkan sebuah rencana aksi nasional untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, yang terkoordinasi secara terpadu dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat, baik dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, swasta, dll. Tujuan utama dari adaptasi perubahan iklim dalam RAN-API adalah terselenggaranya sistem pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan (resiliensi) tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Tujuan utama tersebut akan dicapai dengan membangun ketahanan ekonomi, ketahanan tatanan kehidupan, baik secara fisik, maupun ekonomi dan sosial, dan menjaga ketahanan ekosistem serta ketahanan wilayah khusus untuk mendukung sistem kehidupan. Adapun tujuan khusus penyusunan dokumen RAN-API ialah untuk: • Memberikan arahan untuk pengarusutamaan isu adaptasi perubahan iklim dalam proses perencanaan pembangunan nasional. • Menyediakan arahan bagi aksi adaptasi perubahan iklim sektor, serta aksi adaptasi perubahan iklim terintegrasi (lintas sektor) di dalam perencanaan jangka pendek (2013-2014), jangka menengah (20152019), dan jangka panjang (2020-2025). • Menyediakan arahan bagi langkah aksi adaptasi prioritas jangka pendek untuk diusulkan, agar mendapatkan perhatian khusus dan dukungan pendanaan internasional. • Sebagai arahan bagi sektor dan daerah dalam mengembangkan langkah aksi adaptasi yang sinergis dan upaya membangun sistem komunikasi serta koordinasi yang lebih efektif. RAN-API diharapkan dapat memberikan manfaat dalam: • Mendorong terbangunnya sinergitas pelaksanaan program antar-sektor dan antar-daerah untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. • Mendorong terbentuknya sistem koordinasi yang lebih baik antar-sektor dan antara pemerintah pusat dengan daerah dalam mengembangkan kebijakan dan rencana aksi adaptasi perubahan iklim.

1.3 Kerangka Hukum Penyusunan RAN-API dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim;

4.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)

3

6.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

9.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagiaan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

1.4 Kedudukan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) RAN-API merupakan bagian dari kerangka perencanaan pembangunan nasional Indonesia. Penjabaran kedudukan RAN-API ditunjukkan dalam Gambar 1.1. Dari sisi perencanaan pembangunan nasional, RAN-API merupakan rencana yang lebih spesifik bersifat lintas sektor dalam mempersiapkan rencana pembangunan yang memiliki daya tahan terhadap perubahan iklim (climate proof/resilient development) di tingkat nasional, dimana RAN-API sendiri diharapkan dapat memberikan arahan pada Rencana Kerja Pemerintah maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di masa depan, agar lebih tanggap terhadap dampak perubahan iklim. RAN-API tidak menjadi dokumen terpisah yang memiliki kekuatan legal formal tersendiri, namun menjadi masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan

4


nasional dan perencanaan Kementerian/Lembaga (K/L). RAN-API juga merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Aksi/Strategi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim sebagai arahan dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tahan perubahan iklim. Untuk memastikan keterlibatan dan kepemilikan RAN-API oleh Kementerian dan Lembaga terkait dari Pemerintah Indonesia, penyusunan RAN-API telah dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga yang difasilitasi oleh empat Kementerian/Lembaga utama, yaitu Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) didukung oleh Tim Tenaga Ahli. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan prioritas yang difokuskan dalam RAN-API merupakan bentuk penguatan rencana strategis dari masingmasing Kementerian dan Lembagadalam melakukanadaptasi terhadap perubahan iklim. Kementerian PPN/ Bappenas, KLH, BMKG dan DNPI serta Tim Tenaga Ahli bertindak terutama sebagai fasilitator dari proses analitik dan kebijakan pembangunan. Selain itu, terdapat keterlibatan Community Service Organization (CSO) dan Development Partners di dalam proses penyusunannya. Secara nasional, RAN-API akan berada di bawah Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim, khususnya Kelompok Kerja Adaptasi, yang dibentukan berdasarkan SK Menteri PPN/Kepala Bappenas No Kep.38/M. PPN/HK/03/2012 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim. Kelompok Kerja ini bertanggungjawab dalam sinkronisasi rencana maupun implementasi program maupun kegiatan terkait dengan adaptasi perubahan iklim sehingga mempunyai fokus dan lokus yang lebih terarah.

Gambar 1.1 Bagan Kedudukan Rencana Aksi Nasional dalam Kerangka Pembangunan Nasional


5

Untuk pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di daerah perlu disusun strategi adaptasi daerah di tingkat Provinsi yang penyusunannya merupakan tanggung jawab daerah masing-masing dengan koordinasi dari Kementerian Dalam Negeri. Strategi Adaptasi Daerah disusun dengan melibatkan dinas teknis terkait dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah berdasarkan kemampuan APBD dan masyarakat. Adapun pengaturan kewenangan pemerintahaan pada level daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 38 Tahun 2007. Penyusunan program dan rencana aksi adaptasi dalam beberapa bidang/sektor perlu diselaraskan dengan pengaturan kewenangan sebagaimana diatur dalam PP No. 38 Tahun 2007.

1.5 Pendekatan dan Kerangka Kerja RAN-API disusun dengan mengacu kepada dokumen-dokumen dan rencana kerja yang telah ada. Penyusunan dimulai dengan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen yang telah ada, mengidentifikasi risiko perubahan iklim terhadap berbagai bidang kehidupan, dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan rencana aksi untuk mengantisipasi risiko perubahan iklim di masa depan, yang disinkronisasikan dengan program kerja Kementerian/Lembaga (K/L). Dengan memperhatikan tujuan utama adaptasi perubahan iklim dalam RAN-API yaitu tercapainya sistem pembangunan nasional yang memiliki ketahanan atau resiliensi terhadap dampak perubahan iklim dan mempertimbangkan hasil kajian ilmiah yang ada, kajian gap analysis antara dokumen akademik ICCSR (Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap) dengan dokumen RPJMN dan Renstra masing-masing Kementerian/ Lembaga terkait, dan konsultasi dengan sektor dan stakeholder lainnya, maka disusun rencana-rencana aksi adaptasi perubahan iklim nasional termasuk pengarusutamaan ke dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) berikutnya (2015-2019 dan 2020-2025). Dokumen RAN-API yang telah disusun selanjutnya akan ditinjau kembali secara periodik untuk terus disempurnakan dengan didukung oleh kajian ilmiah yang lebih terarah. Sumber pendanaan utama pelaksanaan RAN-API adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) namun RAN-API juga dapat dikaitkan dengan sumber-sumber pendanaan non-APBN seperti Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dan lainnya. Karena itu, perlu diidentifikasi kegiatan-kegiatan aksi yang dapat dilaksanakan melalui APBN dan sulit didanai oleh APBN, sehingga pendanaannnya dapat dilakukan melalui sumber-sumber non APBN. Sebagai sebuah konsep yang menunjang RPJMN dan Renstra, RAN-API menjadi payung bagi dokumen rencana dan hasil kegiatan-kegiatan yang terdapat di dalam kementerian-kementerian yang ada, seperti RAN-MAPI dan Vulnerability Analysis yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Peta Kerentanan dan Dampak Perubahan Iklim Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan pilar (strategi) adaptasi bidang kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. RAN-API juga berperan untuk memandu pencatatan dan pelaporan sektor-sektor adaptasi kepada UNFCCC terkait inisiatif-inisiatif perubahan iklim. Sementara itu, berkaitan dengan pengurangan risiko bencana, maka RAN-API menjadi penyambung dengan RAN dan RAD (Rencana Aksi Daerah) Pengurangan Risiko Bencana untuk sumber-sumber kebencanaan yang terkait dengan dampak perubahan iklim, seperti bencana hidrometeorologi.

6


bab 2

PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA DI INDONESIA

Bab 2 Perubahan Iklim dan Dampaknya di Indonesia Penyusunan RAN-API didasarkan kepada suatu keyakinan ilmiah tentang perubahan iklim itu sendiri. Salah satu landasan ilmiah yang penting dalam membahas isu perubahan iklim saat ini adalah laporan penilaian keempat (Fourth Assessment Report, AR4), yang diterbitkan oleh Panel antar Pemerintah mengenai Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC) pada tahun 2007. Dengan menggunakan berbagai data observasi dan hasil keluaran model iklim global, laporan tersebut menegaskan peran kontribusi kegiatan manusia (faktor antropogenik) dalam meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer yang mempercepat laju peningkatan temperatur permukaan rata-rata global hingga mencapai 0.74°C ± 0.18° selama periode 1906–2005 (IPCC, 2007). Tren kenaikan temperatur global (global warming) tersebut diyakini telah mengakibatkan perubahan iklim di berbagai tempat di dunia saat ini.

2.1 Iklim Indonesia Iklim di Indonesia secara umum dipengaruhi oleh sirkulasi muson yang mengendalikan pola tahunan curah hujan di sebagian besar wilayah.

2.1.1 Pola Tahunan Curah Hujan dan Temperatur Permukaan Curah hujan di Indonesia sangat bervariasi secara spasial dan temporal. Secara umum terdapat siklus tahunan dan setengah tahunan di dalam pola musiman curah hujan di Indonesia (Chang dan Wang, 2005). Beberapa kajian mencoba menggolongkan pola musiman curah hujan di berbagai wilayah di Indonesia berdasarkan tiga tipe hujan, yakni monsunal, ekuatorial, dan lokal (Boerema, 1938; Aldrian and Susanto, 2003). Hingga kini pembagian ini juga dianut oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) seperti terlihat dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Peta tipe hujan di Indonesia yang digunakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG; Makmur, 2012)

8


Namun demikian, beberapa wilayah memerlukan klasifikasi iklim yang lebih detil mengingat faktor-faktor lokal seperti topografi dan sebagainya.

2.1.2 Keragaman Iklim (Climate Variability) Secara rata-rata, variasi harian dari aktivitas konveksi awan merupakan pola cuaca harian yang dominan mempengaruhi wilayah kepulauan Indonesia. Konveksi adalah salah satu proses pembentukan awan dan hujan akibat naiknya udara lembap dari lapisan bawah hingga mencapai lapisan yang cukup tinggi di atmosfer. Variasi diurnal umumnya menyebabkan hujan di wilayah Indonesia terjadi pada sore hingga malam hari di atas daratan dan malam hingga pagi hari di atas lautan (e.g. Nitta dan Sekine, 1994). Serangkaian citra satelit dalam Gambar 2.2 mengilustrasikan bagaimana aktivitas konvektif diurnal mempengaruhi evolusi cuaca harian di atas Pulau Jawa. Meskipun skala waktu harian lebih terkait dengan pola cuaca yang bersifat jangka pendek, perubahan karakteristik variasi diurnal dari aktivitas konveksi berkaitan erat dengan perubahan iklim. Kitoh dan Arakawa (2005) menunjukkan bahwa pemanasan global akan mengurangi kekuatan konveksi diurnal dan berakibat kepada berkurangnya jumlah curah hujan di daratan. Selain itu, karakteristik aliran udara pada skala meso dapat dipengaruhi oleh perubahan tutupan lahan di wilayah pesisir yang pada akhirnya memodifikasi karakteristik konveksi diurnal.

Gambar 2.2 Citra satelit pada kanal Visible yang memperlihatkan evolusi aktivitas konvektif diurnal dengan berbagai skala. Masing-masing kolom kiri, tengah, dan kanan, menunjukkan waktu pengamatan pagi, siang, dan sore hari, sedangkan setiap baris memperlihatkan tanggal yang berbeda.

2.1.2.1 Variasi Intra-musim (Intra-seasonal Variations) Secara umum fenomena terkait dengan gangguan meteorologis yang mempengaruhi aktivitas konvektif dan sifat hujan musiman dikenal sebagai variasi intra-musim (VIM; intra-seasonal variation; ISV). Aktivitas dari berbagai fenomena atmosfer terkait VIM tersebut menyebabkan apa yang mungkin sering dipersepsikan masyarakat sebagai ketidakteraturan musim (adanya hujan di musim kemarau atau kekeringan di musim penghujan). Beberapa kajian juga menengarai VIM sebagai pemicu kejadian cuaca ekstrem di wilayah Indonesia.


9

Kajian yang cukup komprehensif mengenai pengaruh VIM terhadap sirkulasi muson di wilayah IndonesiaAustralia disampaikan oleh Wheeler dan McBride (2005). Meskipun demikian, interaksi antara berbagai fenomena terkait VIM di wilayah Indonesia belum sepenuhnya dipahami dan masih banyak lagi kajian harus dilakukan untuk itu. Sebagai gambaran, rangkuman informasi mengenai fenomena terkait VIM dapat dilihat dalam Tabel 2.1. Adanya VIM menjadikan pola iklim di wilayah Benua Maritim Indonesia (BMI) menjadi lebih kompleks dan analisis mengenai perubahan iklim harus dilakukan dengan data yang lebih detail dan cara yang seksama. Tabel 2.1 Tren Perubahan Temperatur Permukaan dari Beberapa Kajian Iklim Indonesia

No.

Literatur sumber

Tren linier

Periode data

Keterangan

1

Harger (1995)

1.35°–1.64°C selama

1949 – 1992

Data observasi dari 33 stasiun di

100 tahun 2

KLH (2007)

0.047° C/tahun

Indonesia 1980 – 2002

Analisis tren dari temperatur

(minimum) dan 0.017°

maksimum dan minimum untuk

C/tahun (maksimum)

33 stasiun (jika dihitung secara rata-rata maka didapatkan nilai sekitar 3.2 °C/100 tahun)

3

Bappenas (2010c)

0.5° C /100 tahun

abad ke-20

Data observasi di Jakarta dan Ampenan (Lombok) yang, dari segi panjang rekaman data, dianggap paling representatif

4

KLH

0.63° C /100 tahun di

abad ke-20

Kajian di daerah Malang,

Malang (KLH, 2012a),

Tarakan dan Palembang

0.20° C /100 tahun di

berdasarkan data University

Tarakan (KLH, 2012c),

of Delaware dan pengamatan

-0.14° C /100 tahun

lokal selama abad ke-20 (1910

di Palembang (KLH,

– 2010); nilai tren umumnya

2012d)

positif untuk 25 tahun terakhir

2.1.2.2 Variasi Antar-tahunan (Inter-annual Variations) Pola curah hujan di Indonesia juga mempunyai ciri keragaman (variabilitas) antar-tahunan (interannual) yang sudah terdokumentasikan sejak lama oleh Braak (1929). Berbagai kajian hingga saat ini (e.g., Chang et al., 2004; Hendon, 2003; Wang et al., 2000) membuktikan bahwa variasi curah hujan antar-tahunan di Indonesia dipengaruhi oleh fenomena iklim terkait dengan variasi anomali suhu permukaan laut (ASPL) di Pasifik Tengah dan Timur serta anomali tekanan permukaan laut di Pasifik Barat (utara Australia) dan dikenal sebagai fenomena El Nino Southern Oscillation (ENSO). Peningkatan (penurunan) ASPL di wilayah tersebut menandai kejadian El Nino (La Nina) yang dapat menyebabkan bertambah panjangnya periode musim kering (basah) dan berakibat kepada penurunan (peningkatan) jumlah curah hujan musiman dan tahunan di sebagian besar wilayah di Indonesia. Selain pengaruh ENSO dari S. Pasifik, variasi antar-tahunan curah hujan di wilayah muson juga disebabkan oleh fenomena serupa di S. Hindia, yang dikenal dengan fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) (Saji et al., 1999). Kejadian Dipole Mode (DM) positif (negatif) berkaitan dengan penurunan (peningkatan) curah hujan di Indonesia (terutama bagian barat). Kejadian El Nino yang bersamaan dengan DM positif seperti pada tahun 1997/98 dapat menyebabkan kekeringan hebat di hampir seluruh wilayah Indonesia. IOD lebih berpengaruh terhadap sebagian wilayah Indonesia di sekitar S. Hindia dekat Selat Sunda sampai Laut Jawa. Di lain pihak, pengaruh ENSO lebih meluas di hampir seluruh wilayah Indonesia kecuali sebagian kecil wilayah P. Sumatera dekat S. Hindia bagian timur Perlu dicatat bahwa curah hujan di sebagian wilayah pantai barat Sumatera secara umum bahkan tidak menunjukkan korelasi yang signifikan baik dengan ENSO maupun IOD.

10


Kejadian El Nino umumnya berkaitan dengan kondisi kekeringan di wilayah Indonesia. Misalnya, dari 37 kejadian El Nino sejak tahun 1850 menurut catatan D’Arrigo et al. (2008) sebanyak 21 di antaranya berkaitan dengan kekeringan. Falcon et al. (2004) bahkan telah mengaitkan indeks Nino 3.4 langsung dengan produksi padi. Namun demikian, perlu dicatat bahwa dampak kejadian El Nino terhadap kondisi iklim di wilayah Indonesia tergantung kepada kekuatan atau intensitasnya. Dari Gambar 2.2 juga perlu dicatat bahwa meskipun La Nina dalam banyak hal membawa dampak yang berlawanan dari El Nino, tetapi tidak selalu berarti terkait dengan bencana banjir. Banjir-banjir besar yang terjadi di Jakarta, misalnya, tidak terjadi di tahun-tahun La Nina kuat. Oleh karena itu, keberulangan kejadian banjir agak sulit dikaitkan langsung dengan (sebagai dampak langsung dari) kejadian ENSO maupun IOD.

2.1.2.3 Variasi Antar-dasawarsa (Inter-decadal Variations) Fenomena atmosfer dengan periode osilasi 10–12 tahun (ten-to-twelve oscillation; TTO) telah lama diidentifikasi oleh para peneliti (e.g., Labitzke and Van Loon, 1995). Hasil analisis data curah hujan di banyak tempat juga seringkali memperlihatkan sinyal dengan periode ulang serupa, yang juga berkorelasi dengan periode aktivitas bintik hitam di Matahari (sun spot). Akan tetapi, mekanisme fisis yang menjelaskan hubungan antara aktivitas bintik matahari dengan curah hujan masih menjadi perdebatan. Penelitian terkait keragaman iklim dalam skala antar-dasawarsa saat ini lebih banyak didasari oleh temuan tentang variasi ASPL di Pasifik, yang dikenal sebagai Pacific Interdecadal Oscillation (PDO; Mantua et al., 1997; Mantua dan Hare, 2002) atau Interdecadal Pacific Oscillation (IPO; Folland et al., 1999; Power et al., 1999). Telekoneksi (keterkaitan berdasarkan korelasi statistik) antara curah hujan di wilayah muson dengan PDO juga telah cukup banyak dikaji (e.g., Krishnan dan Sugi, 2003), meskipun mekanisme fisis yang menjelaskan hubungan keduanya masih belum terlalu jelas.

Kajian serupa belum banyak dilakukan untuk wilayah

Indonesia, tetapi data pengamatan curah hujan dari beberapa tempat menunjukkan adanya periode anomali basah dan kering yang cukup signifikan dalam skala waktu antar-dasawarsa. Keterkaitan antara keragaman iklim dengan kejadian iklim ekstrem masih perlu diteliti secara seksama.

2.1.3

Iklim Maritim dan Variasi Tinggi Muka Air Laut

Seperti halnya di atas daratan, kondisi cuaca dan iklim di atas perairan laut di wilayah Indonesia sangat dipengaruhi oleh sirkulasi muson Asia-Australia tetapi dengan karakteristik yang mungkin sangat berbeda. Berlainan dengan daratan, suhu permukaan laut (SPL) tidak hanya ditentukan oleh radiasi matahari tetapi juga dipengaruhi arus laut dan gerak vertikal air laut baik gerak naik (upwelling) maupun turun (downwelling). Seperti dapat dilihat dalam Gambar 2.3, SPL di Laut Jawa bernilai minimum di bulan September, meskipun temperatur udara hampir maksimum. Secara umum, SPL di Perairan Indonesia pada bulan Januari bernilai di atas 28°C dan pada bulan Agustus SPL lebih rendah dari 27°C. Tinggi muka laut (TML) berfluktuasi secara harian akibat adanya pasang surut (pasut) laut. Selain itu, sirkulasi muson juga mempengaruhi TML musiman di perairan Indonesia. Secara umum, TML naik pada bulan Januari dan rendah pada bulan Agustus. Dalam Bappenas (2010b) dilaporkan bahwa pada saat terjadi El Nino, TML di wilayah Indonesia turun sekitar 20 cm di bawah normal dan pada periode La Niña naik sebesar 10 – 20 cm. Menurut Sofian et al. (2007), peningkatan TML pada masa transisi antara El Nino dan La Nina, dan juga pada kondisi La Nina ini disebabkan oleh penguatan angin pasat (trade wind) di Samudra Pasifik sehingga membawa massa air dari Pasifik Timur di sekitar Peru ke daerah Perairan Indonesia.


11

Gambar 2.3 Hasil analisis serupa dengan dengan Gambar 2.3 tetapi untuk Tinggi Muka Laut (TML) dengan (a) DMI dan (b) indeks NINO 3.4

Kenaikan TML secara sesaat dan dalam periode tertentu disebabkan juga oleh fenomena cuaca dan iklim yang lebih tidak teratur kejadiannya seperti badai tropis dan gangguan cuaca lainnya. Badai tropis yang terjadi di perairan dekat pantai dapat mengakibatkan kenaikan tinggi muka laut yang dikenal dengan storm surge. Kejadian storm surge, meskipun berdurasi cukup pendek dapat menyebabkan kerusakan yang cukup besar di wilayah pesisir. Beberapa wilayah pesisir juga mengalami kejadian naiknya muka air laut sesaat yang dikenal dengan fenomena banjir rob.

2.2 Analisis Perubahan Iklim di Indonesia Berdasarkan Data Pengamatan Menurut IPCC (2007), kajian mengenai perubahan iklim dan dampaknya dapat dilakukan dengan pendekatan bottom-up, yang didasarkan kepada data pengamatan maupun secara top-down, yang bertumpu kepada hasil simulasi model iklim. Berdasarkan Meehl et al. (2000), perubahan iklim dapat dikatakan terjadi apabila nilai rerata (mean) dan/atau variansi dari parameter iklim yang diamati dalam satu periode iklim (30 tahun, berdasarkan definisi operasional WMO) mengalami perubahan dibandingkan dengan pada periode iklim sebelumnya. Pada prinsipnya, data historis pengamatan iklim yang lebih panjang akan memberikan informasi yang lebih baik mengenai seberapa jauh perubahan iklim di suatu wilayah sudah terjadi.

2.2.1 Tren Perubahan Temperatur Permukaan Pengaruh pemanasan global dalam kenaikan temperatur permukaan di Indonesia dapat diperkirakan tidak lebih besar dari 1.0 °C selama abad ke-20. Sekali lagi perlu dicatat bahwa nilai yang lebih pasti agak sulit didapatkan mengingat kurangnya rekaman data yang konsisten di wilayah Indonesia. Kecenderungan tersebut dapat dilihat dari Gambar 2.4 yang memperlihatkan variasi temperatur rata-rata untuk seluruh wilayah Indonesia yang dihitung dari data CRU, yakni salah satu basis data iklim global dari University of East Anglia yang sering digunakan sebagai alternatif untuk data pengamatan lokal. Selain itu, tren perubahan temperatur lokal akibat dari efek heat island juga ditengarai cukup dominan mempengaruhi data yang diamati di perkotaan (Bappenas, 2010c).

Gambar 2.4 Tren temperatur rata-rata tahunan untuk wilayah daratan di Indonesia (6°LU - 11°08’LS dan 95°’BT - 141°45’BT) berdasarkan data dari CRU TS3.1.

12


2.2.2 Tren Perubahan Curah Hujan Berdasarkan analisis curah hujan musiman di wilayah Indonesia dalam laporan Indonesia Second National Communication (KLH, 2010), kenaikan curah hujan untuk Desember–Januari–Februari (DJF) terjadi di hampir seluruh P. Jawa dan Indonesia bagian timur, seperti Bali, NTB, dan NTT. Untuk curah hujan Juni–Juli–Agustus (JJA), tren penurunan yang signifikan dapat ditemui di hampir seluruh wilayah Indonesia, kecuali Pandeglang (Jawa Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), Manokwari, Sorong (Papua), dan Maluku (Gambar 2.5).

Gambar 2.5 Tren Perubahan Curah Hujan Musiman pada Bulan (a) DJF dan (b) JJA di Wilayah Indonesia (KLH, 2010)

Dalam kajian lain oleh Bappenas (2010c), ditunjukkan bahwa tren perubahan curah hujan bukan hanya berbeda setiap musim tetapi dapat pula berbeda untuk setiap bulan. Gambar 2.6 menunjukkan perubahan nilai rerata 30-tahun curah hujan dihitung secara berjalan (moving) untuk setiap 5 tahun dari data stasiun Jakarta. Berdasarkan gambar tersebut, kenaikan curah hujan bulan Januari pada periode tahun 1970-an lebih signifikan dibandingkan dengan tahun 1900-an, dengan selisih nilai rerata 30-tahunan sekitar 100 mm. Perubahan yang terjadi pada setiap bulannya berbeda satu sama lain dan secara umum curah hujan di bulan Januari–April lebih sensitif terhadap perubahan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Selain itu, dapat terlihat juga bahwa curah hujan Januari cenderung menurun kembali menuju tahun 2000-an, sedangkan curah hujan Februari cenderung naik. Dapat disimpulkan bahwa pada taraf tertentu Jakarta telah mengalami perubahan iklim ditinjau dari adanya perubahan nilai rerata (mean) pada data curah hujan dari satu periode 30-tahun ke periode 30-tahun lainnya.

Gambar 2.6 Perubahan Nilai Curah Hujan Rerata 30-tahun Untuk Setiap Bulan (a) pada Beberapa Kurun Waktu dan (b) Grafik Moving Average-nya Untuk Bulan-Bulan Basah DJF (Bappenas, 2010c)

Tren perubahan curah hujan untuk tiap-tiap bulan bervariasi pula secara ruang. Gambar 2.5(b) dan Gambar 2.7(a) memberikan pola tren curah hujan yang cukup bervariasi untuk bulan basah (Januari dianggap mewakili bulan basah DJF). Perubahan curah hujan di hampir seluruh bagian P. Sumatera digambarkan mengalami kenaikan oleh Gambar 2.5(b), sedangkan penurunan dan kenaikan curah hujan cenderung merata pada Gambar 2.7(a). Sama halnya dengan Gambar 2.5(b), Gambar 2.7(a) juga mengindikasikan adanya variasi


13

spasial dalam tren perubahan curah hujan untuk wilayah Jawa–Bali, dengan kecenderungan kenaikan curah hujan di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali, dan kecenderungan penurunan curah hujan di wilayah Banten dan Jawa Tengah. Wilayah P. Sulawesi bagian utara dan P. Papua bagian tengah hingga Selatan mengalami penurunan curah hujan berdasarkan kedua gambar. Namun, terdapat perbedaan pada tren perubahan curah hujan untuk wilayah P. Kalimantan. P. Sulawesi bagian tengah, P. Halmahera, dan Kepulauan Nusatenggara. Gambar 2.5(b) menunjukkan tren naik untuk wilayah tersebut, sedangkan Gambar 2.7(a) menunjukkan sebaliknya. Dapat disimpulkan bahwa, meskipun masih terdapat beberapa perbedaan, kedua kajian menunjukkan tren perubahan curah hujan sangat bervariasi secara spasial untuk wilayah Indonesia. Menurut, terjadi perubahan nilai curah hujan rata-rata yang tidak seragam untuk wilayah Indonesia pada bulan Januari periode 1980–2010 dibandingkan terhadap baseline. Di P. Sumatera, sebagian besar daerah mengalami kenaikan nilai curah hujan rata-rata sebesar 10–50 mm. Untuk wilayah lainnya, terdapat daerah yang curah hujan rata-ratanya naik, tetapi ada pula yang nilainya turun.

Gambar 2.7 Contoh hasil analisis tren curah hujan bulan Januari dari data GPCC: (a) nilai rata-rata baseline 1961– 1990 dan (b) selisih nilai rata-rata periode 1980–2010 (data sampai 2007) dengan baseline (Bappenas, 2010c).

Selain meninjau perubahan curah hujan yang terjadi dibandingkan dengan periode baseline, Bappenas (2010a) juga melakukan ekstrapolasi polinomial untuk memperlihatkan kecenderungan curah hujan yang mungkin terjadi sampai dengan tahun 2020. Tabel 2.2 merangkum proyeksi perubahan curah hujan yang terjadi di wilayah Indonesia hingga tahun 2020 tersebut. Secara temporal, tren kenaikan curah hujan mengindikasikan bahwa di seluruh Indonesia terjadi kenaikan pada bulan-bulan Maret dan Desember dan untuk wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera curah hujan bahkan cenderung naik untuk periode Desember sampai dengan April. Sebaliknya, tren penurunan curah hujan untuk periode Juli–Oktober terlihat di sebagian wilayah kecuali Papua dan Sumatera. Tabel 2.2 Proyeksi perubahan curah hujan rata-rata di wilayah Indonesia untuk periode 2010–2020 (relatif terhadap 1980– 2000) berdasarkan analisis tren polinomial data observasi (Bappenas, 2010a).

14


2.2.3 Tren Kenaikan Suhu permukaan laut (SPL) Efek pemanasan global juga tercermin di dalam tren perubahan SPL dalam jangka panjang. Gambar 2.8 memperlihatkan perubahan nilai SPL rata-rata global, wilayah tropis, dan perairan Indonesia dari tahun 1854– 2010, yang dihitung berdasarkan data National Oceanic and Atmospheric Agency (NOAA) hasil rekonstruksi (Smith dan Reynolds, 2004). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tren kenaikan SPL semakin tinggi seiring waktu sejak 1905 dengan laju kenaikan rata-rata sebesar 0.7 °C/100 tahun. Untuk wilayah Indonesia, tren kenaikan sedikit lebih tinggi dari rata-rata global maupun wilayah tropis, yakni berkisar 0.8 °C/100 tahun atau 1.5 °C/100 tahun jika dihitung dari tahun 1945. Tren kenaikan ini masih sebanding dengan tren kenaikan temperatur global sebesar 0.78 ± 0.18 °C (IPCC, 2007).

Gambar 2.8.Time-series anomali SPL relatif terhadap rata-rata SPL pada 1901–2000 dan trennya, secara global (biru), di daerah tropis (hijau), dan perairaran Indonesia (merah) yang dihitung berdasarkan data NOAA hasil rekonstruksi untuk periode 1854–2010.

Gambar 2.9 Tren linier kenaikan SPL selama 30 tahun dari tahun 1982 sampai 2011 yang dihitung dari data hasil rekonstruksi NOAA dengan resolusi 0.5⁰ lat/lon

Secara umum, kenaikan SPL di S. Pasifik lebih tinggi dibandingkan dengan S. Hindia. Kenaikan SPL selama 30 tahun terakhir berkisar antara -0.2°C sampai 1°C dengan kenaikan tertinggi terjadi di S. Pasifik sebelah utara Pulau Papua. Sementara, kenaikan terendah terjadi di utara Australia. Kenaikan SPL di Laut Jawa, Banda, Arafura dan sebagian besar perairan di Indonesia Timur relatif tinggi dibandingkan dengan kenaikan SPL di Laut Cina Selatan yang hanya 0–0.25 °C. Rendahnya kenaikan SPL di Laut Cina Selatan mungkin disebabkan oleh gerakan massa air laut naik (upwelling) dan aliran massa air tawar (fresh water flux) dari sungai dan hujan. Selanjutnya rendahnya kenaikan SPL di selatan Jawa dan Sumatera lebih disebabkan oleh intensifnya upwelling akibat tingginya frekuensi El Nino dibandingkan La Nina dari tahun 1982 hingga pertengahan tahun 2000. Sementara itu, kenaikan SPL di pantai selatan Jawa sebelah timur, selatan Bali, Lombok dan kepulauan Nusa Tenggara relatif tinggi akibat transpor air hangat dari S. Pasifik melalui Selat Makassar, Banda, dan Timor.


15

2.2.4 Tren Kenaikan Tinggi Muka Laut (TML) Gambar 2.10 menunjukkan dinamika TML dari tahun 1860 sampai 2010. Dari karakteristik tinggi muka laut di Indonesia, terlihat pola 30 sampai 50 tahunan (1860–1910, 1910–1950, 1950–1990) atau variasi multi dasawarsa (decadal), meskipun variabilitas ini tidak terlihat secara jelas sejak tahun 1990. Jika dihitung dari tahun 1960 sampai 2008, berdasarkan data Simple Ocean Data Assimilation (SODA), maka SLR di Indonesia sebesar 0.8 mm/tahun, kemudian meningkat menjadi 1.6 mm/tahun sejak tahun 1960 dan melonjak menjadi 7 mm/tahun dari tahun 1993.

Gambar 2.10. Variasi anomali TML rata-rata di perairan Indonesia tahun 1860–2010, yang dihitung dari data SODA (garis penuh hijau), ROMSSODA (garis putus-putus merah), dan altimeter (garis putus-putus biru). Selain itu juga diperlihatkan garis tren linier yang dihitung untuk tiap-tiap data tersebut.

Pola spasial SLR di Indonesia ditunjukkan pada Gambar 2.11, yang dihitung berdasarkan data altimeter. Dari Gambar 2.11(a) dapat dilihat bahwa peningkatan SLR tertinggi terjadi di utara Pulau Papua, Laut Jawa, Banda, S. Hindia, dan sebagian besar wilayah perairan di Indonesia bagian timur, dengan SLR tertinggi mencapai 2.5 cm/tahun. Selain itu, Gambar 2.11(b) memperlihatkan bahwa TML mengalami peningkatan secara signifikan pada 2005–2011 relatif terhadap SLR tahun 1993–2004. Secara umum, data altimeter menunjukkan kenaikan TML tertinggi terjadi di bagian barat S. Pasifik lebih dari 12 cm, sedangkan kenaikan terkecil terjadi di S. Hindia selatan Pulau Jawa dan Sumatera, Laut Cina Selatan, dan utara Sumatera. Secara umum, perbedaan tingkat kenaikan TML antara S. Pasifik dan S. Hindia dapat menyebabkan perubahan karakteristik arus geostrofik dari Pasifik ke S. Hindia. Dan pada akhirnya, mungkin dapat menyebabkan perubahan SPL secara regional, karena peningkatan intensitas transport air hangat dari Pasifik ke S. Hindia, yang dapat memicu perubahan pola hujan lokal di seluruh Indonesia.

Gambar 2.11 Pola spasial SLR di perairan Indonesia yang ditunjukkan oleh: (a) tren kenaikan TML pada periode 1993–2011, dan (b) selisih rata-rata TML periode 2005–2011 relatif terhadap rata-rata TML periode 1993–2005.

16


2.2.5 Tren Kejadian Cuaca dan Iklim Ekstrem Kejadian cuaca dan iklim ekstrem adalah bagian intrinsik dari sistem iklim yang bersifat kaotik (chaotic). Namun demikian, perubahan iklim yang tengah terjadi saat ini ditengarai berpotensi meningkatkan frekuensi kejadian ekstrem di berbagai wilayah di dunia. Untuk mempersingkat, kejadian cuaca dan iklim ekstrem disebut sebagai “kejadian ekstrem” saja. Jadi, pendefinisian kejadian ekstrem tergantung dari suatu nilai ambang yang ditentukan dari statistik data pengamatan dan mungkin bersifat relatif terhadap tempat, waktu, maupun keperluan. Gambar 2.12 memperlihatkan tren perubahan peluang curah hujan ekstrem harian berdasarkan analisis cumulative distribution function (CDF) dari data satelit TRMM. Hasil ini mengindikasikan adanya peningkatan peluang curah hujan ekstrem harian di sebagian wilayah Indonesia, kecuali beberapa wilayah di Maluku, dalam kurun waktu kurang lebih selama 10 tahun selama 1998–2008.

Gambar 2.12.(a) Kurva cumulative distribution function (CDF) dengan nilai ambang untuk peluang curah hujan harian 1% tertinggi berdasarkan data satelit TRMM selama periode 1998–2008. (b) Sebaran nilai perubahan peluang curah hujan harian ekstrem pada data TRMM periode 2003-2008 relatif terhadap nilai peluang pada periode 1998–2002.

2.3 Proyeksi Perubahan Iklim Berdasarkan Model-Model AR4-IPCC Proyeksi iklim dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mendapatkan gambaran mengenai tanggapan (response) sistem iklim terhadap perubahan gaya radiatif (radiative forcing), terutama akibat kenaikan konsentrasi GRK dan aerosol di atmosfer hingga waktu yang jauh ke depan. Hasil simulasi menggunakan berbagai model iklim global digunakan untuk analisis proyeksi iklim hingga tahun 2100 oleh IPCC (2007). Hasil proyeksi iklim sangat tergantung kepada skenario peningkatan konsentrasi GRK di atmosfer yang didasarkan kepada asumsi perkembangan kondisi sosio-ekonomi global serta teknologi utama yang mendukungnya. Di dalam AR4-IPCC, skenario yang digunakan adalah berdasarkan Special Report on Emission Scenarios (SRES).

2.3.1 Proyeksi Kenaikan Temperatur Permukaan Proyeksi kenaikan temperatur permukaan berdasarkan model-model AR4-IPCC umumnya memperlihatkan tren linier dengan laju kenaikan yang hampir seragam untuk ketiga skenario B1, A1B, dan A2 sampai dengan menjelang tahun 2030. Sebagai contoh, dapat dilihat dalam Gambar 2.13 adalah hasil proyeksi rata-rata kenaikan temperatur untuk wilayah Malang di Jawa Timur. Tren ini umumnya sama untuk seluruh wilayah Indonesia karena model-model AR4-IPCC mengasumsikan bahwa kenaikan temperatur disebabkan secara dominan oleh efek GRK yang tersebar di dalam atmosfer secara merata. Dengan demikian, proyeksi kenaikan rata-rata temperatur permukaan di seluruh Indonesia akibat GRK sampai dengan periode 2020–2050 adalah sekitar 0.8–1°C relatif terhadap periode iklim terakhir di abad ke-20 (Bappenas, 2010c). Seperti telah dibahas sebelumnya, pola perubahan musiman sangat ditentukan oleh posisi semu matahari sehingga perbedaan temperatur bulanan di dalam satu tahun tetap berkisar 0–2 °C.


17

Gambar 2.13 Proyeksi temperatur permukaan untuk rata-rata wilayah Malang, Jawa Timur berdasarkan keluaran model AR4-IPCC setelah melalui proses downscaling dan peratarataan ensemble. Diperlihatkan pula data historis sejak tahun 1951 sampai dengan 2010 dan hasil simulasi model GCM untuk abad ke-20 serta proyeksi untuk tiga skenario SRES B1, A1B, dan A2. Data time series bulanan telah dihaluskan terlebih dahulu agar memperlihatkan tren jangka panjang (KLH, 2012a)

2.3.2 Proyeksi Perubahan Curah Hujan Keluaran model-model AR4-IPCC umumnya memperlihatkan pola perubahan curah hujan yang lebih bervariasi di Indonesia, baik secara temporal maupun spasial. Meskipun hasil analisis data historis dan ekstrapolasi sampai dengan tahun 2020 memperlihatkan adanya tren perubahan curah hujan yang cukup signifikan, analisis proyeksi berdasarkan keluaran tujuh GCM secara rata-rata tidak menunjukkan perubahan yang signifikan untuk periode 2020–2050 (Bappenas, 2010c). Hal ini mengindikasikan bahwa, sampai dengan periode 2020–2050, keragaman iklim alami masih lebih berperan dibandingkan dengan efek GRK dalam menentukan perubahan curah hujan. Namun demikian, perubahan curah hujan menjelang dan pasca 2050 perlu lebih mendapat perhatian. Untuk melengkapi ulasan ini, ringkasan hasil beberapa kajian terkait proyeksi curah hujan di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.3 Laporan Second National Communication (SNC; KLH, 2010) menunjukkan kecenderungan 14 model GCM terhadap perubahan curah hujan musiman di Indonesia berdasarkan dua skenario emisi, yaitu SRES A2 dan B1 untuk periode 2025 dan 2050. Ditinjau dari “kesepakatan” antar model iklim, antara lain terdapat kecenderungan akan berkurangnya curah hujan di musim kering Juni–Juli–Agustus (JJA) dan peralihan September–Oktober–November (SON) di P. Jawa dan Kepulauan Nusa Tenggara serta bertambahnya curah hujan di musim penghujan Desember–Januari–Februari (DJF). Tren ini cenderung berkebalikan dengan hasil proyeksi untuk sebagian besar wilayah di pulau-pulau lain. Sementara itu, hasil proyeksi curah hujan di wilayah Malang (KLH, 2012a) juga menunjukkan tren pengurangan curah hujan di bulan-bulan JJA, yang mengindikasikan penguatan muson Australia. Hasil ini konsisten dengan analisis proyeksi dari Naylor et al. (2007) yang menyatakan bahwa pada tahun 2050 musim hujan di P. Jawa akan mengalami keterlambatan sampai dengan 30 hari.

18


Tabel 2.3 Ringkasan kajian terkait proyeksi curah hujan di Indonesia

No. 1

Literatur

Tren linier

Periode data

Keterangan

Naylor et

Penurunan curah hujan yang

2050

Output model AR4-IPCC dengan

al. (2007)

cukup besar pada musim kering

skenario A2 dan B1; analisis

(bulan Juli–Agustus–September;

skala regional dengan empirical

JAS)

downscaling; hasil proyeksi

sumber

relatif terhadap observasi pada 1979–2004 2

Li et al.

Penurunan curah hujan pada

2050–2099

Output standar model AR4-

(2007)

musim kering (JAS)

(dan 2101–

IPCC dengan skenario A1B

30)

menggunakan 11 model (dan 3 model); hasil proyeksi relatif terhadap data CMAP pada 1979–1999 (dan 1970–99)

3

KL1H

Peningkatan curah hujan

2050 dan

Konsolidasi output 14 model

(2010)

Desember–Januari–Februari

2080

AR4-IPCC dengan skenario

(DJF), kecuali di bagian utara

A2 dan B1 (Second National

Sumatera dan Kalimantan;

Communication)

penurunan curah hujan pada Juni–Juli–Agustus (JJA), khususnya di Jawa Barat dan Sumatera Selatan 4

Bappenas

Perubahan yang signifikan

2001–2100

Output model AR4-IPCC dengan

(2010c)

terutama terjadi pada

dengan

skenario A1B, A2, dan B1 dengan

periode 2080-an dengan

analisis

penekanan pada skenario A2;

kecenderungan bertambahnya

time-slice

menggunakan metode selective

curah hujan di bulan-bulan

2020–50 dan

ensemble averaging terhadap

basah dan berkurangnya curah

2070–2100

7 model (diambil rata-rata

hujan di bulan-bulan transisi.

dari 4 terbaik); hasil proyeksi relatif terhadap observasi pada 1961–1990

5

KLH

Umumnya perubahan curah

(2012a,

hujan rata-rata hingga

dengan skenario A1B, A2, dan

2012c,

2030 tidak terlalu besar; di

B1; analisis lokal/regional dari

2012d)

Malang terdapat indikasi tren

beberapa metode statistical

penurunan curah hujan setelah

downscaling

2001–2100

Output model AR4-IPCC

tahun 2030-an konsisten dengan Naylor (2007)

2.3.3 Proyeksi Kenaikan Suhu Permukaan Laut dan Tinggi Muka Laut Hasil analisis proyeksi SPL memperlihatkan adanya kenaikan rata-rata mencapai 1–1.2 °C pada tahun 2050 relatif terhadap SPL tahun 2000 (Bappenas, 2010b). Tren kenaikan ini masih dalam rentang kenaikan temperatur global sehingga cukup konsisten dengan hasil analisis model-model AR4-IPCC untuk temperatur permukaan. Meskipun demikian, seperti dijelaskan sebelumnya, pengaruh keragaman iklim global terhadap variasi SPL di perairan Indonesia sangat signifikan. Sebagai contoh, kejadian El Nino dan DM (+) kuat pada tahun 1997/98 menyebabkan perubahan yang sangat besar terhadap lingkungan perairan Indonesia yang berakibat kepada kerusakan terumbu karang.


19

Kenaikan TML atau sea lever rise (SLR) memberikan potensi ancaman yang sangat besar terhadap Indonesia yang terdiri dari banyak pulau besar dan kecil. Pada tahun 2050, SLR akibat pemanasan global diproyeksikan mencapai 35–40 cm relatif terhadap nilai tahun 2000. Berdasarkan hasil ini, SLR maksimum di Indonesia dapat mencapai 175 cm pada tahun 2100 (Bappenas, 2010b). Berdasarkan hasil tersebut, dan dengan memperhitungkan faktor variabilitas iklim, rangkuman proyeksi SLR untuk wilayah Indonesia dapat dilihat dalam Tabel 2.4. Tren ini kemungkinan tidak linier tetapi dapat bersifat eksponensial apabila faktor pencairan es (dynamic ice melting) diperhitungkan. Error! Reference source not found. memperlihatkan hasil perhitungan laju SLR ratarata untuk wilayah perairan Indonesia apabila memasukkan pengaruh faktor pencairan es. Berdasarkan hasil ini, SLR maksimum di Indonesia dapat mencapai 175 cm pada tahun 2100 (Bappenas, 2010b). Tabel 2.4 Proyeksi Kenaikan Rata-Rata TML Tanpa Penambahan Dynamic Ice Melting di Perairan Indonesia (Bappenas, 2010b)

Periode

Proyeksi SLR

Tingkat kepercayaan

2030

22.5±1.5cm

Sedang

2050

37.5±2.5cm

Sedang

2080

60.0±4.0cm

Tinggi

2100

80.0±5.0cm

Tinggi

Gambar 2.14 Estimasi Laju Kenaikan TML di Indonesia Berdasarkan Model dengan Penambahan Dynamic Ice Melting (Bappenas, 2010b)

20


2.3.4 Proyeksi Kejadian Cuaca dan Iklim Ekstrem Selain SLR, informasi mengenai proyeksi kejadian cuaca dan iklim ekstrem (kejadian ekstrem) sebenarnya sangat penting bagi penyusunan rencana adaptasi. Namun demikian, analisis proyeksi kejadian ekstrem tidak mudah untuk dilakukan karena memerlukan data yang lebih detil serta waktu yang sangat banyak (time consuming). Oleh karena itu dapat dipahami bahwa kajian yang komprehensif terkait kejadian ekstrem di wilayah Indonesia masih sangat terbatas. Kajian terhadap perubahan peluang kejadian ekstrem untuk wilayah Indonesia lebih banyak difokuskan kepada kejadian curah hujan ekstrem. Adapun kejadian ekstrem terkait perubahan temperatur seperti gelombang panas (heat wave) tidak menunjukkan tren yang signifikan baik dari data historis (e.g. Manton et al., 2001) maupun dari hasil keluaran GCM, setidaknya hingga tahun 2050.

2.4 Potensi Dampak Perubahan Iklim Secara teoretis terjadinya perubahan pada indikator-indikator iklim seperti temperatur permukaan, curah hujan, suhu permukaan laut, tinggi muka laut, serta kejadian iklim dan cuaca ekstrem seperti yang telah diproyeksikan di atas akan menimbulkan berbagai potensi dampak pada bidang-bidang yang terkait dengan sistem pembangunan nasional baik dari sisi ekonomi (economic), tatanan kehidupan (livelihood), ekosistem (ecosystem), serta wilayah khusus (specific region). Tabel 2.5 berikut mengilustrasikan potensi dampak perubahan iklim menurut indikator yang digunakan, serta mengidentifikasi bidang dan sub bidang yang dapat terkena dampaknya. Secara umum, indikator-indikator perubahan iklim berupa Temperatur Permukaan, Curah Hujan (CH), Suhu permukaan laut (SPL), Tinggi muka laut (TML), Kejadian iklim ekstrem (ENSO, IOD/ DMI, PIO/IPO) serta Kejadian cuaca ekstrem (Hujan lebat, Badai Angin kencang kencang, dan Gelombang badai). Kenaikan temperatur permukaan dapat berakibat langsung pada manusia, tumbuhan, dan hewan seperti serangga. Pada negara-negara yang memiliki musim panas, telah terjadi gelombang panas (heat wave) yang dapat menelan korban jiwa. Meskipun Indonesia tidak memiliki musim panas, namun meningginya temperatur pada siang hari dapat mengakibatkan pemanasan setempat sepanjang hari sehingga penggunaan pendingin ruangan menjadi lebih sering dan meningkatkan konsumsi energi. Kenaikan temperatur juga ditengarai mengakibatkan evapotranspirasi berlebihan pada tumbuhan, timbulnya kebakaran hutan, serta pengembangbiakan serangga lebih cepat dan luas.


21

Tabel 2.5 Ringkasan Dampak Perubahan Iklim pada Bidang-Bidang Terkait

22


Curah hujan yang berlebihan dapat berakibat pada kejadian banjir dan longsor, namun sebaliknya curah hujan yang terlalu sedikit berakibat pada kekeringan dan penurunan ketersediaan air. Penurunan ketersediaan air akan mempengaruhi pasokan air untuk wilayah perkotaan dan pertanian. Kejadian banjir juga biasanya menimbulkan kerugian di wilayah permukiman, perkotaan, dan pertanian. Sementara kejadian longsor juga terkadang menimbulkan kerugian baik materi maupun jiwa pada wilayah permukiman yang terjal. Kenaikan suhu permukaan laut ditengarai dapat merusak terumbu karang (coral bleaching) dan mengubah arus laut yang berakibat pada pola migrasi ikan di laut yang selanjutnya akan mempengaruhi mata pencaharian nelayan. Sementara itu kenaikan tinggi muka laut berakibat pada meluasnya genangan air laut dan abrasi di wilayah pesisir serta peningkatan intrusi air laut ke daratan. Semuanya akan berakibat negatif bagi masyarakat pesisir khususnya karena sebagian penduduk Indonesia bertempat tinggal di wilayah pesisir, khususnya di perkotaan pesisir. Di samping itu kejadian iklim dan cuaca ektrem ditengarai memiliki beragam dampak yang spontan dan masif sehingga perlu diadaptasi dalam bentuk upaya pengelolaan penanggulangan bencana. Sesuai dengan Hyogo Framework (ISDR, 2005), integrasi adaptasi perubahan iklim dengan pengurangan risiko bencana merupakan suatu tantangan baru untuk disinergikan pada sistem pembangunan nasional. Kajian tentang dampak perubahan iklim di Indonesia sudah cukup banyak dilakukan walaupun wilayah kajiannya umumnya masih bersifat skala nasional. Dua referensi utama di Indonesia yang dapat menjadi acuan yaitu dokumen ICCSR (Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap) yang disusun Bappenas (2010) dan Komunikasi Nasional ke-2 untuk Konvensi Perubahan Iklim (Second National Communication atau SNC) yang disusun KLH (2010).


23

Pada dokumen ICCSR disebutkan bahwa potensi bahaya iklim tersebut berdampak pada sektor-sektor utama seperti sektor air, kelautan dan perikanan, kesehatan, pertanian, dan kehutanan. Pada sektor air, perubahan iklim dapat menimbulkan empat bahaya utama, yaitu penurunan ketersediaan air (PKA), banjir, longsor, dan kekeringan yang umumnya disebabkan oleh parameter curah hujan dan kejadian iklim serta cuaca ekstrem. Dokumen ICCSR juga telah mengkaji dampak dan memetakan risiko dari keempat bahaya perubahan iklim pada sektor air tersebut seperti pada Gambar 2.15.

Gambar 2.15 Risiko penurunan ketersediaan air (kiri-atas), banjir (kanan-atas), kekeringan (kiri-bawah), dan tanah longsor (kanan-bawah) berdasarkan skenario SRA2 pada periode 2020-2025 (Bappenas, 2010)

Risiko penurunan ketersediaan air yang sangat tinggi terdapat di wilayah Jawa-Bali, khususnya di Jawa Barat bagian utara dan selatan, Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian tengah dan selatan; di wilayah perkotaan Sumatera; Bali; Nusatenggara; dan Sulawesi Selatan. Pada saat bersamaan, risiko kekeringan sangat tinggi umumnya terdapat di kawasan terbatas di bagian tengah Jawa; Sumatera bagian utara; dan sedikit di Nusa Tenggara. Dengan demikian hal ini dapat mengancam kegiatan pertanian dan perkotaan yang membutuhkan pasokan air. Sementara itu, risiko banjir sangat tinggi terdapat pada daerah retensi, kota-kota di pinggir pantai, bantaran sungai dan daerah-daerah rendah di hilir sungai besar, seperti kota-kota di pinggir sungai besar di Pulau Jawa, Sumatera bagian timur; Kalimantan Barat, Selatan dan Timur; timur Sulawesi, dan selatan Papua. Dan pada saat bersamaan, risiko longsor sangat tinggi umumnya terdapat di Jawa-Bali bagian tengah-selatan, Sumatera bagian tengah-barat, sebagian besar Nusa Tenggara; Sulawesi, dan Papua bagian tengah. Pada sektor kelautan dan perikanan, parameter kenaikan tinggi muka laut, peningkatan suhu air laut, dan kejadian iklim dan cuaca ekstrem telah menimbulkan berbagai bahaya antara lain penggenangan air laut di pesisir, erosi pantai dan sedimentasi, gelombang ekstrem, intrusi air laut baik melalui air sungai dan air tanah, kerusakan terumbu karang akibat coral bleaching, pergeseran ekosistem perairan yang mengganggu produktivitas perikanan. Pada sektor di atas, dokumen ICCSR telah mengidentifikasi distribusi spasial risiko penggenangan pesisir, sebagai kombinasi dari bahaya kenaikan muka air laut, kejadian iklim ekstrem La-Nina, dan gelombang badai yang terjadi pada saat air pasang tertinggi perigee, seperti pada Gambar 2.16.

24


Gambar 2.16 Risiko penggenangan air laut di pesisir akibat bahaya kenaikan muka air laut, variabilitas iklim La-Nina, dan gelombang badai yang disertai dengan kejadian air pasang tertinggi perigee (Bappenas, 2010)

Wilayah risiko penggenangan wilayah pesisir meliputi beberapa lokasi antara lain: Di Pulau Sumatra, beberapa lokasi pesisir provinsi Riau, Sumatra Utara, Aceh, Sumatra Barat, dan Lampung. Pesisir utara Pulau Jawa merupakan daerah yang sangat berisiko seperti DKI Jakarta dan Tangerang (Banten) serta daerah Semarang dan Tanjung Muria (Jawa Tengah). Di Nusa Tenggara, tingkat risiko tinggi terdapat di pesisir selatan Pulau Lombok, pesisir Teluk Saleh di Pulau Sumbawa, pantai Ende hingga sekitar pantai Larantuka di Pulau Flores. Di Pulau Kalimantan, beberapa pesisir seperti sekitar Pontianak dan Banjarmasin bahkan memiliki tingkat risiko sangat tinggi, dan di pesisir sekitar Samarinda terdapat risiko tinggi. Di Pulau Sulawesi, beberapa daerah pesisir terdapat tingkat risiko yang tinggi hingga sangat tinggi seperti di pesisir barat Sulawesi Selatan. Di Kepulauan Maluku, beberapa lokasi memiliki tingkat risiko tinggi seperti di pesisir sekitar Ternate (Pulau Halmahera), pesisir kota Ambon, pesisir kota Tual di Pulau Kai Kecil, yang banyak disebabkan oleh adanya infrastruktur vital seperti bandar udara. Di wilayah Papua, meskipun terlihat wilayah berisiko sedang yang cukup luas di bagian Selatan, wilayah bertingkat risiko tinggi hanya terdapat secara lokal di sekitar kota Jayapura dan Pulau Biak. Pada sektor kesehatan, penyebaran berbagai bahaya penyakit, baik melalui vektor serangga, medium udara dan medium air/makanan, dapat dipengaruhi oleh parameter suhu udara, curah hujan, kelembaban udara, serta kejadian iklim dan cuaca ekstrem. Beberapa penyakit menjadi indikator utama adanya dampak perubahan iklim misalnya malaria, demam berdarah dengue (DBD), dan diare. Ketiga penyakit tersebut menjadi indikator yang utama mengingat relatif tersedianya data dan informasi yang representatif untuk kajian risiko sebagaimana yang telah disusun dalam dokumen ICCSR seperti pada Gambar 2.17 berikut.


25

Gambar 2.17 Risiko Dampak Perubahan Iklim terhadap Kejadian Penyakit Malaria, Demam Berdarah Dengue, dan Diare (Bappenas, 2010)

Daerah yang berisiko sangat tinggi terhadap penyakit malaria adalah Papua; sedangkan daerah yang risiko tinggi meliputi: Maluku, sebagian kecil wilayah Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Daerah yang memiliki risiko tinggi dan sedang terhadap penyakit DBD masih terkonsentrasi pada daerah Indonesia Timur, khususnya Pulau Papua dan sebagian Nusa Tenggara. Beberapa kota dan kabupaten di Pulau Jawa memiliki risiko rendah terhadap penyakit DBD. Daerah berisiko sangat tinggi terhadap penyakit diare juga berada di pulau Papua. Sebagian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara memiliki risiko tinggi terhadap penyakit diare. Pada sektor pertanian, potensi penurunan produksi tanaman pangan menjadi bahaya utama yang diakibatkan oleh parameter curah hujan, kejadian iklim dan cuaca ekstrem, suhu udara, serta kenaikan muka air laut di pesisir. Dokumen ICCSR telah memetakan risiko dari bahaya penurunan produksi padi akibat kekeringan, khususnya di Pulau Jawa seperti pada Gambar 2.18.

Gambar 2.18 Perkiraan perubahan produksi padi per kabupaten di Pulau Jawa pada tahun 2025 dibandingkan dengan produksi saat ini (2010) akibat kenaikan temperatur dan konsentrasi CO2 untuk skenario SRESB1 dan SRESA2 pada berbagai skenario perubahan luas lahan sawah dan indeks penanaman padi (Bappenas, 2010).

26


Pada sektor kehutanan, potensi kebakaran hutan menjadi bahaya iklim utama yang dipengaruhi oleh penurunan curah hujan dan akibat kejadian iklim ekstrem. Dokumen SNC (KLH, 2010) telah menyajikan peta pola densitas hot-spot dari bahaya tersebut, khususnya di Pulau Sumatra (bagian tengah dan selatan) dan Kalimantan (bagian barat, tengah, dan selatan) seperti pada Gambar 2.19. Ringkasan analisis dampak perubahan iklim dan identifikasi tingkat risiko pada wilayah kepulauan Nusantara menurut sub bidangnya dapat dilihat di Lampiran 2.

Gambar 2.19 Klasifikasi Region Berdasarkan Pola Densitas Hot-Spot Kebakaran Hutan (KLH, 2010)

Sebagai penutup, kajian risiko perubahan iklim pada ICCSR (Bappenas, 2010) dan SNC (KLH, 2010) telah mengindentifikasi distribusi wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat risiko yang diakibatkan oleh beberapa bahaya utama dari perubahan iklim pada beberapa sektor, seperti disajikan pada Tabel 2.6 berikut. Pulau Jawa, Bali dan Sumatra adalah tiga wilayah yang memiliki tingkatan risiko tinggi dan hingga sangat tinggi dibandingkan dengan wilayah yang lain, mengingat tingginya kerentanan yang diakibatkan oleh jumlah penduduk, wilayah permukiman, dan adanya insfrastruktur.


27

Tabel 2.6 Tingkat Risiko Perubahan Iklim Berdasarkan Wilayah di Indonesia (modifikasi dari dokumen ICCSR – Bappenas, 2010 dengan masukan dari dokumen SNC – KLH, 2010)

Sumatra

Jawa-Bali

Kalimantan

Sulawesi

Nusa Tenggara

Maluku

Papua

S, T, ST

T, ST

R, S

T, ST

T, ST

R, S

R

Banjir

T, ST

T, ST

R, S, T

R, S, T

R

R

R, S

Kekeringan

T, ST

T, ST

R

R, S

R, S, ST

R

R

Penggenangan air laut di pesisir

S, T

S, T, ST

S, T, ST

S, T

S, T

S, T

S, T

Penyebaran Demam berdarah dengue

R, S, T

R, S, T

R,S

R,S

R,S

R,S

R, S, T

Penyebaran Malaria

R,S

R, S, T

R,S

R, S, T

R,S, T, ST

M, H

S, T, ST

Penyebaran Diare

R, S, T

R, S, T

R, S, T

R, S, T

R, S, T

R, S, T

R, S, T, ST

Penurunan produksi padi

T, ST

T, ST

-

-

T, ST

-

-

ST, T, S

T, S

-

-

-

-

-

Risiko Penurunan ketersediaan air

Kebakaran hutan

28


2.5 Wilayah Rentan Terhadap Perubahan Iklim Kerentanan suatu wilayah terhadap perubahan iklim perlu memperhatikan berbagai analisa iklim yang terdiri dari perubahan variabilitas dan proyeksi iklim, serta karakteristik wilayah yang ada seperti kepadatan penduduk, sensitifitas ekologi dan kapasitas adaptif yang merupakan fungsi dari sosio ekonomi, teknologi dan infrastruktur. Berdasarkan beberapa kajian yang ada, wilayah Indonesia yang rentan utamanya adalah wilayah barat dan selatan Sumatera; barat dan timur Jawa; Papua; hampir semua wilayah Bali Nusa Tenggara, Kalimantan bagian utara; serta Sulawesi bagian utara.

Gambar 2.20 Klasifikasi Wilayah berdasarkan Kerentanan terhadap Perubahan Iklim (SIDA, 2009)

Wilayah Jakarta merupakan wilayah sangat rentan dan juga paling rentan di wilayah Asia Tenggara. Kerentanan Jakarta utamanya disebabkan oleh kejadian banjir di wilayah yang padat penduduk meskipun mempunyai kapasitas adaptif yang tinggi. Hal yang sama terjadi untuk wilayah Jawa bagian barat lainnya yang rentan karena bahaya banjir dan longsor serta faktor kepadatan penduduknya. Sedangkan Wilayah Papua khususnya Jayawijaya dan Puncak Jaya juga rentan terutama karena kapasitas adaptifnya yang rendah dan frekuensi dan keterpaparan terhadap bencana longsor yang tinggi. Di samping itu, wilayah pesisir selatannya juga terdampak oleh kenaikan permukaan air laut yang cukup signifikan (hingga mencapai ketinggian 5m). Selanjutnya, hasil identifikasi wilayah rentan yang ada perlu terus diperdalam dan disinergikan antar sektor agar didapat gambaran yang lebih menyeluruh.


29

Tabel 2.7 Lima puluh Wilayah Terentan terhadap Perubahan Iklim Indonesia (Sida, 2009)

No.

Wilayah

No.

Wilayah

1.

DKI Jakarta

26.

Kab. Aceh Tenggara

2.

Kota Bandung

27.

Kota Balikpapan

3.

Kota Surabaya

28.

Kab. Bekasi

4.

Kota Bekasi

29.

Kab. Paniai

5.

Kota Bogor

30.

Kab. Bengkulu Selatan

6.

Kota Depok

31.

Kab. Bangkalan

7.

Kota Palembang

32.

Kab. Purwakarta

8.

Kota Tangerang

33.

Kab. Sidoarjo

9.

Kab. Tangerang

34.

Kab. Tanggamus

10.

Kab. Lampung Barat

35.

Kab. Majalengka

11.

Kab. Jayawijaya

36.

Kab. Ponorogo

12.

Kota Malang

37.

Kota Blitar

13.

Kab. Puncak Jaya

38.

Kab. Tasikmalaya

14.

Kab. Jembrana

39.

Kab. Aceh Selatan

15.

Kab. Bogor

40.

Kota Madiun

16.

Kab. Garut

41.

Kab. Serang

17.

Kab. Lebak

42.

Kab. Dairi

18.

Kab. Bandung

43.

Kab. Gorontalo

19.

Kab. Sumedang

44.

Kab. Sampang

20.

Kab. Sukabumi

45.

Kab. Magetan

21.

Kab. Cianjur

46.

Kab. Indramayu

22.

Kab. Buleleng

47.

Kab. Ciamis

23.

Kab. Pandeglang

48.

Kab. Madiun

24.

Kab. Tanjung Jabung

49.

Kab. Lahat

25.

Kab. Karawang

50.

