LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT STRENGTHENING OPERATION DELIVERING VALUE

LAPORAN TAHUNAN

2016

ANNUAL REPORT

STRENGTHENING OPERATION

DELIVERING VALUE

Performa 2016 2016 Performance

Laporan Manajemen Management Report

Profil Perusahaan Company Profile

TEMA THEME

2

Laporan Tahunan 2016 PT Pelabuhan Tanjung Priok

Strengthening Operation, Delivering Value

Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion And Analysis

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate social responsibility

TEMA THEME

STRENGTHENING OPERATION

DELIVERING VALUE Memanfaatkan peluang tentu bukan hanya sekedar menggulirkan bola salju dan menunggu peluang menjadi besar. Dalam pendekatan pengelolaan berbasis kinerja, peluang harus dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan kompetensi yang dimiliki, agar peluang dapat menjadi kekuatan untuk dapat meraih hasil kinerja yang diharapkan.

Making use of opportunity is certainly not just rolling a snowball and waiting for the opportunity to be great. In a performance-based management approach, opportunity should be optimized through the utilization of competencies, so that the opportunity can be the strength to achieve the desired performance results.

Memanfaatkan kompetensinya dalam bidang pengelolaan jasa kepelabuhanan, PT Pelabuhan Tanjung Priok (“PTP”) mencoba mengoptimalkan peluang pertumbuhan perdagangan yang tercermin dari peningkatan arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok dengan memperkuat kemampuan operasionalnya. Selain mendorong kemampuan operasionalnya, penguatan kinerja PTP juga akan memberikan fondasi yang kuat bagi kompetensi PTP dalam mengelola Pelabuhan Tanjung Priok di masa-masa yang akan datang.

Making use of its competence in the management of port services, PT Pelahuban Tanjung Priok (“PTP”) has strived to optimize trade growth opportunity as reflected in the increased flow of goods at Tanjung Priok Port by strengthening its operational capability. In addition to spurring its operational capability, the strengthening of PTP’s performance will also provide a strong foundation for PTP’s competence in managing the Port of Tanjung Priok in the future.

“Strengthening Operation, Delivering Value” sebagai tema laporan tahunan 2016 mencoba menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan PTP dalam mengoptimalkan peluang yang ada melalui penguatan kompetensinya dalam pengoperasian kepelabuhanan. Dengan optimalisasi tersebut, PTP berharap mampu memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham dan pemangku kepentingan; sekaligus terus mengupayakan peningkatan level kompetensinya untuk dapat menciptakan organisasi Perusahaan yang tangguh dan berkelanjutan.

“Strengthening Operation, Delivering Value” as the theme of this 2016 Annual Report 2016 depicts the efforts made by PTP in optimizing the opportunities existing by strengthening its competence in port operation. With such optimization, PTP expects to provide added value to Shareholders and stakeholders, while continuing to pursue an increasing level of competence to create a strong and sustainable corporate organization.


Annual Report 2016 PT Pelabuhan Tanjung Priok

3




DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS

STRENGTHENING OPERATION, DELIVERING VALUE 2

Tema

03 30

Theme 4

Informasi Umum Tentang PT Pelabuhan Tanjung Priok General Information About PT Pelabuhan Tanjung Priok

Daftar Isi Table of Contents

Profil Perusahaan

Company Profile

32

Riwayat Singkat PT Pelabuhan Tanjung Priok Brief History of PT Pelabuhan Tanjung Priok

01

Performa 2016

34

Milestones

2016 Performance 8

Ikhtisar Operasional

36

Ikhtisar Data Keuangan Penting

37

12

Ikhtisar Saham dan Obligasi, Sukuk Atau Obligasi Konversi

38

Share, Bond, Sukuk And Convertible Bond Highlights

40

Peristiwa Penting Important Events

02 18


Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners’ Report

22

Laporan Direksi Board of Directors’ Report

26

Pernyataan Dewan Komisaris & Direksi Statement of The Board of Commissioners and The Board of Directors

Wilayah Operasi Operational Area

Key Financial Highlights 12

Bidang Usaha Business Field

Operational Highlights 9

Jejak Langkah

Struktur Organisasi Organizational Structure Visi, Misi dan Nilai Perusahaan Vision, Mission and Corporate Value

45

Filosofi Logo dan Branding Perusahaan Philosophy of Corporate Logo and Branding

47

Profil Dewan Komisaris Profiles of The Board of Commissioners

52

Profil Direksi Profiles of The Board of Directors

56

Profil Pejabat Eksekutif Profile of Executive Officer

57

Sumber Daya Manusia Human Resources

58

Komposisi Pemegang Saham Shareholder Composition

61

Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi List of Subsidiary and Associate

61

Struktur Grup Group Structure

61

Kronologi Penerbitan Saham Chronology of Share Issue

62

Kronologi Penerbitan Efek Lainnya Chronology of The Issue of Other Securities

62

Lembaga dan Profesi Penunjang Supporting Institution and Profession

63

Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications

64

Daftar Alamat Entitas Anak dan Kantor Cabang/Kantor Perwakilan List of Address of Subsidiary and Branch/ Representative Office

65

Informasi Pada Situs Web Perusahaan Information on The Company’s Website

4






DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS

04

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis 68

Tinjauan Operasional Tinjauan Keuangan

209

Bad Governance Practice

Tinjauan Keuangan Lainnya

06

Other Financial Review 108

Informasi Kelangsungan Usaha Information on Going Concern

05

Tata Kelola Perusahaan

112

Prinsip Dasar dan Pengembangan Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Basic Principles and Development of Corporate Governance 118

Organ Tata Kelola Perusahaan

212

223

Sistem Pengendalian Internal Internal Control System

186

Corporate Social Responsibility

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Corporate Social Responsibility Related to Social and Community Development

231

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Tanggung Jawab Kepada Konsumen Corporate Social Responsibility Related to Customers

07

Laporan Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Statements

Manajemen Risiko Risk Management

185

Fondasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Foundation of Corporate Social Responsibility

Organs of The Corporate Governance 183

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility

Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Assessment of Good Corporate Governance Implementation

130

Praktik Bad Governance

Prospek Usaha Business Prospect

105

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Policy on Diversity Composition of Board of Commissioners and Board of Directors

Financial Overview 101

Whistleblowing System Whistleblowing System

206

Operational Overview 88

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara State Official Wealth Report

201

Tinjauan Ekonomi dan Industri Economic and Industry Overview

78

199

253

Referensi Silang POJK 29/POJK.04/2016 dan SEOJK 30/SEOJK.04/2016 POJK Cross Reference 29/POJK.04/2016 and SEOJK 30/SEOJK.04/2016

Corporate Social Responsibility 186

Perkara Penting Important Cases

187

Akses dan Data Informasi Perusahaan Access and Data of Company Information

191

Etika Usaha dan Norma Perilaku Business Ethics and Ensure Norma

197

Kebijakan Anti Korupsi, Anti Pungli, dan Pencegahan Gratifikasi Anti-Corruption, Anti-Illegal Levies and Gratification Prevention Policies



5


6








PERFORMA 2016 2016 Performance

www.priokport.co.id Strengthening Operation, Delivering Value


7




IKHTISAR OPERASIONAL Operational Highlights

2015

2016

*) PTP = PT Pelabuhan Tanjung Priok. **) Other, Pengelola sebagian lahan di area Terminal Operasi 3 untuk petikemas internasional. ***) Other, salah satu dermaga di Terminal Operasi 1 untuk petikemas domestik dimana PTP bekerjasama dengan PT Prima Nur Panurjwan untuk mengelola DSN. ****) Kinerja operasional petikemas di tahun 2014 masih berada dibawah pengelolaan PT Pelindo II (Persero) Cabang Tanjung Priok dan belum dicatat sebagai pengoperasian komersial PTP.

8


2014****

PTP* 1.410.054

Other*** 193.667 PTP* 1.624.780

PTP* 503,904

Other** 259,345 PTP* 232,875

PTP* 657,137

2014****

Other*** 243.816

Domestic Container Traffic (TEUs)

Other** 318,491

International Container Traffic (TEUs)

Arus Petikemas Domestik (TEUs)

PTP* 1.316.615

Arus Petikemas Internasional (TEUs)

2015

2016

*) PTP = PT Pelabuhan Tanjung Priok. **) Other, Operator at one area of Operation Terminal 3 for international containers. ***) Other, one of the docks in Operation Terminal 1 for domestic containers where PTP cooperating with PT Prima Nur Panurjwan to operate DSN. ****) Container operational performance in 2014 was still under the management of PT Pelindo II (Persero) Tanjung Priok Branch and not yet recorded as a commercial operation of PTP.





IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS

Laba Rugi Komprehensif Comprehensive Income (Loss) (dalam ribuan rupiah) (in Thousand Rupiah)

2016

2015

2014*

2013*

Pendapatan Operasi Operating Revenues

3.454.554.558

3.003.522.253

463.738.859

-

Beban Operasi Operating Expenses

(3.046.934.656)

(2.668.854.043)

(334.212.039)

-

53.312.982

37.581.588

1.615.770

-

Beban Operasi Lainnya Other Operating Expenses

(12.860.984)

(10.827.820)

(99.254)

-

Laba Usaha Operating Income

448.071.900

361.421.978

131.043.336

-

Pendapatan Keuangan Finance Income

6.278.453

5.031.465

557.133

30.281

Beban Keuangan Finance Costs

(212.241)

(749.520)

(15.936)

(6.308)

454.138.112

365.703.923

131.584.533

23.973

(9.032.652)

(4.902.650)

-

-

445.105.460

360.801.273

131.584.532

23.973

(104.888.455)

(111.010.942)

(35.627.265)

-

340.217.005

249.790.331

95.957.268

23.973

-

-

-

-

340.217.005

249.790.331

95.957.268

23.973

Pendapatan Operasi Lainnya Other Operating Income

Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Income Before Final Tax and Income Tax Beban Pajak Final Final Tax Expense Laba Sebelum Pajak Penghasilan Income Before Income Tax Beban Pajak Penghasilan Income Tax Laba Bersih Tahun/Periode Berjalan Net Income for the Year Pendapatan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income Total Laba Komprehensif Tahun/Periode Berjalan Total Comprehensive Income for the Year Laba yang Dapat Diatribusikan Kepada**: Income attributable to: Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity

- N/A -

Kepentingan Non-pengendali Non-Controlling Interest

- N/A -

Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada**: Comprehensive Income for the Year attributable to: Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity

- N/A -

Kepentingan Non-pengendali Non-Controlling Interest

- N/A -



9





Posisi Keuangan Financial Position (dalam ribuan rupiah) (in thousand rupiah) Aset Lancar Current Assets

2016

2015

1.219.739.244

1.010.743.691

Investasi pada Entitas Asosiasi** Investment in Associate** Aset Tidak Lancar Non-Current Assets

2014*

2013*

470.239.908

25.023.973

- N/A 76.604.928

2.207.663

1.250

-

1.296.344.172

1.012.951.354

470.241.158

25.023.973

Liabilitas Liabilities

854.337.378

661.371.234

349.259.917

-

Ekuitas Equity

442.006.794

351.580.120

120.981.241

25.023.973

1.296.344.172

1.012.951.354

470.241.158

25.023.973

Total Aset Total Assets

Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity

Rasio-rasio Keuangan Financial Ratios (dalam persen) (in percent)

2016

2015

2014*

2013*

Rasio Operasi Operating Ratio

70,92%

72,07%

-

-

Rasio Lancar Current Ratio

142,77%

152,83%

-

-

Rasio Kas Cash Ratio

87,86%

71,45%

-

-

Imbalan kepada Pemegang Saham Return On Equity (ROE)

334,31%

245,46%

-

-

Imbalan Investasi Return On Investment (ROI)

35,11%

33,04%

-

-

Perputaran Total Aset Total Asset Turnover

271,08%

303,38%

-

-

Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset Capital-to-Assets Ratio

7,85%

10,05%

-

-

Keterangan: *) Perusahaan baru beroperasi secara komersial pada 1 November 2014. Perhitungan Laporan Laba Rugi dan Posisi Keuangan di tahun 2014 hanya mencakup periode 2 (dua) bulan. **) Perusahaan tidak memiliki entitas anak dan/atau entitas asosiasi, maka tidak terdapat informasi laporan keuangan yang dikonsolidasikan.

10


Note: *) The Company commenced its commercial operations on November 1, 2014. The calculation of the Income Statement and Statement of Financial Position in 2014 only covers a period of 2 (two) months. **) The Company has no subsidiaries and/or associates; so there is no information regarding consolidated financial statements.







2014

2015

2016

2013

dalam ribuan Rupiah | in thousand Rupiah

Total Laba Komprehensif Tahun/Periode Berjalan

Total Comprehensive Income for the Year

2013

2014

2015

340.217.005

249.790.331

23.973

95.957.268

3.454.554.558

Net Income for the Year

3.003.522.253

463.738.859

2016


Aset Assets

95.957.268

25.023.973

470.241.158

2014

249.790.331 2015 340.217.005 2016

2013

2014

2015

1.296.344.172

23.973

1.012.951.354

2013

Laba Bersih Tahun/Periode Berjalan

2016



Liabilitas

Ekuitas

2013

2014

2015

2016



2013

2014

2015

442.006.794

351.580.120

120.981.241

25.023.973

854.337.378

Equity

661.371.234

349.259.917

-

Liabilities

2016



11




IKHTISAR SAHAM DAN OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI SHARE, BOND, SUKUK AND CONVERTIBLE BOND HIGHLIGHTS

PT Pelabuhan Tanjung Priok tidak menerbitkan saham kepada publik, maupun menerbitkan efek lainnya seperti obligasi, sukuk atau obligasi konversi. Dengan demikian, tidak ada informasi yang dapat disampaikan terkait informasi harga saham dalam tabel dan grafik; atau informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.

PT Tanjung Priok Port does not issue shares to the public, nor issue other securities such as bonds, sukuk or convertible bonds. Thus, there is no information can be presented regarding share price information in tables and graphs; nor information concerning bonds, sukuk or convertible bonds outstanding in the last 2 (two) fiscal years.

PERISTIWA PENTING IMPORTANT EVENTS

12

Aksi Bersih Kali Kelurahan Lagoa Cleaning of River in Kelurahan Lagoa

Kedatangan Kapal Ms. Amsterdam Arrival of MS Amsterdam Ship

31 Januari 2016 - PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) menyelenggarakan kegiatan ‘Aksi Bersih Kali’ disertai Lomba Menggambar dan Melukis dengan tema “Kebersihan Sungai dan Lingkungan” di Kelurahan Lagoa, Jakarta Utara sebagai bagian dari pelaksanaan Program Kali Bersih. Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.

20 Februari 2016 - Kunjungan kapal pesiar MS. Amsterdam ke Pelabuhan Tanjung Priok sebagai bagian dari rute perjalanan kapal tersebut berkeliling Asia. MS. Amsterdam adalah kapal pesiar milik Holland American Line dengan 580 kru kapal, yang memiliki panjang 237 meter dan draft 7,8 meter, serta mampu mengangkut lebih dari 1.000 penumpang.

January 31, 2016 – PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) organized ‘River Cleaning’ activities along with Drawing and Painting Competition with the theme “River and Environmental Hygiene” in Kelurahan Lagoa, North Jakarta, as part of the Clean River Program implementation. The activity was attended by elements of Local Government and the community.

February 20, 2016 – The arrival of MS. Amsterdam Cruise Ship to the Port of Tanjung Priok was part of the ship’s travel route around Asia. MS. Amsterdam is a Holland American Line’s cruise ship with 580 kappa crews which has 237-meter length and 7.8-meter draft, and is capable of carrying more than 1,000 passengers.







Festival Lingkungan di Kelurahan Lagoa Environmental Festival in Kelurahan Lagoa

Pelatihan Sistem Opus bagi Personil Terminal OPUS System Training for Terminal Personnel

12 Maret 2016 - Sebagai rangkaian dari Pelaksanaan Program Kali Bersih, PTP mengadakan Festival Lingkungan di bantaran Kali Kresek, Lagoa, Jakarta Utara. Dalam festival ini diselenggarakan pentas musik, pameran hasil kerajinan dan daur ulang sampah, penyerahan 2 (dua) unit gerobak motor serta Talkshow Lingkungan. Acara ini dihadiri oleh unsur Pemerintah Kota Jakarta Utara, Kecamatan Koja, dan masyarakat.

April-Mei 2016 - Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui peningkatan kemampuan karyawannya, manajemen PTP menyelenggarakan pelatihan sistim operasi petikemas OPUS bagi personil terminal agar mampu mengoperasikan sistem tersebut dengan baik serta mampu mengatasi permasalahan pada sistem yang mungkin timbul ketika kegiatan operasional sedang berlangsung. Pelatihan dilakukan secara inhouse di Lantai 5 Gedung PTP.

March 12, 2016 - As a series of Clean River Program Implementation, PTP held an Environmental Festival on the banks of Kali Kresek, Lagoa, North Jakarta. The festival was enlivened with music performances, exhibition of handicrafts and waste recycling, hand-over of two (2) motorcycle cart units and Environmental Talkshow. The event was attended by elements of North Jakarta City Government, Koja Sub-District, and the community.

April-May 2016 - In order to improve the quality of service to customers through the improvement of its employees’ capability, PTP management organized OPUS container operating system training for terminal personnel so that they will be able to operate the system well and solve problems in the system that may arise when the operational activities are in progress. The training was conducted inhouse at the 5th Floor of PTP Building.

Partisipasi dalam Mudik Gratis IPC Group Participation in “Mudik Gratis” of IPC Group 29 Juni 2016 - PTP turut serta dalam program Mudik Bersama IPC Group yang diselenggarakan oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan menyediakan 15 bis untuk mudik tujuan Pekalongan dan Semarang. Total terdapat 1.500 pemudik yang diangkut menuju dan kembali dari Jakarta ke Pekalongan dan Semarang. June 29, 2016 - PTP participated in IPC Group’s Mudik Bersama program (going back to hometown together) organized by PT Pelabuhan Tanjung Priok by providing 15 buses for homecoming destinations in Pekalongan and Semarang. In total, there were 1,500 travelers who were transported to and returned from Jakarta to Pekalongan and Semarang.



13





PTP Terima Sertivikasi VGM

PTP Obtained VGM Certification

1 Juli 2016 - Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PTP menerima Sertifikasi SOLAS-VGM (Verified Gross Mass) dari Ke pala Syahbandar Utama Pelabuhan Tanjung Priok dan Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.

July 1, 2016 - Director of Commercial and Business Development of PTP received SOLAS-VGM Certification (Verified Gross Mass) from Harbourmaster of Port of Tanjung Priok and Head of Port of Tanjung Priok Authority.

Peringatan Kemerdekaan RI Commemoration of Indonesian Independence

Pendistribusian Hewan Kurban Distribution of Animal Sacrifice

17-18 Agustus 2016 - Dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan RI Ke 71 diselenggarakan acara ‘Tujuh Belasan’ yang bertema “Haus Cinta (Harapan Untuk Terus Bercipta dan Berkarya Nyata)”. Kegiatan ini merupakan program rutin CSR PTP yang sudah dimulai sejak tahun 2015 dengan tujuan memeriahkan hari kemerdekaan dan mendekatkan PTP dengan masyarakat.

9 September 2016 - Dalam rangka menyambut datangnya Idul Adha, PTP mengadakan kegiatan pendistribusian hewan kurban berupa sapi dan kambing kepada 46 mustahik yang berasal dari pondok pesantren, masjid/mushola, serta lembaga dan yayasan lainya.

August 17-18, 2016 - In commemoration of the 71st Anniversary of Indonesia’s Independence Day, an event called “Haus Cinta” standing for “Harapan Untuk Terus Bercipta dan Berkarya Nyata” (A Hope To Continue Making Creation and Real Work) was held. This activity is a routine CSR PTP program that has been started since 2015 with the aim of enliven the day of independence and closer PTP with the community.

14


September 9, 2016 - To welcome Eid al-Adha, PTP distributed animal sacrifices of cows and goats to 46 mustahik (those entitled to receive zakat) from pesantren (Islamic boarding schools, mosques/musholla, as well as institutions and other foundations.






Customer Gathering Customer Gathering 30 September - 2 Oktober 2016 - Untuk membina hubungan baik dengan pelanggan, PTP mengadakan Customer Gathering yang bertempat di Yogyakarta dengan tema “Meningkatkan Hubungan Kemitraan dan Harmonisasi dengan Pelanggan”. Kegiatan ini dihadiri oleh 32 perwakilan dari asosiasi dan Perusahaan mitra. September 30-October 2, 2016 - To establish good relationships with customers, PTP held Customer Gathering in Yogyakarta with the theme “Improving Partnership Relations and Harmonization with Customers”. This activity was attended by 32 representatives of associations and partner companies.

Peringatan HUT Ke-2 PTP Commemoration of PTP’s 2nd Birthday Anniversary 14 November 2016 - PTP menyelenggarakan beberapa kegiatan sosial untuk pihak internal dan eksternal serta acara penghargaan bagi internal dalam rangka memperingati hari jadinya yang ke-2. November 14, 2016 - PTP organizes several social events for internal and external parties as well as awards ceremonies for the internals to commemorate its 2nd birthday anniversary.

Pencapaian Pelayanan Petikemas 1 Juta Teus Achievement of 1 Million Teus Container Service 29 Desember 2016 -Terminal Operasi 3 berhasil mengukuhkan prestasi melayani bongkar muat petikemas lebih dari 1 juta Teus pada tahun 2016. Jumlah petikemas yang dilayani meningkat hingga 58% dari tahun sebelumnya. December 29, 2016 – Operation Terminal 3 succeeded in establishing the container handling achievement of more than 1 million Teus in 2016. The number of containers served increased by 58% from the previous year.



15


16








LAPORAN MANAJEMEN Management Report



17




LAPORAN DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS’ REPORT

Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan Indonesia dalam mengoptimalkan potensi kemaritimannya. Perusahaan menyadari hal tersebut, dan berupaya untuk terus meningkatkan kompetensinya dalam memberikan pelayanan kepelabuhanan. The management of the Port of Tanjung Priok has become one of the keys to Indonesia’s success in optimizing its maritime potential. The Company is aware of this, and seeks to continually improve its competence in providing port services.

Saptono R. Irianto Komisaris Utama President Commissioner

18







Pemegang Saham dan Para Kepentingan yang terhormat,

Pemangku

Dear Shareholders and Stakeholders,

Perekonomian dunia di sepanjang tahun 2016 masih menunjukkan stagnansi jika dibandingkan tahun 2015. Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat (AS) menjadi sorotan utama atas kilas peristiwa yang melingkupi pergerakan perekonomian dunia, dengan pengaruh terbesar kepada fluktuasi nilai tukar Dolar AS terhadap berbagai mata uang negara lain yang kemudian berimbas pada berbagai bidang lainnya. Tiongkok, negara dengan pertumbuhan ekonomi hingga 2 (dua) digit pada beberapa tahun yang lalu, juga menjadi kilas penting atas perekonomian global di tahun 2016. Perlambatan perekonomian Tiongkok di tahun 2016 sangat mempengaruhi neraca perdagangan dengan negara lainnya; khususnya ketika Yuan, mata uang Tiongkok telah menjadi salah satu mata uang perdagangan dunia. Demikian pula dengan Eropa yang masih mencari momentumnya untuk kembali pasca kebijakan Brexit yang diambil oleh Pemerintah Inggris.

The world economy throughout 2016 still showed stagnancy when compared to 2015. The US Presidential Election was in the spotlight on the events surrounding the global economic movement, with the greatest impact on the fluctuations of the US dollar against various other currencies, which then brought impact on various other fields. China, a country with economic growth of up to 2 (two) digits in the past few years, also became an important flashback to the global economy in 2016. The slowdown in China’s economy in 2016 greatly affected the trade balance with other countries; especially when Yuan, the Chinese currency. has become one of the world’s trade currencies. Similarly, Europe was still looking for momentum to return after the Brexit policy taken by the British Government.

Selain itu, perkembangan harga minyak dunia juga turut berpengaruh terhadap kondisi perekonomian global. Turunnya permintaan minyak dunia pada beberapa tahun terakhir menuntut kesepakatan dari negara-negara OPEC penghasil minyak dan Rusia untuk mengelola dan menjaga tingkat suplai minyak. Kesekapatan ini kemudian memberikan dampak positif atas harga minyak dunia, yang berimbas pula pada berbagai bidang perekonomian dan iklim investasi dunia.

In addition, the development of world oil prices also affected the global economic condition. The fall in world oil demand in recent years has called for an agreement from OPEC’S oil-producing countries and Russia to manage and maintain the level of oil supply. This agreement then gave a positive impact on world oil prices, which also impacted various fields of the economy and world investment climate.

Menghadapi situasi perekonomian global yang cenderung menunjukkan perlambatan, Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk memperkuat perekonomian dalam negeri. Tindakan koreksi atas anggaran belanja negara pada triwulan ke-3 tahun 2016 menunjukkan keberhati-hatian Pemerintah dalam menyikapi struktur perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Di samping itu, keberhasilan kebijakan pengampunan pajak atau Tax Amnesty juga memperlihatkan keseriusan Pemerintah dalam mendorong penguatan struktur ekonomi Indonesia.

In the face of the global economic situation that tends to show a slowdown, Indonesian Government took a policy to strengthen the domestic economy. Corrective action on the state budget in the 3rd quarter of 2016 showed the government’s caution in addressing the overall structure of the Indonesian economy. In addition, the success of the tax amnesty policy also showed the Government’s seriousness in encouraging the strengthening of Indonesia’s economic structure.



19





Sejalan kebijakan fiskal yang ditempuh Kementerian Keuangan tersebut, peran Bank Indonesia (BI) melalui kebijakan moneter turut memberikan fondasi atas pertumbuhan perekonomian Indonesia. Inflasi, yang berpengaruh terhadap harga komoditas dan tingkat daya beli masyarakat, mampu dijaga pada level 3,02%, terendah sejak tahun 2010, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS). BI juga mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait kewajiban transaksi dalam mata uang Rupiah, dengan harapan mampu menjaga nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Secara keseluruhan, BI mampu membangun sejumlah instrumen untuk menjaga fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS di sepanjang tahun 2016 pada kisaran Rp12.991-Rp14.016.

In line with the fiscal policy pursued by the Ministry of Finance, the role of Bank Indonesia (BI) through monetary policy has also contributed to the growth of the Indonesian economy. Inflation, which affects commodity prices and public purchasing power, was maintained at the level of 3.02%, the lowest since 2010, citing the Central Bureau of Statistics (BPS) data. BI also issued a number of policies related to the obligations of transactions denominated in Rupiah, in the hope of maintaining the Rupiah exchange rate against the US Dollar. Overall, BI was able to build a number of instruments to maintain fluctuations in the rupiah against the US dollar throughout 2016 in the range of Rp12,991-Rp14,016.

Kebijakan penguatan perekonomian dalam negeri yang ditempuh Pemerintah membuahkan hasil. BPS merilis data pertumbuhan perekonomian di tahun 2016 tercatat sebesar 5,02%, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4,88%, dimana konsumsi domestik atau konsumsi rumah tangga menjadi variabel utama atas pertumbuhan perekonomian tersebut.

The policy of strengthening the domestic economy pursued by the Government paid off. BPS recorded that the economic growth in 2016 was 5.02%, slightly increased compared to the year 2015 recorded at 4.88%, where domestic consumption or household consumption became the main variable on the economic growth. . In the midst of challenging global economic conditions and Indonesia’s relatively increasing economic growth, PT Pelabuhan Tanjung Priok (“PTP” or the”Company”) has sought port services from the Port of Tanjung Priok. Therefore, please allow us the Board of Commissioners to open this Annual Report through the submission of the report of the Board of Commissioners’ performance in 2016.

Di tengah-tengah kondisi perekonomian global yang penuh tantangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif meningkat, PT Pelabuhan Tanjung Priok (“PTP” atau “Perusahaan”) mengupayakan pengusahaan jasa kepelabuhanan dari Pelabuhan Tanjung Priok. Maka, izinkan Dewan Komisaris membuka laporan tahunan ini melalui penyampaian laporan Dewan Komisaris atas kinerja di tahun 2016.

20

Apresiasi Atas Kinerja Direksi dalam Pengelolaan Perusahaan

Appreciation for the Performance of the Board of Directors in Company Management

Dengan pertumbuhan perekonomian dan perdagangan yang cukup menjanjikan, aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok juga mengalami peningkatan, yang kemudian berimbas positif terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Dewan Komisaris menyambut baik atas kebijakan Direksi untuk dapat mengelola pengusahaan pelabuhan dengan mengupayakan peningkatan

With the promising economic and trade growth, activity at the Port of Tanjung Priok also increased, which then had a positive impact on the Company’s financial performance. The Board of Commissioners welcomes the Board of Directors’ policy to be able to manage port operations by seeking revenue growth and maintaining expenses at the expected level. This







pendapatan dan menjaga beban pada level yang diharapkan. Kebijakan ini membuahkan hasil yang baik, dimana Pendapatan Operasi dapat tumbuh hingga 15,02%, sementara Beban Operasi meningkat 14,17%. Upaya ini kemudian berdampak pada peningkatan signifikan dari laba Perusahaan, dimana Laba Usaha dapat tumbuh 23,97% dan Laba Tahun Berjalan meningkat 36,20% dibandingkan tahun 2015.

policy was fruitful, where Operating Revenues grew 15.02% and Operating Expenses grew by 14.17%. This effort then resulted in a significant increase of the Company’s income, where Operating Income grew 23.97% and Income for the Year grew36.20% compared to 2015.

Atas kinerja yang membanggakan tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan dan kinerja yang telah ditunjukkan oleh Direksi. Semoga keberhasilan ini akan memberikan motivasi yang tinggi bagi pengelolaan Perusahaan di tahun-tahun mendatang.

For such a proud performance, the Board of Commissioners extends our appreciation for the policies taken and the performance shown by the Board of Directors. Hopefully, this success will provide higher motivation for the management of the Company in the coming years.

Penutup

Closing Remarks

Keberhasilan tak akan mampu diraih tanpa nilai kebersamaan dalam organisasi. Untuk itu, izinkan kiranya Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih kepada Pemegang Saham yang telah memberikan kepercayaan dan dukungannya. Kepada para pemangku kepentingan, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih atas kerjasama untuk dapat membangun kawasan pelabuhan yang dapat menunjang kinerja positif. Kepada jajaran manajemen serta seluruh karyawan Perusahaan, Dewan Komisaris mengucapkan selamat atas kinerja yang telah diraih di tahun 2016. Semoga seluruh keberhasilan ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi organisasi Perusahaan untuk dapat membawa kesuksesan berikutnya di masa-masa yang akan datang.