Kab. Lombok TImur

keterangan: data di atas adalah 50 wilayah terentan di Indonesia dari 341 wilayah kabupaten/kota yang dikaji menurut Climate Change Vulnerability Mapping for Southeast Asia, SIDA, 2009

30


bab 3

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

Bab 3

Arah Kebijakan dan Sasaran Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim Upaya adaptasi adalah penyesuaian dalam sistem ekologi, sosial dan ekonomi dalam merespon dampak perubahan iklim yang sudah terjadi atau yang diramalkan akan terjadi. Ini mengacu pada proses, praktik, dan struktur untuk mengurangi potensi kerugian dan mengambil keuntungan dari perubahan yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Pada dasarnya, upaya adaptasi untuk merespon perubahan iklim seringkali berkaitan dengan pengurangan kerentanan. Tingkat kerentanan suatu sistem terhadap dampak perubahan iklim ditentukan oleh tiga faktor, yaitu tingkat kepaparan (level of exposure), tingkat kepekaan (level of sensitivity), dan kapasitas adaptif (adaptive capacity). Tingkat kepaparan menunjukkan derajat, lama dan atau besarnya peluang suatu sistem untuk kontak dengan guncangan atau gangguan (Adger 2006 dan Kasperson et al. 2005 dalam Gallopin 2006). Tingkat kepekaan merupakan kondisi internal dari sistem yang sangat dipengaruhi oleh kondisi manusia dan lingkungannya. Kondisi manusia dapat dilihat dari tingkatan sosial dan manusianya sendiri seperti populasi, lembaga, struktur ekonomi dan yang lainnya. Sedangkan kondisi lingkungan merupakan perpaduan dari kondisi biofisik dan alam seperti tanah, air, iklim, mineral dan struktur serta fungsi ekosistem. Kondisi manusia dan lingkungan menentukan kemampuan adaptif suatu sistem yang juga sangat dipengaruhi oleh keragaman iklim.

Kapasitas adaptif menunjukkan kemampuan dari suatu sistem untuk melakukan penyesuaian

(adjustment) terhadap perubahan iklim sehingga potensi dampak negatif dapat dikurangi dan dampak positif dapat dimaksimalkan atau dengan kata lain kemampuan untuk mengatasi konsekuensi dari perubahan iklim (to cope with the consequences; IPCC 2007). Jadi upaya adaptasi perubahan iklim dapat dikatakan sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan atau resiliensi suatu sistem, terhadap dampak dari perubahan iklim. Ketahanan atau resiliensi mengacu pada pengertian kemampuan sistem sosial dan ekologi untuk menyerap gangguan, sementara sistem tetap mempertahankan struktur dan fungsinya (Hollings, 1973). Upaya yang dilakukan untuk membangun ketahanan sistem berfokus pada kapasitas untuk menyerap gangguan dan menjaga fungsi sistem. Selain itu upaya yang dilakukan untuk membangun ketahanan sistem, yaitu kapasitas untuk pembaruan, restrukturisasi, dan pengembangan sistem (Berke et al., 2003). Dalam sistem yang tahan, gangguan terhadap sistem dapat diserap menjadi potensi yang bisa dimanfaatkan untuk inovasi dan pengembangan sistem tersebut (Adger, 2006). Pemahaman tentang hal ini akan memberikan acuan bagaimana untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dan membangun kapasitaspada tingkat lokal, regional, maupun nasional.

3.1 Arah Kebijakan RAN-API Dampak perubahan iklim yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya menyadarkan kita akan ancaman perubahan iklim terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi suatu masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya kebijakan secara nasional dalam mengantisipasi ancaman dan dampak perubahan iklim. Upaya yang sistematis dan terintegrasi dengan strategi yang handal, serta komitmen dan tanggung jawab bersama dari berbagai pemangku kepentingan dan para pihak sangat diperlukan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim ke dalam agenda pembangunan nasional atau daerah. Pertimbangan-pertimbangan risiko dan dampak perubahan iklim perlu diterjemahkan ke dalam rencana aksi, rencana strategis jangka menengah, rencana

32


pembangunan jangka menengah, kebijakan atau regulasi, dan struktur kelembagaan. Adanya upaya dan strategi adaptasi perubahan iklim yang terdokumentasi dalam RAN-API ini merupakan salah satu upaya untuk menjawab persoalan di atas. Rencana ini merupakan refleksi kesiapan sektor dan lintas sektor dalam merespon dan mengantisipasi ancaman perubahan iklim melalui program yang didasari oleh proyeksi di masa yang akan datang. Dengan memperhatikan pengertian adaptasi perubahan iklim serta tujuannya, adaptasi dapat dikatakan sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan (resiliensi) suatu sistem terhadap dampak perubahan iklim. Sehingga adaptasi perubahan iklim di Indonesia diarahkan sebagai: 1. Upaya penyesuaian dalam bentuk strategi, kebijakan, pengelolaan/manajemen, teknologi dan sikap agar dampak (negatif) perubahan iklim dapat dikurangi seminimal mungkin, dan bahkan jika memungkinkan dapat memanfaatkan dan memaksimalkan dampak positifnya. 2. Upaya mengurangi dampak (akibat) yang disebabkan oleh perubahan iklim, baik langsung maupun tidak langsung, baik kontinu maupun diskontinu dan permanen serta dampak menurut tingkatnya. Secara singkat, rencana aksi diarahkan agar: (a) dampak perubahan iklim dapat dikurangi seminimum mungkin, (b) dapat meningkatkan ketahanan dan/atau menurunkan tingkat kerentanan suatu sistem alam, tatatan kehidupan, program atau kegiatan terhadap dampak perubahan iklim. Masing-masing sektor telah menetapkan secara konkrit arah dan sasaran utama pembangunannya, baik dalam RPJM maupun RENSTRA dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Didukung oleh analisis perkiraan keberhasilan atau ketidak-berhasilannya, salah satu ancamannya adalah variabilitas dan perubahan iklim. Oleh sebab itu, secara filosofis dalam kerangka (kepentingan) pembangunan nasional terkait dengan RPJM, RENSTRA dan RKP tahunan masing-masing sektor atau K/L, pada hakikatnya adaptasi perubahan iklim tidak lain merupakan upaya ”penyelamatan dan pengamanan” agar seluruh sasaran pembangunan dapat dicapai tanpa terpengaruh atau terganggu secara signifikan oleh perubahan iklim”. Dengan memperhatikan sektor-sektor dan aspek pembangunan yang terkena dampak perubahan iklim sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab 1 dan Bab 2 dapat dikatakan bahwa untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan adanya dampak perubahan iklim diperlukan ketahanan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain itu, mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim diperlukan pula ketahanan di wilayah khusus seperti pulau-pulau kecil, pesisir dan perkotaan. Untuk itu, dalam kaitan ini, Sasaran Strategis Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) diarahkan untuk: (i) membangun ketahanan ekonomi, (ii) membangun tatanan kehidupan (sosial) yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim (ketahanan sistem kehidupan), (iii) menjaga keberlanjutan layanan jasa lingkungan ekosistem (ketahanan ekosistem) dan (iv) penguatan ketahanan wilayah khusus di perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk mendukung penguatanpenguatan di berbagai bidang tersebut, dibutuhkan sistem pendukung penguatan ketahanan nasional menuju sistem pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim. Selain itu, program dan kegiatan aksi adaptasi perubahan iklim perlu mempertimbangkan upaya pengurangan kerentanan, khususnya pada kelompok masyarakat yang rentan terhadap perubahan iklim, seperti wanita, anak, masyarakat berpendapatan rendah, golongan lanjut usia, dan lainnya. Serangkaian sasaran strategis RAN-API tersebut dapat digambarkan ke dalam 5 (lima) bidang ketahanan seperti pada skema berikut (Gambar 3.1).


33

Pembangunan Berkelanjutan dan Adaptif Perubahan Iklim

Manajemen Pengetahuan

Perencanaan dan Penganggaran

Ketahanan Ekosistem

Ketahanan Wilayah Khusus

Ketahanan Ekonomi Penguatan Kapasitas

Ketahanan Sistem Kehidupan

Sistem Pendukung

Pengawasan dan Evaluasi

Gambar 3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis RAN-API

3.2

Sasaran RAN-API

Memperhatikan sektor-sektor dan aspek pembangunan yang terkena dampak perubahan iklim seperti diuraikan sebelumnya, maka sasaran RAN-API dibagi ke dalam 5 (lima) bidang sebagai berikut: 1. KETAHANAN EKONOMI Perubahan iklim memberikan dampak terhadap stabilitas ekonomi dan upaya pencapaian tujuan pembangunan bidang ekonomi. Bidang ketahanan ekonomi dengan penekanan pada aspek ketahanan pangan dan kemandirian energi.

• Sasaran Sub Bidang Ketahanan Pangan

Sasaran umum Ketahanan Pangan adalah terwujudnya ketahanan pangan yang mantap dan lestari, baik dalam aspek penyediaan, distribusi dan aksesibilitas, maupun dalam konteks kemandirian, kedaulatan dan keamanan pangan. Sasaran umum Ketahanan Pangan akan sulit dicapai apabila sistem pembangunan pertanian pangan tidak memiliki daya lenting (resiliensi) terhadap keragaman dan perubahan iklim. Oleh sebab itu, sasaran utama RAN-API Bidang Ketahanan Pangan adalah:

1. Penurunan tingkat kehilangan produksi pangan akibat kejadian iklim ekstrim dan perubahan iklim.

2. Pengembangan wilayah sumber pertumbuhan baru produksi pangan pada daerah dengan risiko

3. Pengembangan sistem ketahanan pangan petani dan masyarakat (mikro) dengan pola pangan yang

iklim rendah dan dampak lingkungan minimum (low emission). sehat dan bergizi serta seimbang, serta terwujudnya diversifikasi pangan hingga tingkat optimum. Ketiga sasaran tersebut dikembangkan dengan memperhatikan aspek ekonomi dan kesejahteraan petani, serta kontribusinya terhadap mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan (Climate Smart Agriculture).

34


• Sasaran Sub Bidang Kemandirian Energi

Sasaran pembangunan energi nasional, ialah menurunkan pangsa konsumsí mínyak bumi dalam portofolio konsumsi energi nasíonal dan meningkatkan pangsa energi non-minyak bumi. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, pada tahun 2025, kontribusi dari energi terbarukan sebagai salah satu sumber energi non-minyak bumi akan ditingkatkan menjadi 17% dari pemenuhan energi nasional. Dua sumber energi terbarukan yang diperkirakan terpengaruh secara signifikan oleh perubahan iklim ialah hydropower dan biofuel. Kedua sumber energi ini ditargetkan untuk menyumbang sekitar 8% pemenuhan energi nasional. Oleh karena itu upaya rencana aksi adaptasi untuk menjamin kemampuan kedua sumber energi tersebut saat ini dan ke depan dalam mendukung kemandirian energi nasional perlu dilakukan. Dengan demikian Sasaran utama RAN-API sub bidang kemandirian energi adalah:

1. Pengembangan energi bersumber dari tenaga air (hydropower) dan panas (geothermal) bumi pada

2. Pengembangan tanaman untuk bio-energy (biomassa dan bahan bakar nabati) dengan produktivitas

3. Optimalisasi pemanfaatan limbah organik untuk produksi energi dan gas, khususnya di wilayah padat

daerah dengan risiko iklim rendah dengan kondisi ekosistem yang mendukung tinggi dan tahan cekaman iklim penduduk untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan dan meningkatkan selang toleransi wilayah terhadap kejadian hujan ekstrim tinggi.

4. Peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan di desa-desa terpencil yang mendorong kelestarian ekosistem dan ketersediaan energi yang berkelanjutan

2. KETAHANAN SISTEM KEHIDUPAN Perubahan iklim memberikan dampak terhadap sistem kehidupan masyarakat dan upaya pencapaian tujuan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat (livelihood). Sistem kehidupan adalah akses masyarakat pada semua sumberdaya yang dibutuhkan untuk hidup termasuk sumberdaya sosial dan budaya. Bidang ketahanan sistem kehidupan dengan penekanan aspek kesehatan masyarakat, pemukiman dan infrastuktur.

• Sasaran Sub Bidang Kesehatan:

Sebagaimana telah ditengarai, perubahan iklim mengakibatkan kenaikan temperatur permukaan dan beragamnya pola curah hujan, yang keduanya berdampak pada peningkatan dan penyebaran penyakit dan vektornya melalui medium yang beragam. Untuk itu dalam RAN-API ini, perlu disusun beberapa sasaran untuk sub bidang kesehatan masyarakat agar mencapai sasaran bidang ketahanan sistem kehidupan, yaitu pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular akibat perubahan iklim. Agar mencapai sasaran tersebut, beberapa sasaran sub bidang kesehatan masyarakat perlu dipertimbangkan dalam menyusun rencana aksi adaptasi perubahan iklim pada sub bidang kesehatan masyarakat, diantaranya:

1. Identifikasi dan pengendalian faktor-faktor kerentanan dan risiko pada kesehatan masyarakat yang

2. Penguatan sistem kewaspadaan dan pemanfaatan sistem peringatan dini terhadap mewabahnya

3. Penguatan regulasi, peraturan perundangan, dan kapasitas kelembagaan di tingkat pusat dan

4. Peningkatan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat terkait adaptasi

dapat ditimbulkan oleh perubahan iklim. penyakit menular dan penyakit tidak menular yang diakibatkan perubahan iklim. daerah terhadap risiko pada kesehatan masyarakat yang dapat ditimbulkan oleh perubahan iklim. kesehatan terhadap perubahan iklim.

• Sasaran Sub Bidang Permukiman


35

Untuk mendukung bidang ketahanan sistem kehidupan yang berkelanjutan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim, sasaran utama sub bidang permukiman ini adalah terciptanya aksesibilitas terhadap perumahan adaptif perubahan iklim yang layak dan terjangkau. Sebagaimana telah ditengarai, perubahan iklim mengakibatkan perubahan pola curah hujan dan kejadian cuaca ekstrem yang dapat berdampak pada penurunan kualitas lingkungan permukiman, khususnya pada wilayah di mana tingkat kerentanan sosialnya cukup signifikan. Untuk itu, sasaran sub bidang permukiman tersebut di atas dijabarkan ke dalam beberapa sasaran antara sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kajian dan penelitian mengenai peningkatan ketahanan permukiman yang adaptif terhadap perubahan iklim.

2. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan permukiman yang terintegrasi dengan penanggulangan dampak perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

3. Pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai permukiman yang tangguh terhadap perubahan iklim.

4. Peningkatan akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau

• Sasaran Sub Bidang Infrastruktur

Seperti telah diketahui, perubahan iklim mengakibatkan perubahan pola curah hujan, kenaikan tinggi muka laut, serta kejadian cuaca ekstrem, yang berdampak pada kualitas pelayanan infrastruktur nasional. Untuk mendukung bidang ketahanan sistem kehidupan yang berkelanjutan dan tahan terhadap perubahan iklim, sasaran utama sub bidang infrastruktur adalah peningkatan cakupan pelayanan dan penguatan sistem infrastruktur yang handal dan berkualitas dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Sasaran utama tersebut dapat dicapai melalui beberapa sasaran antara sebagai berikut:

1. Pengembangan konsep ketahanan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim

2. Pengembangan prasarana yang adaptif terhadap perubahan iklim

3. Penyediaan dan penyesuaian infrastruktur yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat yang memiliki tingkat aksesabilitas tinggi khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan dan tangguh terhadap perubahan iklim

4. Pengelolaan tata letak infrastrukur yang terintegrasi dengan penataan ruang dalam pembangunan berkelanjutan

3. KETAHANAN EKOSISTEM Sasaran umum ketahanan ekosistem adalah terjaganya ekosistem hutan dan ekosistem esensial dari dampak perubahan iklim sehingga keberadaan keanekaragaman hayati serta layanan jasa ekosistem dapat lestari. Keanekaragaman hayati, sebagai komponen inti dalam ekosistem, menjadi penyedia jasa lingkungan yang memegang kunci keberlanjutan ekosistem. Jasa ekosistem yang berperan adalah jasa penyedia (provisioning), pengatur (regulating), budaya (cultural) dan penunjang (supporting). Terjaganya ekosistem hutan, kawasan esensial serta keanekaragaman hayati akan menjamin ketersediaan air dan layanan jasa ekosistem dan menjadi salah satu komponen kunci terhadap tercapainya ketahanan pangan, kemandirian energi serta tatanan kehidupan masyarakat. Sasaran umum ini dapat dicapai apabila gangguan dan kerusakan utama pada ekosistem hutan dapat dikurangi. Dengan demikian sasaran utama dari RAN-API untuk bidang ketahanan ekosistem adalah:

36

1. Penurunan luas kerusakan ekosistem alami darat dan laut oleh kejadian iklim ekstrim dan perubahan iklim


2. Peningkatan kualitas dan kuantitas terumbu karang dan tutupan hutan pada wilayah DAS prioritas

3. Penurunan tingkat keterancaman spesies-spesies kunci akibat perubahan iklim

4. Peningkatan sistem ketahanan ekosistem

4. KETAHANAN WILAYAH KHUSUS Perubahan iklim memberikan dampak yang berbeda pada tiap wilayah sesuai dengan paparan, tingkat kerentanan dan karakteristik wilayah masing-masing. Bidang ketahanan wilayah khusus dengan penekanan pada pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta perkotaan. • Sasaran Sub Bidang Perkotaan Dalam RAN-API ini, penyusunan sasaran untuk sub bidang perkotaan dilakukan untuk mencapai sasaran bidang ketahanan wilayah khusus, antara lain perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengurangan risiko bencana. Sasaran utama sub bidang perkotaan ini adalah terciptanya kota-kota yang berketahanan iklim, yang dapat dicapai melalui beberapa sasaran antara lain sebagai berikut:

1. Pengintegrasian upaya adaptasi perubahan iklim ke dalam rencana penataan ruang perkotaan.

2. Penyesuaian infrastruktur dan fasilitas perkotaan dengan ancaman perubahan iklim saat ini.

3. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Perkotaan terkait Isu Ancaman Perubahan Iklim

• Sasaran Sub Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam RAN-API ini, penyusunan sasaran untuk sub bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan untuk mencapai sasaran bidang ketahanan wilayah prioritas, yakni pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Untuk mencapai sasaran sub bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut, beberapa sasaran antaranya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dengan isu perubahan iklim.

2. Pengelolaan dan pendayagunaan lingkungan dan ekosistem untuk adaptasi perubahan iklim

3. Penerapan tindakan adaptasi struktural dan non struktural di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

4. Pengintegrasian upaya adaptasi perubahan iklim ke dalam rencana pengelolaan wilayah pesisir dan

5. Peningkatan sistem pendukung adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

yang rentan terhadap perubahan iklim. pulau-pulau kecil

5. SISTEM PENDUKUNG YANG MEMADAI Upaya adaptasi perubahan iklim perlu didukung berbagai aspek dengan penekanan pada peningkatan kapasitas, pengembangan informasi iklim yang handal, penelitian dan pengembangan, serta perencanaan dan penganggaran.

Besarnya skala ruang dan capaian dari upaya penerapan program dalam RAN-API membutuhkan dukungan sumber daya, metolodogi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja untuk mampu mengatasi fragmentasi fungsi tugas pokok antar Kementerian/Lembaga yang terkait dan meningkatkan koordinasi. Oleh karenanya, komponen-kompen pendukung yang perlu diperkuat adalah berupa peningkatan kapasitas, pengembangan data dan informasi iklim, riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perencanaan dan penganggaran serta pemantauan dan evaluasi untuk mengawal dan mendukung program aksi adaptasi perubahan iklim. Secara spesifik komponen sistem pendukung untuk program adaptasi perubahan iklim harus dapat dicapai dengan sasaran dan diukur dengan lugas, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan dalam adaptasi perubahan iklim


37

2. Pengembangan informasi iklim yang handal dan mutakhir

3. Peningkatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait adaptasi perubahan iklim

38

4. Perencanaan dan penganggaran yang dapat merespon perubahan iklim.

5. Pemantauan dan evaluasi kegiatan adaptasi perubahan iklim.


bab 4

STRATEGI DAN RENCANA AKSI ADAPTASI PER BIDANG

Bab 4 Strategi dan Rencana Aksi Adaptasi Per Bidang Efektifitas program penanganan perubahan iklim setiap sektor dalam rangka mendukung terlaksananya sistem pembangunan yang berketahanan iklim (climate resilience development), dapat ditingkatkan dengan membangun sinergitas kegiatan aksi adaptasi antar sektor. Sasaran pembangunan setiap sektor tidak mungkin dapat dicapai dengan optimal tanpa didukung oleh sektor lain. Oleh karena itu, penetapan langkah aksi adaptasi setiap sektor dalam rangka membangun ketahanan ekonomi, tatanan kehidupan, ekosistem dan wilayah khusus terhadap dampak perubahan iklim perlu melihat keterkaitan program antar sektor. Hal ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam membangun sinergitas dan mengisi kesenjangan kegiatan aksi adaptasi yang perlu dikembangkan agar sasaran RAN-API dapat dicapai. Selanjutnya, rencana aksi yang dilakukan pada setiap kelompok (Klaster) disajikan pada Lampiran 1.

4.1 Bidang Ketahanan Ekonomi Ketahanan ekonomi adalah kemampuan sistem untuk mempertahankan fungsi sistem ekonomi dan memulihkan secara cepat pada saat terjadinya gangguan (Rose, 2009).

Dua faktor utama yang akan

menentukan kemampuan sistem tersebut ialah kondisi ketahanan pangan dan kemandirian energi. Terganggunya kedua faktor ini akibat kurang dibangunnya kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim secara langsung akan mempengaruhi ketahanan ekonomi. RAN-API untuk bidang ketahanan ekonomi hanya memfokuskan pada dua sub bidang ini.

4.1.1 Rencana Aksi Sub Bidang Ketahanan Pangan Strategi utama untuk mencapai sasaran RAN-API Bidang Ketahanan Pangan dilakukan melalui (a) Penyesuaian dan pengembangan sistem usahatani terhadap perubahan iklim, (b) Pengembangan dan penerapan teknologi adaptif terhadap cekaman iklim, (c) Pengembangan dan optimalisasi sumberdaya lahan, air dan genetik. Strategi-strategi tersebut diwujudkan melalui 7 Program Utama (Klaster), yaitu: (1) Klaster Penyesuaian Sistem Produksi Pangan. Klaster penyesuaian sistem produksi pangan (pola tanam, teknologi dan model sistem usahatani dan usaha budidaya perikanan) untuk menurunkan tingkat risiko dan kehilangan hasil akibat keragaman dan perubahan iklim, baik akibat penurunan produktivitas maupun penurunan luas area tanam. Rencana aksi ini dilakukan melalui penyesuaian aktivitas dan teknologi pertanian dan perikanan dengan dukungan sektor lain terkait. (2) Klaster Perluasan Areal Pertanian Pangan dan Budidaya Perikanan. Perluasan areal pertanian baru tidak saja dibutuhkan untuk mengkompensasi alih fungsi lahan dan kehilangan hasil, tetapi juga sangat dibutuhkan untuk mengimbangi laju peningkatan kebutuhan pangan, terutama akibat pertambahan penduduk. Klaster perluasan areal pertanian dan budidaya perikanan baru, dilakukan dengan memperhatikan kemungkinan perubahan tingkat risiko iklim, dan daya dukung lingkungan serta tidak mengurangi fungsi konservasi kawasan dan habitat. Pelaksanaan program ini harus berititik tolak pada tata ruang yang climate proof sejalan dengan UU No. 32/2009 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), terutama dan diprioritaskan untuk memanfaatkan dan sekaligus memperbaiki kondisi lahan terdegradasi dan/atau terlantar

40


(3) Klaster Perbaikan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian yang Climate Proof1. Andalan utama pertanian pangan adalah lahan sawah dan lahan budidaya perikanan yang tingkat kerentanan dan daya adaptasinya terhadap dampak perubahan iklim sangat terkait dengan kapasitas irigasi. Saat ini sebagian besar jaringan irigasi di wilayah sentra produksi pangan dan budidaya perikanan mengalami degradasi dan kerusakan dengan potensi luas areal tanam yang makin menurun dan sangat rentan terhadap perubahan iklim, terutama kejadian iklim ekstrim. Selain itu, pengembangan sumber pertumbuhan baru produksi pangan (perluasan areal) membutuhkan atau harus didukung oleh pengembangan jaringan irigasi. Program perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian juga akan memperhatikan

kemungkinan perubahan iklim dan kondisi lingkungan,

khususnya tutupan vegetasi pada wilayah tangkapan hujan (DAS). (4) Klaster Percepatan Diversifikasi Pangan. Klaster percepatan diversifikasi pangan (tanaman, ternak, ikan) dilakukan melalui pengembangan berbagai produk pangan yang sehat dari komoditaskomoditas pangan alternatif yang lebih tahan terhadap cekaman iklim dan hemat sumber daya lahan dan air dibanding tanaman padi, seperti jagung, kacang hijau dan berbagai komoditas lokal (sagu, ganyong, ubi-ubian, kacang-kacanganan, dan pangan lokal lainnya). Untuk mendukung klaster ini, diperlukan adanya food mixed policy yang spesifik lokasi (daerah) serta peningkatan konsumsi ikan di kalangan masyarakat perlu ditingkatkan. (5) Klaster Pengembangan Teknologi Inovatif dan Adaptif. Klaster pengembangan teknologi inovatif diarahkan pada perakitan berbagai teknologi yang adaptif terhadap cekaman iklim dan rekayasa sumberdaya genetik pangan dan ikan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lahan dan air yang beremisi rendah. Selain teknologi inovatif dan frontier, program aksi ini juga diarahkan untuk menggali dan mengembangkan teknologi indigenous, termasuk kearifan lokal. Sasaran utama dari rencana aksi ini adalah: (a) pemanfaatan dan rekayasa sumberdaya genetik (tanaman dan ikan budidaya), (b) optimalisasi sumberdaya lahan dan air melalui pengembangan teknologi budidaya adaptif, dan (c) pemanfaatan dan efisiensi karbon, biomasa dan/atau limbah organik. (6) Klaster Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi (Iklim dan teknologi).

Keberhasilan

program aksi adaptasi perubahan iklim akan ditentukan oleh keberadaan sistem informasi iklim yang efektif dan sistem komunikasi informasi iklim dan teknologi pertanian dan perikanan (budidaya dan tangkap). Dengan demikian klaster ini diarahkan pada upaya peningkatan akurasi dan kelengkapan informasi iklim dan ketersediaan teknologi serta sistem diseminasi dan percepatan arus penyampaian informasinya. (7) Klaster Program Pendukung. Pelaksanaan teknis program-program aksi di atas harus didukung oleh analisis dan kajian-kajian ilmiah terkait dengan kerentanan dan dampak perubahan iklim pada ketahanan pangan, analisis dan sintesis kebijakan pemanfafatan sumberdaya lahan dan air, pengembangan kelembagaan pangan dan sistem produksinya (pertanian dan perikanan) serta memperhatikan aspek sosial ekonomi budaya, aspek gender, dan kondisi spesifik lingkungan. Lampiran 3 dan 4 berturut-turut mendeskripsikan sinergitas rencana aksi lintas Kementerian dan Lembaga untuk sub-bidang Ketahanan Pangan.

1 Climate Proof ialah pembangunan atau pengembangan sistem yang sudah memperhitungkan perubahan iklim sehingga sistem dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan pada kondisi iklim yang akan berubah RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)

41

4.1.2 Rencana Aksi Sub Bidang Kemandirian Energi Strategi utama pencapai sasaran-sasaran (goals) RAN-API Bidang kemandirian energi adalah: (a) perbaikan dan konservasi wilayah tangkapan hujan pada DAS yang menjadi sumber pembangkit energi tenaga air dan panas bumi, dan (b) Optimalisasi pemanfaatan limbah organik dan biomassa serta pengembangan sumber energi dari bahan bakar nabati (BBN). Strategi-strategi tersebut diwujudkan melalui 4 Program Utama (Klaster), yaitu: Klaster Perbaikan dan Konservasi Wilayah Tangkapan Hujan. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada upaya percepatan pengukuhan kawasan hutan khususnya di wilayah tangkapan hujan di DAS yang akan menjadi lokasi pengembangan PLTA dan panas bumi dan percepatan rehabilitasi di DAS lokasi PLTA dan Panas Bumi yang memiliki risiko iklim tinggi melalui partisipasi masyarakat. (1) Klaster Perluasan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan limbah organik untuk produksi gas dan energi di wilayah pemukiman padat sehingga mengurangi beban lingkungan dan meningkatkan selang toleransi wilayah terhadap kejadian hujan ekstrim tinggi serta memperluas pemanfaatan sumber energi tenaga air skala pico dan micro pada wilayah-wilayah terpencil sebagai bagian program desa mandiri energi (DME) yang dapat mendorong masyarakat menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan layanan jasa lingkungan. (2) Klaster Pengembangan Teknologi Inovatif dan Adaptif untuk Budidaya Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati dan Hutan Tanaman untuk Energi (Energy Plantation). Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada pengembangan teknologi budidaya tanaman bahan bakar nabati berdaya hasil tinggi dan adaptif terhadap cekaman iklim serta penemuan varietas tanaman pohon tumbuh cepat untuk energy plantation. (3) Klaster Program Pendukung. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada pelaksanaan kajian-kajian ilmiah kerentanan sistem DAS terhadap dampak perubahan iklim dan riset pengembangan teknologi budidaya tanaman BBN.

4.2 Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan Ketahanan sistem kehidupan adalah kemampuan masyarakat untuk mempertahankan kehidupannya dan memulihkan secara cepat pada saat terjadinya gangguan (Uy et al., 2012). Hal ini dipengaruhi dan ditentukan oleh sejauh mana masyarakat memiliki sumberdaya yang diperlukan dan mampu mengatur dirinya sendiri baik sebelum dan selama saat dibutuhkan. Ketahanan sistem kehidupan dapat dibagi ke dalam beberapa sub bidang, yaitu kesehatan, permukiman, dan infrastruktur.

4.2.1 Rencana Aksi Sub Bidang Kesehatan Faktor masyarakat di Indonesia yang belum melakukan dan menerapkan budaya hidup sehat dan bersih, berpotensi menjadi penyebab Indonesia rentan dari sisi kesehatan akibat perubahan iklim. Selain itu, faktor keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan karena kendala kewilayahan, belum memadainya sarana dan prasarana kesehatan khususnya di tingkat lokal serta terbatasnya informasi dan data terkait risiko di sektor kesehatan akibat perubahan iklim juga menjadi menjadi penyebab Indonesia rentan dari sisi kesehatan akibat perubahan iklim. Pendekatan penyusunan program aksi RAN-API Sub Bidang Kesehatan dikaitkan dan diintegrasikan terhadap program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014. Di samping itu, Kementrian Kesehatan juga telah menyusun strategi adaptasi sektor kesehatan terhadap perubahan iklim, pedoman faktor risiko perubahan iklim dan modul perubahan iklim.

42


Strategi utama pencapai sasaran (goal) RAN-API Bidang Kesehatan adalah: (a) penguatan dan pemutakhiran informasi kerentanan dan risiko kesehatan terhadap perubahan iklim, (b) pengembangan kebijakan, perencanaaan, jejaring, dan kerja sama antar lembaga di tingkat lokal, regional dan nasional terkait risiko kesehatan terhadap perubahan iklim, serta (c) penguatan kapasitas dan kewaspadaan dini terkait ancaman perubahan iklim terhadap kesehatan di tingkat masyarakat dan pemerintah. Strategi-strategi tersebut diwujudkan dalam 4 Program Utama (Klaster): (1) Klaster Identifikasi dan Pengendalian Faktor-Faktor

Kerentanan dan Risiko pada Kesehatan

Masyarakat yang dapat Ditimbulkan oleh Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada pemuktahiran kajian risiko dan adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan pada tingkat kabupaten/kota, pengamatan dan pengendalian terhadap agen penyakit, perantara penyakit, kualitas lingkungan dan infeksi pada manusia, khususnya pada kelompok rentan: wanita, anak, lanjut usia dan masyarakat berpenghasilan rendah. (2) Klaster Penguatan Sistem Kewaspadaan dan Pemanfaatan Sistem Peringatan Dini Terhadap Mewabahnya Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular yang Diakibatkan Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada peningkatan sistem tanggap perubahan iklim sektor kesehatan melalui pemantauan dan pengumpulan data secara kontinu, koordinasi dan pelaksanaan tindakan, rencana tanggap darurat bencana untuk penanganan kesehatan dan informasi kepada masyarakat tentang wabah penyakit menular dan penyakit tidak menular yang disebabkan perubahan iklim. (3) Klaster Penguatan Regulasi, Peraturan Perundangan, dan Kapasitas Kelembagaan di Tingkat Pusat dan Daerah Terhadap Risiko pada Kesehatan Masyarakat yang dapat Ditimbulkan oleh Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada penguatan regulasi dan peraturan perundangan dan penguatan kapasitas kelembagaan melalui penyusunan rencana aksi dan road map, koordinasi pelaksanaan tugas, kapasitas lembaga, kemitraan dan jejaring. (4) Klaster Peningkatan Ilmu Pengetahuan, Inovasi Teknologi, dan Partisipasi Masyarakat Terkait Adaptasi Kesehatan terhadap Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada penelitian, pendidikan dan pengembangan teknologi terkait perubahan iklim dan adaptasi terkait kesehatan, pengembangan sumberdaya manusia bidang kesehatan dan partisipasi masyarakat terkait adaptasi kesehatan terhadap perubahan iklim.

4.2.2 Rencana Aksi Sub Bidang Permukiman Pencapaian permukiman yang adaptif terhadap perubahan iklim, layak serta terjangkau dilakukan dengan beberapa strategi. Strategi untuk sub bidang permukiman dilakukan dengan (a) penyediaan fasilitas penunjang aktivitas kajian dan penelitian mengenai ketahanan permukiman yang adaptif terhadap perubahan iklim, (b) pengembangan struktur perumahan yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim yang terjangkau, (c) Diseminasi informasi mengenai permukiman yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim kepada pemerintah pada berbagai tingkatan, (d) Penyusunan program aksi adaptasi perubahan iklim sub bidang permukiman mengacu pada kebutuhan sub bidang permukiman dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Program aksi ini bertujuan untuk memperkenalkan serta mengembangkan konsep permukiman yang adaptif terhadap perubahan iklim serta terintegrasi dalam rencana pembangunan berkelanjutan dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Strategi-strategi tersebut diwujudkan dalam 4 Program Utama (Klaster), yaitu: (1) Klaster Kajian dan Penelitian Mengenai Peningkatan Ketahanan Permukiman yang Adaptif. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada kajian dan pemetaan risiko dan adaptasi perubahan iklim


43

khususnya pada permukiman dan infrastruktur permukiman, kajian pembangunan kawasan perumahan tapak yang berkelanjutan (sustainable landed housing area development) dan kajian dan sosialisasi pembangunan rumah panggung di pesisir yang rentan terhadap kenaikan muka air laut. (2) Klaster Pembangunan dan Pengelolaan Permukiman. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada penyediaan infrastruktur tanggap perubahan iklim di kawasan permukiman di perkotaan dan penyesuaian infrastruktur kawasan permukiman di daerah rawan bencana perubahan iklim. (3) Klaster Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adaptasi terhadap perubahan iklim pada kawasan perkotaan dan perdesaan terkait permukiman, peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat akibat perubahan iklim PRB di wilayah rentan, dan kesiapsiagaan terhadap bencana akibat perubahan iklim di wilayah permukiman rentan. Terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, pada Lampiran 5 dideskripsikan beberapa bentuk pengalaman masyarakat sipil (civil society organization) dalam adaptasi perubahan iklim. (4) Klaster Akses Perumahan Layak dan Terjangkau. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada penyediaan permukiman dengan struktur kuat dan adaptif terhadap perubahan iklim yang layak dan terjangkau termasuk di dalamnya perencanaan relokasi permukiman yang terkena bencana dampak perubahan iklim, standar dan konsep struktur perumahan yang kuat menghadapi dampak perubahan iklim, peningkatan masyarakat yang menggunakan standar struktur perumahan adaptif perubahan iklim, memasukkan perspektif gender dalam perancangan dan rencana konstruksi perumahan adaptif perubahan iklim dan konsep rancangan bangunan yang hemat energi.Pada Lampiran 6 dideskripsikan area prioritas dan pertimbangan mengintegrasikan gender dalam aksi adaptasi perubahan iklim.

4.2.3 Rencana Aksi Sub Bidang Infrastruktur Dampak perubahan iklim pada infrastruktur memberi pengaruh siginifikan pada keberlanjutan aktivitas masyarakat khususnya soial dan ekonomi. Infrastruktur yang ada saat ini, khususnya di wilayah perkotaan maupun wilayah khusus seperti pulau-pulau kecil dan pesisir pada umumnya belum dibangun dengan pertimbangan perubahan iklim dan proyeksi dampak yang mungkin terjadi. Sementara untuk perencanaan infrastruktur baru harus mempertimbangkan proyeksi dampak perubahan iklim yang akan terjadi. Maka, perlu ada arahan pelaksanaan dalam bentuk program aksi adaptasi sub bidang infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim. Strategi utama yang perlu dilakukan untuk sub bidang infrastruktur, yaitu (a) Penyesuaian baik dari struktur, komponen, desain maupun lokasi infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim, (b) Perbaikan infrastruktur eksisting yang rentan terhadap perubahan iklim baik dari segi struktur, fungsi maupun lokasinya, (c) Fasilitasi aktivitas kajian dan penelitian mengenai konsep ketahanan infrastruktur terhadap perubahan iklim. Penyusunan program aksi adaptasi perubahan iklim sub bidang infrastruktur mengacu pada Rencana Aksi Nasional – Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim (RAN–MAPI) yang disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum 2012 dan Rencana Strategi Kementerian/Lembaga dari berbagai sektor terkait Strategi-strategi tersebut diwujudkan melalui 7 Program Utama (Klaster), yaitu: (1) Klaster Penelitian dan Pengembangan Konsep Ketahanan Infrastruktur. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada pelaksanaan penelitian dan pengembangan mengenai peningkatan ketahanan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim terutama untuk menyediakan database kondisi dan proyeksi semua infrastruktur dan fasilitas vital di wilayah pesisir dan perkotaan serta norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) tentang infrastruktur tangguh terhadap dampak perubahan iklim.

44


(2) Klaster Pengembangan Prasarana yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada penyediaan sistem drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan, melakukan identifikasi, pembangunan dan pemeliharaan struktur pelindung pantai, melaksanakan pembangunan, operasi, dan pemeliharaan, prasarana dan sarana pengendalian banjir dan kekeringan. (3) Klaster Pengurangan Risiko Terganggunya Fungsi Aksesibilitas Transportasi pada Jalan, Jembatan, Perkeretaapian, Pelabuhan dan Bandara Akibat Dampak Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada pengurangan risiko terganggunya fungsi aksesibilitas pada jalan dan jembatan akibat dampak perubahan iklim, perencanaan, Manajemen dan Sistem operasi transportasi darat, pengelolaan perkeretaapian, pengelolaan transportasi laut dan pengelolaan transportasi udara yang memperhatikan dampak perubahan iklim. (4) Klaster Peningkatan, Penyediaan dan Penyesuaian Infrastruktur yang Berdampak Langsung pada Kesehatan Masyarakat dan Tangguh Terhadap Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada penguatan pengetahuan dan kapasitas pemerintah mengenai infrastruktur tangguh terhadap perubahan iklim yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat (air bersih, air limbah, dan sanitasi) dan penyediaan sarana dan prasarana sistem sanitasi dan pengolahan limbah yang tangguh terhadap perubahan iklim. (5) Klaster Integrasi Terhadap Pembangunan Berkelanjutan. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada penerapan konsep dan struktur kota dan wilayah berdasarkan kajian kerentanan masyarakat dan infrastruktur dan penerapan pembangunan kota-kota hijau (Green Cities) termasuk di dalamnya green building, green energy, green water, green transportation, green waste dan pemanfaatan air permukaan. (6) Klaster Peningkatan Sistem Pendukung Infrastruktur Adaptasi Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada pengumpulan data dan informasi melalui penelitian mengenai perubahan iklim, faktor kerentanan dan risiko lingkungan, faktor kerentanan dan risiko sosial, ekonomi dan geografi; pembangunan sistem informasi tanggap perubahan iklim yang handal dan mutakhir dan pengembangan teknologi yang mendukung manajemen prasarana sumber daya air. (7) Klaster Perancangan, Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi sehingga Adaptif terhadap Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah dan masyarakat mengenai infrastruktur penyedia energ yang adaptaif, perlindungan infrastruktur energi dari dampak perubahan iklim dengan mengidentifikasi infrastruktur yang rentan dan tindakan-tindakan perlindungan serta perencanaan infrastruktur energi yang baru baik penyusunan rancangan dan pengadaaan infrastruktur energi baru.

4.3 Bidang Ketahanan Ekosistem Strategi dalam membangun ketahanan ekosistem terhadap perubahan iklim berkaitan langsung dengan interaksi dalam sistem sosial untuk membentuk strategi ketahanan masyarakat. Ketahanan ekosistem adalah bagaimana beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi diantaranya dari kemarau ekstrem yang menyebabkan keterbatasan air, perubahan jenis vegetasi karena perubahan pola cuaca, genangan-genangan akibat kenaikan muka air laut yang menutupi permukiman maupun kawasan tambak dan pertanian. Ketahanan lingkungan bukan bertujuan mengembalikan pola lingkungan yang telah berubah namun mengupayakan mekanisme untuk mengatasi serta menghindari perubahan yang sama terjadi pada lingkungan lainnya. Strategi untuk mencapai

sasaran utama dilakukan dengan (a) Pengamanan ketersediaan air dan

perlindungan terhadap iklim ekstrim (Securing Water Availability and Protecting from Extreme Weather), (b) Pencegahan kehilangan ekosistem dan keanekaragaman hayati (Avoiding Ecosystem and Biodiversity Loss), dan (c) Penjagaan keberlanjutan ketersediaan air dan konservasi ekosistem serta keanekaragaman hayati (Sustainable Water Supply and Conservation of Ecosystem and Biodiversity). RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)

45

Strategi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi dan

kesejahteraan

masyarakat sekitar hutan (termasuk masyarakat adat) serta peran Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim. Pelaksanaan strategi untuk membangun ketahanan ekosistem diwujudkan dalam 7 Program Utama (Klaster), yaitu: (1) Klaster Perbaikan/Penyempurnaan Tata Ruang dan Tataguna Lahan. Perbaikan/penyempurnaan tata ruang ruang diarahkan menuju tata ruang dan tata guna lahan climate proof serta memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Perbaikan rencana makro kawasan hutan yang mempertimbangkan aspek pengelolaan DAS secara terpadu, emisi karbon dan menakar dampak terhadap keberlanjutan jasa dan layanan ekosistem lainnya termasuk dalam menjamin fungsi tata air dalam menunjang ketahanan pangan dan kemandirian energi. Upaya perbaikan/penyempurnaan kawasan hutan serta ekosistem laut perlu dipercepat, khususnya pada wilayah dengan laju pembangunan yang tinggi untuk menghindari pengembangan tata ruang yang mengarah kepada peningkatan kerentanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim. Perbaikan/penyempurnaan kawasan ekosistem laut merupakan perpaduan antara pemantapan fungsi ekologis dengan nilainilai kearifan masyarakat lokal. (2) Klaster Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Produktif secara Lestari. Pengelolaan kawasan produktif hutan dan laut perlu mempertimbangkan aspek pelestarian jasa lingkungan antara lain dengan penerapan multisistem dalam pengelolaannya serta memberikan ruang bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan multistakeholder lainnya untuk ikut berperan dalam pengelolaan kawasan produktif. Pengelolaan kawasan hutan, menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah, diantaranya melalui penerapan pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak (KPH) misalnya melalui Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Hutan Desa, sehingga dapat melahirkan inisiatif-inisiatif lokal dalam perlindungan kawasan dan terjaganya kepastian pelayanan jasa ekosistem terpadu Peraturan-peraturan yang jelas dan tegas dalam pemberian insentif dan disinsentif bagi pelaku yang mendorong/melanggar peraturan di lapang perlu dibangun bersama berazaskan stewardship, keadilan dan rasa hormat terhadap fungsi fungsi alami dari hutan. (3) Klaster Peningkatan Tata Kelola Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial. Tata kelola kawasan konservasi dan ekosistem esensial merupakan salah satu kunci dalam ketahanan jasa lingkungan. Adanya perubahan iklim dapat mengancam keberadaan keanekaragaman hayati dan ekosistem esensial secara langsung maupun tidak langsung. Tingkat keterancaman terhadap keanekaragaman hayati perlu dikurangi dengan meningkatkan upaya-upaya perlindungan flora dan fauna, menurunkan perdagangan satwa liar, mencegah degradasi hutan dan ekosistem laut, serta melakukan upaya penegakan peraturan dan penegakan hukum. Pengembangan pengusahaan berbasis kehutanan dan kelautan skala kecil (untuk diversifikasi penghasilan) perlu dikembangkan untuk meningkatkan livelihood masyarakat yang langsung terkait dengan keanekaragaman hayati lokal. (4) Klaster Rehabilitasi Ekosistem yang Terdegradasi. Rehabilitasi hutan dan lahan dalam jangka panjang tidak saja dapat menghambat laju pemanasan global sehingga frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem dapat berkurang tetapi juga meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ini, selain meningkatkan penyerapan dan penyimpanan karbon juga sangat berpotensi menahan air dan memperbaiki fungsi tata air. Perbaikan fungsi tata air sangat diperlukan dalam menunjang ketahanan dan kemandirian energi, baik melalui pemanfaatan energi kinetik air untuk memutar turbin pembangkit tenaga listrik maupun sebagai input air yang menjamin pemanfaatan uap air untuk tenaga listrik tenaga panas bumi (geothermal). Peningkatan penyerapan dan penyimpanan karbon juga akan meningkatkan potensi bioenergi melalui pemanfaatan biopelet dari biomasa. Peningkatan kemampuan penyerapan dan penyimpanan karbon melalui rehabilitasi hutan dan lahan juga memberikan co-benefit berupa tata air yang lebih baik sehingga dapat menghambat terjadinya run-off yang bermuara pada berbagai masalah misalnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Hal ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi ketahanan (durability)

46


berbagai sarana dan prasarana misalnya jalan, jembatan, bendungan, dan infrastruktur lainnya yang telah dan direncanakan untuk dibangun. Namun demikian, perlu dicatat bahwa kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tidak dapat dilakukan di seluruh kawasan hutan. (5) Klaster Pengurangan Ancaman Terhadap Ekosistem. Penurunan Frekuensi Kebakaran Hutan, lahan dan padang rumput dikembangkan secara terpadu lintas sektor, pusat-daerah, dan lintas negara melalui Integrated Forest Fire Management. Oleh karena itu, segala kegiatan yang mempunyai implikasi pada peluang terjadinya kebakaran perlu dipriortiaskan dalam hubungan bilateral dengan negara tetangga. Pengembangan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar (non api), serta teknologi pemantauan dan pengendalian kebakaran perlu menjadi prioritas program pemerintah Pusat dan Daerah. Implementasi pembukaan lahan tanpa bakar bukan hanya masalah adopsi teknologi tetapi juga melekat dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Pada tataran teknis, adopsi teknologi tanpa bakar untuk pembukaan lahan. Apabila hal ini sulit dilakukan, maka alternatif yang dapat dilakukan dalam pembukaan lahan adalah menerapkan sistem pembakaran terkendali (6) Klaster Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi untuk mendeteksi kerusakan ekosistem serta mendeteksi titik-titik api dan faktorfaktor pemicu kebakaran lainnya secara dini (early warning system) sangat penting untuk mencegah kebakaran hutan yang kronis terjadi tiap tahun. Pemantauan dan pengendalian kebakaran hutan yang efektif merupakan salah satu kegiatan kunci yang perlu dikembangkan di lokasi-lokasi kritis kawasan hutan. Pemantauan juga perlu dilakukan terhadap tutupan hutan serta kerusakan jasa ekosistem (misalnya DAS). Pemantauan yang dilakukan harus mencakup aspek preventif, misalnya implementasi kebijakan pembukaan lahan dan pengembangan teknologi pembukaan lahan non api. Selain informasi yang terkait dengan kebakaran hutan, penguatan sistem informasi dan komunikasi kehutanan secara umum juga perlu memperoleh perhatian. Sebagian besar data dan informasi yang disajikan dalam laporan statistik kehutanan tidak kompatibel dengan standar data dan informasi yang disepakati secara internasional, termasuk standar penyajian data dan informasi kehutanan yang ditentukan oleh Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Demikian pula alur informasi dan komunikasi pelaporan data dari daerah ke pusat dan diseminasi informasi dari pusat ke daerah di sektor kehutanan hingga saat ini masih sangat lemah. Masalah informasi dan komunikasi tidak hanya terkait dengan sistem lalu-lintas data, melainkan juga rendahnya validitas dan reabilitas data dan informasi kehutanan baik di pusat maupun di daerah. Dalam beberapa kasus, sangat beragamnya institusi yang menangani urusan kehutanan di daerah dan kepentingan-kepentingan politik-ekonomi lokal semakin menyulitkan terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kehutanan yang efektif. (7) Klaster Program Pendukung. Pelaksanaan teknis program-program aksi tersebut harus didukung oleh kajian-kajian ilmiah kerentanan dan dampak perubahan iklim terhadap ketahanan ekosistem. Penelitian mengenai pengaruh variabilitias iklim dan iklim ekstrem terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati perlu dilakukan agar dapat diketahui kerentanan spesies spesies kunci dan dampak perubahan iklim pada distribusi dan ketahanan spesies alami. Penelitian mengenai penyesuaian Sistem Silvikultur terhadap perubahan iklim perlu dilakukan dengan cermat dengan memperhatikan aspek dampak perubahan iklim terhadap timbulnya hama dan penyakit baru. Topik penelitian lain yang perlu dicermati adalah (i) vegetasi yang tahan terhadap dampak perubahan iklim (Climate-resilient vegetation), (ii) exploitasi variabilitas genetik untuk pangan dan obat obatan, (iii) invasive species dan dampaknya pada keanekaragaman hayati lokal, (iv) strategi adaptasi berbagai flora fauna yang menghadapi risiko kepunahan, (v) arsitektur lansekap yang tahan terhadap perubahan iklim, (vi) modeling berbagai skenario untuk mendapatkan disain yang terbaik untuk adaptasi terhadap perubahan iklim, (vii) strategi adaptasi terhadap perubahan iklim: proteksi/ restorasi habitat dan pengelolaan yang optimal. Selain program penelitian, program pelatihan (training) dan pengembangan kapasitas SDM perlu diprioritaskan karena kualitas SDM adalah kunci dari keberhasilan program. RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)

47

4.4 Bidang Ketahanan Wilayah Khusus Perubahan iklim memberikan dampak yang berbeda pada tiap wilayah sesuai dengan paparan, tingkat kerentanan dan karakteristik wilayah masing-masing (lihat Lampiran 7). Ketahanan wilayah khusus dalam konteks adaptasi perubahan iklim meliputi ketahanan perkotaan dan ketahanan pesisir serta pulau-pulau kecil. Ketahanan wilayah perkotaan mencakup ketahanan dari kota itu sendiri dan interaksi dalam sistem perkotaan dimana dampak perubahan iklim memberi pengaruh langsung terhadap spasial, fisik, dan jaringan ekonomi masyarakat perkotaaan. Sementara itu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki kerentanan yang tinggi akibat kenaikan tinggi muka air laut.

4.4.1 Rencana Aksi Sub Bidang Perkotaan Untuk mencapai sasaran RAN-API Sub Bidang Perkotaan, maka akan dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu: (a) Penyesuaian rencana tata ruang kawasan perkotaan terhadap ancaman perubahan iklim, (b) Pengelolaan lingkungan kawasan perkotaan secara berkelanjutan, (c) Peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas di kawasan perkotaan, (d) Peningkatan kapasitas masyarakat perkotaan dalam menghadapi ancaman perubahan iklim, dan (e) Pengembangan dan optimalisasi riset dan sistem informasi tentang perubahan iklim di kawasan perkotaan. Penyusunan program aksi adaptasi perubahan iklim sub bidang pesisir dan pulau-pulau kecil ini mengacu pada Rencana Aksi Nasional – Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim (RAN–MAPI) yang disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum 2012. Program aksi tersebut dibuat untuk mencapai sasaran sub bidang perkotaan dalam upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Strategi-strategi tersebut diwujudkan melalui 3 Program Utama (Klaster), yaitu: (1) Klaster Pengintegrasian Upaya Adaptasi Perubahan Iklim ke dalam Rencana Tata Ruang Perkotaan. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada upaya mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim dalam rencana tata ruang yang dimulai dengan kajian risiko dan adaptasi perubahan iklim di kawasan perkotaan, kajian dan pemetaan risiko dan adaptasi perubahan iklim sektoral/sub-bidang tingkat kabupaten/kota, penyusunan dan revisi dokumen rencana tata ruang kawasan perkotaan berdasarkan hasil kajian risiko dan adaptasi perubahan iklim dan pengawasan dan pengendalian untuk penataan ruang dan zonasi kawasan perkotaan terhadap perubahan iklim. (2) Klaster Penyesuaian Infrastruktur dan Fasilitas Perkotaan untuk Mengantisipasi Ancaman Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada penyusunan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dengan upaya adaptasi perubahan iklim, implementasi pembangunan perkotaan hijau (Green Cities) dan peningkatan kualitas infrastruktur permukiman di kawasan perkotaan. (3) Klaster Peningkatan Kapasitas Masyarakat Perkotaan Terkait Isu Ancaman Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada sosialisasi dan penyadaran masyarakat terhadap fenomena dan dampak perubahan iklim, peningkatan kapasitas penelitian tentang fenomena dan dampak perubahan iklim di kawasan perkotaan, pengembangan sistem peringatan dini bencana klimatologi dan oseanografi dan pengembangan kapasitas kelembagaan dan jaringan terkait adaptasi perubahan iklim.

48


4.4.2 Rencana Aksi Sub Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Untuk mencapai sasaran RAN-API Sub Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka akan dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu (a) Stabilitas kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap ancaman perubahan iklim, (b) Peningkatan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, (c) Pelaksanaan pembangunan struktur adaptasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, (d) Penyesuaian rencana tata kawasan perkotaan terhadap ancaman perubahan iklim, dan (e) Pengembangan dan optimalisasi riset dan sistem informasi tentang perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Penyusunan program aksi adaptasi perubahan iklim sub bidang pesisir dan pulau-pulau kecil ini mengacu pada Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (Bappenas, 2010) pada sektor Kelautan dan Perikanan. Program aksi tersebut disusun untuk mencapai sasaran sub bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Strategi-strategi tersebut diwujudkan melalui 5 Program Utama (Klaster), yaitu: (1) Klaster Peningkatan Kapasitas Kehidupan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terkait dengan Isu Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada sosialisasi dan penyadaran masyarakat terhadap fenomena dan dampak perubahan iklim, pengembangan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil bagi masyarakat, pemeliharaan dan rehabilitasi sumber daya air di pesisir dan pulau-pulau kecil dan peningkatan infrastruktur (jaringan transportasi listrik, air bersih, dan komunikasi) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar dengan menggunakan teknologi tepat guna. (2) Klaster Pengelolaan dan Pendayagunaan Lingkungan dan Ekosistem untuk Adaptasi Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, melakukan identifikasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dan melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi daerah pelindung non struktural atau alamiah pantai dan kawasan di belakangnya berdasarkan hasil kajian dan identifikasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. (3) Klaster Penerapan Tindakan Adaptasi Struktural dan Non Struktural untuk Mengantisipasi Ancaman Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada upaya pengembangan Coastal Resilience Village (CRV) atau Desa Pesisir Tangguh, memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam pengembangan PPK, melakukan identifikasi serta penyesuaian elevasi dan penguatan struktur bangunan dan fasilitas vital, seperti jalan, dermaga pelabuhan, dan permukiman masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meningkatkan ketahanan sumber daya pertanian dan tambak pesisir terhadap ancaman perubahan iklim dan mengidentifikasi, pembangunan dan pemeliharaan struktur pelindung pantai (tembok laut, groin, pemecah gelombang, beach nourishment, pintu air pasut, dsb). (4) Klaster Pengintegrasian Upaya Adaptasi ke dalam Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada upaya-upaya untuk mengidentifikasi dan pemetaan potensi pulau-pulau kecil, menyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) rehabilitasi dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, melaksanakan kajian risiko dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kajian dan pemetaan risiko dan adaptasi perubahan iklim sektoral/sub-bidang tingkat kabupaten/kota, menyusun dokumen penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan hasil kajian risiko dan adaptasi perubahan iklim dan melakukan pengawasan dan pengendalian untuk penataan ruang dan zonasi pesisir dan perairan terhadap perubahan iklim.


49

(5) Klaster Peningkatan Sistem Pendukung Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada upaya meningkatkan riset dan kajian potensi sumberdaya pesisir, meningkatkan kapasitas penelitian tentang fenomena dan dampak perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mengembangkan sistem peringatan dini bencana klimatologi dan oseanografi dan penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor bidang mitigasi adaptasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

4.5 Bidang Sistem Pendukung Strategi adaptasi perubahan iklim di dalam RAN-API diarahkan sesuai lima sasaran sistem pendukung. Peningkatan kapasitas merupakan salah satu sasaran yang bertujuan untuk memperbaiki kemampuan para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam upaya adaptasi perubahan iklim. Peningkatan kapasitas secara sederhana juga berkaitan dengan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan dari kapasitas yang sebelumnya rendah/lemah atau memiliki kerentanan yang tinggi menjadi meningkat/lebih baik/lebih tinggi terhadap pengetahuan dan keahlian tertentu dan mengurangi faktor-faktor yang dianggap rentan terhadap perubahan iklim. Program peningkatan kapasitas ini mencakup beberapa tingkatan, yaitu tingkat individu, tingkat institusi, dan tingkat komunitas. Selain itu, upaya adaptasi perubahan juga iklim tidak akan memperoleh hasil yang efektif jika tidak diperhitungan mengenai seberapa besar kerentanan dan perkiraan dampak/risiko yang ditimbulkan. Berbagai penelitian juga perlu dilakukan untuk dapat mengidentifikasi berbagai penyebab terjadinya perubahan iklim. Penelitian-penelitian lainnya mengarah pada identifikasi strategi adaptasi bencana perubahan iklim. Untuk itu, diperlukan strategi untuk mengembangkan manajemen pengetahuan terhadap risiko dan kerentanan terkait perubahan iklim. Berbagai perubahan dan konsekuensi yang terukur sangat diperlukan untuk dapat melakukan respon dan adaptasi yang tepat terhadap perubahan iklim. Adaptasi terhadap perubahan iklim juga merupakan salah satu aspek kunci yang harus menjadi terintegrasi dalam perencanaan pembangunan pada tingkat lokal, regional, dan nasional. Hal ini dilakukan dalam rangka mengembangkan pola pembangunan yang tahan terhadap dampak perubahan iklim dan gangguan anomali cuaca yang terjadi saat ini dan antisipasi dampaknya ke depan. Terakhir, upaya pemantauan dan evaluasi bermanfaat bagi untuk memberikan informasi tentang kemajuan dan pencapaian program, berbagai masalah yang harus diantisipasi, pelajaran yang menarik dan baik untuk dipelajari, dan sebagainya. Para pemangku kepentingan yang berhubungan dengan program aksi adaptasi perubahan iklim kemudian akan menganalisis informasi yang dihasilkan dari hasil pemantauan dan evaluasi ini untuk merumuskan strategi masa depan. Strategi-strategi tersebut diwujudkan melalui 5 Program Utama (Klaster), yaitu: (1) Klaster Peningkatan Kapasitas Bagi Pemangku Kepentingan dalam Adaptasi Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada upaya melaksanakan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan tentang adaptasi perubahan iklim; pembentukan forum/jejaring/ aliansi/pokja adaptasi perubahan iklim; dan peningkatan peran aktif Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam adaptasi perubahan iklim dan capaian sasaran kebijakan Pemerintah mengenai perubahan iklim. (2) Klaster Pengembangan Informasi Iklim yang Handal dan Muktahir. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada pembangunan sistem informasi dan tanggap perubahan iklim yang handal dan mutakhir serta melakukan kajian dan pemetaan risiko dan adaptasi perubahan iklim multi-sektoral tingkat nasional dan provinsi. (3) Klaster Peningkatan Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkait Adaptasi Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada pengumpulan data dan informasi melalui penelitian mengenai perubahan iklim, faktor kerentanan dan risiko lingkungan, faktor kerentanan dan risiko sosial, ekonomi dan geografi dan pengembangan inovasi dan teknologi terkait perubahan iklim dan adaptasinya.

50


(4) Klaster Perencanaan dan Penganggaran serta Peraturan Perundangan yang dapat Merespon Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang memasukkan faktor kerentanan, risiko, dan adaptasi perubahan iklim. (5) Klaster Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada menyusun disain sistem pemantauan dan evaluasi yang akan memberikan informasi tentang kemajuan dan pencapaian program adaptasi perubahan iklim dan melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan adaptasi perubahan iklim. Secara skematis alur pemikiran RAN-API dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Alur Pemikiran RAN-API

1. Ketahanan Ekonomi

Sasaran 1.1 Sub-Bidang Ketahanan Pangan • Penurunan tingkat kehilangan produksi pangan dan perikanan. • Pengembangan wilayah sumber pertumbuhan baru produksi pangan dan perikanan darat pada daerah dengan risiko iklim rendah dan dampak lingkungan minimum • Pengembangan sistem ketahanan pangan petani, nelayan dan masyarakat (mikro) dengan pola pangan yang sehat dan bergizi serta seimbang, dan diversifikasi pangan

• Penyesuaian dan pengembangan sistem usahatani terhadap perubahan iklim • Pengembangan dan penerapan teknologi adaptif terhadap cekaman iklim • Pengembangan dan optimalisasi sumberdaya lahan, air dan genetik.

Klaster Rencana Aksi 1. Penyesuaian Sistem Produksi Pangan 2. Perluasan Area Pertanian pangan dan Budidaya Perikanan 3. Perbaikan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian yang Climate Proof 4. Percepatan Difersifikasi Pangan 5. Pengembangan Teknologi Inovatif dan Adaptif 6. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi (Iklim dan Teknologi)

1.2 Sub Bidang Kemandirian Energi • Pengembangan energi bersumber dari tenaga air (hydropower) dan panas bumi pada daerah dengan risiko iklim rendah • Pengembangan tanaman untuk bioenergi (biomassa dan bahan bakar nabati) • Optimalisasi pemanfaatan limbah organik untuk produksi energi dan gas, • Peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan di desa-desa terpencil 2.1 Sub Bidang Kesehatan • Identifikasi dan pengendalian faktor-faktor kerentanan dan risiko pada kesehatan • Penguatan sistem kewaspadaan dan pemanfaatan sistem peringatan dini terhadap mewabahnya penyakit menular dan penyakit tidak menular yang diakibatkan perubahan Iklim • Penguatan regulasi, peraturan perundangan, dan kapasitas kelembagaan di tingkat pusat dan daerah • Peningkatan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat

2. Ketahanan Sistem Kehidupan

Strategi

2.2 Sub-Bidang Permukiman • Pelaksanaan kajian dan penelitian mengenai peningkatan ketahanan permukiman yang adaptif terhadap perubahan iklim. • Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan permukiman yang terintegrasi dengan penanggulangan dampak perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. • Pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai permukiman yang tangguh terhadap perubahan iklim.

• Perbaikan dan konservasi wilayah tangkapan hujan pada DAS yang menjadi sumber pembangkit energi tenaga air dan panas bumi • Optimalisasi pemanfaatan limbah organik dan biomassa serta pengembangan sumber energi dari bahan bakar nabati (BBN).

• Penguatan dan pemutakhiran informasi kerentanan dan risiko kesehatan terhadap perubahan iklim, • Pengembangan kebijakan, perencanaaan, jejaring, dan kerja sama antar lembaga di tingkat lokal, regional dan nasional terkait risiko kesehatan terhadap perubahan iklim • Penguatan kapasitas dan kewaspadaan dini terkait ancaman perubahan iklim terhadap kesehatan di tingkat masyarakat dan pemerintah.

7. Program Pendukung 1. Perbaikan dan Konservasi Wilayah Tangkapan Hujan 2. Perluasan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan 3. Pengembangan Teknologi Inovatif dan Adaptif untuk Budidaya Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati dan Hutan Tanaman untuk Energi (energy plantation) 4. Program Pendukung 1. Identifikasi dan Pengendalian Faktor-Faktor Kerentanan dan Risiko pada Kesehatan Masyarakat yang dapat Ditimbulkan oleh Perubahan Iklim 2. Penguatan Sistem Kewaspadaan dan Pemanfaatan Sistem Peringatan Dini terhadap Mewabahnya Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular yang Diakibatkan Perubahan Iklim 3. Penguatan Regulasi, Peraturan Perundangan, dan Kapasitas Kelembagaan di Tingkat Pusat dan Daerah Terhadap Risiko pada Kesehatan Masyarakat yang dapat Ditimbulkan oleh Perubahan Iklim 4. Peningkatan Ilmu Pengetahuan, Inovasi Teknologi, dan Partisipasi Masyarakat Terkait Adaptasi Kesehatan Terhadap Perubahan Iklim 1. Kajian dan Penelitian Mengenai Peningkatan Ketahanan Permukiman yang Adaptif 2. Pembangunan dan Pengelolaan Permukiman 3. Upaya Pemberdayaan Masyarakat 4. Akses Perumahan yang Layak dan Terjangkau

• Penyediaan fasilitas penunjang aktivitas kajian dan penelitian mengenai ketahanan permukiman yang adaptif terhadap perubahan iklim • Pengembangan struktur perumahan yang tangguh terhadap dampak perubahan iklimRENCANA yang terjangkau AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API) • Diseminasi informasi mengenai permukiman yang tangguh

51

1. K 2. Ketahanan Sistem Kehidupan 1. Ketahanan Ekonomi 2. Ketahanan Sistem Kehidupan

1.2 Sub Bidang Kemandirian Energi • Pengembangan energi bersumber dari tenaga air (hydropower) dan panas bumi pada daerah dengan risiko iklim rendah • Pengembangan tanaman untuk bioenergi (biomassa dan bahan bakar nabati) • Optimalisasi pemanfaatan limbah organik untuk produksi energi dan gas, • Peningkatan pemanfaatan Sasaran sumber energi terbarukan di desa-desa terpencil 1.1 Sub-Bidang Ketahanan Pangan 2.1 Sub Bidangtingkat Kesehatan • Penurunan kehilangan produksi • Identifikasi pengendalian faktor-faktor pangan dandan perikanan. kerentanan dan wilayah risiko pada kesehatan • Pengembangan sumber • Penguatan sistem dan dan pertumbuhan barukewaspadaan produksi pangan pemanfaatan sistem dini risiko perikanan darat padaperingatan daerah dengan terhadap mewabahnya penyakit menular iklim rendah dan dampak lingkungan dan penyakit tidak menular yang minimum diakibatkan perubahan Iklim • Pengembangan sistem ketahanan pangan • Penguatan regulasi, petani, nelayan dan peraturan masyarakat (mikro) perundangan, dan kapasitas kelembagaan dengan pola pangan yang sehat dan bergizidi tingkat pusat dandan daerah serta seimbang, diversifikasi pangan • Peningkatan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat

1.2 Sub Bidang Kemandirian Energi • Pengembangan energi bersumber dari tenaga air (hydropower) dan panas bumi pada daerah dengan risiko iklim rendah 2.2 Sub-Bidang Permukiman • Pengembangan tanaman untuk bioenergi • Pelaksanaan kajian dan penelitian (biomassa dan bahan bakar nabati)mengenai peningkatan pemanfaatan ketahanan permukiman yang • Optimalisasi limbah organik adaptifproduksi terhadapenergi perubahan iklim. untuk dan gas, •• Pelaksanaan pembangunansumber dan pengelolaan Peningkatan pemanfaatan energi permukimandiyang terintegrasi dengan terbarukan desa-desa terpencil penanggulangan dampak perubahan iklim berkelanjutan. 2.1dan Subpembangunan Bidang Kesehatan • Pemahaman pemangku kepentingan dan Identifikasi dan pengendalian faktor-faktor masyarakat dan mengenai permukiman yang kerentanan risiko pada kesehatan terhadap perubahan iklim. • tangguh Penguatan sistem kewaspadaan dan • Peningkatan terhadap perumahan pemanfaatanakses sistem peringatan dini yang layakmewabahnya dan terjangkau terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular yang diakibatkan perubahan Iklim • Penguatan regulasi, peraturan perundangan, dan kapasitas kelembagaan di tingkat pusat dan daerah • Peningkatan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat 2.3 Sub SubBidang BidangInfrastruktur Infrastruktur 2.3 Pengembangankonsep konsep ketahanan •• Pengembangan ketahanan infrastruktur infrastruktur yang adaptif yang adaptif perubahan iklimperubahan iklim

• Pengembangan prasarana yang adaptif terhadap perubahan iklim

• Penyediaan dan penyesuaian infrastruktur yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan tangguh terhadap perubahan 2.2iklim Sub-Bidang Permukiman Pelaksanaantata kajian penelitian mengenai • Pengelolaan letakdan infrastrukur yang peningkatan ketahanan permukiman yang terintegrasi dengan penataan ruang dalam adaptif terhadap perubahan iklim. pembangunan berkelanjutan • Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan permukiman yang terintegrasi dengan penanggulangan dampak perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. • Pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai permukiman yang tangguh terhadap perubahan iklim. • Peningkatan akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau 3. Bidang Ketahanan Ekosistem

3. Ketahanan Ekosistem

• Penurunan luas kerusakan ekosistem alami

52

darat dan laut akibat perubahan iklim.

• Peningkatan kuantitas & kualitas terumbu

2.3karang Sub Bidang Infrastruktur & tutupan hutan pada wilayah DAS • prioritas; Pengembangan konsep ketahanan infrastruktur yang adaptif perubahan iklim • Penurunan tingkat keterancaman spesiesspesies kunci akibat perubahan iklim;

• Perbaikan dan konservasi wilayah tangkapan hujan pada DAS yang menjadi sumber pembangkit energi tenaga air dan panas bumi • Optimalisasi pemanfaatan limbah organik dan biomassa serta pengembangan sumber energi dari bahan bakar nabati (BBN).

Strategi • Penyesuaian dan pengembangan • Penguatan dan pemutakhiran sistem usahatani terhadap informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim kesehatan terhadap • Pengembangan dan perubahan penerapan iklim, teknologi adaptif terhadap • Pengembangan cekaman iklim kebijakan, perencanaaan, jejaring, dan kerja • Pengembangan dan optimalisasi sama antar lembaga didan tingkat sumberdaya lahan, air lokal, regional dan nasional genetik. terkait risiko kesehatan terhadap perubahan iklim • Penguatan kapasitas dan kewaspadaan dini terkait ancaman perubahan iklim terhadap kesehatan di tingkat masyarakat dan pemerintah.

• Perbaikan dan konservasi wilayah tangkapan hujan pada DAS yang menjadi sumber pembangkit energi tenaga air dan panas bumi penunjang •• Penyediaan Optimalisasifasilitas pemanfaatan limbah aktivitas kajian dan penelitian organik dan biomassa serta mengenai ketahanan pengembangan sumber energi permukiman yangnabati adaptif dari bahan bakar (BBN). terhadap perubahan iklim • Pengembangan struktur perumahan yang tangguh terhadap dampak perubahan • Penguatan dan pemutakhiran iklim yangkerentanan terjangkau dan risiko informasi • Diseminasi informasiperubahan mengenai kesehatan terhadap permukiman yang tangguh iklim, dampak perubahan • terhadap Pengembangan kebijakan, iklim kepada pemerintah pada perencanaaan, jejaring, dan kerja berbagai tingkatan sama antar lembaga di tingkat • Penyusunan program aksi lokal, regional dan nasional adaptasi perubahan iklim sub terkait risiko kesehatan terhadap bidang permukiman mengacu perubahan iklim kebutuhan sub bidang • pada Penguatan kapasitas dan permukiman menghadapi kewaspadaandalam dini terkait dampak ancamanperubahan perubahaniklim. iklim terhadap kesehatan distruktur, tingkat Penyesuaian baikdari dari •• Penyesuaian baik struktur, masyarakat desain dan pemerintah. komponen, maupun lokasi komponen, desain maupun lokasi infrastrukturyang yangtangguh tangguh infrastruktur terhadap perubahan iklim. • Perbaikan infrastruktur eksisting yang rentan terhadap perubahan iklim baik dari segi struktur, fungsi maupun lokasinya. • Fasilitasi aktivitas kajian dan • Penyediaan fasilitas penunjang penelitian mengenai konsep aktivitas kajian dan penelitian ketahanan infrastruktur terhadap mengenai ketahanan perubahan iklim permukiman yang adaptif terhadap perubahan iklim • Pengembangan struktur perumahan yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim yang terjangkau • Diseminasi informasi mengenai permukiman yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim kepada pemerintah pada berbagai tingkatan • Penyusunan program aksi adaptasi perubahan iklim sub • Pengamanan ketersediaan air bidang permukiman mengacu dan perlindungan terhadap iklim pada kebutuhan bidang ekstrim (Securingsub Water permukiman dalam menghadapi Availability and Protecting from dampak perubahan Extreme Weather), iklim. Penyesuaiankehilangan baik dari struktur, •• Pencegahan komponen,dan desain maupun lokasi ekosistem keanekaragaman infrastruktur yang tangguh and hayati (Avoiding Ecosystem Biodiversity Loss) dan

• Penjagaan keberlanjutan

ketersediaan air dan konservasi ekosistem serta keanekaragaman ekosistem; hayati (Sustainable Water Supply and Conservation of Ecosystem and Biodiversity). • Penyesuaian rencana tata ruang RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API) 4.1 Sub Bidang Perkotaan. kawasan perkotaan terhadap • Pengintegrasian upaya adaptasi ke dalam ancaman perubahan iklim rencana tata ruang perkotaan; • Pengelolaan lingkungan kawasan

• Pengembangan sistem Ketahanan

7. Program Pendukung 1. Perbaikan dan Konservasi Wilayah Tangkapan Hujan 2. Perluasan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan 3. Pengembangan Teknologi Inovatif dan Adaptif untuk Budidaya Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati dan Hutan Tanaman untuk Energi (energy plantation) Klaster Rencana Aksi 4. Program Pendukung 1. Penyesuaian Sistem Produksi 1. Identifikasi dan Pengendalian Pangan Faktor-Faktor Kerentanan dan Risiko pada Kesehatan Masyarakat 2. yang Perluasan Pertanianoleh pangan dapatArea Ditimbulkan dan Budidaya Perikanan Perubahan Iklim 2. Penguatandan Sistem Kewaspadaan 3. Perbaikan Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Sarana dan Prasarana Pertanian Peringatan Dini terhadap yang Climate Proof Mewabahnya Penyakit Menular PenyakitDifersifikasi Tidak Menular yang 4. dan Percepatan Pangan Diakibatkan Perubahan Iklim 5. Pengembangan Teknologi Inovatif 3. Penguatan Regulasi, Peraturan dan Adaptif dan Kapasitas Perundangan, Kelembagaan di Tingkat Pusat dan 6. Pengembangan Sistem Informasi Daerah Terhadap Risiko pada dan Komunikasi (Iklim dan Kesehatan Masyarakat yang dapat Teknologi) Ditimbulkan oleh Perubahan Iklim 4. Peningkatan Ilmu Pengetahuan, Pendukung 7. Program Teknologi, dan Partisipasi 1. Inovasi Perbaikan dan Konservasi Wilayah Masyarakat Terkait Adaptasi Tangkapan Hujan Kesehatan Terhadap Perubahan 2. Perluasan Pemanfaatan Sumber Iklim Energi Terbarukan 1.3. Kajian dan Penelitian Mengenai Pengembangan Teknologi Inovatif Peningkatan Ketahanan dan Adaptif untuk Budidaya Permukiman yang Bahan AdaptifBakar Tanaman Sumber 2. Nabati Pembangunan danTanaman Pengelolaan dan Hutan untuk Permukiman Energi (energy plantation) 3.4. Program Upaya Pemberdayaan Masyarakat Pendukung 4. Akses Perumahan yang Layak dan 1. Terjangkau Identifikasi dan Pengendalian Faktor-Faktor Kerentanan dan Risiko pada Kesehatan Masyarakat yang dapat Ditimbulkan oleh Perubahan Iklim 2. Penguatan Sistem Kewaspadaan dan Pemanfaatan Sistem Peringatan Dini terhadap Mewabahnya Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular yang Diakibatkan Perubahan Iklim 3. Penguatan Regulasi, Peraturan Perundangan, dan Kapasitas Kelembagaan dipengembangan Tingkat Pusat dan 1. Penelitian Penelitian danpengembangan 1. dan konsep Daerah ketahanan Terhadap Risiko pada konsep infrastruktur ketahanan infrastruktur Kesehatan Masyarakat yang dapat 2. Pengembangan Prasarana yang 2. Pengembangan Prasarana yang Ditimbulkan oleh Perubahan Iklim Adaptif Terhadap Perubahan Iklim 4. Peningkatan Ilmu Pengetahuan, 3. Pengurangan Risiko Terganggunya Inovasi Teknologi, dan Partisipasi Fungsi Aksesibilitas Transportasi Masyarakat Terkait Adaptasi pada Jalan, Jembatan, Perkeretaapian, Kesehatan Terhadap Perubahan Pelabuhan, dan Bandara Akibat Iklim 1. Dampak Kajian dan Penelitian Mengenai Perubahan Iklim PeningkatanPenyediaan, Ketahanan dan 4. Peningkatan, PermukimanInfrastruktur yang Adaptif Penyesuaian yang 2. Berdampak Pembangunan dan Pengelolaan Langsung pada Kesehatan Permukiman Masyarakat dan Tangguh terhadap 3. Perubahan Upaya Pemberdayaan Masyarakat Iklim 4. Akses Perumahan yang Layak dan 5. Integrasi terhadap Pembangunan Terjangkau Berkelanjutan 6. Peningkatan Sistem Pendukung Infrastruktur Adaptasi Perubahan Iklim 7. Perancangan, Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi sehingga Adaptif Terhadap Perubahan Iklim 1. Perbaikan / Penyempurnaan Tata Ruang dan Tataguna Lahan 2. Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Produktif secara Lestari 3.1. Peningkatan Tata Kelola Kawasan Penelitian dan pengembangan Konservasi dan Ekosistem Esensial konsep ketahanan infrastruktur 4.2. Rehabilitasi Ekosistem yangyang Pengembangan Prasarana Terdegradasi 5. Pengurangan Ancaman Terhadap Ekosistem 6. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi 7. Program Pendukung 1. Pengintegrasian Upaya Adaptasi 2. Perubahan Iklim ke dalam Rencana Tata Ruang Perkotaan 3. Penyesuaian Infrastruktur dan

terintegrasi dengan penataan ruang dalam pembangunan berkelanjutan

1. Ketahanan Ekonomi 3. Ketahanan Ekosistem

Sasaran 1.1 Sub-Bidang Ketahanan Pangan 3. Bidang Ketahanan Ekosistem • Penurunan tingkat kehilangan produksi • pangan Penurunan kerusakan ekosistem alami danluas perikanan. darat dan laut akibat perubahan • Pengembangan wilayah sumber iklim. pertumbuhan baru produksi pangan dan • perikanan Peningkatan kuantitas & kualitas terumbu darat pada daerah dengan risiko karang & tutupan hutan pada wilayah DAS iklim rendah dan dampak lingkungan prioritas; minimum • Pengembangan sistem ketahanan pangan • Penurunan tingkat keterancaman spesiespetani, nelayan dan masyarakat (mikro) spesies kunci akibat perubahan iklim; dengan pola pangan yang sehat dan bergizi serta seimbang, sistem dan diversifikasi • Pengembangan Ketahananpangan ekosistem;

4.1 Sub Bidang Perkotaan. • Pengintegrasian upaya adaptasi ke dalam rencana tata ruang perkotaan; 1.2 Sub Bidang Kemandirian Energi • Penyesuaian infrastruktur dan fasilitas • Pengembangan energi bersumber dari perkotaan untuk mengantisipasi ancaman tenaga air (hydropower) dan panas bumi perubahan iklim; pada daerah dengan risiko iklim rendah Peningkatan Kapasitas Masyarakat •• Pengembangan tanaman untuk bioenergi Perkotaan dan terkait Isu Ancaman Perubahan (biomassa bahan bakar nabati) Iklim. • Optimalisasi pemanfaatan limbah organik

2. Ketahanan Sistem Kehidupan 5. Sistem Pendukung

4. Ketahanan Wilayah Khusus

untuk produksi energi dan gas, • Peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan di desa-desa terpencil 2.1 Sub Bidang Kesehatan • Identifikasi dan pengendalian faktor-faktor kerentanan dan risiko pada kesehatan 4.2 Sub Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Penguatan sistem kewaspadaan dan • pemanfaatan Peningkatan kapasitas kehidupandini sistem peringatan masyarakat pesisir dan pulau-pulau; terhadap mewabahnya penyakit menular • dan Pengelolaan penyakit dan tidakpendayagunaan menular yang lingkungan dan ekosistem untuk adaptasi; diakibatkan perubahan Iklim Penerapan regulasi, tindakanperaturan adaptasi struktural dan •• Penguatan non struktural;dan kapasitas kelembagaan di perundangan, pusat danupaya daerah • tingkat Pengintegrasian adaptasi perubahan • Peningkatan ilmu pengetahuan, inovasi iklim ke dalam rencana pengelolaan wilayah teknologi, partisipasikecil; masyarakat pesisir dandan pulau-pulau • Peningkatan sistem pendukung adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

2.2 Sub-Bidang Permukiman • Pelaksanaan kajian dan penelitian mengenai peningkatan permukiman yang 5. Bidang Sistemketahanan Pendukung adaptif terhadap perubahan iklim. • Berfungsinya sistem pendukung adaptasi • Pelaksanaan dan ini pengelolaan yang efektif; pembangunan sistem pendukung permukiman yang terintegrasi dengan mencakup: peningikatan kapasitas, penanggulangan dampak perubahan iklim informasi iklim, risert, perencanaan, dan pembangunan berkelanjutan. penganggaran; monitoring dan evaluasi. •• Pemahaman pemangku kepentingan dan Adanya mekanisme koordinasi yang mampu masyarakat mengenai permukiman yang mensinergikan upaya-upaya adaptasi antar tangguh terhadap perubahan iklim. K/L dan antar pusat dengan daerah. • Peningkatan akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau

2.3 Sub Bidang Infrastruktur • Pengembangan konsep ketahanan infrastruktur yang adaptif perubahan iklim

perubahan iklim

Strategi • Penyesuaian dan pengembangan • sistem Pengamanan ketersediaan usahatani terhadap air dan perlindungan perubahan iklim terhadap iklim ekstrim (Securingdan Water • Pengembangan penerapan Availability and Protecting teknologi adaptif terhadap from Extreme Weather), cekaman iklim Pencegahan kehilangan •• Pengembangan dan optimalisasi ekosistem dan keanekaragaman sumberdaya lahan, air dan hayati (Avoiding Ecosystem and genetik. Biodiversity Loss) dan • Penjagaan keberlanjutan ketersediaan air dan konservasi ekosistem serta keanekaragaman hayati (Sustainable Water Supply and Conservation of Ecosystem and Biodiversity). • Penyesuaian rencana tata ruang kawasan perkotaan terhadap ancaman perubahan iklim •• Perbaikan dan konservasikawasan wilayah Pengelolaan lingkungan tangkapan hujan pada DAS yang perkotaan secara berkelanjutan sumber pembangkit • menjadi Peningkatan kualitas infrastruktur energi tenagadiair dan panas bumi dan fasilitas kawasan • Optimalisasi pemanfaatan limbah perkotaan dan biomassa • organik Peningkatan kapasitasserta pengembangan sumberdalam energi masyarakat perkotaan dari bahan bakar nabatiperubahan (BBN). menghadapi ancaman iklim • Pengembangan dan optimalisasi riset dan sistem informasi • Penguatan dan pemutakhiran tentang perubahan iklim di informasi kerentanan dan risiko kawasan perkotaan kesehatan terhadap perubahan • iklim, Stabilitas kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil • Pengembangan kebijakan, terhadap ancaman perubahan perencanaaan, jejaring, dan kerja iklim antar lembaga di tingkat sama • lokal, Peningkatan lingkungan regionalkualitas dan nasional wilayahrisiko pesisir dan pulau-pulau terkait kesehatan terhadap kecil perubahan iklim Pelaksanaan pembangunan •• Penguatan kapasitas dan struktur adaptasi wilayah kewaspadaan diniditerkait pesisir dan pulau-pulau kecil ancaman perubahan iklim kesehatan tingkat • terhadap Penyesuaian rencanaditata masyarakat dan pemerintah. kawasan perkotaan terhadap ancaman perubahan iklim • Pengembangan dan optimalisasi riset dan sistem informasi tentang perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil • Penyediaan fasilitas penunjang aktivitas kajian dan penelitian mengenai ketahanan permukiman yang adaptif terhadap perubahan iklim • Pengembangan struktur perumahan yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim yang terjangkau • Diseminasi informasi mengenai permukiman yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim kepada pemerintah pada berbagai tingkatan • Penyusunan program aksi adaptasi perubahan iklim sub bidang permukiman mengacu pada kebutuhan sub bidang permukiman dalam menghadapi dampak perubahan iklim. • Penyesuaian baik dari struktur, komponen, desain maupun lokasi infrastruktur yang tangguh

Penyesuaian Infrastruktur yang Berdampak Langsung pada Kesehatan Masyarakat dan Tangguh terhadap Perubahan Iklim 5. Integrasi terhadap Pembangunan Berkelanjutan 6. Peningkatan Sistem Pendukung Infrastruktur Adaptasi Perubahan Iklim 7. Perancangan, Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi Klaster Rencana sehingga Adaptif Terhadap Aksi Perubahan Iklim Sistem Produksi Tata 1.1. Penyesuaian Perbaikan / Penyempurnaan Pangan Ruang dan Tataguna Lahan 2.2. Perluasan Pengelolaan danPertanian Pemanfaatan Area pangan Kawasan Produktif secara Lestari dan Budidaya Perikanan 3. Peningkatan Tata Kelola Kawasan 3. Perbaikan Konservasidan danPengembangan Ekosistem Esensial Sarana dan Prasarana Pertanian 4. Rehabilitasi Ekosistem yang yang Climate Proof Terdegradasi Difersifikasi Pangan 5.4. Percepatan Pengurangan Ancaman Terhadap Ekosistem 5. Pengembangan Teknologi Inovatif 6. dan Pengembangan Sistem Informasi Adaptif dan Komunikasi Sistem Informasi 7.6. Pengembangan Program Pendukung dan Komunikasi (Iklim dan 1. Teknologi) Pengintegrasian Upaya Adaptasi 2. Perubahan Iklim ke dalam Rencana Pendukung 7. Program Tata Ruang Perkotaan 1. danInfrastruktur Konservasi Wilayah 3. Perbaikan Penyesuaian dan Hujan untuk 4. Tangkapan Fasilitas Perkotaan 2. Perluasan Pemanfaatan Mengantisipasi AncamanSumber Energi Terbarukan Perubahan Iklim 3. Teknologi Inovatif 5. Pengembangan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan AdaptifTerkait untuk Isu Budidaya Perkotaan Ancaman Tanaman Sumber Perubahan Iklim Bahan Bakar Nabati dan Hutan Tanaman untuk Energi (energy plantation) 4. Program Pendukung 1. Identifikasi dan Pengendalian Faktor-Faktor Kerentanan dan Risiko pada Kesehatan Masyarakat dapat Ditimbulkan 1. yang Peningkatan Kapasitas oleh Kehidupan Perubahan MasyarakatIklim Pesisir dan Pulau2. Penguatan Kewaspadaan Pulau KecilSistem Terkait dengan Isu dan Pemanfaatan Perubahan Iklim Sistem Peringatan Dini terhadap Menular 2. Mewabahnya Pengelolaan Penyakit dan Pendayagunaan dan Penyakit dan TidakEkosistem Menular yang Lingkungan untuk Diakibatkan Perubahan Iklim Adaptasi Perubahan Iklim 3. Penguatan Regulasi, Peraturan 3. Perundangan, Penerapan dan Tindakan Adaptasi Kapasitas Struktural dan Non Pusat Struktural Kelembagaan di Tingkat dan untuk Terhadap Mengantisipasi Ancaman Daerah Risiko pada Perubahan Iklim Kesehatan Masyarakat yang dapat Ditimbulkan oleh Perubahan Iklim 4. Pengintegrasian Upaya Adaptasi ke 4. Peningkatan Ilmu Pengetahuan, dalam Rencana Pengelolaan Inovasi Teknologi, dan Partisipasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Masyarakat Terkait Adaptasi Kecil Kesehatan Terhadap Perubahan 5. Iklim Peningkatan Sistem Pendukung 1. Kajian dan Penelitian Mengenai Adaptasi Perubahan Iklim di Peningkatan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Permukiman yang Adaptif Kecil 2.1. Pembangunan dan Pengelolaan Peningkatan Kapasitas Bagi Permukiman Pemangku Kepentingan dalam 3. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Adaptasi Perubahan Iklim 4.2. Akses Perumahan yang Layak dan Pengembangan Informasi Iklim Terjangkau yang Handal dan Mutakhir 3. Peningkatan Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkait Adaptasi Perubahan Iklim 4. Perencanaan dan Pengangaran serta Peraturan Perundangan yang dapat Merespon Perubahan Iklim 5. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim

1. Penelitian dan pengembangan konsep ketahanan infrastruktur 2. Pengembangan Prasarana yang


53

54


bab 5

MEKANISME PELAKSANAAN

Bab 5 Mekanisme Pelaksanaan 5.1 Mekanisme Koordinasi Penyusunan dokumen RAN-API diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dan juga pelibatan pemangku kepentingan lainnya baik swasta, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kerjasama internasional, universitas dan lembaga penelitian. Dalam rangka memudahkan koordinasi dalam penanganan perubahan iklim baik mitigasi maupun adaptasi dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian perencanaan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Menteri PPN/Kepala Bappenas telah mengeluarkan SK Menteri PPN/ Kepala Bappenas No Kep.38/M.PPN/HK/03/2012 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim. Berdasarkan mandat dan komposisi keanggotaannya, tim koordinasi ini memiliki peran yang penting dalam melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga di tingkat pusat. Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim terdiri atas Tim Pengarah dan 6 (enam) Kelompok Kerja, yaitu: (1) Bidang Pertanian; (2) Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut; (3) Bidang Energi, Transportasi dan Industri; (4) Bidang Pengelolaan Limbah; (5) Bidang Pendukung lainnya dan Lintas Bidang; dan (6) Bidang Adaptasi

PENANGGUNG JAWAB Menteri PPN/Kepala Bappenas TIM PENGARAH Ketua Sekretaris Pokja I Pokja II Pokja III Pokja IV Pokja V

: Pertanian : Kehutanan dan Lahan Gambut : Energi, Transportasi dan Industri : Limbah : Pendukung dan Lintas Sektor

Pokja VI : Adaptasi Gambar 5.1 Struktur Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim Tim Pengarah terdiri dari pejabat eselon I pada Kementerian/Lembaga memiliki tugas: 1.

Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan tugas-tugas kelompok kerja,

2.

Menetapkan rekomendasi kebijakan/strategi penanganan perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi) dengan mengacu pada RAN-GRK dan RAN-API serta

3.

56

Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan mitigasi dan adaptasi.


Kelompok Kerja (Pokja VI) Bidang Adaptasi merupakan salah satu kelompok kerja yang dibentuk dengan tugas sebagai berikut: 1.

Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan program adaptasi perubahan iklim;

2.

Mensinkronkan rencana kerja masing-masing K/L;

3.

Menyusun Rencana Aksi Nasional untuk Adaptasi Perubahan Iklim;

4.

Menyusun laporan semesteran dan tahunan Kelompok Kerja, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Ketua Tim Pengarah Penanganan Perubahan Iklim;

5.

Melaksanakan tugas lainnya yang terkait sesuai arahan Ketua Tim Pengarah Penanganan Perubahan Iklim.

Sesuai dengan lingkup tugasnya, penyusunan dan pelaksanaan RAN-API menjadi tugas dari Pokja Bidang Adaptasi termasuk koordinasi pelaksanaan program adaptasi dan sinkronisasi di masing-masing kementerian/lembaga. Untuk itu penyusunan dan pelaksanaan dari RAN-API ini akan dikoordinasikan melalui Pokja Adaptasi di bawah kendali Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam pelaksanaan RAN-API ini nantinya masih perlu diatur peran institusi di luar Pokja Adaptasi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Perubahan Iklim utamanya untuk kaitannya dengan aksi adaptasi di daerah. Untuk itu, pembagian tugas RAN-API adalah sebagai berikut: 1.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemantauan RAN-API dengan melibatkan para Menteri dan Gubernur yang terkait dengan upaya adaptasi perubahan iklim, serta melaporkan pelaksanaan RAN-API yang terintegrasi kepada Presiden paling sedikit 1 tahun sekali

2.

Menteri PPN/Kepala Bappenas bertugas mengkoordinasikan evaluasi dan kaji ulang RAN-API yang terintegrasi, serta menyusun pedoman penyusunan RAD-API.

3.

Menteri Dalam Negeri bertugas memfasilitasi penyusunan RAD-API bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Lingkungan Hidup.

4.

Kementerian/Lembaga lainnya sesuai tupoksi masing-masing bertugas untuk menjalankan RAN-API sehingga dapat diukur, dilaporkan, diverifikasi, baik dengan pendanaan sendiri maupun kerjasama dengan dunia internasional, serta melakukan pemantauan pelaksanaan RAN-API dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

5.

Pemerintah Provinsi diharapkan menyusun Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RADAPI) yang mengacu pada RAN-API dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah berdasarkan kemampuan APBD dan masyarakat.

6.

Gubernur menyampaikan RAD-API kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk diintegrasikan dalam upaya adaptasi nasional.

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan adaptasi sesuai dengan kondisi wilayah dan tingkat kerentanan yang dimilikinya. Pada dasarnya dampak langsung perubahan iklim terjadi pada skala lokal sehingga tindakan adaptasi dilakukan pada tingkatan dan kondisi lokal setempat. Untuk menghasilkan upaya adaptasi yang efektif diperlukan upaya menyeluruh pada berbagai tingkatan pemerintah, dipandu dan didukung dengan adanya strategi dan kebijakan adaptasi di tingkat pusat. Penyusunan dan pelaksanaan RAN-API dan RAD-API perlu memperhatikan pembagian kewenangan dan urusan pemerintahan pada bidang yang terkait dengan adaptasi perubahan iklim. Pengaturan kewenangan RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)

57

pemerintahan baik nasional, provinsi, kabupaten/kota mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 38 Tahun 2007. Penyusunan program dan rencana aksi adaptasi dalam beberapa bidang/sektor perlu diselaraskan dengan pengaturan kewenangan sebagaimana diatur dalam PP No. 38 Tahun 2007. Dokumen strategi dan rencana aksi yang dihasilkan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam hal ini RPJMD dan RTRW Provinsi/ Kabupaten/Kota. Selain itu dokumen strategi dan rencana aksi berisikan program dan kegiatan prioritas per bidang dan terkait erat dengan Rencana Strategis masing-masing SKPD terkait. Berdasarkan uraian di atas, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka integrasi RAN-API dan strategi/rencana aksi API daerah adalah sebagai berikut ini: •

Memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API);

•

Mengintegrasikan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi , Kabupaten dan Kota di semua proses penyusunan;

•

Mengintegrasikan dalam penyusunan RPJMN/D di semua proses penyusunannya, yaitu dari Rancangan Awal RPJMN/D, kemudian Rancangan RPJMN/D, dan Rancangan Akhir RPJMN/D;

•

Memasukan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah.

Pada dasarnya upaya implementasi dari RAN-API mempunyai lokus tertentu, sehingga peran daerah sangat penting. Selain adanya ruang lingkup yang merupakan kewenangan pusat/nasional, ada juga ruang lingkup yang bersifat campuran maupun daerah. Pembagian ruang lingkup kewenangan ini akan memberikan kejelasan akan kepemilikan dan implementasi dari program API.

5.2 Mekanisme Pendanaan Adaptasi Sampai saat ini belum ada kebijakan pendanaan adaptasi perubahan iklim yang secara khusus dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi adaptasi di Indonesia. Kebijakan pendanaan terkait adaptasi perubahan iklim merupakan bagian dari kebijakan pembiayaan pembangunan secara menyeluruh yang didasarkan pada rencana pembangunan tahunan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Di dalam perencanaan jangka menengah, isu perubahan iklim telah mendapatkan prioritas pendanaan melalui mekanisme APBN. Selain itu, kebijakan pendanaan perubahan iklim tidak hanya berasal dari sumber pendanaan domestik, namun dikembangkan dari berbagai sumber pendanaan lain termasuk kerjasama internasional dan sektor swasta. Berbagai program adaptasi perubahan iklim selama ini banyak didukung oleh pendanaan yang berasal dari kerjasama internasional, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas maupun pembiayaan proyek percontohan.

5.2.1 Sumber Pendanaan Domestik Pendanaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama dalam pendanaan RAN-API bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan RPJMN 2010-2014 dan RKP tahun berjalan. Sumber pendanaan dalam negeri lainnya, seperti APBD, hutang pemerintah, investasi swasta (perbankan dan nonperbankan), dan corporate social responsibility (CSR). Sumber pendanaan terkait APBN dapat berupa rupiah murni maupun PHLN (pinjaman dan hibah luar negeri). Pinjaman luar negeri mengikuti mekanisme yang telah diatur di dalam peraturan yang sama seperti dalam pengelolaan hibah luar negeri. Hibah luar negeri merupakan sumber pendanaan yang memiliki risiko relatif rendah. Hibah dalam negeri dapat menjadi sumber dana yang berpotensi untuk menangani perubahan iklim ini. Hibah dalam negeri yang dikelola pemerintah dapat mengikuti mekanisme yang selaras dengan

58


hibah dari luar negeri. Karena sifatnya hibah, pengaturan tersebut diharapkan tidak memberikan terlalu banyak hambatan kepada pemberi hibah dalam penyalurannya. Sumber dana dari APBN pada umumnya akan disalurkan melalui Kementerian/Lembaga pemerintah, pemerintah pusat, maupun BUMN dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, sumber dana dari APBN dapat disalurkan kembali kepada pihak swasta dengan mekanisme tertentu sesuai dengan jenis sumber dananya. Pengaturan pengelolaan hibah yang diterima dari luar negeri diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 2/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Luar Negeri serta Penerusan PHLN dan Peraturan Menteri No. 05/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang dibiayai dari PHLN. ICCTF adalah institusi Dana Perwalian Perubahan iklim yang ditujukan untuk menampung dana hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pendanaan kegiatan melalui ICCTF akan lebih dapat ditonjolkan aspek ‘insentif’ karena dana hanya diberikan kepada pengusul yang lulus seleksi. Selain itu, ICCTF tidak terikat ‘tahun anggaran’, dimana kegiatan dapat dimulai kapan saja asalkan mendapat pesetujuan dari Steering Committee dan diimplementasikan dalam kurun waktu sesuai dengan proposal. Sistem monitoring dan evaluasi ICCTF sudah sangat komprehensif. Beberapa sumber dana swasta dalam negeri diantaranya adalah perbankan, non-bank, Corporate Social Responsibility (CSR), Public Private Partnership (PPP), dan asuransi. Sumber dana swasta dalam negeri dapat diidentifikasi untuk mendukung sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah. Perbankan dapat dimobilisasi untuk membiayai investasi swasta dengan financial returns yang menguntungkan. Dana perbankan yang dapat dimobilisasi dapat berupa perbankan umum maupun perbankan syariah. Untuk itu, perlu diterapkan kebijakan pemerintah yang memberikan insentif bagi lembaga perbankan yang memberikan pinjaman lunak kepada industri yang menerapkan teknologi hijau atau mendukung penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam hal ini, koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia diperlukan dalam menyusun kebijakan strategis perbankan. Non-perbankan terdiri dari sumber dana dari pasar modal dalam negeri, asuransi, lembaga pembiayaan, maupun lembaga pensiun. Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai relatif sama dengan kegiatan yang dibiayai oleh perbankan, yaitu memiliki financial returns yang tinggi. Sama halnya dengan lembaga perbankan, perlu ada koordinasi pihak terkait untuk menerapkan kebijakan insentif yang tepat bagi penggunaan sumber dana dari lembaga non-bank untuk menerapkan teknologi hijau. Selain itu, potensi investasi swasta juga dapat dimanfaatkan melalui kebijakan insentif pada pihak yang mendukung upaya mitigasi. Insentif dapat diberikan pada penggunaan energi yang efisien dengan emisi karbon yang rendah, tetapi seringkali memerlukan pendanaan yang tidak sedikit karena adanya kebutuhan teknologi rendah karbon. Potensi swasta yang dapat memanfaatkan pasar karbon di sektor kehutanan juga mulai terbuka walaupun masih bersifat sukarela. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kegiatan sukarela badan usaha untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitarnya. Karena sifatnya sukarela, pemerintah dapat memberikan arahan agar penggunaan CSR dapat difokuskan kepada memberikan bantuan dalam menangani dampak perubahan iklim. Sampai saat ini, potensi CSR diperkirakan akan besar karena lebih banyak badan usaha yang tertarik untuk melaksanakan CSR di bidang lingkungan.


59

5.2.2 Sumber Pendanaan Internasional Sumber dana dari berbagai lembaga internasional cukup tersedia secara luas dan dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Pemakaian sumber ini sangat bergantung kepada mekanisme pengusulan yang berlaku pada masing-masing institusi penyedia dana. Terkait perubahan iklim, mekanisme UNFCCC membuka akses bagi negara-negara berkembang untuk mendapatkan dana dari negara-negara maju. Global Environment Facility (GEF) ditunjuk sebagai lembaga yang mengelola dana tersebut dan menyalurkannya melalui badan multilateral (Bank Dunia, UNDP, dan lain-lain) yang bertindak sebagai trustee. Dalam konteks negosiasi UNFCCC, sejak COP 13 di Bali upaya mitigasi perubahan iklim telah memasukkan inisiatif Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD) yang selanjutnya telah berkembang menjadi REDD+. Negosiasi ini telah membuka jalan bagi tersedianya dukungan pendanaan internasional bagi inisiatif REDD+ dan melahirkan kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk mengambil peluang pendanaan internasional tersebut, termasuk Indonesia. Namun ada beberapa prakondisi yang harus dipenuhi untuk hal ini, di antaranya kondisi yang mendukung investasi dan mekanisme berbasis kinerja yang efektif. Terkait dengan Copenhagen Accord, diharapkan tersedia dana sekitar USD 30 Miliar hingga 2012 dan USD 100 Miliar sampai tahun 2020 yang dapat digunakan untuk dana adaptasi, mitigasi, serta mekanisme dukungan transfer teknologi dan REDD+. Walaupun Copenhagen Accord ini juga tidak mengikat, potensi pendanaan ini dapat dijajaki. Ke depan, di dunia internasional diperkirakan akan ada beberapa mekanisme dan institusi baru untuk mendanai aksi mitigasi perubahan iklim. Mekanisme pendanaan melalui UNFCCC yang baru masih belum ditetapkan. Meskipun dalam Copenhagen Accord dinyatakan akan adanya Copenhagen Green Climate Fund, belum ada kesepakatan mengenai bentuk, mekanisme penyaluran, kriteria penerimaan dan sebagainya. Mekanisme pendanaan internasional yang lain adalah: Adaptation Fund, Least Developed Countries Fund, Special Climate Change Fund, Climate and Development Knowledge Network, Global Climate Change Aliance, Global Facility for Disaster Reduction and Recovery; International Climate Initiative. Beberapa kerjasama Bilateral dan Multilateral juga dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan adaptasi. Untuk dapat mengakses sumber pendanaan ini perlu dilakukan: peningkatan kapasitas ICCTF sehingga mendapat akreditas NEI; penyusunan daftar prioritas kegiatan jangka menengah dan estimasi biayanya. Di samping itu perlu juga dibangun mekanisme kordinasi horizontal dan vertikal yang efektif untuk implementasi RAN-API; dan sistem Monitoring dan Evaluasi yang baik. Untuk memaksimalkan potensi manfaat dari kerjasama internasional dan pendanaan perubahan iklim, dokumen RAN-API secara jelas menekankan pada aspek-aspek sebagai berikut: •

Mengaitkan hasil adaptasi perubahan iklim dengan program pengentasan kemiskinan dan proyek pembangunan lainnya, pengurangan tingkat risiko dan kerentanan terhadap perubahan iklim (termasuk ancaman lainnya) merupakan suatu upaya pembangunan yang saling memberikan manfaat (co-benefit). Berbagai proyek pembangunan seharusnya berkontribusi pada pengurangan kerentanan dan memperhatikan kelompok masyarakat yang paling rentan.

•

Meningkatkan komunikasi yang lebih baik terkait prioritas dan target adaptasi dengan peluang pendanaan internasional. Prioritas pendanaan dari lembaga kerjasama internasional tidak selalu sama dengan prioritas aksi dari pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu menentukan rencana aksi prioritas yang dibutuhkan dibandingkan dengan menyesuaikan prioritas sesuai dengan peluang pendanaan yang ada.

60


•

Pentingnya upaya ’pengarusutamaan perubahan iklim’. Dalam konteks pembangunan daerah, isu perubahan iklim belum menjadi prioritas utama dibandingkan dengan sektor kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Upaya pengarusutamaan perubahan iklim mendorong peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat tanpa mengubah sumberdaya yang terbatas dari prioritas kebijakan daerah.

•

Dokumen RAN-API diharapkan mampu mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan yang tersedia baik yang berasal dari domestik maupun internasional untuk pelaksanaan rencana aksi adaptasi di Indonesia. Mekanisme pendanaan yang berasal dari sumber domestik mengikuti tata laksana pengelolaan keuangan yang ada. Berkaitan dengan dukungan sumber pendanaan internasional, RAN-API memberikan arahan dalam mengaitkan bagi K/L serta pemangku kepentingan lainnya dengan sumber-sumber pendanaan internasional. Dengan jelas, dokumen RAN-API memberikan arahan bagaimana K/L, lembaga non pemerintah dan masyarakat dapatberkoordinasi satu sama lain dalam menyiapkan proposal pendanaan dari lembaga kerjasama internasional.

5.3 Mekanisme Monitoring, Evaluasi, Kaji Ulang dan Pelaporan Dalam implementasi RAN-API akan dibuat mekanisme monitoring, evaluasi, pelaporan dan kaji ulang yang merupakan bagian siklus penyusunan dan pemutakhiran RAN-API sesuai dengan perkembangan terkini perubahan iklim di tingkat nasional dan global.

5.3.1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Proses pemantauan dan evaluasi RAN-API diperlukan untuk memastikan pencapaian target dan sasaran penurunan emisi yang telah ditetapkan. Proses pemantauan pelaksanaan kegiatan RAN-API

dilakukan

oleh Kementerian/Lembaga terkait dan secara berkala dilaporkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas. Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya monitoring dan evaluasi yang dilakukan harus sejalan dengan sistem monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan.

5.3.2 Mekanisme Kaji Ulang RAN-API Adaptasi perubahan iklim memerlukan basis dasar-dasar kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan perkembangan dinamis yang terjadi secara global dan nasional. Selain itu dengan adanya perkembangan iptek yang ada dimungkinkan adanya berbagai terobosan baru pada masa mendatang. Untuk itu dokumen RAN-API dimungkinkan untuk diperbaharui berdasarkan perkembangan yang terjadi serta berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan proses evaluasi dan kaji ulang RAN-API yang terintegrasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan global terkini.


61

62


bab 6

PEMILIHAN LOKASI PERCONTOHAN KEGIATAN RAN-API

Bab 6 Pemilihan Lokasi Percontohan Kegiatan RAN-API Penyusunan strategi/rencana adaptasi perubahan iklim bagi daerah berdasarkan kajian kerentanan yang lengkap merupakan hal penting bagi pelaksanaan adaptasi. Namun, mengingat sumber daya dan kapasitas Pemda yang masih terbatas, maka Pemerintah Pusat berinisiatif untuk melakukan kegiatan pilot adaptasi perubahan iklim berdasarkan RAN-API pada daerah rentan. Pemilihan daerah pilot ini dilakukan berdasarkan pemetaan kajian kerentanan yang telah dilakukan oleh berbagai Kementerian/Lembaga, Mitra Pembangunan dan Civil Society Organization (CSO) yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kegiatan pilot adaptasi perubahan iklim ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang baik dan utuh pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di daerah yang merupakan kolaborasi/kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan baik dari pemerintah pusat, daerah maupun mitra pembangunan serta masyarakat. Pelaksanaan pilot ini juga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk menempatkan dampak perubahan iklim sebagai faktor penting dalam pembangunan dan melakukan kajian yang cukup, serta merencanakan dan mengintegrasikannya ke dalam strategi/rencana adaptasi perubahan iklim daerah. Strategi/rencana adaptasi perubahan iklim daerah ini diharapkan pula kemudian diselaraskan dengan perencanaan dan anggaran pemerintah daerah. Untuk memastikan pelaksanaan adaptasi berjalan dengan baik diperlukan pula sistem monitoring dan evaluasi yang akan menjadi umpan balik bagi perencanaan adaptasi selanjutnya. Untuk mendukung pelaksanaan pilot ini diperlukan koordinasi antara K/L Pusat dengan Pemerintah Daerah (SKPD atau Dinas) yang terkait dengan aksi adaptasi. Dengan demikian, berdasarkan aksi adaptasi setiap bidang yang ada di dalam dokumen RAN-API, diperlukan suatu identifikasi kegiatan Quick Wins sebagai Pilot Project di daerah atau lokasi rentan yang tepat dan memerlukan penanganan khusus untuk aksi adaptasi. Pemilihan lokasi pilot dilakukan berdasarkan beberapa kriteria pemilihan, yaitu: 1. Kelengkapan Kajian Kerentanan meliputi Kajian, Sektor dan Klaster Aksi 2. Komitmen Daerah yang meliputi adanya Strategi dan Rencana, Integrasi ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah, serta adanya sumber pendanaan lainnya 3. Aktivitas terkait adaptasi yang sudah atau sedang berjalan, dengan sumber dana dari APBD atau sumber dana lainnya (swasta, mitra pembangunan, dll) 4. Keberadaan Pokja Perubahan Iklim di daerah 5. Kesesuaian dengan RAN-API

64


Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 15 daerah dengan hasil penilaian atau scoring tinggi (skor 4 dan 5 dari skala 5), yang menjadi daerah percontohan RAN-API, yaitu:

Tabel 6.1 Daerah Percontohan Kegiatan RAN-API

No.

Provinsi/Kab/Kota

Nilai

1

Provinsi Bali

5

2

Kota Semarang

5

3

Kota Pekalongan

5

4

Provinsi Jawa Barat

5

5

Kota Blitar

5

6

Kota Bandar Lampung

5

7

Provinsi Jawa Timur

4

8

Kabupaten Malang

4

9

Kota Batu

4

10

Kota Malang

4

11

Provinsi Nusa Tenggara Barat

4

12

Pulau Lombok

4

13

K ota Tarakan

4

14

Provinsi Sumatera Selatan

4

15

Provinsi Sumatra Utara

4


65

66

Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten Tarakan

Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Malang

Kota Batu

No

1

2

3


4

5

V

V

V

V

V

Ketersediaan

Klaster Aksi

Pertani an (wilaya h produk

Pertani an (jagung, apel), Air Bersih, bahaya longsor, dan Kesehat an

Pertani an, Air Bersih

Bibit tersertifika si, pupuk organik, peremajaan

Pembuatan embung, bibit tersertifika si, prasarana pertanian, jaringan irigasi dan air minum, reboisasi, dll

Kesehat Pembangun an an jaringan irigasi dan air minum, penyediaan dan pengelolaa n air baku, dan pembangun an lingkungan sehat

Pertani an, Pesisir, Kesehat an

Sektor

Kajian Kerentanan (VA)

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Integrasi ke perencanaan dan penganggaran daerah

V

Strategi/ Rencana Aksi Adaptasi

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Sumber pendanaan lainnya

Komitmen Pemerintah Daerah

V

V

V

V

V

Pokja Perubahan Iklim

Bidang Ketahanan Ekonomi Sub bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Ekonomi Sub bidang Ketahanan Pangan; dan Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan Sub bidang Infrastruktur; dan Kesehatan


Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan Sub bidang (1). Infrastruktur; dan (2). Kesehatan


Kesesuaian dengan RAN-API

4

4

4

4

4

Penilaian

Hasil

Tabel 6.2 Ringkasan Penilaian VA untuk Lokasi Percontohan Kegiatan RAN-API (hasil preliminary)


67

Semarang Kota Batu

8 5

Kota Malang

6

Kabupaten Kota Blitar Malang

Kabupaten Tarakan

2

4 7

Kota Batu Provinsi Sumatera Selatan

5 1

Provinsi Jawa Timur


No

3

Kabupaten Malang

4

V

Infrastr Pertani uktur an Ekono (wilaya mi, h Permuk produk

Pertani Pertani an an, Air (jagung, Bersih, apel), Kesehat Air an Bersih, bahaya longsor, dan Kesehat an

Pertani an, Air Bersih

V

V V

Kesehat an, Air bersih dan bahaya longsor

Kesehat an

V

V

V V

Pertani Pertani an an, (wilaya Pesisir, h Kesehat produk an si apel)

Tidak ada

V ada Tidak Mercycorp ACCCRN

Ada dalam RPJMD

(APBD)

Tidak ada V

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada ada Tidak


V

V V

V V (Strategi Terpadu Perubahan Iklim Kota Blitar)

V

V

V

V

V

V V

Integrasi ke perencanaan dan penganggaran daerah

V

V V

V

Komitmen Pemerintah Daerah Strategi/ Rencana Aksi Adaptasi

V

Pengendali Bibit V an Banjir tersertifika (Pembangun dan Rob si, pupuk an tanggul organik, laut dan peremajaan

Bibit tersertifika si, pupuk organik, peremajaan dan perluasan Pembangun tanaman an jaringan apel, irigasi sarana-dan air minum, prasarana penyediaan pertanian dan pengelolaa Pembangun n baku, anair jaringan dan irigasi dan pembangun air minum, an penyediaan lingkungan dan sehat pengelolaa n air baku, pembangun an lingkungan sehat, dan reboisasi Pembuatan Sistem embung, produksi bibit pangan, tersertifika prasarana si, adaptif prasarana perubahan pertanian, iklim, jaringan penguatan irigasi dan kewaspada air minum, an wabah reboisasi, penyakit dll

Pertani Pembuatan embung, an (jagung, bibit tersertifika apel), si, Air Bersih, prasarana Kajian Kerentanan pertanian, bahaya (VA) longsor, Ketersediaan Sektor jaringan Klaster irigasi dan Aksi dan Kesehat air minum, an reboisasi, dll

V

V

V V

V

V

V

V V


V

Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan Ekonomi Sub bidang Sub bidang Pangan Ketahanan Permukiman; dan Bidang Ketahanan

Bidang Ketahanan Bidang Ketahanan Ekonomi Sub bidang Sistem Kehidupan Ketahanan Pangan; Sub Bidang bidang dan Infrastruktur dan Ketahanan Sistem Kesehatan Sub Kehidupan bidang Infrastruktur; dan Kesehatan


Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan Sub bidang Infrastruktur dan Kesehatan


Infrastruktur; dan (2). Kesehatan

Bidang Ketahanan Ketahanan Bidang Ekonomi Sub bidang Sistem Kehidupan Ketahanan Sub bidang Pangan (1).

5 4

4 5

4

4

4

4 4

4 Bidang Ketahanan Ekonomi Sub bidang Ketahanan Pangan; dan Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan Sub Kesesuaian dengan Hasil bidang RAN-API Infrastruktur; dan Penilaian Kesehatan

68



Provinsi Kota Semarang Sumatera Selatan

Kabupaten Tarakan

Kota Pekalongan

Kota Bandar Lampung

Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Malang

Provinsi NTB

Pulau Lombok

Kota Batu

1 8

2

9

10

3

4

11

12

5

Kota Blitar

No

7

Infrastr uktur (air bersih, drainas Pertani e, an, Air persam Bersih pahan permuk iman, Pesisir, Pertani Perikan an an, (jagung, Kesehat apel), an, Air Pendidi Bersih, kan bahaya longsor, dan Kesehat Pertani an an, perkeb unan, Pertani kehutan an an, (wilaya

V

V

V

V

V

V

Permuk iman, Pekerja an Umum,

Kesehat an

V

V

V

Tidak ada

Tidak ada

V

V

Tidak ada

Tidak ada

V

V

Tidak ada

ACCCRN, APBD dan APBN

GIZ

Tidak ada

Mercycorp ACCCRN

Tidak V ada

V

V

V

V

Ada dalam RPJMD

V

(Strategi (APBD) Terpadu Perubahan Pemerintah Daerah Iklim Komitmen Kota Blitar) Strategi/ Integrasi ke Sumber Rencana perencanaan pendanaan Aksi dan lainnya Adaptasi penganggaran daerah

V

(Pembangun an tanggul laut dan banjir kanal; Relokasi Pembangun sebagian V an jaringan industri) irigasi dan Banjir Rob, V air minum, Air bersih, penyediaan dan sanitasi pengelolaa n air baku, dan Penyediaan V pembangun air bersih, an konservasi (Penyusunan lingkungan strategi air tanah, sehat ketahanan pengelolaa kota V n limbah, pemberday menghadapi perubahan aan iklim) masyarakat pesisir, kualitas Pembuatan V pendidikan embung, dan bibit kesehatan tersertifika si, prasarana pertanian, jaringan V irigasi dan air minum, V Antisipasi reboisasi, kekurangan dll air bersih, antisipasi Bibit V bahaya rob tersertifika dan abrasi si, pupuk

Pertani Infrastr Pengendali an, uktur an Banjir Ekono dan Rob Pesisir, mi, Kesehat an Permuk iman

V

V

V

Pertani Sistem an, Air produksi Bersih, pangan, Kesehat prasarana an adaptif Kajian Kerentanan (VA) perubahan Ketersediaan Sektor iklim, Klaster Aksi penguatan kewaspada an wabah penyakit

V

lingkungan sehat, dan reboisasi

V

V

V

V

V

V

V

V

V


V

Ekonomi Sub bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Wilayah Khusus Sub bidang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Bidang Ketahanan

Bidang Ketahanan Ekonomi Sub bidang Ketahanan Pangan; dan Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan Sub bidang Infrastruktur; dan Kesehatan

Bidang Ketahanan Wilayah Khusus Sub bidang Perkotaan; dan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Bidang Ketahanan Ekonomi Sub bidang Ketahanan Pangan

Sub bidang (1). Bidang Ketahanan Infrastruktur ; dan Wilayah Khusus Sub (2). Kesehatan bidang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan Sub bidang (1). Permukiman; dan dan Infrastruktur; (2). Kesehatan Bidang Ketahanan Wilayah Khusus Sub bidang Pesisir dan Bidang Ketahanan Pulau-pulau Kecil Sistem Kehidupan

RAN-API

Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan Sub bidang Infrastruktur dan Kesehatan Kesesuaian dengan

4

4

4

4

4

5

5

4

4 5

Penilaian

Hasil

5


69

Provinsi Bali

Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Provinsi Malang Sumatra Utara

Kota Batu

3

4 15

5

Kabupaten Tarakan

2

14

Pulau Lombok Provinsi Sumatera Selatan

12 1

Provinsi Jawa Barat

Provinsi NTB

11

13


No

V

V V

V

V

V

V

V

V Antisipasi kekurangan air bersih, antisipasi bahaya rob dan abrasi

Pertani an (wilaya

Bibit tersertifika si, pupuk

Pembangun an jaringan irigasi dan air minum, penyediaan dan pengelolaa n air baku, dan pembangun Pertani an Training an untuk para lingkungan petani, sehat pembentuk Pertani an koperasi an, Air petani, Bersih penyediaan bibit unggul Pertani Pembuatan Pertani embung, Tidak ada an an, air, bibit (jagung, perkota tersertifika apel), an, si, Air daerah prasarana Bersih, pesisir pertanian, bahaya longsor, jaringan irigasi dan dan Kesehat air minum, an reboisasi, dll

Pertani Pertani an, perkeb Pesisir, unan, Kesehat kehutan an an, perikan Kesehat an, dan an pesisir, kesehat an, dan air bersih

bersih, air tanah, drainas pengelolaa e, n limbah, persam pemberday pahan aan permuk masyarakat iman, pesisir, Pesisir, kualitas Perikan pendidikan an, dan Kajian Kerentanan (VA) Kesehat kesehatan Ketersediaan an, Sektor Klaster Aksi Pendidi kan

V

V

V V

V V (pertanian)

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Integrasi ke perencanaan dan penganggaran V daerah

Strategi/ Rencana Aksi Adaptasi V

Tidak ada

Tidak ada Tidak ada

Tidak ada

APBD

ADB

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada


Komitmen Pemerintah Daerah

ketahanan kota menghadapi perubahan iklim)

V

V V

V

V

V

V

V

V



Bidang Ketahanan Bidang Ketahanan Ekonomi Sub bidang Ekonomi, sub bidang Ketahanan Pangan; Ketahanan dan BidangPangan Ketahanan Sistem Kehidupan Sub bidang Infrastruktur; dan Kesehatan




Bidang Ketahanan WilayahKehidupan Khusus Sub Sistem bidang Pesisir Sub bidang (1). dan Pulau-pulau Kecil Infrastruktur; dan (2). Kesehatan

Kesesuaian dengan RAN-API

dan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

4

4 4

4

5

5

4

4

4

Penilaian

Hasil

Gambar 6.1 Daerah Percontohan Kegiatan RAN-API

70


LAMPIRAN

Lampiran 1: Matrik Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API)

72

73

Rencana Aksi

Meminimalisasi kehilangan hasil melalui penurunan luas daerah terkena/ puso akibat banjir, kekeringan dan lainnya

Meminimalisasi kehilangan hasil melalui pengendalian OPT dan penanganan DPI (Penurunan luas dan intensitas serangan/ pengendalian OPT dan terkena banjir/kekeringan)

1.

2.

Berkurangnya persentase kehilangan hasil/penurunan produksi akibat serangan OPT sebagai dampak perubahan iklim

Berkurangnya persentase kehilangan hasil/penurunan produksi akibat banjir dan kekeringan sebagai dampak perubahan iklim

Indikator

2013-2014

2013-2014

Periode

< 2% dari luas tanam untuk tiap tahun

< 3% dari luas tanam untuk tiap tahun

Target/Lokasi

2013:210 2014:250

2013: 40 2014: 45

Anggaran (Milliar Rupiah)

Kementan (DJTP)

Kementan (DJTP)

Penanggun g Jawab

SLPHT dan SLI (unit) SLPHT : 5000 SLI : 417

Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada / Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada / Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman / Pengembangan Sistem

Jumlah bantuan kepemilikan alsintan pompa air

Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesi n pertanian (prioritas Nasional dan Bidang)

Rekomendasi Dampak Perubahan Iklim (Rekomendasi)

Fasilitas Pengelolaan OPT (Kali)

Jumlah informasi peramalan serangan OPT

Jumlah (unit) pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui pengembangan sumber air permukaan dan air tanah) untuk mendukung tanaman pangan, holtikultura, peternakan dan perkebunan.

Luas areal panen yang bisa diseamatkan

Indikator

Pengelolaan air irigasi untuk pertanian (prioritas Nasional dan Bidang)

Perlindungan bagi petani terhadap reisko iklim (banjir dan kekeringan, serangan OPT)

Program/Kegiatan Prioritas

RKP 2013/Renstra/RPJMN

Penurunan tingkat kehilangan produksi pangan dan perikanan akibat kejadian iklim ekstrim dan perubahan iklim Pengembangan wilayah sumber pertumbuhan baru produksi pangan dan perikanan daratpada daerah dengan risiko iklim rendah dan dampak lingkungan minimum (low emission) Pengembangan sistem ketahanan pangan petani, nelayandan masyarakat (mikro) dengan pola pangan yang sehat dan bergizi serta seimbang, dan terwujudnya diversifikasi pangan hingga tingkat optimum

Klaster 1: Penyesuaian Sistem Produksi Pangan

No

Sasaran: 1. 2. 3.

1.1 Sub-Bidang Ketahanan Pangan

1. Bidang Ketahanan Ekonomi

74 Meningkatnya kualitas data perikanan tangkap

Tersedianya paket percontohan minapadi

Inventarisasi sumberdaya ikan di perairan teritorial dan kepulauan

Pengembangan Sistem Pendataan Perikanan Tangkap

Pengembanagn Minapadi perikanan budidaya

5.

6.

7.

Meningkatnya jumlah perairan territorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumberdayanya

Terlindunginya petani dari risiko kerugian dan termotivasinya petani untuk menerapkan system usahatani yang tahan (resilient) dengan dukungan teknologi adaptif

Pengembangan sistem perlindungan usahatani akibat kejadian iklim ekstrim melalui Asuransi Indeks Iklim (Weather Index Insurance)

4.

Tersedianya informasi tingkat kerawanan pangandan kerentanan desa terhadap dampak perubahan iklim

Menurunnya luas serangan OPT tanaman perkebunan sebesar 1% per tahun

Indikator

Identifikasi perkembangan tingkat kerawanan pangan sebagai dampak perubahan iklim terhadap kemampuan/penurunan produksi pangan

Rencana Aksi

3.

No

2013-2014

2013-2014

20 lokasi percontohan

33 Provinsi di Indonesia

a. Pengembangan Asuransi Indeks Iklim untuk tanaman pangan, b. Pilot project Kementan Asuransi Indeks Iklim pada sistem usahatani berbasis padi 33 Provinsi di Indonesia

2014

2013-2014

Pemantapan model Asuransi Indek Iklim pada system usahatani berbasis padi

30 Kabupaten/Kota (SKPG)

14.855 ha/27 provinsi 43.000 ha/27 provinsi

Target/Lokasi

2013

2013-2014

2014

2013

Periode

2013 : 0,4 2014 : 5

2013: 23,38 2014: 25,71 Total: 49,098

2013:15,19 2014: 16 Total:31,8

0,909

175,085

36,642


KKP

KKP

KKP

Kementan

Kementan

Kementan (BKP)

Kementan (Ditjenbun)

Penanggun g Jawab

Luas lahan pengembanagan minapadi

Kelengkapan data dan statisitik perikanan tangkap yang akurat di seluruh provinsi dan UPT Pelabuhan Perikanan (Prov)

Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Pengelolaan Tangkap/ sumberdaya ikan (SDI) Peningkatan produksi Perikanan

Jumlah perairan laut teritorial dan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (WPP)

Jumlah rumah petani yang dibantu/memperoleh polis asuransi Jumlah premi yang terserap dan jumlah (Rp) polis yang diberikan

Luas areal panen yang bisa diseamatkan Jumlah rumah petani yang dibantu/memperoleh polis asuransi Jumlah premi yang terserap dan jumlah (Rp) polis yang diberikan Luas areal panen yang bisa diseamatkan

Jumlah desa yang diberdayakan/Demapan Jumlah penanganan daerah/lokasi rawan Jumlah hasil penyusunan PSVA Jumlah hasil analisis ketersediaan, rawan pangan dan akses pangan dalam antisipasi rawan pangan mencakup karakteristik wilayah, kelompok umur, jenis kelamin, dan social budaya (prov) Jumlah pelatihan aparat yang ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan (prov) Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP Jumlah hasil promosi P2KP (Prov) Jumlah hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk (Prov) Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan keamanan pangan (Prov) Jumlah hasil pengembangan olahan pangan

Pesentase Luas areal pengemdalian OPT perkebunan (ha)

Indikator

Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap/ Pengelolaan sumberdaya ikan (SDI)

Perlindungan bagi petani terhadap reisko iklim (banjir dan kekeringan, serangan OPT)

Program peningkatan Diversifikasi danKetahanan Pangan Masyarakat/Pengemba ngan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Program peningkatan Diversifikasi danKetahanan Pangan Masyarakat/Pengemban gan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan yang sensitive gender

Perlindungan TanamanHortikultura (PrioritasNasional)



75

Penerapan teknologi anjuran perikanan budidaya pada kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN)

Penyediaan benih unggul

Pengembangan pos kesehatan ikan dan lingkungan terpadu

Pengembangan sentra produksi perikanan budidaya yang terkendali dan terehabilitasi.

Pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya ikan di 15 danau prioritas untuk mendukung program industrialisasi Perikanan Budidaya di Perairan Umum

Penanaman mangrove di kawasan budidaya perikanan

Penanganan dampak red tide di kawasan usaha budidaya ikan di keramba jarring apung

Pengembangan alternatif sumber pakan alami

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Rencana Aksi

8.