Success can not be achieved without the value of togetherness in the organization. To that end, please allow us the Board of Commissioners to thank the Shareholders who have given us their trust and support. To the stakeholders, the Board of Commissioners extends our gratitude for the cooperation to develop port area that can support a positive performance. And to the management and all employees of the Company, the Board of Commissioners congratulates on the performance achieved in 2016. Hopefully, all this success will become a strong foundation for the Company’s organization to be able to bring further success in the future.

Jakarta, 3 Juli 2017

Jakarta, July 3, 2017




21




LAPORAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS’ REPORT

Perkembangan perekonomian Indonesia telah mendorong kegiatan perdagangan dan arus petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok, yang kemudian berdampak terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Dengan situasi yang menguntungkan tersebut, manajemen mengupayakan optimalisasi atas pengelolaan operasi kepelabuhanan, yang akan menjadi dasar bagi kekuatan Perusahaan di masa mendatang. The development of Indonesia’s economy has spurred trade activities and container flow at the Port of Tanjung Priok, which then brings impact on the Company’s financial performance. Under such favorable circumstance, Management seeks to optimize the management of port operations, which will serve as a basis for the Company’s strengths in the future.

Arif Suhartono Direktur Utama President Director

22







Pemegang Saham dan Para Kepentingan yang terhormat,

Pemangku

Dear Shareholders and Stakeholders,

Perkembangan ekonomi Indonesia yang relatif stabil pada beberapa tahun belakangan merupakan cerminan dari keseriusan Pemerintah untuk melakukan pembenahan pada basis struktur perekonomiannya. Hal ini terlihat dari fokus Pemerintah pada pembangunan infrastruktur yang diharapkan mampu membuka potensi dan kemungkinan-kemungkinan dari berbagai daerah yang selama ini tidak memiliki akses terhadap pasar. Baik infrastruktur sipil seperti jalan, jembatan bandara dan pelabuhan; maupun infrastruktur teknologi informasi yang dapat menyebarkan informasi tanpa batas; telah membuka kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk dapat mengupayakan level perekonomian mereka, meningkatkan taraf hidupnya, dan menjadi sebuah bangsa yang memiliki daya saing yang tinggi.

Indonesia’s relatively stable economic development in recent years is a reflection of the Government’s seriousness to reform its economic structure. This is evident from the Government’s focus on infrastructure development which is expected to open up the potentials and possibilities of various regions that so far have no access to the market. Both civil infrastructure such as roads, airport and port bridges; as well as information technology infrastructure that can disseminate information without limitation; has opened up opportunities for the whole community to be able to pursue their economic level, improve their lives, and become a nation that has high competitiveness.

Sebagai entitas anak dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (“Pelindo II” atau “IPC Group”), PT Pelabuhan Tanjung Priok (“PTP” atau “Perusahaan”) diberikan mandat untuk melakukan pengusahaan jasa kepelabuhanan yang dulu dikelola oleh Pelindo II sebagai cabang. Melalui mandat ini, manajemen PTP mengupayakan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok dengan tujuan memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham, khususnya bagi Pemerintah Republik Indonesia sebagai entitas induk akhir pemilik Pelindo II.

As a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (“Pelindo II” or “IPC Group”), PT Pelabuhan Tanjung Priok (“PTP” or “Company”) is mandated to undertake port services concession previously managed by Pelindo II as branch. Through this mandate, PTP management seeks Tanjung Priok Port management in order to provide added value to Shareholders, especially for the Government of the Republic of Indonesia as the ultimate parent company of Pelindo II owners.



23





Kinerja Tahun 2016

Performance in 2016

Sesuai data Badan Pusat Statisitik, perekonomian Indonesia tahun 2016 mencapai angka 5,2%, sedikit di atas pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2015 yang sebesar 4,88%. Pertumbuhan ini mendorong sektor perdagangan ikut merasakan dampak positifnya, yang kemudian memicu peningkatan volume arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Perusahaan mencatat, walaupun jumlah lalu lintas unit kapal di Pelabuhan Tanjung Priok mengalami sedikit penurunan, namun volume Gross Tonnage (GT) atau Tonase Kotor justru mengalami peningkatan, dari 120,27 juta ton GT di tahun 2015 menjadi 128,99 juta ton GT. Peningkatan juga terjadi di arus Petikemas, baik arus domestik maupun arus Petikemas internasional.

According to the Central Statistics Agency’s data, Indonesia’s economy in 2016 reached 5.2%, slightly above Indonesia’s economic growth in 2015 recorded at 4.88%. This growth encouraged the trade sector to be positively impacted, which then triggered an increase in the volume of goods flow in the Port of Tanjung Priok. The Company notes that although the number of shipyard traffic at the Port of Tanjung Priok decreased slightly, the Gross Tonnage (GT) volume increased, from 120.27 million GT in 2015 to 128.99 million GT. The increase was also seen in the container flow, both domestic and international container flows

67,11% Pertumbuhan arus Petikemas internasional PTP, dari 232,87 ribu Teus di tahun 2015 menjadi 503,90 ribu Teus di tahun 2016. The growth of International PTP, Container Flow from 232,87 thousand Teus in 2015 to 503,90 thousand Teus in 2016.

Adanya peningkatan volume GT kapal dan arus Petikemas memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan PTP. Pendapatan Operasi 15,02%, dari Rp3,00 triliun di tahun 2015 menjadi Rp3,45 triliun di tahun 2016. Sejalan dengan peningkatan operasional, Beban Operasi meningkat 14,17%, dari Rp2,67 triliun menjadi Rp3,05 triliun. Laba Usaha meningkat 23,97%, dari Rp361,42 miliar menjadi Rp448,07 miliar; sementara Laba Tahun Berjalan meningkat 36,20% dibandingkan tahun 2015, dari Rp249,79 miliar menjadi Rp340,22 miliar.

24


9,50% Pertumbuhan arus Petikemas domestik, dari 1,32 juta Teus di tahun 2015 menjadi 1,41 juta Teus di tahun 2016. The growth of Domestic Container Flow from 1.32 million TEUs in 2015 to 1.41 million TEUs in 2016.

The increase in GT volume of vessels and container flows significantly impacted PTP’s financial performance. Operating Revenues grew 15.02%, from Rp3.00 trillion in 2015 to Rp3.45 trillion in 2016. In line with the increase in Operating Revenues, Operating Expenses also grew 14.17% from Rp2.67 trillion in 2015 to Rp3.05 trillion. Operating Income increased by 23.97% from Rp361.42 billion to Rp448.07 billion, while Income for the Year grew 36.20% compared to 2015, from Rp249.79 billion to Rp340.22 billion.






Peningkatan pendapatan dan laba di tahun 2016 memberikan optimisme tentang pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok oleh Perusahaan dapat terus dioptimalkan, sejalan dengan keinginan kuat IPC Group dan Pemerintah Republik Indonesia untuk menjadikan pelabuhan di Indonesia—khususnya Pelabuhan Tanjung Priok—menjadi salah satu infrastruktur yang akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.

Increased revenues and income in 2016 provide optimism that the Port of Tanjung Priok management by the Company can be continuously optimized, in line with the strong desire of IPC Group and the Government of the Republic of Indonesia to make ports in Indonesia- especially the Port of Tanjung Priokbecome one of the infrastructure that will have a positive impact on the development of the Indonesian economy.

Akhir Kata

Closing Remarks

Atas kinerja PTP yang cukup menggembirakan, izinkan kiranya Direksi menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah yang telah diberikan. Kepada Pemegang Saham, Direksi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan sekaligus dukungan yang telah diberikan. Kepada Dewan Komisaris, Direksi menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dan kemitraan strategis yang telah tercipta selama ini. Kepada karyawan, Direksi menghaturkan rasa bangga atas kerja keras dan kerja cerdas yang telah ditunjukkan selama ini. Dan kepada para mitra kerja serta seluruh pemangku kepentingan, Direksi atas nama seluruh jajaran Perusahaan menyampaikan terima kasih untuk kerjasama yang terjalin selama ini. Kiranya, kebersamaan ini akan menjadi modal besar bagi PTP untuk dapat terus mengoptimalkan kemampuannya untuk dapat tumbuh di masa yang akan datang.

For the quite encouraging performance of PTP, allow us the Board of Directors to express our gratitude to God Almighty for the blessings bestowed upon us. To the Shareholders, the Board of Directors extends our gratitude for the trust and support provided. To the Board of Commissioners, the Board of Directors sends out the appreciation for the cooperation and strategic partnership that have been established so far. To the employees, the Board of Directors conveys a sense of pride for the hard work and smart work put in so far. And to all partners and all stakeholders, the Board of Directors on behalf of the Company’s entire personnel would like to express gratitude for the cooperation that has been established. We hope this togetherness will be a great asset for PTP to be able to continuously optimize its ability to grow in the future.

Jakarta, 3 Juli 2017

Jakarta, July 3, 2017




25




Pernyataan Dewan Komisaris & Direksi Statement of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Lembaran Pengesahan Surat Pernyataan Komisaris Utama dan Dewan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2016 PT Pelabuhan Tanjung Priok Kami yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2016 telah dimuat secara lengkap dan benar, serta bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Jakarta, 3 Juli 2017

Dewan Komisaris Board of Commissioners


Sabri Saiman Komisaris Commissioner

Guna Mulyana Komisaris Commissioner

Hari Setyobudi Komisaris Commissioner

26


Said Aqil Siradj Komisaris Commissioner

Nafri Komisaris Commissioner





Pernyataan Dewan Komisaris & Direksi Statement of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Ratification of the Sheets Statement of Liability From President Commissioner and Board of Directors on PT Pelabuhan Tanjung Priok Annual Report 2016 We the undersigned below declare that all information in the 2016 Annual Report of PT Pelabuhan Tanjung Priok is presented in a complete and correct manner and we are fully responsible for the accuracy of the content of this Annual Report. This statement is made truthfully. Jakarta, July 3, 2017

Direksi Board of Directors


Prastyo Wasis Prabowo Direktur Director

Rita Aryani Direktur Director


M. Adji Direktur Director

Rima Novianti Direktur Director

Tara Hidayat Direktur Director


27


28








PROFIL PERUSAHAAN Company Profile



29




INFORMASI UMUM TENTANG PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK GENERAL INFORMATION ABOUT PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

30

Nama Perusahaan Company Name

:

PT Pelabuhan Tanjung Priok

Tanggal Berdiri Date of Establishment

:

10 Juli 2013 July 10, 2013

Tanggal Beroperasi Komersial Date of Commercial Operation Commencement

:

1 November 2014 November 1, 2014






INFORMASI UMUM TENTANG PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK GENERAL INFORMATION ABOUT PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment

:

• Akta Pendirian PT Pelabuhan Tanjung Priok No. 27 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., Mkn, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan No. AHU-42024.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Deed of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. 27 dated July 10, 2013 made by and before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH, Lunch, Notary in Jakarta, which was approved by theMinister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-42024.AH.01.01 2013 August 1, 2013 Law on the Ratification of the Company. • Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Pelabuhan Tanjung Priok No. 76 tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MKn, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak AsasI Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan No. AHU-13799 AH.01.02 Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company PT Pelabuhan Tanjung Priok No. 76 dated March 14, 2014 made by and before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH, MKn, Notary in Jakarta, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia according to the decision No. AHU-13799 AH.01.02 2014 on Approval of Amendment to the Articles of Association. • Berita Acara Kesepakatan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. UM.339/3/11/2/PTP-14 tanggal 3 November 2014 tentang Pengoperasian PT Pelabuhan Tanjung Priok. Minutes of Agreement of Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. UM.339/3/11/2/PTP-14 dated 3 November 2014 on the Operation of PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Bidang Usaha Business Field

:

Pengelolaan pelabuhan- Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Port management-Concession Ports Services Activities Menyediakan jasa kepelabuhanan di pelabuhan, sesuai ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan Providing port services in the port, in accordance with article 3 of the Articles of Association

Maksud dan Tujuan Sesuai Anggaran Dasar Objectives Under the Articles of Association :

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 99,00% PT Multi Terminal Indonesia 1,00%

Modal Dasar Authorized Capital

:

Rp100.000.000.000 terbagi atas 100.000 lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000. Rp100,000,000,000 divided into 100,000 shares, each share with a nominal value of Rp1,000,000 .

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Subscribed and Fully Paid-Up Capital

:

Rp25.000.000.000

Jumlah Karyawan Total number of Employees

:

1.901 orang 1,901 persons

Alamat Address

:

Gedung Pusat PT Pelabuhan Tanjung Priok Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok Jakarta Utara 14310, Indonesia

Telp Phone

:

+62 21 4301080

Faks Facs

:

+62 21 4372947

Email

:

[email protected]

Situs web Website

:

www.priokport.co.id

Kepemilikan Ownership



31




RIWAYAT SINGKAT PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK BRIEF HISTORY OF PT Pelabuhan Tanjung Priok

Sekilas tentang Tanjung Priok

32

PT

Pelabuhan

A Brief of PT Pelabuhan Tanjung Priok

PT Pelabuhan Tanjung Priok, disebut sebagai “PTP” atau “Perusahaan”, mengelola pelabuhan terbesar di Indonesia yang terletak di utara ibukota Jakarta. Menjadi barometer perekonomian nasional, 50% arus barang dan 30% arus kargo non minyak dan gas bumi nasional melalui Pelabuhan Tanjung Priok setiap tahunnya.

PT Pelabuhan Tanjung Priok, referred to as “PTP” or the “Company”, manages the largest port in Indonesia located in the north of the capital city of Jakarta. The port serves as a barometer of the national economy with 50% of the goods, and 30% of non-oil cargo and natural gas passing through the port every year.

Sejarah Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok berawal dari tahun 1960 ketika pelabuhan pertama kali dikelola oleh Perusahaan Negara (PN) melalui Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP); hingga kemudian Pelabuhan Tanjung Priok dikelola oleh PTP. Sejarah PTP tidak terlepas dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor perhubungan dengan usaha jasa kepelabuhanan dan logistik. PTP sendiri adalah salah satu dari 16 anak usaha yang dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Sebelum menjadi anak usaha, PTP adalah salah

The history of the Port of Tanjung Priok started in 1960 when the harbor was first managed by a State Company (PN) through a Port Concession Agent (BPP) until then it is managed by PTP. The history of PTP is inseparable from PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) which is a State Owned Enterprises (SOEs) in the transport sector with the responsibility for port services and logistics. PTP is one of 16 subsidiaries owned by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Before becoming a subsidiary, PTP was one of the branches of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) which has 12 branches, Teluk Bayur,






RIWAYAT SINGKAT PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK BRIEF HISTORY OF PT Pelabuhan Tanjung Priok

satu cabang PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang memiliki 12 cabang, yaitu Cabang Teluk Bayur, Palembang, Lampung, Jambi, Bengkulu, Pangkal Balam, Tanjung Pandan,Banten, Sunda Kelapa, Cirebon, Pontianak, dan Tanjung Priok. Saat ini, PTP mengelola beberapa area usaha yang sebelumnya diusahakan oleh Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Palembang, Lampung, Jambi, Bengkulu, Pangkal Balam, Tanjung Pandan,Banten, Sunda Kelapa, Cirebon, Pontianak, and Tanjung Priok. Since its establishment, the Company managed several business area the business area which previously were part of the Port of Tanjung Priok Branch.

PTP berkantor pusat di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan total luas area usaha mencapai 197 hektar yang membentang dari Jembatan Ancol di sisibarat hingga Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok di sisi Timur.

The Company is headquartered in Tanjung Priok, Jakarta Utara, with a total area of 197 hectares stretching from Ancol Bridge in the West to the Pos 9 of the Port of Tanjung Priok on the East side.

Perubahan Nama

Change of Name

PTP resmi berdiri pada 10 Juli 2013, yang telah disahkan melalui Akta Pendirian PT Pelabuhan Tanjung Priok No. 27 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., Mkn, Notaris di Jakarta. Hingga saat ini, PTP tidak mengalami pergantian nama.

PTP was officially established on July 10, 2013, which has been legalized through the Deed of Establishment of PT Pelabuhan Tanjung Priok. 27 dated July 10, 2013 made by and before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., Mkn, Notary in Jakarta. Until now, PTP has never changed its name.



33




JEJAK LANGKAH MILESTONES

1960-1963 Pengelolaan pelabuhan umum nasional pertama kali dilakukan oleh Perusahaan Negara (PN) yang terbagi kedalam 8 (delapan) wilayah operasi yang diusahakan oleh PN Pelabuhan I sampai dengan VIII berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1960 tentang Pengelolaan Pelabuhan Umum yang Dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP). Management of national public ports was first carried out by State Company (PN) and divided into eight (8) operational areas from PN Pelabuhan I up to VIII based on Government Regulation No. 19 Year 1960 on the Management of Public Ports Conducted by Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP).

Pemerintah mengambil langkah melebur PN dengan Adpel, dan kedalam Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1969. The government tooks steps to merge the PN with the Adpel, and into Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) based on Government Regulation No. 1 Year 1969 and Government Regulation No. 18 Year 1969.

1964-1969

1983-1992

Pemerintah memisahkan aspek operasional dengan aspek komersil pelabuhan. Aspek komersial dari pengelolaan pelabuhan tetap dilakukan oleh PN Pelabuhan, namun kegiatan yang berhubungan dengan operasional pelabuhan dikoordinasikan oleh lembaga Pemerintah yang disebut Administrator Pelabuhan (Adpel)

Pengelolaan pelabuhan umum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pengelolaan pelabuhan umum yang diusahakan dilakukan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan, sedangkan pengelolaan pelabuhan umum yang tidak diusahakan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Perhubungan Laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1983. Perum Pelabuhan II merupakan salah satu dari 4 (empat) Perum Pelabuhan yang mengelola pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan, dan dibentuk berdasarkan Peraturan Perintah No. 15 Tahun 1983.

The Government separated the operational aspect from the commercial aspect of the ports. The commercial aspect of the port are still handled by PN Pelabuhan, while the activities associated with port operations are coordinated by a government agency called the Administrator Pelabuhan (Adpel).

34

1969-1983


Management of public ports were divided into 2 (two), namely commercial public ports managed by Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan and noncommercial public ports managed by Technical Implementation Unit of the Directorate General of Sea Transportation as stipulated in Government Regulation No. 11 of 1983. Perum Pelabuhan II is one of the 4 (four) Perum Pelabuhan managing the commercial ports and formed by the Government Regulation No. 15 of 1983.





1992-2012

2013

2016

Perubahan status Perum Pelabuhan II menjadi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sesuai Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1991 tanggal 19 Oktober 1991, sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Imas Fatimah S.H. di Jakarta pada tanggal 1 Desember 1992. Peningkatan status Perusahaan dari Perum Pelabuhan II menjadi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) merupakan suatu kepercayaan dari Pemerintah, didasarkan pada perkembangan keberhasilan manajemen meningkatkan pengelolaan pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan selama ini.

Untuk mengembangkan usaha Perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) bersama PT Multi Terminal Indonesia mendirikan PT Pelabuhan Tanjung Priok pada bulan Juli 2013 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 27 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat oleh Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MKn, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan No. AHU-42024.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013.

• Reaktivasi Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, dimana Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok tidak lagi merangkap jabatan sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Tanjung Priok. • Penetapan zonasi berdasarkan kebijakan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Pemegang Saham, mengakibatkan berubahnya wilayah operasi dan kegiatan usaha PTP.

Change of the status of Perum Pelabuhan II to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) by virtue of Government Regulation No. 57 Year 1991 dated October 19, 1991, as stipulated in the Deed of Notary Imas Fatimah SH in Jakarta on December 1, 1992. The increase in the company status from Perum Pelabuhan II to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) showed the trust of the Government, based on the successful development of the management and improvement in the management of ports carried out over the years.

To develop the business of the company, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and PT Multi Terminal Indonesia established PT Pelabuhan Tanjung Priok in July 2013 under the Deed of Establishment No. 27 dated July 10, 2013 passed before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH, MKn, and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia according to the decision No. AHU-42024.AH.01.01 Year 2013 dated August 1, 2013.

• Reactivation of the Port of Tanjung Priok Branch, where the President Director of PT Pelabuhan Tanjung Priok no longer serves as the General Manager of the Port of Tanjung Priok Branch. • Determination of zonation based on the policy of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as the shareholder, which, resulted in the change of operation area and business activity of PTP.

2012-2013

2014

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC meluncurkan identitas korporasi baru berupa logo IPC. Identitas korporasi baru ini mengukuhkan semangat baru PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam bertransformasi menjadi Indonesia Port Corporation (IPC), perusahaan penyedia layanan kepelabuhanan di Indonesia yang lebih effisien dan modern dalam berbagai aspek operasinya guna mencapai tujuan menjadi operator pelabuhan kelas dunia dengan slogan Energizing Trade, Energizing Indonesia.

• Pemberian Izin Usaha Kepada PT Pelabuhan Tanjung Priok sebagai Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 818 Tahun 2014 tanggal 29 September 2014. • 1 November 2014, PT Pelabuhan Tanjung Priok resmi melakukan pengoperasian pelabuhan secara komersial, yang diperkuat dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. UM.339/3/11/2/PTP 14 tanggal 3 November 2014 tentang Pengoperasian PT Pelabuhan Tanjung Priok.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) or IPC launched a new corporate identity with a new IPC logo. The new corporate identity confirmed a new spirit of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to transform into Indonesia Port Corporation (IPC), the provider of port services in Indonesia that is more efficient and modern in many aspects of its operations with the goal of becoming a worldclass port with the slogan Energizing Trade, Energizing Indonesia.


• Licenses granted to PT Pelabuhan Tanjung Priok in the Port Business based on as Ministry of Transportation Decree No. KP 818 of 2014 dated September 29, 2014. • November 1, 2014, PT Pelabuhan Tanjung Priok officially commenced its commercial port operations, reinforced by the signing of the Minutes of Agreement of PT Pelabuhan Tanjung Priok’s Board of Directors No. UM.339/3/11/2/PTP 14 dated November, 3 2014 regarding PT Pelabuhan Tanjung Priok operations.


35




BIDANG USAHA BUSINESS FIELD

36

Bidang Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar

Business Field based on Articles of Association

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, PTP bergerak dalam bidang pelayanan jasa terminal petikemas, jasa curah kering, curah cair, bunkering serta jasa pergudangan dan lapangan.

In accordance with Article 3 of the Company’s Articles of Association, the Company engages in the activities of container terminal services, dry bulk and liquid bulk services, bunkering and warehousing and field services.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Business Activities

Bidang usaha pelabuhan terbagi kedalam beberapa jenis bidang usaha yaitu Pelayanan Kapal, Pelayanan Barang, dan Pelayanan Jasa Lain.

The port business conducted by the Company is divided into several types of business, namely Ship Services, Goods Services and Other Services.

Pelayanan Kapal

Ship Services

Merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar pelabuhan, meliputi pelayanan: • Jasa Tambat • Jasa Pelayanan Air & Pengisian Bahan Bakar

Ship operational activities ranging from entry to exit the port, covering:

Pelayanan Barang

Goods Services

Merupakan pelayanan bongkar muat cargo mulai dari kapal hingga penyerahan ke pemilik barang yang meliputi: • Jasa Bongkar Muat • Jasa Penumpukan • Jasa Dermaga • Jasa Gudang • Pelayanan Pusat Distribusi & Konsolidasi Barang

Loading and unloading cargo from ships to delivery to the owner of the goods that includes:

Pelayanan Jasa Lain

Other Services

Pelayanan Jasa Lain atau disebut juga pelayanan rupa-rupa usaha merupakan jasa pelayanan diluar kapal, dan barang yang mendukung kegiatan pelabuhan, meliputi: • Jasa Persewaan Alat-alat Pelabuhan • Pelayanan Jasa Lainnya • Penyediaan Air Bersih, dan Telepon Umum • Pelayanan Fasilitas Naik Turun Penumpang/ Kendaraan

Other Services or also called miscellaneous services business is services beyond the ship, for items that support the activities of the port, covering: • Port Tools Rental Services, • Other Services, • Water Supply and Public Phone, • Passenger/Vehicle services.


• •

• • • • •

Mooring Services, Water Services and Refuelling Services.

Stevedoring Services, Stacking Services, Pier Services, Warehouse Services, Goods Distribution and Center Services.

Consolidation





WILAYAH OPERASI OPERATIONAL AREA

Secara luasan, area yang dioperasikan oleh PTP adalah 197 hektar yang terdiri dari 3 (tiga) terminal utama, yaitu Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3; kemudian area Lini Dua, serta area yang dikelola oleh Divisi Properti. Wilayah kerja PTP membentang dari Jalan Raya Ancol Baru di sebelah barat hingga Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok di sebelah timur; berbatasan dengan New Priok Container Terminal (NPCT) di sebelah utara, dan Jalan Enggano di sebelah selatan.

The area operated by PTP covers 197 hectares consisting of three (3) main terminals, Terminal 1, Terminal 2 and Terminal 3; then Two lines area, as well as areas managed by the Property Division. Working area of PTP stretches from Jalan Raya Ancol Baru in the west to Pos 9 of the Port of Tanjung Priok in the east; bordered by New Priok Container Terminal (NPCT) In the north, and Enggano Road in the south.

Terdapat 2 (dua) sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang pengelolaannya dilakukan oleh PTP, yaitu HPL No. 1 Tanjung Priok Tahun 1987 (kecuali area PT Jakarta International Container Terminal (JICT), PT Multi Terminal Indonesia (MTI) dan PT Indonesia Kendaraan terminal (IKT))dan HPL No. 2 Ancol Tahun 1987.

There are two (2) certificates of Land Management Rights (HPL) which are managed by the company, ie HPL No. 1 Tanjung Priok in 1987 (except for the area of PT Jakarta International Container Terminal (JICT), PT Multi Terminal Indonesia (MTI) and PT Indonesia Kendaraan terminal (IKT)) and HPL No. 2 Ancol 1987.

Peta Wilayah Operasi dan Jaringan Usaha PT Pelabuhan Tanjung Priok Map of Operations and Business Network of PT Tanjung Priok Port



37




STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE

DIREKTUR OPERASI DIRECTOR OF OPERATIONS

GM TERMINAL 1

Advisor Komunikasi Internal Internal Communication Advisor

38

Advisor Hukum Legal Advisor

Kepala Audit Head of Audit

Manajer Operasi Terminal Terminal Operations Manager

Manajer Operation Support Operation Support Manager


GM TERMINAL 2



GM TERMINAL 3

Manajer Terminal Penumpang Passenger Terminal Manager



Manajer Planning Control Planning Control Manager





STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE

DIREKTUR UTAMA PRESIDENT DIRECTOR

DIREKTUR TEKNIK TECHNICAL DIRECTOR

Manajer Sistem Informasi Information System Manager

Manajer Teknik Sipil Civil Engineering Manager

Manajer Teknik Mesin & Listrik Mechanical & Electrical Engineering Manager

DIREKTUR KEUANGAN FINANCE DIRECTOR

Manajer Pengadaan Procurement Manager


Manajer Keuangan Finance manager

Manajer Corporate Finance Corporate Finance Manager

DIREKTUR PENGEMBANGAN ORGANISASI & TALENTA ORGANIZATIONAL & TALENT DEVELOPMENT DIRECTOR

Manajer Org Penge lolaan, Perubahan & Kesejaht. Organizational Management, Change & Welfare Manager

Manajer Pengembangan & Talenta Karir Career Development & Talents Manager

DIREKTUR PEMASARAN & PENGEMBANGAN BISNIS MARKETING & BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR

Manajer Customer Service & Pemasaran Customer Service & Marketing Manager

Manajer Properti & Pengem bangan Bisnis Property & Business Development Manager

Corporate Secretary & Hub Eks ternal Corporate Secretary & External Relations


Deputi Safety Security & Envi ronment Deputy Safety, Security & Environment

39




VISI, MISI DAN NILAI PERUSAHAAN VISION, MISSION AND CORPORATE VALUE

40







Visi Vision

Hub Nasional Terdepan yang Melayani Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Leading National Hub That Serves Indonesia’s Growing Economic

Misi

Mission

1.

Menjamin terlaksananya pelayanan yang produktif, aman, mengedepankan keselamatan, dan ramah lingkungan. 2. Menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan mitra bisnis. 3. Menyelenggarakan budaya Perusahaan yang bersih, menyenangkan untuk bekerja dan memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang. 4. Menyelenggarakan tata kelola Perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, berintegritas, dan adil. 1.

Ensuring the implementation of productive, safe, promote safety, and environmentally friendly services. 2. Creating added value for customers and business partners. 3. Holding a Company culture that is clean, pleasant to work in and provides equal opportunity to flourish. 4. Conducting corporate governance that is transparent, accountable, responsible, integrity, and fair.



41





Nilai Perusahaan Corporate Values Nilai Value

Deskripsi Nilai Value Description • Menciptakan Lingkungan Kerja yang aman, nyaman, dan menyenangkan serta dapat mendorong para pegawai untuk memberikan yang terbaik setiap harinya Create a safe, fun, and exciting work environment that enables our people to contribute their best everyday. • Mengutamakan Keragaman untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif Pursue diversity as a priority to create an inclusive work environment.

People First

:

• Mendorong budaya meritokrasi yang menghasilkan serta menghargai pegawai berkinerja tinggi serta pemikiran-pemikiran yang inovatif Foster a meritocracy culture that delivers and rewards high performance and innovative thinking. • Memberikan kesempatan belajar dan berkembang secara berkelanjutan kepada para pegawai Provide continuous learning and development opportunities to our people. • Menumbuhkan rasa saling percaya dengan mengatakan apa yang sebenarnya serta melakukan apa yang kita ucapkan Inspire trust by saying what we mean and doing what we say.

Integrity

:

• Menunjukkan sikap profesional dan jujur dalam berinteraksi dengan pihak internal maupun eksternal Demonstrate professionalism and honesty in our interactions with internal and external stakeholders. • Berperilaku disiplin dan patuh terhadap kode etik bisnis di dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari Demonstrate discipline and adherence to our code of business ethics in our day-to-day work. • Secara Proaktif mencari tahu serta memahami kebutuhan pelanggan untuk memberikan solusi-solusi yang inovatif Proactively seek and understand customer needs to provide innovative solutions.

Customer Centric

:

• Membangun hubungan jangka panjang yang baik dengan para pelanggan Build long-term sustainable relationships with customers. • Secara konsisten memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas untuk membantu para pelanggan tumbuh dan berkembang Consistently provide reliable and best in class service to help our customers grow.

42







Nilai Value

Deskripsi Nilai Value Description • Menunjukkan fleksibilitas, kecepatan, dan ketangkasan dalam menghadapi perubahan pegawai, pelanggan, dan perkembangan pasar Demonstrate agility in responding to changing employee, customer, and market trends.