No

Meningkatnya jumlah dan jenis pakan alami

Menurunnya dampak akibat red tide pada usaha budidaya ikan di Karamba Jaring Apung/KJA

Peningkatan kualtas lingkungan di kawasan budidaya

Peningkatan produksi perikanan di pemanfaatan 15 danau prioritas untuk mendukung program industrialisasi Perikanan Budidaya di Perairan Umum

Peningkatan kawasan perikanan budidaya yang sehat serta produk perikanan yang aman dikonsumsi

Tersedianya pos kesehatan ikan dan lingkungan terpadu

Terpenuhinya kestabilan suplai benih ikan untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin dan akurat

Meningkatnya produksi perikanan budidaya sesuai dengan teknologi anjuran

Indikator

2013-2014

2014

2013- 2014

2013-2015

2013-2014

2013-2014

2015-2019

2013-2014

2013-2014

Periode

Klaster perikanan bag. timur 1.Pangkep, Sulsel; 2. Gorontalo, 3. T. Tomini Sulteng; 4. Mamuju, KKP Sulbar

5 Kawasan sentra produksi perikanan budidayaikan di Karamba Jarring Apung/KJA

2013 : 3 Kawasan 2014 : 3 kawasan

15 danau prioritas nasional

91 Kawasan sentra produksi perikanan budidaya

25 kab/kota

33 Provinsi di Indonesia 33 Provinsi di Indonesia

2013 : 132 unit 2014 : 145 unit

Target/Lokasi

2013 : 1,4 2014 : 2,3

2014 : 25,6

2013 : 2,6 2014 : 2,6

2013-2014 :55,7

2013-2014 : 179,6

2013 : 7 2014 : 14

2013 : 38,8 2014 : 86

2013 : 6,6 2014 : 10


KKP, LIPI

KKP, LIPI

KKP

KKP, LIPI

KKP, LIPI

KKP

KKP

KKP

Penanggun g Jawab

Peningkatan jumlah sentra produksi budidaya yang terkendali dan terehabilitasi perairannya (sentra budidaya)

Presentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau dibawah ambang batas residu yang diperbolehkan sesuai dengan permintaan pasar

Jumlah jenis pakan ikan terdaftar (jenis)

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya/Pengembanga n Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan Peningkatan produksi peikanan budidaya/Pengembanga n system produksi pembudidayaan ikan (KKP) Pengembangan Litbang KP Penelitian Oceanografi (LIPI)

Peningkatan jumlah sentra produksi budidaya yang terkendali dan terehabilitasi perairannya (sentra budidaya)

Peningkatan jumlah sentra produksi budidaya yangterkendali dan terehabilitasiperairannya (sentra budidaya)

Peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan

Jumlah benih dengan mutu terjamin

Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya

Indikator

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya/Pengembanga n Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

Budidaya/Pengembanag nsistem produksi pembudidayaan ikan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya/Pengembanga n system produksi pembudidayaan ikan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya/Pengembanga n system Pembenihan ikan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya/Pengembanga n Sistem Kesehatan Ikan danLingkungan Pembudidayaan Ikan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya/Pengembanga n Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya/Pengembanga n Sistem Kesehatan Ikan danLingkungan Pembudidayaan Ikan



76

Rencana Aksi

Pencetakan sawah sawah baru yang didukung oleh pengembangan system jaringan irigasi yang berkelanjutan untuk layanan air irigasi

Reorientasi perluasan areal pertanian baru dan

1.

2.

Indikator

Termanfaatkannya lahan

Bertambahnya luas areal sawah baru pada daerah dengan kondisi ekosistem yang mendukung

Klaster 2: Perluasan Areal Pertanian Pangandan Budidaya Perikanan

No

2014

Prasertifikasi tanah petani sebanyak 25.000 bidang Di 30 provinsi, 150 kabupaten

Perluasan areal Hortibunnak 15.000 Ha

Prasertifikasi bidang tanah petani, 650 paket di 30 provinsi, 150 kabupaten 27 provinsi, 137 kabupaten (Cetak sawah 100.000 Ha)

Perluasan areal tebu: 3.000 ha, 5 provinsi, 34 kabupaten

Perluasan areal peternakan 3.000 Ha, di 30 provinsi, 149 kabupaten

5

105

1.000

6,5

21

21

46,9

14

Perluarsan areal hortikultura : 2000Ha/ di 28 provinsi, 100 kabupaten Perluasan perkebunan: 6.700 Ha, di 27 provinsi, 120 kabupaten

650

2013 : 1,81 2014 : 2


27 propinsi, 137 kabupaten/ 65.000 ha (cetak sawah),

3 paket teknologi, 1 produk biologi, 1 datainformasi (8 lokasi)

2013 - 2014

2013

Target/Lokasi

Periode

Kementan

Kementan (Ditjen PSP)

KKP

Penanggun g Jawab

Program Penyediaan

Program Penyediaan Dan Pengembaganan Prasarana dan Sarana/ Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan/Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya


Jumlah informasi/peta potensi sumberdaya

4. Terlaksananya pendataan petani sebanyak 32.500 petani dan lahan sebanyak 32,500 bidang pada tahun 2014

3. Terbukanya lahan hortikultura/perkebunan/peternakan seluas 4.500 ha sisanya terbuka ditriwulan ke 2 2015

1. Persiapan cetak sawah (ha) 2. Terbukanya lahan sawah seluas 25.000 ha, sisanya terbuka ditriwulan ke 2 2015

Terbukanya lahan sawah seluas 15.000 ha, sisanya terbuka ditriwulan ke 2 2014 Terbukanya lahan hortikultura/perkebunan/peternakan seluas 4.200 ha sisanya terbuka ditriwulan ke 2 2014 Terlaksananya pengembangan optimasi lahan seluas 40.000 ha di akhir tahun 2013, sisanya terbuka ditriwulan ke 2 2014 Terlaksananya pendataan petani sebanyak 32.500 petani dan lahan sebanyak 32,500 bidang pada 2013.

Persiapan cetak sawah (ha)

Jumlah Paket Teknologi /Produk Biologi/data informasi Untuk Peningkatan Produksi dan Produktifitas Perikanan Budidaya

Indikator


77

Analisis Pengembangan Daya Dukung (Carrying Capacity) untuk perikanan budidaya dan tangkap

5.

4.

Penelitian dan Pengembangan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi pangan melalui perluasan dan pengembangan areal pertanian baru berwawasan lingkungan dan berbasis prinsipprinsip pengembangan wilayah yang berkonfigurasi spasial kepulauan. Identifikasi dan pemetaan lahan terlantar dan/atau lahan gambut potensial dan beresiko kecil untuk perluasan areal pertanian

optimasi lahan (pemanfaatan lahan terlantar/terdegradasi).

Rencana Aksi

3.

No

Tersedianya informasi dan Rekomendasi daya dukung (carrying capacity) untuk kegiatan perikanan budidaya dan perikanan tangkap di Indonesia

Tersedianya peta dan informasi tentang lahan terdegradasi/terlantar dan lahan gambut yang potensi bagi perluasan areal dan sumber pertumbuhan produksi baru

Tersedianya data dan informasi tentang potensi perluasan areal dan sumber pertumbuhan produksi baru yang berkonfigurasi kepulauan

terdegradasi/terlantar untuk perluasan areal pertanian sebagai sumber pertumbuhan baru produksi pangan untuk mengimbangi laju peningkatan kebutuhan dan konpensasi resiko penurunan produksi akibat perubahan iklim

Indikator

2013-2014

2020-2024

2015-2019

2013 - 2014

2013

2013-2014

2014

2013

Periode

2014: 6,9

2013: 10,9 2014: 5,3

2014: 100%

2013: 80% 2014: 100%

2013 : 6,21 2014 : 8,5

2014: 7,5 2013: 12,9

2014: 466 SP 2013: 80%

2013 : 6 rekomendasi, 6 data informasi, 2 WPP

2013: 7,4

630

531

2013: 463 SP

peta SDL kritis dan terlantar untuk pengembangan komoditas bahan baku bioenergi di Papua

Optimasi lahan 300 000 Ha, di 32 propinsi 442 kabupaten hasil-hasil penelitian terkait

Optimasi lahan 253 000 Ha, di 32 propinsi 442 kabupaten.

Target/Lokasi


KKP, LIPI

BPN

Jumlah Data Dan Informasi Untuk Peningkatan Produksi dan Produktifitas Perikanan Budidaya

Luas tanah yang terindikasi terlantar

Jumlah analisa ketersediaan tanah untuk kepentingan masyarakat, pemerintah, dan badan usaha

Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar (Prioritas Nasional 8)

Luas tanah yang terindikasi terlantar

Jumlah informasi/peta potensi sumberdaya Jumlah Peta Potensi Sumberdaya Lahan Pertanian Tingkat Tinjau dan Peta Semi Detail untuk pembukaan Sawah Baru, Lahan terlantar dan Lahan Terdegradasi Jumlah rekomendasi kebijakan pemanfaatan sumberdaya lahan dan perubahan iklim Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar (Prioritas Nasional 8) Jumlah analisa ketersediaan tanah untuk kepentingan masyarakat, pemerintah, dan badan usaha

Data potensi perluasan areal untuk ekstensifikasi/ perluasan areal baru

Terlaksananya pengembangan optimasi lahan seluas 40.000 ha di akhir tahun 2013, sisanya terbuka ditriwulan ke 2 2014 Terlaksananya pengembangan optimasi lahan seluas 50.000 ha di akhir tahun 2013, sisanya terbuka ditriwulan ke 2 2015

Indikator


Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan/Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya

Pengendalian Pertanahan (Prioritas Bidang)

Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis (Prioritas Bidang)

Pengelolaan Pertanahan Propinsi BPN

BPN

Pengelolaan Pertanahan Propinsi Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis (Prioritas Bidang) Pengendalian Pertanahan (Prioritas Bidang)

Program Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan

Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan

Dan Pengembaganan Prasarana dan Sarana/ Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)


BPN

Kementan, LIPI

Kementan

(Ditjen PSP)

Penanggun g Jawab

78

Pengembangan budidaya ikan di lahan gambut

Analisis kebijakan daya dukung perairan di sumatera barat dalam rangka penerapan kebijakan ekonomi biru

Perluasan areal pertanian pada lahan sub optimal (lahan kering dan rawa) denga resiko iklim dan lingkungan yang minimum

Ekstensifikasi/pengembangan areal baru yang potensi untuk budidaya ikan

Pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengayaan sumberdaya ikan

7.

8.

9.

10.

Rencana Aksi

6.

No

Jumlah lokasi pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengayaan sumberdaya Ikan

Bertambahnya lahan pertanian baru pada lahan-lahan sub-optimal, terutama di lahan terdegradasi dan terlantar Meningkatnya jumlah areal budidaya ikan

Tersedianya rekomendasi pengelolaan dan/model pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir berdasarkan karakteristik daya dukung

Meningkatnya luasan lokasi baru perikanan budidaya di lahan gambut di Indonesia

Indikator

2013

2013-2014

2 WWP, 6 PUD dan 9 KKP

180 hektar di Indonesia bagian Timur

Provinsi Sumatera Barat Sumatera, Sulwesi, Kalimantan,

2015-2019 2015-2019 2020-2024

Provinsi Sumatera Barat

5 produk biologi, 1 paket teknologi

Target/Lokasi

2013-2014

2013-2014

Periode

2013 : 15, 07

2013 : 170 2014 : 210

2013: 0,5

2013 : 1,19 2014 : 1,5


KKP, LIPI

KKP

Kementan

KKP

KKP

KKP

Penanggun g Jawab

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya/ Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan/ Penelitian danPengembangan Pengelolaan

Jumlah rekomendasi pengelolaan dan/atau model pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir

Program Penelitian dan Pengembanga IPTEK Kelautan dan Perikanan/ Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir Program Penelitian dan Pengembanga IPTEK Kelautan dan Perikanan/ Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan Program Penelitian dan Pengembanga IPTEK Kelautan dan Perikanan/Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya Program Penelitian dan Pengembanga IPTEK Kelautan dan Perikanan/ Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir

Jumlah wilayah Pengelolaan Perikanan Laut, PUD, Kawasan Konservasi yang telah teridentifikasi karakteristik biologi perikanan, serta habitat sumberdaya, potensi produksi kapasitas penangkapan ikannya dan/atau kerentanan, kelangkaan dan

Jumlah kawasan potensial perikanan budidaya

Jumlah rekomendasi pengelolaan dan/atau model pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir

Jumlah paket teknologi dan produk biologi Untuk Peningkatan Produksi dan Produktifitas Perikanan Budidaya

Jumlah paket/inovasi teknologi, rancang bangun/desain/data informasi teknologi kelautan dan perikanan (paket)

Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan Laut, PUD , Kawasan Konservasi yang telah teridentifikasi karakteristik biologi perikanan, serta habitat sumberdaya, potensi produksi kapasitas penangkapan ikannya dan/atau kerentanan, kelangkaan dan keterancaman kelestarian sumberdaya ikan dan habitatnya

Indikator

Program Penelitian dan Pengembanga IPTEK Kelautan dan Perikanan/ Penelitian dan pengembangan pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan



79

1

Rencana Aksi

Indikator

Pengembangan teknologi pengelolaan air yang adaptif terhadap perubahan iklim (Teknologi hemat air seperti irigasi kendi, irigasi tetes, irigasi berselang, sistim gilir giring)

Pengembangan jaringan irigasi

Pengembangan system integrasi tanaman-ternak

2.

3.

4.

Tersedianya model usahatani

1. Meningkatnya kinerja jaringan irigasi tersier sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan irigasi 2. Meningkatnya areal tanam melalui penambahan indek pertanaman

Meningkatnya daya adaptasi tanaman, penghematan air dan perluasan areal tanam pada berbagai kondisi iklim ekstrim

Meningkatnya ketersediaan dan suplai air melalui embung, dam parit dan sumur serapan bagi tanaman dalam upaya peningkatan luas areal tanam

440 paket

650.000 Ha di 31 Propinsi dan 328 Kabupaten

2014

2013

550.000 Ha di 31 Propinsi dan 328 Kabupaten

Pm

Penambahan luas embung, dam parit dan sumur serapan seluas 71.970 Ha (dari pembangunan embung/dalam parit sebanyak 399 unit (2013) dan 2000 unit (2014)


Target/Lokasi

2013

2020-2024

2015-2019

Pm

2020-2024

2015-2019

2013-2014

2015-2019

2014

Periode

650

550

143,9

2014 : 17


Kementan


Kementan

Kementan, LIPI

KKP , LIPI

KKP, LIPI

Penanggun g Jawab

Program Penyediaan Dan Pengembaganan Prasarana dan Sarana/ Pengelolaan air irigasi untuk pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Penelitian dan

Program Penyediaan Dan Pengembaganan Prasarana dan Sarana/ Pengelolaan air irigasi untuk pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana / Pengelolaan air irigasi untuk pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan (KKP)


Jumlah rekomendasi kebijakan pemanfaatan

Menurunnya porsentase areal yang rentan terhadap kekeringan di 5 propinsi dan 99 kabupaten

Terbangunnya jaringan irigasi seluas 550.000 (2013) dan 650.000 Ha (2014)

Jumlah (unit) pengembangan sumbe68ystem68tivernatif skala kecil (melalui pengembangan sumber air permukaan dan air tanah) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan Jumlah pengembangan air dan antisipasi Jumlah pengembangan sumber air Jumlah (Unit) pengembangan kelembagaan petani pemakai air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.

Jumlah (unit) pengembangan sumber system alternatif skala kecil (melalui pengembangan sumber air permukaan dan air tanah) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan Jumlah pengembangan air dan antisipasi Jumlah pengembangan sumber air Jumlah (Unit) pengembangan kelembagaan petani pemakai air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.

keterancaman kelestarian sumberdaya ikan dan habitatnya

Indikator


Climate Proofialah pembangunan atau pengembangan sistem yang sudah memperhitungkan perubahan iklim sehingga sistem dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan pada kondisi iklim yang akan berubah

Pengembangan teknologi panen air (embung, dam parit, dan sumur serapan)

1.

Klaster 3: Perbaikan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian yang Climate Proof 1

No

80

Rehabilitasi dan konservasi DAS hulu untuk meningkatan daya serap air untuk mengurangi ancaman kekeringan dan banjir

Pengembangan sistem penyediaan, penanganan dan penyimpanan air bersih pada kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

6.

(crop livestock system) untuk mengurangi risiko iklim dan optimalisasi penggunaan sumberdaya lahan.

Rencana Aksi

5.

No

Tersedianya sistem penyediaan, penanganan dan penyimpanan air bersih untuk pasca panen dengan teknologi pemanenan air hujan (1)

Membaiknya kondisi DAS dan berkurangnya ancaman kekeringan dan banjir

integrasi ternak dan tanaman yang tahan cekaman iklim

Indikator

2013-2014

2013

2020-2024

2014 2013-2019

Periode

25 lokasi

32 propinsi (kecuali DKI Jakarta)

540 paket 33 Propinsi

Target/Lokasi

8,482

Bersinergi dengan 4.4.2


Kementan

Badan P2SDMK

Badan P2SDMK

Kementan Kemenhut (BPDAS PS)

Penanggun g Jawab

Penyuluhan dan pengembangan SDMK/peningkatan penyuluhan kehutanan Penyuluhan dan pengembangan SDMK / Peningkatan pelayanan penyuluhan kehutanan Penyuluhan dan pengembangan SDMK / Perencanaan pengembangan SDMK Pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana / Pengelolaan air irigasi untuk pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

Perencanaan, penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan kelembagaan dan evaluasi DAS

pengembangan sumberdaya lahan pertanian


Jumlah (unit) pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui pengembangan sumber air permukaan dan air tanah) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan Jumlah pengembangan air dan antisipasi Jumlah pengembangan sumber air Jumlah (Unit) pengembangan kelembagaan petani pemakai air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Jumlah (Ha) pengembangan jaringan dan optimasi air (melalui pengembangan/ rehabilitasi JITUT, JIDES, dan TAM) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, Jumlah (Ha) optimasi pengembangan jaringan tersier ( JITUT, JIDES, dan TAM)

Pendidikan menengah kejuruan kehutanan sebanyak 285 orang

Sertifikasi penuluh kehutanan sebanyak 500 orang

100 kelompok masyarakat produktif mandiri

32 unit percontohan penyuluhan kehutanan (UPPK)

Terbangunnya hutan kemasyarakatan dan hutan desa seluas 500 rb Ha

Terjaminnya hutan kota seluas 1.000 Ha

Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan mangrove, gambut, rawa dan sempadan pantai pada DAS prioritas seluas 10.000 Ha

Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 389.000 Ha

Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 100.000 Ha

sumberdaya lahan dan perubahan iklim global

Indikator


81

Rehabilitasi saluran tambak

Rehabilitasi sarana pendaratan ikan

Meningkatkan manajemen dan mengembangkan prasarana sumber daya air untuk pengendalian daya rusak air

Meningkatkan tingkat pelayanan dan kinerja prasarana sumber daya air dalam mendukung penyediaan air dan ketahanan pangan

9.

10.

11.

12.

8.

Pengembangan sistem rantai dingin dari kapal (penangkapan dan penanganan hasil tangkap ikan) hingga TPI dan unit pengolahan. Penguatan dan pengembangan manajemen stok/logistik (cold storage/gudang)

Rencana Aksi

7.

No

2012-2014

2015-2020

Terlaksananya pembangunan dan/ atau pemeliharaan prasarana dan sarana pengendalian sedimentasi pada sungai dan/ atau danau/ waduk Terlaksananya pembangunan, pengelolaan dan rehabilitasi prasaraana sumber daya air untuk mengoptimalkan fungsinya

2012-2014

2013 – 2014

2013-2014

2013-2014

2013-2014

Periode

Tersedianya teknologi untuk pengendalian sedimen pada sungai dan/atau danau/waduk

Tersedianya sarana pendaratan ikan sesuai dengan kebutuhan

Terciptanya sistem rantai dingin penanganan hasil tangkap perikanan Terciptanya sistem manajemen stok/logistik pada cold storage dan gudang hasil perikanan tangkap dan budidaya Terciptanya prasarana dan sarana budidaya tambak yang tahan terhadap banjir

Indikator

Kemen.PU, LIPI

1,097

Kemen.PU

Kemen.PU

0,849

1,543

Tersebar seluruh wilayah Indonesia, untuk Pembangunan embung /situ /bangunan penampung air lainnya 426 buah Tersebar seluruh wilayah Indonesia, untuk Rehabilitasi

Kemen.PU

4.889,004

Kemen.PU

Kemen.PU, LIPI

KKP

KKP

KKP

KKP

Penanggun g Jawab

331,766

2013:472 2014: 500

2013 : 400 2014 : 500

2013 : 67,74 2014 : 150

2013 : 9,1 2014 : 15


Tersebar seluruh wilayah Indonesia, untuk Pembangunan 19 waduk (6 selesai,13 waduk dalam pelaksanaan pembangunan)

Monitoring dan informasi prototype bangunan penangkap sedimen di Sungai Cibuah dan Sungai Cikamiri Tersebar seluruh wilayah Indonesia untuk Model Sistem Pengembangan Teknologi Bangunan Sabo

2013 : 35 lokasi 2014 : 36 lokasi

Pantura dan Sulsel

2013: 21 provinsi 2014: 31 provinsi

Seluruh provinsi di Indonesia

Target/Lokasi

Program Pengelolaan Sumber Daya Air/ Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya/ Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap/Pengembanga n Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Program Pengelolaan Sumber Daya Air/ Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai

Fasilitasi Pengembangan Industri Hasil Pengolahan Perikanan Fasilitasi Pengembangan Industri Hasil Pengolahan Perikanan


pengendali

pengendali

Jumlah buah waduk yang direhabilitasi

Jumlah buah Embung/Situ/Bangunan Penampung Air Lainnya yang dibangun

Jumlah buah waduk yang dibangun

Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dioperasikan dan dipelihara

Jumlah sarana/prasarana lahar/sedimen yang direhabilitasi

Jumlah sarana/prasarana lahar/sedimen yang dibangun

Jumlah lokasi lanjutan pembangunan pelabuhan UPT Daerah untuk mendukung Minapolitan, termasuk lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial

Jumlah kawasan perikanan budidaya yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai

Lokasi sarpras yang dikembangkan dan dibina

Lokasi sarpras yang dikembangkan dan dibina

Indikator


82

No

Rencana Aksi

Periode

2012-2014

Indikator

Terselenggaranya pembangunan, pengelolaan dan rehabilitasi sistem jaringan irigasi (termasuk subak) untuk menjaga ketahanan pangan nasional

Tersebar seluruh wilayah Indonesia, untuk Pengembangan Teknologi Reservoir sungai bawah tanah / Aquifer Storage and Recovery (ASR) Tersebar seluruh wilayah Indonesia, untuk Teknologi Revitalisasi Bangunan Air Utama Tersebar seluruh wilayah Indonesia, untuk Pembangunan jaringan irigasi 318.751 Ha Tersebar seluruh wilayah Indonesia untuk Rehabilitasi jaringan irigasi 942.818,74 jt Ha Tersebar seluruh wilayah Indonesia untuk OP jaringan irigasi 2,315 juta Ha Tersebar seluruh wilayah Indonesia untuk rehabilitasi air tanah titik Tersebar seluruh wilayah Indonesia untuk OP air tanah 20.440 titik

waduk 87 buah Tersebar seluruh wilayah Indonesia, untuk Rehabilitasi embung/situ/ bangunan penampung air lainnya 238 buah Tersebar seluruh wilayah Indonesia, untuk OP Waduk/embung/sit u/ bangunan penampung air lainnya 700 waduk dan embung/situ Terlaksananya konservasi sumber air 52 kawasan

Target/Lokasi

Kemen.PU

Jumlah sumur air tanah yang direhabilitasi

KemenPU

190

Luas jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara

Kemen.PU

1,692

Jumlah sumur air tanah yang dioperasikan dan dipelihara

Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi

Kemen.PU

Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ ditingkatkan

4,561

Program Infrastruktur/ Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Jumlah kawasan sumber air yang di konservasi

Jumlah buah waduk/embung/situ yang dioperasikan dan dipelihara

Jumlah buah Embung/Situ/Bangunan Penampung Air Lainnya yang direhabilitasi

Indikator

Kemen.PU

Kemen.PU

1,878



7,411

Kemen.PU

KemenPU

212,9

1,092

Kemen.PU

Kemen.PU

Penanggun g Jawab

1,125


83

Rehabilitasi prasarana dan sarana pusat pendaratan ikan di pesisir sebagai antisipasi banjir pasang air laut (rob)

Rencana Aksi

Pengembangan “Kawasan Rumah Pangan Lestari” (KRPL) untuk mewujudkan kemandirian pangan melalui pemanfaatan pekarangan, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal

Ekplorasi dan pengembangan komoditas pangan lokal alternatif yang lebih tahan cekaman iklim dan hemat input

Pengembangan teknologi dan sistem pengolahan hasil dan produk pangan alternatif

Pengembangan Ragam Produk Berbasis Rumah Kemasan dan Value Added

Pengembangan dan Pembinaan UMKM di Sentra Pengolahan

1.

2.

3.

4.

5.

Klaster 4: Percepatan Diversifikasi Pangan

13.

No

Terciptanya berbagai produk pengolahan hasil perikanan di Indonesia yang mampu bersaing dengan produk impor dan dilakukan dengan melibatkan istri

Meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan dengan kemasan dan mutu terjamin

2015-2019

Bebetapa komoditas pangan alternative yang daoat dimanfaatakan untuk penganeka ragaman pamngan utama dan fungsiional Tersedianya informasi berbagai produk olahan dari komoditas pangan lokal alternatif yang potensial untuk susbsitusi beras/pangan dan mempunyai daya saing

2013- 2014

2013

2015-2019

2013-2014

2013-2014

2013 :30 sentra 2014 : 40 sentra

33 provinsi

2013 : 20,9 2014 : 60

2013 : 25,4 2014 : 50

2013 : 0,85 2014 : 1,25

1 (Rp 100 juta x 10 UPT)

Lokasi: 10 UPT yaitu STPP dan SPP dengan lokasi di Medan, Malang, Gowa, Bogor, Yogyakarta, Magelang, Manokwari, Kupang, Sembawa, Palembang, dan Banjarbaru Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi

3 data informasi diversifikasi produk Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua

(BKP: 2,35)

50 desa/tahun

Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua

2020-2024

2013-2014

Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi

Target/Lokasi

2015-2019

Periode

Beberapa komoditas pangan alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk penganeka ragaman pangan utama dan fungsional

Tersedianya bahan pangan pada wilayah rentan oleh dampak perubahan iklim

Meningkatnya luasan daerah pendaratan ikan yang tahan terhadap banjir pasang naik air laut (rob)

Indikator


KKP

KKP

KKP

Kementan

Kementan

Kementan (Badan Penyuluha n dan Pengemb angan SDM Pertanian)

Kementan (BKP )

KKP

KKP

Penanggun g Jawab

Ragam produk olahan hasil perikanan bernilai tambah

Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan / Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan / Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan

Lokasi pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan hasil perikanan untuk usaha skala mikro, kecil dan menengah (lokasi)

Jumlah Paket/Inovasi Teknologi, Usulan HKI/Penghargaan Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan

Jumlah varietas atau galur harapan komoditas pertanian yang dihasilkan Jumlah Aksesi SDGP yang dikonversi atau diremajakan

Program Penciptaan Teknologi danVarietas Unggul Berdaya Saing / Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian

Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan/Penelitian dan Pengembangan IPTEK pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan

Jumlah desa yang terlibat/menerapakan program Jumlah RT petani/masyarakat yang terlibat/menerapakan program Perubahan atau penurunan pengelauaran/biaya komsumsi RT petani Peningkatan produksi pangan dan kergaman pangan

Jumlah TPI yang tahan terhadap banjir pasang naik air laut

Frekuensi kegagalan pelayanan pendaratan ikan saat musim banjir pasang naik air laut

Indikator

Identifikasi dan sosialisasi sumber pangan

Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan



84

Penganekaragaman jenis tanaman dan rotasi tanaman untuk menekan kerugian akibat kegagalan suatu jenis tanaman akibat iklim ekstrim.

Program aksi desa mandiri pangan di desa terkena dampak perubahan iklim dengan pendekatan yang sensitif gender

7.

8.

Pengembangan teknologi pengelolaan tanah dan tanaman untuk meningkatkan daya adaptasi tanaman

Penerapan teknologi pengelolaan lahan untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan (mulsa,rorak, sumur resapan, dan biopori)

SLPTT Tanaman Pangan (Padi non-hibrida, padi hibrida, padi lahan kering, jagung hibrida, dan

2.

3.

4.

kedelai) .

Optimasi lahan rawa lebak termasuk pengembangan tata air mikro (TAM)

1.

Klaster 5: Pengembangan Teknologi Inovatif dan Adaptif

Diseminasi teknologi (varietas, pengelolaan SDL dan air, pupuk), tool (katam, blue print banjir dan kekeringan, Permentan), dan SLPTT/SLPHT/SLI

Rencana Aksi

6.

No

Meningkatnya daya adaptasi dan ketahanan tanaman terhadap ancaman kekeringan melalui penerapan teknologi ,mulsa, rorak, sumur resapan dan biopori Tercapainya target peningkatan produksi padi, jagung, kedelai dan kacang tanah tanpa terpengaruh oleh perubahan iklim (iklim ekstrim) dan perbaikan kondisi/kesuburan tanah

Meningkatnya daya adaptasi tanaman dan ketahanan sisitem usahatani, terutama terhadap resiko kekeringan dan banjir

Termanfaatkannya potensi produksi pangan pada lahan rawa lebak secara optimal, terutama pada musim kemarau dan saat kejadian iklim/kemarau panjang

Terlaksananya program aksi desa mandiri pangan di wilayah rentan dampak perubahan iklim (3)

Tersedianya model SUT yang lebih tahan terhadap kejadian iklim esktrim (1)

Tersebarnya dan diadopsinya berbagai teknologi divesifikasi pangan (4)

nelayan

Indikator

2013-2014

pm

2013 : 5.343.440 ha / 33 propinsi di Indonesia 2014 : 6.941.844 ha/33 propinsi di Indonesia

pm

2013 : 1.496.308 2014 : 1.943.905

Kementan (DJTP)

Kementan

Kementan

2020-2024

2,5 juta Ha x Rp 3 juta

Kementan

Kementan (BKP)

Kementan

Kementan

KKP

Penanggun g Jawab

Kementan

2,5 juta Ha

2020 - 2024

1.650 2 juta Ha x Rp 3 juta

6


2015-2019

550.000 ha 2 juta Ha

30 desa mandiri pangan

Pm

Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua

Target/Lokasi

2013-2014 2015-2019

2013-2014

2013-2014

2015-2019 2020-2024

2020-2024

Periode

Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan/ Pengelolaan Produksi

Program penyediaan sarana dan prasarana

Program Penyediaan Dan Pengembaganan Prasarana dan Sarana / Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Program penelitian dan pengembangan sumber daya lahan

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya/ Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan AdaptifPerikanan Budidaya Program pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan P2KP (Percepatan Penganekaragaman Komsumsi Pangan) Program peningkatan Diversifikasi danKetahanan Pangan Masyarakat/Pengemba ngan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan

Hasil Perikanan


Luas SLPTT Kedelai meningkat produktivitas 0,20 ku/ha (ha)

Jumlah invensi berupa formula atau produk pupuk atau teknologi pemulihan kesuburan lahan yang dihasilkan Jumlah invensi berupa formula atau produk pupuk atau teknologi pemulihan kesuburan yang dihasilkan Jumlah teknologi konservasi tanah dan air serta penerapan/pembuatan biopori, sumur resapan, dll

Nilai ekonomi/amabahn poendapatan dan/ata penurunan biaya komsumsi pangan RT petani

Jumlah desa yang diberdayakan/Demapan Jumlah penanganan daerah/lokasi rawan Jumlah hasil penyusunan PSVA Jumlah hasil analisis ketersediaan, rawan pangan dan akses pangan dalam antisipasi rawan pangan (prov) Jumlah pelatihan aparat yang ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan (prov) Jumlah kelompok binaan di 50 desa mandiri pangan yang telah melibatkan peran laki-laki dan perempuan sesuai kebutuhan, minat, dan kemampuan

Jumlah Desa yang melaksanakan program

Jumlah diseminasi teknologi dalam rangka pengembangan kawasan budidaya

Indikator


85

SRI

Pengembangan jenis dan varietas tanaman yang toleran terhadap cekaman lingkungan seperti kenaikan suhu udara, kekeringan, banjr/ genangan, dan salinitas.

Sekolah Lapang-Pengendalian Hama Terpadu (PHT) bagi petani

6.

7.

Rencana Aksi

5.

No

Meningkatnya kemampuan petani kebun dalam memanfaatkan teknologi pengendalian organisme penganggu tanaman secara intergrasi dengan memperhatikan perkembangan kondisi iklim

Ditanami/berkembangnya varietasvarietas unggul yang tahan kenaikan suhu udara kekeringan, baniir, dan salinitas, serta varietas unggul yang rendah emsi

Tercapainya target peningkatan produksi padi, efisiensi air dan perbaikan kesuburan lahan, tanpa terpengaruh oleh perubahan iklim (iklim ekstrim)

Indikator

2013-2014

2013-2014

2013-2014

2020-2024

2015-2019

Periode

5.417 unit di 33 provinsi

1.111.700 ha/tahun

SRI = 300.000 Ha, 29 provinsi, 273 Kabupaten (2014)

(33 Provinsi di Indonesia) (33 Provinsi di Indonesia) SRI = 207.000 Ha, 29 provinsi, 273 kabupaten (2013)

Lokasi: 9 balai pelatihan: lokasi di Cinagara, Lembang, Ketindan, Batu Jatim, Binuang Kalsel, Batangkaluku Sulsel, Kupang NTT, Jambi, dan Lampung)

Target/Lokasi

108,7

2014: 630

2013: 4,47

2,7 (Rp 300.000.00 0 x 9 UPT Balai Pelatihan)


Kementan (DJTP)

Kementan

Kementan (DJTP) Kementan (DJTP) Kementan(Dit jen PSP)

Kementan (Badan Penyuluhan dan Pengembang an SDM Pertanian)

Penanggun g Jawab

Program Penciptaan Teknologi danVarietas Unggul Berdaya Saing / Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada / Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI

Program Penyediaan Dan Pengembaganan Prasarana dan Sarana/ Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan/ Pengelolaan Produksi Budidaya Serealia Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan/ Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih

Tanaman Aneka


SLPHT dan SLI (Unit) SLPHT : 5.000 SLI : 417

Terlaksananya pengem,bangan |SRI seluas 60.000 Ha sisanya diselesaikan pada triwulan 2 tahun 2014 Terlaksananya pengembangan SRI seluas 100.000 Ha Sisanya diselesaikan pada triwulan 2 tahun 2014 Jumlah varietas atau galur harapan komoditas pertanian Jumlah Aksesi SDGP yang dikonversi atau diremajakan

Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) untuk kawasan SLPTT dan non SLPTT

Luas SLPTT Padi meningkat produktivitas 0,5-1 Ku/Ha ku/ha (ribu ha) Luas SLPTT jagung meningkat produktivitas 0,10-0,25 ku/ha (ha) Pengembangan, pembinaan dan pengawalan (Paket)

Pengembangan, pembinaan dan pengawalan (Paket)

Indikator


86

Pembangunan model adaptasi kekeringan pada tanaman perkebunan menggunakan istana cacing, irigasi tetes, pembuatan rorak, serta penanaman tanaman pelindung dan rumput pakan ternak

Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim

Pengembangan galur ternak yang adaptif terhadap lingkungan yang lebih ekstrim.

Pengembangan teknologi silase untuk mengatasi kelangkaan pangan musiman

9.

10.

11.

Rencana Aksi

8.

No

prinsip PHT

Tersedia pakan alternatif bagi ternak pada musim kelangkaan pakan

Tersedianya galur ternak baru yang tahan cekaman tinggi

Tersedianya model sistem usahatani yang adaptif kekeringan

2015-2019

Pembangunan model adaptasi kekeringan pada tanaman perkebunan menggunakan istana cacing, irigasi tetes, pembuatan rorak, serta penanaman tanaman pelindung dan rumput pakan ternak

26 Ha/24 Propinsi, 13 Kabupaten 1355 lokasi 1550 lokasi

2014

2014

400 lokasi 510 lokasi

2013 2014

2013

26 Ha/12 Propinsi, 13 Kabupaten

(33 Provinsi di Indonesia) (33 Provinsi di Indonesia) 150 ha/tahun di 30 prov, 31 Kabupaten

(Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian: Lokasi: 9 balai pelatihan: lokasi di Cinagara, Lembang, Ketindan, Batu Jatim, Binuang Kalsel, Batangkaluku Sulsel, Kupang NTT, Jambi, dan Lampung 202 Poktan/24 provinsi 202 Poktan/24 provinsi

Target/Lokasi

2013

2020-2024

2013 2014

2020-2024

2015-2019

Tersedianya model SUT perkebunan yang adaptif kekeringan

Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan Sekolah Lapangan Iklim bagi petani

menerapkan PHT)

dan mampu secara mandiri

petani/kelompok tani agar mau

2. Meningkatnya kepedulian

2014

2013

1. Meningkatnya pengetahuan, dan keterampilan petani tentang 4

Periode

Indikator

2,16

1,73

1,719 1,889

19,84

14,6

(Rp 2,7 (Rp 300.000.00 0 x 9 UPT Balai Pelatihan))


Kementan

Kementan

Kementan


Kementan (DJTP) Kementan (DJTP) Kementan (Ditjenbun)


Kementan (Badan Penyuluhan dan Pengembang an SDM Pertanian)

Penanggun g Jawab

Program Pencapaian swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal / Peningkatan produksi pakan ternak dengan

Program Penciptaan Teknologi danVarietas Unggul Berdaya Saing / Penelitian dan pengembangan peternakan

Program Penelitian dan Pengembangan Sumerdaya Lahan Pertanian Program Penelitian dan Pengembangan Sumerdaya Lahan Pertanian Program Penelitian dan Pengembangan Sumerdaya Lahan Pertanian Program Peningkatan Poduksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Program Peningkatan Poduksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan


Jumlah galur unggul/harapan ternak dan TPT spesifik lokasi Jumlah inovasi teknologi peternakan dan teknologi veteriner Jumlah SDG ternak, TPT dan veteriner yang dikonversi dan dikarakterisasi Jumlah bibit/benih sumber ternak dan TPT Pengembangan bahan pakan ternak asal tumbuhan dan hewan (klpk) Pengembangan hijauan pakan (klpk) Pengembangan pakan olahan (klpk) Pengawasan mutu pakan dan pengembangan laboratorium pakan daerah Pembinaan dan koordinasi pakan ternak

Persentase peserta SLPHT yang menerapkan PHT

Luas penerapan model SUT perkebunan yang adaptif kekeringan



Persentase peserta SLPHT yang menerapkan PHT

Indikator


87

Penyiapan kebijakan Sistem Rantai Dingin (Cool Chain System/ CCS) pada proses pasca panen dan penyimpanan pangan

Pengembangan Sistem Rantai Dingin (Cool Chain System/ CCS) dan pergudangan pada proses pasca panen dan penyimpanan pangan

Perakitan dan pengembangan teknologi pengelolaan SDL, tanah, pupuk, air, tanaman dan ternak adaptif dan atau rendah emisi pada tanah mineral dan gambut. Penelitian dan pengembangan varietas tanaman yang adaptif terhadap perubahan iklim (kekeringan, kenaikan suhu udara, salinitas, banjir/genangan).

Pengembangan inovasi teknologi adaptif, baik varietas unggul, teknik budidaya, dan pengelolaan tanah, pupuk dan air yang sudah dihasilkan pada

13.

14.

15.

17.

16.

Pengembangan tanaman pakan ternak yang tahan kekeringan dan tahan genangan

Rencana Aksi

12.

No

Berkembangnya varietas dan teknologi budidaya yang adaptif perubahan iklim hasil perakitan

Tersedianya teknologi pengelolaan lahan, tanah, air, pupuk, dan budidaya yang adaptif dan rendah emisi Terciptannya dan tersedianya varietas unggul adaptif terhadap kekeringan, banjir, kenaikan suhu dan salinitas

Meningkatnya penerapan model CCS (1)

Tersedianya model penerapan teknologi pasca panen dan penyimpanan pangan dengan tingkat susun panen minimum

Pengembangan tanaman pakan ternak yang tahan kekeringan dan tahan genangan

Tersedianya tanaman pakan ternak yang tahan cekaman kekeringan dan genangan

Pengembangan teknologi silase untuk mengatasi kelangkaan pangan musiman

Indikator

2013-2014

2013-2014

2013-2014

2020-2024

2015-2019

2013-2014

2020-2024

2015-2019

2013-2014

2020-2024

7 varietas tanaman pangan dan 5 varietas hortikultura adaptif untuk tiap tahunnya

10 paket teknologi/ tahun

15 lokasi

pembangunan dan pengembangan di 5 lokasi per-tahun

pm

2014

2015-2019

pm

Target/Lokasi

2013

2020-2024

2015-2019

Periode


Kementan

Kementan

Kementan

Kementan

Kementan

Kementan

Kementan

Penanggun g Jawab

Jumlah varietas atau galur harapan komoditas pertanian Jumlah Aksesi SDGP yang dikonversi atau diremajakan

Program Penciptaan Teknologi danVarietas Unggul Berdaya Saing / Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian Program Penellytian dan Oengembangan Tanaman Pangan

Jumlah varietas atau galur harapan komoditas pertanian yang diterapkan

Jumlah teknologi pengelolaan lahan, tanah, air, pupuk, dan budidaya yang adaptif dan rendah emisi

Jumlah inovasi teknologi budidaya, panen dan pascapanen primer tanaman pangan

Jumlah inovasi teknologi penanganan segar dan pengolahan hasil pertanian

Jumlah inovasi teknologi penanganan segar dan pengolahan hasil pertanian

Pengembangan bahan pakan ternak asal tumbuhan dan hewan (klpk) Pengembangan hijauan pakan (klpk) Pengembangan pakan olahan (klpk) Pengawasan mutu pakan dan pengembangan laboratorium pakan daerah Pembinaan dan koordinasi pakan ternak

Indikator

Program Litbang SD lahan pertanian

Program Penciptaan Teknologi danVarietas Unggul Berdaya Saing / Penelitian dan pengembangan pasca panen Program Penciptaan Teknologi danVarietas Unggul Berdaya Saing / Penelitian dan pengembangan tanaman

Program Penciptaan Teknologi danVarietas Unggul Berdaya Saing / Penelitian dan pengembangan pasca panen

Program Pencapaian swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal / Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal

pendayagunaan sumber daya lokal



88

Penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan

23.

Klaster 6: Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi (Iklim dan teknologi) 1. SLI Terkomunikasikannya informasi iklim dan teknologi dalam menetapan pola tanam, teknologi dan model farming yang akan diterapkan oleh petani secara mandiri

Tersedianya paket teknologi budidaya perikanan yang tahan terhadap perubahan iklim

Pengembangan ternak yang adaptif tehadap lingkungan setempat (kekeringan, suhu tinggi, genangan)

22.

Tersedianya jenis dan varietas tanaman yang toleran terhadap cekaman lingkungan seperti kenaikan suhu udara, kekeringan, banjr/ genangan, dan salinitas Teridentifikasinya atau terakitnya beberapa jenis/bibit ternak, dan pakan ternak yang adaptif perubahan iklim Terciptanya kawasan budidaya yang ramah lingkungan

Pengembangan teknologi adaptasi perubahan iklim dalam budidaya perikanan

Perakitan dan pengembangan jenis dan varietas tanaman yang toleran terhadap cekaman lingkungan seperti kenaikan suhu udara, kekeringan, banjr/ genangan, dan salinitas.

21.

Berkembanganya SRI inovatif pada wilayah sesuai dan potensial

Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin dan akurat

Pengembangan SRI yang inovatif

20.

Terbangunnya sistem kesiapsiagaan infarstruktur dan ketahanan masyarakat yang lebih kuat terhadap dampak bencana

sebelumnya Teridentifikasinya atau terakitnya beberapa jenis/bibit ternak, dan pakan ternak yang adaptif perubahan iklim

Indikator

Pengembangan Teknologi Perbenihan Ikan

Penerapan upaya pengurangan dampak bencana banjir, kekeringan, kebakaran hutan, erosi, gelombang pasang (robs) dan cuaca ekstrim secara struktural dan non-struktural

RPJM sebelumnya Pengembangan bibit ternak adaptif perubahan iklim

Rencana Aksi

19.

18.

No

2013

2013-2014

2013

2014-2015

2015-2019 2020-2024

2015-2019 2020-2024

192 unit

5 produk biologi, 2 paket/komponente kn

33 provinsi

2014 : 2 lokasi 2015 : 3 lokasi

650 lokasi 850 lokasi

Pusat

2013-2014

2015-2019 2020-2024

33 Provinsi

Target/Lokasi

2013-2014

2013-2014

Periode

3,965

2013 : 2,05 2014 : 2,5

2013 : 131,9 2014 : 176

2014 : 1,5 2015 : 2

3,8

38


Kementan (DJTP) BMKG (PIKAM)

KKP

KKP

KKP

Kementan

Kementan

Kementan

BNPB

Kementan

Penanggun g Jawab

Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada / Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI

Penelitian dan pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya/Pengem bangan SistemKesehatan Ikan danLingkungan Pembudidayaan Ikan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya/ Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan

Program Peningkatan PraSarana dab Sarana Pertanian/Pengeloaan lahan dan air

Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

Program Penciptaan Teknologi danVarietas Unggul Berdaya Saing / Penelitian dan pengembangan peternakan


SLPHT dan SLI (Unit)

Ket: Masukan Dir KP Bappenas • Jumlah Paket/Inovasi Teknologi yang dihasilkan/ direkomendasikan/ diusulan HKI/ Penghargaan, serta data dan informasi untuk peningkatan produksi dan produktifitas Perikanan Budidaya • Jumlah Produk Biologi (strain unggul/probiotik/ vaksin)

Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat (unit) Ket: Masukan Dir KP Bappenas Jumlah benih dengan mutu terjamin (milyar benih)

Peningkatan jumlah sentra produksi budidaya yang terkendali dan terehabilitasiperairannya

Jumlah jenis/bibit ternak, dan pakan ternak yang adaptif perubahan iklim

Luas areal penerapan Jumlah RT petani yang terlibat Tingkat efiensi air dan input lainnya Peningkatan produksi Jumlah varietas tanaman yang toleran terhadap cekaman lingkungan seperti kenaikan suhu udara, kekeringan, banjr/genangan, dan salinitas

Jumlah materi penyuluhan kesiapsiagaan

Jumlah galur unggul/harapan ternak dan TPT spesifik lokasi Jumlah inovasi teknologi peternakan dan teknologi veteriner Jumlah SDG ternak, TPT dan veteriner yang dikonversi dan dikarakterisasi Jumlah bibit/benih sumber ternak dan TPT Jumlah fasilitasi kesiapsiagaan

Indikator


89

No

SL-PHT

PIP

Pengembangan jaringan informasi dan sistem komunikasi dan advokasi iklim, modul, peta dan panduan/tools (kalender tanam, penanggulangan banjir, kekeringan dan lain-lain).

Pengembangan dan sosialisasi sistem informasi dan pemetaan fishing ground dinamik

Penguatan basis data terkait perubahan Iklim

2.

3.

4.

5.

6.

Rencana Aksi

Tersedianya basis data spasial dan atribut yang terkait dengan perubahan iklim dan aktifitas perikanan tangkap dan budidaya

Tersedianya sistem informasi dan pemetaan lokasi fishing ground yang dinamis dan tahan terhadap perubahan iklim

Percepatan arus informasi iklim dan teknologi dari sumber infrmasi iklim(BMKG, Badan Litbang, Perguruan Tinggi), teknologi (Badan Litbang/LP/PT) kepada aparat/penyuluh dan petani Terbangunnya sistem informasi iklim dan teknologi dan sistem komunikasi dan advokasi iklim, pengembangan modul, peta, panduan dan tools, kalender tanam, dan penanggulangan banjir dan kekeringan

Terkomunikasikannya informasi ancaman OPT dan teknologi PHT untuk mengamankan produksi pangan akibat ancaman OPT

Indikator

2013-2014

2013-2014

2015-2019

2014

2013

2013-2014

Untuk wilayah laut: Samudra Pasifik bagian barat di P. Maluku dan Papua bagian barat dan

Perairan Indonesia (3x/minggu), 6 lokasi pelabuhan untuk desiminasi

aplikasi dan pengembangan

terpadu

kalender tanam

validasi peta

a. Pemantapan sistem jaringan informasi, komunikasi dan advokasi iklim, b. Pemantapan dan

646 unit/tahun

33 Propinsi di Indonesia

2.750 unit

2014

2015-2019 2020-2024

2.500 unit

33 Propinsi di Indonesia

225 unit

Target/Lokasi

2013

2015-2019 2020-2024

2014

Periode

2013 : 3,16 2014 : 5

56,95

51,75

4,950


LIPI

KKP

Kementan

Kementan

Kementan (DJTP)

Kementan (DJTP) Kementan (DJTP)

Kementan (DJTP)

Penanggun g Jawab

Program Penelitian Geoteknologi (LIPI)

Program Peneltian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan/Pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan

Program penelitian dan pengembangan sumber daya lahan


Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada / Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI


Jumlah buku/dokumen ilmiah Indonesia untuk perubahan iklim

kontribusi

Updating sistem informasi kalender tanam terpadu Jumlah paket/inovasi teknologi, rancang bangun/desain/data informasi teknologi kelautan dan perikanan (paket)

• Layanan informasi melalui sms mandiri

kecamatan seluruh Indonesia

• Informasi kalender tanam terpadu tingkat

tanam terpadu

• Jaringan monitoring lapangan kalender

terpadu per musim (3 kali setahun)

• Updating sistem informasi kalender tanam

• Layanan informasi melalui sms mandiri

kecamatan seluruh Indonesia

• Informasi kalender tanam terpadu tingkat

tanam terpadu

• Jaringan monitoring lapangan kalender

terpadu per musim (3 kali setahun)

• Updating sistem informasi kalender tanam

SLPHT dan SLI (Unit)

Indikator


90

No

Kemen.PU

Kemen.PU

2015-2020

Kemen.PU

1,29

2015-2020

Kemen.PU

600

BNPB

BNPB

Terlaksananya pengelolaan dan pemutakhiran database neraca air (potensi dan kebutuhannya) wilayah sungai Terselenggaranya pengelolaan dan pemutakhiran

Tersebar seluruh wilayah Indonesia untuk Pengembangan Sistem Informasi SDA dan Pengelolaan Basis Data dan Informasi SDA Tersebar seluruh wilayah Indonesia untuk Penelitian Neraca Air & Alokasi Air di Indonesia

50

10

BNPB

KKP, BMKG

Penanggun g Jawab

2012-2014

33 Provinsi

Nasional

140


Tersusunnya database mengenai neraca air(potensi dan kebutuhannya) wilayah sungai untuk ketersediaan air dimasa depan dengan memperhitungkan perubahan iklim

2013-2014

2013-2014

2013-2014

sekitarnya Untuk wilayah pesisir dan pulaupulau kecil: Wilayah dengan tingkat risiko tinggi terhadap perubahan iklim, (Jawa-Madura-bali, Sumatera) Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota 2013: Kalimantan & Sulawesi 33 Provinsi

Target/Lokasi

11 Meningkatkan penyediaan dan akses terhadap data dan informasi terkait dampak perubahan iklim

Pembangunan sistem peringatan dini untuk bencanan banjir, kebakaran hutan dan lahan

9.

Tersedianya peta resiko bencanan banjir, kekeringan, kebakaran hutan&lahan, erosi, gelombang ekstrim&abrasi, cuaca ekstrim serta epidemi&wabah penyakit skala nasional Tersedianya sistem diseminasi informasi peringatan dini bencana

2013 - 2014

Periode

Meningkatnya kesadaran, pemahaman dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana cuaca ekstrim Terbangunnya desa tangguh bencana

Pengenalan dan pemantauan risiko bencana banjir, kekeringan, kebakaran hutan&lahan, erosi, gelombang ekstrim&abrasi, cuaca ekstrim serta epidemi&wabah penyakit

8.

Tersedianya data dan informasi yang terkait lokasi rawan bencana akibat perubahan iklim

Indikator

10 Pemantauan dan penyuluhan untuk bencana gelombang ekstrim danabrasi serta bencana cuaca ekstrim

Penyediaan data spasial yang terkait perubahan iklim

7.

Rencana Aksi

Penelitian Neraca Air & Alokasi Air di Indonesia

Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air

Program Penanggulangan Bencana/ Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pengurangan Risiko dan Mitigasi Bencana Alam Program Penanggulangan Bencana/ Pemberdayaan Masyarakat

Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana

Program Meterologi dan Geofisika


Jumlah desa tangguh bencana

Jumlah baseline data bencana Indonesia

Jumlah fasilitasi pengurangan risiko bencana

Data dan informasi (prediksi dan riel data ) dinamikan cuaca dan iklim

Indikator


91

Analisis dampak perubahan iklim terhadap aksesibilitas pangan

Analisis komprehensif tentang kerentanan dan dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian

Identifikasi dan pemetaan lahan gambut potensial yang beresiko kecil, serta pengembangan teknologi adaptif / ramah lingkungan dan konservasi lahan gambut

Penelitian dan pengembangan Mekanisasi Pertanian

Penelitian dan pengembangan varietas dan komponen teknologi budidaya tanaman perkebunan untuk bahan baku bio-energi

Penelitian dan pengembangan kelembagaan untuk menunjang kemampuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Analisis kebijakan sektor pertanian untuk adaptasi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Terbangun dan berkembangannya kelembagaan yang mendukung aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklm Tersusunnya sintesis dan

Berkembangnya mekanisasi/alsin pertanian dalam mendukung penigkatan produksi perkebunan dan adaptasi perubahan iklim

Berkembangnya mekanisasi/alsin pertanian dalam mendukung peningkatan produksi tanaman pangan dan adaptasi perubahan iklim

Tersusunnya peta lahan gambut yang sesuai dan potensial untuk perluasan areal pertanian pangan yang beresiko kecil terhadap perubahan iklim

Tersusunnya peta kerentanan dan dampak perubahan iklim spesifik lokasi untuk menetapan startegi dan aksi adaptasi

Tersedianya informasi tentang daerah yang mengalami kesulitan akses pangan saat terjadi bencana alam terkait iklim

Terbangun dan berkembangan system peringatan dini ancaman iklim ekstrim dan serangan OPT akibat perubahan iklim

13 Pengembangan sistem peringatan dini ancaman iklim ekstrim dan serangan OPT akibat perubahan iklim

Indikator

Terciptanya sistem informasi yang real time bagi kepentingan penangkapan ikan di laut

Rencana Aksi

12 Pengembangan sistem dan persebaran informasi dan komunikasi cuaca real time bagi penangkapan ikan di laut

Klaster 7: Program Pendukung

No

2013-2014

2013-2014

2014

2013

2012

2014

2013

2014

2013

2020-2024

2013-2014

2015-2019

2020-2024

Periode

rekomendasi dan perumusan kebijakan sektor pertanian SDM yang terlatih

3 varietas dan 8 komponen teknologi pemantapan sistem kelembagaan

3 varietas dan 4 komponen teknologi

informasi tingkat kerentanan per sub-sektor peta lahan gambut yang potensial dan beresiko kecil untuk pertanian teknologi adaptif dan konservasi lahan gambut

30 Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di daerah rentan dampak perubahan iklim

Maluku, Papua, NTT Pada tingkat kecamatan (4600 kecamatan seluru Indonesia

Target/Lokasi

0,6


Kementan

Kementan

Kementan

Kementan

sKementan, LIPI

Kementan

Kementan, LIPI

Kementan

Kementan (BKP)

Kementan

KKP Kementan

Penanggun g Jawab

Program Analisis dan

Program penciptaan teknologi varietas varietas unggul Program penciptaan teknologi varietas varietas unggul Pengembangan kelembagaan mendukung API

Program Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan Program Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan Program Penciptaan Teknologi danVarietas Unggul Berdaya Saing/ Penelitian/perekayasaan dan pengembanganmekanisa si pertanian


program ketahanan pangan



Policy paper masukan kebijakan adaptasi (dan

Mekanismne dan sistem kelembagaan mendukung adaptasi dan mitigasi PI

Jumlah pelepasan/release varietas unggul

Jumlah inovasi teknologi, prototipe dan sistem mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktivitas, efisiensi, kualitas, nilai tambah komoditas utama Jumlah inovasi teknologi dan system mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktivitas efeisiensi, kualitas, nilai tambah komoditas utama pertanian dan Jumlah pelepasan/release varietas potensial unggul

Jumlah teknologi adaptif dan konservasi lahan gambut

Jumlah informasi/peta potensi sumberdaya lahan gambut

Peta tingkat kerentanan sektor pertanian terhadap perubahan iklim

Jumlah hasil pengembangan model pemantauan distribusi, harga dan cadangan

Tersedianya informasi tentang daerah yang mengalami kesulitan akses pangan saat terjadi bencana alam terkait iklim

Produksi dan nilai produksi perikanan tangkap Jumlah kapal yang dilengkapi dengan alat bantu informasi perolehan informasi fishing ground dan cuaca Sistem peringatan dini untuk kekeringan, banjir, dan OPT

Jumlah pelabuhan perikanan yang memiliki sistem informasi real time tentang lokasi fishing ground dan cuaca

Indikator


92

Penelitian dan pengembangan kelembagaan, evaluasi dampak dan analisis kebijakan kegiatan adaptasi pertanian menghadapi perubahan iklim

Penyempurnaan berbagai langkah dan strategi adaptasi perubahan iklim yang sudah diterapkan pada RPJM sebelumnya

Advokasi dan spesialisasi (gabungan)

Pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) bagi perencana program ketahanan pangan merespon perubahan iklim

Menyusun rencana aksi desa pengurangan risiko bencana, mengadakan penyadaran masyarakat, gladi yang reguler, latihan tanggap darurat, akses data dan informasi bencana, dan aktivitas lain terkait

10.

11.

12.

13.

14.

9.

Peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan pertanian (capacity building) dalam rangka meningkatkan kapasitas adaptif dan mitigasi sektor pertanian terhadap perubahan iklim. Penelitian dan pengembangan sistem adopsi atau alih teknologi di tingkat petani, melalui penataan kembali fokus dan prioritas penelitian serta sistem diseminasi yang mampu menjawab permasalahan petani diserta dengan revitalisasi penyuluhan pertanian, pendampingan, pendidikan dan pelatihan bagi petani

dan mitigasi perubahan iklim.

Rencana Aksi

8.

No

2013-2014

2012-2014

Tersusunnya kajian dan database tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana dampak perubahan iklim

2013-2014

2013 - 2014

2013 - 2014

2013 2014

2014

2013

2013-2014

Periode

Tersedianya Rencana Aksi Desa dalam antisipasi bencana yang terkait dengan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau kecil

Terlatihnya Pejabat dan staf perencana program ketahanan pangan tentang PPRG dalam merespon perubahan iklim untuk bidang ketahanan pangan

Terwujudnya proses penyempurnaan startegi dan kebijakan sesuai dengan dinamika dan perkembangan lingkungan strategik Terselenggaranyan kegiatan dan proses adovokasi dan sosialisasi tentang upaya-upaya dan teknologi adaptasi, mitigasi serta berbagai kegiatan pendukung

Tersedianya hasil kajian dan analisis untuk mendukung penyusunan dan pelaksanaan kegiatan adaptasi perubahan iklim

Terbangunnya kemampuan penelitian dan pengembangan dalam mendukung peningkatan kamampuan adaptasi dan mitigasi Berlangsungnya proses alih /transfer teknologi dalam upaya adopsi teknologi melalui fokusing kegiatan litbang

rekomendasi kebijakan dalam mendukung aksi adaptasi dan mitigasi

Indikator

Tersebar seluruh wilayah Indonesia untuk Penyusunan Peta Kejadian dan Rawan Banjir, tanah longsor, dan kekeringan Tersebar seluruh wilayah Indonesia untuk Penyusunan database kerawanan kawasan yang rentan terhadap bencana Tersebar seluruh wilayah Indonesia ntuk Penyusunan Pedoman


Nasional dan daerah

... Kabupaten/Kota

Nasional Nasional

didukung dengan tersedianya fasilitas dan sarana/prasarana pelatihan dan diseminasi bagi penyuluh dan ketua gapoktan pelatihan dan diseminasi bagi kelompok tani Nasional

Target/Lokasi

Kemen.PU

Kemen.PU

300

Kemen.PU

BAPPENAS, BPS, Kementan, KKP, Kab/Kota

BAPPENAS, Kementan, KKP, Provinsi, Kab/Kota

Kementan

Kementan Kementan

Kementan

Kementan

Penanggun g Jawab

1,500

5,850


Program Analisis dan sistesis kebijakan mendukung adaptasi (dan mitigasi PI) dan mitigasi berdasarkan gender Program Pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam program ketahanan pangan merespon perubahan iklim Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP/Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan

Program Analisis dan sistesis kebijakan mendukung adaptasi (dan mitigasi PI) Program Analisis dan sistesis kebijakan mendukung adaptasi (dan mitigasi PI)

Program Percepatan diseminasi inovasi teknologi adaptasi PI Program Percepatan diseminasi inovasi teknologi adaptasi (dan mitigasi)i

Program Pembinaan dan Peningkatan kapasitas SDM

sistesis kebijakan mendukung adaptasi (dan mitigasi PI)


Jumlah dokumen perumusan kebijakan kelautan yang dapat menjadi masukan bagi pembangunan kelautan dan perikanan

Jumlah staf yang dilatih Jumlah lembaga, provinsi, kab/kota yang menerapkan PPRG dalam program ketahanan pangan Jumlah program yang telah menerapkan PPRG

... Kabupaten/Kota

Policy paper pemantapan program API

Sistem dan mekanisme MRV adaptasi dan mitigasi PI

Sistem dan mekanisme percepatan inovasi teknologi mitigasi dan adaptasi PI bagi penyuluh dan gapoktan Kelompok tani terlatih

SDM terlatih untuk melakukan adaptasi Perubahan Iklim (penerapan teknologi yang climate smart)

mitigasi)untuk pegmanan produksi pangan (di sektor pertanian )

Indikator


93

Meningkatkan penyediaan dan akses terhadap data dan informasi terkait dampak perubahan iklim

Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas

Penyusunan konsep sempadan pantai yang mengandung isu perubahan iklim

Kajian perubahan monsun di perairan Indonesia

16.

17.

18.

Rencana Aksi

15.

No

Tersedianya data dan informasi serta karakteristik dan dinamika laut berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan

Tersedianya konsep pengaturan sempadan pantai yang memasukan aspek perubahan iklim

Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan

Terselenggaranya rasionalisasi jaringan pos hidrologi utk memantau dampak perubahan iklim

Indikator

2013-2014

2013-2014

2013

2012-2014

Periode

Wilayah Jawa


Rasionalisasi jaringan pos hidrologi Tersebar seluruh wilayah Indonesia untuk Rehabilitasi/pening katan poshidrologi155pos Tersebar seluruh wilayah Indonesia untuk OP jaringan pos hidrologi 1.187 pos Tersebar seluruh wilayah Indonesia untuk Studi jaringan pos pemantauan TMAair tanah di lahan gambut Tersebar seluruh wilayah Indonesia untuk Pemantauan posTMA air tanah lahan gambut 33 propinsi

Target/Lokasi

Kemen.PU

Kemen.PU

700

21,000

0,178


LIPI, Kementerian Kehutanan

Kemenhut (BPDAS)

Kemen.PU

23,740

Bersinergi dengan 4.2

Kemen.PU

Penanggun g Jawab

46,500


Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat/Perencanaa n Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, pengembangan kelembagaan dan evaluasi DAS Program penelitian dan pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan/Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber

Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 100.000 Ha

Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS BerbasisPemberdayaan Masyarakat/Perencanaa n Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, pengembangan kelembagaan dan evaluasi DAS

Jumlah Kawasan Pesisir dan WPP yang terpetakan sumberdaya, karakteristik dan dinamikanya

Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahankritis, hutan mangrove, dansempadan pantai pada DAS prioritas seluas 10.000 Ha

Terbangunnya hutan kemasyarakatan dan hutan desa seluas 500.000 Ha

Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan mangrove, gambut, rawa dan sempadan pantai pada DAS prioritas seluas 10.000 Ha Terjaminnya hutan kota seluas 1.000 Ha

Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 389.000 Ha

Indikator tidak tercantum dalam RKP 2013




Indikator

Pos Pemantauan TMA air tanah lahan gambut

Studi jaringan pos pemantauan TMA air tanah di lahan gambut

OP Jaringan pos hidrologi

Pos hidrologi dan stasiun pemantauan kualitas air yang terbangun dan terpelihara



94

Sosialisasi dan penyadaran masyarakat pada isu perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim

Pengembangan dan Updated Blue Print Banjir Kering

Melaksanakan audit lahan sawah dan keragaan jaringan irigasi dalam rangka evaluasi dan inventarisasi kondisi lahan sawah dan irigasi di seluruh indonesia

20.

21.

Rencana Aksi

19.

No

Terlaksananya audit lahan sawah dan keragaan jaringan irigasi

Tersusunnya Blue Print banjir kering dan informasi pengelolaan banjir dan kekeringan partisipatif dan berkelanjutan

Terlaksanakannya sosialisasi penyadaran masyarakat tentang isu perubahan iklim pada masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan

Indikator

2015-2019

2013

2013-2014

Periode

Seluruh Indonesia


Target/Lokasi

20,000

2013 : 0,2


UKP4, BPS

Bappenas,

KKP

Penanggun g Jawab

Jumlah sosialisasi tentang perubahan iklim di nelayan

Data dan informasi banjir kering di Jawa

Program Pengembangan IPTEK sarana dan prasarana pertanian

Indikator

Komunikasi dan penyadaran publik tentang adaptasi perubahan iklim

Daya Laut dan Pesisir



95

Rencana Aksi

Peningkatan produksi dan diversifikasi hutan alam

Percepatan pengukuhan kawasan hutan khususnya wilayah tangkapan hujan di DAS lokasi dan rencana pengembangan PLTA dan Panas Bumi

Percepatan penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas, khususnya di DAS lokasi untuk pengembangan PLTA dan Panas Bumi

1.

2.

3.

Klaster 1: Perbaikan dan konservasi wilayah tangkapan hujan

No

Tercapainya rehabilitasi hutan pada DAS prioritas dan rehabilitasi lahan kritis di lokasi pengembangan PLTA dan panas bumi

• Tercapainya kejelasan status dan tata batas kawasan hutan yang merupakan wilayah tangkapan hujan di DAS lokasi PLTA dan Panas Bumi • Terkendalinya perubahan fungsi dan peruntukkan kawasan hutan

Peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan dari kawasan hutan alam

Indikator

2013

2013

2013

Periode

10 rb hutan mangrove di DAS prioritas

389 rb ha (lahan kritis)/32 provinsi

100 rb ha (hutan) di DAS prioritas

Seluruh Indonesia

Target/Lokasi


Kementerian Kehutanan (BPDAS PS)

Kementerian Kehutanan (planologi)

Badan P2SDMK

3,410


Kementerian Kehutanan (BUK)

Penanggung Jawab

12,579


Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat / Perencanaan, penyelenggaraan RHL, reklamasi, pengembangan kelembagaan dan evaluasi DAS

Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan/Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan/ Pengukuhan Kawasan Hutan

Konservasi Keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan/Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan

Program/ Kegiatan Prioritas

Terjaminnya tata batas kawasan hutan Sepanjang 19.000 km (kumulatif sampai dengan 2013 adalah 43.514 km)) , terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan Penunjukan kawasan hutan provinsi selesai 15 provinsi 20 lokasi (kumulatif sampai 2013) Penetapan kawasan hutan yang telah di tata batas temu gelang selesai 75% per tahun Rekomendasi perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial selesai 75% per tahun SK pelepasan kawasan hutan secara parsial selesai 75% per tahun Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 100.000 Ha Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 389.000 Ha Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan mangrove, gambut, rawa dan sempadan pantai pada DAS prioritas seluas 10.000 Ha Terjaminnya hutan kota seluas 1.000 Ha

Terjaminnya pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 12% Terjaminnya PNPB di bidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 20% dibanding tahun 2008 Terjaminnya Kader Konservasi, kelompok Pencinta Alam, kelompok Swadaya masyarakat/kelompok Profesi yang dapat diberdayakan meningkat 2% Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan

Indikator


Sasaran: 1. Pengembangan energi bersumber dari tenaga air (hydropower) dan panas bumi pada daerah dengan risiko iklim rendah dengan kondisi ekosistem yang mendukung 2. Pengembangan tanaman untuk bioenergi (biomassa dan bahan bakar nabati) dengan produktivitas tinggi dan tahan cekaman iklim 3. Optimalisasi pemanfaatan limbah organik untuk produksi energi dan gas, khususnya di wilayah padat penduduk untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan dan meningkatkan selang toleransi wilayah terhadap kejadian hujan ekstrim tinggi. 4. Peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan di desa-desa terpencil yang mendorong kelestarian ekosistem dan ketersediaan energi yang berkelanjutan

1.2 Sub-Bidang Kemandirian Energi

96

Pengembangan Model Desa Mandiri Energi berbasis PLTMH untuk Daerah Aliran Sungai

5.

1.

Penyediaan dan pengelolaan energi baru dan pelaksanaan konservasi energi di desa-desa terpencil

Klaster 2: Perluasan pemanfaatan sumber energi terbarukan

Pengendalian penggunaan kawasan hutan untukpembangunan di luar kegiatan kehutanan, khususnya pada wilayah tangkapan hujan yang melayani PLTA, geothermal dan irigasi

Rencana Aksi

4.

No

0,1 0,1

3.000 5,795 23 unit

2013 2014 2013 2014

2013 2014 2013

Peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik dari sumber energi mikro hidro (MW) Peningkatan kapasitas pembangkit dari sumber energi biomassa (MW) melalui pembangunan hutan energi di lahan-lahan terdegradasi Peningkatan kapasitas PLTPH terpasang Peningkatan kapasitas PLTMH terpasang

•

•

•

•

71 lokasi 11,94

2013 2014

LPE LPE

50 indeks

2014 Meningkatnya jumlah Desa Mandiri Energi berbasis BBN dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan tidak produktif

50 indeks

2013

•

Wilayah DAS Prioritas

15%

1 rb hutan kota di 32 propinsi

Target/Lokasi

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan sumber energi terbarukan dan manfaatnya bagi kelestarian lingkungan dan tingkat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim

2015-2019 2020-2024

2013

Periode

•

Terlaksananya pemeliharaan wilayah tangkapan hujan melalui pemanfaatan jasa lingkungan air untuk energi

Terwujudnya penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi, peruntukan dan peraturan yang berlaku

Indikator

69.556 68.088 97,968

4.000 4.000

432,491 DAK

3472,88 3646,52

25

25

6,961


Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral

Kementerian ESDM, Kemenhut

Kementerian Kehutanan (planologi)

Penanggung Jawab

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi/Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi/Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi/Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi/Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan

Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan / Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan di luar Kegiatan Kehutanan


Jumlah pembangkit terbarukan

listrik

Jumlah pembangunan DME BBN

pemanfaatan energi

• Laporan penyiapan program

perencanaan bioenergi

energy

berbasis

• Jumlah pembinaan program dan

Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis, hutan mangrove, gambut, rawa dan sempadan pantai pada DAS prioritas seluas Terjaminnya hutan kota seluas 6.000 Ha. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan terlayani 100% secara tepat waktu Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80% Data dan informasi penggunaan kawasan hutan di 33 provinsi Peraturan perundangan penggunaan kawasan hutan

Indikator


97

Pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro

Diversifikasi energi terbarukan berbasis BBN

3.

4.

261.824.000.000,-

degan anggaran Rp.

target/lokasi sebanyak 107 unit

pada tahun 2013 direncanakan

Terciptanya peningkatan pemanfaatan energi terbarukan berbasis BBN, melalui pemanfaatan lahan-lahan kurang produktif

2015-2019 2020-2024

2015-2019 2020-2024

2013-2014

2013

Pembangunan PLTS terpusat

• Termanfaatkannnya limbah organik dari rumah tangga ataupun ternak untuk pemenuhan gas dan energi RT • Berkurangnya tingkat pencemaran badan sungai dan saluran pengendali banjir oleh limbah sehingga dapat meningkatkan selang toleransinya terhadap kejadian iklim ekstrim Terjadinya peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan air untuk listrik pedesaan melalui pengembangan PLTMH

•

Periode

Indikator

Papua (12.725 MW); Kalimantan Timur (6.743 MW), Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Utara dan Aceh Seluruh wilayah Indonesia

Wilayah pemukiman padat penduduk dan peternakan masyarakat yang badan sungai telah mengalami tingkat pencemaran tinggi

107 unit

Target/Lokasi

261,824


Teknologi peningkatan produksi benih/bibit bermutu tanaman hutan penghasil kayu energi dan tahan cekaman iklim Ket: (b)

Pengembangan sentra-sentra bibit bio energi khususnya di daerah pusat pengembangan bio energi

Teknologi pengolahan bahan bakar nabati berbasis karbohidrat (bioetanol), lemak dan minyak (bio-diesel), selulosa dan hemi-selulosa (bio-oil) dan bio-kerosene

1.

2.

3. Tersedianya teknologi pengolahan BBN berbasis bioetanol, bio-diesel, bio-oil, kerosene dan pemanfaatnnya di desa-desa sasaran yang berpotensi untuk produksi BBN dari pemanfaatan lahan-lahan tidak produktif

Tersedianya IPTEK produksi benih/bibit bermutu tanaman hutan kayu energi dan tahan cekaman iklim

2013-2014

2015-2021

2013 2014

Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi

Per wilayah se Indonesia

Jawa Barat, Jawa Tengah dan NTB

32,66


97,44

Balitbang Kehutanan

BPDAS PS

Badan Kehutanan

Litbang

ESDM, Kemenhut, Kementan

ESDM dan PEMDA

Penanggung Jawab

Klaster 3: Pengembangan Teknologi Inovatif dan Adaptif untuk budidaya tanaman sumber bahan bakar nabati dan hutan tanaman untuk energi (energi plantation)

Peningkatan pemanfaatan limbah organik untuk produksi gas dan energi di wilayah pemukiman padat, khususnya di wilayah yang dekat badan sungai

Rencana Aksi

2.

No

Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat/ Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan Penelitian dan pengembangan keteknikan hutan dan pengolahan hasil hutan

Penelitian dan pengembangan Kementerian/Penelitian dan pengembangan peningkatan produktivitas hutan


Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang keteknikan kehutanan dan pengelolaan hasil hutan sebanyak 5 judul, yaitu : (1) informasi tentang sifat dasar dan kegunaan kayu sesuai tujuan pemakaiannya; (2) teknik pemanenan hutan ramah lingkungan; (3) teknik pemanfaatan dan peningkatan kualitas kayu serta standarisasi prodk kayu; (4)

Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang produktifitas hutan sebanyak 6 judul, yaitu : (1) teknik peningkatan produktifitas hutan tanaman penghasil kayu pertukangan; (2) teknik peningkatan produktifitas hutan tanaman penghasil pulp; (3) teknik peningkatan produktifitas jenis-jenis tanaman kayu energi; (4) teknik penyediaan benih unggul; (5) teknik peningkatan produktifitas dan nilai ekonomi HHBK FEM (food, energy,medicine);

Indikator


98

Teknologi pengolahan limbah organik untuk BBN

Teknologi pengolahan limbah padat menjadi bio-energi

Teknologi smart grid

5.

6.

7.

Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Ditjen RehabilitasiLahan dan Perhutanan Sosial (RLPS)

Pembangunan Demplot agroforestry tanaman jenis kayu energi, jenis setempat dan jenis induksi

Identifikasi persyaratan tumbuh dan pertumbuhan dan hasil tanaman hutan penghasil kayu energi

Pelaksanaan Penelitian evaluasi dampak perubahan iklim dan tataguna lahan pada produksi listrik tenaga air (PLTA)

1.

2.

3.

4.


Teknologi pengolahan bahan bakar nabati berbasis biomassa dan biji-bijijan non-pangan

Rencana Aksi

4.

No

Tersedianya informasi tentang dampak perubahan iklim dan tataguna lahan pada aliran permukaan di DAS lokasi pembangkit listrik tenaga air

Tersedianya informasi mengenai tumbuh dan pertumbuhan tanaman kayu energi yang tahan cekaman

Tercapainya efektifitas pengelolaan DAS terpadu melalui penguatan kapasitas kelembagaan, khususnya wilayah DAS dengan beban lingkungan yang tinggi Terciptanya komitmen dan dukungan kebijakan kehutanan terhadap peralihan pemanfaatan energi ke energi terbarukan (ET) Terbangunnya demplot agroforestry tanaman jenis kayu energi jenis setempat dan jenis induksi

Tercapinya optimalisasi pemanfaatan limbah organik sebagai sumber energi Tersedianya teknologi pengolahan limbah padat kota menjadi bahan baku energi Tersedianya sarana smart grid (kapasitas transmisi tegangan tinggi, kapasitas pencadangan (back up capacity) dan pembangunan jaringan listrik pintar baru untuk mengelola pasokan ET

Tercapainya optimalisasi kawasan hutan melalui pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan (ET)

Indikator

2013-2014

2013-2014

2013-2014

Tiga DAS utama lokasi pembangkit listrik tenaga air

Jawa Barat, Jawa tengah dan Mataram

Jawa Barat, Jawa tengah dan NTB

33 provinsi dan 50 satker

2014 2015-2019 2020-2024

33 provinsi dan 50 satker

Wilayah perkotaan terutama di bantaran sungai

Target/Lokasi

2013

2015-2019 2020-2024

2015-2019 2020-2024

2015-2019 2020-2024

2015-2019 2020-2024

Periode

97,44

284,92


PU

Kemenhut

Balitbang Kemenhut


Kemenhut


Badan Litbang Kehutanan

Badan Litbang Kehutanan, ESDM

ESDM

Penanggung Jawab

Penelitian dan pengembangan Kementerian/Penelitian dan pengembangan produktivitas hutan

Penelitian dan pengembangan peningkatan produktivitas hutan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekretariat Jenderal


Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan di bidang produktifitas hutan, yaitu teknik peningkatan produktifitas jenisjenis tanaman kayu energi

energy,medicine

ekonomi HHBK FEM (food,

peningkatan produktifitas dan nilai

penyediaan benih unggul; (5) teknik

tanaman kayu energi; (4) teknik

peningkatan produktifitas jenis-jenis

tanaman penghasil pulp; (3) teknik

peningkatan produktifitas hutan

kayu pertukangan; (2) teknik

produktifitas hutan tanaman penghasil

judul, yaitu : (1) teknik peningkatan

dibidang produktifitas hutan sebanyak 6

Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan

teknik pengolahan hasil hutna bukan kayu; (5) teknik perekayasaan dan substitusi bahan pembantu

Indikator


99

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Energi Baru dan Terbarukan yang mendorong optimalisasi pengembangan energi terbarukan dan mendukung kelestarian ekosistem dan resiliensi wilayah terhadap keragaman dan perubahan iklim

Pengembangan penelitian 2nd generation energi

Pengadaan lahan untuk Kebun Energi yang tahan cekaman iklim Pengembangan teknologi pemanfaatan energi terbarukan

Pemberian insentif untuk pengembangan bioenergi, termasuk yang berasal dari sumber bahan baku yang tahan terhadap cekaman iklim

6.

7.

8.

10.

9.

Penyusunan peta wilayah sasaran/prioritas untuk pengembangan energi dari limbah organik, bioenergi dan Pico and mikro hidro untuk mendukung resiliensi wilayah sasaran terhadap perubahan iklim

Rencana Aksi

5.

No

Dikeluarkannya beberapa kebijakan insentif fiskal baik untuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai maupun Bea Masuk untuk engembangan energi nterbarukan dan ramah lingkungan termasuk bioenergi.

Tersedianya teknologi pemanfaatan energi terbarukan

Tersedianya peta wilayah prioritas pengembangan untuk produksi gas dan energi dari limbah organik, bioenergi dan Pico and mikro hidro Terciptanya kebijakan –kebijakan insentif untuk bidang energi terbarukan (ET) Tersedianya kebijakan mengenai penetapan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN dari pembangkt tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis air (mikro hidro) Tercapainya optimalisasi pemanfaatan limbah perkotaan di wilayah-wilayah dengan ekosistem rentan Terciptanya kebijakan dan program untuk menciptakan iklim usaha yangmendorong pengusahaan EBT (air) skala komersial Tersedianya jenis-jenis baru tanaman bio-energi dengan produktivitas tinggi dan tahan terhadap perubahan iklim Tersedianya peta kesesuaian jenisjenis tanaman penghasil kayu energi Pengembangan pengelolaan limbah Biomassa untuk Pembangkit listrik (Limbah pertanian, industri dan sampah kota) Termanfaatkannya limbah-limbah 88rganic sebagai sumber bio-energi

Indikator

2013-2014

2013-2014

2015-2019 2020-2024

Kemen ESDM KLH

Kemenkeu

Kemenristek

Balitbang ESDM, Kemenristek, BPPT Pemda

Balitbang ESDM


ESDM, Kemenhut (BPDAS)

Penanggung Jawab

2015-2019 2020-2024

2013: 2,6 2014: 2,6


Balitbang Kehutanan, LIPI

Seluruh wilayah Indonesia

Target/Lokasi

2015-2019 2020-2024

2015-2019 2020-2024

2015-2019

2015-2019

2015-2019

2013-2014

Periode

Penguatan Jaringan IPTEK/Peningkatan Dukungan Teknologi bagi Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan termasuk Energi Alternatif Geothermal, Tenaga Surya, Mycrohidro, Bio-Energi, dan Nuklir Perumusan kebijakan Fiskal/ Pemberian Fasilitas Perpajakan terhadap Pemanfaatan Energi Terbarukan (Renewable Energi)


Terbitnya PMK tentang Pemberian Insentif Perpajakan sektor energi terbarukan

Jumlah paket penunjang teknologi

Jumlah prototype

Jumlah konsorsium

Jumlah rekomendasi kebijakan

Indikator


100

Rencana Aksi

Indikator

Periode

Target/Lokasi

Anggaran (Miliar Rupiah) Penanggung Jawab

Pemutakhiran kajian risiko dan adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan pada tingkat kabupaten/kota

Pengamatan dan pengendalian agen penyakit, khususnya di sekitar kelompok rentan: wanita, anak, dan lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah

Pengamatan dan pengendalian perantara penyakit (vektor), khususnya di sekitar kelompok rentan: wanita, anak, dan lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah

Pengamatan dan pengendalian kualitas lingkungan, khususnya pada permukiman kelompok rentan: wanita, anak, dan lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah

1.

2.

3.

4.

Terciptanya kegiatan pengamatan dan pengendalian kualitas lingkungan, khususnya pada kelompok rentan: wanita, anak, lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah

Terciptanya kegiatan pengamatan dan pengendalian perantara penyakit, khususnya pada kelompok rentan: wanita, anak, lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah

Terciptanya kegiatan pengamatan dan pengendalian agen penyakit, khususnya pada kelompok rentan: wanita, anak, lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah

Termutakhirnya basis data dan informasi yang terkait dengan tingkat bahaya, kerentanan, dan risiko (kemunculan dan penyebaran penyakit terkait variabel iklim, lingkungan, demografi, dan geografi) serta zonasi strategi adaptasi perubahan iklim pada bidang kesehatan hingga tahun 2050 di wilayah kabupaten/kota

2013-2024

2013-2024

2013-2024

2013- 2019

Nasional

Nasional

Nasional

Wilayah dengan risiko tinggi di 33 provinsi

2013: 107,554 Total 5 tahun: 2.054,5

2013: 38,3 Milyar

2013: 104,8 Milyar

2013: 72,5 Total 5 tahun: 592,5

2013: 85,6 Total 5 tahun: 111,2

Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (RKP 2013 - Kemenkes)

Penyehatan Lingkungan (RKP 2013 dan Renstra Kemenkes 2010 – 2014)

Kemenkes

Kemenkes

Jumlah produk/model intervensi/ prototipe/ standar/formula/kajian di bidang teknologi terapan kesehatan dan epidomologi klinik • Laporan status kesehatan masyarakat di Provinsi dalam wilayah 1 • Laporan status fasilitas RS dan puskesmas di Provinsi dalam wilayah 1 • Jumlah publikasi illmiah di bidang teknologi terapan dan epidomologi klinik yang dimuat pada media cetak/ elektronik file: a) nasional dan b) Internasional` • Persentase ketersediaan profil kesehatan nasional, provinsi, dan Kab/Kota per tahun • Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki bank data kesehatan • Persentase provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi • Jumlah produk/model /prototipe/standar/ formula di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan • Laporan status biomedis masyarakat di Indonesia dan setiap Provinsi • Laporan status fasilitas laboratorium mandiri di Indonesia dan setiap Provinsi • Jumlah produk/model/prototipe/ standar/ formula di bidang vektor dan reservoir penyakit • Laporan status kesehatan masyarakat di Provinsi dalam wilayah V • Laporan status fasilitas RS dan Puskesmas di Provinsi dalam wilayah V • Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas • Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat • Persentase penduduk yang memakai jamban sehat • Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat • Persentase penduduk Stop Buang Air •

Indikator


Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan

Pengolahan Data dan Informasi Kesehatan (RKP 2013 dan Renstra 2010 2014 Kemenkes)

Penelitian dan Pengembangan Klinik Terapan dan Epidomologi Klinik (RKP 2013 dan Renstra Kemenkes 20102014)


Kemenkes

Lead: Kemenkes, Supporting: Bappenas, BIG, BMKG, Kemen-LH, DNPI

Klaster 1: Identifikasi dan pengendalian faktor-faktor kerentanan dan risiko pada kesehatan masyarakat yang dapat ditimbulkan oleh perubahan iklim

No.

Sub-Bidang Kesehatan Sasaran: 1. Identifikasi dan pengendalian faktor-faktor kerentanan dan risiko pada kesehatan masyarakat yang dapat ditimbulkan oleh perubahan iklim 2. Penguatan sistem kewaspadaan dan pemanfaatan sistem peringatan dini terhadap mewabahnya penyakit menular dan penyakit tidak menular yang diakibatkan perubahan iklim 3. Penguatan regulasi, peraturan perundangan, dan kapasitas kelembagaan di tingkat pusat dan daerah terhadap risiko pada kesehatan masyarakat yang dapat ditimbulkan oleh perubahan iklim 4. Peningkatan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat terkait adaptasi kesehatan terhadap perubahan iklim

2.1 Sub Bidang Kesehatan

2. Bidang Sistem Kehidupan

101

1.

5.

Pengamatan dan pengendalian infeksi pada manusia, khususnya pada kelompok rentan: wanita, anak, dan lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah

Rencana Aksi

Terciptanya kegiatan pengamatan dan pengendalian infeksi pada manusia, khususnya pada kelompok rentan: wanita, anak, lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah

Indikator

2013-2024

Periode

Nasional

Target/Lokasi

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (RKP 2013 - Kemenkes)

2013: 92,4

Peningkatan sistem tanggap perubahan iklim sektor kesehatan

Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pengumpulan data secara kontinu mengenai gejala mewabahnya penyakit menular dan penyakit tidak menular yang diakibatkan perubahan iklim, khususnya pada kelompok

2013-2024

Nasional

2013: 70,5 Total 5 tahun: 651

Lead: Kemenkes, Supporting: LIPI, BPPT

Penanggulangan Krisis Kesehatan (RKP 2013 dan Renstra 2010-2014 Kemenkes)

•

•

•

•

•

•

•

•

• • • •

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

Jumlah kab/kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana Jumlah kab/kota yang memiliki petugas tertatih penanggulangan krisis kesehatan Jumlah kab/kota yang terpenuhi fasilitas

Besar Sembarangan (BABS) Cakupan daerah potensial yang melaksanakan strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim Persentase cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase provinsi yang memfasilitasi penyelenggaraan STBM (Santiasi Total Berbasis Masyarakat) sebesar 100 Kab/Kota Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase cakupan tempat pengolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase provinsi yang memfasilitasi penyenggaraan Kota Sehat yang sesuai standar sebesar 50% Jumlah kasus per 100.000 penduduk Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan Presentase Kasus baru TB Paru (BTA Positif) yang disembuhkan Persentase provinsi dengan angka kasus baru TB Paru BTA Positif/CDR (Case Detection Rate) minimal 70% Persentase Provinsi mencapai angka keberhasilan pengobatan kasus baru TB Paru BTA Positif/SR (Success Rate) min. 85% Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk Angka kematian diare (CFR) pada saat KLB Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase provinsi yang melakukan pembinaan, pencegahan, dan penanggulangan penyakit tidak menular (surveilans, epidemiologi, deteksi dini, KIE, dan tata laksana) Persentase Provinsi Yang Melakukan Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Surveillans Epidemologi, deteksi dini, KIE dan tata laksana) Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk Persentase kasus zoonosa yang ditemukan, ditangani sesuai standar

Indikator


Pengendalian Penyakit Menular Langsung (RKP Kemenkes 2013 dan Renstra Kemenkes 2010-2014)


Pengendalian Penyakit Tidak Menular (RKP Kemenkes 2013)

Kemenkes

Penanggung Jawab

2013: 80.362

2013: 120,8 Total 5 tahun: 1.273,3

Anggaran (Miliar Rupiah)

Klaster 2: Penguatan sistem kewaspadaan dan pemanfaatan sistem peringatan dini terhadap mewabahnya penyakit menular dan penyakit tidak menular yang diakibatkan perubahan iklim

No.

102

1.

Rencana Aksi

Tercapainya informasi kepada masyarakat tentang wabah penyakit menular dan penyakit tidak menular yang disebabkan perubahan iklim

Terciptanya mekanisme koordinasi dan pelaksanaan tindakan terhadap wabah penyakit menular dan penyakit tidak menular yang disebabkan perubahan iklim Terbentuknya rencana tanggap darurat bencana untuk penanganan kesehatan

rentan: wanita, anak, lanjut usia, masya-rakat berpenghasilan rendah, dan lainnya

Indikator

Nasional

Nasional

2013-2015

2013-2024

Nasional

Target/Lokasi

2013-2017

Periode

2013: 40,9 Total 5 tahun: 279,4


Lead: Kemenkes, Supporting:Kem. Kominfo, BNPB

Lead: Kemenkes, Supporting:BNPB

Lead: Kemenkes, Supporting: Kemdagri, BNPB

Penanggung Jawab

Program Penanggulangan Bencana/ Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pengurangan Risiko dan Mitigasi Bencana Alam (RKP BNPB 2013)

Penguatan regulasi dan peraturan perundangan 2013-2015

2013-2016

Tersusunnya dokumen (produk hukum) terkait strategi adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan

Terbentuknya norma, standar, peraturan, dan kriteria tentang kesehatan perumahan dan penyehatan lingkungan permukiman.

Nasional

Nasional

2013: 107,554 Total 5 tahun: 2.054,5

2013: 3.020,7

Lead: Kemenkes, Supporting: Kementerian PU

Lead: Kemenkes, Supporting: BNPB

Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi (RKP 2013 Kemenkes) Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana (RKP 2013 – Kemenkes) Penyehatan Lingkungan (RKP 2013 dan Renstra Kemenkes 2010 – 2014)

•

•

•

•

•

•

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat Persentase penduduk yang memakai jamban sehat Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase penduduk Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Cakupan daerah potensial yang


•

Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang diselesaikan (RUU/RPP/R.Per/ Keppres/Per/Kepmenkes)

Jumlah berita/pesan/info kesehatan yang disebarluaskan kepada publik • Persentase opini publik tentang kesehatan yang positif di media massa • Persentase informasi/pengaduan masyarakat melalui jalur telekomunikasi yan ditindaklanjuti oleh unit teknis berwenang • Persentase unit pelayanan publik yang sudah menerapkan maklumat pelayanan Jumlah baseline data bencana Indonesia •

Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat

Jumlah kerjasama organisasi bidang Penanggulangan Bencana

•

•

sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan Tersediannya produk informasi penanggulangan krisis kesehatan Tersedianya produk kebijakan/pedoman penanggulangan krisis kesehatan

Indikator


Pengelolaan Penyusunan Peraturan Perundang undangan dan Telaahan Hukum, Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Bidang Penanggulangan Bencana (RKP BNPB 2013) Program Penanggulangan Bencana/ Tanggap darurat di daerah terkena bencana (RKP BNPB 2013) Pengelolaan Komunikasi Publik (RKP 2013 dan Renstra 2010-2014 Kemenkes)


Klaster 3: Penguatan regulasi, peraturan perundangan, dan kapasitas kelembagaan di tingkat pusat dan daerah terhadap risiko pada kesehatan masyarakat yang dapat ditimbulkan oleh perubahan iklim

No.

103

2.

No.

Penguatan kapasitas kelembagaan

Rencana Aksi

2013-2016

2013-2016

Terselenggaranya koordinasi pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya antara pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/ kota)

Periode

Terbentuknya rencana aksi dan peta jalan untuk adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan berdasarkan zonasi strategi hasil kajian risiko perubahan iklim hingga tahun 2050 di wilayah kabupaten/kota

Indikator

Nasional

Nasional

Target/Lokasi

2013: 2 Total 5 tahun: 22

2013: 101,4

2013: 83,8

2013: 1,5


Lead: Kemenkes, Supporting: Bappenas, Kemdagri

Lead: Kemenkes Supporting: Bappenas

Penanggung Jawab

Kajian Desentralisasi dan Daerah Bermasalah Kesehatan (RKP 2013 dan Renstra 2010 - 2014 KEMENKES)

Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

Pertimbangan Kesehatan Nasional Pendidikan dan Pelatihan Aparatur


Jumlah aparatur yang telah mengikuti pelatihan kepemipinan dan prasarat jabatan, MOT, dan TOT pelatihan tekhnis fungsional dan pelatihan yang berskala nasional dan global • Jumlah kab/ kota di 33 Provinsi yang telah mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan • Jumlah standar ketenagaan di fasilitas pelayanan kesehatan • Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di dalam dan luar negeri • Jumlah kajian daerah bermasalah kesehatan • Jumlah kajian kebijakan desentralisasi • Jumlah kajian kebijakan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) • Jumlah daerah bermasalah kesehatan yang meningkat indeks pembangunan masyarakat • Jumlalah kebijakan teknis penanggulangan daerah bermasalah • Persentase Kab/Kota , Provinsi, Kementerian/Lembaga yang memperoleh advokasi dan koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan desentralisasi yang disosialisasikan • Persentase Kab/Kota dan provinsi yang memiliki infrastruktur yang baik bagi pelaksanaan desentralisasi kesehatan

melaksanakan stratei adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim • Persentase cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan • Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan • Persentase provinsi yang memfasilitasi penyelenggaraan STBM (Santiasi Total Berbasis Masyarakat) sebesar 100 Kab/Kota • Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) • Persentase cakupan tempat pengolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan • Persentase provinsi yang memfasilitasi penyeenggaraan kota sehat yang sesuai standar sebesar 50% Jumlah kebijakan nasional yang di-review

Indikator


104

1.

Rencana Aksi

Nasional

2013-2024

2013-2024

Terciptanya peningkatan kemitraan dan jejaring dengan masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan menuju paradigma adaptasi kesehatan berbasis komunitas (gender, keagamaan, dsb).

Terciptanya kerja sama untuk peningkatan kemitraan dan jejaring di tingkat regional, bilateral, multirateral dalam adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan

Nasional

Nasional

Target/Lokasi

2013-2018

Periode

Meningkatnya kapasitas kelembagaan bidang kesehatan dalam mengatasi kejadian wabah penyakit menular dan penyakit tidak menular yang disebabkan perubahan iklim.

Indikator

2013: 30,4 Total 5 tahun: 69,9

2010-2014: 1.604


Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan

2013-2024

2013-2018

Teridentifikasinya gejala mewabah dan metodologi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular yang diakibatkan perubahan iklim

Penambahan dan pemeliharaan unit infrastruktur dan teknologi kesehatan yang dapat mendukung kegiatan adaptasi perubahan iklim terkait kesehatan

Wilayah dengan risiko tinggi

Nasional

2013: 224,7 Total 5 tahun: 284,2

2013: 85,6 Total 5 tahun: 111,2

Klaster 4: Peningkatan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat terkait adaptasi kesehatan terhadap perubahan iklim

No.

Penelitian dan Pengembangan Klinik Terapan dan Epidomologi Klinik (RKP 2013 dan Renstra 2010 - 2014 KEMENKES)

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan (RKP 2013 dan Renstra Kemenkes 20102014)

Lead: Kemenkes, Supporting: LIPI, BPPT

Lead: Kemenkes, Supporting:BPPT, Kemenristek

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lead: Kemenkes

Peningkatan Kerja sama Luar Negeri (RKP 2013 dan Renstra 2010 - 2014 KEMENKES)

•

•

•

• •

•

•

•

Jumlah produk/model intervensi/ prototipe/ standar/kajian di Penelitian dan pengembangan klinik terapan dan epidemiologi klinik Laporan status kesehatan masyarakat di Provinsi dalam wilayah 1 Laporan status fasilitas RS dan puskesmas di Provinsi dalam wilayah 1 Jumlah publikasi illmiah di Penelitian dan pengembangan klinik terapan dan epidemiologi klinik yang dimuat pada media cetak/elektronik file: a) nasional dan b) Internasional Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan Puskesmas) yang memenuhi sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan sesuai standar dan aman Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan Puskesma) yang melakukan kalibrasi dan proteksi radiasi Persentase laboratorium aktif yang melaksanakan pelayanan sesuai standar Jumlah monitoring dan evaluasi sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan Jumlah kebijakan, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang sarana,

Jumlah dokumen kerjasama internasional (MoU/LoI/ Agreement) Jumlah kerjasama multilateral dan bilateral yang disepakati per tahun (loan/grant agreements) Persentase MoU/LoI/ Agreement yang ditindaklajuti Jumlah pokok-pokok hasil kerjasama yang disepakati

Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya Peningkatan jumlah RS/BK yang terpenuhi fasilitas sarana dan prasarana Pengembangan UPT Puskesmas Jumlah NSPK di bidang pelayanan medik yang harus ditetapkan Persentase RS yang melaksanakan SIRS baik online maupun manual Jumlah provinsi yang mendukung pelaksanaan program upaya pelayanan kesehatan

Indikator

RKP 2013/Renstra/RPJMN Program/Kegiatan Prioritas Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar (Renstra 2010 - 2014 KEMENKES)

Lead: Kemenkes

Lead: Kemenkes

Penanggung Jawab

105

2.

No.

Pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan terkait adaptasi perubahan iklim

Rencana Aksi

Tercukupinya kebutuhan tenaga lapangan yaitu: Epidemiologist DBD, Entomologist (DBD, malaria), Malarialogist, Jumantik Tercukupinya kebutuhan tenaga laboratorium yaitu: Clinic analyst, Virologist (DBD), mikroskopis lapangan Tercukupinya kebutuhan dokter umum dan tenaga perawat Plus, yang berpengalaman menangani penyakit yang terkait perubahan iklim seperti DBD, Malaria, Diare Tercukupinya kebutuhan dokter spesialis penyakit menular dan tidak menular yang terkait perubahan iklim, khususnya patologi klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik Tercukupinya kebutuhan staf dosen

Terinventarisasinya dan terimplementasinya kearifan lokal masyarakat untuk adaptasi perubahan iklim di bidang kesehatan

Indikator

2014-2024

2013-2016

Periode



Target/Lokasi

Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan (RKP 2013 – Kemenkes)

Pendidikan dan Pelatihan

2013: 34,7

Lead: Kemenkes, Supporting: Bappenas, Kemendikbud

2013: 464,2

2013: 27,2

Program Penanggulangan Bencana/ Pemberdayaan Masyarakat (RKP 2013 BNPB) Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan Bagi SDM Kesehatan (RKP 2013 Kemenkes)

Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional, Komplementer dan Alternatif

2013:` 36

Persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi Jumlah tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)

•

Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat

Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan

•

•

Jumlah produk/model intervensi/ prototipe/ standar/kajian di bidang humaniora kesehatan dan pemberdayaan masyarakat • Laporan status kesehatan masyarakat di Provinsi dalam wilayah III • Laporan status fasilitas RS dan puskesmas di Provinsi dalam wilayah III • Jumlah Penelitian dan Pengembangan Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat • Jumlah publikasi ilmiah di bidang humaniora kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang di muat pada media cetak/elektronik file: Nasional atau Internasional • Jumlah Produk/Model/ Prototipe/Standar/ Formula di Bidang Tanaman Obat dan Obat Tradisional • Laporan status kesehatan masyarakat di Provinsi dalam wilayah IV • Laporan status fasilitas RS dan puskesmas di Provinsi dalam wilayah IV • Jumlah RS yang Menyediakan Pelayanan Kesehatan Tradisional, yang Aman dan Bermanfaat sebagai Pelayanan Alternatif dan Komplementer • Cakupan Kabupaten/Kota yang menyelenggara-kan pembinaan pelayanan kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer Jumlah desa tangguh bencana •

• •

prasarana, dan peralatan kesehatan yang dihasilkan Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis Jumlah SDM manajemen dan teknis yang kompeten

Indikator


Penelitian dan Pengembangan Humaniora Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (RKP 2013 dan Renstra Kemenkes 2010 – 2014)


Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional


Penanggung Jawab

2013:` 48,2

2013:`68,2 Total 5 tahun: 66,3


106

3.

No.

Partisipasi masyarakat terkait adaptasi kesehatan terhadap perubahan iklim

Rencana Aksi

2013-2024

2013-2024

2013-2018

Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim sesuai kondisi setempat, yang melibatkan pemimpin informal dan komunitas (gender, pemuka agama/adat, dsb.)

Meningkatnya luasan wilayah pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau masyarakat, khususnya daerah rentan perubahan iklim dan masyarakat yang rentan, seperti wanita, anak, lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah, dan lainnya

Periode

Terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan advokasi adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim

kedokteran umum dan keperawatan Plus, yang memahami dampak perubahan iklim pada bidang kesehatan dan menguasai penanganan penyakit yang terkait dengan perubahan iklim

Indikator


Nasional

Nasional

Target/Lokasi

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Komunitas dan Gender (Renstra 2010 - 2014 KEMENKES)

Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar (RKP 2013 - Kemenkes) Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan (RKP 2013 Kemenkes) Kajian Desentralisasi dan

Kemenkes

Kemenkes

Kemenkes

2013: 19.107

2013: 705,1

2010-2014:

Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana (RKP 2013 BNPB) Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan (RKP 2013 dan Renstra Kemenkes 2010 – 2014)

Pengelolaan Komunikasi Publik (RKP 2013 dan Renstra Kemenkes 2010 – 2014)

dosen Jumlah kurikulum pendidikan yang dikembangkan yang mengacu pada standar nasional pendidikan Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kemampuannya

•

•

• •

• •

•

•

•

•

•

•

• •

•

Jumlah kajian kebijakan desentralisasi

Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Persentase Desa Siaga aktif Jumlah Pos Kesehatan Desa yang beroperasi Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan Jumlah kebijakan teknis promosi kesehatan yang terintegrasi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan berwawasan kesehatan Jumlah Puskesmas yang menjadi Puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluat berpenduduk Terselenggaranya pelayanan kesehatan di 101 Puskesmas prioritas di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk Jumlah Puskesmas dan jaringannnya yang melakukan pelayanan kesehatan dasar Jumlah Puskesmas santun usia lanjut Jumlah Kab/Kota memiliki minimal 2 puskesmas yang menyelenggarakan program kesehatan perkotaan Persentase Puskemas berfungsi baik Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS bergerak di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK)

Jumlah kantor Pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan Prasarananya • Jumlah lulusan tenaga Kesehatan dari lembaga pendidikan pemerintah • Jumlah berita/pesan/info kesehatan yang disebarluaskan kepada publik • Persentase opini publik tentang kesehatan yang positif di media massa • Persentase informasi/pengaduan masyarakat melalui jalur telekomunikasi yan ditindaklanjuti oleh unit teknis berwenang • Persentase unit pelayanan publik yang sudah menerapkan maklumat pelayanan Jumlah fasilitasi pengurangan risiko bencana •

•

•

Indikator


Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi (RKP 2013 – Kemenkes) Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi

Program/Kegiatan Prioritas Tenaga Kesehatan (RKP 2013 – Kemenkes)

Kemenkes

Kemenkes


Penanggung Jawab

2010-2014: 423,3

2013: 149,8 Total 5 tahun: 895,8

2013: 40,9 Total 5 tahun: 279,4

2013: 839,5

2013: 17,2


107

No.

Rencana Aksi

Indikator

Periode

Target/Lokasi

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak (RKP 2013 Kemenkes) Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) (RKP 2013 Kemenkes) Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) (RKP 2013 - Kemenkes)

Kemenkes

Kemenkes

2013: 1.000

2013: 5.739, 2

•

• • •

•

•

•

•

•

•

Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas

Jumlah kajian kebijakan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) Jumlah daerah bermasalah kesehatan yang meningkat indeks pembangunan masyarakat Jumlalah kebijakan teknis penanggulangan daerah bermasalah Persentase Kab/Kota , Provinsi, Kementerian/ Lembaga yang memperoleh advokasi dan koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan desentralisasi yang disosialisasikan Persentase Kab/Kota dan provinsi yang memiliki infrastruktur yang baik bagi pelaksanaan desentralisasi kesehatan Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin

Indikator

RKP 2013/Renstra/RPJMN Program/Kegiatan Prioritas Daerah Bermasalah Kesehatan (Renstra 2010 2014 KEMENKES)

Kemenkes

Penanggung Jawab

2013: 124,2

22


108

Indikator

Periode

Kajian dan pemetaan risiko dan adaptasi perubahan iklim khususnya pada permukiman dan infrastruktur permukiman.

Kajian pembangunan kawasan perumahan tapak yang berkelanjutan (sustainable landed housing area development)

1.

2.

2013- 2015

2015-2019

Pendampinagn penyusunan rencana pengembangan kawasan permukiman prioritas (RPKPP)

Tersedianya konsep pembangunan kawasan perumahan tapak yang berkelanjutan

Tersedianya skenario penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah

•

•

•

2013 - 2014

Pendampingan penyusunan strategi pembangunan permukiman

Tersedianya konsep pembangunan kawasan untuk rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan rumah khusus

•

2015-2019

•

Jumlah kajian tingkat bahaya, kerentanan, dan risiko serta zonasi strategi adaptasi perubahan iklim hingga tahun 2050 di wilayah kabupaten/kota.

•

Dokumen rencana pengembangan kawasan permukiman prioritas (117 laporan Kabupaten/ Kota) Kawasan perumahan baru di pinggiran kota metropolitan

Dokumen Strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan (107 laporan Kabupaten/ Kota)


Target/Lokasi

2013: 109,8 2014 :62 2015 : 62 2015: 60

2013 : 40 2014 : 40 2015 : 40

2012 - 2014: 0,19

2012 - 2014 : 0,18


Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan

Program pembinaan dan pengembangan Infrastruktur : (1) Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan. (RKP Kemen-PU 2013)

Lead: Kemenpera Supporting: Kemen-PU

Produk rencana Rinci Tata Ruang Kawasan

Laporan pembinaan pengembangan permukiman

Peraturan pengembangan permukiman

Dokumen rencana pengembangan kawasan permukiman prioritas (117 laporan Kabupaten/ Kota)

Dokumen Strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan (107 laporan Kabupaten/ Kota)

Indikator


Menyusun strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan bidang cipta karya yang terintegrasi dan sesuai dengan arah pembangunan kota secara ‘komprehensif” (termasuk adaptasi terhadap perubahan iklim) (Strategi Sub bidang Keciptakaryaan, RANMAPI – PU)


Kemen- PU

Lead: Kemenpera Supporting: BAPPENAS Kemen- LH BIG BMKG DNPI

Penanggung Jawab

Peningkatan akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau

4.

Rencana Aksi

Pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai permukiman yang tangguh terhadap perubahan iklim.

3.

Klaster 1 : Kajian dan Penelitian Mengenai Peningkatan Ketahanan Permukiman yang Adaptif

No

Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan permukiman yang terintegrasi dengan penang-gulangan dampak perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

2.

Sub-Bidang Permukiman Sasaran: 1. Pelaksanaan kajian dan penelitian mengenai peningkatan ketahanan permukiman yang adaptif terhadap perubahan iklim.

2.2 Sub-Bidang Permukiman

109

Kajian dan sosialisasi pembangunan rumah panggung di pesisir yang rentan terhadap kenaikan muka air laut

Rencana Aksi

•

• •

•

2015-2017

Tersedianya konsep penyelenggaraan rumah khusus di kawasan pesisir

1.

Penyediaan infrastruktur tanggap perubahan iklim di kawasan permukiman di perkotaan

•

•

Penyediaan infrastruktur permukiman RSH yang meningkat kualitasnya

2013 – 2017

2015-2019

2015 - 2019

2015-2019

2015 - 2017

2015 - 2019

Periode

Tersedianya konsep permukiman yang adaptif di wilayah pesisir

berisiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim Tersedianya skenario penyelenggaraan pengelolaan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif, yang merupakan jabaran pengisian rencana pola ruang perumahan dan kawasan permukiman dalam RTRW

Indikator

Tersedianya skenario penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah yang beresiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim • Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang bangunan rumah panggung pada masyarakat pesisir • Masyarakat kawasan pesisir yang memahami dan menerapkan pembuatan rumah panggung 4. Kajian Penjabaran RTRW • Tersedianya skenario penyelenggaraan pengelolaan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif yang merupakan jabaran pengisian rencana pola ruang perumahan dan kawasan permukiman dalam RTRW Klaster 2 : Pembangunan dan Pengelolaan Permukiman

3.

No

Studi pilot di kota tepi pantai dan/atau dilalui sungai besar

Wilayah yang berisiko tinggi terhadap perubahan iklim

Wilayah yang berisiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim

Target/Lokasi

2012 – 2014: 0,436

30 Milyar

60 Milyar

30


Fasilitasi Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman

Lead: Kemen-PU Supporting: Kemenpera KemenKP

Penyediaan infrastruktur kawasan permukiman di perkotaan (Strategi Adaptasi Sub Bidang Keciptakaryaan, RAN MAPI PU)

Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan

Pengaturan , Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman

Infrastruktur permukiman RSH yang meningkat kualitasnya (97 kawasan)

Jumlah fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman (unit)

Produk Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan KAwasan Permukiman (RP3KP)

Produk Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan

Laporan Pembinaan Pengembangan Permukiman

Produk Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Indikator


Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)


Lead : Kemenpera

Lead : Kemenpera

Lead: Kementrian PU Supporting: Kemen-KP Kemenpera

Kemenpera

Penanggung Jawab

110

Penyesuaian infrastruktur kawasan permukiman di daerah rawan bencana perubahan iklim

Rencana Aksi

1.

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adaptasi terhadap perubahan iklim pada kawasan perkotaan dan perdesaan terkait permukiman

Klaster 3 : Upaya Pemberdayaan Masyarakat

2.

No

2015-2019

2020 – 2024

2015 – 2019

2020 - 2024

Peningkatan/pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum yang memenuhi standar kualitas.

Fasilitasi dan pendampingan dalam penyediaan infrastruktur permukiman RSH yang meningkat kualitasnya

Penyesuaian infrastruktur kawasan permukiman di daerah rawan bencana

Fasilitasi dan pendampingan penyediaan dan penyesuaian infrastruktur kawasan permukiman di daerah rawan bencana

•

•

•

2015 – 2019 2020-2024

2015 – 2019

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya penurunan dampak perubahan iklim

Kampanye/ edukasi berbagai pihak

•

•

Nasional

Nasional

Wilayah rawan banjir dan longsor

Wilayah rawan banjir dan longsor

Studi pilot di kota tepi pantai dan/atau dilalui sungai besar

Nasional

Nasional

2015-2019

•

Kawasan Permukiman Kumuh

2013 - 2019

Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan Baru

2013 - 2019

•

Perumahan Baru

Target/Lokasi

2013 - 2019

Stimulasi Penyediaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

Periode

•

Indikator

2012 – 2014 : 0,139

2012 - 2014 : 0,045 M

2.000

4.000

4.000

567,3


Lead: Kemen- PU Supporting: Kemen- KP, kemenpera, BAPPENAS

Penyelenggaraan diseminasi, sosialisasi, diklat, dan lokakarya bagi pemda, masyarakat, dan swasta (Renstra Kemen-PU CK, 3.1) Meningkatkan

Penyediaan infrastruktur kawasan permukiman di daerah rawan bencana (Strategi Adaptasi Sub Bidang keciptakaryaan, RAN MAPI – PU) Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan dalam pengembangan permukiman (Renstra Kemen-PU CK, K-1 RPJMN 2011 - 2014)

Lead:Kemen-PU Supporting: Kemenpera, KemenKP

Infrastruktur kawasan perdesaan

perkotaan

Infrastruktur kawasna permukiman

Kampanye/ edukasi berbagai pihak misal

2.

1.

daerah rawan bencana (9 kawasan)

Infrastruktur kawasan permukiman di

Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya (unit)

SPAM di kawasan MBR, Ibu Kota Kecamatan, perdesaan, kawasan khusus dan regional Ket: Masukan Dir Permukiman, Bappenas

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya

Persentase (%) Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas Persentase (%) Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat

Jumlah kawasan permukiman kumuh perkotaan yang ditangani (kawasan)

Berkurangnya luas lingkungan permukiman kumuh (Ha)

Jumlah unit rumah baru yang terlayani oleh fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman (unit) Jumlah unit rumah baru yang terlayani oleh fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Permukiman (unit)

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan / Penyehatan Lingkungan (Renstra Kemenkes)

Fasilitasi Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman Fasilitasi Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Permukiman Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan Penanganan Kumuh (Renstra PU 2010-2014)

Infrastruktur kawasan permukiman perkotaan

Indikator

RKP 2013/Renstra/RPJMN Program/Kegiatan Prioritas Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan permukiman

Lead: Kemenpera Supporting: Kemen-KP

Lead:Kemen- PU Supporting:Kemen pera, kemenkes

Kemen-PU

Kemenpera

Kemenpera

Kemenpera

Penanggung Jawab

111

3.

2.

No

Kesiapsiagaan terhadap bencana akibat perubahan iklim di wilayah permukiman rentan

Peningkatan Partisipasi dan kapasitas Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana akibat perubahan iklim di wilayah permukiman rentan

Rencana Aksi

2015-2019 2020-2024

Tersusunnya dan terlaksananya uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana

•

•

Terselenggaranya pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini bencana terkait perubahan iklim Terselenggaranya pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan simulasi tentang

Nasional

2014-2017

Terlaksananya penyusunan mekanisme kesiapan menghadapi bencana akibat perubahan iklim

•

•

Nasional

Menguatnya ketahanan sosial masyarakat

•

Nasional

Wilayah berisiko tinggi

Nasional

Nasional

Meningkatnya komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana terkait perubahan iklim

•

Nasional

Nasional

Nasional

2015-2019 2020-2024

2015-2019

Target/Lokasi

Terlibatnya masyarakat dalam proses penyusunan rencana adaptasi perubahan iklim

Sosialisasi penggunaan struktur perumahan adaptif perubahan iklim Meningkatnya pemahaman tentang kerentanan masyarakat

Periode

•

•

•

misal sekolah dan ibu-ibu PKK

Indikator

80

16


Lead: BNPB Supporting: Kemdagri, Kem.

Lead: Kemenko Kesra Supporting: Kem. Sosial,Kem. Pertanian, Kemdagri,BNPB, Kemen-KP Lead: BNPB Supporting: Kemenko Kesra, BNPB, Kemdagri Lead: BNPB Supporting: Kemdagri, Kem. Sosial, Kem. Ristek, Kemen-KP, BPPT, KESDM, Kem.Kominfo Lead: BNPB Supporting: BPPT, Kem.ESDM, BMKG,Kem. Ristek

Lead: Kemdagri Supporting: BNPB, Kem. Sosial, Kemen-ESDM, Kem. Diknas, LIPI, Kem. Kominfo, Pemerintah Daerah Lead: BNPB Supporting: Kem.Sosial, Bappenas, Kemenko Kesra Lead: BNPB Supporting: Kemdagri, Kem. Sosial, Kemenko Kesra

Penanggung Jawab

Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapasiagaan dalam menghadapi bencana (BNPB) Program Penanggulangan Bencana/ Tanggap darurat di daerah terkena bencana

Program Penanggulangan Bencana/ Tanggap darurat di daerah terkena bencana

Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana (BNPB)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB/ Pengelolaan Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Telaahan Hukum, Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Bidang Penanggulangan Bencana (BNPB) Program Penanggulangan Bencana/ Pemberdayaan Masyarakat (BNPB)

Program Penanggulangan Bencana/ Pemberdayaan Masyarakat (BNPB)


Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kesiapsiagaan


Jumlah rencana kontijensi PB


Jumlah kerjasama organisasi bidang Penanggulangan Bencana


sekolah dan ibu-ibu PKK

Indikator

RKP 2013/Renstra/RPJMN Program/Kegiatan Prioritas pemberdayaan amsyarakat dalam upaya penurunan dampak perubahan iklim (Strategi Adaptasi Sub Bidang keciptakaryaan, RAN MAPI – PU)

112

Rencana Aksi

•

1.

Penyediaan permukiman dengan struktur kuat dan adaptif terhadap perubahan iklim yang layak dan terjangkau

Indikator

Terbangunnya lokasi evakuasi di setiap wilayah rentan terhadap ancaman bencana terkait perubahan iklim

mekanisme tanggap darurat di tingkat pusat dan lokal

2015 – 2019

Peningkatan masyarakat yang menggunakan standar struktur perumahan adaptif perubahan iklim

Memasukkan perspektif gender dalam perancangan dan rencana konstruksi perumahanadaptif perubahan iklim

Konsep rancangan bangunan yang hemat energi

•

•

•

Studi pilot di wilayah rentan tinggi

2013: 180

2020 - 2024

Standar dan konsep struktur perumahan yang kuat menghadapi dampak perubahan iklim

•

2.000


2012- 2014: 3

Nasional

Studi pilot di wilayah berisiko tinggi

Target/Lokasi

Perencanaan relokasi permukiman yang terkena bencana dampak perubahan iklim

2015-2019

Periode

•

Klaster 4 : Akses Perumahan Layak dan Terjangkau

No

Lead: Kemenpera Supporting: Bankim KemenPU, Kemen-KP, Kesra

Lead: Kemenpera Supporting: Bankim KemenPU, Kemen-KP

Lead:Kemen- PU

Sosial,Kem. Pertahanan, Kemen-ESDM, Kemen-KP, LIPI Lead:BNPB Supporting: Kem. PU, Kem. Perhubungan, KESDM, Kem.Sosial, Kem.Kesehatan

Penanggung Jawab

Identifikasi wilayah (kabupaten/ kota) yang mengalami dampak perubahan iklim (Strategi Adaptasi Sub bidang Penataan Ruang, RAN MAPI – PU) Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan

2.

1.

lingkungan

Peraturan, penataan bangunan dan

permukiman

Saran dan prasarana lingkungan

Perencanaan relokasi permukiman yang terkena bencana dampak perubahan iklim

Terlaksananya Masterplan Pengutangan Risiko Bencana Tsunami

Indikator


Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapasiagaan dalam menghadapi bencana (BNPB)

Program/Kegiatan Prioritas (BNPB)

113

Indikator

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan mengenai peningkatan ketahanan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim

•

Norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) tentang infrastruktur tangguh terhadap dampak perubahan iklim

perkotaan

fasilitas vital di wilayah pesisir dan

proyeksi semua infrastruktur dan

• Tersedianya database kondisi dan

Penyediaan sistem drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan

Identifikasi, pembangunan dan pemeliharaan struktur pelindung pantai

1.

2.

•

dll.

gelombang, pasang-surut, badai,

memantau aktivitas laut, seperti

• Terlaksananya pemeliharaan pelindung pantai struktural yang terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil • Terfasilitasi peningkatan ketahanan kawasan pesisir terhadap bencana dan perubahan iklim • Penyediaan fasilitas navigasi untuk

Teridentifkasinya kondisi struktur pelindung pantai (tembok laut, groin, pemecah gelombang, beach nourishment, pintu air pasut, dsb di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil • Terbangunnya pelindung pantai struktural seperti tembok laut, groin, pemecah gelombang, pintu air pasut, dan beach nourishment

•

Peraturan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman (20 NSPK PLP bidang drainase)

Klaster 2: Pengembangan Prasarana yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim

1.

2015-2019

2015-2019 2020-2024 2011: 63

2013: 388,24

2015-2019 2020-2024

2012- 2014: 0,038

2013: 16 2014: 2,9


2015: 0,9

Wilayah pesisir berisiko tinggi

Nasional

Nasional

Nasional

Target/Lokasi

2015-2019 2020-2024

2015-2019 2020-2024

2012-2014

2015-2019

2013-2014

Periode

Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana (BNPB)

Lead: Kemen-KP Supporting: Kemen-PU, BNPB, Pemerintah daerah

PendayagunaanPesisirdanLa utan (Renstra KKP 9d)

Program PengelolaanSumberDaya Air PengendalianBanjir, Lahar GunungBerapidanPengaman anPantai (RKP Kemen-PU 2.4)

Pembuatan tanggul penahan banjiir dan penanaman mangrove

Penyediaan sistem drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan (Strategi adaptasi sub bidang keciptakaryaan, RAN MAPI – PU)

•

•

•

•

•

Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang terfasilitasi peningkatan ketahanannya terhadap bencana dan perubahan iklim

Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara

Berkurangnya daerah pemukiman genangan air/rob dan terlaksananya vegetasi pantai.


Peraturan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman (20 NSPK PLP bidang drainase)

Jumlah pemutakhiran basis data informasi perkotaan Jumlah kota pusaka, rawan bencana, dan pemenang PKPD (Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah) yang ditingkatkan kualitas pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaannya.

Indikator


Program penyelenggaraan penataan ruang : (4) Pembinaan pelaksanaan pengembangan perkotaan (RKP Kemen--PU 2013)


Lead: Kemen- PU

Lead:Kemen- PU Supporting: Kemen- KP

Penanggung Jawab

4.

Rencana Aksi

Penyediaan dan penyesuaian infrastruktur yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan tangguh terhadap perubahan iklim

Pengelolaan tata letak infrastrukur yang terintegrasi dengan penataan ruang dalam pembangunan berkelanjutan

3.

Klaster 1 : Penelitian Dan Pengembangan Konsep Ketahanan Infrastruktur

No

Pengembangan prasarana yang adaptif terhadap perubahan iklim

2.

Sub-Bidang Infrastruktur Sasaran: 1. Pengembangan konsep ketahanan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim

2.3 Sub-Bidang Infrastruktur

114

Pembangunan, operasi, dan pemeliharaan, prasarana dan sarana pengendalian banjir dan kekeringan

3.

•

Jumlah prasarana dan sarana pengendalian banjir dan kekeringan yang dikembangkan untuk kawasan yang rentan terhadap bencana dampak perubahan iklim

Indikator 2015-2019

Periode Wilayah berisiko tinggi

Target/Lokasi 2013: 3687,3

Anggaran (Miliar Rupiah) Lead:Kemen- PU

Penanggung Jawab Program/Kegiatan Prioritas Pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamana pantai (RKP kementrian PU II.4)

1.

Pengurangan risiko terganggunya fungsi aksesibilitas pada jalan dan jembatan akibat dampak perubahan iklim 2015-2019

2015 – 2019

2015-2019 2020-2024

2015 – 2019

Tersedianya database ruas-ruas jalan nasional yang rentan terhadap bencana iklim (banjir, longsor, dll)

Perencanaan jaringan jalan berdasarkan database ruang-ruang jalan nasional yang rentan terhadap bencana iklim

Pembangunan dan/atau pemeliharaan bangunan penahan konstruksi jalan akibat erosi/abrasi

Relokasi jalan-jalan strategis nasional yang memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman bencana

•

•

•

•

Nasional

Kota-kota tepi pantai

Nasional

Nasional

2012-2014: 0,8036

2015: 34.293,25

2012 – 2014: 0,22646

Lead:Kemen PU Supporting: Kemen- KP, BAPPENAS, Pemerintah Daerah

•

Tersusunnya konsep dan terlaksananya pilot proyek penyiapan jalan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim antara lain dengan perbaikan landscape, penampungan air, daerah resapan, dan

Pembinaan teknis preservasi dan peningkatan kapasitas jalan (Renstra Kemen-PU, K3)

Indikator Jumlah Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dibangun Jumlah Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara

• Penyediaan basis data jalan nasional yang rentan terhadap bencana iklim (21 dokumen) • Pengembangan database lingkungan jalan; pengkinian dan pengembangan SDMS (teknologi penanggulangan longsoran jalan) (2 dokumen) • Pendampingan teknis pembangunan/pemeliharaan bangunan penahan konstruksi jalan pada lokasi rawan erosi/abrasi pada jalan nasional (15 lokasi) • Penyusunan pedoman dan peringatan dini pengendalian erosi dan longsoran jalan (1 naskah) • Penyiapan prototipe sistem peringatan dini bahaya erosi dan longsoran (1 unit) • Diseminasi, sosialisasi, pelatihan aplikasi teknologi vertiver dan teknologi pengendalian bahaya erosi dan longsoran (3 Prosiding DSP) • Pendampingan teknis pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan sistem penampungan air (1 dokumen) • Pengembangan teknologi perkerasan berpori dalam konstruksi jalan (1 buku) • Pengembangan teknologi penampungan air dan daerah resapan (1 buku) • Penyusunan pedoman perencanaan dan pelaksanaan perkerasan berpori (1 naskah(

•

•

•


Pelaksanaan preservasi dan penngkatan kapasitas jalan ddan jembatan nasional (RPJMN 2011- 2014) Program penyelenggaraan jalan Koordiasi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan manajemen jalan (Renstra Kemen-PU, K1) Mengurangi risiko terganggunya fungsi jalan yang bersumber pada dampak banjir, kenaikan muka air laut, dan bencana iklim lainnya (RAN MAPI PU 2012-2014 Bidang Jalan dan Jembatan (1) Tersedianya database ruasruas jalan nasional yang rentan terhadap bencana iklim (banjir, longsor, dll) (RAN MAPI PU)

Klaster 3: Pengurangan risiko terganggunya fungsi aksesibilitas transportasi pada jalan , jembatan, perkeretaapian, pelabuhan dan bandara akibat dampak perubahan iklim

Rencana Aksi

No

115

No

Rencana Aksi

•

2015-2019

Fasilitasi dalam penerapan teknologi drainase berwawasan lingkungan kepada pemda

perspektif gender.

yang mempertimbangkan

sebelum, saat, dan pasca bencana

2020-2024

2015-2019

Perancangan aksesibilitas menuju

•

transportasi publik yang aman

2015-2019

Penguatan kelembagaan dan implementasi sistem insentif penyelenggara jalan untuk penanganan tanggap darurat dan bencana akibat perubahan iklim

genangan/banjir

perlindungan fungsi jalan dari risiko

jalan yang baik sebagai bagian dari

Pengembangan sistem drainase

•

•

Periode

Indikator

Nasional

Nasional

Nasional

Nasional, studi pilot di wilayah berisiko banjir tinggi

Target/Lokasi

2012-2014: 1000

2012-2014: 2.008,346


Penanggung Jawab

•

•

Tersusunnya konsep kelembagaan dan sistem insentif penyelenggara jalan untuk penanganan tanggap darurat dan bencana akibat perubahan iklim

•

Konsep/ pilot project kelembagaan penyelenggara jalan yang tanggap terhadap bencana perubahan iklim (1 dokumen)

• Penyusunan R0 perencanaan dan pelaksanaan penampungan air dan daerah resapan untuk jalan (1 naskah) • Prototipe teknologi perkerasan berpori dalam konstruksi jalan (1 buku) • Pengembangan prototipe pelaksanaan penampungan air dan daerah resapan (1 unit) • Aplikasi teknologi perkerasan berpori dalam konstruksi jalan (1 Prosiding DSP) • Penyusunan kriteria desain teknologi penampungan air dan daerah resapan (1 dokumen) • Pendampingan teknis pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase yang melindungi fungsi jalan dari resiko genanganan/ banjir pada jalan nasional (1 dokumen) • Pembangunan/ pemeliharaan sistem drainase yang melindungi fungsi jalan dan resiko genangan/ banjir pada jalan nasional (1.070 km) • Penyusunan naskah ilmiah sistem drainase dalam mengurangi resiko banjir dan genangan air pada jalan (1 buku dan 1 naskah R0 SPM)

Indikator


Tersusunnya konsep dan pilot sistem drainase jalan yang baik sebagai bagian dari perlindungan fungsi jalan dari resiko genangan/ banjir

Program/Kegiatan Prioritas perkerasan berpori

116

Perencanaan, Manajemen dan Sistem operasi transportasi darat;

Pengelolaan perkeretaapian yang meliputi: • Redesain, antisipasi dan Rehabilitasi jembatan dan jalan rel diantaranya dengan pembangunan elevated track sebagai antisipasi terhadap gangguan rel kereta api yang tergenang dan rel menggantung serta rel kereta api bengkok, percepatan korosi, kemungkinan longsor akibat terjadinya peningkatan frekuensi perubahan cuaca yang ekstrim sehingga berpotensi terjadinya banjir, banjir bandang dan tanah longsor; • Pembangunan sistem kendali KA (CTC dan SCADA); • Dilakukannya kegiatan maintenance, berupa kegiatan monitoring dan evaluasi berbagai standar kelayakan operasional. • Penyusunan desain jalan KA yang baik untuk memperbaiki kondisi eksisting maupun sebagai dasar pembangunan kedepan, sebagai contoh radius lengkung yang besar dan kelandaian jalur KA yang kecil/datar; • Pemantauan dan evaluasi lokasi

2.