Sustainability

:

• Melaksanakan komitmen untuk membangun bangsa dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan Deliver on our commitment towards nation building in a responsible manner (community and environment). • Menumbuh-kembangkan para pemimpin berkinerja tinggi untuk organisasi yang lebih kuat hari ini dan dimasa depan Nurture and build high performing leaders for a stronger organization today and tomorrow. • Menunjukkan pemikiran dan perilaku yang berwawasan global Demonstrate a mindset of a truly global organization.

Quality

:

• Menciptakan dan mengadaptasi proses dan teknologi yang sesuai dengan standar kualitas internasional Design and adopt processes and technology that adhere to international quality standards. • Secara berkelanjutan memonitor, mengevaluasi serta menyempurnakan proses bisnis untuk memberikan pelayanan yang terbaik Rigorously monitor, evaluate and improve our current processes to deliver best in class service. • Mendorong kerjasama dan mengutamakan kepentingan Perusahaan diatas kepentingan kelompok Encourage cooperation and the interests of the company above the interests of the group

Collaboration

:

• Menunjukkan rasa kebersamaan dan mengutamakan kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi Demonstrate a sense of community and give priority to cooperation in achieving organizational goals • Membangun budaya tim yang saling mengisi Build a team culture that is complementary



43





“Strategy House” PT Pelabuhan Tanjung Priok

Visi & Aspirasi

Hub Nasional Terdepan yang Melayani Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Vision & Aspirations

Relationships that serve the National Economic Growth in Indonesia Menjamin terlaksananya pelayanan yang produktif, aman, mengedepankan keselamatan dan ramah lingkungan Ensuring the implementation of productive, safe service, that promotes safety and is environmentally friendly Menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan mitra bisnis Creating added value for customers and business partners

Misi

Menyelenggarakan budaya Perusahaan yang bersih, menyenangkan untuk bekerja dan dapat memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang. Establishing a corporate culture that is clean, is pleasant to work in and provides equal opportunities for development.

Mission

Menyelenggarakan tata kelola Perusahaan yang transaparan, akuntabel, bertanggung jawab, berintegeritas, dan adil. Establishing a corporate governance that is transparent, accountable, responsible, has integrity, and is fair.

1

Pilar Strategi

2

Strategy Pillars

3 Mengoptimalkan Layout Terminal • Area waterfront (Lini I) Back up area (Lini II) •

•

Optimizing the Terminal Layout • Area waterfront (Line I) • Back up area (Line II)

• • •

Meningkatkan Produktivitas dan Utilitas Terminal Memaksimalkan produktivitas dermaga/lapangan & utilitas asset/ dermaga Increasing Terminal Productivity and Utilities

Maximize productivity in dock/ grounds & utilize assets/dock

Operasi

5 Key Enablers 6

7

44

4 Menciptakan Keunggulan Komersial Membangun hubungan dengan end-customer Mendorong virtualisasi Inovasi tarif Mengoptimalkan kerjasama bisnis

Mengembangkan Value Added Service (VAS) • • • •

Creating Commercial Excellence

• • • •

Build relationships with end-customers Encourage virtualization Innovative rates Optimize business cooperation

Stuffing dan stripping Gudang CFS Pelayanan Inland Waterway Service Pelayanan Buffer Parking Developing Value Added Service (VAS)

• • • •

Stuffing and stripping CFS Warehouse Inland Waterway Services Buffer Parking Services

Komersial

VAS

SDM & Pola pikir : Inovatif, kolaboratif, berbasis kinerja dan layanan yang berfokus pada pelanggan HR & Mindset: Innovative, collaborative, performance-based and customer-focused service Tata kelola Perusahaan yang kuat dan organisasi yang ramping Strong Corporate governance and lean organization Strategi yang mendukung integrasi proses bisnis, perencanaan, dan sistem informasi Strategies that support business process integration, planning, and information systems






FILOSOFI LOGO DAN BRANDING PERUSAHAAN PHILOSOPHY OF CORPORATE LOGO AND BRANDING

Logo PTP merupakan turunan dari logo induk usaha, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yang mencitrakan identitas korporasi dalam bertransformasi menjadi Indonesia Port Corporation (IPC), perusahaan penyedia layanan kepelabuhanan di Indonesia yang lebih effisien dan modern dalam berbagai aspek operasinya guna mencapai tujuan menjadi operator pelabuhan kelas dunia.

The Company logo is derived from the logo of the parent company PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) which is corporate identity image during the transformationd into Indonesia Port Corporation (IPC), the provider of port services in Indonesia that are more efficient and modern in many aspects of its operations to achieve the goal as a world class port operator.

Logo IPC mewakili semangat transformasi, serta harapan akan awal yang baru demi menyongsong masa depan yang lebih cerah. Untuk mencapai tujuan, IPC percaya perubahan dan kemajuan yang konstan, penuh dengan kejenakaan dan energi, agresif tetapi tetap ramah, memberikan semangat yang unik untuk Indonesia. Logo IPC juga merupakan simbol kebanggaan bagi semua pihak di dalam organisasi untuk membawa IPC ke depan.

IPC’s logo represents the spirit of transformation, as well as the hope of a new beginning for the sake of facing a brighter future. To achieve the objectives, IPC believes there should be constant change and progress, full of wit and energy, aggressive but still friendly, including a unique passion for Indonesia. IPC’s logo is also a symbol of pride for all parties within the organization to take IPC forward into the future.

2 1 4 3

5



45




FILOSOFI LOGO DAN BRANDING PERUSAHAAN PHILOSOPHY OF CORPORATE LOGO AND BRANDING

1.

46

Anak panah yang melesat di atas air atau horison dan menjadi representasi dari konsep pergerakan Perusahaan yang dinamis.

1.

The arrow flies over the water or the horizon and represents concept of movement for this dynamic company.

2. Cahaya matahari pagi yang merepresentasi perubahan, kekuatan, optimisme dan simbol kebanggaan seluruh karyawan terhadap perusahaannya dalam usaha bersama untuk meraih tujuan Perusahaan.

2. The morning sun light represents change, strength, optimism and a symbol of pride of all employees of the company in a joint effort to achieve the company’s goals.

3. Melambangkan bahwa Perusahaan dan seluruh karyawan masuk ke dalam era baru yang dinamis sehingga seluruh komponen Perusahaan dapat bergerak secara fleksibel dalam menghadapi tantangan di depan. Dengan selalu berpikir selangkah ke depan serta bekerja dengan fokus dan cekatan, karyawan bergerak untuk mencapai tujuan Perusahaan bersama-sama.

3. Represents the company and all employees have entered a new dynamic era and all the components of the company are moving flexibly in the face of the challenges ahead. By always thinking one step ahead and working with focus and dexterity, employees move to achieve corporate goals together.

4. IPC dengan warna tulisan abu-abu gelap merupakan brand name yang merepresentasikan cita modern, keyakinan dan profesionalitas serta menginspirasikan kepercayaan kepada seluruh stakeholders.

4. IPC with its dark gray color, is the brand name that represents modern ideals, confidence and professionalism as well as inspires confidence to all stakeholders.

5. “Port of Tanjung Priok” atau Pelabuhan Tanjung Priok sebagai tagline yang menandakan identitas Perusahaan sebagai anak usaha dan bagian dari IPC.

5. “Port of Tanjung Priok” is a tagline that signifies the Company’s identity as a subsidiary and part of IPC.






PROFIL DEWAN KOMISARIS PROFILES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

4

3

1

2 5


1


4


2


5


3


6


6


47





Saptono R. Irianto Komisaris Utama President Commissioner Saptono R. Irianto Dipl. H.E., warga negara Indonesia, umur 59 tahun, kelahiran Purworejo, 14 Desember 1957, berdomisili di Jakarta, memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (1983) dan Magister untuk Hydraulic Engineering dari Delft University of Technology,Delft Netherland, Belanda (1987). Karier beliau erat kaitannya dengan pengoperasian dan pengembangan induk usaha, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC, yaitu sebagai Kadin Perencanaan Teknik Sipil Cabang (1994), Kadin Teknik Sipil Wilayah I pd Divisi Teknik Cabang (1994), Kepala Divisi Teknik Pelabuhan Tanjung Priok yang saat itu masih menjadi cabang (1995), Manajer Teknik Pelabuhan Tanjung Priok (1999), General Manager Pelabuhan Banten (2000), Senior Manager Pengadaan dan Perbekalan (2002), General Manager Pelabuhan Tanjung Priok (2004), Direktur Utama PT Multi Terminal Indonesia (2008), dan Direktur Komersial & Pengembangan Usaha IPC (2009). Beliau kemudian dipercaya sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok sejak tahun 2014.

48


Saptono R. Irianto Dipl. HE, Indonesian citizen, aged 59, born in Purworejo, December 14, 1957, domiciled in Jakarta, has an educational background of Bachelor of Civil Engineering Institut Teknologi Bandung (1983) and Master of Hydraulic Engineering of Delft University of Technology, Delft Netherland, Netherlands ( 1987). His career is closely related to the operation and development of the parent company, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) or IPC, namely as Head of Branch Civil Engineering Planning Department (1994), Head of Branch Civil Engineering Department of Area I (1994), Head of Engineering Division of the Port of Tanjung Priok, which at that time was still a branch (1995), Technical Manager of the Port of Tanjung Priok (1999), General Manager of Banten Port (2000), Senior Manager of Procurement and Supplies (2002), General Manager of the Port of Tanjung Priok (2004), President Director of PT Multi terminal Indonesia (2008), and Director of Commercial & Business Development IPC (2009). He has been serving as President Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok since 2014.






H. Sabri Saiman, warga negara Indonesia, umur 74 tahun, kelahiran Banda Aceh, 18 Oktober 1942, berdomisili di Jakarta, memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Medan. Beliau memiliki jejak rekam dan Karier sebagai Anggota DPR Fraksi PAN , Anggota Komisi V DPR-RI, Direktur Utama PT Duta Bandar Purnadarma, Direktur Utama PT Jaya Pratama, dan Komisaris PT Amanat Mitra Abadi, Komisaris PT DIBI. Beliau diangkat sebagai Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok sejak tahun 2014.


H. Sabri Saiman, Indonesian citizen, aged 74, born in Banda Aceh, October 18, 1942, domiciled in Jakarta, has an educational background of Bachelor of Medicine, Universitas Sumatera Utara, Medan. His career track includes being a Member of Parliament for the PAN faction, member of Commission V of the House of Representatives, President Director of PT Duta Bandar Purnadarma, President Director of PT Jaya Pratama, and Commissioner of PT Amanat Mitra Abadi, Commissioner of PT DIBI. He has been serving as Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok since 2014.

Guna Mulyana, warga negara Indonesia, umur 49 tahun, kelahiran Tasikmalaya, 21 Juli 1967, berdomisili di Bekasi, Jawa Barat, memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Hukum Perdata Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto (1991) dan Magister bidang Port Management, World Maritime University, Malmo Sweden (2000). Berkarier sebagai Asisten Manager Perencanaan Operasi IPC (2002), Asisten Senior Manager Perencanaan Bisnis Jasa IPC (2007), Manajer Pelayanan Jasa IPC (2009), Senior Manager Non Petikemas IPC (2012), dan SVP Pengembangan Bisnis IPC Beliau diangkat sebagai Komisaris dan Komite Audit PT Pelabuhan Tanjung Priok sejak tahun 2014.



Guna Mulyana, Indonesian citizen, aged 49, born in Tasikmalaya, July 21, 1967, domiciled in Bekasi, West Java, has an educational background as Bachelor of Civil Law of Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto (1991) and Master’s degree in the Port Management, World Maritime University, Malmo Sweden (2000). Has served as Assistant Manager of IPC Operations Planning (2002), Senior Assistant Manager of IPC Service Business Planning (2007), IPC Service Manager (2009), and IPC Non-Container Manager (2012), and IPC Business Development SVP. He was appointed as Commissioner and Audit Committee of PT Pelabuhan Tanjung Priok since 2014.


49





H. Said Aqil Siradj,warga negara Indonesia, umur 63 tahun, kelahiran Cirebon, 3 Juli 1953, berdomisili di Jakarta, memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Ushuluddin & Dakwah dari King Abdul Aziz Universitas Arab (1982), Magister bidang Perbandingan Agama Umm al- Qura Universitas Arab (1987) dan gelar Doktor bidang Aqidah/Filsafat Islam Umm al-Qura Universitas Arab (1994). Jejak rekam beliau dekat dengan Nahdatul Ulama (NU) organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia sekaligus sebagai penggerak demokrasi di Indonesia. Beberapa jabatan yang pernah dipegang adalah Anggota Kehormatan MATA KIN(1999-2002), Penasihat PMKRI (1999 -sekarang), PBNU Rais Syuriah (1999 -2010), Ketua Majelis Masyarakat Indonesia (2012 -sekarang) dan Ketua Umum Pengurus Nahdatul Ulama (2010 -sekarang).Beliau diangkat sebagai Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok sejak tahun 2014.


H. Said Aqil Siradj, Indonesian citizen, aged 63 years, born in Cirebon, July 3, 1953, domiciled in Jakarta, has an educational background as Bachelor of Islamic Theology and Preaching from Saudi King Abdul Aziz University (1982), Master of Comparative Religion from Umm al-Qura Arab University (1987) and a Doctorate degree of Aqidah/ Islamic philosophy from Umm al-Qura Arab University (1994). He is close to the Nahdlatul Ulama (NU), the largest Islamic community organization in Indonesia as well as a driver of democracy in Indonesia. Some of his positions held include an Honorary Member of MATA KIN (19992002), Counselor PMKRI (1999-now), PBNU Rais Syuriah (1999 -2010), Chairman of the Community Council of Indonesia (2012-now) and chairman of Nahdlatul Ulama (2010- now) . He has been serving as Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok since 2014.

Hari Setyobudi, warga negara Indonesia, umur 59 tahun, kelahiran Mojosari, 19 Juli 1957, berdomisili di Bekasi Jawa Barat, memiliki latar belakang Pendidikan Perwira Pelayaran Besar/MPB III di Semarang (1980), Mualim Pelayaran Besar II/Strata B (1985), Mualim Pelayaran Besar I (1991), dan Pasca Sarjana jurusan Magister Manajemen (2000). Berkarier di Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sejak awal karirnya di tahun 1986. Sejak tahun 2016 hingga saat ini, beliau dipercaya untuk menjabat Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Surabaya. Beliau dipercaya sebagai Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok sejak akhir tahun 2015.


50


Hari Setyobudi, Indonesian citizen, aged 59, born in Mojosari, July 19, 1957, domiciled in Bekasi, West Java. He has an educational background of Pendidikan Perwira Pelayaran Besar/MPB III (Education for Senior Shipping Officer) in Semarang (1980), Mualim Pelayaran Besar II/ Strata B (Senior Sailing Officer II/Strata B) (1985), Mualim Pelayaran Besar I (Senior Sailing Officer I) (1991), and Master of Management (2000). He once made a career in the Department of Transportation, Directorate General of Sea Transportation, since the beginning of his career in 1986. Since 2016 up to the present, he has been entrusted to serve as Head of Kesyahbandaran Utama (Main Port Management) in Tanjung Perak, Surabaya. He has been serving as Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok since end of 2015. Strengthening Operation, Delivering Value





Nafri, warga negara Indonesia, umur 60 tahun, kelahiran Jakarta, 23 Juli 1956, berdomisili di Kota Bekasi, Jawa Barat, Berkarir di Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sejak awal karirnya di tahun 1981. Sejak tahun 2013 hingga saat ini, beliau dipercaya untuk menjabat Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten. Beliau diangkat sebagai Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok sejak akhir tahun 2015. Nafri, Indonesian citizen, aged 60 years, born in Jakarta, July 23, 1956, domiciled in Bekasi, West Java. He once made Career in the Department of Transportation, Directorate General of Sea Transportation since the beginning of his career in 1981. Since 2013 up to the present, he is entrusted to serve as Head of the Office of Port Management and Authority of Class I Port of Banten. He has been serving as Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok since end of 2015..




51




PROFIL DIREKSI PROFILES OF THE BOARD OF DIRECTORS

6

52

3

2

1

4

5

1


4


2


5


3


6








Arif Suhartono Direktur Utama President Director Arif Suhartono, warga negara Indonesia, umur 46 tahun, kelahiran Banyumas, 8 Mei 1970, berdomisili di Bekasi, Jawa Barat, memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (1994) dan Magister bidang Infrastructure Management dari Yokohama National University, Jepang (2001). Karier beliau lekat dengan aktivitas kepelabuhanan dari induk usaha, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC, yaitu sebagai Pj. Project Management Office Leader dan Direktur Utama PT Rukindo. Beliau juga memiliki karir sebagai Direksi pada beberapa perusahaan, diantaranya sebagai Direktur Operasi PT Multi Terminal Indonesia (2010-2012), Direktur Komersial PT Multi Terminal Indonesia (2012-2013), dan Direktur Utama PT Terminal Petikemas Indonesia (2014-Agustus 2014). Beliau dipercaya sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok sejak tahun 2015.


Arif Suhartono, Indonesian citizen, aged 46, born in Banyumas, May 8, 1970, domiciled in Bekasi, West Java, has an educational background of Bachelor of Civil Engineering Institute from Institut Teknologi Bandung (1994) and Master’s degree in Infrastructure Management of Yokohama National University, Japan ( 2001). His career is engaged with the port activity of the parent company, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) or IPC, namely as acting Project Management Office Leader and President Director of PT Rukindo. He also has a career as a Director at several companies, including as Director of Operations of PT Multi Terminal Indonesia (2010-2012), the Commercial Director of PT Multi Terminal Indonesia (2012-2013), and President Director of PT Terminal Petikemas Indonesia (2014-August 2014). He has been serving as Director of PT Pelabuhan Tanjung Priok since 2015.


53





M. Adji, warga negara Indonesia, umur 47 tahun, kelahiran Boyolali, 3 Oktober 1969, berdomisili di Bogor, Jawa Barat, memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (1994) dan Magister untuk Master of Port MGT and Harbour APEC Belgium (1997). Beliau memiliki karier sebagai Kepala Biro Strategi Perusahaan IPC (2010), Direktur Komersial PT Jakarta International Container Terminal (2012), Project Management Office Leader IPC (2012), dan Wakil General Manager Pelabuhan Tanjung Priok yang saat itu masih sebagai cabang IPC (2013). Beliau dipercaya sebagai Direktur Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok sejak Desember 2013.


M. Adji, Indonesian citizen, aged 47, born in Boyolali, October 3, 1969, domiciled in Bogor, West Java, has an educational background of Bachelor of Civil Engineering from Institut Teknologi Bandung (1994) and Master’s for Master of Port MGT and Harbour APEC Belgium (1997). His career started as Head of Corporate Strategy IPC (2010), Commercial Director of PT Jakarta International Container Terminal (2012), Project Management Office Leader IPC (2012), and Vice General Manager of Tanjung Priok Port, which was still a branch of IPC (2013). He has been serving as Director of Operations of PT Pelabuhan Tanjung Priok since December 2013.

Rita Aryani, warga negara Indonesia, umur 57 tahun, kelahiran Surabaya, 31 Desember 1959, berdomisili di Bekasi, Jawa Barat, memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (1984). Beliau memiliki karier sebagai ASM Pemeliharaan Kontruksi, Alur & Kolam IPC (1999), ASM Kendali Mutu Pelabuhan Tanjung Priok yang saat itu masih menjadi cabang dari IPC (2004), Pengawas Bidang Pemasaran & Pengembangan Usaha IPC (2008), dan Senior Manager Perencanaan IPC (2013). Beliau kemudian dipercaya sebagai Direktur Teknik PT Pelabuhan Tanjung Priok sejak tahun 2013. Rita Aryani, Indonesian citizen, aged 57, born in Surabaya, December 31, 1959, domiciled in Bekasi, West Java, has an educational background of Bachelor of Civil Engineering from Institut Teknologi Bandung (1984). Her career started as an ASM Maintenance Construction, Alur & Kolam IPC (1999), ASM Quality Control of the Port of Tanjung Priok, which at that time was still a branch of the IPC (2004), Supervisor of Marketing & Business Development IPC (2008), and Senior Manager Planning IPC (2013). She has been serving as Technical Director of PT Pelabuhan Tanjung Priok since 2013.


54







Prastyo Wasis P., warga negara Indonesia, umur 49 tahun, kelahiran Pacitan, 13 Oktober 1967, berdomisili di Depok, Jawa Barat, memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1991) dan Magister Manajemen dari Universitas Pancasila, Jakarta (2001). Beliau memiliki karier sebagai ASM Akuntansi Keuangan I IPC (1999-2004), Manajer Keuangan Pelabuhan Tanjung Priok yang saat itu masih menjadi cabang IPC (2005-2009), dan Senior Manager Pembinaan Anak Perusahaan IPC (2010-2013). Beliau kemudian dipercaya sebagai Direktur Keuangan PT Pelabuhan Tanjung Priok sejak tahun 2013. Prastyo Wasis P, Indonesian citizen, aged 49, born in Pacitan, October 13, 1967, domiciled in Depok, West Java, has an educational background of Bachelor of Economic Accounting from Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1991) and Master of Management from Universitas Pancasila, Jakarta (2001). He career started as ASM IPC Financial Accounting I (1999-2004), Financial Manager of the Port of Tanjung Priok, which at that time was still a branch of IPC (2005-2009), and Senior Manager of Development Subsidiary IPC (2010-2013). He has been serving as Finance Director of PT Pelabuhan Tanjung Priok since 2013.


Rima Novianty, warga negara Indonesia, umur 46 tahun, kelahiran Sukabumi, 1 November 1970, berdomisili di Bekasi, Jawa Barat, memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Sosial Politik (1996) dan Magister Sains (2005), keduanya dari Universitas Indonesia, Jakarta. Beliau memiliki karier sebagai Asisten Corporate Secretary bidang Hubungan Investor dan Antar Lembaga IPC (2007-2009), Sekretaris Perusahaan IPC (2010-2012), Direktur Komersial PT Jakarta International Container Terminal (2012-2013), Kepala Koordinator Project Management Office bidang Supports & Enablers IPC (2013), dan kembali menjadi Sekretaris Perusahaan IPC (2013-2015). Beliau dipercaya sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Tanjung Priok sejak tahun 2015.



Rima Novianty, Indonesian citizen, age 46, born in Sukabumi, November 1, 1970, domiciled in Bekasi, West Java, has an educational background of Bachelor of Social Politics (1996) and Master of Science (2005), both from the Universitas Indonesia, Jakarta. Her career started as Assistant Corporate Secretary Investor Relations and Inter- Agency IPC (2007-2009), IPC Corporate Secretary (2010-2012), Commercial Director of PT Jakarta International Container Terminal (2012-2013), Chief Coordinator of Project Management Office in IPC Supports & enablers IPC (2013), and once again as IPC Corporate Secretary (2013-2015). She has been serving as Director of Commercial and Business Development of PT Pelabuhan Tanjung Priok since 2015.


55




PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF PROFILE OF EXECUTIVE OFFICER

Tara Hidayat, warga negara Indonesia, umur 53 tahun, kelahiran Yogyakarta, 13 April 1963, berdomisili di Tangerang Selatan, Banten, memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Manajemen untuk Pemasaran dan Keuangan dari Universitas Indonesia, Jakarta (1988). Sebelum bergabung ke dalam kelompok usaha IPC, beliau memiliki karier sebagai Deputi IV Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP ) dan berkarir profesional di beberapa perusahaan seperti Accenture, IBM Indonesia dan Korn/Ferry International. Beliau kemudian dipercaya sebagai Direktur Pengembangan Organisasi & Talenta PT Pelabuhan Tanjung Priok sejak tahun 2015.


Tara Hidayat, Indonesian citizen, aged 53, born in Yogyakarta, April 13, 1963, domiciled in South Tangerang, Banten, has an educational background of Bachelor of Management for Marketing and Finance from Universitas Indonesia, Jakarta (1988). Prior to joining the IPC business group, she had a career as a Deputy IV Presidential Work Unit for Development Supervision and Control (UKP-PPP) and a professional career in several companies such as Accenture, IBM Indonesia and Korn/ Ferry International. She has been serving as Director of Organizational Development & Talent in PT Pelabuhan Tanjung Priok since 2015.

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF PROFILE OF EXECUTIVE OFFICER Kiki Mohammad Hikmat Corporate Secretary dan Hubungan Eksternal Corporate Secretary and External Relations Menjabat Sejak Has been serving since

:

2014

Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth

:

Kuningan, 28 Februari 1971 Kuningan, February 28, 1971

Usia Aged

:

45 tahun 45 years

Domisili Domiciled in

:

Jakarta

Bergabung di PTP Joint date

:

2009

:

ASP Bidang Hubungan Antar Lembaga Kantor Pusat (2009), ASP Bidang Hubungan Antar Lembaga Kantor Pusat (2010), Senior Manager Pemasaran Kantor Pusat (2011) dan General Manager Cabang Pelabuhan Pangkal Balam (2012). Beliau dipercaya sebagai Corporate Secretary dan Hubungan Eksternal PT Pelabuhan Tanjung Priok sejak tahun 2014. ASP Inter-Agency Relations of the Head Office (2009), ASP Inter-Agency Relations of the Head Office (2010), Senior Manager of Marketing Head Office (2011) and General Manager of Pangkal Balam Port Branch (2012). He has been serving as Corporate Secretary and External Relations of PT Pelabuhan Tanjung Priok since 2014.

Riwayat Jabatan Professional History

56






SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCES

Peta Kekuatan SDM 2016

Map of Human Resources Strength 2016

Total Pekerja PT PTP (Per Desember 2016) = 1.901* Total of PT PTP’ Employees (December 2016) = 1,901*

OPS: 1.581 (83%)

TNO: 1.435 (75%)

≤ SLTA: 223 (48%)

≥ 47 Th: 49 (11%)

N-OPS: 320 (17%)

ORGANIK: 466 (25%)

≥ SM: 243 (52%)

≤ 46 Th: 417 (89%)

TOTAL (ORGANIK + TNO)

BIDANG FIELD

ORGANIK

JENIS TYPE

PENDIDIKAN EDUCATION

OPS

N-OPS

ORGANIK

TNO

PTP

83%

17%

25%

75%

Benchmark**

75%

25%

40%

60%

*Jumlah di luar tenaga keamanan (400 orang) **Analisa berbagai sumber: BCG, Hay Management, PTP


USIA AGE

≤ SLTA

≥ SM

≤ 46 Th

≥ 47 Th

PTP

48%

52%

89%

11%

Benchmark**

35%

65%

80%

20%

* Total excluding security attendants (400 persons) ** Analysis from various sources: BCG, Hay Group, PTP


57




KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDER COMPOSITION

Rincian Nama Pemegang Saham Terbesar

Details of Biggest Shareholders Jumlah Saham (lembar) Total Share (sheet)

Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)

Perseroan Terbatas/Badan Usaha Domestik/BUMN Limited Liability Company/ Domestic Business Entity/SOE

24.750

99,00%

Perseroan Terbatas/Badan Usaha Domestik Limited Liability Company/ Domestic Business Entity

250

1,00%

25.000

100,00%

No

Nama Pemegang Saham Name of Shareholder

Status

1

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

2

PT Multi Terminal Indonesia

Jumlah Total

PTP tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham yang memungkinkan kepemilikan saham PTP oleh publik. Saham PTP hanya dimiliki oleh 2 (dua) entitas usaha, yaitu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT Multi Terminal Indonesia.

PTP does not conduct Initial Public Offering that allows public ownership of PTP shares. PTP shares are owned by 2 (two) business entities, namely PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and PT Multi Terminal Indonesia.

Rincian dan Komposisi Pemegang Saham

Shareholder Details and Composition

Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Pelabuhan Tanjung Priok per 31 Desember 2016

Subscribed and FullyPaid-Up Capital PT Pelabuhan Tanjung Priok December 31, 2016

Pemegang Saham Shareholder

Jumlah Saham (lembar) Total Shares (sheets)

Nilai Value (Rp)

Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)


24.750

24.750.000.000

99,00%


250

250.000.000

1,00%

Jumlah/Total

25.000

25.000.000.000

100,00%

Komposisi Kepemilikan Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Shareholding Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok

PT Multi Terminal Indonesia, 1,00%

IPC GROUP

58


PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), 99,00%






Informasi Tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali dan Entitas Induk Terakhir

Information about Majority/Controlling Shareholder and Ultimate Parent Entity

Pemegang Saham Utama sekaligus Pemegang Saham Pengendali dari PTP adalah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yang memiliki saham PTP sebanyak 99,00%. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan kepemilikan saham seluruhnya—atau 100,00%—oleh Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Kementerian BUMN. Dengan demikian, Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian BUMN merupakan entitas induk terakhir dari PTP.

Majority/Controlling Shareholder of PTP is PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), which owns 99% shares in PTP. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is a State Owned Enterprise (BUMN), with 100% share ownership by the Republic of Indonesia through the Government of the Republic of Indonesia/Ministry of SOEs. Thus, the State of the Republic of Indonesia through the Government of the Republic of Indonesia/ SOE Ministry is the ultimate parent entity of PTP.

Komposisi Kepemilikan Saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pemegang Saham Utama/Pengendali PTP Shareholding Composition of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

IPC GROUP

Negara Republik Indonesia, The State of the Republic of Indonesia 100,00%

Struktur Pemegang Saham Utama/Pengendali dan Entitas Induk Terakhir PT Pelabuhan Tanjung Priok

Structure of Majority/Controlling Shareholder and Ultimate Parent Entity of PT Pelabuhan Tanjung Priok

Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian BUMN The State of the Republic of Indonesia through the Government of the Republic of Indonesia/SOE Ministry 100,00% PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 99,00% PT Pelabuhan Tanjung Priok



59





60

Informasi Tentang Kelompok Pemegang Saham Masing-masing di Bawah 5 (Lima) Persen

Information About Shareholder Groups (Each Under 5 (Five) Percent Ownership)

Hingga 31 Desember 2016, PTP tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham yang memungkinkan kepemilikan saham PTP oleh publik. Seluruh kepemilikan saham dan komposisi Pemegang Saham sesuai dengan yang telah disampaikan di atas.

As of December 31, 2016, PTP has not yet exercised Initial Public Offering that allows the ownership of PTP’s shares by the public. Share ownership and shareholder composition of PTP is as already specified above.

Informasi Tentang Kepemilikan Saham oleh Manajemen

Information About Stock Ownership by Management

PTP tidak memiliki kebijakan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen, atau Management Stock Ownership Program (MSOP) dan Program Kepemilikan Saham Karyawan, atau Employee Stock Ownership Program (ESOP). Seluruh kepemilikan saham sesuai dengan penjelasan di atas.

PTP does not have a policy regarding Management Stock Option Program (MSOP) and Employee Stock Option Program (ESOP). All share ownership is as already specified above.

Di bawah ini disajikan transparansi kepemilikan saham PTP oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Below is the transparency of Board of Commissioners and Board of Directors’ Share Ownership in PTP.