3.

akurat;

didukung sistem informasi yang

potensi longsor dan banjir jalan rel

Rencana Aksi

No

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

Jumlah paket kegiatan pengelolaan lalu lintas dan angkutan KA Jumlah Laporan Survey/ Studi Kebijakan/ Pedoman/ Masterplan/ Pradesain/ DED/ STD bidanglalu lintas dan angkutan KA Jumlah paket kegiatan manajemen kecelakaan serta pengembangan SDM dan kelembagaan Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas keselamatan dan SDM perkeretaapian Panjang km jalur KA yang direhabilitasi Jumlah unit jembatan KA yang ditingkatkan/ direhabilitasi Jumlah paket pekerjaan peningkatan persinyalan Jumlah paket pekerjaan peningkatan telekomunikasi Jumlah laporan survey/ studi kebijakan/ masterplan/ DED/ STD/ AMDAL bidang prasarana KA

Implementasi Teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan Jumlah Rehabilitasi Simpul LLAJ Jumlah Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ Kontingensi Bencana Alam

Lalu Lintas

Penataan Manajemen & Rekayasa

Indikator

2013-2014 2015-2019

2013-2014 2015-2019

Periode

Sumatera dan Jawa

Wilayah berisiko tinggi khususnya perkotaan berkepadatan tinggi

Target/Lokasi

2013: 766,7 2014: 957,7

2013: 71,8 2014: 111,8


Kementerian Perhubungan


Penanggung Jawab

• Pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatan • Pembangunan dan pengelolaan bidang lalu lintas dan angkutan KA

Kegiatan Prioritas:

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perkeretaapian

Kegiatan Prioritas: • Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan • Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan • Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

Indikator

Jumlah paket pekerjaan peningkatan telekomunikasi Jumlah laporan survey/ studi kebijakan/ masterplan/ DED/ STD/ AMDAL bidang prasarana KA xxx

• •

•

•

Jumlah unit jembatan KA yang ditingkatkan/ direhabilitasi Jumlah paket pekerjaan peningkatan persinyalan

Panjang km jalur KA yang direhabilitasi

Jumlah paket kegiatan manajemen kecelakaan serta pengembangan SDM dan kelembagaan Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas keselamatan dan SDM perkeretaapian

Jumlah paket kegiatan pengelolaan lalu lintas dan angkutan KA Jumlah Laporan Survey/ Studi Kebijakan/ Pedoman/ Masterplan/ Pradesain/ DED/ STD bidanglalu lintas dan angkutan KA

Implementasi Teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan Penataan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Rehabilitasi Simpul LLAJ Jumlah Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ Kontingensi Bencana Alam

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportas Darat


117

Rencana Aksi

Pengelolaan transportasi laut yang meliputi: • Peninggian elevasi dan penyesuaian standar desain fasilitas pelabuhan; • Perubahan Master Plan pelabuhan yang disesuaikan dengan kondisi iklim dan cuaca; • Implementasi perbaikan sistem informasi dan navigasi kapal. • Perlindungan terhadap jembatan, jalan, dan akses dermaga serta pelabuhan untuk menghindari terjadinya rendaman air laut; • Perkuatan prasarana di pelabuhan dan penyediaan bangunan pelindung terhadap fasilitas dermaga dan sarana pelabuhan; • Pengembangan teknologi hidrodinamik, mesin yang lebih efisien, dan penyesuaian desain fisik kapal sesuai karakteristik perairan; • Penyesuaian alur dan jalur pelayaran kapal nasional dengan kondisi cuaca dan iklim pada saat ini; • Penerapan Safety of Life at Sea (SOLAS) yang lebih diperketat; • Pelaksanaan program Eco-Port.

Pengelolaan transportasi udara yang meliputi: • Melakukan penyesuaian kebutuhan panjang runway sesuai dengan tipe pesawat yang digunakan; • Penyusunan standar desain bandara; • Penggunaan perkerasan landasan yang lebih tahan terhadap suhu yang tinggi; • Penentuan zoning-zoning di lingkungan bandara yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat; • Perencanaan pembangunan bandara melalui kajian lingkungan secara komprehensif dan ramah lingkungan serta meningkatkan elevasi di sisi muka runway; • Peningkatan teknologi system informasi bagi penundaan/ pembatalan penerbangan; • Perkuatan prasarana di bandara dan perlindungan terhadap sarana bandara; • Peningkatan kemampuan SDM dalam menghadapi kejadian darurat termasuk evakuasi kecelakaan; • Pelaksanaan Program Ecoairport;

No

4.

5.

dibangun dan yang direhabilitasi

• Jumlah fasilitas navigasi yang

dibangun

• Jumlah bandar udara baru yang

perbatasan dan rawan bencana

dikembangkan didaerah

• Jumlah Bandar udara yang

dikembangkan, direhabilitasi

• Jumlah bandar udara yang

• Terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri dari menara suar; rambu suar; pelampung suar) • Pemantauan Kapal • Dermaga kapal kenavigasian • Jumlah peralatan dalam rangka peningkatan keselamatan pelayaran • Jumlah volume pengerukan sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan

Indikator

2013-2014 2015-2019

2013-2014 2015-2019

Periode



Target/Lokasi

2013: 448,2 2014: 546,6

2013: 652,2 2014: 668,9




Penanggung Jawab

• Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Bandar Udara • Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kegiatan Prioritas:

•

•

•

• •

•

•

•

•

Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yang direhabilitasi

Jumlah bandar udara yang dikembangkan, direhabilitasi Jumlah Bandar udara yang dikembangkan didaerah perbatasan dan rawan bencana Jumlah bandar udara baru yang dibangun

Terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri dari menara suar; rambu suar; pelampung suar) Pemantauan Kapal Dermaga kapal kenavigasian Jumlah peralatan dalam rangka peningkatan keselamatan pelayaran Jumlah volume pengerukan sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan

Indikator


Kegiatan Prioritas: • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian • Pengelolaan dan Penyelenggaraan keg di bidang Pelabuhan Pengerukan

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut


118

• penggunaan sumber energi terbarukan untuk bandara seperi angin, air, dan surya; • peningkatan sistem Navigasi Penerbangan untuk mengurangi kepadatan air flow.

Rencana Aksi

Indikator

Periode

Target/Lokasi


Penanggung Jawab

Penguatan pengetahuan dan kapasitas pemerintah mengenai infrastruktur tangguh terhadap perubahan iklim yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat (air bersih, air limbah, dan sanitasi).

Penyediaan sarana dan prasarana sistem sanitasi dan pengolahan limbah yang tangguh terhadap perubahan perubahan iklim

1.

2.

Tersusunnya standar dan konsep sarana dan prasarana sistem sanitasi dan pengolahan limbah yang tangguh terhadap perubahan perubahan iklim

2013-2014

2013-2019

Capacity building dan fasilitasi pemerintah daerah dalam pengelolaan air bersih dan air limbah

•

•

2013-2019

Penguatan pengetahuan institusi pemerintah daerah dalam pengelolaan air bersih dan air limbah

•

Nasional


Nasional

2013: 3,8

2013: 503,1

2013: 2,2

2013: 3,8

Kemen- PU

Lead:Kemen- PU Supporting: Pemerintah daerah

Klaster 4 : Peningkatan, Penyediaan dan penyesuaian infrastruktur yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan tangguh terhadap perubahan iklim

No

Peraturan pengembangan PPLP

Peraturan Pengembangan PPLP

SPAM kawasan khusus

Peraturan Pengembangan SPAM

Peraturan pengembangan PPLP

Penguatan institusi pemerintah daerah dalam pengelolaan air bersih dan air limbah

SPAM

pengawasan pelaksanaan pengembangan

Penyelenggaraan SPAM terfasilitasi dan

• Pengembangan dan pembinaan SPAM,

• Pengembangan dan pengawasan PPLP

drainase) dan persampahan

terfasislitasi pembangunan (air limbah dan

• Jumlah kawasan dan kab/kota yang

Indikator


1. Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan sanitasi dan persampahan 2. Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum (Dir Permukiman, Bappenas) Menigkatkan kesadaran masyarakat tentang adaptasi terhadap perubahan iklim pada kawasan perkotaan dan perdesaan (Strategi Adaptasi Sub Bidang Keciptakaryaan, RAN MAPI – PU) Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman: (3) Pengaturan, pembinaan,pengawasan, dan pelaksanaan infrastruktur sanitasi dan persampahan (RKP KemenPU 2013) Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman : (4) Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan dan pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum (RKP Kemen-PU 2013) Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pegembangan sumber pembiayaan dan pola investasi, serta pengelolaan pengembangan infrastruktur sanitasi dan persampahan. (Renstra KemenPU CK, K3) Ket: (b) Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur


119

Rencana Aksi

•

2013-2024

Tersedianya sarana dan prasarana sistem sanitasi dan pengolahan limbah yang tangguh terhadap perubahan perubahan iklim

Penerapan konsep dan struktur kota dan wilayah berdasarkan kajian kerentanan masyarakat dan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim

Penerapan pembangunan kota hijau (Green Cities)

1.

2.

• Tersusunnya dokumen hasil penelitian yang memuat hasil pengamatan tentang gejala perubahan iklim dan bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim terhadap infrastruktur vital • Penerapan bangunan ramah lingkungan (hemat energi, air, dan struktur) (Green building) • Pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan (Green energy) • Peningkatan efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air (Green water) • Pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan, misalnya: transportasi publik, jalur sepeda, jalan kaki (Green transportation) • Penerapan prinsip 3R (mengurangi sampah/limbah, mengembangkan proses daur ulang, dan meningkatkan nilai tambah (Green waste) • Pemanfaatan air permukaan secara

dampak perubahan iklim

• Teridentifikasinya kawasan rentan

2014-2019

2014-2019

2013-2014

Periode

Indikator

Klaster 5 : Integrasi terhadap Pembangunan Berkelanjutan

No

Kota-kota beresiko tinggi (2013: 85 Kab/Kota)

Nasional

Nasional

Nasional

Target/Lokasi

2013: 85

2012- 2014: 4,5

2012- 2014: 2,5

2013: 72,3

2013: 644,6

2013: 733,7


Lead: Kemen-PU Supporting: Pemerintah Daerah, BAPPENAS, LIPI

Kemen- PU

Kemen- PU

Lead:Kemen- PU

Penanggung Jawab

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang:

Penerapan pembangunan kota hijau (Green Cities) (RANMAPI PU) Pengarusutamaan konsep kota dan peran masyarakat yang memiliki daya tahan terhadap dampak perubahan iklim (climate change resilience) (RAN MAPI PU 2012-2014 Bidang Penataan Ruang (4) Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan

(Strategi Adaptasi Sub Bidang Penataan Ruang, RAN MAPI – PU)

Identifikasi wilayah (Kabupaten/Kota) yang mengalami dampak perubahan iklim

2. Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum

Kemen-PU 2013)

persampahan (RKP

infrastruktur sanitasi dan

dan pelaksanaan

pembinaan,pengawasan,

Keswadayaan masyarakt (kelurahan)

 Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pengembangan perkotaan melalui

•

 Fasilitasi atau pendampingan penyusunan RDTR Kawasan yang responsif/sensitive terhadap adaptasi perubahan iklim

 Kajian pemberdayaan kearifan lokal masyarakat terhadap adaptasi perubahan iklim

Pemetaan kerentanan wilayah akibat dampak perubahan iklim

• Pengembangan dan pembinaan SPAM, Penyelenggaraan SPAM terfasilitasi dan pengawasan pelaksanaan pengembangan SPAM

• Pengembangan dan pengawasan PPLP

drainase) dan persampahan

terfasislitasi pembangunan (air limbah dan

• Jumlah kawasan dan kab/kota yang

terpadu/ 3R

• Infrastruktur tempat pengolah sampah

sampah

• Infrastruktur tempat pemrosesan akhir

• Infrastruktur air limbah

Indikator

RKP 2013/Renstra/RPJMN Program/Kegiatan Prioritas permukiman: (3) Pengaturan, pembinaan,pengawasan, dan pelaksanaan infrastruktur sanitasi dan persampahan (RKP KemenPU 2013) Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman: (3) 1. Pengaturan,

120

Rencana Aksi

kebutuhan air perkotaan

optimal dalam pemenuhan

Indikator

Pembangunan sistem informasi tanggap perubahan iklim yang handal dan mutakhir

Pengembangan teknologi yang mendukung manajemen prasarana sumber daya air

2.

3.

utama

tanah timbunan pada bangunan air

alat DP untukmengetahui kualitas

• Rancangan pedoman (R-0) panduan

pengendali dasar sungai

• Teknoogiblokbeton terkunci untuk

bawah tanah daerah karst

• Teknologi pemanfaatan sungai

teknologi)

ASR (jejaring kejasama, diseminasi

• Rancangan pedoman (r-0) teknologi

recovery

teknologi Aquifer Storage and

• Rancangan pedoman (R-0) SPM

bawah tanah

• Pengembangan teknologi reservoir

masyartakat dan institusi lokal.

perubahan iklim kepada

• Tercapainya informasi tentang

cetak dan elektronik

• Jumlah publkasi melalui media

perubahan iklim yang termutakhir

informasi risiko bencana akibat

dokumen yang memuat data dan

• Terkumpul dan tersusunnya

diakibatkan oleh perubahan iklim.

perubahan iklim dan bencana yang

pengamatan tentang gejala

informasi dari analisis hasil

atau hasil penelitian yang memuat

• Tersusunnya sejumlah dokumen

2013-2014

2014-2019 2020-2024

2014-2019 2020-2024

Periode


Nasional

Nasional

Target/Lokasi

1.

Sosialisasi mengenai infrastruktur penyedia energi yang adaptif terhadap perubahan iklim termasuk energi baru

•

Meningkatnya pengetahuan pemerintah daerah mengenai infrastruktur energi yang harus beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim termasuk pengadaan dan pengelolaannya. 2015

Nasional

Klaster 7: Perancangan, Penyediaan dan pengelolaan Infrastruktur Energi sehingga Adaptif terhadap Perubahan Iklim

Pengumpulan data dan informasi melalui penelitian mengenai perubahan iklim, faktorkerentanan dan risiko linkungan, faktor kerentanan dan risiko sosial, ekonomi dan geografi.

1.

Klaster 6: Peningkatan Sistem pendukung infrastruktur adaptasi perubahan iklim

No

2012 -2014: 2,970

2015: 3.000


Lead:KemenESDM Supporting: Kemen- PU, Pemerintah daerah

Lead:Kemen- PU

Lead:LIPI Supporting: Kemenkes, Kem. KP, kem. PU, KLH, kem. Pertanian, Kemenhut, BMKG, BNPB, BPPT, LAPAN, Badan Informasi Geospasial BMKG, BNPB, KLH, Kem, kominfo, LAPAN, KESDM, Kem.PU, Kem. KP, kemenkes, Badan Informasi Geospasial

Penanggung Jawab

Meningkatnya tingkat pelaanan dan kinerja prasarana sumber daya air dalam mendukung penyediaan air dan ketahanan pangan (Strategi Adaptasi Sub bidang Sumber Daya Air, RAN MAPI PU)

Program Penanggulangan Bencana/ Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pengurangan Risiko dan Mitigasi Bencana Alam (BNPB)

Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana (BNPB)

Pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan infrastruktur sanitasi dan persampahan

untuk mengendalikan debit musiman.

dan rehabilitasi embung dan bendungan

Terlaksananya pembangunan, pengelolaan,



 Infrastruktur Pengolah Sampah Terpadu / 3R

penyusunan rencana detail pengembangan RTH dan percontohan RTH

Indikator

RKP 2013/Renstra/RPJMN Program/Kegiatan Prioritas Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan

121

Rencana Aksi

Perlindungan infrastruktur energi dari dampak perubahan iklim

Perencanaan infrastruktur energi yang baru

No

2.

3.

kebutuhan maupun lokasi.

lama berdasarkan tingkat

menggantikan infrastruktur energi

baru khususnya untuk

• Pengadaan infrastruktur energi

terhadap perubahan iklim

berdasarkan konsep adaptasi

infrastruktur energi baru

• Penyusunan rancangan

perubahan iklim.

rentan terhadap dampak

terhadap infrastruktur energi yang

tindakan-tindakan perlindungan

• Penyusunan dan pelaksanaan

perubahan iklim

yang rentan terhadap dampak

• Identifikasi infrastruktur energi

terhadap dampak perubahan iklim

lingkungan dan tingkat ketahanan

manfaatnya bagi kelestarian

sumber energi terbarukan dan

masyarakat terhadap pemanfaatan

• Meningkatnya pemahaman

Indikator

2020-2024

2014-2019

2014-2019 2020-2024

Periode

Nasional

Target/Lokasi


Lead:KemenESDM Supporting: Kemen-PU, Pemerintah daerah

Penanggung Jawab Program/Kegiatan Prioritas

Indikator


122

Bidang Ketahanan Ekosistem

Rencana Aksi

Indikator

1.

Identifikasi dan pemetaan kerentanan kawasan hutan, ekosistem laut, DAS, dan kekayaan keanekaragaman hayati terhadap dampak perubahan iklim

Tersedianya peta kerawanan dan informasi keterancaman kawasan hutan, DAS, ekosistem laut dan keanekaragaman hayati terhadap perubahan iklim

Klaster 1: Perbaikan/Penyempurnaan Tata Ruang dan Tataguna Lahan

No

2013

Periode

Seluruh Indonesia.

Target/Lokasi

36,00

1,71

2,06

Bersinergi dengan 4.2.4.1 dan 4.2.4.2

Anggaran (milliar rupiah)

Sasaran: 1 Penurunan luas kerusakan ekosistem alami darat dan laut yang diakibatkan oleh kejadian iklim ekstrim dan perubahan iklim. 2 Peningkatan kuantitas dan kualitas terumbu karang dan tutupan hutan pada wilayah DAS prioritas 3 Penurunan tingkat keterancaman spesies-spesies kunci akibat perubahan iklim 4 Pengembangan sistem Ketahanan ekosistem

3.

Kehutanan Planologi

KKP

Kementerian Kehutanan (Ditjen BPDASPS)

Kementerian (Ditjen Kehutanan)

Penanggung Jawab

Perencanaan makro Bidang kehutanan dan pemantapan Kawasan Hutan/ Inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat/ perencanaan, penyelenggaraan RHL, Reklamasi, pengembangan kelembagaan dan evaluasi DAS Pengelolaan sumberdaya laut dan pulau-pulau kecil/Penataan Ruang dan

Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan/Pengukuhan Kawasan Hutan


Indikator

Jumlah kawasan laut dan pesisir yang memiliki peta potensial dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini (2013: 13 kawasan, 2014: 14 kawasan)

Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS

Peta areal kerja dan peta pencadangan izin pemanfaatan hutan selesai 80 %

nasional

tematik kehutanan terkini tingkat

Data dan informasi geospasial dasar

selesai 75% per tahun

SK peleasan hutan secara parsial

ditata batas selesai per tahun

Penetapan kawasan hutan yang telah

selesai 75%

Penunjukkan kawasan hutan provinsi

hutan

luar dan batas fungsi kawasan hasil

sepanjang 19.000 km, terdiri dari batas

Rekomendasi perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial selesai 75 % per tahun Terjaminnya tata batas kawasan hutan

RKP 2013

123

No

Tersedianya peta resiko bencana dan kerentanan bencana

Tersusunnya dokumen rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K)

Penyusunan peta resiko bencana dan indek kerentanan pesisir terhadap perubahan iklim

Penyusunan rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ( WP3K)

Kajian Penataan ruang dan penatagunaan hutan berbasis DAS dan keanekaragaman hayati melalui Review RTRWP dan Peta Kerawanan serta Keterancaman

2.

3.

Terselesaikannya review RTRWP berdasarkan kajian peta kerawanan serta Keterancaman ekosistem hutan

Indikator

Rencana Aksi

Sumatra,

Seluruh Indonesia

Jawa, Kalimantan

2020-2024

2013

20 Lokasi

2013 : 9 lokasi 2014 : 15 Lokasi

Target/Lokasi

2013-2014

2013-2014

Periode

10,87

2013 : 10,6 2014 : 9

2013 : 1,3 2014 : 1,5


Kementerian (Ditjen Kehutanan)

Kemen PU

KLH KKP

Kehutanan Planologi

Bidang

BMKG (Deputi Klimatologi)

BPPT BAPPENAS Kemen PU

Bidang

BMKG (Deputi Meteorology)

Penanggung Jawab

Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisisr dan Pulau-pulau Kecil/ Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Penyelenggaraan penataan Ruang /Pelaksanaan Penataan ruang nasional Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan/Penyusunan

Penyelenggaraan tata Ruang/Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang daerah Wilayah 1 & 2

Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisisr dan Pulaupulau Kecil/ Pendayagunaan Pesisir dan Lautan Pengembangan dan pembinaan meteorology, klimatologi, dan geofisika / Pengelolaan Meteorologi public bMKG (Pengembangan Sistem Peringatan Dini Cuaca/MEWS) Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG (Pengembangan Sistem Peringatan Dini Iklim/CEWS

Program/Kegiatan Prioritas Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator

Persetujuan substansi teknis kehutanan terhadap usulan revisi tata ruang di 26 prvopinsi

Rencana makro penyelenggaraan kehutanan sebanyak 1 judul

Rencana terpadu jangka menengah pengembangan Infrastruktur Sistem nasional dan pengembangan Kapasitas pengelolaan KSN

Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau pulau kecil di wilayah nasional, lintas wilayah, provinsi/kabupaten/kota yang memiliki dokumen RZWP3K

Keserasian dan keselarasan program pembangunan dengan RTRW

Jumlah Pelayanan informasi perubahan iklim dan kualitas udara

Persentase Tingkat Kemampuan Pelayanan data dan informasi cuaca ekstrim

Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang terfasilitasi peningkatan ketahanannya terhadap perubahan iklim

Jumlah kawasan pukau-pulau kecil yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini (2013: 33 kawasan. 2014: 28 kawasan)

RKP 2013

124

No

Pengembangan percepatan Penataan ruang dan penatagunaan hutan berbasis DAS dan keanekaragaman hayati melalui Review RTRWP dan Peta Kerawanan serta Keterancaman

Kajian Penataan ruang dan penatagunaan ekosistem laut melalui review peta kerawanan dan keterancaman

4.

5.

Rencana Aksi

Terselesaikannya review tata ruang ekosistem laut berdasarkan peta kerawanan serta keterancaman ekosistem laut

Terselenggaranya penataan ruang dan penatagunaan hutan berbasis DAS dan keanekaragaman hayati

Indikator

2013-2014

2015-2019

Periode

Kalimantan,

Seluruh Indonesia

Sumatra, Jawa

Target/Lokasi

0,40

1,79


LIPI KKP

Kemen PU

Kementerian (Ditjen kehutanan)

KLH BMKG BPPT BAPPENAS Kemen PU

Kehutanan Planologi

Kementerian Kehutanan (Direktorat Pengukuhan dan penatagunaan Kawasan Hutan)

Penanggung Jawab

Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisisr dan Pulaupulau Kecil/ Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan/Pembanguna n Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Penyelenggaraan Penataan Ruang/pelaksanaan Penataan Ruang Nasional

Penyelenggaraan penataan ruang Ruang/ Pembinaan Penataan Ruang wilayah Nasional

Penyelenggaraan penataan ruang Ruang/Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang daerah Wilayah 1 & 2

Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan/Pengukuhan Kawasan Hutan

Program/Kegiatan Prioritas rencana makro kawasan Hutan Indikator

Jumlah kawasan laut dan pesisir yang memiliki peta potensial dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini (2013: 13 kawasan, 2014: 11 kawasan) Jumlah kawasan pukau-pulau kecil yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini (2013::33 kawasan, 2014: 28 kawasan)

Meningkatnya penyelesaian Perpres sesuai Amanat UU 26/2007

Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya Jumlah kegiatan penyelenggaraan persetujuan substansi RTRWK Jumlah Propinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan Penyelenggaraan Penataan Ruang (2014 : 33 RTRW Prov, 398 RTRW kab, 93 RTRW Kota Jumlah rencana tata ruang dan rencana terpadu program pengembangan infrasutktur jangka menengaj Pulau/Kepulauan dan Kawasan strategis nasional (2014: 37 Raperpres ; 7 KSN Perkotaan dan 30 KSN Non Perkotaan; 32 RPIIJM : 7 RPIIJM KSN Perkotaan dan 25 RPIIJM KSN Non-Perkotaan) Penetapan wilayah KPHL dan KPHP di 28 provinsi Penetapan wilayah Kesatuan pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia

Tata Batas kawasan hutan sepanjang 19.000 km terdiri dari batas luar dan fungsi kawasan hutan Keputusan penunjukkan kawasan hutan propinsi selesai (100%) Penetapan kawasan hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75%

Sistem Jaringan komunikasi data kehutanan LAN pusat dan WAN 17 propinsi sebanyak 1 sistem per tahun

RKP 2013

125

No

Pengembangan percepatan Penataan ruang dan penatagunaan ekosistem laut berdasarkan fungsi ekologis dan keanekaragaman hayati

Pelaksanaan langkah-langkah persiapan menuju pemantapan kawasan hutan sebagai langkah adaptasi untuk menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati , al melalui: a. Penetapan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial. b. Tukar menukar kawasan hutan

Pengembangan sistem Penjagaan kawasan konservasi laut

6.

7.

8.

Rencana Aksi

Meningkatnya kawasan konservasi laut

Tersedianya dokumen dan peraturan yang menjamin tercapainya luas kawasan hutan yang optimal sesuai dengan fungsi dan kebutuhan adaptasi serta konflik minimal

Terselenggaranya penataan ruang ekosistem laut berdasarkan peta kerawanan serta keterancaman ekosistem laut

Indikator

2013 2015-2019

Jawa, Sumatera, Bali Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua akan dicek lokasinya

Seluruh Indonesia

Jawa, Sumatra, Kalimantan

2020-2024

2013-2014

NTT, NTB, Sulawesi, Maluku, Papua

Target/Lokasi

2015-2019

Periode

2013: 1,5


Bidang

LIPI (puslit oceanografi)

KLH

Kemenhut

Kemen PU

KKP

BPPT BAPPENAS KLH

BMKG (Deputi Klimatologi)

BMKG (Deputi Bidang Meteorologi)

Penanggung Jawab

Penelitian, penguasaan dan pemanfaatan IPTEK

Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisisr dan Pulaupulau Kecil/ Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Penyelenggaraan penataan Ruang /Pelaksanaan Penataan ruang nasional Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan/Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan

Program/Kegiatan Prioritas Pengembangan dan pembinaan meteorology, klimatologi, dan geofisika/ Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG (Pengembangan Sistem Peringatan Dini Cuaca/MEWS) Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG (Pengembangan Sistem Peringatan Dini Iklim/CEWS Indikator

Tata batas kawasan hutan sepanjang 19.000 km terdiri dari batas luar dan fungsi kawasan hutan Keputusan penunjukkan kawasan hutan propinsi selesai (100%) Penetapan kawasan hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75% Persentase penyelesaian dokumen konsep, naskah akademik, pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan (dari 12 dokumen yang direncanakan) yg terkoordinasi antar K/L Jumlah kegiatan diklat pemantauan kerusakan lingkungan laut

Rencana terpadu jangka menengah pengembangan Infrastruktur Sistem nasional dan pengembangan Kapasitas pengelolaan KSN

Persentase penyelesaian kajian daya dukung 4 pulau besar yang terkoordinasi antar K/L

Jumlah Pelayanan informasi perubahan iklim dan kualitas udara

Persentase Tingkat Kemampuan Pelayanan data dan informasi cuaca ekstrim

RKP 2013

126

9

Penyelesaian kegiatan pengukuhan kawasan hutan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di masyarakat.

Perbaikan peraturan perundangundangan, melalui penyelarasan UU Kehutanan, UU Pemerintahan Daerah, UU Perlindungan & Pengelolaan LH, UU Penataan Ruang, UU Pokok Agraria, dan UU lain yang terkait dengan adaptasi perubahan iklim

Rencana Aksi

Tersedianya kawasan hutan yang secara hukum memiliki kekuatan legalitas dan legitimasi yang kuat dari masyarakat.

ercapainya keselarasan peraturan perundang-undangan terkait tata ruang dan tata lahan antara K/L yang adaptif terhadap perubahan iklim

Meningkatnya wilayah perairan Indonesia yang bebas kegiatan illegal dan merusak

Indikator

2.

investasi wisata alam.

wisata alam

dan pemasaran jasa lingkungan &

Pengembangan kegiatan promosi

2 Pengembangan jasa lingkungan dan . wisata alam.

c.

Terselenggaranya pengelolaan investasi dan pemasaran jasa lingkungan dan wisata alam sebagai bagian integral dari pengelolaan kawasan produktif hutan dan laut

Klaster 2: Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Produktif Secara Lestari 1. 1 Kajian pengembangan jasa lingkungan Tersusunnya peta potensi dan peta jalan investasi dan pemasaran jasa . dan wisata alam, melalui: a. Penyusunan peta potensi & lingkungan dan wisata alam sebagai bagian integral dari pengelolaan investasi jasa lingkungan. kawasan produktif hutan dan laut b. Penyusunan peta potensi &

10.

No

Seluruh Indonesia

Seluruh Indonesia

2013-2014 2-13-2014

Seluruh Indonesia

3 unit (2013) 5 unit (2014)

2013-2014

2013-2014

2015-2019

Pusat & Daerah

Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua

2020-2024

2015-2019

Jawa, Sumatera, Bali

Target/Lokasi

2015-2019

Periode

94,69

200 juta

170 juta

170 juta

25,571


Kemenhut (ditjen PHKA)

KKP

Kementerian Kehutanan (Ditjen PHKA)

Bappenas, Kementerian/ Lembaga terkait, DPR

KKP

KKP

Penanggung Jawab

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan / Pengembangan pemanfaatan jasa

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan / Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan

Program/Kegiatan Prioritas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan/Peningka tan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan/Peningka tan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan Harmonisasi kebijakan dan peraturan perundangundangan terkait layanan jasa lingkungan antar K/L Ket : (c) Indikator

Terjaminnya pengusahaan pariwisata alammeningkat sebesar12% atau 3 unit (kumulatif 48% atau 12 unit) dibandingkan tahun 2008 Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan airbaru sebanyak 5 unit.

Pelaksanaan demonstration activity REDDdi 1 kawasan konservasi (hutan gambut)

Terjaminnya PNBP di bidang pengusahaanpariwisata alam meningkat 20%dibandingkan tahun 2008.

Terjaminnya pengusahaan pariwisata alammeningkat sebesar12% atau 3 unit (kumulatif 48% atau 12 unit) dibandingkan tahun 2008 Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan airbaru sebanyak 5 unit.

Persentase dokumen konsep, naskah akademik, pedoman dan peraturan perundang-undangan tekait daya dukung dan daya tampung lingkungan yang integrated dan climate proff pada setiap bidang K/L Persentase prioritas kebijakan pembangunan kehutanan menurut pulau

Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran

Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan

Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran

RKP 2013

127

5 Penerapan multisistem dalam pengelolaan . kawasan hutan

5.

lingkungan demografi.

Penyusunan data base dan peta

sarana dan prasarana.

Penyusunan data base dan peta

potensi hutan.

4 Pengembangan Ijin Usaha Pemanfaatan . Hutan Produksi

c.

b.

3 Kajian dan persiapan wilayah-wilayah . tertentu sebagai pusat produksi hasil hutan tertentu, melalui: a. Penyusunan data base dan peta

Rencana Aksi

4.

3.

No

Terwujudnya kelembagaan dan organisasi pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak (KPH) yang menjamin kemantapan kawasan hutan Adanya pengakuan multipihak terhadap kawasan hutan yang telah dikukuhkan

Terselenggaranya sistem perijinan pengelolaan hutan terpadu (HTR, HKM, Hutan Adat, HPH, dll)

Terbitnya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Restorasi Ekosistem dan Jasa Lingkungan

Tersedianya panduan untuk implementasi pengelolaan kawasan secara terpadu.

Indikator

2013-2014

2013-2014

2013-2014

Periode

Seluruh Indonesia

30.000 Ha/Sumsel, Kalteng

Seluruh Indonesia

Target/Lokasi

0,62

6,04

1,22

12,579


Ditjen Planologi Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan kabupaten/ kota.

Kemenhut (BUK)

Penanggung Jawab

Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan /Pembangunan Kkesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Peningkatan Usaha Kehutanan/ Perencanaan Pemanfaatan dan Peningkatan Usaha Kehutanan

Program/Kegiatan Prioritas lingkungan dan Wisata alam Indikator

Peraturan perundangan tentang penyelenggaraan KPH sebanyak 1 judul Peta areal kerja dan peta pendadangan izin pemanfaatan hutan selesai 80%

Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia  5 tahun. Beroperasinya 30 KPH (20% dari KPH yang ditetapkan)

Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) dan KPHP di 28 propinsi

Terbentuknya KPHP di 18 provinsi sebesar 20 % Penerbitan Iuphhk ha/re pada areal bekas tebangan (LOA) seluas 650.000 Ha Tersedianya areal calon/usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pada 26 propinsi sebesar 20 % Produksi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan sebesar 1 % Penerbitan iuphhk ha/re pada areal bekas tebangan (LOA) seluas 650.000 Ha Keputusan menteri kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPHL, KPHP dan KPHK di seluruh Indonesia

Terjaminnya PNBP di bidang pengusahaanpariwisata alam meningkat 20%dibandingkan tahun 2008. Pelaksanaan demonstration activity REDD di 2 kawasan konservasi (hutan gambut) Pelaksanaan demonstration activity REDDdi 1 kawasan konservasi (hutan gambut)

RKP 2013

128

Rencana Aksi

Indikator

1.

1 Pengembangan Kawasan konservasi dan . Ekosistem Esensial

2013

2013

Meningkatkan pengelolaan kawasan gambut

Meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi

2015-2019

2013

8 propinsi: Riau, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Papua TN Kayan Mentarang, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Danau Sentarum, TNBetung Kerihun, CA Muller Papua, Nusa Tenggara 4 lokasi diIndonesia

50 TN prioritas

4 lokasi

2013

Meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort

Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, DIY

2013

Meningkatnya pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan manusia Merestorasi ekosistem kawasan konservasi

Riau, Jambi, NAD, Sultra, Sumut,

Target/Lokasi

2013

Periode

Terbangunnya kemandirian pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan ekosistem esensial hutan dan laut

Klaster 3: Peningkatan Tata Kelola Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial

No

18,0

2013: 44,795

61,06


LIPI (puslit biologi)

Kemenhut (PHKA)

Penanggung Jawab

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Peningkataka tan Konservasi Keanekaragaman Hayati

Penelitian, penguasaan dan pemanfaatan iptek

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan / Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial dan Pembinaan Hutan Lindung

Program/Kegiatan Prioritas Penyuuhan dan Pengembangan SDM kehutanan / Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya Indikator

Terfasilitasinya pengembangan program Taman Keanekaragaman Hayati di beberapa daerah

Terjaminnya peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 10 TN Terjaminnya peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut di 2 provinsi. Setiap tahun 1 (LIPI)

Terjaminnya penanganan perambahan kawasan hutan pada 3 provinsi prioritas (kumulatif 9 propinsi prioritas) Terjaminnya peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi minimal Rp. 160.000,00 per bulan per kepala keluarga atau sebesar 6 % (kumulatif Rp 640.000) atau sebesar 24% melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat Terjaminnya pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 2% Terjaminnya restorasi ekosistem kawasan konservasi, 1 lokasi

Terjaminnya konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 1 % (kumulatif 4 %)

Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan sebanyak 285 orang.

RKP 2013

129

2.

No

2 Penyidikan dan perlindungan kawasan . Konservasi dan Ekosistem Esensial

Rencana Aksi

Terbentuknya tingkat pengamanan dan perlindungan kawasan konservasi dan ekosistem esensial

Meningkatnya kapasitas penanganan kasus kejahatan kebakaran hutan

Meningkatnya penyelesaian kasus hukum perambahan

Meningkatnya penyelesaian tunggakan perkara (illegal logging perambahan, perdagangan TSI illegal, penambangan illegal, dan kebakaran)

Meningkatnya penyelesaian kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) illegal, penambangan illegal, dan kebakaran)

Indikator

2013-2014

97,5

113,0

30 Propinsi

123,5 78,246

49,0


11 situ

Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia

2013-2014 2013

2013-2014

4 Kebun Raya di indonesia

Target/Lokasi

2013-2014

Periode

KLH

KLH Kemenhut (PHKA)

LIPI

Penanggung Jawab Indikator

Jumlah pemantauan dan evaluasi pengendalian kerusakan ekosistem situ yang terkoordinasi dengan K/L terkait

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/ Pengelolaan Kualitas Air dan Kawasan Gambut Peningkatan konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Jumlah Propinsi (pendekatan ekosistem) yang dipantau sesuai data potensi kejadian bencana

Terjaminnya kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 15% (kumulatif 60 %) Terjaminnya tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% Terjaminnya kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 4 % (kumulatif 16 %) Peningkatan kapasitas penanganan kasus kejahatan kebakaran hutan di 10 provinsi

LIPI

Paket Laporan O & M Kebun Raya

RKP 2013

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan / Penyidikan dan Pengamanan Hutan

Program/Kegiatan Prioritas Penelitian, Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK/Pengembanga n Konservasi Tumbuhan Indonesia-Kebun Raya Bogor-Kebun Raya Cibodas-Kebun Raya PurwodadiKebun Raya Bali

130

3.

No

3 Pengembangan konservasi spesies dan . genetik

Rencana Aksi

Melakukan penelitian konservasi flora dan fauna

Meningkatnya penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari Meningkatkan kualitas konservasi spesies dan genetik dari keanekaragaman hayati darat dan laut Melakukan kerjasama internasional dan konvensi di bidang konservasi keanekaragaman hayati

Meningkatnya populasi spesies terancam punah sesuai ketersediaan habitat

Indikator

2013-2014

2013-2014

2013-2014

2013-2014

Periode

20 Izin/Seluruh Indoensia Seluruh Indonesia

213,8

33,0

93,58

89,7

Seluruh Indonesia

Seluruh Indonesia

97,5


33 Propinsi

Target/Lokasi

KLH

LIPI

Kemenhut (PHKA), LIPI

Penanggung Jawab

Pengelolaan B3

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan/ Pengembangan Konservasi Spesies dan Genetik

Penanganan Kasus Lingkungan

Program/Kegiatan Prioritas Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Indikator

Jumlah kebijakan, pedoman dan aturan dalam rangka verifikasi pengelolaan B3

Kerjasama internasional dan konvensi di bidang konservasi kenakeragaman hayati sebanyak 1 paket per tahun (keanggotaan dalam organisasi internasional - CITES) Terdatanya seluruh informasi specimen dalam bentuk elektronis Terpublikasikannya data elektronis specimen dalam web database

Persentase penanganan kasus perdata LH yang ditindaklanjuti secara perdata di dalam maupun di luar pengadilan (perkiraan 100 kasus per tahun) Jumlah kasus lingkungan yang terevaluasi dan tereksaminasi (4 kasus tiap tahunnya) Terjaminnya populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 0,5% (kumulatif 2 %) dari kondisi tahun 2008 sesuai Terjaminnya penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari meningkat 1% (kumulatif 4%)

Persentase dugaan tindak pidana LH yg ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan (pubaket) sampai proses pengadilan (perkiraan 100 kasus per tahun)

Jumlah propinsi dilaksanakannya pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan/ruang dan pelaksanaan instrument pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan lahan gambut, hutan dan DAS prioritas untuk menunjang pencapaian prioritas nasional 9 RPJMN 2010-2014 Persentase pengaduan masyarakat dikelola melalui penerimaan, penelaan dan klasifikasi, penerusan kepada pihak terkait yang berwenang atau ditangani langsung

RKP 2013

131

4 Pengelolaan dan Pengembangan . Konservasi Kawasan perairan

6 Pengembangan pemanfaatan jasa . lingkungan dan Wisata alam

5.

Rencana Aksi

4.

No

Meningkatkan PNBP di bidang pengusahaan pariwisata

Terjaminnya penataan dan pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat

Perluasan kawasan konservasi laut

Indikator

2013

2013-2014

2013-2014

2015-2024 2014

2014

2013

Periode

48 Wilayah di Indonesia dan 68 wilayah perairan 2020: 20 juta ha Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua 4,5 Juta Ha/Seluruh indonesia Seluruh Indonesia

9 Kawasan dan 3 jenis/Seluruh Indonesia 33 Propinsi

4,5 juta hektar

3,6 juta hektar

Seluruh Indonesia

Target/Lokasi

25,571

87,0

103,9

2013: 2,5 2014 : 3

49,0


Kemenhut (PHCA)

Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai Kemen PU

KKP

LIPI

Penanggung Jawab

Program Pengelolaan Sumber Daya Air/ Pengelolaan dan koservasi Waduk, embung,situ, serta bangungan penampung air lainnya Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan / Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan

Penelitian, Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK/Penelitian Oseaonografi Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Pengelolaan dan Pengembangan konservasi Kawasan dan Jenis

Program/Kegiatan Prioritas Penelitian, Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK/Penelitian Biologi Indikator

Terjaminnya pengusahaan pariwisata alammeningkat sebesar 12% atau 3 unit (kumulatif 48% atau 12 unit)dibandingkan tahun 2008

70 kawasan sumber air dilindungi dan dikonservasi

dibangun

situ/ bangungan penampung air laiinya

59 buah waduk dan 232 buah embung/

Publikasi ilmiah, isolate mikroba, prototype, paket teknologi, paten dan plasma nutfah dari mikroorganise di habitat alam dan dinamikanya serta pemanfaatan genetic untuk mendegradasi polutan serta terbangunnya pengamanan plasma nutfah Publikasi ilmiah, prototype, konsep dari data potensi bahan obat dari makro alga dan sponge, biota laut potensial, terumbu karang, abalone, dan rajungan Publikasi ilmiah, prototype, konsep dari data potensi bahan obat dari makro alga dan sponge, biota laut potensial, terumbu karang, abalone, dan rajungan Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjuta Bertambahnya luas kawasan konservasi perairan Persentase penguatan kelembagaan konservasi

RKP 2013

132

Rencana Aksi

Meningkatkan pemanfaatan jasa lingkungan dan Wisata alam

Indikator

Klaster 4: Rehabilitasi Ekosistem yang Terdegradasi 1. 1 Pengembangan program rehabilitasi Menurunnya kerusakan kawasan terumbu karang . ekosistem terumbu karang

No

170,0

9 juta Ha/Sumatra Barat, Mentawai, Sumatra Utara, NIas Barat/Utara, Tapanuli Tengah, NIas Selatan, Kepualauan Riau, Bintan, Batam, Lingga, Natuna, Sulawesi Selatan, Pangkajene, Kepulauan Selayar, Sulawesi Tenggara, Wakatobi, NTT, SIkka, Papua Barat, Raja Ampat, Papua, Biak 326 Km Garis Pantai di Indonesia 2013-2014

30,0

300,000 Ha/kawasan sentra produksi kelautan dan perikanan

2010-2020

Bersinergi dengan 4.2.2.1


Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua 2,840 Ha/50 kawasan

Target/Lokasi

2013- 2014

Periode

Balai Besar Wilayah Sungai/ Balai Wilayah Sungai Kemen PU Ket : (a)

Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau KecilKKP

KP3K-KKP

KKP

Penanggung Jawab

Program Pengelolaan Sumber Daya Air/Pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan

Pengelolaan Sumber Daya Lut, Pesisir dan Pulaupulau Kecil/ Pendayagunaan Pesisir dan Lautan Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulaupulau Kecil/Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis Rehabilitasi Ekosistem Pesisir (mangrove, vegetasi pantai lamun, terumbu karang) di wilayah pesisir Rehabilitasi kawasan konservasi perairan

Program/Kegiatan Prioritas Indikator

53 km panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi

213 km panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun

9 juta Ha kawasan konservasi perairan direhabilitas

300,000 Ha ekosistem kawasan sentra produksi kelautan dan perikanan direhabiitasi

Jumlah jenis yang dikonservasi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan

Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan

2,840 Ha luasan kawasan pesisir rusak yang pulih kembali

Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 5 unit (kumulatif 25 unit) Terjaminnya PNBP di bidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 20% dibandingkan tahun 2008. Pelaksanaan demonstration activity REDD di 1 kawasan konservasi (hutan gambut) Terjaminnya Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi (KSM/KP) yang dapat diberdayakan Meningkat 2 % (kumulatif 8 %)

RKP 2013

133

4.

2.

No

3.

4 Pengembangan dan Pembinaan . penyelenggaraan pengelolaan DAS

Pengembangan program dan sentra perbenihan tanaman hutan tahan kekeringan dan cuaca ekstrim

2 Pengembangan program rehabilitasi . hutan dan lahan dan reklamasi hutan di DAS Prioritas

Rencana Aksi

Peningkatan kawasan pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS prioritas Terbangunnya baseline data pengelolaan DAS prioritas di BPDAS Tersedianya data dan peta lahan kritis Terselenggaranya pengelolaan DAS secara terpadu di DAS Prioritas

Tersedianya sumber benih berkualitas tahan kekeringan dan cuaca ekstrim

Tercapainya rehabilitasi hutan pada lahan kritis dan DAS Prioritas,serta hutan mangrove dan lahan gambut

Indikator

2013

2013-2014

2013

2013

3 lokasi

2013-2014

33 DAS prioritas

6 kabupaten 5 varietas benih unggul

Seluruh Indonesia

Seluruh Indonesia

Seluruh indonesia

Seluruh indonesia

Target/Lokasi

2013-2014

Periode

62,4

1,5

53,3

49,0

45,0


BP2SDMK

Kemenhut (BPDAS PS)

LIPI

Kemenhut (BPDAS PS)

Kemenhut (BPDAS PS)

LIPI

KLH

Penanggung Jawab

Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat / Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan Penelitian, Penguasaan dan PEmanfaatan IPTEK/ Litbang Benih Unggul berbasis biologi Molekuler Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat/ Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS Penyuluhan dan Pengembangan SDMK/Peningkatan Penyuluhan Kehutanan

Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat/ Perencanaan, penyelenggaraan RHL, pengembangan kelembagaan dan evaluasi DAS

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/ Penelitian, Penguasaan dan Pemanfaatan Iptek/ Penelitian oceanografi

Program/Kegiatan Prioritas pengaman pantai Indikator

32 unit percontohan penyuluhan kehutanan (UPPK) 100 kelompok masyarakat produktif mandiri

Terjaminnya rencana pengelolaan DAS terpadu di 13 DAS prioritas Terjaminnya base line data pengelolaan DAS di 36 DAS Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS

5 varietas benih unggul dihasilkan

Jumlah varietas benih unggul

Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 100.000 Ha. Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 389.000 Ha Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan mangrove, gambut, rawa dan sempadan pantai pada DAS prioritas seluas 10.000 Ha Terjaminnya hutan kota seluas 1.000 Ha. Terjaminnya areal sumber benih seluas 4.500 Ha terkelola secara baik Terjaminnya areal sumber benih seluas 850 Ha Terjaminnya pengembangan Seed for People 38 lokasi

43 paket kegiatan sebagai hasil penelitian terkait bidang oseanografi

Jumlah kegiatan diklat pemantauan kerusakan lingkungan laut

Jumlah daerah terumbu karang yang disurvey

60 km panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara

RKP 2013

134

7 Pemberian insentif kepada para pihak . yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi/menarik investasi di bidang rehabilitasi

8.

Terjadinya peningkatan luas kawasan hutan dan lahan yang terehabilitasi

Terwujudnya pemulihan ekosistem di kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi

Meningkatnya kapasitas perangkat desa dalam memfasilitasi masyarakat adat dan pemberdayaan perempuan dalam program rehabilitasi lingkungan

Terjaga atau terkelolanya dengan baik wilayah tangakapan hujan melalui peningkatan akses dan peran masyarakat (pemberdayaan masyarakat) dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat (HKm), HTR dan Hutan Desa

Indikator

8 Mempermudah dan mempercepat Tercapainya kemudahan terhadap peningkatan akses . proses perijinan para pihak yang mengajukan pola peningkatan stok karbon (Carbon enhancement) dalam skema REDD+ 10. 9 Mempermudah masyarakat untuk Terjadinya peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam . mengakses pusat bibit yang berkualitas (bersertifikat) dan dalam jumlah yang rehabilitasi hutan dan lahan berbasis memadai masyarakat Klaster 5: Pengurangan Ancaman terhadap Ekosistem

6 Diversifikasi pola rehabilitasi di seluruh . fungsi kawasan

7.

9.

5 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat . dan Sosial Budaya Masyarakat

Pengembangan Perhutanan Sosial

Rencana Aksi

6.

5.

No

Seluruh Indonesia

Seluruh Indonesia

2015-2024

Seluruh Indonesia

2014: 33 Provinsi dan 468 Kabupaten/Kota

2014: 13,43 M

2013: 12,45 M

2014: 616,7 M

2013: 403,22 M

2013: 8 Provinsi , 39 Kabupaten, 290 Kecamatan 2014: 499 kecamatan 2013: 33 Provinsi dan 469 Kabupaten/Kota

2013: 5,4 M 2014 : 4 M


2013: 33 propinsi

500 rb ha areal kerja hutan HKm

Target/Lokasi

2015-2024

2015-2024

2013-2014

2013

Periode

Kehutanan

Kementerian Kehutanan (BPDAS PS)



Kementerian Dalam Negeri

Kementerian (BPDAS PS)

Penanggung Jawab

Program pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa / Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

Program/Kegiatan Prioritas Penyuluhan dan Pengembangan SDMK /Perencanaan pengembangan SDM kehutanan Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat / Perencanaan, penyelenggaraan RHL, reklamasi, pengembangan kelembagaan dan evaluasi DAS Indikator

Jumlah provinsi dan kabupaten yang difasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui penguatan kelembagaan Posyandu, peningkatan peran posyandu dalam kesehatan keluarga, pelaksanaan Bangdesmadu

Cakupan penerapan PNPM-MP Generasi 8

Terjaminnya hutan kemasyarakatan (HKm) dan hutan desa seluas 500.000 Ha Terjaminnya izin usaha pengelolaan HKm sebanyak 100 lembaga Terjaminnya kemitraan usaha HKm sebanyak 15 unit Terjaminnya dukungan ketahanan pangan di 7 provinsi Terjaminnya hutan rakyat kemitraan untuk bahan kayu industri pertukangan seluas 50.000 Ha Terjaminnya sentra HHBK Unggulan terbentuk dan beroperasi di 6 lokasi Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalampeningkatan kesejahteraan sosial melaluisosialisasi, dan penguatan kelembagaanHIV/AIDS di daerah

Sertifikasi penyuluh kehutanan sebanyak 500 orang

RKP 2013

135

1 Meningkatkan pengawasan pengelolaan lahan gambut untuk tidak dibakar

2 Pengenalan dan pemantauan risiko . kebakaran hutan dan lahan

3 Fasilitasi penyiapan lahan tanpa bakar . untuk petani tradisional

4 Pengembangan Teknologi dan Kapasitas . Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

2.

3.

4.

Rencana Aksi

1.

No

Menurunnya kebakaran hutan dan lahan melalui peningkatkan kapasitas dan teknologi pengendalian kebakaran

Meningkatnya penyiapan lahan tanpa bakar

Meningkatnya pengetahuan mengenai resiko kebakaran hutan dan lahan

Berkurangnya kebakaran lahan gambut

Indikator

2013

2015-2020

2013-2014

Kalimantan,

Sumatra, Kalimantan

300,500 Ha/Sumut, Riau, Jambi, Sumsel. Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kalteng

Seluruh Indonesia

8 propinsi

2013-2014

2013

Sumatra, Sulawesi

33 propinsi

2013-2014

2013-2014

8 propinsi

8 propinsi/Region I: Riau, Jambi,Sumsel; RegionII: Kaltim, Kalsel,Kalteng, Kalbar;Region IV:Papua

Sumatra, Kalimantan

Target/Lokasi

2013-2014

2013-2014

2013

Periode

2,065.3

1,206.5

1,637 (Kemenhut)

32,0

104,793

95,7

97,5

281,1

1,791


Kemenhut, BNPB

Kemenhut, Kemendagri, Kementan

KLH

Kemenhut (PHKA), Kemen LH

KLH

Kemenhut (PHKA)

Penanggung Jawab

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/ Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan / Pengendalian Kebakaran Hutan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan / Pengendalian Kebakaran Hutan

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan / Pengendalian Kebakaran Hutan

Program/Kegiatan Prioritas Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan / Pengendalian Kebakaran Hutan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan/Pengembang an Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/ Indikator

Terjaminnya kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 20052009

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 6 DAOPS (kumulatif 24 DAOPS)

Terjaminnya hotspot di pulau Kalimantan, pulau Sumatera, dan pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005-2009 Terjaminnya kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 10% (kumulatif 40 %) dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 6 DAOPS (kumulatif 24 DAOPS)

Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut di 8 propinsi

Terjaminnya hotspot di pulau Kalimantan, pulau Sumatera, dan pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata

RKP 2013

136

.

1 Pengembangan Teknologi pembukaan 1 lahan tanpa membakar

Penyusunan kebijakan dan peraturan perundanga-uundangan di tingkat pusat dan daerah untuk pengendalian kebakaran

. Fasilitasi hubungan bilateral dan multilateral untuk masalah kebakaran hutan dan lahan

Rencana Aksi

Terjadinya penurunan kejadian kebakaran hutan dan lahan (1 & 2)

Tewujudnya kebijakan dan peraturan perundanga-uundangan di tingkat di tingkat pusat daerah mengenai pengendalian kebakaran

Menurunnya kejadian kebakaran hutan dan lahan melalui terbangunnya system komunikasi dan pemantauan kebakaran

Indikator

Klaster 6: Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi 1. 1 Pengembangan Sistem Informasi dan Tersedianya Sistem Informasi dan Komunikasi untuk pengawasan . Komunikasi untuk Pemantauan kualitas ekosistem dan pengembangan kualitas jasa lingkungan (misal tutupan pengelolaannya hutan)

7.

6.

5.

No

2013-2014

2015-2024

2013-2014

2013-2014

2013-2014

2013-2014

2013

Periode

1 paket komitment 1 negara

kerjasama

Seluruh Indonesia

60 kebijakan (RUU, PP, Permen) 1 pedoman penyusunan Perda Lingkungan Terutama Sumatera dan Kalimantan

56%

64%

64%

60%

10 perjanjian internasional

•

•

Sumatra, Kalimantan

Target/Lokasi

Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG 10,600 juta (2013) 10,600 juta (2014)

BMKG (4 milyar) Penguatan Sistem Data Manajemen Informasi dalam Adaptasi Perbuhan Iklim Sektoral

60,5

11,67

60,5

19,54


BPPT BMKG (Deputi Bidang Klimatologi)

Kemenhut , BNPB

Kementerian Riset dan teknologi, BPPT

KLH Ket : (a)

Sekjen Kemenhut, (Biro Hukum)

KLH

Sekjen Kemenhut, KLN

Kemenhut, Kemenlu

Penanggung Jawab

Pengembangan dan pembinan meteorology,

Program Penanggulangan Bencana/ Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pengurangan Risiko dan Mitigasi Bencana Alam

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/

Program/Kegiatan Prioritas Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan / Pengendalian Kebakaran Hutan Dukungan Management dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya/Pembinaan dan Koordinasi Kerjsama Luar Negeri Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/ Dukungan Management dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya/Penyelengg araan dan Pembinaan tata hokum dan Organisasi Kementrian Kehutanan Indikator

data

bencana

Prosentase kemajuan pembangunan system informasi perubahan iklim pada suatu lokasi Jakarta

Jumlah baseline Indonesia

Pencapaian penelahaan hukum perundang-undangan lingkup kemenhut minimal sebesar 64% Penangan perkara, pemulihan hak-hak negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 64% Pencapaian pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan lingkup kemenhut minimal sebesar 56%

Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup kemenhut minimal sebesar 60%

Komitmen kerjasama internasional dibidang kehutanan bilateral, multilateral dam regional) di bidang kehutanan sebanyak 1 paket Kerjasama baru bilateral sebanyak 1 negara

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS

RKP 2013

137

2 Pemantapan, pemeliharaan dan . pembaharuan Sistem Informasi dan Komunikasi untuk Pemantauan kualitas ekosistem

3 Pengembangan Manajemen Sistem . Informasi dan Komunikasi untuk Pemantauan Kualitas ekosistem

4 Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi untuk Penanggulangan bencana dan pngembangan system pengelolaannya

3.

4.

Rencana Aksi

2.

No

Terbentuknya Sistem Informasi dan Komunikasi peringatan dini bersifat musiman (seasonal early warning system) untuk penanggulangan bencana banjir dan longsor, kebakaran hutan, gelombang ekstrim dan cuaca ekstrim yang mudah diakses oleh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan

Terbentuknya Manajemen sistem informasi dan komunikasi untuk pemantauan kualitas ekosistem

Penerapan Sistem Informasi dan Komunikasi untuk Peringatan Dini bagi pengawasan kualitas jasa lingkungan (misal tutupan hutan), bencana banjir dan longsor, kebakaran hutan, gelombang ekstrim dan cuaca ekstrim yang mudah diakses oleh masyarakat

Indikator

2013-2014

2013-2014

2015-2024

2013-2014 (BMKG)

Periode

Seluruh Indonesia, khususnya wilayah rawan bencana iklim

Seluruh Indonesia

Seluruh Indonesia

Target/Lokasi

BMKG(2013) 5.639.823.000 Pembangunan Climate Early Warning System

BMKG 2013: 196.716,5 2014: 222.375,1


BMKG

BNPB

KLH

Kemenhut

BMKG

BNPB

Kemenhut

Penanggung Jawab

Penanggulangan Bencana Nasional/ Pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk pengurangan risiko dan mitigasi bencana alam Pegembangan dan Pembinaan meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Pengembangan dan pembinaan meteorology, klimatologi, dan geofisika/ Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG (Pengembangan Sistem Peringatan Dini Iklim/CEWS Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Pegembangan dan Pembinaan meteorology, Klimatologi dan Geofisika/ Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG (Pengembangan Sistem Peringatan Dini Cuaca/MEWS)

Program/Kegiatan Prioritas klimatologi, dan geofisika / Pengelolaan perubahan iklim dan kualitas udara Indikator

Persentase Tingkat Kemampuan pelayanan data dan informasi potensi kebakaran hutan

Persentase Tingkat Kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi publik

Jumlah laporan kehumasan PB

Jumlah laporan informasi PB

Jumlah laporan pengelolaan data PB

Persentase Tingkat Kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi publik Persentase Tingkat Kemampuan pelayanan data dan informasi potensi kebakaran hutan Persentase Tingkat Kemampuan pelayanan data dan informasi cuaca ekstrim

Jumlah fasilitasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

Persentase pengguna informasi perubahan iklim dan kualitas udara

Jumlah Kualitas pelayanan informasi perubahan iklim dan kualitas udara

RKP 2013

138

7 Pelatihan penggunaan teknologi . SIARANG

6.

1 Pengembangan kebijakan terkait . adaptasi perubahan iklim ekosistem hutan dan laut

3 Penelitian dan pengembangan kebijakan . kehutanan dan adaptasi perubahan iklim

3 Penelitian dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi sumber daya

1.

2.

3.


6 Penyebarluasan Sistem Informasi . Kebakaran Hutan berbasis Keruangan

Rencana Aksi

5.

No

Ketersediaan Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna pada bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS untuk menunjang program adapatasi perubahan iklim Ketersediaan Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan oleh bidang jasa lingkungan Penelitian mengenai ekologi lanskap dan adaptasi perubahan iklim

Tersedianya kebijakan yang melindungi kawasan hutan dan ekosistem laut dari dampak perubahan iklim

Tercapainya percepatan penyebaran informasi untuk mendeteksi dini kebakaran Terjadinya peningkatan jumlah masyarakat yang menguasai teknologi sistem deteksi dini kebakaran

Indikator

2013-2014

2015-2024

2013-2014

2013-2014

2015-2024

2015-2024

Periode

Kalimantan

Seluruh Indonesia

Seluruh Indonesia

Seluruh Indonesia

Target/Lokasi

95,47



Kemenhut

Kemenhut

KKP

Sekjen Kemenhut

BPPT

BPPT

BNPB

Penanggung Jawab

Penelitian dan Pengembangan

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya/Pembinaan dan koordinasi penyiapan produk hokum dan penataan organisasi KKP

Penelitian dan Pengembangan Kementerian / Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan kebijakan Kehutanan

Penanggulangan Bencana Nasional/ Pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk pengurangan risiko dan mitigasi bencana alam

Program/Kegiatan Prioritas Indikator

Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang konservasi dan

Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul, yaitu : (1) strategi kebijakan bagi pengambil keputusan (decision support system, DSS) dalam penataan ruang dan penatagunaan hutan berbasis DAS; (2) strategi kebijakan (DSS) pengembangan hutan kota; (3) kebijakan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan; (4) teknik perhitungan emisi dan serapan gas rumah kaca (GRK) kehutanan; (5) strategi kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim; (6) strategi penguatan tata kelola Persentase pemenuhan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global (2013: 80%)

Jumlah laporan kehumasan PB

Jumlah laporan informasi PB

Jumlah laporan pengelolaan data PB

Persentase Tingkat Kemampuan pelayanan data dan informasi cuaca ekstrim

RKP 2013

139

4 Penelitian dan pengembangan jasa . lingkungan

5 Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir . dan Pulau-Pulau Kecil

6 Peningkatan peran masyarakat dan . organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan lingkungan

8 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan . bidang sumber daya alam dan lingkungan yang responsif gender

5.

6.

7.

. alam

Rencana Aksi

4.

No

ecosystem

2013-2014

2013-2014

Meningkatnya jumlah kebijakan, program, strategi, dan model peningkatan peran organisasi kemasyarakatan lingkungan, meningkatnya jumlah perusahaan yang melaksanakan CSR

Meningkatnya Jumlah pengarusutamaan gender dalam kebijakan pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan,

2013-2014

2013-2014

2013

2015-2024

Periode

Meningkatnya jumlah orang target Kalpataru, meningkatnya jumlah komunitas masyarakat yang aktif dalam pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim

Meningkatnya kapasitas/keberdayaan masyarakat dalam menjalankan usaha ekonomi mikro di pesisir dan pulaupulau kecil (e.g. mendukung ecotourism)

Penelitian mengenai adaptasi spesies kunci terhadap perubahan iklim Modelling biodiversity loss dan ecosystem resiliency Penelitian mengenai rehabilitasi dan adaptasi ekonomi (the economics of adaptation) Valuasi jasa lingkungan, khususnya untuk proses produksi oksigen, sekuestrasi karbon, penyerbukan, dekomposisi Penelitian ekonomi dan pembayaran manfaat bagi jasa lingkungan

Penelitian mengenai resiliency dan adaptasi

Penelitian mengenai ekosistem restorasi pada kawasan tropis

Indikator

32 Provinsi

Seluruh Indonesia

Sumatra

Target/Lokasi

2013: 7,2 M 2014: 9,5 M

45,47 M (2013-2014)


Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Dalam Negri

KLH

KKP

Kemenhut

Penanggung Jawab

Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/Peningkatan kapasistas kelembagaan dan pelatihan masyarakat Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan /

Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan / Peningkatan Peran Masyarakat

Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil/ Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha

Program/Kegiatan Prioritas Kementerian / Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Indikator

Jumlah pelaksanaan PUG dalam kebiajakan pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan

Meningkatnya jumlah komunitas masyarakat yang aktif dalam pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa melalui bimtek, pelatihan, pendataan

Jumlah sarana usaha mikro yang beroperasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Jumlah kelompok yang menerima pemberdayaan usaha garam Jumlah kelompok yang menerima pemberdayaan usaha garam rakyat/PUGAR dan jumlah produksi garam yang dihasilkan di lokasi non PKN Meningkatnya jumlah orang target Kalpataru,

Jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri di kawasan pesisir dan pulaupulau kecil

rehabilitasi sebanyak 7 judul, yaitu : (1) teknik rehabilitasi hutan bekas tebangan; (2) teknik penanaman dan rehabilitasi mangrove; (3) teknik pengelolaan hutan rawa gambut ramah lingkungan; (4) teknik konservasi flora, fauna dan mikroorganisme; (5) teknik pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 judul tersebut di

RKP 2013

140

11.

10.

9.

8.

No

Peran Danau dalam monitoring perubahan Iklim

1 Strategi adaptasi berbagai 1 hewan/tumbuhan: Tanaman/hewan . yang menghadapi resiko kepunahan

1 Strategi adaptasi untuk memastikan provisional, regulating, cultural, supporting 0 services dapat berkelanjutan .

.

9

Pelatihan/Workshop perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) bagi perencanaan dan pengembangan kebijakan sumberdaya alam dan lingkungan

Rencana Aksi

Tersedianya strategi adaptasi untuk mendukung tercapinya provisional, regulating, cultural, supporting services yang berkelanjutan Tersedianya data dan informasi mengenai cara-cara adaptasi hidupan liar terhadap perubahan iklim

Pemahaman danau sebagai sumber informasi perubahan iklim

Meningkatnya, Jumlah K/L dan pemda (prov) yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah jenis kelamin di bidang sumber daya alam dan lingkungan Meningkatnya Jumlah PUG dalam kebijakan pembangunan bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis Terlatihnya Pejabat dan staf perencana bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dan dihasilkannya dokumen budget statement K/L bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkkungan

Indikator

2015-2024

2015-2024

2013

2013-2014

2013-2014

Periode

3 Danau Prioritas (kab kapus hulu, luwuk timur, bangli)

Nasional dan Daerah

Target/Lokasi

2013: 3,5

Telah terakomodir dalam beberapa kegiatan


Kemenhut , LIPI

Kemenhut

LIPI (puslit limnologi)

Bappenas, KLH, Kemenhut, KKP, KESDM, Kementan, Kemdagri, PU

Kementerian ESDM Kemenhut KKP Kementan Kemdagri PU

Penanggung Jawab

Program penelitian

Pelatihan/Workshop Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Program/Kegiatan Prioritas Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang sumber daya alam dan lingkungan yang responsif gender

Indikator

Informasi karakterisktik ekologis dan sd perairan Jumlah timbangan ilmiah kebijakan pemanfaatan sd perairan Tersedianya nilai ekonomi masingmasing jenis memanfaatankan 3 danau prioritas

PPRG

lingkungan yang telah menerapkan

pengelolaan sumberdaya alam dan

Jumlah program di KL dalam

sumberdaya alam dan lingkungan

yang menerapkan PPRG bidang

Jumlah lembaga, provinsi, kab/kota

pelatihan/workshop

kebijakan yang mengikuti

Jumlah staf perencana dan pemegang

Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah jenis kelamin dan usia di bidang sumber daya alam dan lingkungan

Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan Anggaran Responsif Genderi bidang sumberdaya alam dan lingkungan

RKP 2013

141

Rencana Aksi

Indikator

Kajian risiko dan adaptasi perubahan iklim di kawasan perkotaan

Kajian dan pemetaan risiko dan adaptasi perubahan iklim sektoral/subbidang tingkat kabupaten/kota

Penyusunan dan revisi dokumen rencana tata ruang kawasan perkotaan berdasarkan hasil kajian risiko dan adaptasi perubahan iklim

1.

2.

3.

Teridentifikasinya nilai bahaya, kerentanan, dan risiko perubahan iklim di kawasan perkotaan Jumlah kawasan perkotaan yang memiliki peta risiko dan zonasi adaptasi perubahan iklim

•

•

•

Tersusunnya rencana zonasi bagi kawasan perkotaan nasional/provinsi/kabupaten/kota yang memuat peta risiko perubahan iklim Tersusunnya rencana penataan permukiman, infrastruktur, dan fasilitas vital lainnya yang terkena dampak perubahan iklim secara terpadu Tersusunnya dokumen perencanaan dan peraturan perundangan yang memasukkan faktor risiko, dan adaptasiperubahan iklim

Jumlah kajian tingkat bahaya, kerentanan, dan risiko serta zonasi strategi adaptasi perubahan iklim pada sektoral yang terkait hingga tahun 2050 di wilayah kabupaten/kota Terintegrasinya (mainstreaming) strategi adaptasi perubahan iklim pada sektoral yang terkait hingga tahun 2050 di wilayah kabupaten/kota

•

•

Nasional


2015-2019

2013 – 2016


Wilayah perkotaan dengan risiko tinggi

Target/Lokasi

2015-2019

2020 - 2024

2013 - 2014 2015 – 2019

Periode

Pengintegrasian upaya adaptasi perubahan iklim ke dalam rencana tata ruang perkotaan Penyesuaian infrastruktur dan fasilitas perkotaan untuk mengantisipasi ancaman perubahan iklim Peningkatan Kapasitas Masyarakat Perkotaan terkait Isu Ancaman Perubahan Iklim

Klaster 1 : Pengintegrasian upaya adaptasi perubahan iklim ke dalam rencana tata ruang perkotaan

No.

Sasaran: 1. 2. 3.

4.1 Sub Bidang Perkotaan

4. Bidang Ketahanan Wilayah Khusus

Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan (RKP Kemen-PU 4)

2014: 156,2

Indikator

• Jumlah kebijakan pengembangan perkotaan • Jumlah kota pusaka, rawan bencana, dan pemenang PKPD (Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah) yang ditingkatkan kualitas pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaannya • Jumlah kegiatan fasilitasi persetujuan substansi Perda RDTR Kota

Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya

Jumlah kab/kota terfasilitasi yang dalampenyusunan perda pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana, dan antisipasi dampak perubahan iklim dalam pengelolaan perkotaan Jumlah fasilitasi pengurangan risiko bencana


 Identifikasi kerentanan terhadap perubahan iklim 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota


2013 : 39.8 M


Program Bina Pembangunan Daerah Fasilitasi Penataan Perkotaan

Identifikasi wilayah (kabupaten/kota) yang mengalami dampak perubahan iklim (RAN MAPI PU 2012-2014 Bidang Penataan Ruang (2) Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana


Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional termasuk melakukan koordinasi dan fasilitasi proses penetapan dokumen-dokumen yang dihasilkan (Renstra KEMEN-PU dan RPJMN (IV.2)

Lead: Kementrian PU Supporting: Bappenas, Kemen-LH, BIG, BMKG, DNPI Lead: Kemen-dagri, Pemerintah Daerah Supporting: Bappenas Kemen-LH, Kemen-PU Lead: Bappenas Kementrian-PU (Dirjen Penataan Ruang) Supporting: Pemerintah daerah BNPB

Lead: Kementrian PU Supporting: KLH BNPB Badan Informasi Geospasial/BIG Lembaga riset non kementrian (BMKG, PPGL, LAPAN, BPPT, LIPI) Pemerintah daerah

Penanggung Jawab

2013 : 199,2

2013 : 1

2014: 2

Anggaran (Milyar)

142

Pengawasan dan pengendalian untuk penataan ruang dan zonasi kawasan perkotaan terhadap perubahan iklim

Rencana Aksi

• Terwujudnya pengendalian dan pemanfaatan perkotaanyang mempertimbangkan unsur kerentanan dan risiko bencana akibat perubahan iklim

• Tersusunnya rencana detail tata ruang kawasan perkotaan yang responsif terhadap dampak perubahan iklim

Indikator

Penyusunan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dengan upaya adaptasi perubahan iklim)

Implementasi pembangunan kota hijau (Green Cities)

1.

2.

•

•

•

•

•

•

•

Perencanaan dan perancangan yang sensitif terhadap green agenda (Green planning) Perwujudan kualitas dan kuantitas jejaring Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan (Green open space) Penerapan area hijau (green area) di kawasan perkotaan yang dapat diakses oleh kaum rentan (ibu hamil, anak-anak, dan lansia). Peningkatan kepekaan, kepedulian, dan peran

Tersusunnya strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan (SPPIP) Tercapainya pembangunan Rusunawa beserta Infrastruktur pendukungnya sebagai pilihan relokasi bagi permukiman sepanjang bantaran banjir Tersusunnya rencana pengembangan kawasan permukiman prioritas (RPKPP)

Klaster 2 : Penyesuaian infrastruktur dan fasilitas perkotaan untuk mengantisipasi ancaman perubahan iklim

4.

No.

2012-2019

2015 - 2020

2015 – 2019 2020 - 2024

2013 - 2014

Periode

2013: 85 kab/kota

Seluruh Kota

kota-kota berisiko tinggi

33 Provinsi


Target/Lokasi

Pengarusutamaan konsep kota dan peran masyarakat yang memiliki daya tahan terhadap dampak perubahan iklim (climate change resilience) (RAN MAPI PU 2012-2014 Bidang Penataan Ruang (4)

Program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (Renstra Kemenpera (B))

12.145.007,01

2013 -2014 : 1,5

Menata kembali kawasan permukiman kumuh di perkotaan (RAN MAPI PU 2012-2014 Bidang Cipta Karya (3)

2013 – 2014 : 1,5

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelengaraan dalam pengembangan permukiman (Renstra Kemen-PU dan RPJMN (IX.1)

Pembinaan PPNS bidang Penataan Ruang (Renstra Kemen-PU dan RPJMN (IV.7) Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana


Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan (RKP Kemen-PU IX.1)

Lead: Kementrian PU (Dirjen Penataan Ruang) Kementrian LH Supporting: Kemendagri Bappenas Lembaga riset non kementrian (BMKG,

Lead: Kementrian PU Kemenpera Supporting: Bappenas Pemerintah Daerah

Lead: Bappenas Kementrian-PU Supporting: BNPB Pemerintah daerah

2013 : 2199,8

2014 : 2.972

2013: 16,9 2014 : 15

2013 : 4,5 2014: 11,4

Pengarusutamaan konsep kota dan peran masyarakat yang memiliki daya tahan terhadap dampak perubahan iklim (climate change resilience) (RAN MAPI PU 2012-2014 Bidang Penataan Ruang (4)

Indikator

JumlahStrategi Pembangunan PermukimandanInfrastrukturPerkotaan (SPPIK) JumlahRencanaPengembanganKawasan Permukiman (RPKP) Jumlahsatuan unit hunianRumahSusun yang terbangundaninfrastrukturpendukungnya Jumlahkawasanperumahanbagi MBR Jumlahkawasanpermukimanrawanbencana Jumlahkawasan yang dilayaniolehinfrastrukturpendukungkegiatanekonomi dansosial Peraturan Pengembangan Permukiman Laporan Pembinaan Pengembangan Permukiman Laporan Pengawasan Pengembangan Permukiman Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Rusunawa Beserta Infrastruktur Pendukungnya Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Infrastruktur Pendukung Keg. Ekonomi & Sosial (RISE) Pembangunan Rusunawa

Jumlah Rumah Susun Sewa (Rusun Sewa) yang terbangun • Realisasi operasionalisasi kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Kajian pemberdayaan kearifan lokal masyarakat terhadap adaptasi perubahan iklim

•

• • • • • • • • •

• • •

•

•

•


Jumlah (orang) PPNS yang dibina

Jumlah pengawasan teknis bidang penataan ruang

Fasilitasi atau pendampingan penyusunan RDTR Kawasan yang responsif/sensitif terhadap adaptasi perubahan iklim

Jumlah kegiatan fasilitasi persetujuan substansi Perda RDTR Kota


2013 – 2014 : 9,1

Program/Kegiatan Prioritas Penyelenggaraan Penataan Ruang/ Pelaksanaan Pembangunan Perkotaan

Penanggung Jawab

2013 : 21,76

Anggaran (Milyar)

143

Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman di kawasan perkotaan

Rencana Aksi

•

•

•

•

•

•

•

•

•

aktif masyarakat (termasuk daya tahan – resilience masyarakat) dalam pengembangan atribut kota hijau (Green Community) Penerapan bangunan ramah lingkungan (hemat energi, air, dan struktur) (Green building) Pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan (Green energy) Peningkatan efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air (Green water) Pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan, misalnya: transportasi publik, jalur sepeda, jalan kaki (Green transportation) Penerapan prinsip 3R (mengurangi sampah/limbah, mengembangkan proses daur ulang, dan meningkatkan nilai tambah (Green waste) Tersusunnya kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya air, pengelolaan sampah, dan sanitasi di kawasan perkotaan. Terlaksananya pengelolaan sampah, perbaikan sanitasi lingkungan, dan pola hidup bersih dan sehat Terlaksananya pengelolaan sumber daya air bersih bagi kawasan perkotaan Terlaksana dan terjaganya penyediaan air baku bagi perkotaan (Masukan PU)

Indikator

1.

Sosialisasi dan penyadaran masyarakat terhadap fenomena dan dampak perubahan iklim

•

•

•

•

•

Terselenggaranya pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan tentang adaptasi perubahan iklim Tersedianya akses informasi tentang perubahan iklim bagi masyarakat Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat dalam upaya penurunan dampak perubahan iklim Terlaksananya penyusunan mekanisme pelatihan dan pendidikan kesiapsiagaanmasyarakat menghadapi bencana klimatologi dan oseanografi di kawasan perkotaan Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat di kawasan perkotaan

Klaster 3: Peningkatan Kapasitas Masyarakat Perkotaan terkait Isu Ancaman Perubahan Iklim

3.

No.

2015 - 2019

2015 - 2019

Periode

Nasional

2013: 50 Kab/Kota 2014: 50 Kab/Kota 2013: 82 Kab/Kota 2014: 100 Kab/Kota 2013: 1 pedoman

Nasional

2013: 8 Kab/Kota 2014: 10 Provinsi/Kabupate n/Kota

Target/Lokasi

2013 : 24,50 2014 : 8,07

2013 : 2014 : 2015-2019:

2013: 943

2013: 893 juta 2014: 750 juta 2013: 1,9 2014: 3,9

2013 : 1.579

2013 0 2014 : 15.643,8

2013 : 1.038,3 2014 : 1.038,3

2013: 1,1 M 2014: 1,6 M

2013: 85

2013 -2014 : 3

Anggaran (Milyar)

Lead: BNPB Supporting: Lembaga riset non kementrian (BMKG, PPGL, LAPAN, LIPI, BPPT) Kementrian PU Pemerintah daerah

Lead: Kementrian PU Supporting: Kemendagri Bappenas Kemenkes Pemerintah daerah

PPGL, LAPAN, LIPI, BPPT) BKKBN Pemerintah Daerah

Penanggung Jawab

Jumlah fasilitasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana Jumlah rencana kontinjensi

Jumlah Fasilitasi Pengurangan Risiko Bencana

Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana

Jumlah Relawan PB Jumlah Desa Tangguh Jumlah Laporan Monev

Pengembangan SPAM Kabupaten /Kota sesuai NSPK Penyusunan RI SPAM Kabupaten /Kota


• • •

• •

Jumlah kebijakan/pedoman percepatan pembangunan sanitasi perkotaan

• PersentasePendudukyang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas • Persentase Kualitas AirMinum yang memenuhi syarat • Persentase Pendudukyang Memakai JambanSehat • Jumlah Desa yangmelaksanakan Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat (STBM) • JumlahBantek, Bintek, danpendampingan (SSK) pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan • Pembangunan prasaranadansarana air limbahdengansistem off-site dan on-site • Peningkatan/pembangunan TPA, prasaranapengumpulansampahdanpersampahanterp adu 3R • Kapasitas air baku yang ditingkatkan • Kapasitas parasarana air baku yang direhabilitasi Kapasitasprasarana air baku yang dijaga Jumlah kab/kota yang terfasilitasi dalam penyusunan Perda tentang pengelolaan sampah Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi dalam pembentukan Pokja sanitasi perkotaan

Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi untuk penyusunan Perda terkait RTH di kawasan perkotaan.

Program Penanggulangan Bencana/ Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adaptasi terhadap perubahan iklim pada kawasan perkotaan dan perdesaan (RAN MAPI PU 2012-2014 Bidang Cipta Karya 11) Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana (RKP BNPB 2013)

Program Pengelolaan Sumber Daya Air Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku (RKP PU 2.1) Program: Bina Pembangunan Daerah Kegiatan: Fasilitasi Penataan Perkotaan (Kemendagri)

Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi, serta pengelolaan pengembangan infrastruktur sanitasi dan persampahan (Renstra Kemen-PU 3)

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Penyehatan Lingkungan (RKP 2013 Kemenkes)

Bina Pembangunan Daerah / Fasilitiasi Penataan Perkotaan (Kemendagri)

Indikator  Ujicoba konsep 3R (reuse, reduce, recycle); energy preservation programme; public - private partnership, etc.;  Akomodasi kearifan lokal & arsitektur ramah lingkungan Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pengembangan perkotaan melalui penyusunan rencana detail pengembangan RTH dan percontohan RTH


Penyelenggaraan Penataan Ruang / Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan

Identifikasi wilayah (kabupaten/kota) yang mengalami dampak perubahan iklim (RAN MAPI PU 2012-2014 Bidang Penataan Ruang (2)


144

Rencana Aksi

Peningkatan kapasitas penelitian tentang fenomena dan dampak perubahan iklim di kawasan perkotaan

Pengembangan sistem peringatan dini bencana klimatologi dan oseanografi

Pengembangan kapasitas kelembagaan dan jaringan terkait adaptasi perubahan iklim

No.

2.

3.

4.

Kontribusi aktif dalam jaring basis data internasional untuk pemantauan fenomena dan dampak perubahan iklim Terlaksananya Riset tentang strategi dan teknologi adaptasi perubahan iklim yang tepat, efektif, dan efisien bagi kawasan perkotaan

•

•

•

•

Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan (capacity building) Terebentuknya jejaring pelaku pembangunan berbasis perubahan iklim Terlaksananya analisis gender dalam upaya adaptasi perubahan iklim di kawasan perkotaan Tercapainya koordinasi efektif lintas sektor bidang mitigasi adaptasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

• Terlaksananya pengadaan alat sistem peringatan dini di kawasan perkotaan yang rentan terhadap bencana klimatologi dan oseanografi • Terselenggaranya pengorganisasian,pemasangan, danpengujian sistemperingatan dini bencana klimatologi dan oseanografi di kawasan perkotaan • Terciptanya mekanisme koordinasi dan pelaksanaan kegiatan untuk pengambilankeputusan statusancaman bencana klimatologi dan oseanografi antar institusi di tingkat pusat dan daerah di kawasan perkotaan • Tercapainya informasi tentang peringatanbencana klimatologi dan oseanografi kepada masyarakat di kawasan perkotaan • Tersusunnya data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana klimatologi dan oseanografi di kawasan perkotaan

•

•

Indikator

2015 - 2019 2020 -2024

2015-2019

2015 - 2019 2020 - 2024

Periode

Nasional

Nasional

Nasional

Target/Lokasi

2013 - 2014 : 14

Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana

Pengembangan kapasitas kelembagaan dan jaringan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (RAN MAPI PU 2012-2014 Bidang Penataan Ruang (5)

Lead: BNPB Supporting: Kementrian PU Kemenristek Lembaga riset non kementrian (BMKG, PPGL, LAPAN, BPPT, LIPI) Pemerintah daerah

• Kebutuhan dan pelaksanaan pelatihan dalam negeri maupun luarn egeri bidang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim • Fasilitasi operasional sekretariat MAPI PU • Membentuk komunitas MAPI PU berbasis sistem informasi /TI • Membentuk jejaring perubahan iklim baik nasional, internasional, daerah dan antar sektor /pelaku (LSM, masyarakat) • Membangun kerjasama pembangunan yang berbasis

Jumlah fasilitasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana


Program Penanggulangan Bencana/ Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pengurangan Risiko dan Mitigasi Bencana Alam Lead: BNPB Supporting: Kementrian-PU Kementrian KP Lembaga riset non kementrian (BMKG, PPGL, LAPAN, LIPI, BPPT) Pemerintah daerah

Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pemeliharaan TIK


2013 : 649,05 2014 : 205,9

• Dokumen ilmiah kontribusi Indonesia untuk perubahan iklim

• Jumlah kebijakan peningkatan dukunga nlitbang untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim

Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan Pengurangan Risiko Bencana & Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (MAPI) di pusat dan daerah.

Need assessment data dan informasi perubahan iklim terkait penataan ruang, antara lain data/informasi kerentanan perubahan iklim wilayah/kota Consensus building para penyedia/ pengadaan data dan informasi dalam rangka perubahan iklim Pemutahiran data tata ruang akibat perubahan iklim dari berbagai sumber Inventarisasi dan pembakuan penyiapan metode pengolahan data geospasial Pelaksanaan pengolahan data geospasial

Penelitian Geoteknologi (RKP LIPI 2013)

•

•

•

•

•

Indikator

2013 : 2,5 2014 : 2,5

Penanggulangan BencanaNasional (Renstra BNPB 2010-2014)

Penyediaan akses dan pengolahan terhadap data dan informasi terkait perubahan iklim terjadap tata ruang (RAN MAPI PU 2012-2014 Bidang Penataan Ruang (1)



Dukungan litbang untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim (PN9) (Renstra Kemenristek dan RPJMN (1g)

Lead: Kemenristek BNPB Supporting: Lembaga riset non kementrian (BMKG, PPGL, LAPAN, BPPT, LIPI) Kementrian LH Kementrian PU Pemerintah daerah

Penanggung Jawab

2014 : 49

2010 - 2014: 74,28

2013 - 2014 : 2

Anggaran (Milyar)

145

No.

Rencana Aksi

•

•

Terlaksananya pemutakhiran data mengenai perubahan penggunaan lahan akibat perubahan iklim Tersedianya fasilitas dan teknologi yang dapat memantau potensi sumber bencana akibat perubahan iklim

Indikator

Periode

Target/Lokasi

Jumlah pemutakhiran basis data informasi perkotaan Jumlah kota (termasuk kawasan metropolitan)yang memperoleh pembinaan teknis pelaksanaan pengembangan perkotaan dan kapasitas lembaganya • Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pengembangan perkotaan melalui penyusunan rencana detail pengembangan RTH dan percontohan RTH Jumlah rekomendasi kebijakan (PB) Jumlah Kegiatan Penguatan dan Fasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat Jumlah baseline data bencana Indonesia


Adaptasi Perubahan Iklim (RKP Kemenristek (2663) Program Penanggulangan Bencana/ Pemberdayaan Masyarakat Program Penanggulangan Bencana/ Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pengurangan Risiko dan Mitigasi Bencana Alam

2013: 1

• •

Indikator

• Jumlah Relawan PB • Jumlah Desa Tangguh • Jumlah Laporan Monev

perubahan iklim


2013 : 16,5


Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana (RKP BNPB 2013)

Penanggung Jawab

2013 : 24,50 2014 : 8,07

Anggaran (Milyar)

146 Periode

Target/Lokasi


Pengembangan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulaupulau kecil bagi masyarakat

Pemeliharaan dan rehabilitasi sumber daya air di pesisir dan pulau-pulau kecil

1.

2.

3.

Terlaksananya kajian peningkatan ketahanan sumber daya pesisir terhadap ancaman perubahan iklim Tersedianya aksesibiltas bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mengakses sumber daya yang ada secara berkelanjutan.

Terselenggaranya pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan tentang adaptasi perubahan iklim Tersedianya akses informasi tentang perubahan iklim bagi masyarakat Terlaksananya penyusunan mekanisme pelatihan dan pendidikan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana klimatologi dan oseanografi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

• Terlaksananya kegiatan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan, seperti dengan menggunakan sumur resapan, dam, tanggul, dan pengelolaan air minum dengan menggunakan teknologi yang tepat • Terlaksananya kegiatan pengendalian pemanfaatan sumber daya air di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

•

•

•

•

•

•

2015-2019 2020-2024

2015-2019 2020-2024

2013-2014

wilayah berisiko tinggi

Nasional

2013: 18 lokasi 2014: 24

17

-

2013: 1,4 2014: 3

Anggaran (mengacu RKP 2013/ Renstra/ RPJMN) Milyar

5.

Indikator/Sasaran

Pengintegrasian upaya adaptasi perubahan iklim ke dalam rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Peningkatan sistem pendukung adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

4.

Rencana Aksi

Penerapan tindakan adaptasi struktural dan non struktural untuk mengantisipasi ancaman perubahan iklim

3.

Klaster 1 : Peningkatan kapasitas kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dengan isu perubahan iklim

No .

Pengelolaan dan pendayagunaan lingkungan dan ekosistem untuk adaptasi perubahan iklim

2.

Sub-Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sasaran: 1. Peningkatan kapasitas kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dengan isu perubahan iklim

4.2 Sub Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Lead : Kementrian KP Supporting : Lembaga riset non kementrian (BMKG, PPGL, LAPAN, BPPT, LIPI) Pemerintah Daerah Lead : Kementrian PU Supporting : Kementrian-KP Kementrian Kesehatan Lembaga riset non kementrian (BMKG, PPGL, LAPAN, BPPT, LIPI)

Lead : Kementrian KP

Penanggung Jawab



Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan (RKP Kemen-KP 9c)

• Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan • Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran • Persentase cakupan wilayah pesisir dan lautan pada WPP-NRI yang terawasi dari kegiatan dan pemanfaatan ekosistem dan kawasan konservasi perairan ilegal dan/atau yang merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya


Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapasiagaan dalam menghadapi bencana

Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan (Renstra KKP dan RPJMN (5b)

Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana



Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang terfasilitasi peningkatan ketahanan terhadap bencana

Indikator


Pengintegrasian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ke dalam perencanaan dan pengolahan kelautan dan perikanan (Rencana Adaptasi tahun 2015-2020 – 3) Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana

Pendayagunaan Pesisir dan lautan


Kesesuaian dengan RKP 2013, Renstra, RPJMN

147

Peningkatan infrastruktur (jaringan transportasi listrik, air bersih, dan komunikasi) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar dengan menggunakan teknologi tepat guna

Rencana Aksi

terhadap pulau-pulau kecil terluar

• Terlaksananya tindakan pengawasan

pulau kecil terluar

listrik, air bersih, dan komunikasi di pulau-

• Terfasilitasinya penyediaan infrastruktur

pesisir dan pulau-pulau kecil terpencil

• Tersedianya dan dermaga untuk wilayah

Indikator/Sasaran

2015-2019 2020-2024

Periode

Peningkatan kualitas lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Identifikasi, Pemeliharaan, dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil

1.

2.

lamun, estuaria, dan terumbu karang

kecil, seperti mangrove, wetland, padang

ekosistem alami pesisir dan pulau-pulau

• Telaksananya kegiatan pengelolaan

saat ini terkait dengan isu perubahan iklim

ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil

2015-2019 2020-2024

2013 -2014

Terfasilitasinya perbaikan lingkungan dan adaptasi berbasis mitigasikebencanaan di pulau-pulau kecil

•

• Terkumpulnya informasi kondisi

2013-2014

Terfasilitasinya perbaikan lingkungan dan adaptasi berbasis mitigasi kebencanaan di kawasan pesisir

•

Klaster 2 : Pengelolaan dan pendayagunaan lingkungan dan ekosistem untuk adaptasi perubahan iklim

4.

No .

Nasional

2013 : 30 lokasi 2014 : 30 lokasi

2013 : 18 lokasi 2014 : 25 lokasi

Nasional

Target/Lokasi

-

-

2013 : 10

2013 : 4,2 2014 : 7

2013 : 5 2014 : 8

87

21,2

87

578,5


Lead : Kementrian KP Kementerian LH Supporting : Lembaga riset non kementrian (BMKG, PPGL, LAPAN, BPPT, LIPI) Pemerintah daerah


Lead : Kementrian PU Supporting : Kementrian-KP Kementrian Pertahanan Departemen Perhubungan Pemerintah daerah

Pemerintah daerah

Penanggung Jawab Indikator

Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis (Renstra Kemen-KP dan RPJMN (4a)

Penyesuaian pengelolaan ekosistem dan sumberdaya pesisir dan [ulaupulau kecil secara terpadu terkait perubahan iklim (Masukan: Matriks RAN API Bidang Kelautan dan Perikanan) (Rencana Adaptasi tahun 2015-2020 – 6)

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup / Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut (RKP Kemen-LH II 15)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Jumlah kebijakan, peraturan, pedoman, model implementasi danrekomendasi kebijakan konservasidan pengendalian kerusakanpesisir dan laut Persentase capaian inventarisasidata kerusakan ekosistem pesisirdan laut dengan basis kabupaten Identifikasi terhadap kondisi saat ini & proyeksi ke depan. Pemeliharaan dan rehabilitasi ekosistem dan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil (mangrove, lahan basah dan padang lamun, estuaria, terumbu karang, garis pantai, paparan benua). Pemeliharaan dan rehabilitasi daerah pelindung alamiah pantai (vegetasi pantai, gumuk pasir, terumbu karang). Pemeliharaan dan rehabilitasi sumberdaya air di peisisir dan pulau-pulau kecil (sumur resapan, dam, tanggul, drainase). Pengembangan dan sosialisasi teknologi penyulingan air laut (desalinasi) dan siklus daur ulang air. kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5 juta ha Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota

Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi perbaikan lingkungan dan adaptasi berbasis mitigasi

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil/ Pendayagunaan pulau-pulau kecil

Jumlah pulau kecil yang dipetakan potensinya, termasuk pulau-pulau kecil terluar Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi penyediaan infrastruktur termasuk pulaupulau kecil terluar Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang rusak direhabilitasi

•

•

• Persentase cakupan wilayah pesisir dan lautan WPP-NRI yang terawasi dari kegiatan Pencemaran Perairan yang merusak sumber daya ikan dan/atau lingkunganya Jumlah pulau kecil yang memiliki infrastuktur memadai secara terintegrasi termasuk pulaupulau kecil terluar Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi penyediaan infrastruktur termasuk pulau-pulau kecil terluar Persentase kecukupan jumlah sarana dan prasarana kebijakan pertahanan di wilayah perbatasan

Program PengelolaanSumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil/ Pendayagunaan pesisir dan lautan

Pendayagunaan pulau-pulau kecil (Renstra KKP 9c) Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan (Renstra Kemenhan II.1) Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil (RKP Kemen-KP 9c)

Pendayagunaan pulau-pulau kecil (Renstra KKP dan RPJMN (4d)



148

Pemeliharaan dan rehabilitasi daerah pelindung non struktural atau alamiah pantai dan kawasan di belakangnya berdasarkan hasil kajian dan identifikasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil

Rencana Aksi

Periode

2015-2019 2020-2024

Indikator/Sasaran

• Terlaksananya kegiatan pembangunan pelindung pantai non struktural seperti vegetasi pantai, gumuk pasir, dan terumbu karang • Terlaksananya pemeliharaan pelindung pantai non struktural yang terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Kota tepi pantai berisiko tinggi

Target/Lokasi

Pengembangan Coastal Resilience Village (CRV) atau Pengembangan Desa Pesisir Tangguh

Bantuan sarana dan prasarana dalam pengembangan PPK

Identifikasi serta penyesuaian elevasi dan penguatan struktur bangunan dan fasilitas vital, seperti, dermaga pelabuhan, dan permukiman masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Peningkatan ketahanan sumber daya pertanian dan tambak pesisir terhadap ancaman perubahan iklim

1.

2.

3.

4.

Tersusunnya konsep program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Terlaksananya program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh

Terkumpulnya informasi kondisi infrastruktur pesisir dan pulau-pulau kecil saat ini terkait dengan isu perubahan iklim, antara lain, dermaga, permukiman masyarakat, dan sarana ekonomi Teridentifikasinya jumlah luasan kawasan di wilayah pesisir rusak yang direhabilitasi

•

Terlaksanya kajian tentang standar struktur dan tinggi infrastruktur vital di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap kenaikan muka air laut • Terlaksananya kegiatan penguatan dan peninggian infrastruktur vital di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap kenaikan muka air laut. Terlaksananya pengaturan dalampembangunan dantata bangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim Terlaksananya identifikasi terhadap guna lahan sawah dan tambak di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terancam bencana kenaikan muka air laut Terlaksananya tindakan adaptasi terhadap bencana kenaikan muka air laut bagi sawah dan tambak di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

•

pulau kecil

pulau-pulau kecil terluartermasuk pulau-

• Terfasilitasinya penyediaan infrastruktur di

•

•

2015-2019 2020-2024

2015-2019 2020-2024

2015-2019

2013-2014

2015-2019

2013-2014

Wilayah pesisir berisiko tinggi


2013 : 60 pulau 2014 : 30 pulau

2013 : 22 lokasi 2014 : 0 lokasi

Klaster 3 : Penerapan tindakan adaptasi struktural dan non struktural untuk mengantisipasi ancaman perubahan iklim

3.

No .

2013 : 63

2015-2019: 100

2013 : 26,8 2014 : 75

2013 : 28 2014 : 75 2015-2019: 100

2013 : 20,23

2013: 38,61


Lead : Kementrian-KP Kementrian PU Supporting : Kementrian Pertanian BNPB LIPI Pemerintah daerah

Mengembangkan disaster risk management untuk bencana dampak perubahan iklim (RAN MAPI PU 2012-2014 Bidang Sumber Daya Air (2)

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil Pendayagunaan Pesisir dan Lautan (RKP Kemen-KP 9d)

Penyesuaian elevasi dan penguatan struktur bangunan dan fasilitas vital di wilayah pesisir terkait perubahan iklim (Masukan: Matriks RAN API Bidang Kelautan dan Perikanan) (Rencana Adaptasi tahun 2015-2020 – 5)

Pendayagunaan Pesisir dan Lautan (Renstra KKP 9d)

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil

Kementrian KP

Lead : Kementrian-KP (untuk identifikasi) Kementrian PU Supporting : Lembaga riset non kementrian (BMKG, PPGL, LAPAN, BPPT, LIPI) Pemerintah daerah

Program Pengelolaan Sumber Daya laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil/Pendayagunaan pesisir dan lautan (Renstra KKP dan RPJMN 9c)

Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas (RKP Kemenhut 4a) Perencanaan, Pengembangan Kelembagaan dan Evaluasi Hutan Mangrove (RKP Kemenhut 4f)


• Jumlah luasan kawasan di wilayah pesisir rusak yang direhabilitasi • Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang terfasilitasi peningkatan ketahanannya terhadap bencana dan perubahan iklim • Jumlah ragam produk kelautan yang terfasilitasi pengembangannya  Pembinaan dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan SDA bidang irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku  Fasilitasi sarana dan prasarana OP irigasi

• Pengembangan Climate Resillience Village (CRV) • Pembangunan dan pemeliharaan struktur pelindung pantai (tembok laut, groin, pemecah gelombang, beach nourishment, pintu air pasut). • Kajian dan sosialisasi pembangunan rumah panggung di pesisir. • Penyesuaian elevasi dan penguatan struktur bangunan dan fasilitas vital (pemukiman pesisir, dermaga pelabuhan, jalan).

Jumlah luasan kawasan di wilayah pesisir rusak yang direhabilitasi

Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi penyediaan infrastruktur termasuk pulaupulau kecil terluar

terhadap bencana perubahan iklim

terfasilitasi peningkatan ketahanannya

• Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang

rusak yang direhabilitasi

• Jumlah luasan kawasan di wilayah pesisir

• Rencana RTkRHL mangrove • Rencana pengelolaan hutan mangrove • Terbentuk dan berfungsinya kelompok kerja mangrove daerah Data informasi evaluasi pengelolaan hutan mangrove

perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat Tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, pantai, gambut dan rawa pada DAS Prioritas seluas 2,5 juta Ha

Indikator


Kementrian KP

Lead : Kemenhut Supporting : Kementrian-KP Kementerian LH BNPB Pemerintah daerah

Penanggung Jawab

149

Kajian dan pemetaan risiko dan adaptasi perubahan iklim sektoral/sub-bidang tingkat kabupaten/kota

4.

Teridentifikasinya nilai bahaya, kerentanan, dan risiko perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Jumlah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki peta risiko dan zonasi adaptasi perubahan iklim

Jumlah kajian tingkat bahaya, kerentanan, dan risiko serta zonasi strategi adaptasi perubahan iklim pada sektoral yang terkait hingga tahun 2050 di wilayah kabupaten/kota

•

•

2015-2019

2015-2019


Nasional

Nasional

2013-2014 : 3

2013 : 1,3 2014 : 2

Kajian risiko dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

2013-2014

2013 : 60 pulau 2014 : 30 pulau

3.

pulau-pulau kecil

perubahan iklim bagi wilayah pesisir dan

pedoman penerapan opsi adaptasi

• Tersusunnya dokumen berisi standar dan

2013-2014

Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) rehabilitasi dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Tersusunnya profil pulau-pulau kecil

2.

2013: 388,24

0.9


2013 : 9 2014 : 20

Wilayah tepi pantai berisiko tinggi

Target/Lokasi

Identifikasi dan pemetaan potensi pulau-pulau kecil

2015-2019 2020-2024

Periode

1.

Teridetifkasinya kondisi struktur pelindung pantai (tembok laut, groin, pemecah gelombang, beach nourishment, pintu air pasut, dsb di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil • Terbangunnya pelindung pantai struktural seperti tembok laut, groin, pemecah gelombang, pintu air pasut, dan beach nourishment • Terlaksananya pemeliharaan pelindung pantai struktural yang terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Terfasilitasi peningkatan ketahanan kawasan pesisir terhadap bencana dan perubahan iklim

•

Indikator/Sasaran

2014 : 63

Identifikasi, pembangunan dan pemeliharaan struktur pelindung pantai (tembok laut, groin, pemecah gelombang, beach nourishment, pintu air pasut, dsb)

Rencana Aksi

Penyediaan fasilitas navigasi untuk memantau aktivitas laut, seperti gelombang, pasang-surut, badai, dll. Klaster 4 : Pengintegrasian upaya adaptasi ke dalam rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

5.

No .

yg

sudah

Identifikasi wilayah (kabupaten/kota) yang mengalami dampak perubahan iklim (RAN MAPI PU 2012-2014 Bidang Penataan Ruang (2))

Lead : Kementrian LH Geospasial/BIG Supporting : Kementrian PU Kementrian KP BNPB Lembaga riset non kementrian (BMKG, PPGL, LAPAN, BPPT, LIPI) Pemerintah daerah Lead: Kementrian KP Supporting: Bappenas, KemenLH, BIG, BMKG, DNPI

Kementrian KP

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Pendayagunaan Pesisir dan lautan

Pendayagunaan Pesisir dan Lautan (Renstra KKP 9d)

Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai (RKP Kemen-PU 2.4)

(Kegiatan Adaptasi dilakukan – 6)

Pembuatan tanggul penahan banjiir dan penanaman mangrove





Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara

 Identifikasi kerentanan terhadap perubahan iklim 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota


• Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan dipetakan potensinya secara akurat termasuk pulau-pulau kecil terluar

•

•

•

Berkurangnya daerah pemukiman genangan air/rob dan terlaksananya vegetasi pantai.


dan rawa Jumlah fasilitasi pengurangan risiko bencana

Indikator


Kementrian KP

Lead : Kementrian-KP (untuk identifikasi) Kementrian PU BNPB Pemerintah daerah

Penanggung Jawab

150

Pengawasan dan pengendalian untuk penataan ruang dan zonasi pesisir dan perairan terhadap perubahan iklim

6.

•

•

• Terselenggaranya kegiatan yang mengontrol penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berpotensimenimbulkandampak perubahan iklim • Terintegrasinya unsur kerentanan dan risiko bencana akibat perubahan iklim dalam pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang

Tersusunnya rencana zonasi bagi wilayah pesisir nasional/provinsi/kabupaten/kota yang memuat peta risiko perubahan iklim Tersusunnya rencana penataan permukiman, infrastruktur, dan fasilitas vital lainnya yang terkena dampak perubahan iklim secara terpadu Tersusunnya dokumen perencanaan dan Peraturan perundangan yang memasukkan faktor kerentanan, risiko, dan adaptasiperubahan iklim

2015-2019 2020-2024

2015-2019


Nasional


2015-2019

Terintegrasinya (mainstreaming) strategi adaptasi perubahan iklim pada sektoral yang terkait hingga tahun 2050 di wilayah kabupaten/kota

•

Target/Lokasi

Periode

Indikator/Sasaran

Klaster 5 : Peningkatan sistem pendukung adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 1. Peningkatan riset dan kajian • Terlaksananya riset kajian pemanfaatan 2013-2014 2 lokasi (2013potensi sumber daya pesisir sumber daya pesisir ekonomis 2015-2020 2014)

Penyusunan dokumen penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan hasil kajian risiko dan adaptasi perubahan iklim

Rencana Aksi

5.

No .

2013 : 0,58 2014 : 1,2


Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan

Identifikasi wilayah (kabupaten/kota) yang mengalami dampak perubahan iklim (RAN MAPI PU 2012-2014 Bidang Penataan Ruang (2)

2013 – 2014 : 8

Program PengelolaanSumber Daya Laut, Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RKP Kemen-KP 9e)


•

Jumlah rekomendasi pengelolaan dan/atau model pemanfaatan sumber daya laut dan

Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulaupulaukecil di wilayah Provinsi/ Kab/Kota yang memiliki dokumenRenstra Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah nasional, lintas wilayah, Provinsi/ Kab/Kota yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil • Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulaupulau kecil yang memiliki dokumenrencana Zonasi Rinci Kawasan • Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulaupulau kecil di wilayah nasional, lintaswilayah, Provinsi/ Kab/Kota yang memiliki dokumen Rencana ZonasiWilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil yang diinisiasi legalitasnya • Penyusunan norma standar, pedoman dan criteria tentang adaptasi dan mitigasi perubahn iklim. • Penyesuaian regulasi dan kebijakan yang terkait dengan perubahan iklim. • Mengakselerasi penerbitan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Sektor Kelautan dan Perikanan yang telah memuat isu dan strategi mitigasi bencana termasuk adaptasi perubahan iklim. • Mengakselerasi penerbitan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Sektor Kelautan dan Perikanan yang telah memuat peta rawan bencana dan peta resiko bencana terkait perubahan iklim. Peningkatan kapasitas kelembagaan (peraturan perundangan, sumberdaya manusia, lembaga, dan yang terkait lainnya). Identifikasi kabupaten/kota yang butuh relokasi permukiman akibat kerentanan perubahan iklim •

Indikator


Penyusunan atau penyesuaian regulasi, kebijakan, dan kapasitas kelembagaan di sektor kelautan dan perikanan terkait perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Masukan: Matriks RAN API Bidang Kelautan dan Perikanan) (Rencana Adaptasi tahun 2015-2020 – 4)

Lead : Bappenas Kementrian KP Supporting : Kementrian PU BNPB Pemerintah daerah

Lead: Kemen-dagri, Pemerintah Daerah Supporting: Bappenas Kemen-LH, Kemen-PU Lead : Bappenas Kementrian-KP Supporting : Pemerintah daerah Kementrian PU BNPB

Penanggung Jawab

-

2013 : 33


151

Peningkatan kapasitas penelitian tentang fenomena dan dampak perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Pengembangan sistem peringatan dini bencana klimatologi dan oseanografi

3.

Rencana Aksi

2.

No .

•

•

•

•

•

pulau kecil

oseanografi di kawasan pesisir dan pulau-

peringatan dini bencana klimatologi dan

pemasangan, dan pengujian sistem

• Terselenggaranya pengorganisasian,

bencana klimatologi dan oseanografi

pulau-pulau kecil yang rentan terhadap

peringatan dini di wilayah pesisir dan

• Terlaksananya pengadaan alat sistem

Terlaksananya riset tentang ancaman bahaya perubahan iklim di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil Tersedianya fasilitas dan teknologi yang dapat memantau potensi sumber bencana akibat perubahan iklim Terlaksananya riset tentang indeks kerentanan di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil serta wilayah laut Terlaksananya kontribusi aktif dalam jaring basis data internasional untuk pemantauan fenomena dan dampak perubahan iklim Terselenggaranya inventrisasi data, sistem, informasi, dan riset terkait perubahan iklim Terlaksananya riset tentang strategi dan teknologi adaptasi perubahan iklim yang tepat, efektif, dan efisien sesuai karakteristik wilayah pesisir dan pulaupulau kecil

Indikator/Sasaran

Nasional


2015-2019 2020-2024

2015-2020

8 lokasi

Target/Lokasi

2013-2014

Periode

Penelitian Oseanografi (RKP LIPI 3419)

2013 : 36,5

-

Mengembangkan disaster risk management untuk bencana dampak perubahan iklim (RAN Adaptasi Perubahan Iklim (2012-2014 Bidang Sumber Daya Air (2) Penanggulangan Bencana Nasional Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana (Renstra BNPB)

Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan (RKP Kemenhut 5.a)

2013 :23,64

2013 – 2014 : 42

Penelitian Geoteknologi (Renstra LIPI dan RPJMN)

2014 : 25,3

Inventarisasi data, sistem informasi, dan riset terkait dengan perubahan iklim (Rencana Adaptasi 2015-2020 – 2)

dan Perikanan Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir (RKP Kemen-KP 4f) Kerjasama internasional dan pertukaran informasi terkait adaptasi Perubahan Iklim (Kegiatan Adaptasi yg sudah dilakukan – 7)


•

Terlaksananya koordinasi pemanfaatan dan penerapan sistem peringatan dini.

• Pembangunan pos hidrologi telemetri 100 pos • Penelitian prakiraan dan pengendalian kekeringan • Penelitian sistem peramalan dan peringatan dini banjir

Jumlah rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/adaptasi bencana dan perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan • Dokumen ilmiah kontribusi Indonesia untuk perubahan iklim • Konsep pengurangan resiko bencana kebumian dan perubahan iklim • Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul, yaitu : • strategi kebijakan bagi pengambil keputusan (decision support system, DSS) dalam penataan ruang dan penatagunaan hutan berbasis DAS; • strategi kebijakan (DSS) pengembangan hutan kota; • strategi kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim • Jumlah riset kebencanaan wilayah pesisir laut • Jumlah gedung dan peralatan laboratorium Oseanografi • Jumlah laboratorium dan peralatan kelautan di wilayah timur

• Analisis ancaman bahaya dan penyusunan peta • Penyusunan peta kerentanan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. • Analisis dan penyusunan peta risiko perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil.

Penyusunan modul Vulnerability Assessment, Vulnerability Assessment Capacity Building, Small Scale, Public Campaign.

•

pesisir Jumlah model penerapan IPTEK SDLP

Indikator


Penelitian dan pengembangan IPTEK kelautan

Lead : BNPB Kemen-PU Supporting : Kementrian-KP Pemerintah daerah

Lead : Kemen Ristek BNPB Supporting : Kementrian-KP Lembaga riset non kementrian (BMKG, PPGL, LAPAN, BPPT) Kementrian PU Pemerintah daerah

Penanggung Jawab

2013 : 242,8

-

10

Anggaran (mengacu RKP 2013/ Renstra/ RPJMN) Milyar 2013 : 6 2014 : 7

152

4.

No .

Penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor bidang mitigasi adaptasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Rencana Aksi

• Terlaksananya penguatan kelembagaan mitigasi adaptasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil • Terlaksananya perwujudan partisipasi masyarakat, khususnya wanita, dalam upaya adaptasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil • Tercapainya koordinasi efektif lintas sektor bidang mitigasi adaptasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

pulau kecil

oseanografi di kawasan pesisir dan pulau-

darurat bencana klimatologi dan

pemutakhiran prosedur tetap tanggap

• Tersusunnya data akurat, informasi, dan

kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

kepada masyarakat dan institusi lokal di

bencana klimatologi dan oseanografi

• Tercapainya informasi tentang peringatan

pesisir dan pulau-pulau kecil

di tingkat pusat dan daerah di kawasan

klimatologi dan oseanografi antar institusi

keputusan status ancaman bencana

pelaksanaan kegiatan untuk pengambilan

• Terciptanya mekanisme koordinasi dan

Indikator/Sasaran

2015-2020

Periode

Wilayah pesisir dan pulaupulau kecil rawan bencana

Target/Lokasi Indikator

•

• Pembangunan sarana informasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim • Sosialisasi dan Konsultasi Publik • Pelatihan • Monitoring

Fasilitasi partisipasi dan akses publik terhadap informasi

Penanggulangan Bencana Nasional (Renstra BNPB)

Pembangunan system informasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Modul pelatihan adaptasi perubahan iklim.

2

•

Jumlah provinsi peserta pembinaan teknis kajian kerentanan &adaptasi perubahan iklim Jumlah sektor peserta pembinaan teknis kegiatan adaptasi terhadap perubahan iklim

Jumlah komunitas masyarakat yang aktif dalam pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan dan perubahan iklim

TOT Adaptasi Perubahan Iklim

•

•

•

• Tersusunnya modul pelatihan.




Jumlah rencana kontijensi PB

100 juta

Program Pengelolaan SDA dan LH Peningkatan Peran Masyarakat (RKP Kemen-LH II 9)

Pelatihan kelembagaan tingkat desa dalam rangka desa tangguh terhadap dampak perubahan iklim


Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapasiagaan dalam menghadapi bencana

Program Penanggulangan Bencana/ Tanggap darurat di daerah terkena bencana

Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana



Program Pengelolaan SDA dan LH Adaptasi Perubahan Iklim (RKP Kemen-LH II 14)

Lead : Kementrian-KP BNPB Supporting : Lembaga riset non kementrian (BMKG, PPGL, LAPAN, BPPT) Kementerian PU Pemerintah daerah Kementrian LH

Penanggung Jawab

2013 : 9

2013 : 8

50 juta


153

Rencana Aksi

Indikator/Sasaran

Periode

Perencanaan dan penganggaran yang dapat merespon perubahan iklim

Pemantauan dan evaluasi kegiatan adaptasi perubahan iklim

5.

Tersedianya fasilitas dan teknologi yang dapat memantau potensi sumber bencana akibat perubahan iklim.

2014-2019

Klaster 1: Peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan dalam adaptasi perubahan iklim 1. Pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan Terciptanya kesadaran seluruh lapisan 2014-2019 tentang adaptasi perubahan iklim. masyarakat dan tingkat institusi terhadap ancaman perubahan iklim, khususnya pada kelompok rentan, seperti wanita, anak, lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah, dan lainya

No.

Peningkatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait adaptasi perubahan iklim

4.

Nasional

Nasional

2013: 70,9

173.934,8 juta (Tahun 2010-2014)

3 (2013)

4 (2013)

73 (2013)

1,2 (2013)

4 (2013)

24 (2013)

34,47 (Tahun 2010-2014)

Anggaran (mengacu RKP 2013, Renstra, RPJMN)

Pengembangan informasi iklim yang handal dan mutakhir

3.

Target/Loka si

Peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan dalam adaptasi perubahan iklim

2.

Bidang Sistem Pendukung

1.

Sasaran:

5.

Lead: BMKG, Supporting: LIPI, BPPT, Kem. Ristek, BNPB

Lead: BNPB, Supporting: Kem.Sosial, Kem. Diknas, LIPI, Kem. Kesehatan, Kem. Kominfo, DNPI

Penanggung Jawab

Pengelolaan Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG (RKP BMKG 2013)

Program Penanggulangan Bencana/ Pemberdayaan Masyarakat Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapasiagaan dalam menghadapi bencana Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Program Penanggulangan Bencana/ Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Instrumentasi, Rekayasa, dan Kalibrasi BMKG (Renstra BMKG 2010-2014)

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana (Renstra BNPB 2010-2014)


•

•

• •

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Indikator

Jumlah stasiun MKKuG yang peralatannya terkalibirasi sesuai dengan jadwal yan ditentukan Presentase peralatan operasional MKKuG di 178 UPT yang dapat beroperasi Jumlah peralatan MKKuG hasil rekayasa Persentase kemajuan pembangunan sistem informasi peringatan dini iklim yang dibangun di satu lokasi (jakarta) Jumlah ragam peta tematik iklim yang tersedia Jumlah provinsi yang mendapatkan rehabilitasi/penggantian peralatan pengamataniklim Jumlah pedoman/panduan teknis operasional yang direalisasikan Jumlah workshop/seminar/SLI/ penyuluhan

Jumlah relawan

Jumlah rencana kontinjensi




Terlaksananya wadah koordinasi relawan penanggulangan bencana Indonesia Terlaksananya sertifikasi relawan penanggulangan bencana Indonesia Terlaksananya sosialisasi pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jumlah desa tangguh bencana


154

Peningkatan peran aktif Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam adaptasi perubahan iklim dan capaian sasaran kebijakan Pemerintah mengenai perubahan iklim

3.

Terciptanya kesadaran dan aksi nyata dalam penanganan perubahan iklim yang memberi dampak positif kesejahteraan rakyat

2014-2024

2014-2019

2014-2024

2014-2019

Jumlah aparat pemerintahan pusat dan daerah yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan/workhsop terkait adaptasi perubahan iklim

Jumlah kemitraan dan jejaring di tingkat lokal, regional, nasional, bilateral, multirateral yang terbentuk dalam mengantisipasi risiko akibat perubahan iklim

2014-2019

Periode

Terselenggaranya pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan tentang adaptasi perubahan iklim

Indikator/Sasaran

Klaster 2: Pengembangan informasi iklim yang handal dan muktahir 1. Pembangunan sistem informasi dan Terkumpul dan tersusunnya dokumen tanggap perubahan iklim yang handal yang memuat data dan informasi risiko dan mutakhir. bencana akibat perubahan iklim yang termuktahir Jumlah publikasi melalui media cetak dan elektronik

Pembentukan forum/jejaring/ aliansi/pokja adaptasi perubahan iklim.

Rencana Aksi

2.

No.

Nasional

Nasional

Nasional

Nasional

Nasional

Target/Loka si

2013: 33,9 Total 5 tahun: 82,989

10,28

2013: 30


Lead: BMKG, Supporting: BNPB, KLH, Kem. Kominfo, LAPAN, KESDM, Kem.PU, Kem. KP, Kemenkes, Badan

Lead: Kemenko-Kesra, Supporting:Kemenkeu, Kementan, Kemen-KP, BNPB, Kemenkes, KemenPU, Kemenpera, Kemensos, Kominfo, Pemda

Lead: BNPB, Supporting: Kemenkes, Kem. KP, Kem. PU, KLH, Kem. Pertanian, Kemenhut, Kem. Sosial, DNPI

Lead: BNPB (Pusat), Kemendagri (Daerah) Supporting: Kem. Diknas, Kem. Sosial, Kem. Kominfo, DNPI

Lead: BNPB Supporting: Kem. Diknas, Kem. Sosial, Kem. Kominfo

Penanggung Jawab

Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara (RKP BMKG 2013 dan Renstra BMKG 2010-2014)

Pengelolaan penyusunan peraturan perundangundangan dan telaahan hukum, kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang penanggulangan bencana (Renstra BNPB 2010-2014) Penanggulangan Bencana/ Pemberdayaan Masyarakat Koordinasi Kebijakan Kelembagaan dan Kemitraan (RKP Kemenko Kesra 2013)

Program Penanggulangan Bencana/ Pemberdayaan Masyarakat Program Penanggulangan Bencana/ Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat dalamkesiapanmenghadapi bencana (RKP 2013 - BNPB) Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapasiagaan dalam menghadapi bencana Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB/ Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana



Indikator

Jumlah Desa tangguh siaga bencana Jumlah Laporan Monev

• •

• •

•

•

•

Jumlah UPT BMKG yang mendiseminasikan informasi dini kualitas udara (AQMS) Jumlah ragam/jenis informasi perubahan iklim Persentase kemajuan pembangunan sistem informasi perubahan iklim pada suatu lokasi (jakarta)

kemitraan

pelaksanaan penguatankelembagaan dan

Tingkat (indeks) koordinasi dan hasil sinkronisasi

kemitraanpenanggulangan kemiskinan

sinkronisasipelaksanaan

Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan

penanggulangan kemiskinan

sinkronisasi penguatan kelembagaan

Jumlah peraturan perundang undangan yang disusun • Jumlah telaahan hukum yang dilakukan • Pelaksanaan kegiatan kerjasama organisasi internasional di bidang penanggulangan bencana Jumlah Kegiatan Penguatan dan Fasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat • Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan •

• Jumlah Pegawai yang Melaksanakan Diklat Struktural; • Jumlah Kegiatan Diklat Teknis; • Jumlah Kegiatan Diklat Teknis Lainnya; • Jumlah Dokumen Kurikulum; • Jumlah Kegiatan Table Top Excercise; • Jumlah Kegiatan Gladi Lapang PB

Jumlah rencana kontinjensi




Jumlah Relawan PB

•

Jumlah relawan tersertifikasi

Jumlah relawan

teknis operasional yang diselenggarakan Jumlah desa tangguh bencana


155

Pengembangan inovasi dan teknologi terkait perubahan iklim dan adaptasinya

2.

Tercapainya informasi tentang perubahan iklim kepada masyarakat dan institusi lokal

Indikator/Sasaran

Periode

Target/Loka si

Tersedianya fasilitas dan teknologi yang dapat memantau potensi sumber bencana akibat perubahan iklim

2014-2019

Nasional

Tersusunnya NSPK kajian tentang 2013-2014 Nasional bahaya, kerentanan, dan risiko perubahan iklim pada multi-sektor hingga tahun 2050 2013-2014 Nasional Teridentifikasinya pola perubahan iklim hingga tahun 2050 di wilayah daratan dan perairan Indonesia (downscalling hingga level kabupaten/ kota) Jumlah kajian tentang bahaya, 2013-2014 Wilayah kerentanan, dan risiko perubahan iklim 2015-2019 sesuai pada multi-sektor di wilayah daratan dengan pola dan perairan Indonesia hingga tahun perubahan 2050 (level provinsi/kabupaten/ kota) iklim Tersinergi dan terintegrasinya pemetaan 2013-2014 Wilayah bahaya, kerentanan, dan risiko 2015-2019 sesuai perubahan iklim pada multi-sektor di dengan pola wilayah daratan dan perairan Indonesia perubahan hingga tahun 2050 (hingga level iklim provinsi/kabupaten/kota) Terintegrasinya (mainstreaming) strategi 2015-2019 Wilayah adaptasi perubahan iklim multi-sektor di dengan risiko wilayah daratan dan perairan Indonesia tinggi pada perencanaan pembangunan dan tata ruang nasional hingga tahun 2050 (hingga level provinsi/ kabupaten/kota) Klaster 3: Peningkatan riset dan pengembagan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait adaptasi perubahan iklim 1. Pengumpulan data, metodologi, dan Tersusunnya sejumlah dokumen atau 2014 Nasional informasi melalui penelitian mengenai hasil penelitian yang memuat informasi 2024 perubahan iklim, faktor kerentanan dari analisis hasil pengamatan tentang dan risiko lingkungan, faktor gejala perubahan iklim dan bencana kerentanan dan risiko sosial, ekonomi yang diakibatkan oleh perubahan iklim. dan geografi.

Kajian dan pemetaan risiko dan adaptasi perubahan iklim multisektoral tingkat nasional dan provinsi

Rencana Aksi

2.

No.

2013: 2 Total 5 tahun: 19

2013: 4

Total 5 tahun: 60,3

2013: 0,39

2013: 185,1 Total 5 tahun: 797,961.1


Lead: BPPT, Supporting: BNPB, BMKG, LIPI, Kem. Ristek

Lead: LIPI, Supporting: Kemendikbud, Kemenkes, Kem. KP, Kem. PU, KLH, Kem. Pertanian, Kemenhut, KemenPemberdayaan Perempuan, BMKG, BNPB, BPPT, LAPAN, BIG, DNPI

Lead: Bappenas Supporting: Kemen-LH, Kemen-PU, Kemen-KP

Lead: BIG Supporting: Bappenas, Kemen-LH, Kemen-PU, Kemen-KP, BMKG

Lead: Kemen-LH Supporting: Bappenas, Kemen-PU, Kemen-KP, BIG, BMKG, DNPI Lead: Kemen-LH Supporting: Bappenas, Kemen-PU, Kemen-KP, BIG, BMKG, DNPI Lead: Kemen-LH Supporting: Bappenas, Kemen-PU, Kemen-KP, BIG, BMKG, DNPI

Informasi Geospasial

Penanggung Jawab

• •

• • • •

Penelitian, penguasaan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuann dan teknologi (RKP LIPI 2013) Penelitian Limnologi (Sumber Daya Perairan Darat) Penelitian Geoteknologi (Renstra LIPI 20102014)

Adaptasi Perubahan Iklim (RKP Kemen-Ristek 2013 dan Renstra Kemen-Ristek 2010-2014)

• •

•

• •

Penelitian Geoteknologi (RKP 2013 LIPI)

Jumlah provinsi yang memperoleh informasi prakiraan cuaca skala kabupaten setiap hari melalui media elektronik dan cetak lokal Jumlah provinsi yang memperoleh pelayanan peringatan dini cuaca ekstrim skala kabupaten Jumlah provinsi yang mampu melayani informasi meteorologi melalui Strengthening BMKG

Jumlah ragam/jenis informasi kualitas udara Persentase kemajuan pembangunan sistem informasi kualitas udara/GAW Prosentase pembangunan sistem informasi perubahan iklim

Indikator

Jumlah buku/dokumen ilmiah kontribusiIndonesia untuk perubahan iklim Jumlah kegiatan riset kebencanaan Jumlah Rekomendasi kebijakan pendayagunaan teknologi untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim

Makalah ilmiah internasional Makalah ilmiaha nasional Rekomendasi Prototipe

Publikasi Nasional Publikasi Internasional

Paket pengumpulan data Paket dokumen ilmiah

Standarisasi pemetaan

•

•

•

•

• •

Penelitian, penguasaan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuann dan teknologi (RKP LIPI 2013)

Kajian spasial dampak perubahan iklim multi-sektor (RKP BIG 2013)

Pengelolaan Meteorologi Publik (RKP BMKG 2013 dan BMKG 20102014)



156

Rencana Aksi

Indikator/Sasaran

Periode

Target/Loka si

2.

1.

Desain sistem pemantauan dan evaluasi yang akan member-kan informasi tentang kemajuan dan pencapaian pro-gram adaptasi perubahan iklim Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan adaptasi perubahan iklim

Terciptanya sistem pemantauan dan evaluasi yang akan memberikan informasi tentang kemajuan dan pencapaian program adaptasi perubahan iklim Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi program adaptasi perubahan iklim yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga. 2014-2024

2014-2016

2014-2024

Tersusunnya peraturan perundangan yang memasukkan faktor kerentan, risiko, dan adaptasi perubahan iklim

Klaster 5: Pemantauan dan evaluasi kegiatan adaptasi perubahan iklim

2014-2024

Jumlah institusi di tingkat pusat dan daerah yang membuat dokumen perencanaan dan peraturan perundangan dan memasukkan faktor kerentan, risiko, dan adaptasi perubahan iklim

Nasional

Nasional

Nasional

Nasional

Klaster 4: Perencanaan dan penganggaran serta peraturan perundangan yang dapat merespon perubahan iklim 1. Penyusunan dokumen perencanaan Tersusunnya dokumen perencanaan 2014-2024 Nasional dan penganggaran yang memasukdan penganggaran yang memasukkan kan faktor kerentan, risiko, dan faktor kerentan, risiko, dan adaptasi adaptasi perubahan iklim perubahan iklim

No.

2013: 62,05

74,28

2013: 2,3


Lead: BAPPENAS Supporting: BNPB, Kemenkes, Kem. KP Kem. PU, KLH, Kem. Pertanian, Kemenhut, Kem. Sosial

Lead: Kemen-hum-HAM Supporting:Bappenas, KLH

Lead: BNPB, Supporting: Bappenas, Kemdagri, Kem. Keuangan, KLH, DNPI, Kemunkumham Lead: BNPB, Supporting: Bappenas, Kemdagri, Kem. Keuangan, KLH, DNPI, Kemunkumham

Penanggung Jawab

Program Perencanaaan Pembangunan Nasional (Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan) (Renstra Bappenas 2010-2014)

Pencegahan dan pengurangan risiko bencana (RKP 2013 – BNPB)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB/ Pengelolaan Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Telaahan Hukum, Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Bidang Penanggulangan Bencana Pencegahan dan pengurangan risiko bencana (Renstra BNPB 2010-2014)

Pengembangan Sistem Informasi Danau Indonesia (SIDI) untuk penguatan antisipasi dampak perubahan iklim terkait pengembangan perikanan

Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak Pemanasan Global (RKP 2013 – BPPT) Penelitian, penguasaan dan pemanfataan ilmu pengetahuan dan teknologi (RKP LIPI 2013)


Jumlah Konsorsium pendayagunaan teknologi untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim Jumlah layanan teknologi mitigasi dan adaptasi iklim

Indikator

Jumlah Kerjasama Organisasi Bidang •

•

•

•

• •

•

• •

•

•

•

Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan; •

% Kesesuaian struktur rancangan dokumen rencana pembangunan lima tahunan /RPJMN (Kebijakan prioritas) dengan standar /pedoman yang digunakan % hasil evaluasi pembangunan terhadap rancangan dokumen pembangunan lima tahunan (RPJMN) sesuai rencana % hasil evaluasi pembangunan terhadap rancanangan dokumen pembangunan tahunan

Terlaksananya koordinasi penyusnan kebijakan Pengurangan Risiko Bencana & Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (MAPI) di Pusat dan daerah Terlaksananya koordinasi penguatan kapasitas kelembagaan PRB di pusat dan daerah Terlaksananya koordinasi pelaksanaan PRB di pusat dan daerah Tersusunnya RPB dan Rencana Aksi PRB Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Tersusunya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jumlah Penguatan Kelembagaan dalam PRB Jumlah Laporan Monev

Penanggulangan Bencana

Jumlah Peraturan Perundang-undangan; Jumlah Dokumen Review Peraturan;

• •

Terpetakannya karakteristik ekologis perairan

Jumlah scalling sistem

•

•


157

No.