Jabatan Title

Nama Name

Komisaris Utama/President Commissioner

Saptono R. Irianto

Nihil/Nil

Komisaris/Commissioner

Sabri Saiman

Nihil/Nil

Komisaris/Commissioner

Guna Mulyana

Nihil/Nil

Direktur/Director

Said Aqil Siroj

Nihil/Nil

Direktur/Director

Hari Setyobudi

Nihil/Nil

Direktur/Director

Nafri

Nihil/Nil

Direktur Utama/President Director

Arif Suhartono

Nihil/Nil

Direktur/Director

M. Adji

Nihil/Nil

Direktur/Director

Rita Aryani

Nihil/Nil

Direktur/Director

Prastyo Wasis Prabowo

Nihil/Nil

Direktur/Director

Rima Novianti

Nihil/Nil

Direktur/Director

Tara Hidayat

Nihil/Nil


Jumlah Kepemilikan Saham PTP Total Share Ownership in PTP





DAFTAR ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI LIST OF SUBSIDIARY AND ASSOCIATE

PTP tidak memiliki entitas anak dan/atau entitas asosiasi. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait entitas anak dan/atau entitas asosiasi dalam Laporan Tahunan ini.

PTP has neither subsidiary nor associate. Therefore, there is no information regarding subsidiary and/or associate can be presented in this Annual Report.

STRUKTUR GRUP GROUP STRUCTURE



99,00%

1,00% PT Pelabuhan Tanjung Priok

KRONOLOGI PENERBITAN SAHAM CHRONOLOGY OF SHARE ISSUE

Hingga tanggal 31 Desember 2016 maupun tanggal disampaikannya data/informasi ini, PTP tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan tidak memperdagangkan sahamnya di bursa saham manapun. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham untuk masingmasing tindakan korporasi (corporate action), jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action), dan nama bursa dimana saham PTP dicatatkan.


Up to December 31, 2016 and the date of submission of this data/information, PTP has not yet conducted Initial Public Offering and trading of its shares in any stock market. Thus, there is no information related to the issue of share, share amount, par value of share, offering price of share for each corporate action, the number of shares registered after each corporate action and the name of the stock exchange on which PTP’s shares are listed.


61




KRONOLOGI PENERBITAN EFEK LAINNYA CHRONOLOGY OF THE ISSUE OF OTHER SECURITIES

Hingga tanggal 31 Desember 2016 maupun tanggal disampaikannya data/informasi ini, PTP tidak menerbitkan efek lainnya dalam bentuk apapun. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/ imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; nilai penawaran efek lainnya; nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan peringkat efek.

Up to December 31, 2016 and the date of submission of this data/information, PTP has not yet issued other securities in any form. Thus, there is no information concerning name of other securities, year of the issue of other securities, interest rate of other securities, due date of other securities, offering value of other securities and the name of the stock exchange on which the other securities are listed.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG SUPPORTING INSTITUTION AND PROFESSION

Akuntan Publik Public Accountant

Konsultan Hukum Legal Consultant

Notaris Notary

62

:

Purwantono, Sungkoro & Surya (A member of Ernst & Young Global Limited) Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 7 Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, Indonesia Telp: +62 21 5289 5000 Faks: +62 21 5289 4100

:

BJMHP Lawyers Hendrik Pieter Ferdinandus, S.H., LL.M Gd. Green Central City Lt 3 Jl. Gajah Mada No. 188 Jakarta 11120 Indonesia Telp: +6221 2937 9219 Faks: +6221 2937 92185 Email: [email protected] Situs web: www.bjmhp-lawyers.com

:

N.M Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., Mkn Jl. Pulo Mas Barat VI/53 Jakarta Timur 13210 Telp: +6221 489 1813 Faks: +6221 489 8522






PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI AWARDS AND CERTIFICATIONS

Penghargaan:

Awards:

•

•

•

•

•

Penghargaan “Pelabuhan Internasional dan antar pulau dalam mendukung ekspor nasional” dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Penghargaan Prima Madya “Penilaian pelayanan prima unit penilaian publik di lingkungan Kementrian Perhubungan tahun 2016” kepada Terminal Operasi 1. Penghargaan Prima Madya “Penilaian pelayanan prima unit penilaian publik di lingkungan Kementrian Perhubungan tahun 2016” kepada Terminal Operasi 2. Penghargaan Prima Madya “Penilaian pelayanan prima unit penilaian publik di lingkungan Kementrian Perhubungan tahun 2016” kepada Terminal Operasi 3.


•

•

•

“International and inter-island Ports in the support of national exports” Award from the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN). Prima Madya Award for “Excellent service assessment of public appraisal unit within the Ministry of Transportation in 2016” for Operation Terminal 1. Prima Madya Award for “Excellent service assessment of public appraisal unit within the Ministry of Transportation in 2016” for Operation Terminal 2. Prima Madya Award for “Excellent service assessment of public appraisal unit within the Ministry of Transportation in 2016” for Operation Terminal 3.


63




PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI AWARDS AND CERTIFICATIONS

•

•

•

Penghargaan Prima Madya “Penilaian pelayanan prima unit penilaian publik di lingkungan Kementrian Perhubungan tahun 2016” kepada Terminal Penumpang Nusantara Pura. Penghargaan Community Development “Implementasi Program Kali Bersih” dari Kelurahan Lagoa, Jakarta Utara. Penghargaan Publikasi & Keterbukaan Informasi, atas peran sertanya dalam mendorong keterbukaan informasi publik dengan mempublikasikan Annual Report.

•

Prima Madya Award for “Excellent service assessment of public appraisal unit within the Ministry of Transportation in 2016” for Nusantara Pura Passenger Terminal.

•

Community Development Award for “Clean River Program Implementation” from Kelurahan Lagoa, North Jakarta. Publication & Information Transparency Award for participation in promoting public information disclosure by publishing Annual Report.

•

Sertifikasi:

Certifications:

•

•

•

Sertifikasi ISO 9001:2008 Port Management for “Ship Services, Port Utilities, Technical Support, Financial Support and Mechanical Services” berlaku sejak 10 Agustus 2015 sampai 10 Agustus 2018. Sertifikasi OHSAS 18001:2007 Port Management for “Ship Services, Port Utilities, Technical Support, Financial Support and Mechanical Services” berlaku sejak 16 September 2015 sampai 16 September 2018.

•

ISO 9001: 2008 Port Management Certification for “Ship Services, Port Utilities, Technical Support, Financial Support and Mechanical Services” valid from August 10, 2015 to August 10, 2018. OHSAS 18001: 2007 Port Management Certification for “Ship Services, Port Utilities, Technical Support, Financial Support and Mechanical Services” valid from September 16, 2015 to September 16, 2018.

DAFTAR ALAMAT ENTITAS ANAK DAN KANTOR CABANG/KANTOR PERWAKILAN LIST OF ADDRESS OF SUBSIDIARY AND BRACH/REPRESENTATIVE OFFICE PTP tidak memiliki entitas anak dan/atau kantor cabang/kantor perwakilan. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait entitas anak dan/atau kantor cabang/kantor perwakilan dalam Laporan Tahunan ini.

Kantor Pusat PT Pelabuhan Tanjung Priok Head Office of PT Pelabuhan Tanjung Priok

64

:

PTP does not have subsidiary and/or branch/ representative office. Accordingly, there is no information regarding subsidiary and/or branch/ representative office in this Annual Report.

Gedung Pusat PT Pelabuhan Tanjung Priok Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok Jakarta Utara 14310, Indonesia Telp: +62-21 4301080 Faks: +62-21 4372947 Email: [email protected] Situs web: www.priokport.co.id Facebook: Priok Port Twitter: @PriokPort _PTP Instagram: PriokPort






INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN INFORMATION ON THE COMPANY’S WEBSITE

PTP memiliki situs web resmi dengan alamat www.priokport.co.id. Situs web ini berisi informasi seputar korporasi, profil PTP, produk dan jasa, informasi prosedur pelayanan, info karier, hingga berita terkini. Situs web ini menjadi portal yang dapat diakses secara terbuka, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif tentang PTP kepada khalayak luas. Uraian Description

PTP has an official website at www.priokport. co.id. This website contains corporate information, information about its profile, products and services, service procedure information, career info, and latest news. This website is an openly accessible portal, with the aim of providing comprehensive information about PTP to a wide audience.

Ketersediaan Availability

Keterangan Information

Informasi Pemegang Saham sampai dengan pemilik akhir individu Information regarding shareholder up to ultimate individual shareholder

v

Informasi telah dicantumkan pada situs web PTP Information is already presented in PTP website

Isi Kode Etik Contents of Code of Conduct

v


x

Situs web PTP masih dalam tahap pengembangan, termasuk kanal atas informasi RUPS PTP website is still in development stage, including the channel for GMS information

Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir) Separate Annual Financial Statements (last 5 years)

v

Informasi telah dicantumkan pada situs web PTP sejak tahun beroperasi komersil PTP, yaitu tahun 2014 Information is already presented in PTP website since PTP commenced its commercial operations in 2014.

Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profiles of the Board of Commissioners and the Board of Directors

v


x

Situs web PTP masih dalam tahap pengembangan, termasuk kanal atas informasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik PTP website is still in development stage, including the channel for GCG implementation information

Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan General Meeting of Shareholders (GMS) at least includes the agenda discussed in the GMS, a summary of minutes of the GMS, and information on important dates, e the date of the GMS announcement, the date of the GMS call, the date of the GMS holding, the announcement date of the GMS minutes summary

Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komitekomite, dan Unit Audit Internal Chartersof the Board of Commissioners and the Board of Directors, Committees and Internal Audit Unit

v: tersedia pada situs web PTP x: belum tersedia pada situs web PTP


v: available in PTP website x: not yet available in PTP website


65


66








ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis



67




TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI ECONOMIC AND INDUSTRY OVERVIEW

Sekilas Tentang Tahun 2016

Perekonomian

Tahun 2016 masih menjadi tahun penuh tantangan bagi perkembangan perekonomian dunia. Data Bank Dunia menyebutkan, Amerika Serikat (AS), negara dengan mata uang yang digunakan sebagai acuan dunia, mengalami perlambatan perekonomian di kuartal IV sebesar 1,9%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar 3,5%. Adanya kerentanan politik pasca Pemilihan Umum Presiden AS menjadi salah satu faktor penentu dari perekonomian AS serta neraca perdagangannya. Usai Pemilu pada awal November 2016, Dolar AS menunjukkan tren terus menguat terhadap mata uang lainnya; tidak terkecuali Indonesia.

A Brief about Economy in 2016 The year 2016 was still a challenging year for the world economy development. World Bank data revealed that the United States (US), a country of which the currency is used as the world’s benchmark, saw an economic slowdown in the fourth quarter at the pace of 1.9%, lower than growth of the same period in the previous year at 3.5%. The existence of political vulnerability after the US Presidential Election became one of the decisive factors of the US economy and its trade balance. After the election in early November 2016, the US Dollar showed a continuing upward trend against other currencies, including Indonesia.

Kurs Transaksi-USD

Exchange Rates on Transaction

14.200,00 14.000,00

Rupiah

13.800,00 13.600,00 13.400,00 13.200,00 13.000,00 12.800,00 4 Jan 2016

16 Mar 2016

30 May 2016

12 Aug 2016

25 Oct 2016

Sumber | Source: Bank Indonesia

68







Demikian pula Tiongkok yang mengalami perlambatan ekonomi, dimana pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Tiongkok hanya mencapai 6,7%, lebih rendah dari tahun 2015 yang mencapai 6,8%. Adanya perlambatan perekonomian Tiongkok menegaskan proses re-balancing ekonomi Tiongkok yang sedang terjadi, yang sebenarnya telah terlihat sejak tahun 2011 setelah Tiongkok mampu membukukan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dua digit pada tahun 2010 yang sebesar 10,6%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di wilayah Eropa masih mencari momentumnya untuk kembali pasca kebijakan Brexit dari Inggris.

Similarly, China was also experiencing economic slowdown, which in 2016 its economy grew only 6.7%, lower than the year 2015’s growth of 6.8%. This China’s economic slowdown highlighted China’s ongoing re-balancing economic process that has been occuring since 2011 following its ability to post a double-digit GDP growth in 2010 at 10.6%. Meanwhile, the economic growth in the European region is still looking for the momentum to rebound after the Brexit policy from the UK.

Namun, stagnasi perekonomian yang melanda dunia justru tidak terjadi di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, perekonomian Indonesia mampu tumbuh mencapai 5,02% pada tahun 2016, sedikit lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan tahun 2015 sebesar 4,88%.

However, the economic stagnancy engulfing the world did not happen in Indonesia. Central Bureau of Statistics (BPS) said, the Indonesian economy was able to grow 5.02% in 2016, slightly higher than the 2015 growth of 4.88%.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Indonesia’ Economic Growth

7,00%

6,19% 5,56%

6,00%

5,02%

4,88%

5,02%

2014

2015

2016

5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 2012

2013

Sumber | Source: Badan Pusat Statistik (BPS)

Konsumsi domestik menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi tahun 2016, sebagai bagian dari strategi Pemerintah terkait penguatan ekonomi dalam negeri dan kebijakan reformasi fiskal. Adanya pemotongan anggaran belanja negara di tahun 2016 turut menjadi bukti dari keinginan Pemerintah Indonesia untuk dapat memperkuat struktur perekonomiannya; termasuk kebijakan Tax Amnesty yang diharapkan dapat memberikan fondasi struktur perekonomian yang lebih kuat.


Domestic consumption was the main engine of Indonesia’s economic growth in 2016, as part of the government’s strategy of strengthening the domestic economy and fiscal reform policies. The cuts in the 2016 state budget was also testament to Indonesian Government’s intention to strengthen its economic structure; Including the Tax Amnesty policy which is expected to provide a stronger foundation of the economic structure.


69





Peran Bank Indonesia (BI) pada kebijakan moneter patut diapresiasi. BI mampu menjaga inflasi—sebagai faktor yang dapat mempengaruhi harga komoditas dan tingkat daya beli masyarakat—pada level yang diharapkan. Melalui stabilitasi inflasi yang dilakukan BI, Pemerintah mampu menekan kenaikan harga-harga barang untuk dapat mendorong konsumsi masyarakat sebagai fondasi bagi pertumbuhan perekonomian.

The role of Bank Indonesia (BI) on monetary policy should be appreciated. BI was able to keep inflation-as a factor that can affect commodity prices and the level of people’s purchasing power-at the expected level. Through inflation stability undertaken by BI, the government was able to suppress the rise in prices of goods to encourage public consumption as a foundation for economic growth.

Inflasi di Sepanjang Tahun 2015 Inflation Rate throughout 2015 5,00% 4,50% 4,14%

4,00%

4,42%

4,45% 3,60%

3,50%

3,45% 3,33%

3,00%

3,58% 3,21% 2,79%

2,50%

3,07%

3,31% 3,02%

2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des


Besarnya jumlah penduduk Indonesia menjadi salah satu daya tarik investasi dan perdagangan negara lain terhadap Indonesia. Dengan pertumbuhan perekonomian tahun 2016 yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga, faktor perdagangan mendapatkan efek positifnya. Terbukti, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, neraca perdagangan ekspor dan impor Indonesia menunjukkan stabilitas. Di luar tren penurunan yang terjadi sebagai akibat kelesuan perekonomian dunia, Indonesia mampu menjaga nilai perdagangan ekspor-impornya dengan cukup baik.

70


Indonesia’s large population is one of the attractions of investment and trade for other countries to Indonesia. With the 2016 economic growth underpinned by household consumption, the trade factor gained a positive effect. Evidently, in the last 5 (five) years, Indonesia’s export and import trade balance has been showing stability. Despite the downward trend occurring resulting from the global economic downturn, Indonesia managed to maintain the value of its import-export trade quite well.






Nilai Ekspor Impor Kurun Waktu 2012-2016

135.653

145.186

142.695

150.366

178.179

175.981

186.629

182.552

190.032

191.691

Export-Import Value 2012-2016

Impor Import Ekspor Export

2012

2013

2014

2015

2016

dalam ribuan Dolar AS | in thousand US Dollar


Kepelabuhanan: Konektivitas dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Port Issue: Connectivity and Acceleration of Economic Growth

Sebagai perangkat yang mengkoneksikan antara satu daerah dengan lainnya, infrastruktur memiliki dampak yang besar terhadap peningkatan level perekonomian pada daerah yang kurang mampu, dan pertumbuhan pada daerah yang memiliki akses pasar yang lebih baik. Infrastruktur berperan menghubungkan satu potensi daerah dengan potensi lainnya, yang akan menjadikan pertukaran barang dan jasa secara lebih efektif, efisien, dan memiliki daya saing yang tinggi.

As a media connecting one area to another, infrastructure has a major impact on increasing economic levels in less-developed areas and growth in areas with better market access. Infrastructure plays a role in connecting one potential area with other potential, which will make the exchange of goods and services more effective, efficient, and have high competitiveness.

Word Economic Forum (WEF) telah merilis Indeks Daya Saing Global atau Global Competitiveness Index (CGI) 2016/2017. Indeks yang mengukur tingkat daya saing negara tersebut telah menjadi perangkat untuk dapat menilai posisi sebuah negara di tengah-tengah persaingan dunia. CGI memotret keseluruhan dimensi negara beserta penyelenggaraannya, untuk kemudian memberikan nilai dan peringkat.

Word Economic Forum (WEF) has released the Global Competitiveness Index (CGI) 2016/2017. The index measuring a country’s competitiveness level has become a tool to assess the position of a country in the world’s competition. CGI captures the entire dimension of the country and its operations then provide value and ratings related to it.



71





Untuk CGI 2016/2017, Indonesia menduduki peringkat 41 dari total 138 negara, turun dibandingkan CGI 2014/2015 dimana Indonesia menduduki peringkat 37 dari 140 negara. Salah satu pilar yang menjadi dasar bagi penilaian adalah infrastruktur, yang meliputi infrastruktur transportasi dan infrastruktur telepon dan kelistrikan. Walaupun peringkat CGI Indonesia secara keseluruhan turun, namun pilar infrastruktur justru meningkat, dari peringkat 62 pada CGI 2014/2015 menjadi peringkat 60 pada CGI 2016/2017.

For CGI 2016/2017, Indonesia was ranked 41st out of 138 countries, a downgrade compared to CGI 2014/2015 where Indonesia was ranked 37th out of 140 countries. One of the pillars underlying the assessment is the infrastructure, which includes transportation infrastructure and telephone and electricity infrastructure. Although the overall CGI ranking of Indonesia is down, the infrastructure pillar has increased, from rank 62 in CGI 2014/2015 to rank 60 in CGI 2016/2017.

Peringkat Indeks Daya Saing Global dari 140 Negara 2014/2015 dan 2016/2017 CGI Rank of 140 Countries 2014/2015 dan 2016/2017 60 62

Infrastructure 36 39

A. Transport Infrastructure

80 81

Quality of overall infrastructure 75

Quality of roads

80

39 43

Quality of railroad infrastructure Quality of railroad infrastructure

75

Quality of port infrastructure

82

62 66

Quality of air transport infrastructure 14

Available airline seat kilometers

15 81 80

B. Electricity and telephony infrastructure

89 86

Quality of electricity supply 38

Mobile-cellular telephone subcriptions Fixed-telephone lines

80 2016/2017

Grafik pemeringkatan CGI di atas mencatat peningkatan signifikan pada kategori kualitas infrastruktur pelabuhan, dari peringkat 80 pada periode 2014/2015 meningkat menjadi peringkat 75 pada periode 2015/2016. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah untuk terus membenahi sektor kelautan sebagai salah satu sumber daya alam yang dimilikinya. Keseriusan Pemerintah terkait pembangunan infrastruktur juga tercermin dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat tahun 2016, seperti yang terlihat di bawah ini.

72

49


86

2014/2015

The above CGI ranking chart recorded a significant improvement in the category of port infrastructure quality, from rank 80 in the period 2014/2015 rose to rank 75 in the period 20152016. This shows the Government’s seriousness to continue improving the marine sector as one of its natural resources. The Government’s seriousness for infrastructure development is also reflected by the Central Government Budget for 2016, as shown below.






APBPNP 2016 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi APBPNP 2016 Central Government Spending by Function

BELANJA PEMERINTAH PUSAT CENTRAL GOVERNMENT SPENDING Rp1.306,7 Trilliun

(24,7%) Pelayanan Umum Rp322,6 trilliun Public Service Rp322.6 trillion (8,3%) Pertahanan Rp109,0 trilliun Defense Rp109.0 trillion (9,4%) Ketertiban & Keamanan Rp122,9 trilliun Order & Security Rp122,9 trillion (25,3%) Ekonomi Rp331,0 trilliun Economy Rp331.0 trillion (0,8%) Perlindungan Lingkungan Hidup Rp11,0 trilliun Environmental Protection Rp11.0 trillion (2,6%) Perumahan & Fasilitas Umum Rp38,3 trilliun Housing & Public Facilities Rp38.3 trillion

(5,1%) Kesehatan Rp66,1 trilliun Health Rp66.1 trillion (0,4%) Pariwisata Rp5,9 trilliun Tourism Rp5,9 trillion (0,7%) Agama Rp9,8 trilliun Religion Rp9, 8 trillion (11,0%) Pendidikan 143,3 trilliun Education 143.3 trillion (11,5%) Perlindungan Sosial Rp150,8 trilliun Social Protection Rp150.8 trillion

Diagram di atas menunjukkan belanja Pemerintah pusat pada fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi, serta fungsi perumahan dan fasilitas umum yang mencapai 52,6%. Fungsi pelayanan umum diantaranya pengembangan dan pengelolaan jaringan sumber daya air, termasuk penyediaan dan pengelolaan air baku. Sementara fungsi ekonomi ditekankan pada pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur yang menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lainnya, seperti pelabuhan, bandar udara, kereta api, jalan nasional, dan sebagainya. Fungsi perumahan dan fasilitas umum menyediakan hunian dan fasilitas umum bagi masyarakat.

The above diagram shows the central government’s spending on public service function, economic function, and housing and public facilities function which reached 52.6%. Public service functions include the development and management of water resources networks, including the provision and management of raw water. While the economic function is emphasized on the development and development of infrastructure facilities and infrastructure connecting one area to another, such as ports, airports, trains, national roads, etc. The function of housing and public facilities provides residential and public facilities for the community.

Melalui alokasi belanja dengan porsi yang cukup besar, Pemerintah berkeinginan untuk menumbuhkan sektor infrastruktur untuk dapat mendorong sektor perekonomian lainnya. Baik melalui Kementerian, lembaga, maupun Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap sektor infrastruktur; khususnya untuk menjawab tantangan daya saing dalam menghadapi era kompetisi yang begitu tinggi.

Through large portion of spending allocation, the Government intends to spur the infrastructure sector to be able to encourage other economic sectors, either through ministries, agencies, or State-Owned Enterprises. The Government pays great attention to the infrastructure sector; most notably to respond to the of competitiveness challenge in the face of such a stringent competition.



73





Niatan besar Pemerintah untuk mendorong geliat industri kelautan telah diperlihatkan dari dibentuknya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Bekerjasama dalam satu atap dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Kementerian Perhubungan, sektor kemaritiman menjadi salah satu sektor industri unggulan yang terus didorong Pemerintah untuk dapat berbenah dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat, khususnya terkait disparitas antar daerah.

The Government’s great intention to encourage the marine industry has been demonstrated by the establishment of the Coordinating Ministry for the Ministry of Marine Affairs. Cooperating on one roof with the Ministry of Marine Affairs and Fisheries and the Directorate General of Sea Transportation at the Ministry of Transportation, maritime sector became one of the leading industrial sectors which continue to be encouraged by the Government to improve and give positive impact to the economic growth of the people-especially related to disparities between regions.

Pengurangan Disparitas Regional dan Antar Pulau Reduction of Regional and Inter Island Disparities

Wilayah Sumatera Sumatera Region Laju Pertumbuhan Ekonomi/Economic Growth Rate Tingkat Kemiskinan/Poverty Level Tingkat Pengangguran Terbuka/Open Unemployment Rate

5,35 10,25 5,90

Wilayah Kalimantan Kalimantan Region

74

Laju Pertumbuhan Ekonomi/Economic Growth Rate

3,59

Tingkat Kemiskinan/Poverty level

5,40

Tingkat Pengangguran Terbuka/Open Unemployment Rate

5,10







Wilayah Jawa Java Region Laju Pertumbuhan Ekonomi/Economic Growth Rate

5,63


9,45


5,90

Wilayah Bali Nusa Tenggara Bali Nusa Tenggara Region 6,22


13,87

Tingkat Kemiskinan/Poverty level Tingkat Pengangguran Terbuka/Open Unemployment Rate

2,80

Wilayah Sulawesi Sulawesi Region Laju Pertumbuhan Ekonomi/Economic Growth Rate

7,83


9,96


4,00

Wilayah Maluku Maluku Region 6,10


12,52


4,90

Wilayah Papua Papua Region 6,81


25,85


Sumber: Hasil Simulasi Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Bappenas (2016)

Konsep Tol Laut mengambil peran penting atas keinginan Pemerintah terkait pengurangan disparitas harga antar daerah seperti yang tergambarkan pada grafik di atas. Dengan menggunakan 7 (tujuh) pelabuhan besar sebagai penghubung dan belasan pelabuhan feeder, Pemerintah mengupayakan untuk merealisasikan Tol Laut sebagai sarana infrastruktur yang mampu menghubungkan barang dan jasa antar daerah, yang pada akhirnya dapat menekan disparitas atau perbedaan harga yang cukup tinggi antar daerah.


3,60

Source: Simulation Results of Regional Development Deputy and Population and Employment Division, Bappenas (2016)

The Sea Toll concept has played an important role in the Government’s desire for reducing the price disparity between regions as illustrated in the graph above. By using 7 (seven) large ports as liaison and dozens of feeder ports, the Government seeks to realize the Sea Toll as a means of infrastructure that can connect goods and services between regions, which in turn can suppress disparity or high price differences between regions.


75





Rute Tol Laut untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Toll Road Route to Support Economic Growth PALARAN SAMARINDA PONTIANAK MALAHAYATI

BITUNG

KARINGAU BALIKPAPAN

BELAWAN/KUALA TANJUNG

KENDARI BANJARMASIN PANTOLAN

JAMBI SAMPIT TELUK BAYUR

BATAM

PALEMBANG

PANJANG

TANJUNG PRIOK MAKASSAR HUB PORT FEEDER PORT TRAYEK HUB TOL LAUT

TANJUNG EMAS/ SEMARANG

TRAYEK FEEDER

TANJUNG PERAK

TENAU KUPANG

Sumber: Bappenas (2016) Sebagai salah satu Hub Port atau pelabuhan besar penghubung, Pelabuhan Tanjung Priok memegang peran cukup sentral atas pola distribusi barang dan jasa antar daerah. Dengan peran penting tersebut, pengelolaan industri kepelabuhanan di Tanjung Priok akan menjadi sorotan bagi keseluruhan pengelolaan kepelabuhanan di Indonesia. Selain posisinya sebagai pelabuhan ibukota, Tanjung Priok menjadi pintu masuk barang dan jasa yang akan didistribusikan ke beberapa daerah di Pulau Jawa dan Sumatera, khususnya bagian Selatan.

76







Rute ke Lima Pelabuhan Hub Tol Laut: • Mengkonsolidasikan peti kemas • Menghubungkan lima pelabuhan utama dengan pelayaran jarak jauh dengan jadwal tetap teratur

TERNATE

AMBON

The Fifth Route of Sea Toll Hub Port: • Consolidate containers • Connect five major ports with regular fixed schedule long-distance shipping JAYAPURA

SORONG

Rute ke-19 Pelabuhan Feeder Tol Laut: • Menghubungkan pelabuhan hub ke pusat kegiatan sekitarnya (pelabuhan feeder) dengan pelayaran tetap dan teratur The 19th Route Sea Toll Feeder Port: • Connect the hub port to the surrounding activity center (feeder port) with fixed and regular shipping

Rute Subsidi Angkutan Barang Tol Laut Route of Sea Toll Subsidized Freight Transport

Rute Subsidi Angkutan Laut Keperintisan Route of Pioneer Sea Subsidized Transport

Revitalisasi PELRA Revitalization of PELRA

Source: Bappenas (2016) As one of the Hub Ports or large connecting ports, the Port of Tanjung Priok holds a fairly central role in the distribution of goods and services between regions. With this important role, the management of port industry in Tanjung Priok will be the spotlight for the overall management of seaport in Indonesia. In addition to its position as a port of the capital city, Tanjung Priok becomes the entrance of goods and services that will be distributed to several areas in Java and Sumatera Islands-particularly the Southern areas.



77




TINJAUAN OPERASIONAL OPERATIONAL OVERVIEW

78

Kegiatan Operasional dan Usaha dari Perusahaan

The Company’s Operational and Business Activities

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan melakukan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok dengan bidang usaha meliputi pelayanan jasa terminal petikemas, jasa curah kering, curah cair, bunkering serta jasa pergudangan dan lapangan. Bidang usaha pelabuhan yang dilakukan Perusahaan terbagi kedalam beberapa jenis bidang usaha, yaitu Pelayanan Kapal, Pelayanan Barang, dan Pelayanan Jasa Lain. • Pelayanan Kapal Merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar pelabuhan, meliputi pelayanan Jasa Tambat, Jasa Pelayanan Air dan pengisian Bahan Bakar. • Pelayanan Barang Merupakan pelayanan bongkar muat cargo mulai dari kapal hingga penyerahan ke pemilik barang yang meliputi Jasa Bongkar Muat, Jasa Penumpukan, Jasa Dermaga, Jasa Gudang, dan Pelayanan Pusat Distribusi & Konsolidasi Barang. • Pelayanan Jasa Lain Pelayanan Jasa Lain atau disebut juga pelayanan rupa-rupa usaha merupakan jasa pelayanan diluar kapal, dan barang yang mendukung kegiatan pelabuhan, meliputi Jasa Persewaan Alat-alat Pelabuhan, Pelayanan Jasa Lainnya, Penyediaan Air Bersih dan Telepon Umum, serta Pelayanan Fasilitas Naik Turun Penumpang/Kendaraan.

In accordance with Article 3 of the Company’s Articles of Association, the Company is currently engaged in container terminal services, dry bulk, liquid bulk, bunkering services as well as warehousing and grounds. The port business is conducted by the Company and is divided into several types of business, namely Ship Services, Goods Services and Other Services.


•

•

•

Ship Services A ship’s operational activities ranging from entry to exit the port, covering Mooring Services, Water Services and Refuelling Services. Goods Services Loading and unloading cargo from ships to delivery to the owner of the goods that includes Stevedoring Services, Stacking Services, Pier Services, Warehouse Services, and Goods Distribution and Consolidation. Center Services. Other Services Other Services also called miscellaneous services business is services beyond the ship, for items that support the activities of the port, and covers Port Tools Rental Services, Other Services, Water Supply and Public Phone, as well as Passenger/Vehicle services.






Alur Pelayanan Barang Flow of Goods Services Pelayanan Barang Cargo service

Bongkar Muat

Bongkar Muat

Stevedoring

Gudang Penumpukan Warehouse

Stevedoring

Distribusi Distribution

Lapangan Penumpukan Storage Yard

Konsumen Customers



79





Alur Pelayanan Kapal dan Pelayanan Jasa Lain Ship Services and Other Services Flow

Pelayanan Jasa Lain Other Service

Pelayanan Kapal Ship Service

Retribusi dan Fasilitas Lainnya Retribution and Other Facilities Penyewaan Alat Equipment Lease Pengusahaan Telepon Telecomunication Facilities

Tambat dan Labuh Kapal Moorings and Anchorage

Penyediaan Air Bersih Clean Water Supply

Perusahaan memiliki wilayah kerja yang terbagi kedalam beberapa area, yaitu 3 (tiga) terminal utama terdiri dari Terminal 1, Terminal 2 dan Terminal 3 yang mengusahakan jasa bongkar muat kargo, baik petikemas maupun non petikemas, penumpukan, serta pergudangan. Selain ketiga terminal utama tersebut, Perusahaan memiliki area pendukung yang disebut dengan Non Terminal atau Lini Dua yang mengusahakan Value Added Service (VAS) seperti Tempat Penimbunan Sementara (TPS), pergudangan, reefer, dan kedepan akan menyediakan layanan stripping dan stuffing. Kemudian yang terakhir adalah area pendukung diluar Terminal dan Non Terminal dibawah kendali Divisi Properti dan digunakan untuk perkantoran, lapangan, tangki timbun, dan silo semen.

80


The Company has a working area divided into several areas including: 3 (three) main terminals consisting of Terminal 1, Terminal 2 and Terminal 3 that seek loading and unloading cargo services, both container and non container, stacking, and warehousing. In addition to the main terminals, the Company has support areas called NonTerminal or Line Two providing Value Added Services (VAS ) such as Temporary Storage (TPS), warehousing, reefer, and in the future will provide stripping and stuffing. There is a support area outside the Terminal and Non Terminal under the control of the Property Division used for offices, grounds, storage tanks, and a cement silos.






Beberapa fasilitas dan alat produksi Perusahaan dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Some of the Company’s facilities and production equipment can be seen in the tables below.

Fasilitas Utama Main Facilities Uraian Description 1

Berth

8.314 meter

2

Warehouse

84.182,36 (m)

3

Yard

522.600 (m)

Berth Length 1

International Container

1.000 meter

2

Domestic Container

4.169 meter

3

International Breakbulk

1.176 meter

4

Lainnya / Other

1.969 meter

Kategori Category

Quay Crane

Yard Crane

Loader

Trucking

Terminal Operasi 3 Operation Terminal 3



HMC

3

5

7

2

17

GLC

-

13

-

-

13

QCC

8

8

4

9

29

Mobile Crane

1

4

-

-

5

RTGC

22

13

14

10

59

RMGC

-

6

-

5

11

Reach Stacker

6

8

5

10

29

Side Loader

1

2

2

-

5

Top Loader

1

-

-

-

1

Stager

9

-

-

-

9

OHC

0

12

-

-

12

Excavator

3

-

-

-

3

Forklift

21

29

-

-

50

Head Truck

28

20

33

49

130

130

103

120

65

85

373

373

Alat Equipment

Jumlah Total


Domestik Domestic

Ocean Going Ocean Going

Jumlah Keseluruhan Grand Total

Jumlah Total


64

70

109

81





Rekapitulasi Fasilitas Terminal dan Lini 2 Recapitulation of Terminal and Line 2 Facilities No

Terminal

Dermaga Dock

Draft

Panjang (m) Lenth (m)

Kedalaman (m) Depth (m)

1


1.957,74

-4 s.d -6

2


3.872,2

-10 s.d -12

3


2.484,2

-12 s.d -14

8.314,14

-4 s.d -14

Jumlah Total

Pencapaian Kinerja Operasional Tahun 2016

Operational Performance Achievement in 2016

Kinerja operasional Perusahaan di tahun 2016 secara keseluruhan baik dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dan bagan di bawah ini.

The Company’s operational performance in 2016 compared with the realization in 2015 and 2016 Company’s Budget Plan (RKAP) can be seen in the tables and charts below.

Kinerja Operasional Operational Performance

No

I

Uraian Description

Barang/Goods

Satuan Unit

Ton

Realisasi 2015 2015 Realization

RKAP 2016 2016 RKAP


1

2

3

Persentase Percentage Deviasi Deviation

Penyerapan Absorption

Tren Trend

4=(32)/2

5=(3/2)

6=(3/1)

21.220.762

19.066.071

20.589.548

0,08%

107,99%

97,03%

Petikemas/Containers PT Pelabuhan Tanjung Priok

II

1. Internasional International

Teus

232.875

453.116

503.904

0,11%

111,21%

216,38%

2. Domestik Domestic

Teus

1.316.615

1.344.164

1.410.054

0,05%

104,90%

107,10%

Jumlah/Total PTP

Teus

1.549.490

1.797.280

1.913.958

0,06%

106,49%

123,52%

1. PT Mustika Alam Lestari (MAL) (Internasional)

Teus

259.345

271.858

318.491

0,17%

117,15%

122,81%

2. Terminal Dermaga Serbaguna Nusantara (DSN) (Domestik)

Teus

193.667

138.791

243.816

0,76%

175,67%

125,89%

Jumlah/Total Non-PTP

Teus

453.012

410.649

562.307

0,37%

136,93%

Non-PTP

Jumlah | Total

82

Teus

2.002.502


2.207.929

2.476.265

0,12%

112,15%

124,13% 123,66%






Traffic Barang


20,589

19,066

21,221

Traffic of Goods

RKAP 2016 2016 RKAP


(ton-ribuan) | (ton-ribuan)

Traffic Petikemas Internasional (TEUs)


PTP* 503,904

PTP* 453.116

PTP* 232.875

Other** 259,345

Other** 271.858

Other** 318,491

International Container Traffic(TEUs)

RKAP 2016 2016 RKAP


** Other



83





Traffic Petikemas Domestik (TEUs)

PTP* 1.316.615

Other*** 243.816

PTP* 1.344.164

PTP* 1.410.054

Other*** 138.791

Other*** 193.667

Domestic Container Traffic (TEUs)


RKAP 2016 2016 RKAP


*) PTP = PT Pelabuhan Tanjung Priok. ***) Other

Grafik di atas menunjukkan traffic atau arus barang dan petikemas baik internasional dan domestik. Jika dibandingkan dengan anggaran yang tertuang dalam RKAP 2016, realisasi volume arus barang mengalami pencapaian 107,99%, sementara arus petikemas internasional dan domestik masing-masing mencatat pencapaian di atas RKAP 2016. Peningkatan arus barang dan petikemas ini, khususnya yang terlihat pada petikemas internasional merupakan dampak dari pertumbuhan perekonomian Indonesia yang berimbas pada arus perdagangan barang di Pelabuhan Tanjung Priok.

The above charts show the traffic of goods and international and domestic containers. When compared with the budget in the 2016 RKAP, the achieved volume flow of goods in 2016 was 107.99%, while the achievement of international and domestic container flow was above the 2016 RKAP. This increase in the flow of goods and containers-especially those seen in international containers- was the impact of Indonesia’s economic growth that affected the flow of trade of goods at the Port of Tanjung Priok.

Profitabilitas Operasi

Profitability Revenues

dan

Pendapatan

Pendapatan Operasi Perusahaan didapatkan dari pembukuan pendapatan terhadap kegiatan operasional berikut ini: • Pelayanan Terminal -- Behandle -- Bongkar Muat Peti Kemas -- Dermaga -- Stripping/Stuffing -- Lift On/Lift Off (Lolo) -- Operasi Lapangan -- Penyewaan Alat -- Overbrengen

84


and

Operating

The Company’s Operating Revenues are derived from the book-keeping revenue of the following operational activities: • Terminal Services -- Behandle -- Container Loading Unloading -- Dock -- Stripping/Stuffing -- Lift On/Lift Off (LOLO) -- Field Operations -- Equipment Rental -- Overbrengen






•

•

•

•

• •

-- Pelayanan Terminal Lainnya -- Pengusahaan Lapangan -- Receiving/Delivery -- Stevedoring Pelayanan Terminal Petikemas -- Behandle -- Bongkar Muat -- Buka Tutup Palka -- Delivery -- Gerakan Extra -- Lift On/Lift Off -- LOLO -- Operasi Kapal -- Operasi Lapangan -- Pelayanan Terminal Petikemas -- Pembatalan Muatan -- Penumpukan -- Receiving/Delivery -- Reefer dan Monitoring -- Stacking -- Shifting -- Transhipment -- Dermaga Pelsus -- Dermaga Pelabuhan Umum -- Gudang Penump. Pelum. -- Jasa Barang Lainnya -- Lapangan Penump. Pelum. Pelayanan Jasa Kapal -- Jasa Kapal Lainnya -- Labuh Pelabuhan -- Pemanduan Pelabuhan -- Penundaan Pelabuhan -- Tambat Pelabuhan Umum Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air & Listrik -- Air -- Bangunan -- Listrik -- Tanah -- Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air & Listrik Lainnya Pengusahaan Alat -- Alat Lainnya -- Container Crane (Cc) -- Gantry Luffing Crane -- Kran Apung -- Kran Darat Lainnya -- Reception Facilities -- Timbangan Pas Pelabuhan Fasilitas Rupa-Rupa Usaha -- Fasilitas Telepon -- Kontribusi Lainnya


•

•

•

•

• •

-- Other Terminal Services -- Field business -- Receiving/Delivery -- Stevedoring Container Terminal Services -- Behandle -- -Loand and Unloading -- Harch Open/Close -- Delivery -- Extra Movement -- Lift On/Lift Off -- LOLO -- Ship Operations -- Field Operations -- Container Terminal Services -- Cargo Cancellation -- Stacking -- Receiving/Delivery -- Reefer and Monitoring -- Stacking -- Shifting -- Transhipment -- Special Port Pier -- Public Port Pier -- Passenger Warehouse of Public Port -- Other Goods Services -- Public Port Passenger Field. Ship Services -- Other Ship Services -- Port Anchoring -- Port Guiding -- Port Tugging -- General Port Mooring Land, Building, Water & Electrical Services -- Water -- Building -- Electricity -- Land -- Other Land, Building, Water & Electrical services Provision of Equipment -- Other equipment -- Container Crane (Cc) -- Gantry Luffing Crane -- Floating Faucets -- Other Land Faucet -- Reception Facilities -- Scales Port Entry Other Business Facilities -- Phone Facility -- Other Contributions


85





--------

--------

Reception Facillities Retribusi Royalty PT Agung Raya Rupa-rupa Usaha Lain Sampah Darat Rupiah Sampah Kapal Rupiah Sampah Kapal

Pertumbuhan perekonomian Indonesia di tahun 2016 mendorong aktivitas operasional di Pelabuhan Tanjung Priok, area operasi Perusahaan, yang mengakibatkan meningkatnya volume arus barang dan petikemas seperti yang telah dijelaskan di atas yang kemudian berimbas pada kegiatan operasi Perusahaan. Peningkatan kinerja operasional tersebut berdampak pada Pendapatan Operasi yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Reception Facillities Levy Royalty of PT Agung Raya Other Businesses Rupiah Land Rubbish -Rupiah Ship Rubbish Ship Rubbish

The growth of Indonesian economy in 2016 encouraged operational activities at the Port of Tanjung Priok, the Company’s area of operations, which resulted in an increase in the volume of goods and container flows as described above which later affected the Company’s operations. These operational performance improvements have an impact on Operating Revenues which can be seen in the table below.

Pendapatan Sektor Operasional (dalam Rp. ribu) Revenues of Operational Sectors (in Rp thousand) Persentase/Percentage


RKAP 2016 2016 RKAP


1

2

3

Pendapatan Terminal Terminal Service

1.435.308.336

1.783.646.874

1.508.507.135

(15,43)%

84,57%

105,10%

Pendapatan Terminal Petikemas Container Service

705.113.181

445.048.498

1.101.392.178

147,48%

247,48%

156,20%

Pendapatan Jasa Kapal Vessel Service

621.216.676

227.122.041

588.901.992

159,29%

259,29%

94,80%

Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air & Listrik Land, Building, Water and Electrical Service

100.697.373

122.678.604

122.285.639

(0,32)%

99,68%

121,44%

Pendapatan Pengusahaan Alat Equipment Service

80.498.852

1.833.124

80.477.387

4.290,18%

4.390,18%

99,97%

Pendapatan Pas Pelabuhan Port Entry

35.062.343

56.664.454

41.975.042

(25,92)%

74,08%

119,72%

25.625.492

20.277.462

11.015.185

(45,68)%

54,32%

42,99%

3.003.522.253

2.657.271.057

3.454.554.558

30,00%

130,00%

115,02%


Lain-lain (Fasilitas Rupa-Rupa Usaha)

Deviasi Deviation

Penyerapan Absorption

Tren Trend

4=(32)/2

5=3/2

6=3/1

Other Facilities

Jumlah Pendapatan Operasi Total Operating Revenues

86







Seperti yang dapat dilihat pada tabel di atas, sebagian besar pos pendapatan dari operasi Perusahaan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015, sejalan dengan jumlah Pendapatan Operasi yang meningkat 15,02% dibandingkan tahun 2015. Jika dibandingkan dengan target RKAP 2016, pendapatan dari layanan Terminal Petikemas, Jasa Kapal dan Pengusahaan Alat mencatat pencapaian di atas target. Sementara Pendapatan Terminal sebagai kontributor terbesar dari Pendapatan Operasi Perusahaan membukukan pencapaian 84,57% jika dibandingkan target RKAP 2016.

As can be seen in the above table, most of the Company’s operating revenue posts increased compared to 2015, in line with the 15.02% increase in Operating Revenues compared to 2015. When compared to the 2016 RKAP target, revenues from the Container Terminal service, Vessel Service and Equipment Service recorded an above the target achievement. Terminal Revenue as the largest contributor of the Operating Income recorded a 84.57% achievement compared to the 2016 RKAP target.

Berikut disampaikan kontribusi pendapatan sektor operasional Perusahaan di atas terhadap jumlah Pendapatan Operasional dengan perbandingan tahun 2015 dan 2016.

The following is the contribution of the Company’s operational sectors to the total Operating Revenues by comparison between 2015 and 2016.

Kontribusi Pendapatan Sektor Operasional Terhadap Jumlah Pendapatan Operasi Perusahaan Tahun 2015 dan 2016

Contribution of the Operational Sectors to the Company’s Operating Revenues 2015 and 2016

1,17% 2,68% 3,35%

20,68%

1,17% 2,68% 3,35%

0,85%

2015

20,68% 47,79%

23,48% Pendapatan Terminal Terminal Service Pendapatan Terminal Petikemas Container Service Pendapatan Jasa Kapal Vessel Service

0,85%

2016

47,79%

23,48% Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air & Listrik Land, Building, Water and Electrical Service

Lain-lain (Fasilitas Rupa-Rupa Usaha) Other Facilities

Pendapatan Pengusahaan Alat Equipment Service Pendapatan Pas Pelabuhan Port Entry



87




TINJAUAN KEUANGAN FINANCIAL OVERVIEW

Posisi Keuangan

Posisi Keuangan Financial Position

Total Aset Lancar Total Current Assets

2016 (Rp-juta/ million)

Surplus (Defisit/ Deficit) (Rp-juta/ million)


Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (%)

1.219.739

1.010.744

208.996

20,68%

76.605

2.208

74.397

3.369,96%

1.296.344

1.012.951

283.393

27,98%

Total Liabilitas Total Liabilities

854.337

661.371

192.966

29,18%

Total Ekuitas Total Equity

442.007

351.580

90.427

25,72%

1.296.344

1.012.951

283.393

27,98%

Total Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets Total Aset Total Assets


88

Financial Position

Aset Lancar

Current Assets

Aset Lancar Perusahaan untuk tahun 2016 sebesar Rp1,22 triliun, meningkat 20,68% dibandingkan Aset Lancar tahun 2015 yang sebesar Rp1,01 triliun. Adanya kenaikan Aset Lancar terutama disebabkan peningkatan kas dan bank sebesar 58,85% yang disebabkan oleh bertambahnya kas neto dari aktivitas operasi atas meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan, seiring dengan meningkatnya pendapatan operasi dibandingkan tahun 2015. Di samping itu, kenaikan Aset Lancar juga disebabkan realisasi pajak dibayar di muka PPN masukan di tahun 2016 terutama atas transaksi KSMU kapal kepada JAI dan KSMU bongkar muat kepada PBM.

The Company’s Current Assets in 2016 amounted to Rp1.22 trillion, an increase by 20.68% compared to the 2015 Current Assets of Rp1.01 trillion. This increase in Current assets was mainly due to a 58.85% increase in Cash on Hand and in Banks due to the increase in net cash received from operating activities on the increase of cash receipts from customers, in line with the increase in operating revenues compared to 2015. In addition, the increase of Current Assets was also due to the realization Prepaid VAT tax expenses in 2016 mainly on Vessel Partnership transaction to JAI and loading and unloading partnership to PBM.

Namun demikian, terdapat penurunan Pendapatan Masih Akan Diterima (PYMAD) sebesar 38,66% dibandingkan tahun 2015; serta piutang usahaneto yang turun 6,33% dibandingkan tahun 2015 yang disebabkan piutang usaha pada PT Pertamina (Persero) sebesar Rp59,05 miliar atas penggunaan tanah HPL pada tahun 2015 dimana kontrak tersebut tidak berlanjut di tahun 2016.

Nevertheless, there was a 38.66% decrease in the Accrued Revenue and 6.33% decrease in Net Trade Receivable compared to 2015, which was due to the trade receivables in PT Pertamina (Persero) amounting to Rp59.05 billion on HPL land use in 2015 where the contract did not continue in 2016.







Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets

Aset Tidak Lancar tahun 2016 mencapai Rp76,60 miliar, meningkat 3.371,00% dibandingkan Aset Tidak Lancar Perusahaan di tahun 2015 yang sebesar Rp2,21 miliar. Adanya peningkatan signifikan ini disebabkan penyerahan aset dari PT Serbaguna Terminal sebesar Rp46,15 miliar dikurangi beban penyusutan sebesar Rp7,26 miliar.

Non-Current Assets in 2016 amounted to Rp76.60 billion, a 3,371.00% increase compared to the Company’s Non-Current Assets in 2015 amounting to Rp2.21 billion. The significant increase was due to the transfer of assets from PT Serbaguna Terminal amounting to Rp46.15 billion net depreciation expense of Rp7.26 billion.

Jumlah Aset

Total assets

Dengan adanya peningkatan baik pada Aset Tidak Lancar maupun Aset Lancar tahun 2016 dibandingkan tahun 2015, jumlah Aset Perusahaan tahun 2016 mencapai Rp1,30 triliun, meningkat 27,98% dibandingkan jumlah Aset di tahun 2015 yang sebesar Rp1,01 triliun.

Given the increase in both Non-Current Assets and Current Assets in 2016 compared to 2015, the Company’s Total Assets in 2016 amounted to Rp1,30 trillion, a 27.98% increase compared to the 2015 Total Assets of Rp1.01 trillion.

Liabilitas Jangka Pendek dan Jumlah Liabilitas

Current Liabilities and Total Liabilities

Liabilitas Jangka Pendek tahun 2016 sebesar Rp854,34 miliar, meningkat 29,18% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp661,37 miliar. Kenaikan ini disebabkan beberapa hal, yaitu: • Utang Usaha meningkat 81,39% dibandingkan tahun 2015 yang terutama disebabkan naiknya biaya KSMU di tahun 2016. • Utang Lain-lain meningkat 57,14% yang disebabkan oleh beban imbalan paska kerja karyawan yang dialokasikan dari induk usaha, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dan utang konsesi kepada Otoritas Pelabuhan yang dibayarkan terlebih dahulu oleh induk usaha. • Terdapat penurunan pada pendapatan diterima di muka sebesar 74,80% yang disebabkan oleh pendapatan diterima di muka dari PT Pertamina (Persero) pada tahun 2015 dimana kontrak tersebut tidak berlanjut di tahun 2016.

Current Liabilities in 2016 amounted to Rp854.34 billion, a 29.18% increase compared to 2015 amounting to Rp661.37 billion. The increase was attributable to several things, namely: • An increase in Trade payables by 81.39% compared to 2015, primarily due to the rising cost of KSMU in 2016.

Hingga 31 Desember 2016, Perusahaan tidak memiliki pos akun Liabilitas Jangka Panjang. Dengan demikian, jumlah Liabilitas tahun 2016 sama dengan Liabilitas Jangka Pendek Perusahaan.

As of December 31, 2016, the Company has no Non-Current Liabilities account. Thus, the Company’s Total Liabilities in 2016 was equal to the Company’s Current Liabilities.


•

An increase in Other Payables by 57.14% due to the post-employment benefit expenses allocated from the parent company, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and the concession liability to the Port Authorities paid in advance by the parent company.

•

A decrease in unearned revenues by 74.80% due to the unearned revenues from PT Pertamina (Persero) in 2015 where the contract did not continue in 2016.


89





Ekuitas

Equity

Ekuitas Perusahaan tahun 2016 mencapai Rp442,01 miliar, meningkat 25,72% dibandingkan Ekuitas tahun 2015 yang sebesar Rp351,58 miliar. Peningkatan Ekuitas ini disebabkan adanya kenaikan pada Saldo Laba yang didapatkan dari cadangan Laba tahun 2015.

The Company’s equity in 2016 amounted to Rp442.01 billion, a 25.72% increase compared to 2015 amounting to Rp351.58 billion. The increase in Equity was due to an increase in the Retained Earnings from the 2015 Profit reserves.

Laba Rugi

Profit (Loss)

Laba Rugi Profit (Loss)




Kenaikan (Penurunan/ Decrease (%)


3.454.555

3.003.522

451.032

15,02%


(3.046.935)

(2.668.854)

(378.081)

14,17%

53.313

37.582

15.731

41,86%


(12.861)

(10.828)

(2.033)

18,78%

Laba Usaha Operating Income

448.072

361.422

86.650

23,97%

Pendapatan Keuangan-Neto Finance Income – Net

6.278

5.031

1.247

24,78%

Beban Keuangan Finance Costs

(212)

(750)

537

(71,68)%

454.138

365.704

88.434

24,18%

(9.033)

(4.903)

(4.130)

84,24%

445.105

360.801

84.304

23,37%

(107.346)

(112.308)

4.961

(4,42)%

2.458

1.297

1.161

89,55%

340.217

249.790

90.427

36,20%

-

-

-

-

340.217

249.790

90.427

36,20%


Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan Income before Final Tax and Corporate Income Tax Beban Pajak Final Final Tax Expense Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax Pajak Penghasilan Badan Kini Current Tangguhan Defered Laba Tahun Berjalan Income for the Year Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year

90







Pendapatan Operasi

Operating Revenues

Pendapatan Operasi Perusahaan tahun 2016 mencapai Rp3,45 triliun, meningkat 15,02% dibandingkan Pendapatan Operasi tahun 2015 yang sebesar Rp3,00 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya kenaikan pendapatan terminal petikemas dan kenaikan pendapatan terminal dibandingkan tahun 2015, yang berhasil melampaui adanya penurunan pendapatan dari jasa kapal.

The Company’s operating revenues in 2016 amounted to Rp3.45 trillion; a 15.02% increase compared to Rp500 trillion in in 2015. The increase was mainly due to an increase in container service revenue and terminal service revenue compared to 2015 that exceeded the decrease in revenue from vessel services.

Beban Operasi

Operating Expenses

Beban Operasi Perusahaan tahun 2016 sebesar Rp3,05 triliun, meningkat 14,17% dibandingkan Beban Operasi tahun 2015 yang sebesar Rp2,67 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan kontribusi kepada pihak lain sebesar 541,77% dibandingkan tahun 2015 dan kenaikan beban KSMU terminal petikemas 425,14%. Namun demikian, beban KSMU alat-alat fasilitas pelabuhan berhasil diturunkan hingga 68,77% dibandingkan tahun 2015, dan beban kompensasi tanah dan bangunan terealisasi 14,37% dibawah realisasi tahun 2015.

The Company’s Operating Expenses in 2016 amounted to Rp3.05 trillion, an increase by 14.17% compared with the 2015 Operating Expenses of Rp2.67 trillion. The increase was mainly due to a 541.77% increase in contribution to other parties compared to 2015 and a 425.14% increase in the container terminal partnership expense. However, partnership expense on port facility was reduced by 68.77% compared to 2015, and land and building compensation expenses were 14.37% below the 2015 realization.

Pendapatan Operasi Lainnya

Other Operating Income

Pendapatan Operasi Lainnya untuk tahun 2016 sebesar Rp53,313 milliar, meningkat sebesar 41,86% dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang sebesar Rp37,58 miliar, terutama karena adanya pendapatan atas penyerahan aset dari PT Serbaguna Terminal di tahun 2016 sebesar Rp46.151 juta.

Other Operating Income for the year 2016 amounted to Rp53,313 billion, an increase by 41.86% compared to the realization in 2015 amounting to Rp37.58 billion, which was primarily due to revenue from the delivery of assets from PT Serbaguna Terminal in 2016 amounting to Rp46,151 million.

Beban Operasi Lainnya

Other Operating Expenses

Beban Operasi Lainnya untuk tahun 2016 sebesar Rp12,86 miliar, meningkat 18,77% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp10,83 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya rugi selisih kurs-neto di tahun 2016 sebesar Rp5,7 miliar bila dibandingkan tahun 2015 dengan posisi laba selisih kurs-neto sebesar Rp32,07 miliar; dan denda dan bunga pajak tahun 2016 sebesar Rp1,59 miliar.

Other Operating Expenses for the year 2016 amounted to Rp12, 86 billion, an increase by 18.77% compared to 2015 amounting to Rp10, 83 billion. The increase was primarily due to the net loss of foreign exchange in 2016 of Rp5.7 billion compared to 2015 with the net exchange rate of Rp32.07 billion; as well as fines and taxes interest in 2016 amounting to Rp1, 59 billion.



91





Pendapatan Keuangan

Finance Income

Pendapatan Keuangan tahun 2016 mencapai Rp6,28 miliar, meningkat 24,76% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp5,03 miliar, yang terutama disebabkan lebih tingginya realisasi pendapatan bunga yang berasal dari jasa giro dan deposito sejalan dengan peningkatan saldo bank.

Finance Income in 2016 amounted to Rp6.28 billion, a 24.76% increase from Rp5.03 billion in 2015, which was primarily due to higher interest income arising from demand deposits and time deposits in line with increased bank balances.

Beban Keuangan

Finance Expenses

Beban Keuangan tahun 2016 sebesar Rp212 juta, turun 71,68% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp750 juta, yang terutama disebabkan menurunnya realisasi beban administrasi bank.

Finance Expenses in 2016 amounted to Rp212 million, down 71.68% compared to 2015 amounting to Rp750 million, which was primarily due to lower realization of bank administrative expenses.

Laba

Income

Sejalan dengan peningkatan Pendapatan Operasi yang lebih tinggi dibandingkan Beban Operasi, Perusahaan berhasil membukukan Laba Tahun Berjalan tahun 2016 sebesar Rp340,22 miliar, meningkat 36,20% dibandingkan Laba Tahun Berjalan tahun 2015 yang sebesar Rp249,79 miliar.

In line with higher Operating Revenues compared to Operating Expenses, the Company posted Income for the Year 2016 amounting to Rp340.22 billion, an increase by 36.20% compared to Income for the Year 2015 amounting to Rp249.79 billion.

Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Cash Flows

Posisi Keuangan

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities



Kenaikan (Penurunan/ Decrease (%)

529.787

234.230

295.557

126,18%

-

(899)

-

-

(249.790)

(19.191)

(230.599)

1201,57%

Dampak Perubahan Selisih Kurs Terhadap Kas dan Setara Kas Impact of the changes in Currency Difference to Cash and Cash Equivalent

(1.904)

13.195

(15.099)

(114,43)%

Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas Net Increase in Cash and Cash Equivalent

278.093

227.335

50.758

22,33%

Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalent at the Beginning of the Year

472.550

245.215

227.335

92,71%

Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalent at the End of the Year

750.643

472.550

278.093

58,85%

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities

92








Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Cash Flows from Operating Activities

Arus Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2016 sebesar Rp529,79 miliar, meningkat 126,18% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp234,23 miliar. Peningkatan Arus Kas dari Aktivitas Operasi disebabkan adanya kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebagai akibat adanya kenaikan pendapatan, serta diterapkannya sistem baru auto collection di tahun 2016 pada mekanisme pembayaran pelanggan.

Cash Flows from Operating Activities in 2016 amounted to Rp529.79 billion, an increase by 126.18% compared to 2015 amounting to Rp234.23 billion. Increase of Cash Flows from Operating Activities was due to an increase in cash receipts from customers as a result of increased revenues, and the implementation of new auto collection system in 2016 on customer payment mechanism.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Cash Flows from Investing Activities

Perusahaan tidak memiliki Arus Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2016 karena tidak terealisasinya investasi di tahun 2016.

The Company has no Cash Flows from Investing Activities in 2016 due to unrealized investment in 2016.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Cash Flows from Financing Activities

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan tahun 2016 mencapai defisit Rp249,79 miliar, meningkat 1.201,57% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp19,19 miliar. Peningkatan signifikan ini terutama disebabkan adanya pembayaran dividen kepada Pemegang Saham.

Cash Flows from Financing Activities in 2016 had a deficit of Rp249.79 billion, an increase by 1,201.57% compared to 2015 of Rp19.19 billion. This significant increase was mainly due to the payment of dividends to Shareholders.

Kas dan Bank

Cash and Bank

Atas pencapaian terhadap ketiga pos akun Arus Kas di atas, Kas dan Bank mengalami kenaikan sebesar Rp278,09 miliar, meningkat 22,33% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp227,33 miliar. Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun 2016 turut mengalami peningkatan hingga 58,85%, dari akhir tahun 2015/awal tahun 2016 yang sebesar Rp472,55 miliar menjadi Rp750,64 miliar di akhir tahun 2016.

On the achievement of the three Cash Flows, Cash and Bank accounts increased by Rp278.09 billion or 22.33% compared to 2015 amounting to Rp227.33 billion. Cash and Cash Equivalents at the End of the Year 2016 also increased by 58.85%, from the end of 2015/beginning of 2016 from Rp472, 5 billion to Rp750, 64 billion at the end of 2016.