Rencana Aksi

Jumlah program adaptasi perubahan iklim yang terpantau dan terevaluasi

Indikator/Sasaran 2014-2024

Periode Nasional

Target/Loka si

Anggaran (mengacu RKP 2013, Renstra, RPJMN) Penanggung Jawab Program/ Kegiatan Prioritas

•

•

•

•

•

•

Indikator (RKP) sesuai rencana. % pemantauan atas pelaksanaan kebijakan prioritas dalam RKP sesuai dengan rencana % kesesuaian pelaksanaan kebijakan prioritas dalam RKP dengan rencana % kesesuaian pelaksanaan kebijakan prioritas dalam RPJMN dengan rencana % kesesuaian pelaksanaan evaluasi kebijakan program prioritas tertentu (tematik) dibandingkan dengan rencana % kesesuaian kinerja pembangunan daerah terhadap pencapaian prioritas nasional dikaitkan dengan transfer pusat-daerah % intensitas pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi ke dalam proses perencanaan


Lampiran 2: Ringkasan Dampak Perubahan Iklim

158

159

• Variasi tahunan tidak terlalu signifikan • Terdapat variasi diurnal yang besar di wilayah daratan • Selama abad ke-20 terjadi peningkatan antara 0.5 – 1 °C (konsisten dengan tren global IPCC) • Pemanasan yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir lebih intens, terlihat dari tren kenaikan temperatur dalam 25 tahun terakhir lebih besar daripada periode sebelumnya (lebih dari 0.6 °C untuk wilayah Malang dan Tarakan)

• Sangat bervariasi secara spasial dan temporal • Dibandingkan periode 1961–1990, pada periode 1981–2010 terdapat daerah yang CH rata-ratanya naik dan ada pula yang turun, dengan peningkatan nilai CH rata-rata di P. Sumatera sebesar 10–50 mm

• TPL di Perairan Indonesia pada bulan Januari bernilai ≥ 28°C dan pada bulan Agustus TPL ≤ 27°C • Rata-rata tren kenaikan TPL di Perairan Indonesia untuk periode 1982 – 2011 adalah 0.75 °C

Curah hujan (CH)

Temperatur permukaan laut (TPL)

Hasil analisis data historis

Temperatur permukaan

Indikator Perubahan Iklim

• Kenaikan TPL mencapai 1– 1.2°C pada tahun 2050, relatif terhadap TPL tahun 2000

• Penurunan CH rata-rata terjadi di wilayah Nusa Tenggara dan Maluku • Peningkatan CH rata-rata terjadi di wilayah Papua (kecuali Papua bagian selatan) • Di wilayah Jawa-Bali terjadi penurunan CH pada JJA dan peningkatan CH pada DJF

• Kenaikan temperatur permukaan rata-rata di hampir seluruh wilayah Indonesia berkisar 0.8 – 1 ºC untuk semua skenario relatif terhadap baseline (1960 – 1990)

• Perubahan temperatur rata-rata mengikuti tren global yang hampir linear dan tidak banyak bervariasi secara spasial • Peningkatan temperatur tidak terlalu signifikan • Hingga 2020, temperatur permukaan naik sebesar 0.5 °C relatif terhadap tahun 2000

• Kecenderungan bertambahnya CH di bulan basah dan berkurangnya CH di bulan transisi • Peningkatan CH dan variabilitasnya di wilayah Sumatera Barat dan Utara terjadi pada bulan Oktober dan Mei (khusus untuk Sumatera Barat) • Peningkatan CH dan variabilitasnya pada DJF akan terjadi di wilayah Jawa bagian barat dan sepanjang Pantai Utara, Kalimantan bagian timur, Sulawesi (khususnya bagian utara) • Penurunan CH pada DJF akan terjadi di wilayah Nusa Tenggara • Peningkatan curah hujan pada JJA akan terjadi di wilayah Maluku dan Sumatera Bagian Tengah sampai Utara • Penurunan CH pada JJA akan terjadi di wilayah Jawa-Bali, dan Sumatera Barat dan Utara • Kenaikan TPL rata-rata sebesar 0.65 ± 0.05°C pada tahun 2030, relatif terhadap TPL tahun 2000

Periode 2020-2050

Ekstrapolasi hingga 2020

Proyeksi Iklim

2.1 Ringkasan Analisis Perubahan Iklim Berdasarkan Data Historis dan Proyeksi Keluaran Model Iklim IPCC-AR4

• Perubahan pola/perilaku migrasi ikan yang disebabkan oleh perubahan sirkulasi arus laut akibat distribusi kenaikan

• Peningkatan evapotranspirasi dapat menyebabkan kekeringan • Meluasnya sebaran populasi serangga • Meningkatnya penyebaran penyakit melalui medium udara • Perubahan pola perkembangan populasi serta migrasi hama dan penyakit tumbuhan • Kenaikan temperatur permukaan sebesar 1°C dapat menurunkan produksi pertanian sebesar 0,6 ton/ha • Pemanasan setempat di perkotaan • Kekeringan dan kelangkaan air akibat jumlah presipitasi yang defisit • Banjir akibat peningkatan jumlah, durasi, dan intensitas hujan • Meningkatnya populasi nyamuk akibat banyaknya genangan air • Meningkatnya penyebaran penyakit melalui medium udara dan genangan air

Bahaya Potensial

160

Kejadian cuaca ekstrem • Hujan lebat • Badai • Angin kencang • Gelombang badai

Kejadian iklim ekstrem • ENSO • IOD/DMI • PIO/IPO

Tinggi muka laut (TML)

Indikator Perubahan Iklim

• Peluang munculnya curah hujan sebesar 150 mm /hari satu kali dalam 10 tahun adalah 40% • Peluang munculnya curah hujan sebesar 100 mm/hari (kejadian hujan sangat lebat) satu kali dalam 5 tahun adalah 80% dan satu kali dalam 2 tahun adalah 60% selama periode 1981 – 2009

• Kenaikan TPL di Laut Jawa, Banda, Arafura dan sebagian besar perairan di Indonesia Timur relatif tinggi dibandingkan dengan kenaikan TPL di Laut Cina Selatan yang hanya berkisar 0–0.25 °C • Tren kenaikan TPL seiring dengan tren kenaikan temperatur permukaan • Dipengaruhi oleh pasut laut (harian) dan monsun (musiman) • TML relatif tinggi pada bulan Januari dan rendah pada bulan Agustus • Terjadi peningkatan laju kenaikan TML di seluruh Indonesia, dari rata-rata 0.6 cm/tahun (1993–2004) menjadi 1.45 cm/tahun (2005–2011) • Peningkatan laju kenaikan TML tertinggi terjadi di utara Pulau Papua, Laut Jawa, Banda, Samudra Hindia, dan di perairan Indonesia bagian timur, dengan laju tertinggi mencapai 2.5 cm/tahun • Hasil simulasi menunjukkan peningkatan TML akibat ekspansi termal air laut dan pencairan gletser dan es • El Nino kuat dan Dipole Mode (+) yang terjadi bersamaan dapat menyebabkan kekeringan • Pada kondisi netral (ENSO dan IOD lemah) ketidakpastian curah hujan tinggi dan kondisi ekstrem basah cenderung muncul pada periode tersebut • Untuk DJF, peluang terjadinya CH bulanan dengan nilai 500 mm meningkat sekitar 10% (dari 10% ke 20 %) pada periode 1961–1990 dibandingkan dengan periode 1901–1930 dan 1931–1960

Hasil analisis data historis

• Kejadian El Nino dengan periode 2 – 5 tahun mengalami peningkatan frekuensi. Dampaknya, peralihan antara El Nino dan La Nina yang diasosiasikan dengan kondisi netral menjadi semakin sering dan menyebabkan curah hujan di beberapa wilayah Indonesia (Malang, Tarakan, dan Sumatera Selatan) sulit diprediksi • Hingga 2030, proyeksi kemunculan El Nino adalah 30 % (6.7% kuat, 10%, sedang dan 13% lemah), La Nina lebih dari 55% (13% kuat, 30% sedang, dan 12% lemah), dan kondisi normal hampir 10 – 15% • Terdapat kenaikan peluang terjadinya kelas curah hujan bulanan 250–450 mm yang diasosiasikan dengan kejadian curah hujan harian ektrem sebesar 5% hingga tahun 2020 untuk wilayah Malang

Berdasarkan model IPCC: • Tingkat kenaikan TML berkisar 0.7–0.8 cm/tahun. • TML naik 22.5±1.5cm pada tahun 2030, relatif terhadap TML tahun 2000

Periode 2020-2050

• Periode 2021 – 2030: peluang kejadian curah hujan ekstrem di Malang cenderung menurun dibandingkan satu dekade sebelumnya, tetapi peluangnya naik dibandingkan dengan periode 1990 – 2010

• Hingga tahun 2100, peningkatan frekuensi ENSO dari 3–7 tahun sekali, menjadi 2 tahun sekali

Berdasarkan model IPCC: • Pada 2050, kenaikan TML mencapai 35 – 40 cm, relatif terhadap TML tahun 2000

Proyeksi Iklim Ekstrapolasi hingga 2020

• Meningkatnya frekuensi dan intensitas erosi dan abrasi sehingga menyebabkan perubahan garis pantai • Meningkatnya peluang kejadian banjir rob akibat badai dan gelombang badai • Kerusakan infrastruktur akibat peningkatan kejadian cuaca ekstrem

• Terjadinya tahun kering secara berturut-turut • Perubahan/pergeseran pola hujan musiman • Memicu peningkatan peluang terjadi hujan lebat, angin kencang, badai dan gelombang badai

• Meluasnya genangan air laut di daerah pesisir dapat menyebabkan mundurnya garis pantai • Meluasnya daerah intrusi air laut melalui air tanah dan sungai

TPL • Rusaknya terumbu karang (coral bleaching) karena peningkatan TPL dan keasaman air laut

Bahaya Potensial

161

Banjir

Bencana kekeringan tercatat:

Kekeringan:

Tercatat 783 kejadian bencana banjir dalam periode 2001–2005 dan 2629 kejadian pada periode 2006–

(Sumber: BNPB, 2012)

Tercatat 37 kejadian kebakaran hutan dan lahan dalam periode 2001–2005 dan 58 kejadian periode 2006–2010

• 16 kejadian pada kurun 1961–2006

• 30 kejadian pada kurun 1844-1970

Pada tahun 2009, beberapa wilayah di Indonesia mengalami masalah ketersediaan air

Deskripsi

Kejadian banjir pada 2001– 2005 banyak terjadi di wilayah P. Jawa, Prov. Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan.

Pada periode 2001 – 2005, kebakaran hutan dan lahan banyak melanda wilayah Prov. Riau, Lampung, Jawa Barat, dan P. Kalimantan bagian barat. Pada periode 2006 – 2010, kejadian itu banyak dilaporkan untuk wilayah Prov. NAD, Riau, Jambi, dan Kalimantan TImur.

Keseimbangan air (antara kebutuhan dan ketersediaan) di wilayah Jawa-Bali defisit; di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Sumatera keseimbangan air kritis atau mendekati kritis; di wilayah Kalimantan dan Papua keseimbangan air relatif masih aman

Wilayah terkena dampak

Dampak yang teramati

Pengurangan ketersediaan air (PKA)

Bahaya perubahan iklim

Sama denga PKA

Intensitas bahaya cenderung naik dari periode 2010-2015 hingga 2025-2030

Tingkat kepercayaan informasi risiko ini rendah hingga sedang sesuai dengan tingkat studi yang berskala nasional/makro.

Secara keseluruhan, risiko terkait sumber daya air pada periode 2015– 2020 mengalami sedikit penurunan dan pada periode 2025-2030 kembali naik dengan tingkat risiko sangat tinggi hingga rendah atau tidak ada risiko

Deskripsi

Risiko banjir tinggi sampai sangat tinggi: pada daerah

Peta risiko pada ICCSR (Bappenas, 2010):

Kawasan terbatas di bagian tengah Jawa, P. Sumatera bagian utara, dan Nusa Tenggara


Wilayah Jawa-Bali, khususnya di Jawa Barat bagian utara dan selatan, Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian tengah dan selatan; di wilayah perkotaan Sumatera; Bali; Nusa Tenggara; dan Sulawesi Selatan

Peta risiko pada ICCSR (Bappenas, 2010);

berisiko tinggi

Wilayah

Proyeksi bahaya perubahan iklim hingga 2030

2.2 Ringkasan Analisis Potensi Dampak Perubahan Iklim di Berbagai Bidang

Kesehatan Permukima n

Energi

Kesehatan

Infrastruktu r

Permukima n

Sistem Kehidup an

Pangan

Energi

Pangan

Energi

Pangan

Ekono mi

Ekosistem

Kehutanan

Kehutanan

Jasa Lingkunga n

Perkotaan

Perkotaan

Pulau-Pulau Kecil

Perkotaan

Wilayah Khusus

Bidang pembangunan nasional yang terkena dampak

162

Tercatat 21 kejadian bencana gelombang pasang dan abrasi dalam periode 2001– 2005 dan 152 kejadian pada periode 2006–2010 (Sumber: BNPB, 2012)

Tergenang dan perubahan area lahan basah dan dataran rendah.

Penggenangan di daerah pesisir: Akibat kenaikan TML, terutama waktu air pasang maksimum Banjir rob di daerah pesisir: akibat gelombang badai, akibat gelombang panjang (La Nina), waktu air

Intensitas bahaya paling tinggi dialami pada periode 2015-2020 dan intensitas relatif sama pada 2010-2015, 2020-2025, dan 2025-2030

Jika panjang garis pantai Indonesia 95.181 km dan kemiringan rata-rata pantai diasumsikan 2%, dengan kenaikan TML 1 meter setara dengan luasan 50 m ke arah darat, maka Indonesia akan kehilangan 475.905 ha pada 100 tahun (laju: 4.759 ha/tahun)

Kejadian abrasi pada periode 2001–2005 banyak terjadi di pesisir Prov. NAD, Sumatera Barat, dan Lampung, pesisir P. Jawa, NTT, dan Sulawesi bagian tengah. Pada tahun 2006 – 2010 pengingkatan terjadi di wilayah Jawa-Bali, seluruh pesisir barat P. Sumatera, wilayah Nusa Tenggara, P. Sulawesi, Maluku, dan Papua

Deskripsi

Wilayah pesisir Prov. Riau, Sumatera Utara, Nangro Aceh Darussalam, Suma-tera Barat, dan Lampung; DKI Jakarta, Tangerang (Banten), dan daerah Tanjung Muria (Jawa Tengah); pesisir selatan P. Lombok, pesisir Teluk Saleh di P. Sumbawa, pantai Ende hingga sekitar pantai Larantuka di P. Flores; pesisir Pontianak, Banjarmasin, Samarinda; pesisir barat Prov. Sulawesi Selatan; pesisir P. Halma-hera, kota Ambon, dan


Wilayah Jawa-Bali bagian tengah-selatan, P. Sumatera bagian tengah-barat, sebagian besar Nusa-Tenggara; P. Sulawesi, dan Papua bagian tengah


retensi, kota-kota di pinggir pantai, bantaran sungai dan daerah-daerah rendah di hilir sungai besar, seperti kota-kota di pinggir sungai besar di P. Jawa, P. Sumatera bagian timur; Kalimantan bagian barat, selatan dan timur; timur Sulawesi, dan selatan Papua

berisiko tinggi

Wilayah


Pada periode 2001–2005, kejadian tanah longsor banyak terjadi di P. Jawa, terutama di bagian tengah (Jawa Barat dan Jawa Tengah), Sumatera Barat, dan Lampung. Peningkatan yang cukup signifikan pada periode 2006–2010 terjadi di wilayah P. Jawa bagian timur, P. Sumatera bagian barat dan utara, NTT, dan sebagian besar P. Sulawesi (Sumber: BNPB, 2012)

Pada tahun 2006–2010, kejadian banjir meningkat hampir di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah P. Jawa, P. Sumatera, NTT, P. Kalimantan bagian timur dan selatan, dan hampir di seluruh wilayah P. Sulawesi (Sumber: BNPB, 2012)

2010 (Sumber: BNPB, 2012)

Tercatat 251 kejadian bencana tanah longsor dalam periode 2001–2005 dan 929 kejadian pada periode 2006– 2010 (Sumber: BNPB, 2012)


Deskripsi


Tanah longsor


Pangan

Pangan

Ekono mi

Kesehatan, Permukima n, Infrastruktu r


Infrastruktu r

Sistem Kehidup an

Ekosistem

Kehutanan

Jasa Lingkunga n

Pulau-Pulau Kecil

Pesisir

Perkotaan

Perkotaan

Wilayah Khusus


163

Terjadi coral bleaching yang parah pada 2010 di wilayah Asia Tenggara dan S. Hindia, sejak kejadian terakhir pada tahun 1997/1998 (16% terumbu karang di dunia mengalami kerusakan di tahun 1997/1998)

Perubahan pola/ perilaku migrasi ikan disebabkan oleh perubahan pola upwelling (aliran arus naik)

Kemungkinan

Perubahan pola/ perilaku migrasi ikan

Perubahan/ pergeseran

Intrusi air laut terjadi baik melalui air tanah dan sungai

Deskripsi

Penurunan jumlah curah hujan di Tasikmalaya dalam periode

Daerah upwelling diprediksi berada di sekitar: perairan barat P. Sumatera, perairan Prov. Sulawesi Tenggara, perairan Maluku, dan perairan Papua bagian utara

Hingga 2010, coral bleaching terjadi di Aceh dan Padang (Sumatera); TN Kep. Seribu dan TN Karimunjawa (Jawa); Situbondo dan Banyuwangi (Bali), Kep. Gili Indah dan Bangko-Bangko (Lombok); Wakatobi, Spermonde dan Teluk Tomini (Sulawesi); Ambon (Maluku); dan P. Komodo

Intrusi air laut telah terjadi di Jakarta, Semarang, dan daerah pesisir Jawa Tengah



Meningkatnya pemutihan terumbu karang (coral bleaching)

Perubahan arus sejajar dan tegak lurus pantai yang dapat mengubah pola erosi dan akresi pantai Meluasnya daerah intrusi air laut

pasang tinggi


Adanya kecenderungan penurunan indeks

Deskripsi

Kecenderungan pemendekan musim hujan dan peningkatan

Terbatas di beberapa pantai, terutama di wilayah Jawa-Bali (Jakarta, Semarang, Denpasar) & Sumatera (Palembang & Padang)

kota Tual di P. Kai Kecil; dan pesisir Jayapura dan Biak

berisiko tinggi

Wilayah


Pangan

Pangan

Pangan

Pangan

Ekono mi

Kesehatan

Permukima n


Sistem Kehidup an

Ekosistem

Ekosistem

Ekosistem

Jasa Lingkunga n

Pesisir Pulau-Pulau Kecil

Pulau-Pulau Kecil

Pesisir

Pulau-Pulau Kecil

Pesisir

Wilayah Khusus


164

Penurunan produksi

Perubahan pola perkembangan populasi serta migrasi hama dan penyakit tumbuhan

karakter/ pola curah hujan musiman


pada tahun kejadian La-Nina 1998 (Sumber: Bappenas, 2010)

berpeluang lebih besar mengalami ledakan hama wereng coklat. Terdapat laporan bahwa serangan wereng coklat meningkat drastis

Sawah yang terkena banjir pada musim sebelumnya

• Penurunan jumlah curah hujan

• Makin panjang atau pendeknya periode musim hujan

• Makin panjang atau pendeknya periode musim kemarau

• Maju atau mundurnya akhir musim hujan

• Maju atau mundurnya awal musim hujan

kejadian:

Deskripsi

Tenggara

1879–2006 telah menurunkan potensi satu musim tanam padi (Runtunuwu dan Syahbuddin, 2007 dalam Bappenas, 2010). Hal ini juga ditemukan di wilayah utara dan selatan P. Sumatera, Prov. Kalimantan Barat, Jawa Timur, NTT, NTB, dan Sulawesi



Kenaikan temperatur dan perubahan curah hujan di

Mundurnya awal musim hujan selama 30 hari dapat menurunkan produksi padi di Jawa Barat dan Jawa Tengah sebanyak 6,5% dan di Bali sebanyak 11% dari kondisi normal

pertanaman (IP) akibat mundurnya awal dan memendeknya durasi musim hujan dan juga peningkatan IP akibat perpanjangan musim hujan di sejumlah wilayah pertanian di Indonesia

Deskripsi

Kajian KLH (2012) mengidentifikasi potensi bahaya

Tanam

Di wilayah utara Indonesia (Sumatera dan Kalimantan) terjadi kecenderunan perpanjangan musim hujan dengan intensitas yang lebih rendah sehingga mengakibatkan pemanjangan musim

curah hujan di bagian selatan Indonesia (Jawa dan Bali)

berisiko tinggi

Wilayah


Pangan

Pangan

Ekono mi

Sistem Kehidup an

Ekosistem

Ekosistem

Jasa Lingkunga n

Wilayah Khusus


165

Meningkatnya penyebaran penyakit melalui

Meningkatnya populasi nyamuk, terutama vektor penyakit demam berdarah dengue (DBD), malaria

Meningkatnya peluang kejadian cuaca ekstrem, seperti hujan lebat, angin kencang, badai dan gelombang badai

pertanian akibat kenaikan temperatur dan perubahan curah hujan


• Selama periode 1981 – 2008, kejadian diare meningkat di

• Annual parasite incidence (API) malaria di wilayah Jawa–Bali selama periode 1995–2000 meningkat dengan pesat dari 0,07 ‰ (1995) menjadi 0,81 ‰ (2000)

• Terjadi peningkatan nilai incident rate (IR) DBD dari tahun 1999–2007 hingga mencapai angka 71,78 per 100.000 penduduk

• Tercatat 174 kejadian puting beliung (angin kencang) dalam periode 2001–2005 dan 1124 kejadian pada periode 2006– 2010

• Gangguan pada transportasi udara dan laut

Deskripsi

Pada tahun 2008, Penyakit diare banyak ditemukan di daerah Papua

• Penyebaran malaria terbanyak periode 2004 – 2007 terjadi di Pulau Papua

• Pada 2007, terdapat 11 provinsi yang dilanda KLB DBD: Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sumatra Selatan, Jawa Timur, Banten, dan DI. Yogyakarta

Kejadian angin kencang pada periode 2001 – 2005 banyak terjadi di wilayah P. Jawa, Prov. Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Pada rentang 2006 – 2010, peningkatan terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia.



Potensi bahaya yang berpengaruh pada penyakit malaria adalah curah hujan maksimum pancaroba yang berkisar 450–500 mm

masa mendatang dapat menyebabkan gangguan dalam pertumbuhan padi, palawija, jagung

Deskripsi

P. Papua, sebagian P. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa

Penyakit diare:

daerah Indonesia Timur, khususnya Pulau Papua dan sebagian Nusa Tenggara Penyakit malaria: Papua, Maluku, sebagian kecil wilayah Sulawesi, dan Kepulauan Nusa Tenggara

Penyakit DBD:

ini di Sumatera Selatan dan Malang Raya

berisiko tinggi

Wilayah


Permukima n

Energi



Infrastruktu r

Kesehatan

Sistem Kehidup an

Pangan

Ekono mi

Ekosistem

Jasa Lingkunga n

Perkotaan

Pesisir

Perkotaan

Pulau-Pulau Kecil

Pesisir

Perkotaan

Wilayah Khusus


166

medium udara (ISPA, dll) dan air (diare, dll)


tahun-tahun dengan curah hujan tinggi

Deskripsi

Kejadian ISPA dialami di hampir semua wilayah di Indonesia


Dampak yang teramati Deskripsi

Tenggara

berisiko tinggi

Wilayah


Ekono mi

Sistem Kehidup an

Jasa Lingkunga n

Wilayah Khusus


Lampiran 3: Area prioritas dan Pertimbangan Mengintegrasikan Aspek Gender dalam Program Aksi Adaptasi Perubahan Iklim

167

Area Prioritas RAN API Ketahanan Ekonomi

Sub-Kategori Ketahanan Pangan

Aspek Gender

Rekomendasi dalam penyusunan program aksi adaptasi perubahan iklim

Perempuan berperan penting dalam produksi pangan, pendayagunaan hasil hutan, perikanan, dan ipengaruhi oleh variasi dan perubahan iklim.

K/L terkait perlu melaksanakan analisis gender sebelum pelaksanaan program/aksi API. Analisis gender mencakup peran gender, kebutuhan, pengetahuan, pengalaman antara laki-laki dan Adanya kekhasan dalam pengetahuan perempuan, dalam produksi dan konsumsi dan kearifan lokal, pengalaman, pangan (diperlukan data terpilah jenis keterampilan dalam produksi, kelamin dalam bidang pertanian, konsumsi, dan penanganan pangan perikanan, dan kehutanan terkait ketahanan pangan) Adanya kesenjangan gender dalam akses teknologi, informasi, dan kredit, dalam hal ini perempuan dalam posisi marjinal

Penyediaan akses dan pemanfaatan informasi, teknologi, saprotan, saprokan, dan sumber-sumber keuangan dalam program yang dihela sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan kesehatan Ada kecenderungan lebih banyak (pangan dan gizi) bagi perempuan dan lakiperempuan bermigrasi untuk mencari laki secara merata untuk mendukung tambahan nafkah untuk memenuhi ketahanan pangan kebutuhan pangan keluarga Diberikannya peluang, kesempatan, dan mendorong pelibatan perempuan (tani, nelayan) dalam pendampingan kelompok dan organisasi dalam menggalang inisiatif merespon perubahan iklim Pelibatan perempuan dan laki-laki secara berimbang dalam organisasi layanan konsumen (pangan) pangan disertai Diversifikasi pengembangan kapasitas keluarga dalam diversifikasi pangan (mengurangi kebergantungan untuk merespon perubahan iklim)

Adanya kesenjangan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga terkait produksi dan konsumsi pangan

168

Area Prioritas RAN API

Sub-Kategori Energi

Aspek Gender - Perempuan di perdesaan umumnya berperan dalam penyediaan/pendayagunaan energi bagi rumah tangga (kegiatan domestic), variasi dan perubahan iklim berdampak terhadap ketersediaan energi, sehingga diperlukan alternatif sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan di perdesaan, dan rumah tangga perdesaan pada umumnya

Rekomendasi dalam penyusunan program aksi adaptasi perubahan iklim

P R

(Kementerian ESDM, K/L terkait Kementerian Kehutanan, BPTP dan lembaga terkait) dan perlu melaksanakan analisis gender untuk menentukan pengguna, kebutuhan, dan prioritas penyediaan energi dalam rumah tangga

Memastikan perempuan dan laki-laki secara bersama-sama dapat mengakses dan memanfaatkan energi yang bersih menggunakan teknologi tepat guna, terutama di wilayah rentan terhadap - Inovasi dan teknologi baru dalam bencana iklim, termasuk di wilayah penyediaan energi; teknologi masih terpencil, tertinggal, dan terluar di merupakan domain laki-laki Indonesia. Mempromosikan energi yang berkelanjutan untuk rumah sakit, sekolah, dan wilayah publik ; dan penanganan energi bagi kaum perempuan di berbagai usia


Kesehatan Masyarakat

- Variasi dan perubahan iklim berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, seperti stress akibat perubahan suhu yang drastis, penyakit yang ditularkan saat lahir,penyakit pernafasan, penyakit menular, dan kelaparan

Dilaksanakannya analisis gender bidang kesehatan masyarakat akibat perubahan iklim untuk menentukan aksi adaptasi yang sensitif

Ke Sis Ke

Memastikan perempuan dan laki-laki terutama dari golongan miskin dapat mengakses layanan kesehatan, termasuk Perempuan dan anak-anak sangat layanan kesehatan reproduksi baik di peka terhadap perubahan iklim, perkotaan maupun perdesaan karena kurang gizi, dan terserang Disediakannya data kesehatan yang malaria terpilah jenis kelamin dan usia; - Perempuan berperan penting dalam pemeliharaan kesehatan keluarga, Pelibatan perempuan dan laki-laki dalam sedangkan pengambilan keputusan perencanaan kesehatan dan manejemen tak sepenuhnya ada pada perempuan lingkungan; Asuransi kesehatan yang tersedia dan mudah diakses bagi perempuan, terutama di wilayah rentan bencana iklim Rencana tata - Perubahan iklim berakibat pada ruang (spasial) perlunya penataan permukiman, keamanan lokasi permukiman, dan hubungannya dengan kemudahan dalam mencari nafkah baik bagi perempuan maupun laki-laki.

K/L telah melaksanakan analisis gender dalam penataan lingkungan (pesisir, perdesaan rawan bencana iklim, dan perkotaan di daerah rawan bencana), diperlukan masukan dan peran perempuan dari komunitas lokal dan organisasi perempuan dalam perencanaan tata ruang Peran perempuan dalam untuk penetapan kebutuhan dan prioritas pengambilan keputusan masih lemah.

169


Sub-Kategori Infrastruktur Infrastruktur Energi

Wilayah Khusus Wilayah Khusus

170

Rekomendasi dalam penyusunan

aksi adaptasi perubahan - program Memastikan akses perempuan dan lakilaki terpenuhi tidak hanya untuk kegiatan iklim sehari-hari, tetapi juga pada saat terjadi - Memastikan perempuan dan lakiK/L terkait akses (Kementerian ESDM, bencana; laki terpenuhi tidak hanya untuk kegiatan Kementerian Kehutanan, BPTP dan sehari-hari, tetapi juga pada saat terjadi lembaga terkait) dan perlu melaksanakan - Mempromosikan perbaikan kualitas bencana; analisis untuktermasuk menentukan lingkungangender di perkotaan, sistem pengguna, kebutuhan, dan pengelolaan limbah, pengelolaan prioritas sumber perbaikan kualitas - Mempromosikan penyediaan energi dalam rumah tangga daya air, dan pengendalian polusi udara lingkungan di perkotaan, termasuk sistem (pengaturan tata permukiman) pengelolaan limbah, pengelolaan Memastikan perempuan dan sumber laki-laki daya air, dan pengendalian polusi secara bersama-sama dapat mengakses dan Pelibatan perempuan dan laki-lakiudara (pengaturan tatasecara permukiman) dan memanfaatkan energi yang bersih organisasinya berimbang dalam menggunakan tepat guna, perencanaan danteknologi desain infrastruktur di dan Pelibatan perempuan dan laki-laki terutama di wilayah rentan terhadap perdesaan dan perkotaan organisasinya berimbang dalam iklim,secara termasuk di wilayah - Inovasi dan teknologi baru dalam bencana perencanaantertinggal, dan desain infrastruktur di penyediaan energi; teknologi masih terpencil, dan terluar di perdesaan dan perkotaan merupakan domain laki-laki Indonesia.

energi yangrumah berkelanjutan Rumah harus lebih aman terhadap Mempromosikan Desain dan konstruksi perlu untuk rumah sakit, kebutuhan sekolah, dan wilayah variasi dan perubahan iklim disesuaikan dengan laki-laki dan publik ; dan penanganan bagi kaum perempuan, remaja energi putri dan Perumahan Rumah harus lebih aman Desain dan konstruksi rumah perlu Mengingat perempuan lebihterhadap banyak perempuan di dalam berbagai usia memudahkan melakukan; variasi dan perubahan melakukan aktivitas di iklim rumah, mereka disesuaikan dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan, remaja putri dan berpeluang menjadi korban kaum gender perempuan Memastikan -lebih Variasi dan perubahan iklim Dilaksanakannya analisis bidang Kesehatan Mengingat perempuan lebih banyak memudahkan dalam melakukan; ketika konstruksi rumah collaps memperolehmasyarakat perumahan danperubahan fasilitas berdampak buruk bagi kesehatan kesehatan akibat Masyarakat melakukan aktivitas di rumah, mereka sanitasi yangmenentukan bersih, aman, dan nyaman; masyarakat, seperti stress akibat iklim untuk aksi adaptasi yang lebih berpeluang menjadi korban kaum perempuan Memastikan Kurangnya fasilitas sanitiasi yang sensitif perubahan suhu yang drastis, penyakit ketika rumah collaps perumahan aman konstruksi sebagai akibat perencanaan memperoleh putri Pelibatan perempuan dan dan remajafasilitas yang ditularkan saat lahir,penyakit sanitasi yang bersih, aman, dan nyaman; yang buruk dalam desain bangunan dalam memberikan informasi tentang Memastikan perempuan dan laki-laki pernafasan, penyakit sanitiasi menular, yang dan Kurangnya fasilitas dan perumahan, berdampak terhadap terutama desain dandari konstruksi bangunan yang golongan miskin dapat kelaparan aman sebagai akibat perencanaan Pelibatan perempuan dan remaja putri keamanan remaja putri dan mengakses sesuai kebutuhan rumah termasuk tangga, layanan kesehatan, yang buruk dalam desain bangunan dalam memberikan informasi tentang perempuan dibanding laki-laki (sumur, komunitas,kesehatan dan lingkungan reproduksi baik di Perempuan dan anak-anak sangat layanan dan perumahan, berdampak terhadap desain dan konstruksi bangunan yang listrik, terhadap dapur, dan pembuangan peka perubahan iklim, perkotaan maupun perdesaan keamanan remaja putri dan sesuai kebutuhan rumah tangga, sampah) kurang gizi, dan terserang karena perempuan dibanding laki-laki (sumur, Disediakannya komunitas, dan lingkungan data kesehatan yang malaria listrik, dapur, dan pembuangan Perempuan merupakan pengguna air terpilah Dilaksanakannya analisis gender dalam jenis kelamin dan usia; Perempuan berperan dalam -sampah) untuk keperluan rumahpenting tangga, dan pengelolaan air/sungai, sehingga program perempuan laki-laki pemeliharaan keluarga, mereka memilikikesehatan pengetahuan yang Pelibatan atau aksi adaptasi dapatdan tepat sasarandalam Perempuan merupakan pengguna air perencanaan Dilaksanakannya analisis gender dalam kesehatan dan manejemen spesifik tentang kualitas dan sedangkan pengambilan keputusan untuk keperluan rumah tangga, dan lingkungan; pengelolaan air/sungai, sehingga program tak sepenuhnya manajemen air ada pada perempuan Pelibatan perempuan dan organisasi mereka memiliki pengetahuan yang atau aksi adaptasi tepat sasaran perempuan dalamdapat pengelolaan air serta spesifik tentang kualitas dan Asuransi kesehatan yang dan dan latihan Keterlibatan perempuan dalam forum- dilaksanakannya pendidikan tersedia Pelibatan perempuan dan organisasi manajemen air mudah diakses bagi perempuan, terutama forum membahas air masih terbatas untuk peningkatan kapasitas perempuan perempuan dalam pengelolaan wilayah rentan bencana iklim air serta dan memerlukan kapasitasi dalam di dalam pengelolaan air Keterlibatan perempuan dalam forum- dilaksanakannya pendidikan dan latihan berorganisasi dan mengeluarkan membahas masih terbatas untuktelah peningkatan kapasitas perempuan Rencana tata -forum Perubahan iklimair berakibat pada K/L melaksanakan analisis gender pendapat dan memerlukan kapasitasi dalam dalam dalam pengelolaan ruang (spasial) perlunya penataan permukiman, penataan airlingkungan (pesisir, berorganisasi mengeluarkan keamanan lokasidan permukiman, dan perdesaan rawan bencana iklim,dalam dan Wilayah Daerah perkotaan sangat rentan Melaksanakan analisis gender pendapat hubungannya dengan kemudahan perkotaan di daerah rawan bencana), Perkotaan terhadap perubahan iklim, dan perencanaan perkotaan; dalam mencariterhadap nafkah baik bagi diperlukan masukan dan peran perempuan berpengaruh kehidupan Wilayah Daerah perkotaan sangat rentan Melaksanakan analisis gender dalam Pelibatan perempuan dandan organegrasikan perempuan laki-laki. komunitas lokal organisasi masyarakat, maupun khususnya mereka yang dari Perkotaan terhadap perubahan iklim, dan perempuan perencanaan perkotaan; penetapan prioritas dalam dan perencanaan tata ruang tinggal di daerah rawan (seperti kebutuhan gender terhadap kehidupan Peran dalam -berpengaruh sesuai penetapan kebutuhan;kebutuhan dan prioritas daerah kumuh, perempuan lokasi industri, di tepi untuk masyarakat, khususnya mereka yang Pelibatan perempuan dan organegrasikan pengambilan keputusan masih lemah. sungai) dan kantong-kantong gender dan penetapan prioritas tinggal di daerah rawan (seperti kebutuhan kemiskinan; variasi dan perubahan Menetapkan tempat yang aman bagi sesuai kebutuhan; daerah kumuh, lokasi industri, di tepi penduduk perkotaan yang bermukim di iklim berdampak berbeda kepada sungai) dan kantong-kantong daerah rentan bencana iklim; perempuan dan laki-laki. Kenaikan Menetapkan tempat yang aman bagi Perumahan


Aspek Gender Perlu dibangun jalan, jembatan, jalur kereta api, lokasi pembuangan sampah yang dapat memenuhi dibangun jembatan, jalur -Perlu Perempuan di jalan, perdesaan umumnya kebutuhan perempuan dan laki-laki kereta api, lokasi pembuangan berperan dalam (terkait aktivitas sosial ekonomi sampah yang dapat memenuhi penyediaan/pendayagunaan energi rutin/mobilitas) dan tahan terhadap kebutuhan perempuan laki-laki bagi rumah tangga dan(kegiatan variasi dan perubahan iklim (terkait aktivitas ekonomi domestic), variasi dansosial perubahan iklim rutin/mobilitas) dan tahan terhadap berdampak terhadap ketersediaan variasi dan perubahan iklim alternatif energi, sehingga diperlukan sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan di perdesaan, dan rumah tangga perdesaan pada umumnya

Kurangnya fasilitas sanitiasi yang aman sebagai akibat perencanaan yang buruk dalam desain bangunan dan perumahan, berdampak terhadap keamanan remaja putri dan perempuan dibanding laki-laki (sumur, listrik, dapur, dan pembuangan sampah) Perempuan merupakan pengguna air untuk keperluan rumah tangga, dan mereka memiliki pengetahuan yang spesifik tentang kualitas dan manajemen air

Area Prioritas RAN API Wilayah Khusus

Sub-Kategori Energi Wilayah Perkotaan

Pulau-pulau kecil



Keperluan Data data dan informasi

sanitasi yang bersih, aman, dan nyaman; Pelibatan perempuan dan remaja putri dalam memberikan informasi tentang desain dan konstruksi bangunan yang sesuai kebutuhan rumah tangga, komunitas, dan lingkungan

Dilaksanakannya analisis gender dalam pengelolaan air/sungai, sehingga program atau aksi adaptasi dapat tepat sasaran

Pelibatan perempuan dan organisasi perempuan dalam pengelolaan air serta Keterlibatan perempuan dalam forum- dilaksanakannya pendidikan dan latihan forum membahas air masih terbatas untuk peningkatan kapasitas perempuan dan memerlukan kapasitasi dalam dalam pengelolaandalam air Rekomendasi penyusunan berorganisasi dan mengeluarkan Aspek Gender program aksi adaptasi perubahan pendapat

iklim

- Perempuan di perdesaan Daerah perkotaan sangatumumnya rentan berperan perubahan iklim, dalam terhadap dan penyediaan/pendayagunaan energi berpengaruh terhadap kehidupan bagi rumah tanggamereka (kegiatan masyarakat, khususnya yang domestic), dan perubahan iklim tinggal divariasi daerah rawan (seperti berdampak terhadap ketersediaan daerah kumuh, lokasi industri, di tepi energi, sehingga alternatif sungai) dan diperlukan kantong-kantong sumber energivariasi terbarukan dapat kemiskinan; dan yang perubahan dimanfaatkan oleh berbeda perempuan di iklim berdampak kepada perdesaan, dan dan laki-laki. rumah Kenaikan tangga perempuan perdesaan pada panas umumnya suhu /udara di kota-kota mempengaruhi kesehatan penduduk, dan teknologi baru dalam - Inovasi kelompok termasuk rentan yakni ibu penyediaan energi; teknologi masih hamil, balita, dan lansia. merupakan domain laki-laki Pulau-pulau kecil rentan terhadap perubahan iklim, terjadi kenaikan muka air laut, hal ini berdampak terhadap kehidupan penduduk di pulau-pulau kecil, dan daerah pesisir. Perubahan iklim mengganggu -eksosistem Variasi pesisir dan dan perubahan stok ikan,iklim hal berdampak buruk bagi kesehatan ini berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat,danseperti stress akibat nelayan masyarakat yang perubahan suhu yang drastis, penyakit bergantung dari hasil laut. Perempuan yang ditularkan lahir,penyakit nelayan terkenasaatdampak atas pernafasan, penyakit menular, dan menurunnya hasil tangkapan dan kelaparan memerlukan alternatif mata pencaharian untuk menyokong Perempuan dan anak-anak sangat ekonomi rumah tangga peka terhadap perubahan iklim, karena kurang gizi, dan terserang Ketersediaan data terpilah jenis malaria kelamin dalam konteks perubahan iklim sangat terbatas, sehingga - Perempuan berperan penting dalam merupakan kendala pengembangan pemeliharaan kesehatan keluarga, API yang sensitif gender sedangkan pengambilan keputusan tak sepenuhnya ada pada perempuan -

K/L terkait analisis (Kementerian Melaksanakan gender ESDM, dalam Kementerian perkotaan; Kehutanan, BPTP dan perencanaan lembaga terkait) dan perlu melaksanakan Pelibatan dan organegrasikan analisis perempuan gender untuk menentukan kebutuhan gender dan penetapan pengguna, kebutuhan, dan prioritas prioritas sesuai kebutuhan; penyediaan energi dalam rumah tangga Menetapkan yang dan amanlaki-laki bagi Memastikan tempat perempuan penduduk perkotaan yang di secara bersama-sama dapatbermukim mengakses daerah rentan bencanaenergi iklim; yang bersih dan memanfaatkan menggunakan teknologi tepat guna, Menetapkan dan lingkungan hijau di terutama ditaman wilayah rentan terhadap perkotaan, membuat tempat yang lebih bencana iklim, termasuk di wilayah nyaman bagi ibu hamil, balita, dan lansia terpencil, tertinggal, dan terluar di Indonesia. K/L melaksanakan analisis gender dalam Mempromosikan energi yang berkelanjutan pengelolaan pulau-pulau kecil, pesisir, dan untuk rumah sakit, sekolah, dan wilayah wilayah rentan lainnya dan publik ; dan penanganan energi bagi API kaum mengintegrasikannya dalam program perempuan di berbagai usia Memastikan API memberikan manfaat yang Dilaksanakannya analisis gender bidang adil bagi laki-laki dan perempuan kesehatan masyarakat akibat perubahan Terlibatnya perempuanaksi dan kelompok iklim untuk menentukan adaptasi yang marjinal dalam API (pemberdayaan sensitif perempuan dan kelompok marjinal dalam Memastikan perempuan dan laki-laki API) terutama dari golongan miskin dapat Peluang pengembangan ekonomi dapat mengakses layanan kesehatan, termasuk diakses kelompokreproduksi rentan layanan oleh kesehatan baik di perkotaan maupun perdesaan K/L memastikan dalam program API Disediakannya data kesehatan yang adanya penyediaan data terpilah jenis terpilah jenis kelamin dan usia; kelamin, untuk memudahkan penetapan target sasaran API dan monitoring dalam– Pelibatan perempuan dan laki-laki evaluasi program; perencanaan kesehatan dan manejemen lingkungan; Mengembangkan instrumen spesifik gender memonitor Asuransiuntuk kesehatan yang perkembangan tersedia dan inisiatif adaptasi ; mudah aksi diakses bagi perubahan perempuan,iklim terutama

di wilayah rentan bencana iklim Data dipublikasikan melalui berbagai forum secara mudah Rencana tata - Perubahan iklim berakibat pada dan K/L dapat telah diakses melaksanakan analisis gender ruang (spasial) perlunya penataan permukiman, dalam penataan lingkungan (pesisir, Informasi Iklim Perempuan memiliki akses yang K/L menggunakan pendekatan keamanan lokasi permukiman, dan perdesaan rawan bencana iklim, dan terbatas terhadap informasi iklim dan komunikasi/penyuluhan tentang iklim dan hubungannya dengan kemudahan perkotaan di daerah rawan bencana), peringatan bencana dibanding laki-laki mengemasnya agar mudah dipahami dalam mencari nafkah baik bagi diperlukan masukan dan peran perempuan khalayak yang lebih luas, sesuai nilai-nilai perempuan maupun laki-laki. dari komunitas lokal dan organisasi

171


Sub-Kategori

Keperluan Data Energi data dan informasi

Informasi Iklim



eksosistem pesisir dan stok ikan, hal ini berpengaruh terhadap pendapatan nelayan dan masyarakat yang bergantung dari hasil laut. Perempuan nelayan terkena dampak atas menurunnya hasil tangkapan dan memerlukan alternatif mata pencaharian untuk menyokong Aspek Gender ekonomi rumah tangga Ketersediaan terpilah jenis - Perempuan didata perdesaan umumnya kelamin berperan dalam konteks perubahan dalam iklim sangat terbatas, sehingga penyediaan/pendayagunaan energi merupakan kendala pengembangan bagi rumah tangga (kegiatan API yang sensitif domestic), variasigender dan perubahan iklim berdampak terhadap ketersediaan -energi, sehingga diperlukan alternatif sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan di perdesaan, dan rumah tangga perdesaan pada umumnya - Inovasi dan teknologi baru dalam Perempuan memiliki akses masih yang penyediaan energi; teknologi terbatas terhadap informasi iklim dan merupakan domain laki-laki peringatan bencana dibanding laki-laki Penyebaran informasi untuk membangun kesadaran tentang variasi dan perubahan iklim perlu lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam - Variasi dan perubahan iklim

berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, seperti stress akibat perubahan suhu yang drastis, penyakit Penelitian dan - Data tentang gender dan perubahan yang ditularkan saat lahir,penyakit Pengembangan iklim serta aksi adaptasi perubahan pernafasan, penyakit menular, dan iklim di Indonesia masih terbatas kelaparan - Keterkaitan gender dan perubahan Perempuan dan anak-anak sangat iklim dapat dipelajari dari literatur peka terhadap perubahan iklim, tentang gender dan bencana karena kurang gizi, dan terserang malaria

adil bagi laki-laki dan perempuan Terlibatnya perempuan dan kelompok marjinal dalam API (pemberdayaan perempuan dan kelompok marjinal dalam API)

Rekomendasi dalam penyusunan Peluang pengembangan ekonomi dapat program adaptasi diakses oleh aksi kelompok rentanperubahan iklim

K/L memastikan dalam programESDM, API terkait (Kementerian penyediaan data terpilah adanya Kementerian Kehutanan, BPTP jenis dan kelamin, untuk memudahkan penetapan lembaga terkait) dan perlu melaksanakan target dan monitoring – analisis sasaran genderAPI untuk menentukan evaluasi program; pengguna, kebutuhan, dan prioritas penyediaan energi dalam rumah tangga Mengembangkan instrumen spesifik gender untuk perempuan memonitor perkembangan Memastikan dan laki-laki inisiatif adaptasi perubahan iklim ; secara aksi bersama-sama dapat mengakses dan memanfaatkan energi yang bersih Data dipublikasikan melalui berbagai menggunakan teknologi tepat forum guna, dan dapat diakses secara mudah terutama di wilayah rentan terhadap bencana iklim, termasuk di wilayah K/L terpencil, menggunakan tertinggal, dan pendekatan terluar di komunikasi/penyuluhan tentang iklim dan Indonesia. mengemasnya agar mudah dipahami khalayak yang lebih luas, sesuai nilai-nilai Mempromosikan energi yang berkelanjutan sosial konteks lokasi, dan contohuntuk budaya, rumah sakit, sekolah, wilayah contoh adaptasi perubahan yang publik ; dan penanganan energiiklim bagi kaum dapat dilakukan (alternatif perempuan di berbagai usia media: radio, televisi, internet, koran, telepon seluler, dan pemimpin lokal) analisis gender bidang Dilaksanakannya kesehatan masyarakat akibat perubahan iklim untuk menentukan aksi adaptasi yang sensitif Dikembangkannya studi kasus tentang gender dalamperempuan aksi adaptasi Memastikan danperubahan laki-laki iklim di Indonesia; terutama dari golongan miskin dapat mengakses layanan kesehatan, termasuk Mendukung dan mempromosikan riset layanan kesehatan reproduksi baik di sosial bidang perubahan iklim dan aksi perkotaan maupun perdesaan adaptasi di Indonesia;

Disediakannya data kesehatan yang Pembelajaran dari gender-manajemen terpilah jenis kelamin dan usia; bencana untuk aksi adaptasi perubahan - Perempuan berperan penting dalam iklim; pemeliharaan kesehatan keluarga, Pelibatan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan kesehatan dan manejemen sedangkan pengambilan keputusan Publikasi penelitian tentang gender dan lingkungan; tak sepenuhnya ada pada perempuan perubahan iklim, dan dapat diakses secara

Pengembangan Kapasitas

- Kesadaran tentang gender dalam perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia Rencana tata - Perubahan iklim berakibat masih pada terbatas ruang (spasial) perlunya penataan permukiman, keamanan lokasi permukiman, dan -Perubahan iklim dalam berbagai hubungannya dengan kemudahan sektor masih dalam konteks teknis dalam mencari nafkah baik bagi dan didominasi oleh laki-laki perempuan maupun laki-laki.

luas Asuransi kesehatan yang tersedia dan mudah diakses bagi perempuan, terutama Diadakannya pelatihan jangka panjang bagi di wilayah rentan bencana iklim perubahan staf dan pengelola iklim/adaptasi perubahan iklim di masingK/L telah melaksanakan analisis gender masing sektor dan lintas sektor ; dalam penataan lingkungan (pesisir,

perdesaan rawan bencana iklim, dan Diterapkannya tool untuk perkotaan di daerah rawan bencana), pengarusutamaan gender dalam aksi diperlukan masukan dan peran perempuan adaptasi perubahan iklim; dari komunitas lokal dan organisasi perempuan tentang dalam perencanaan Pendidikan perubahan tata iklimruang dan Peran perempuan dalam untuk penetapan kebutuhan dan prioritas dampaknya, serta program adaptasi yang pengambilan keputusan masih lemah. dapat dilakukan dengan target sasaran yang berimbang antara laki-laki dan perempuan

172

Referensi Abidin, H. Z., H. Andreas, I. Gumilar, M. Gamal, Y. Fukuda and T. Deguchi, 2004. Land Subsidence and Urband Development in Jakarta (Indonesia), TS-6, Enginering Surveys, 3rd FIG Regional Congress, Jakarta, Oct. 3-7, 2004. Aldrian, E., and R. D. Susanto, 2003. Identification of three dominant rainfall regions within Indonesia and their relationship to sea surface temperature, International Journal of Climatology, 23, 1435-1452. AVISO, 2009. Ssalto/Duacs User Handbook : (M)SLA and (M)ADT Near-Real Time and Delayed Time Products, SALP-MU-P-EA-21065-CLS, Edition 1.10. Bappenas, 2010a. Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap - ICCSR: Synthesis Report, edited by Bappenas, Republik Indonesia, ISBN 978-979-3764-49-8. Bappenas, 2010b. Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap - ICCSR: Basis Saintifik: Analisis dan Proyeksi Kenaikan Muka Air Laut dan Cuaca Ekstrim, edited by Bappenas, Republik Indonesia. Bappenas, 2010c. Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap - ICCSR: Basis Saintifik: Analisis dan Proyeksi Temperatur dan Curah Hujan, edited by Bappenas, Republik Indonesia. Bappenas, 2010d. Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap - ICCSR: Sektor Kelautan dan Perikanan, edited by Bappenas, Republik Indonesia. Bappenas, 2010e. Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap - ICCSR: Sektor Kesehatan, edited by Bappenas, Republik Indonesia. Bappenas, 2010f. Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap - ICCSR: Sektor Pertanian, edited by Bappenas, Republik Indonesia. Bappenas, 2010g. Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap - ICCSR: Sektor Sumber Daya Air, edited by Bappenas, Republik Indonesia. Bayuaji, L., J. T. S. Sumantyo, and H. Kuze, 2010. ALOS PALSAR D-InSAR for land subsidence mapping in Jakarta, Indonesia, Can. J. Remote Sensing, Vol. 36, No. 1, pp. 1–8. Boerema, J., 1938. Rainfall Types in Nederlands Indie, Verhandelingen, No. 18. Bureau of Meteorology, Australian Government, 2012, Record Breaking La Nina Events, An analysis of the La Nina Life Cycle and the impacts and significance of 2010-11 and 2011-12 La Nina Events in Australia, 1-28. Cazenave, A., and W. Llovel. 2010. Contemporary sea level rise. Annual Review of Marine Science, 2 (1), 145– 173 Chang, C.-P., danZhuo Wang, 2005: Annual Cycle of Southeast Asia—Maritime Continent Rainfall and the Asymmetric Monsoon Transition. Journal of Climate, 18, 287-301. Chang, C-P., Z. Wang, J. Ju, and T. Li, 2004: On the relationship between western Maritime Continent monsoon rainfall and ENSO during northern winter. J. Climate, 17, 665–672. Dambul, Ramzah, dan Phil Jones. 2007. Regional and temporal climatic classification for Borneo. Geografia: Malaysian Journal of Society & Space, Vol. 3, No. 1, 84 – 105. Davidson, N.E., 1984: Short term fluctuations in the Australian Monsoon during winter MONEX. Mon. Wea. Rev. 112, 1697-1708. Djaja, R., J. Rais, H. Z. Abidin, and K. Wedyanto, 2004. Land Subsidence of Jakarta Metropolitan Area, TS-6, Enginering Surveys, 3rd FIG Regional Congress, Jakarta, Oct. 3-7, 2004. D’Arrigo R, Wilson R, Liepert B, Cherubini P (2008) On the ‘Divergence Problem’ in Northern Forests: a review of the tree-ring evidence and possible causes. Glob Planet Change 60: 289–305 Falcon WP, Naylor RL, Smith WL, Burke MB, McCullough EB (2004) Using climate models to improve Indonesian food security. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 40, 357–379. Folland, C.K., Parker, D.E., Colman, A. and R. Washington, 1999: Large scale modes of ocean surface temperature since the late nineteenth century. Refereed book: Chapter 4, pp73-102 of Beyond El Nino: Decadal and Interdecadal Climate Variability. Ed: A. Navarra. Springer-Verlag, Berlin, pp 374. Hadi, T. W., T. Tsuda, H. Hashiguchi, and S. Fukao, 2000: Tropical sea-breeze circulation and related atmospheric phenomena ob-served with L-band boundary layer radar in Indonesia.J. Meteor. Soc. Japan,78,123–140. Hadi, Tri W., T. Horinuchi, T. Tsuda, H. Hashiguchi, S. Fukao, 2002: Sea-Breeze Circulation over Jakarta, Indonesia – A Climatology Based on Boundary. Monthly Weather Review, 130, 2153-2166.

173

Hendon, H. H., 2003: Indonesian rainfall variability: Impacts of ENSO and local air-sea interaction. J. Climate, 6, 1775–1790. Hidayat, Rahmat. Dan Shoichi, Kizu. 2010. Influence of the Madden–Julian Oscillation on Indonesian rainfall variability in austral summer. International Journal of Climatology, vol. 30, Issue 12, 1816–1825. IPCC, 2007. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate ChangeRep., 996 pp pp, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. IPCC, 2012. Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change AdaptationRep., 582 pp pp, Cambridge University Press, Cambridge, UK, and New York, NY, USA. IPCC. 2012. Special Report of the Intergovernmental Pannel on Climate Change: Managing the Risks of Extreme Ecents and Disasters to Advance Climate Change Adaptation Ipuk Widiyatmi, Hiroyuki Hashiguchi, Shoichiro Fukao, Manabu D. Yamanaka, Shin-Ya Ogino, Kenneth S. Gage, Sri Woro B. Harijono, Sri Diharto, Harjono Djojodihardjo, 2001. Examination of 3-6 day Disturbances over Equatorial Indonesia Based on Boundary Layer Radar Observations during 1996-1999 at Bukittinggi, Serpong and Biak. Journal of the Meteorological Society of Japan, vol. 79, no.1B, 317 – 331. Kementerian Lingkungan Hidup, WWF, GTZ, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2009. Kajian Risiko dan Adaptasi Terhadap Perubahan IklimPulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat: Analisis dan Proyeksi Curah Hujan dan Temperatur, Jakarta Kementerian Lingkungan Hidup, 2010. Indonesia Second National Communication Under The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Jakarta, November 2010 Kementerian Lingkungan Hidup, 2012. Climate Change Risk and Adaptation Assessment Greater Malang, Jakarta, June 2012 Kementerian Lingkungan Hidup, 2012. Climate Change Risk and Adaptation Assessment Tarakan, Jakarta, June 2012 Kitoh, A. and O. Arakawa, 2005. Reduction in tropical rainfall diurnal variation by global warming simulated by a 20-km mesh climate model, Geophys. Res. Lett., 32, L18709, doi:10.1029/2005GL023350. Krishnan R. and M. Sugi, 2003.Pacific decadal oscillation and variability of the Indian summer monsoon rainfall.Clim. Dyn. 21:233–242. Labitzke, K., van Loon, H. (1995): Connection between the troposphere and stratosphere on a decadal scale. Tellus A47, 275–286. Lau , W. K. M., dan D. E. Waliser, Ed., 2005: Intraseasonal Variability of the Atmosphere-Ocean Climate System, Springer, Heidelberg, Germany, 474 Lekkerkerker, C. 1916. Land en Volk van Sumatra, Nyhoff, Leiden. Makmur, Erwin. 2012. Drought assessment over Indonesia related to El Nino and SSTA Indonesia. Dipetik dari WAMIS (http://www.wamis.org/agm/meetings/wies09/S53-Erwin.pdf) pada 2 Oktober 2012. Manton, M.J., Della-Marta, P.M., Haylock, M.R., Hennessy, K.J., Nicholls, N., Chambers, L.E., Collins, D.A., Daw, G., Finet, A., Gunawan, D., Inape, K., Isobe, H., Kestin, T.S., Lefale, P., Leyu, C.H. Lwin, T., Maitrepierre, L., Ouprasitwong, N., Page, C.M., Pahalad, J., Plummer, N., Salinger, M.J., Suppiah, R., Tran, V.L., Trewin, B., Tibig, I. and Yee, D. 2001. Trends in extreme daily rainfall and temperature in southeast Asia and the South Pacific: 1916–1998. International Journal of Climatology, 21, 269–284 Mantua, N.J., S.R. Hare, Y. Zhang, J.M. Wallace, and R.C. Francis, 1997: A Pacific decadal climate oscillation with impacts on salmon. Bulletin of the American Meteorological Society, Vol. 78, pp 1069-1079. McKee, T.B., N. J. Doesken, and J. Kliest, 1993: The relationship of drought frequency and duration to time scales. In Proceedings of the 8th Conference of Applied Climatology, 17-22 January, Anaheim, CA. American Meterological Society, Boston, MA. 179-184. Miller, A. J., D. R. Cayan, T. P. Barnett, N. E. Craham, and J. M. Oberhuber (1994), The 1976 – 77 climate shift of the Pacific Ocean, Oceanography, 7, 21 – 26 Ministry of Environment. 2007. Indonesia Country Report: Climate Variability and Climate Changes, and Their Implication. Ministry of Environment. 2010. Indonesia Second National Communication: Under the United Nations Framework Convention on Climate Change

174

Murakami, T. dan Sumi A., 1982. Southern Hemisphere Summer Monsoon Circulation during the 1978-79 WMONEX Part II : Onset, Active and Break Monsoon. Journal of the Meteorological Society of Japan, vol. 60, no. 2, 649-671. Naylor, R,L, Battisti, D.S., Vimont, D.J., Falcon, W.P., and Burke, M.B., 2007. Assessing risks of climate variability and climate change for Indonesian rice agriculture. PNAS, 104, 19:7752–7757. www.pnas.org_cgi_ doi_10.1073_pnas.0701825104 Nitta, T., and S. Sekine, 1994: Diurnal variation of convective activity over the tropical western Pacific. J. Meteor. Soc. Japan, 72, 627–641. Noersomadi, dan Tri WahyuHadi. 2010. Downward Propagating Equatorial Kelvin Wave over the Eastern Indian Ocean as Revealed from Radiosonde and GPS Radio Occultation (CHAMP) Data. JurnalMatematikadanSains, Vol. 15, No.1, 39–45. Power, S., Casey, T., Folland, C.K., Colman, A and V. Mehta, 1999: Inter-decadal modulation of the impact of ENSO on Australia. Climate Dynamics, 15, 319-323. Reynolds R. W., W. Richard, T. M. Smith, C. Liu, D. B. Chelton, K. S. Casey and M. G. Schlax, 2007: Daily HighResolution-Blended Analyses for Sea Surface Temperature. Journal of Climate, 20, 5473-5496. Saji N. H, B. N. Goswami, P. N. Vinayachandran and T. Yamagata, 1999, A dipole mode in the tropical Indian Ocean. Nature 401:360 – 363 Smith, T.M., and R.W. Reynolds, 2004: Improved Extended Reconstruction of SST (1854-1997). Journal of Climate, 17, 2466-2477. Sofian, I, 2007.Simulation of the Java Sea using an Oceanic General Circulation Model, JurnalGeomatika, Vol. 13 No. 2, pp. 1-14. Trilaksono, N. J., Shigenori Otsuka, Shigeo Yoden, Kazuo Saito, Syugo Hayashi, 2011: Dependence of ModelSimulated Heavy Rainfall on the Horizontal Resolution during the Jakarta Flood Event in January-February 2007. SOLA, 7, 193 – 196 van Bemmeln, W., 1913: Die Erforschung des tropischenLuftozeans. Niederlandisch-Ost-Indien (The Study of the Tropical Air–Ocean in Netherlands East India), Springer-Verlag, 55 pp. Wang, B., R. Wu, and X. Fu, 2000: Pacific–East Asian teleconnection: How does ENSO affect East Asian climate? J. Climate, 13, 1517–1536 Webster, P. J.dan J. Fasullo. 2003. Monsoon: Dynamical Theory. Encyclopedia of Atmospheric Sciences, J. Holton dan J. A. Curry, Eds., Academic Press, 1370–1386. Wheeler, Matthew, George N. Kiladis, 1999: Convectively Coupled Equatorial Waves: Analysis of Clouds and Temperature in the Wave number–Frequency Domain. J. Atmos. Sci., 56, 374–399. doi: http://dx.doi. org/10.1175/1520-0469(1999)056<0374:CCEWAO>2.0.CO;2 Wheeler. 2002. “The Madden-Julian oscillation, the Java floods of January/February 2002, and other extremes in weekly rainfall”. 7th AMS International Conference on Southern Hemisphere Meteorology and Oceanography, Wellington, New Zealand, March 2003. Preprints, p.156-158. Wolter, K., and M.S. Timlin, 1993: Monitoring ENSO in COADS with a seasonally adjusted principal component index. Proc. of the 17th Climate Diagnostics Workshop, Norman, OK, NOAA/NMC/CAC, NSSL, Oklahoma Clim. Survey, CIMMS and the School of Meteor., Univ. of Oklahoma, 52–57 Wu, Peiming, Masayuki Hara, Hironori Fudeyasu, Manabu D. Yamanaka, Jun Matsumoto, Fadli Syamsudin, Reni Sulistyowati, dan Yusuf S. Djajadihardja,2007. The Impact of Trans-equatorial Monsoon Flow on the Formation of Repeated Torrential Rains over Java Island. SOLA, Vol. 3, 93 – 96.

175

176

SUPPORTED SUPPORTED BY: BY:

Republik Indonesia. Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API)

Recommend Documents