Likuiditas

Likuiditas Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)

(dalam persen) (in percent)

2016

Rasio Lancar Current Ratio

142,77%

152,83%

(6,58)%

87,86%

71,45%

22,97%

Rasio Kas Cash Ratio


2015


93





Likuiditas Perusahaan dapat dilihat dari Rasio Lancar dan Rasio Kas. Rasio Lancar tahun 2016 sebesar Rp142,77%, turun dibandingkan Rasio Lancar tahun 2015 yang sebesar 152,83%. Penurunan ini disebabkan Liabilitas Jangka Pendek yang lebih besar dibandingkan Aset Lancar Perusahaan, sebagai dampak adanya penugasan dari induk usaha kepada Perusahaan untuk menerbikan nota bagi PT Jasa Armada yang berimbas pada meningkatnya kewajiban kepada PT Jasa Armada. Penugasan ini sebagai bagian dari pola operasi kemitraan, dimana kenaikan pendapatan operasi Perusahaan secara otomatis mendorong pola operasi kemitraan yang juga menyebabkan kenaikan kewajiban Perusahaan kepada PT Jasa Armada.

The Company’s Liquidity can be seen from Current Ratio and Cash Ratio. Current Ratio for 2016 amounted to Rp142.77%, down compared with the 2015 Current Ratio at 152.83%. This decrease was because the amount of Current Liabilities was higher than the Company’s Current Assets, as a result of the assignment from the parent company to the Company to issue a memorandum for PT Jasa Armada which affects the increased liabilities to PT Jasa Armada. This assignment is part of the partnership operation pattern, in which the increase in operating income of the Company automatically encourages the pattern of partnership operations, also leading to the increase of the Company’s liabilities to PT Jasa Armada.

Untuk Rasio Kas tahun 2016 sebesar 87,86% meningkat dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 71,45%, terutama disebabkan kas lebih besar dibandingkan Liabilitas Jangka Pendek tahun 2015 sebagai akibat peningkatan kemampuan untuk pembayaran.

While Cash Ratio in 2016 was 87.86%, an increase compared to 2015 at 71.45%, which was mainly due to greater Cash than Current Liabilities in 2015 as a result of increased ability to pay

Kemampuan membayar utang

Solvency

(dalam persen) (in percent) Debt to Total Asset Debt to Fix Asset Debt to Equity

Kemampuan Perusahaan dalam membayar kewajibannya dilihat dari rasio Utang terhadap Jumlah Aset, rasio Utang terhadap Aset Tetap, dan rasio Utang terhadap Ekuitas. Ketiga rasio ini mengalami peningkatan yang menunjukkan penurunan kemampuan pembayaran kewajiban Perusahaan. Namun demikian, adanya peningkatan kewajiban Perusahaan disebabkan peningkatan kewajiban atas pola operasi kemitraan yang berdampak pada utang serta beban yang dicatatkan.

94


2016

Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)

2015

65,90%

65,29%

0,93%

2,19%

0%

-

839,32%

649,74%

29,18%

The Company’s ability to pay its liabilities is based on Debt to Total Assets ratio, Debt to Fixed Assets ratio, and Debt to Equity ratio. These three ratios experienced an increase, indicating a decrease in the Company’s ability to pay its liabilities. However, an increase in the Company’s liabilities is due to an increase in liabilities for the pattern of partnership operations that impact the debt and the carrying amounts listed.






Tingkat Kolektabilitas Piutang

Accounts Receivable Collectibility

(dalam hari) (in days)

2016

2015

Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)

Kolektibilitas Piutang Accounts Receivable Collectibility

20

25

(20,00)%

Tingkat Kolektibilitas Piutang Perusahaan turun sebesar 20,00%, dari jangka waktu 25 hari di tahun 2015 menjadi 20 hari di tahun 2016. Penurunan ini, yang dapat diartikan positif sebagai kemampuan Perusahaan dalam menagih piutangnya, disebabkan penerapan sistem auto collection di tahun 2016 dan ditetapkannya sistem cash and carry sebagai bagian dari kebijakan pembayaran tunai oleh pelanggan.

The Company’s Accounts Receivable Collectibility decreased by 20.00% from 25 days in 2015 to 20 days in 2016. This decrease, which could be interpreted positively as the Company’s ability to collect its receivables, was due to the implementation of the auto collection system in 2016 and the enactment of cash and carry system as part of customers’ cash payment policy.

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Capital Structure And Management Policy On Capital Structure

Struktur Modal Perusahaan

The Company’s Capital Structure

Struktur Modal Tahun 2015 dan 2016 dan Perubahannya 2015 and 2016 Capital Structure and the Amendments

Struktur Modal Capital Structure

Utang berbasis bunga Interest bearing debt

2016 (Rp-juta) (Rp-million)

Kontribusi Contribution (%)

2015 (Rp-juta) (Rp-million)

Kenaikan (Penurunan Increase (Decrease) (%)

Kontribusi Contribution (%)

-

-

-

-

-

25.000

5,66%

25.000

7,11%

-

417.007

94,34%

326.580

92,89%

27,69%

442.007

100,00%

351.580

100,00%

25,72%

Ekuitas Equity Modal saham Capital Stock Saldo laba Retained earnings Jumlah Ekuitas Total Equity



95





Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Perusahaan

Management Policy on the Company’s Capital Structure

Struktur permodalan Perusahaan terdiri dari Ekuitas yang berasal dari Modal Saham dan Saldo Laba. Tujuan utama dari pengelolaan permodalan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan mengoptimalkan nilai Pemegang Saham. Perusahaan mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka mengoptimalkan kekayaan para Pemegang Saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Perusahaan dan untuk menjaga struktur optimal permodalan dalam rangka mengurangi biaya permodalan.

The Company’s capital structure consists of Equity derived from Capital Stock and Retained Earnings. The main objective of the Company’s capital management is to ensure that the Company maintains a sound capital ratio in order to support its business and optimize Shareholder value. The Company manages capital to maintain its business continuity in order to optimize Shareholder wealth and benefits to other parties interested in the Company and to maintain an optimal capital structure in order to reduce capital cost.

Hingga akhir tahun 2016, Perusahaan tidak memiliki utang berbasis bunga yang digunakan dalam struktur permodalan Perusahaan.

Until the end of 2016, the Company has no interest-bearing debt to be used in the Company’s capital structure.

Perbandingan antara Target 2016, Realisasi 2016, dan proyeksi 2017

Comparison Between Target 2016, Realization 2016, And Projection 2017

Posisi Keuangan

Financial Position

Uraian Decription

Total Aset Lancar Total Current Assets

Realisasi 2016 (Rp-juta) Realization 2016 (Rpmillion)

1

2

3=2/1

Proyeksi 2017 (Rp-juta) Projection 2017 (Rp-million)

Proyeksi 2017 vs Realisasi 2016 (%) Projection 2017 vs Realization 2016 (%)

4

5=4/2

1.477.396

1.219.739

82,56%

1.651.106

135,37%

179.459

76.605

42,69%

19.797

25,84%

1.656.855

1.296.344

78,24%

1.670.903

128,89%

553.802

854.337

154,27%

1.052.153

123,15%

Total Ekuitas Total Equity

1.103.053

442.007

40,07%

618.750

139,99%


1.656.855

1.296.344

78,24%

1.670.903

128,89%

Total Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets Total Aset Total Assets Total Liabilitas Total Liabilities

96

RKAP 2016 (Rp-juta) Company’s 2016 Budget Plan (Rpmillion)

Realisasi vs RKAP 2016 (%) Realization vs Company Budget Plan (%)







Jumlah Aset Perusahaan tahun 2016 mencapai Rp1,30 triliun, mencatat pencapaian 78,24% dibandingkan target anggaran yang tertuang dalam RKAP tahun 2016 sebesar Rp1,66 triliun. Lebih rendahnya realisasi jumlah Aset dibandingkan RKAP tahun 2016 disebabkan Aset lancar yang mencatat pencapaian 82,56% dibandingkan RKAP 2016, yang terutama disebabkan piutang usaha-neto dibawah RKAP 2016 akibat meningkatnya realisasi pembayaran piutang terutama untuk jasa kapal yang telah menggunakan sistem baru yaitu Auto Collection di bulan Oktober 2016; kas dan bank dibawah RKAP 2016 dikarenakan tidak terealisasinya penambahan setoran modal dari induk Perusahaan yang dianggarkan dalam RKAP.

Total Assets of the Company in 2016 amounted to Rp1, 30 trillion, a 78.24% achievement of the budget target predetermined in the 2016 RKAP amounting to Rp1, 66 trillion. The lower realization of total assets compared to RKAP in 2016 was due to a 82.56% achievement of Current Assets compared to RKAP 2016, which was mainly due to lower net accounts receivable than the RKAP 2016 due to increased realization of accounts receivable payments, primarily for vessel services that have been implementing the new Auto Collection System In October 2016; lower Cash and bank than the RKAP 2016 due to unrealized addition of capital injection from the parent Company budgeted in the RKAP.

Untuk Aset Tidak Lancar mencatat pencapaian 42,69% dibandingkan RKAP tahun 2016, yang disebabkan pada RKAP dianggarkan investasi untuk 13 unit RTG dan 2 (dua) unit GLC dari MTI serta rencana pengadaan 2 (dua) unit QCC namun tidak terealisasi di tahun 2016.

Non-current Assets recorded a 42.69% achievement compared to RKAP in 2016, which was caused by investments of 13 RTG units and 2 (two) GLC units from MTI budgeted in the RKAP 2016 and procurement plan of 2 (two) QCC units that were not realized in 2016.

Realisasi Liabilitas Jangka Pendek Perusahaan tahun 2016 mencatat pencapaian 154,27% dibandingkan RKAP tahun 2016. Tingginya Liabilitas tersebut disebabkan realisasi utang usaha mencapai 172,60% terhadap RKAP 2016 akibat naiknya biaya KSMU di tahun 2016; utang lain-lain 176,74% terhadap RKAP 2016 yang disebabkan oleh beban imbalan paska kerja atas karyawan induk usaha yang ditugaskan di Perusahaan dan utang konsesi kepada Otoritas Pelabuhan yang dibayarkan terlebih dahulu oleh induk usaha; realisasi beban akrual 337,17% terhadap RKAP 2016 terutama disebabkan oleh beban kompensasi, royalti dan konsensi kepada induk usaha; dan realisasi pendapatan diterima di muka mencapai 200,00% terhadap RKAP 2016 yang terutama disebabkan oleh pendapatan TBAL yang tidak dianggarkan oleh Perusahaan untuk tahun buku 2016.

The Company’s Current Liability in 2016 recorded a 154.27% achievement compared to RKAP2016. The high level of liabilities was due to the realization of trade payables amounting to 172.60% due to increased Partnership cost in 2016; other payables recorded 176.74% achievement compared to the RKAP 2016 due to post-employment benefits for the employees of the parent entity assigned in the Company and consession payables to the Port Authority paid in advance by the parent entity; realization of accrued expenses was 337.17% against the RKAP 2016 which was mainly due to compensation, royalty and concession expenses to the parent entity; and unearned revenue was achieved 200% to the RKAP 2016, which was primarily attributable to the Company’s unbudgeted TBAL revenues in the fiscal year 2016.



97





Untuk proyeksi tahun 2017, jumlah Aset tahun 2017 diproyeksikan mencapai Rp1,67 triliun, meningkat 28,89% dibandingkan realisasi jumlah Aset tahun 2016 yang sebesar Rp1,30 triliun. Kenaikan ini terutama diproyeksikan dari kenaikan Aset Lancar tahun 2017 sebesar 35,37% yang disebabkan kenaikan pada Kas dan Setara Kas karena adanya asumsi arus kas masuk berupa tambahan modal yang disetor oleh Pemegang Saham; dan Aset Tetap yang dianggarkan meningkat sebagai akibat asumsi terealisasinya investasi murni di tahun 2017. Sementara Liabilitas Jangka Pendek tahun 2017 diproyeksikan meningkat 23,15% dibandingkan realisasi Liabilitas Jangka Pendek tahun 2016, yang terutama disebabkan meningkatnya utang afiliasi dan utang investasi seiring dengan aktivitas Perusahaan. Ekuitas tahun 2017 dianggarkan meningkat 39,99% yang disebabkan adanya tambahan modal disetor dan laba ditahan tahun berjalan.

Laba Rugi

Uraian Description

Profit (Loss)




1

2

3=2/1

Proyeksi 2017 (Rp-juta) Projection 2017 (Rpmillion)


4

5=4/2


2.657.271

3.454.555

130,00%

2.758.131

79,84%


(2.340.397)

(3.046.935)

130,19%

(2.398.342)

78,71%


14.156

53.313

376,61%

-

-


(2.181)

(12.861)

589,68%

(9.500)

73,87%

328.849

448.072

136,25%

350.290

78,70%

17.500

6.278

35,88%

-

-

-

(212)

-

-

-

346.349

454.138

131,12%

350.290

78,70%

Laba Usaha Operating Income Pendapatan Keuangan-Neto Finance Income – Net Beban Keuangan Finance Costs Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan Income Before Final Tax and Corporate Income Tax

98

For the 2017 projection, the 2016 Total Assets projection was achieved Rp1.67 trillion, an increase by 28.89% compared to the Total Assets realized in 2016 amounting to Rp1.30 trillion. This increase was mainly projected from a 35.37% increase in Total Assets in 2017 due to the increase in Cash and Cash Equivalent due to the assumption of cash inflows in the form of additional capital paid by shareholders; and an increase in the Budgeted Fixed Asset as a result of assuming the realization of pure investment in 2017. Meanwhile, the 2017 Current Liabilities projection increased by 23.15% compared to the realization of the Current Liabilities in 2016, primarily due to an increase in affiliated debt and investment debt in line with the Company’s activities. Total Equity in 2017 was budgeted to increase by 39.99% due to additional paid-in capital and retained earnings for the year.







Uraian Description

Beban Pajak Final Final Tax Expense


1



Proyeksi 2017 (Rp-juta) Projection 2017 (Rpmillion)


2

3=2/1

4

5=4/2

-

(9.033)

-

-

-

346.349

445.105

128,51%

350.290

78,70%

(86.587)

(107.346)

123,98%

(87.572)

81,58%

-

2.458

-

-

-

259.762

340.217

130,97%

262.717

77,22%

Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income

-

-

-

-

-

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year

259.762

340.217

130,97%

262.717

77,22%

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Income Before Corporate Tax Expense Pajak Penghasilan Badan Corporate Tax Expense Kini Current Tangguhan Deferred Laba Tahun Berjalan Income for the Year

Jika dibandingkan target yang tertuang dalam RKAP tahun 2016, realisasi Pendapatan Operasi mencatat pencapaian 130,00%. Hal ini disebabkan terealisasinya pendapatan jasa kapal, pendapatan terminal petikemas, dan pendapatan pengusahaan alat yang lebih tinggi dibandingkan RKAP 2016. Demikian pula dengan Beban Operasi yang mencatat pencapaian 130,19% terhadap RKAP tahun 2016, yang terutama disebabkan beban KSMU kapal, beban KSMU terminal petikemas, dan beban KSMU alatalat fasilitas pelabuhan di atas target anggaran RKAP tahun 2016. Dengan pencapaian tersebut, Perusahaan berhasil membukukan Laba Tahun Berjalan dengan pencapaian 130,79% di atas RKAP tahun 2016.

When compared to the targets set forth in the RKAP 2016, Operating Income realization recorded a 130.00% achievement. This was attributable to the realization of higher revenues from vessel service, container terminal service, and equipment service compared to the RKAP 2016. Similarly, Operating Expenses recorded 130.19% achievement against RKAP 2016, which was mainly due to vessel partnership KSMU expense, container terminal partnership expense, port facility equipment partnership expense that were above the target set in the 2016 RKAP’s budget. With the achievement, the Company managed to record Income for the Year achievement of 130.79% above the RKAP 2016.

Untuk proyeksi tahun 2017, Pendapatan Operasi tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp2,76 triliun, turun 20,16% dibandingkan realisasi tahun 2016. Penurunan ini disebabkan terdapat pendapatan yang tidak lagi dicatat oleh Perusahaan, antara lain sebagai berikut:

For 2017 projection, Operating Revenues in 2017 was budgeted at Rp2.76 trillion, down 20.16% compared to the realization in 2016. This decrease was because some revenues were no longer recorded by the Company, among others:



99





1. 2. 3.

4. 5.

100

Pendapatan Pandu, Tunda, dan Kepil dicatat di JAI. Pendapatan Tambat dicatat di Cabang Tanjung Priok Pendapatan Terminal akibat penyesuaian zonasi wilayah operasional Pelabuhan Tanjung Priok. Pendapatan TBAL dicatat di Cabang Tanjung Priok. Pendapatan Pas Pelabuhan dan Fasilitas Rupa-rupa Usaha (Retribusi, Reception Facilities) dicatat di Cabang Tanjung Priok.

1. 2. 3.

4. 5.

Pilot, Tugging and Mooring Service Revenues are recorded in JAI. Mooring service revenue is recorded at Tanjung Priok Branch Terminal service revenue, due to zonation adjustment of the operational area of the Port of Tanjung Priok. TBAL revenue is recorded at Tanjung Priok Branch. Port Entry Revenues and Other Business Facility (Retributino, Reception Facilities) are recorded at Tanjung Priok Branch.

Dengan adanya proyeksi penurunan pada Pendapatan Operasi, Laba Tahun Berjalan tahun 2017 diproyeksikan turun 22,78%, dari realisasi tahun 2016 sebesar Rp340,22 miliar menjadi proyeksi tahun 2017 yang sebesar Rp262,72 miliar.

Given the projected decline in Operating Revenues, Income for ther Year 2017 is projected to decrease by 22.78%, from the 2016 realization of Rp340.22 billion to 2017 projection of Rp262.72 billion.

Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan

Material Information And Facts After The Reporting Date

Pada Laporan Keuangan Tahun Buku 2016, terdapat 3 (tiga) peristiwa setelah periode pelaporan, yaitu informasi terkait perjanjian tanggal 3 Februari 2017 mengenai perpanjangan atas perjanjian SLA dengan PBM terkait kegiatan bongkar muat petikemas dan kargo; perjanjian SLA dan PBM tanggal 3 Februari 2017 mengenai bongkar muat alat berat dan kendaraan; serta pemisahan segmentasi bisnis dan struktur Perusahaan dan Pelindo II-cabang Tanjung Priok tanggal 1 Januari 2017, dimana Pelindo II-cabang Tanjung Priok berperan sebagai Operator Pelabuhan (Port Operator) dan Perusahaan berperan sebagai Operator Terminal (Terminal Operator).

In the Financial Statements of Fiscal Year 2016, there are 3 (three) events after the reporting period, ie information concerning the agreement dated February 3, 2017, due to the extention of SLA egreement in relation with loading and unloading of container and cargo are as follows ; SLA with PBM dated February 3, 2017 in relation with loading and unloading of heavy equipments and vehicles; and business segmentation of subsidiaries and branch in the port of Tanjung Priok” starting from January 1, 2017, submitted that the structural separation of Pelindo II-Tanjung Priok branch and the Company will be effectively applied, where Pelindo II-Tanjung Priok branch will be the Port Operator and the Company will be the Terminal Operator.






PROSPEK USAHA BUSINESS PROSPECT

Sekilas 2017

Proyeksi

Perekonomian

2016 Economic Glance

Projection

at

Tahun 2017 akan menjadi tahun yang cukup optimis atas perkembangan perekonomian Indonesia. Berkaca pada kemampuan Indonesia untuk dapat tumbuh 5,02% di tahun 2016 di tengah ketidakpastian ekonomi global, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 mampu mencapai 5,2%, dan 5,3% di tahun 2018. Proyeksi ini terutama disandarkan pada tren perbaikan harga komoditas yang mampu terus meningkat lebih tinggi pasca pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2016.

The year 2017 will be a fairly optimistic year on the development of the Indonesian economy. Reflecting on Indonesia’s ability to grow 5.02% in 2016 amid global economic uncertainty, the World Bank projected that Indonesia’s economic growth in 2017 could reach 5.2% and 5.3% in 2018. This projection was mainly based on the Improvement trend in commodity prices that are able to continuously increase higher after the 2016 economic growth in Indonesia.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga diproyeksikan akan meningkat karena nilai tukar Rupiah yang menunjukkan kestabilan. Sementara, upah riil yang lebih tinggi dan angka pengangguran yang terus menurun memberikan dukungan bagi peningkatan daya beli konsumen.

The growth of household consumption is also projected to increase as the rupiah exchange rate indicates stability. Meanwhile, higher real wages and declining unemployment rates provide support for an increase in consumer purchasing power.

Bank Dunia juga memprediksi pertumbuhan investasi swasta meningkat oleh karena harga komoditas yang telah menunjukkan tren membaik, serta efek dari pelonggaran moneter pada 2016 dan reformasi ekonomi yang terlihat dari paket kebijakan ekonomi Indonesia. Di saat yang sama, harga komoditas yang lebih tinggi juga akan mengurangi kendala fiskal dan meningkatkan belanja Pemerintah, sedangkan pertumbuhan global yang menguat akan meningkatkan nilai ekspor Indonesia.

The World Bank also predicts private investment growth will increase due to commodity prices that have shown an improving trend, as well as the effects of monetary easing in 2016 and the economic reforms seen from Indonesia’s economic policy package. At the same time, higher commodity prices will also reduce fiscal constraints and increase Government spending, while stronger global growth will increase the value of Indonesian exports.

Laju inflasi Indonesia diprediksi Bank Dunia akan meningkat dari 3,5% pada tahun 2016 menjadi 4,3% di tahun 2017. Adanya kenaikan inflasi terutama didorong oleh penyesuaian tarif listrik dan pajak kendaraan bermotor. Namun demikian, inflasi diproyeksikan akan kembali turun pada tahun 2018, karena hilangnya efek kenaikan harga. Defisit fiskal juga diproyeksikan akan meningkat oleh karena meningkatnya investasi infrastruktur publik. Bank Dunia memperkirakan, keseimbangan fiskal Pemerintah Pusat diproyeksikan sebesar 2,6% dari Produk Domestik Bruto pada tahun 2017, lebih besar dan defisit sebesar 2,4% dalam APBN Pemerintah tahun 2017 yang telah disetujui.

Indonesia’s inflation rate is predicted by the World Bank to increase from 3.5% in 2016 to 4.3% in 2017. The increase in inflation is mainly driven by the adjustment of electricity tariffs and motor vehicle taxes. However, inflation is projected to decline again in 2018, due to the loss of price rising effects. The fiscal deficit is also projected to increase due to increased public infrastructure investment. The World Bank estimates that the Central Government’s fiscal balance is projected at 2.6% of Gross Domestic Product by 2017, larger and a deficit of 2.4% in the Government’s 2017 APBN that is already approved..



101





102

Asumsi-asumsi Dasar Penyusunan Proyeksi 2017

Asumsi-asumsi Dasar Penyusunan Proyeksi 2017

Dalam penyusunan proyeksi anggaran 2017 yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2017, Perusahaan menggunakan asumsi-asumsi dasar sebagai berikut: • Asumsi-asumsi Dasar Makro - Pertumbuhan ekonomi nasional 5,3%. - Laju inflasi 4,0%. - Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia 3 (tiga) bulan 5,3%. - Nilai tukar Rupiah Rp 13.300 per Dolar AS. - Harga Solar Industri 45 Dolar AS/Barel • Analisis Kekuatan, kelemahan, Peluang dan Tantangan - Kondisi Internal a. Kekuatan ˚ Memiliki fasilitas dan peralatan yang memadai, tarif yang kompetitif, kondisi keuangan yang stabil dan pengembangan kualitas SDM yang berkesinambungan. ˚ Status sebagai entitas anak IPC Group menjadikan Perusahaan lebih dinamis mengikuti tuntutan pasar. ˚ Letak geografis Pelabuhan Tanjung Priok pada wilayah hinterland kawasan industri ringan, menengah dan berat Jabodetabek dengan skala industri yang sangat besar. ˚ Hampir sebagian besar arus bongkar muat di Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok. ˚ Memiliki dan menguasai lahan serta infrastruktur pelabuhan memadai yang hak pengelolaannya ditetapkan dengan UndangUndang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. ˚ Telah meraih Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008, Sistem Manajemen Lingkungan 14001 : 2004, Sistem Manajemen K3 OHSAS 18001 : 2007 dan Sertifikat ISPS CODE dari Departemen Perhubungan.

In preparing the 2017 budget projection as set forth in the Company’s Work Plan and Budget in 2017, the Company uses the following basic assumptions: • Basic Macro Assumptions - National economic growth of 5.3%. - Inflation rate of 4.0%. - Quarterly Interest Rate of Bank Indonesia 5,3%. - Rupiah exchange rate of Rp 13,300 per US Dollar. - Industrial Solar Price of USD/Barrel • Analysis of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Challenges - Internal Condition a. Strengths ˚ Have adequate facilities and equipment, competitive tariff, stable financial condition and continuous development of human resources. ˚ Status as a subsidiary of IPC Group makes the Company become more dynamic to keep abreast of market demands. ˚ Geographical location of the Port of Tanjung Priok in the hinterland area of light industrial, medium and heavy industries of Jabodetabek with a very large industrial scale. ˚ Most of the loading and unloading flows in Indonesia are through the Port of Tanjung Priok. ˚ Own and control land and adequate port infrastructure whose management rights are stipulated by Law No. 17 Year 2008 concerning Shipping and Government Regulation No. 61 Year 2009 on Port Matters.


˚ Has obtained ISO 9001: 2008 Quality Management System Certificate, 14001: 2004 Environmental Management System, OHSAS 18001: 2007 OHSAS Management System and CODE ISPS Certificate from the Ministry of Transportation.






˚ Pengalaman dalam pengelolalaan, pengoperasian dan penyelenggaraan jasa kepelabuhanan. ˚ Penggunaan teknologi informasi antara lain sistem Electronic Data Interchange (EDI), ITOS, OPUS, PCS, E-Service untuk pelayanan jasa secara cepat, tepat dan akurat. b. Kelemahan ˚ Sulitnya izin membuka area depot/ stuffing/stripping dari pemerintah daerah di luar daerah pelabuhan. ˚ Pengerukan kolam yang kewenangan nya bukan langsung berada dibawah kendali Perusahaan. ˚ Sistem aplikasi berbasis Teknologi Informasi belum terintegrasi dan masih dalam taraf penyempurnaan untuk mendukung seluruh operasional serta akurasi dan akuntabilitas pelaporan. ˚ Ketersediaan fasilitas sandar tidak sebanding dengan backup area. ˚ Daya dukung infrastruktur kota terbatas. ˚ Terlalu banyak pihak yang terlibat dalam pelayanan kepelabuhan. - Kondisi Eksternal a. Peluang ˚ Kebijakan Pemerintah tentang tol laut mendorong aktivitas transhipment. ˚ Indonesia sebagai negara kepulauan terus membutuhkan transportasi laut. ˚ Kondisi politik, keamanan dan ekonomi makro yang semakin stabil dan membaik yang diharapkan menjadi dorongan sektor transportasi. ˚ Perkembangan teknologi dan sistem informasi yang semakin canggih dan murah. ˚ Terdapat terminal di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok yang memiliki fasilitas dan peralatan yang belum standar sehingga memungkinkan untuk menarik kargo yang selama ini dilayani oleh terminal-terminal tersebut.


˚ Experience in the management, operation and operation of seaport services. ˚ Use of information technology such as Electronic Data Interchange (EDI), ITOS, OPUS, PCS, E-Service for fast, precise and accurate service. b. Weaknesses ˚ The difficulty to get the license for the opening of depot/stuffing/stripping area from the local government outside the port area. ˚ Dredging pools whose authorities are not directly under the control of the Company. ˚ Information Technology based application system is not yet integrated and still in the enhancement phase to support all operations as well as accuracy and accountability of the reporting. ˚ Availability of dock facilities is not proportional with the backup area. ˚ Supporting capacity of urban infrastructure is limited. ˚ Too many parties involved in port services. - External Conditions a. Opportunities ˚ Government policies on sea tolls encourage transhipment activities. ˚ Indonesia as an archipelago country continues to require sea transportation. ˚ Improved and stable macroeconomic, political and economic conditions that are expected to be a boost for the transport sector. ˚ The development of technology and information systems is increasingly sophisticated and low cost. ˚ There is a terminal around the Port of Tanjung Priok which has facilities and equipment that has not been standardized so it is possible to withdraw cargo that has been served by those terminals.


103





b. Ancaman ˚ Munculnya pelabuhan pesaing swasta nasional dan asing. ˚ Beroperasinya terminal petikemas baru dengan fasilitas dan peralatan yang lebih modern dimana IPC mempunyai komitmen kepada investor terminal baru tersebut untuk membatasi operator terminal petikemas internasional di Pelabuhan Tanjung Priok dimana Terminal 3 internasional tidak termasuk didalamnya. ˚ Penurunan ekonomi global.

104

b. Threats ˚ The emergence of national private and foreign competitors. ˚ Operation of new container terminals with more modern facilities and equipment where IPC is committed to the new terminal investor to restrict international container terminal operators at the Port of Tanjung Priok where international Terminal 3 is not included. ˚ Global economic downturn.

Strategi Mencapai Target dan Proyeksi

Strategy Reach The Target and Projection

Dengan karakter bisnis yang captive market dan menghadapi adanya business competitor, maka tahun 2017 manajemen menetapkan strategi taat azas (Good Corporate Governance) yang sesuai dengan strategi IPC, yaitu berupa prinsip yang mencakup Transparency, Accounttability, Responsibility, Independence dan Fairness ditambah dengan Predictability, Participation dan Dynamics (TARIF PPD). Dengan strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan perolehan laba Perusahaan sekaligus meningkatkan Performance Operating Ratio (OR) Perusahaan.

With a captive market business character and in the face of business competitors, in 2017, the management adopts a good corporate governance strategy that is in line with IPC strategy in the form of principles covering Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness plus Predictability, Participation And Dynamics (TARIF PPD). The strategy is expected to increase the Company’s profit and Performance Operating Ratio.

Strategi perusahaan pada tahun 2017 ini sejalan dengan Roadmap IPC yang saat ini memasuki Wave ke-2 dengan fokus Delivering Exceptional Customer yang secara spesifik saat ini berada pada fase Corporate Enhancement dengan fokus pada modernisasi pelabuhan dan implementasi proyek-proyek strategis.

The Company’s strategy in 2017 is in line with the IPC Roadmap which is currently entering the 2nd Wave with the focus of Delivering Exceptional Customers that are specifically currently in the Corporate Enhancement phase with a focus on port modernization and implementation of strategic projects.






TINJAUAN KEUANGAN LAINNYA OTHER FINANCIAL REVIEW

Kontribusi Terhadap Negara

Contributions To The State

Pada tahun 2016 Perusahaan telah melakukan pemenuhan kewajiban terhadap negara melalui pemenuhan perpajakan sebesar Rp393,84 miliar, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

In 2016, the Company has fulfilled its obligations to the state through tax fulfillment of Rp393.84 billion, as shown in the table below.

Uraian Description

Nominal (Rp-juta) (Rp-million)

PPh Pasal 21 Income Tax Article 21

41.512


59.127

PPh Pasal 4 ayat 2 Income Tax Article 4 Paragraph 2

53.181


111.644


-

PBB Property Tax

35.852

PPN Value Added Tax

53.259

PNBP (Konsesi) PNBP (Concession

39.266

Jumlah Total

393.841

Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen

Employee And/Or Management Stock Ownership Program

Perusahaan tidak menerbitkan saham umum kepada publik, dan tidak memiliki kebijakan terkait Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen, Management Stock Ownership Program (MSOP), atau Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan, atau Employee Stock Ownership Program (ESOP). Dengan demikian, tidak terdapat informasi yang dapat disampaikan terkait MSOP dan ESOP.

The Company does not issue shares to the public and has no policy regarding the Management Stock Ownership Program (MSOP) or the Employee Stock Ownership Program (ESOP). Thus, there is no information that can be submitted related to MSOP and ESOP.

Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum

Realization Of The Use Of Proceeds From Public Offering

Hingga akhir tahun 2016, Perusahaan tidak menerbitkan saham umum kepada publik, sehingga tidak terdapat informasi tentang realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Until the end of 2016, the Company did not issue public shares to the public, so there is no information on the realization of the use of proceeds from the public offering.



105





106

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi

Information on The Material Transactions Bearing Conflict of Interest and/or Transactions With Affilates/Related Parties

Pengungkapan Pihak Berelasi

Disclosure of Related Parties

Pihak yang Berelasi Related Parties

Sifat Hubungan Nature of Relationship

Sifat Transaksi Nature of Transaction

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Pelindo II)


Pembayaran kompensasi dan dividen Payment of royalty and dividend

PT Multi Terminal Indonesia (MTI)


Sewa peralatan pelabuhan dan pembayaran dividen Port equipment rent and Payment of dividend

PT Jasa Armada Indonesia (JAI)

Entitas sepengendalian Pelindo II Entities under Pelindo II’s common control

Penjualan dan pembelian jasa Sales and purchase of services

PT Jakarta International Container Terminal (JICT)


Penjualan jasa Sales of Services

PT Akses Pelabuhan Indonesia (API)


Investasi saham Investment in shares of stock

PT Rumah Sakit Pelabuhan (RSP)


Pembelian layanan kesehatan Purchase of health services

PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS)


Pembelian layanan teknologi informasi Purchase of information technology sevices

PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI)


Pembelian jasa perawatan alat-alat pelabuhan Purchases of port equipment services

PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK)


Pembelian jasa Purchase of services

KSO TPK Koja (Koja)


Penjualan jasa Purchase of services

PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII)


Pembelian layanan teknologi informasi Purchase of information technology sevices

Tentara Nasional Indonesia

Entitas berelasi dengan Pemerintah Entities related to the Government


PT Pertamina (Persero)



PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (PELNI)









Pihak yang Berelasi Related Parties

Sifat Hubungan Nature of Relationship

Sifat Transaksi Nature of Transaction

Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR)


Jasa pegawai non organic Non-organic employee services

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk



PT Pertamina lubricants (Pertalub)



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk


Jasa perbankan Banking Services

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk



PT Bank Mandiri (Persero) Tbk



PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)



Tentang rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi dapat dilihat pada Laporan Keuangan tahun 2016.

Details of balances and transactions with related parties can be seen in the 2016 Financial Statements.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Financial Information Bearing Extraordinary and Rare Events

Perusahaan tidak menemukan adanya informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi di sepanjang tahun 2016.

The company did not find any financial information containing events that are extraordinary and rare throughout the year 2016.



107




INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA INFORMATION ON GOING CONCERN

Dalam mengukur kelangsungan usaha, Perusahaan menggunakan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. Kebijakan Kementerian BUMN ini memberikan perangkat dan metodeuntukmengukurtingkatkesehatanPerusahaan yang meliputi aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Melalui pengukuran dan penilaian tingkat kesehatan tersebut, manajemen mendapatkan rekomendasi tentang hal-hal potensial yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan pada tahun buku yang diukur.

In measuring its going concern, the Company refers to the SOE Minister Decree No. KEP100/MBU/2002 dated June 4, 2002 on the Assessment of BUMN Health Level. This SOE Ministry policy provides tools and methods to measure the Company’s health covering financial aspects, operational aspects, and administrative aspects. Through the health level measurement and assessment, the Management gets recommendations on potential matters that may affect the Company’s business continuity in the measured fiscal year.

Laporan Kinerja Perusahaan tahun buku 2016 yang berisi Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja. Audit tersebut meliputi evaluasi kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta perbandingan antara realisasi tahun 2016 dan RKAP 2016 untuk kinerja keuangan terkait pendapatan operasi, beban operasi, laba dan posisi keuangan.

The Company’s Performance Report for the fiscal year 2016 contains Assessment of the Company’s Health Level audited by Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja. The audit includes performance evaluation, Work Plan and Corporate Budget (RKAP), as well as a comparison between the 2016 realization and RKAP for financial performance related to operating revenues, operating expenses, imcome and financial position.

Hasil evaluasi atas tingkat kesehatan Perusahaan menunjukkan kinerja dalam tahun 2016 tergolong dalam kondisi “SEHAT” kategori “AA” dengan skor “94,08”. Berikut disampaikan tabel Tingkat Kesehatan Perusahaan untuk tahun buku 2016.

Result of the evaluation on the Company’s health level shows that the Company’s performance in 2016 was classified in “HEALTHY” condition of “AA” category with score “94.08”. The following table shows the Company’s Health Level of the fiscal year 2016.

Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2016 The Company’s Health Level of the Fiscal Year 2016 Indikator Bobot Indicators weight Aspek Keuangan A Financial Aspect Imbalan kepada Pemegang 1 Saham 15,00 Return On Equity (ROE) Imbalan Investasi 2 10,00 Return On Investment (ROI) Rasio kas 3 3,00 Cash Ratio Rasio Lancar 4,00 4 Current Ratio Collection Periods (Hari) 5 4,00 Collection Periods (Day) Perputaran Persediaan 4,00 6 Inventory Turnover Perputaran Total Aset 7 4,00 Total Asset Turnover Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset 8 6,00 Own Capital to Total Assets Ratio Total Financial Aspect Jumlah Aspek Kuangan 50,00 Total Financial Aspect

108


Nilai 2016 2016 Value Realisasi RKAP Realization

Skor 2015 2016 Score Realisasi RKAP Realization

79,49%

334,31%

15,00

15,00

19,13%

35,11%

10,00

10,00

178,54%

87,86%

3,00

3,00

266,77%

142,77%

4,00

4,00

33 Hari/Day

20 Hari/Day

4,00

4,00

0 Hari/Day

0 Hari/Day

4,00

4,00

162,29%

271,08%

4,00

4,00

19,72%

7,85%

3,00

2,00

47,00

46,00





INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA INFORMATION ON GOING CONCERN

Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2016 The Company’s Health Level of the Fiscal Year 2016 Indikator Bobot Nilai 2016 Indicators weight 2016 Value Aspek Operasional B Operational Aspect Produktifitas B/M Petikemas (B/C/H) 1 7,00 BS BS Container Loading/Unloading Productivity (B/C/H) Produktifitas B/M Barang (T/G/H) 2 Goods Loading/Unloading Productivity (T/G/H) 1) General Cargo 2,75 BS BS 2) Bag Cargo 2,75 BS B 3) Curah Cair 2,75 BS C Liquid Bulk 4) Curah Kering 2,75 BS BS Dry Bulk Dwelling Time Container (Hari) 6,00 BS BS 3 Dwelling Time Container (Day) Peningkatan Kualitas SDM (Rp Jutaan) 4 HR Quality Enhancement (Rp millions) a. Pendapatan usaha per total Pegawai 6,50 BS BS Operating Revenues per total employees b. Laba bersih per total pegawai 4,50 BS BS Net Income per total employees Jumlah Aspek Operasional 35,00 Total Operational Aspect Aspek Administrasi C Administration Aspect < bulan ke-4 < bulan ke-4 Laporan perhitungan tahunan 1 5,00 less than forth less than forth Annual Calculation Report month month < 2 bulan less than second < 2 bulan Rancangan RKAP month 2 5,00 less than second Company Budget and Plan < bulan ke-4 month less than forth month Laporan Periodic 0<x<30 hari 0<x<30 hari 3 5,00 Periodic Reports 0<x<30 day 0<x<30 day Jumlah Aspek Administrasi 15,00 Total Administration Aspect Jumlah A+B+C 100,00 Total A+B+C

KATEGORI CATEGORY


Skor 2015 2016 Score

7,00

7,00

2,75 2,75

2,75 2,20

2,75

1,38

2,75

2,75

6,00

6,00

6,50

6,50

4,50

4,50

35,00

33,08

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

15,00

15,00

97,00

94,08

SEHAT SEKALI (AAA) VERY HEALTHY (AAA)

SEHAT (AA) HEALTHY (AA)


109


110








TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance



111




PRINSIP DASAR DAN PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN BASIC PRINCIPLES AND DEVELOPMENT OF CORPORATE GOVERNANCE

112

Prinsip Dasar dan Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Basic Principles and Objectives of Good Corporate Governance Implementation

Dalam menjalankan usaha, diperlukan sebuah mekanisme pengendalian untuk mewujudkan tujuan dan harapan seluruh pihak yang berkepentingan bagi Perusahaan. Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau Good Corporate Governance (GCG), merupakan dasar yang dijadikan acuan untuk memastikan bahwa seluruh proses dan mekanisme dalam menjalankan operasional dan proses bisnis Perusahaan telah terlaksana dengan baik. Kesunggguhan Perusahaan dalam membangun inisiatif strategi dan kebijakan mengenai fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ dan jajaran manajemen serta pengendalikan risiko, merupakan bagian dari upaya Perusahaan dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

In running the business, a control mechanism is required to realize the objectives and expectations of all interested parties for the Company. Good Corporate Governance (GCG) is the basis for ensuring that all processes and mechanisms in running the Company’s operational and business processes has been well implemented. The Company’s seriousness in developing strategic and policy initiatives on the function, implementation and accountability of organs and management and risk control is part of the Company’s efforts to realize Good Corporate Governance.

Untuk itu Perusahaan telah berkomitmen untuk mengedepankan nilai-nilai integritas dan menerapkan prinsip-prinsip GCG dimaksud dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya. Seluruh organisasi Perusahaan meyakini bahwa pemenuhan aspek-aspek GCG dapat memberikan dukungan terhadap pemenuhan tujuan Perusahaan, baik dalam mencapai kinerja terbaik, profitabilitas dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, serta keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

For that reason, the Company has committed to put forward its integrity values and apply the principles of GCG in running its business activities. All of the Company’s organizations believe that the fulfillment of GCG aspects can support the fulfillment of the Company’s objectives, whether in achieving the best performance, profitability or added value for all stakeholders, as well as long-term business sustainability.







Adapun prinsip-prinsip GCG mengacu kepada asas-asas Pedoman Umum GCG dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yaitu: Transparency (transparansi), Accountability (akuntabilitas), Responsibility (tanggung jawab), Independence (kemandirian), dan Fairness (kesetaraan dan kewajaran). 1.

Transparency (transparansi) Untuk meningkatkan obyektifitas pada kegiatan usaha, Perusahaan akan selalu berinisiatif untuk menyediakan dan mengungkapkan informasi dan kebijakan yang material dan relevan secara tertulis dan tepat waktu dengan cara yang jelas, mudah diakses dan dipahami oleh seluruh Pemegang Saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

The GCG principles refer to the principles of the GCG General Guidelines of the National Committee on Governance Policy (KNKG) namely: Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness (equality and fairness).).

1.

Transparency To enhance the objectivity of the business activities, the Company will always take the initiative to provide and disclose material and relevant information and policies in writing and on time in a manner that is clear, accessible and understandable to all Shareholders, creditors and other stakeholders.

Perusahaan akan tetap menjunjung tinggi rahasia Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi tanpa mengurangi prinsip keterbukaan yang dianut sesuai azas Keterbukaan GCG.

The Company will continue to uphold the Company’s secrets in accordance with the laws and regulations, privacy and personal rights without prejudice to the principle of openness adopted according to the principles of GCG Openness.

2. Accountability (akuntabilitas) Adalah prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang baik dan berkesinambungan sehingga Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dengan selalu memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan stakeholder lainnya.

2. Accountability It is a prerequisite necessary to achieve a good and sustainable performance so that the Company must be managed properly, measurable and in accordance with the interests of the Company by always taking into account the interests of Shareholders and other stakeholders.

Organ Perusahaan dan karyawan harus selalu berpegang teguh pada etika bisnis dan pedoman perilaku (Code of Conduct) dalam melakukan tanggung jawabnya dan kegiatan usahanya.

Company organs and employees must always adhere to business ethics and Code of Conduct in carrying out their responsibilities and business activities.

3. Responsibility (tanggung jawab) Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai pemangku kepentingan, Perusahaan akan selalu melaksanakan prinsip kehati-hatian, mematuhi peraturan internal Perusahaan dalam melaksanakan setiap kegiatan usahanya sehingga diharapkan Perusahaan akan mendapat pengakuan sebagai Good Corporate Citizen.

3. Responsibility As a form of accountability to the community and environment as stakeholders, the Company will always implement the principles of prudence, comply with internal regulations of the Company in conducting its business activities so that the Company is expected to be recognized as a Good Corporate Citizen.



113





4. Independence (kemandirian) Perusahaan akan selalu berusaha menjalankan usahanya secara independen dan menghindari adanya praktik dominasi oleh pihak manapun, benturan kepentingan, dominasi oleh salah satu organ Perusahan atas organ lainnya, segala macam bentuk tekanan atau pengaruh yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Diharapkan segala keputusan yang dibuat Perusahaan lebih independen dan obyektif.

4. Independence The Company will always try to run its business independently and avoid any practice of domination by any party, conflicts of interest, domination by any organ of the Company over other organs, any form of pressure or influence that may influence decision making. It is expected that all decisions made by the Company are more independent and objective.

5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran) Perusahaan akan selalu berusaha memperhatikan dan memperlakukan kepentingan pemangku kepentingan dan pihak ketiga yang berhubungan atau melakukan transaksi dengan Perusahaan dengan kesetaraan dan kewajaran serta selalu memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam proses penerimaan karyawan dan berkarier tanpa melihat kondisi fisik dan membedakan suku, agama, ras, golongan serta gender.

5. Fairness Fairness (equality and fairness) The Company will always strive to pay attention to and treat the interests of stakeholders and related third parties or conduct transactions with the Company with equality and fairness and always provide equal opportunities to the community in the process of employee recruitment and careers regardless of physical condition and distinguish tribe, religion, race, class and gender.

Landasan Hukum

Legal Foundation

Penerapan GCG di lingkungan Perusahaan mengacu kepada beberapa peraturan/ perundangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya, Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penerapan GCG di lingkungan Perusahaan mengacu kepada beberapa peraturan/ perundangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya, Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1.

1.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2003.

114


Law of the Republic of Indonesia No. 40 Year 2007 on Limited Liability Company. 2. Law of the Republic of Indonesia No. 20 Year 2001 on Amendment to Law of the Republic of Indonesia No. 31 Year 1999 on the Eradication of Corruption. 3. Law of the Republic of Indonesia No. 28 Year 1999 on the Implementation of a Clean and Free Nation from Corruption, Collusion and Nepotism. 4. Law of the Republic of Indonesia No. 15 Year 2002 on Crime of Money Laundering as amended by Act of the Republic of Indonesia No. 25 Year 2003.






5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 7. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 8. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. 9. Keputusan Sekretaris Menteri Negara BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. 10. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Di samping peraturan/perundangan yang berlaku, Perusahaan memiliki beberapa dasar peraturan internal yang mengatur Tata Kelola Perusahaan di lingkup internal sebagai softstructure yang melandasi hubungan antar organ GCG, antara lain: 1. Anggaran Dasar Perusahaan. 2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan. 3. Pedoman Perilaku, atau Code of Conduct. 4. Tatalaksana atau Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi. 5. Piagam atau Charter Audit Internal. 6. Pedoman Manajemen Risiko. 7. Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa.


5. Law of the Republic of Indonesia No. 14 Year 2008 on Information Disclosure. 6. Law of the Republic of Indonesia no. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions. 7. Government Regulation No. 38 Year 2008 on Amendment to Government Regulation No. 6 Year 2006 on Management of State/ Regional Property. 8. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 and its amendment No. PER-09/MBU/2012 on the Implementation of Good Corporate Governance in StateOwned Enterprises. 9. Decision of Secretary of State Minister of State-Owned Enterprises No. SK-16/S. MBU/2012 dated June 6, 2012 on Indicators/ Parameters of Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance (GCG) Implementation in SOEs. 10. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines for Stipulation of Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises Income.. In addition to the prevailing laws and regulations, the Company has several internal regulatory frameworks governing Corporate Governance within the internal scope as the softstructures underlying GCG relationships among others: 1. 2. 3. 4.

Company’s Articles of Association. Guidelines for Corporate Governance. Guidelines for Code of Conduct. Management or Board of Manual of Board of Commissioners and Board of Directors. 5. Internal Audit Charter. 6. Guidelines for Risk Management. 7. Guidelines for Procurement of Goods and/ or Services.


115





Landasan Hukum Penerapan GCG PTP Legal Basis of GCG Implementation in PTP UU 40/2007 Company Law No 40 Year 2007

1. Softstructure GCG PTP 2. Anggaran Dasar 3. Pedoman Tata Kelola Perusahaan, atau Code of Corporate Governance 4. Pedoman Perilaku, atau Code of Conduct 5. Tatalaksana atau Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi 6. Piagam atau Charter Audit Internal 7. Pedoman Manajemen Risiko 8. Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa

116

1. Softstructure GCG PTP 2. Articles of Association 3. Code of Corporate Governance 4. Code of Conduct 5. Board Manual of Board of Commissioners and Board of Directors 6. Internal Audit Charter 7. Risk Management Guidelines 8. Goods and/or Services Procurement Guidelines

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Shareholders and Stakeholders

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkup Perusahaan terutama dilandaskan pada pengembangan usaha yang berkelanjutan, dimana kepentingan dari Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan menjadi bagian terpenting dari mewujudkan pengembangan usaha yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Roadmap GCG yang dirilis regulator, dimana peta jalan tersebut menekankan pentingnya entitas usaha mengembangkan operasional usahanya dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.

The implementation of Good Corporate Governance within the Company is primarily based on sustainable business development, in which the interests of Shareholders and Stakeholders become the most important part of achieving sustainable business development. This is in line with the GCG Roadmap released by the regulator, where the roadmap emphasizes the importance of business entity developing its business operations while taking into account the interests of Shareholders and Stakeholders.

Pemegang Saham sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam Perusahaan memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang. Perusahaan memiliki Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berfungsi sebagai forum bagi seluruh Pemegang Saham untuk menggunakan haknya.

Shareholder as one of the stakeholders in the Company has the rights set forth in Law. The Company has a General Meeting of Shareholders (GMS) which serves as a forum for all Shareholders to exercise their rights.

Kepada Pemangku Kepentingan, Perusahaan mengakui hak dan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan, baik yang ditetapkan oleh peraturan dan perundangundangan maupun melalui kesepakatan bersama untuk mendorong kerjasama yang aktif dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan kesinambungan Perusahaan.

To the Stakeholders, the Company recognizes the rights and builds relationships with stakeholders, both established by laws and regulations or by mutual consent to promote active cooperation in creating welfare, employment and sustainability of the Company.







Pemangku Kepentingan secara umum terbagi menjadi 2 (dua) 1. Internal, mencakup Direksi dan Dewan Komisaris, karyawan serta Pemegang Saham; dan 2. Pemangku Kepentingan eksternal mencakup regulator, pelanggan, kreditur, mitra kerja/ rekanan/pemasok/vendor, organisasi profesi dan publik masyarakat pada umumnya.

Stakeholders are generally divided into 2 (two). 1.

Internal, including Board of Directors and Board of Commissioners, employees and Shareholders; and 2. External stakeholders including regulators, customers, creditors, partners/suppliers/ vendors, professional organizations and the public at large

Hubungan PTP dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan PTP relationship with Shareholders and Stakeholders Pemegang Saham Shareholders Pemerintah Republik Indonesia Republic of Indonesia Government

Publik Pemegang Saham Public of Shareholders

PT Pelabuhan Tanjung Priok

Pemegang Saham Shareholders Direktur & Dewan Komisaris Directors & Board of Commissioners Karyawan Employees

Regulator regulator Kreditur creditors Organisasi Profesi professional organizations Publik/Masyarakat Public

Pelanggan Customers

Mitra Kerja/Rekanan/ Pemasok/Vendor partners/suppliers/vendors

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting Shareholders



117




PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ASSESSMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

118

Kementerian BUMN selaku regulator telah mendorong seluruh BUMN dan kelompok usahanya untuk melakukan assessment atau penilaian penerapan GCG di lingkup BUMN, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Sebagai bentuk kepatuhan, sekaligus meningkatkan penerapan prinsip GCG secara berkelanjutan, Perusahaan telah melakukan penilaian secara periodik. Tujuan assessment penerapan GCG di lingkup Perusahaan adalah:

The Ministry of SOEs as the regulator has encouraged all SOEs and their business groups to conduct assessment of GCG implementation within the scope of BUMN, as stated in the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 and its amendment No. PER09/MBU/2012 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. As a form of compliance, while continuously promoting the implementation of GCG principles, the Company has conducted periodic assessments. The objectives of the GCG implementation assessment in the Company’s scope are:

a. Mengukur kualitas penerapan GCG Perusahaan melalui penilaian tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di lingkup Perusahaan, dengan pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapannya. b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG Perusahaan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (gap) antara kriteria GCG dan penerapan di lingkup Perusahaan. c. Memantau konsistensi penerapan GCG di lingkup Perusahaan dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan Corporate Governance.

a. Measure the quality of the Company’s GCG implementation through the assessment of the level of compliance with GCG criteria with the actual conditions applied within the Company’s scope, with scoring/rating on GCG implementation and its application quality category. b. Identify the strengths and weaknesses of the Company’s GCG implementation, and propose improvement recommendations to reduce the gap between GCG criteria and applicability within the Company’s scope. c. Monitor the consistency of GCG implementation within the Company’s scope and obtain inputs for improvement and development of Corporate Governance policies.

Penilaian penerapan GCG mengacu pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tertanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Ruang lingkup penilaian penerapan GCG meliputi 6 (enam) aspek Governance, yaitu Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan; aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal; aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; aspek Direksi; Pengungkapan Informasi dan Transparansi; serta Aspek Lainnya.

The assessment of GCG implementation refers to the Decree of the Secretary of the SOEs Ministry No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 on the Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. The scope of the GCG implementation assessment covers 6 (six) aspects of Governance, namely Commitment to the Implementation of Sustainable Governance; aspects of Shareholders and GMS/Capital Owners; aspects of the Board of Commissioners/ Board of Supervisors; aspects of the Board of Directors; Disclosure of Information and Transparency; And other aspects.







Tahapan dan metodologi assessment GCG adalah sebagai berikut:

Pengumpulan Data Data Collecting

• Review Dokumen • Kuesioner • Focus Group Discussion (FGD) • Review Dokumen • Kuesioner • Focus Group Discussion (FGD)

• Tabulasi Data • Pemberian Skor • Pemaparan kepada Dewan Komisaris dan Direksi

Pengolahan Data Data Processing • Tabulasi Data • Pemberian Skor • Pemaparan kepada Dewan Komisaris dan Direksi

Ketiga tahapan di atas memberikan deskripsi tentang penerapan GCG di lingkup Perusahaan; mulai dari data dokumen yang ada, diskusi yang memberikan gambaran penerapan GCG, tabulasi data, hingga pemaparan hasil pengolahan data dan penyusunan laporan penilaian penerapan GCG. Sesuai Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tertanggal 6 Juni 2012, pemberian skor mengacu kepada indikator skor dan predikat di bawah ini:

Tingkat Level

The stages and methodology of the GCG assessment are as follows:

• Penyusunan laporan penilaian penerapan GCG

Pelaporan Reporting

• Penyusunan laporan penilaian penerapan GCG

The above three stages provide a description of the implementation of GCG within the Company’s scope; Ranging from existing document data, discussions that provide an overview of GCG implementation, tabulation of data, to the exposure of data processing and preparation of GCG implementation assessment report. In accordance with the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S. MBU/2012 dated June 6, 2012, the scoring refers to the indicator score and predicate below:

Rentang Skor Capaian Aktual Tingkat Pemenuhan Score Range of Actual Achevement of Fulfillment Level

Predikat Predicate

1

Nilai di atas 85 Score above 85

“Sangat Baik” “Very Good”

2

75 < Skor / Score ≤ 85

“Baik” “Good”

3


“Cukup Baik” “Good Enough”

4


“Kurang Baik” “Not So Good”

5

Skor / Score ≤ 50

“Tidak Baik” “Bad”



119





Assesmen Penerapan GCG Tahun 2015 dan Tindak Lanjutnya di Tahun 2016

Assessment of GCG Implementation in 2015 and its Follow-up in 2016

Perusahaan telah melaksanakan Self Assessment terhadap penerapan GCG di tahun 2015, hal ini ditujukan agar Perusahan memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip GCG dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil dari Self Assessment akan menjadi masukan bagi manajemen dalam melakukan perbaikan terhadap area-area yang memerlukan upaya perbaikan, atau Area of Improvement, dan menjadi landasan bagi rencana tindak lanjut pengembangan GCG di masa mendatang.

The Company has implemented Self Assessment on the GCG implementation in 2015. It is intended that the Company obtain an overview of the conditions of GCG implementation in order to comply with GCG principles and in accordance with applicable regulations. The results of the Self Assessment will be an input for management in making improvements to areas requiring improvement efforts, or Area of Improvement, and the basis for future GCG development action plans.

Jenis Penilaian Type of Assessment

:

Self Assessment

Assessor/Penilai Assessor

:

Tim internal, dengan asistensi Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta Internal Team with the assistance of Jakarta Development Audit Agency Team

Metode Penilaian Method of Assessment

:

6 (enam) Aspek Governance sesuai Keputusan Sekretaris Menteri Negara BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN 6 (six) Governance Aspects in accordance with the Decree of the Secretary of the Minister of State-owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 on Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation on Good Corporate Governance (GCG) on SOE

Tahun Buku Penerapan Application of the Financial Year

:

1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 January 1 – December 31, 2015

Periode Pengukuran Measurement Period

:

Maret-Mei March-May

Evaluasi penerapan GCG Perusahaan meliputi 43 indikator, 153 parameter, dan 568 sub parameter yang dikelompokkan dalam 6 (enam) faktor/aspek penerapan GCG, dengan hasil skor penilaian sebagai berikut:

120

The evaluation of the Company’s GCG implementation includes 43 indicators, 153 parameters and 568 sub-parameters grouped into 6 (six) factors/aspects of GCG implementation, with the following scoring results: Persentase (%) Percentage

No.

Aspek Governance Aspects of Governance

I.

Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Good Corporate Governance Implementation

7,00

4,13

58,97%

Kurang Baik Not So Good

II.

Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS

9,00

7,21

80,13%

Baik Good


Bobot Weight

Capaian Skor Score Achievement

Kategori Category






Bobot Weight


Persentase (%) Percentage

No.


III.


35,00

23,51

67,16%

Cukup Baik Good Enough

IV.


35,00

29,20

83,43%

Baik Good

V.

Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency

9,00

4,72

52,48%

Kurang Baik Not So Good

95,00

68,77

5,00

0,00

0,00%

Sub total Sub-total VI.

Aspek lainnya Other aspects Jumlah Total

Rekomendasi Area of Improvement (AoI) atas hasil assessment penerapan GCG tahun 2015 adalah sebagai berikut: No

100,00

68,77

Kategori Category

Cukup Baik Good Enough

Area of Improvement (Aol) recommendation on assessment of GCG implementation result in 2015 as follows: GCG Assessment in 2016 and

Rekomendasi Assessment 2015 2015 Assessment Recommendation

I. Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan (capaian skor 58,97%) Aspects of Commitment to Sustainably Good Corporate Governance Implementation (score achievement of 58.97%) 1.

Pedoman Pelaksanaan GCG tahun 2015, masih belum lengkap muatannya, antara lain belum memuat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi dan kesegeraan Direksi untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi dibawah Direksi terkait dengan keputusan tersebut, maksimal 7 (tujuh) hari.

Guidelines for 2015 GCG Implementation are still incomplete, including not yet setting the timeliness of the immediate level of Board of Directors decisionmaking and Board of Directors’ immediate willingness to communicate to the organizational level under the Board of Directors related to the decision, maximum of 7 (seven) days.

2.

Pedoman Pelaksanaan GCG sudah ditandatangani oleh Direksi namun belum ditandatangani oleh Dewan Komisaris.

Guidelines for GCG Implementation has been signed by Board of Directors but not yet signed by Board of Commissioners

3.

Belum seluruh karyawan menandatangani Pernyataan Kode Etik Perilaku (Code of Conduct) yang dilakukan setiap awal tahun.

Not all employees sign Code of Conduct statements done at the beginning of each year.

4.

Key Performance Indikator (KPI) mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik belum dituangkan dalam Kontrak Manajemen.

Key Performance Indicators (KPI) on Good Corporate Governance implementation have not been set forth in the Management Contract

5.

Perusahaan belum memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.

The Company does not yet have a policy on compliance of wealth official state report (LHKPN) for the Board of Commissioners, Board of Directors and officers one level below Board of Directors



121





6.

Perusahaan belum sepenuhnya melaksanakan kepatuhan tentang pelaporan LHKPN: • Kepatuhan Penyelenggara dalam menyampaikan LHKPN belum memadai. • Belum melaksanakan sosialisasi dan bimtek tentang LHKPN.

The Company has not fully implemented compliance on LHKPN reporting: • Compliance of the Management in submitting LHKPN is not sufficient. • Have not conducted socialization and technical guidance (bimtek) on LHKPN.

Belum ada pemberian sanksi/teguran bagi penyelenggara Negara yang /belum menyampaikan LHKPN.

There has been no sanction/reprimand for state official who has not yet submitted LHKPN.

7.

Perusahaan sudah memililki pedoman Pengendali Gratifikasi, namun belum membuat laporan tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perusahaan.

The Company already has guidelines for Gratification Controller but has not yet made a report on Gratification Control in the Company’s environment.

8.

Perusahaan sudah memiliki Pedoman Whistleblowing System, namun belum membuat pelaporan tentang Whistleblowing System.

The Company already has guidelines for Whistleblowing System but has not yet made a report on Whistleblowing System.

II. Aspek Pemegang Saham dan RUPS (capaian skor 80,13%) II. Aspects of Shareholders and GMS (score achievement 80.13%) 1.

Pemegang Saham belum menuangkan hasil penilaian/fit and proper test calon anggota Dewan Komisaris dalam suatu Berita Acara.

Shareholders have not yet set forth the fit and proper test result of the candidates for members of the Board of Commissioners in a Minute.

2.

Pemegang Saham belum memberikan penilaian kinerja Direksi secara individu, KPI Direksi masih bersifat kolegial.

Shareholders have not yet rated the performance of the individuals of the Board of Directors, Board of Directors KPI are still collegial.

3.

Pemegang Saham belum mempunyai pedoman penilaian kinerja Dewan Komisaris yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan

Shareholders have not yet guidelines for assessment of Board of Commissioners performance which contain at least key performance indicators and success criteria.

4.

KPI Dewan komisaris belum memuat empat perspektif sesuai balance scorecard (persektif: keuangan, kepuasan pelanggan, learning and growth dan bisnis internal)

Board of Commissioners KPI have not yet included four perspectives based on the balanced scorecard (perspectives: financial, customer satisfaction, learning and growth and internal business.

5.

Dalam RUPS penunjukan Kantor Akuntan Publik langsung ditetapkan oleh induk usaha. Perusahaan tidak dilibatkan dalam proses penunjukkannya.

In the GMS, the appointment of Public Accounting Firm is determined by the parent company. The Company is not involved in the appointment process.

6.

Dalam RUPS penunjukan Kantor Akuntan Publik tidak mencantumkan besarnya honorarium.

In the GMS, the appointment of Public Accounting Firm does not mention the amount of honorarium.

7.

RUPS belum secara eksplisit mencantumkan kalimat ‘Komisaris Independen” dalam SK pengangkatan Komisaris Independen.

The GMS has not yet explicitly included the phrase ‘Independent Commissioner’ in the appointment Decree of the Independent Commissioner.

8.

RUPS belum menetapkan sistem penerimaan laporan mengenai gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.

The GMS has not yet established a report receiving system regarding the performance degradation symptoms from the Board of Directors and/or Board of Commissioners.

III. Aspek Dewan Komisaris (capaian skor 67,16%) III. Aspects of Board of Commissioners (score achievement 67.16%)

122

1.

Dewan Komisaris belum membuat laporan hasil pelatihan yang telah dijalani oleh Dewan Komisaris.

Board of Commissioners has not yet produced a report on the results of training undertaken by the Board of Commissioners.

2.

Dewan Komisaris belum memiliki standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan dan standar waktu untuk mengkomunikasikan keputusan Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi maksimal 7 (tujuh) hari.

Board of Commissioners has not yet have timeliness of immediate decision-making level and timeliness to communicate Board of Commissioners’ decision to Board of Directors’ proposal for a maximum of 7 (seven) days.







3.

Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris belum lengkap, antara lain belum memuat: rencana pengawasan kebijakan dan pelaksanaan atas; Sistem Pengendalian Intern, manajemen risiko, sumber daya manusia, kebijakan akuntansi, pengadaan barang jasa dan kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan.

The Annual Work Plan of the Board of Commissioners is incomplete, among others has not yet include: policy supervision and implementation plans on; Internal Control System, risk management, human resources, accounting policies, procurement of goods and services and compliance of Board of Directors to laws and regulations.

4.

Dewan Komisaris belum memiliki kebijakan, diantaranya yang terkait dengan penetapan Dewan Komisaris atas kebijakan manajemen risiko, mutu dan pelayanan, sistem teknologi informasi, suksesi manajemen dan pengembangan karier, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, pengadaan barang dan jasa.

Board of Commissioners has no policies, including those related to the establishment of Board of Commissioners on risk management, quality and service, information technology system, management succession and career development, accounting and preparation of financial statements, procurement of goods and services.

5.

Dewan Komisaris belum melakukan telaah terhadap kebijakan Sistem Pengendalian Intern dan pelaksanaannya, Manajemen risiko dan pelaksanaannya, sistem Teknologi Informasi, suksesi manajemen/sistem pengembangan karier dan pelaksanaannya, penyusunan laporan keuangan dan pengadaan barang jasa serta kepatuhan Direksi dalam menjalankan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Commissioners has not reviewed the policies on the Internal Control System and its implementation, Risk Management and its implementation, Information Technology system, management succession/ career development system and its implementation, preparation of financial statements and procurement of goods and services as well as as Board of Directors compliance in carrying out the applicable legislation.

6.

Dewan Komisaris belum berperan dalam pencalonan anggota Direksi. Tidak adanya usulan Komisaris atas calon-calon anggota Direksi yang baru kepada RUPS/ Pemilik Modal.

The Board of Commissioners has not played a role in the nomination of members of the Board of Directors. No proposal whatsoever from the Board of Commissioners on the candidates for the new members of Board of Directors to the GMS/Capital Owners

7.

Belum melakukan penilaian anggota Direksi secara Individu, KPI Direksi masih bersifat Kolegial.

Board of Commissioners has not conducted individual Board of Directors assessment. Board of Directors KPI are still collegial.

8.

Dewan Komisaris melalui Komite Audit belum melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal.

Board of Commissioners through the Audit Committee has not yet processed the appointment of candidates for external auditors.

9.

Dewan Komisaris belum mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Board of Commissioners has not proposed Board of Directors remuneration in accordance with prevailing regulations.

10.

Belum memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan.

Board of Commissioners has not yet have a policy on conflict of interests.

11.

Dewan Komisaris belum menyampaikan Laporan Kepemilikan Saham pada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus.

Board of Commissioners has not submitted a Share Ownership Report to the Company (Corporate Secretary) to be recorded in the Special Register.

12.

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris belum sesuai ketentuan yang berlaku/AD, tahun 2015 hanya dilakukan 5 (lima) kali rapat.

The meetings of the Board of Commissioners are not yet in accordance with the prevailing regulation/AD, in 2015 only 5 (five) meetings are held.

13.

Pelaksanaan rapat Komite Audit belum sesuai ketentuan yang berlaku/AD, tahun 2015 belum pernah melakukan rapat.

The meetings of the Audit Committee has not yet been in line with the prevailing regulations/AD, in 2015 it has never held a meeting.

14.

Dewan Komisaris belum memiliki kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris.

Board of Commissioners has not yet have a policy on measuring and evaluating the performance of Board of Commissioners.

15.

Dewan Komisaris belum mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris (Self Assessment).

Board of Commissioners has not evaluated the performance of each member of the Board of Commissioners (Self Assessment).



123





IV. Aspek Direksi (capaian skor 83,43%) IV. Aspects of Board of Directors (score achievement 83.43%) 1.

Pelaksanaan seleksi untuk suksesi/promosi pejabat satu level di bawah Direksi belum dilakukan assessment oleh pihak independen.

Implementation of the selection for succession/ promotion of one level official below the Board of Directors has not been conducted by an independent party.

2.

Sistem pengukuran kinerja pegawai/karyawan belum didukung dengan aplikasi komputer.

Employee performance measurement system has not supported with computer application yet.

3.

Belum dibuat kontrak kinerja secara individual untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi yang ditandatangani oleh pemegang jabatan, serta pemegang jabatan satu level dan dua level di atasnya.

Individual performance contract has not been made for every position in the organizational structure signed by the position holder as well as position holder one level and two level above it.

4.

Belum disusun KPI Direksi secara Individual, KPI masih bersifat kolegial.

Individual Board of Directors KPI has not been prepared, KPI are still collegial.

5.

Perusahaan belum melakukan audit atas Teknologi Informasi.

The Company has not yet conducted audit on Information Technology.

6.

SOP Layanan Pelanggan dan Standar Pelayanan Minimal belum disosialisasikan kepada stakeholder/ diinformasikan secara terbuka.

Customer Service SOP and Minimum Service Standard has not been socialized to stakeholders/ publicly informed.

7.

Kebijakan pendidikan dan pelatihan belum memuat Evaluasi kinerja pasca pendidikan dan pelatihan untuk mengukur hasil-hasil pendidikan dan pelatihan.

Educaton and training policies have not included post-education and –training performance Evaluation to measure education and training results.

8.

Perusahaan belum menyusun program reward untuk prestasi, baik untuk unit dan individu.

The Company has not yet prepared reward program for accomplishment, either for unit or individual.

9.

Belum ada kebijakan pengaturan anak Perusahaan (subsidiary governance) meliputi pedoman penilaian kinerja serta pedoman gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris anak Perusahaan.

There is no subsidiary governance policy including performance assessment guidelines as well as salary/ honorarium guidelines, allowances and facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners of subsidiaries.

10.

Belum dilakukan identifikasi dan penanganan risiko secara korporate dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris secara berkala, saat ini masih bersifat parsial.

There has been no corporate identification and risk management and reported it to the Board of Commissioners on a regular basis, currently still partial.

11.

Perusahaan belum melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas Pengendalian Intern pada tingkat entitas serta belum menerbitkan internal control report.

The Company has not yet conducted evaluation/ assessment on the effectiveness of Internal Control on entity level as well as not yet published internal control report.

12.

Kebijakan tentang Kreditur belum dibuat.

Policies on Creditur have not been formulated.

13.

Direksi belum menyampaikan Laporan Kepemilikan Saham pada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus.

Board of Directors has not submitted Share Ownership Report to the Company (Corporate Secretary) to be recorded in Special List.

14.

Perusahaan belum memilki mekanisme penanganan keluhan pemasok.

The company does not yet have a supplier complaint handling mechanism.

15.

Pedoman/tata tertib Rapat Direksi belum mengatur:

Guidelines/Governance for Board of Directors Meeting has not regulated: • Implementation of follow-up evaluation of previous meeting result; • Discussion/review on the direction of the Board of Commissioners regarding the proposal of the Board of Directors

• Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; • Pembahasan/telaah atas arahan Dewan Komisaris terkait usulan Direksi. 16.

124

Perusahaan belum melakukan Reviu Fungsi SPI, yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi pengawasan intern.


The Company has not yet conducted SPI Function Review, which includes all aspects from internal supervision function activities.






V. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi (capaian skor 52,48%) V. Aspects of Disclosure of Information and Transparency (score achievement 52.48%) 1.

Laporan Dewan Komisaris dalam Annual Report belum memuat hal-hal sebagai berikut: • Komite-komite yang berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris • Komposisi Komite Dewan Komisaris

Board of Commissioners report in the Annual Report has not included the following matters: • Committees under the supervision of Board of Commissioners • Composition of Board of Commissioners Committee

2.

Laporan Dewan Direksi dalam Annual Report belum memuat hal-hal sebagai berikut: • Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang telah dilaksanakan Perusahaan • Perubahan Komposisi Direksi

Board of Director report in the Annual Report has not included the following matters: • Implementation of Good Corporate Governance implemented by the Company • Changes in Board of Directors Composition

3.

Annual Report belum menguraikan rencana pelatihan karyawan yang akan dilakukan dan besarnya biaya yang akan dikeluarkan serta adanya persamaan kesempatan bagi seluruh karyawan untuk mengikuti pelatihan.

Annual Report has not described the employee training plan that will be done and the amount of costs to be incurred and the equal opportunity for all employees to attend training.

4.

Belum memuat masa berlaku sertifikasi/penghargaan, dan lembaga pemberi penghargaan.

The validity period of certification/award and awarding agency have not been included.

5.

Annual Report belum memuat bahasan dan analisa tentang kemampuan membayar hutang.

The Annual Report has not yet discussed and analyzed the ability to pay the debt.

6.

Belum memuat bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal antara lain: (1) tujuan dari ikatan tersebut; (2) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut: (3) mata uang yang menjadi denominasi; (4) langkah-langkah yang direncanakan Perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

Material bonds for capital goods investment have not yet discussed, including: (1) the purpose of the bonds; (2) the source of funds expected to fulfill such bonds: (3) denominated currency; (4) the measures planned by the Company to protect the risks from the related foreign currency position.

7.

Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan Akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha.

Material information and facts occurring after the date of the Accountant's report include its impact on the performance and business risks.

8.

Belum memuat uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan.

Description of changes in legislation that significantly affect the company has not been included.

9.

Belum memuat uraian mengenai perubahan kebijakan Akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

Description of changes in accounting policies, the reasons and their impact on the financial statements has not been included.

10.

Belum memuat uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan jasa Perusahaan, antara lain meliputi pangsa pasar.

Description of marketing aspects of the Company's products and services, including market share has not been included.

11.

Annual Report belum memuat uraian mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terutama mengenai “Community Development Program” yang telah dilakukan, mencakup antara lain informasi tentang: (1) Program pengembangan pendidikan; (2) Program perbaikan kesehatan; (3) Program pengembangan seni budaya; (4) Biaya yang telah dikeluarkan.

The Annual Report has not included description of Corporate Social Responsibility, particularly on the "Community Development Program" that has been conducted, including information on: (1) Education development program; (2) Health improvement program; (3) Cultural and arts development program; (4) Expenses incurred.

12.

Perusahaan belum pernah ikut dan belum memperolah penghargaan atau award dalam bidang GCG, yaitu Annual Report Award (ARA).

The Company has never participated and has not obtained any award in the field of GCG, namely Annual Report Award (ARA).

13.

Perusahaan belum pernah ikut dan belum memperolah penghargaan atau award dalam bidang CSR dan sejenisnya.

The Company has never participated and has not obtained any award in the field of CSR and its kind.

v = telah dilakukan tindaklanjut x = belum dilakukan tindaklanjut


v = already followed-up x = not yet followed-up


125





Assessment GCG Tahun 2016 dan Rekomendasi Perbaikan

Recommendations for Improvement

Assessment penerapan GCG tahun dilakukan melalui metode penilaian dilakukan oleh Tim BPKP DKI Jakarta.

Assessment of GCG implementation in 2016 is done through assessment method conducted by BPKP Team of DKI Jakarta.

2016 yang

Jenis Penilaian Type of Assessment

:

Assessment

Assessor/Penilai

:

Tim BPKP DKI Jakarta BPKP Team of DKI Jakarta

Metode Penilaian Assessment Method

:

6 (enam) Aspek Governance sesuai Keputusan Sekretaris Menteri Negara BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN 6 (six) Governance Aspects in accordance with the Decree of the Secretary of the Minister of State-owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 on Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation on Good Corporate Governance (GCG) on SOE

Tahun Buku Penerapan Application of the Financial Year

:

1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 January 1 – December 31, 2016

Periode Pengukuran Measurement Period

:

Maret-Mei 2017 March – May 2017

Evaluasi penerapan GCG Perusahaan meliputi 43 indikator, 153 parameter, dan 568 sub parameter yang dikelompokkan dalam 6 (enam) faktor/aspek penerapan GCG, dengan hasil skor penilaian sebagai berikut:

Persentase (%) Percentage


I.

Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Good Corporate Governance Implementation

7,00

6,17

88,13%

Sangat Baik Very Good

II.

Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS

9,00

7,59

84,30%

Baik Good

III.


35,00

29,44

84,10%

Baik Good

IV.


35,00

30,39

86,83%


V.

Pengungkapan Informasi dan transparansi Disclosure of Information and transparency

9,00

7,67

85,27%


Sub total Sub-total

95,00

-

-

-

Aspek lainnya Other aspects

5,00

0,00

-

-

100,00

81,23

Jumlah Total


Bobot Weight


No.

VI.

126

The evaluation of the Company’s GCG implementation includes 43 indicators, 153 parameters and 568 sub-parameters grouped into 6 (six) factors/aspects of GCG implementation, with the following scoring results:

Kategori Category

Baik Good






Hasil rekomendasi atas assessment penerapan GCG tahun buku 2016 yang akan ditindaklanjuti di tahun 2017 adalah sebagai berikut:

The results of the recommendations on the assessment of 2016 GCG implementation that will be followed-up in 2017 are as follows:

I. Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan (capaian skor 88,13%) I. Aspects of Commitment to the Sustainable Good Corporate Governance Implementation (score achievement 88.13%) 1.

Pedoman GCG dan Pedoman Perilaku belum ditandatangani oleh Komisaris Utama.

Guidelines for GCG and Code of Conduct have not been signed by the President Commissioner.

2.

Kepatuhan Penyelenggara Negara dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) perlu ditingkatkan.

Compliance of State Official in the delivery of Wealth Official State Report (LHKPN) should be improved.

3.

Laporan berkala tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK belum dibuat.

Periodic reports on the progress of fulfillment of obligations to submit LHKPN to the KPK have not been made.

4.

Belum dilakukan pemberian teguran/sanksi bagi Penyelenggara Negara yang belum menyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan.

Warning/sanction for State Official who has not submitted LHKPN in accordance with laws and legislations has not been given.

II. Aspek Pemegang Saham dan RUPS (capaian skor 84,30%) II. Aspects of Shareholders and the GMS (score achievement 84.30%)

1.

Pemegang Saham belum mengatur dan menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota Direksi.

Shareholders have not set and determine the maximum number of positions of the Board of Commissioners that may be held by a member of the Board of Directors.

2.

Pemegang Saham belum sepenuhnya melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan (tidak terdokumentasi).

Shareholders have not fully carried out the assessment of the candidate for members of the Board of Commissioners in accordance with the provisions (not documented).

3.

Pemegang Saham belum menunjuk/menetapkan Komisaris Independen.

Shareholders have not yet appointed/established Independent Commissioners.

4.

Belum mengatur dan menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris.

The maximum number of positions of the Board of Commissioners that may be held by a member of the Board of Commissioners has not been regulated and determined.

5.

Pemegang Saham/RUPS belum memberikan pengesahan/Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP. PT Pelabuhan Tanjung Priok periode 2013-2018.

Shareholders/GMS have not provided validation/RJPP or RJPP revisions. PT PelabuhanTanjung Priok for 2013-2018 period.

6.

Penilaian kinerja Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok masih bersifat kolegial, belum ada penilaian secara individu.

Performance assessment of PT PelabuhanTanjung Priok's Board of Directors is still collegial, there is no individual assessment yet.

7.

Penetapan auditor eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan belum mencantumkan besaran honorariumnya.

The determination of an external auditor auditing the Company's Financial Statements has not yet included the amount of honorarium.

8.

Pemegang Saham belum menetapkan sistem/ pedoman penilaian kinerja Dewan Komisaris (majelis), yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.

Shareholders has not determined a system/ guideline for performance assessment of Board of Commissioners (assembly), which contains at least key performance indicators and success criteria.

9.

Pedoman penyusunan laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris belum ditetapkan oleh Pemegang Saham/RUPS.

Guidelines for the preparation of reports on the supervisory duties of the Board of Commissioners have not been determined by Shareholders/GMS.



127





III. Aspek Dewan Komisaris (capaian skor 84,10%) III. Aspects of Board of Commissioners (score acheivement 84,10%

128

1.

Dewan Komisaris belum melaksanakan program pelatihan sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners has not implemented a training program in accordance with the work plan of the Board of Commissioners.

2.

Dewan Komisaris belum memberikan tanggapan tertulis berupa saran dan pendapat mengenai rancangan RJPP kepada Pemegang Saham.

The Board of Commissioners has not provided a written response in the form of suggestions and opinions on the RJPP draft to the Shareholders.

3.

Komisaris utama belum menandatangani laporan Manajemen triwulanan I s.d III, dan semua anggota Dewan Komisaris belum menandatangani Laporan Tahunan Perusahaan.

President Commissioner has not signed the quarterly Management Report I-III and all members of the Board of Commissioners have not signed the Company's Annual Report.

4.

Proses otorisasi Dewan Komisaris atas tindakan strategis yang membutuhkan rekomendasi Dewan Komisaris belum didukung analisis risiko yang memadai.

The process of authorizing the Board of Commissioners on strategic actions requiring the recommendations of the Board of Commissioners has not been supported by adequate risk analysis.

5.

Dewan Komisaris tidak mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS dimana penunjukkan Auditor Eksternal dilakukan oleh Pemegang Saham.

The Board of Commissioners does not nominate candidates for External Auditor to the GMS where the appointment of the External Auditor is conducted by Shareholders.

6.

Dewan Komisaris tidak mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal sesuai ketentuan dan standar yang berlaku dan belum memastikan efektifitas audit eksternal dan internal.

The Board of Commissioners does not evaluate the performance of the External Auditor in accordance with prevailing rules and standards and has not ensured the effectiveness of external and internal audits.

7.

Dewan Komisaris tidak melakukan telaah, penelitian/ pemeriksaan terhadap calon Direksi yang diusulkan oleh Direksi dan mengusulkan calon Direksi tersebut kepada Pemegang Saham.

The Board of Commissioners does not conduct any review, research/examination on candidates for the Board of Directors proposed by the Board of Directors and propose the candidates of the Board of Directors to the Shareholders.

8.

Belum menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara individu kepada Pemegang Saham karena KPI Direksi masih bersifat Kolegial.

The results of the Board of Directors' individual performance assessment to Shareholders have not been submitted because Board of Directors KPI are still Collegial.

9.

Dewan Komisaris belum merencanakan penelaahan pengusulan remunerasi Direksi dalam rencana kerja Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners has not planned any review of the proposed remuneration of the Board of Directors in the work plan of the Board of Commissioners.

10.

Dewan Komisaris belum mengevaluasi pencapaian Kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris yang dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan dilaporkan dalam laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners has not evaluated the performance achievement of each member of the Board of Commissioners as set forth in the minutes of the Board of Commissioners' meeting and reported in the implementation report of the supervisory duties of the Board of Commissioners.

11.

Tata tertib rapat Dewan Komisaris belum mengatur pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya

Code of conduct of The Board of Commissioners' meeting has not regulated the implementation of the follow-up evaluation of the results of the previous meeting.

12.

Dewan Komisaris belum sepenuhnya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil rapat sebelumnya.

The Board of Commissioners has not fully evaluated the implementation of the outcome of the previous meeting.

13.

Komisaris yang berhalangan hadir di dalam rapat Komisaris belum membuat surat kuasa serta penjelasan ketidakhadiran dalam rapat tersebut yang dituangkan dalam risalah rapat.

Commissioner who is absent from the meeting of the Board of Commissioners has not written a power of attorney and the explanation of the absence in the meeting as outlined in the minutes of the meeting.

14.

Komite Dewan Komisaris belum melakukan pertemuan rutin sesuai program kerja tahunan Komite Audit.

The Board of Commissioners Committee has not conducted regular meetings in accordance with the Audit Committee's annual work program.







15.

Komite Audit belum menyusun laporan kegiatan Komite Audit (laporan berkala, triwulanan).

The Audit Committee has not yet prepared a report on the activities of the Audit Committee (periodic, quarterly reports).

IV. Aspek Direksi (capaian skor 86,83%) IV. Aspects of Board of Directions (score achievement 86.83%) 1.

Direksi belum menyusun program pelatihan dan belum membuat laporan tentang hasil pelatihan yang sudah dijalankan.

The Board of Directors has not yet developed a training program and has not made a report on the results of the training that has been carried out.

2.

Perusahaan/Direksi tidak membuat rencana promosi dan mutasi untuk jabatan satu level di bawah Direksi.

The Company/Board of Directors does not make promotional and mutation plans for positions one level below the Board of Directors.

3.

Belum ada sosialisasi RJPP karena masih berupa draft, belum disahkan oleh Pemegang Saham.

There has been no RJPP socialization since it is still a draft, not yet approved by the Shareholders.

4.

Direksi belum menyampaikan laporan pencapaian kinerja masing-masing Direktorat kepada Dewan Komisaris (KPI individu Direksi).

The Board of Directors has not submitted a report on the performance of each Directorate to the Board of Commissioners (individual KPI of the Board of Directors).

5.

Kebijakan Teknologi Informasi yang mencakup pengelolaan data, prosedur pengelolaan data dan pelaporan Teknologi Informasi belum dibuat.

Information Technology Policies which includes data management, data management procedures and Information Technology reporting have not been made.

6.

Perusahaan belum melakukan Audit TI, dan menyampaikan laporan kinerja TI kepada Komisaris.

The Company has not yet conducted IT Audits and submits IT performance reports to the Board of Commissioner.

7.

Risalah rapat Direksi belum menuangkan: evaluasi (pemantauan progres) terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya, dan belum memuat dinamika rapat.

The minutes of the Board of Directors' meetings have not been poured: evaluation (progress monitoring) of the implementation of the previous meeting's decision and has not yet contained the meeting dynamics.

8.

Direksi yang berhalangan hadir di dalam rapat belum membuat surat kuasa serta penjelasan ketidakhadiran dalam rapat tersebut.

Director who is unable to attend the meeting has not issued a power of attorney and the explanation of the absence in the meeting.

9.

Hanya sebagian tenaga auditor yang memenuhi pengalaman dan kompetensi (dari 10 auditor baru 5 orang yang memenuhi syarat pengalaman dan kompetensi).

Only a portion of the auditor's staff meet the experience and competence (from 10 new auditors 5 people qualified experience and competence).

10.

Laporan hasil penugasan SPI belum disampaikan secara langsung kepada Komisaris cq Komite Audit.

The SPI assignment report has not been submitted directly to the Commissioner cq audit committee.

11.

Direksi sudah mengevaluasi efektivitas pengendalian intern secara operasional namun belum melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian Intern atas entitas dan membuat Internal Control Report.

The Board of Directors has evaluated the effectiveness of internal control operationally but has not evaluated the effectiveness of internal control over the entity and made the Internal Control Report.

12.

Pengesahan RKAP tidak tepat waktu, disahkan bulan januari, aturan di dalam anggaran dasar pengesahan RKAP paling lambat akhir tahun.

RKAP Confirmation is not timely, confirmed in January, the rule in the articles of association of the annual budget approval is no later than at the end of the year.

V. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi (capaian skor 85,27%) V. Aspects of Disclosure of Information and Transparency (score achievement 85.27%) 1.

Kebijakan pengelolaan website belum ada.

Website management policy has not yet exist.

2.

Annual Report belum ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris.

Annual Report has not been signed by all members of the Board of Commissioners.

3.

Perusahaan belum sepenuhnya mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan sesuai dengan SK Sekretaris Meneg BUMN No.16/ MBU/2012.

The Company has not fully disclosed important information in the Annual Report in accordance with Decree of the Secretary of the Minister of StateOwned Enterprises No. 16/MBU/2012.

4.

Berusaha melengkapi muatan Annual Report sesuai aturan, untuk memenangkan ARA (Annual Report Award).

Trying to complement the Annual Report according to the rules, to win the ARA (Annual Report Award).



129




ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN ORGANS OF THE CORPORATE GOVERNANCE

Mekanisme Hubungan Antar Organ Tata Kelola Perusahaan

Relationship Mechanisms Between The Organs of Corporate Governance

Struktur Tata Kelola Perusahaan di Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi dalam Perusahaan; Dewan Komisaris sebagai jajaran yang melakukan pengawasan terhadap jalannya Perusahaan; Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan pengurusan kegiatan Perusahaan; Komite Audit yang bertugas membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang telah dilakukan Perusahaan; dan yang terakhir adalah Sekretaris Perusahaan sebagai compliance officer bagi Perusahaan dalam hubunganya ke dalam maupun keluar. Di samping itu, Perusahaan memiliki proses pengawasan melalui audit, baik audit internal oleh Divisi Audit maupun audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik sebagai bagian dari pemenuhan prinsip akuntabilitas pengelolaan operasional dan proses bisnis.

The Corporate Governance Structure in the Company consists of the General Meeting of Shareholders (GMS) as the highest organ of the Company; Board of Commissioners as the line supervising the Company; Board of Directors as the party responsible for the maintenance of the Company’s activities; Audit Committee in charge of assisting the Board of Commissioners to supervise the activities that have been done by the Company; and lastly the Corporate Secretary as a compliance officer for the Company in its inward and outward relationship. In addition, the Company has a process of supervision through audits, both internal audits by the Audit Division as well as external audits by the Public Accounting Firm as part of meeting the accountability principles of operational management and business processes.

Struktur Tata Kelola Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok Structure of Corporate Governance of PT Pelabuhan Tanjung Priok

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting Shareholders


Direksi Directors Komite Audit Audit Committee

Corporate Secretary dan Hubungan Eksternal Corporate Secretary and External Relation

Pengendalian Kinerja Performance Control

130

Audit Eksternal External Audit

Audit Internal Internal Audit

Manajemen Risiko Risk Management


Kepatuhan Internal Internal Compliance






Pemegang Saham dan Umum Pemegang Saham

Rapat

Shareholders and General Meetings of Shareholders

Saham dan Pemegang Saham Perusahaan

Shares and Shareholders of the Company

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan dari entitas usaha. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan definisi yang jelas terkait peran, fungsi, hak dan kewajiban dari Pemegang Saham sebagai pihak yang menjadi bagian dari kepemilikan entitas usaha; dimana hal ini diatur melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Shares are units of value or bookkeeping in various financial instruments that refer to the share of ownership of a business entity. Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Company has provided a clear definition of the role, function, rights and obligations of Shareholders as a party to the ownership of the business entity; Where this is regulated through the General Meeting of Shareholders (GMS).

Hingga akhir tahun 2016, Pemegang Saham Perusahaan terdiri dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan persentase kepemilikan saham 99,00%, dan 1,00% saham Perusahaan dimiliki oleh PT Multi Terminal Indonesia.

Until the end of 2016, the Company’s Shareholders consist of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) with 99.00% shares ownership and 1.00% of the Company’s shares owned by PT Multi Terminal Indonesia.

Komposisi Kepemilikan Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Ownership Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok

PT Multi Terminal Indonesia, 1,00%

IPC GROUP

Informasi tentang Utama/Pengendali

Saham

Information about Principal Shareholders/ Controllers

Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan adalah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian BUMN sebesar 100,00%. Dengan demikian, Negara Republik Indonesia merupakan entitas induk akhir dari Perusahaan.

The Principal Shareholders/Controller of the Company is PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), owned by the Republic of Indonesia through the Government of the Republic of Indonesia/ Ministry of SOEs at 100.00%. Accordingly, the Republic of Indonesia is the ultimate parent of the Company.


Pemegang

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), 99,00%


131





Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perusahaan yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam batas yang ditentukan dalam peraturan dan perundang-undangan atau Anggaran Dasar Perusahaan. RUPS memiliki kewenangan diantaranya:

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the Company’s organs which have the authority not owned by the Board of Commissioners and the Board of Directors within the limits specified in the laws and regulations or the Articles of Association of the Company. The GMS has the following powers:

• •

Mengubah Anggaran Dasar Perusahaan Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi Melakukan evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi

• •

Memutuskan pembagian tugas dan wewenang Direksi Menyetujui resolusi penting Perusahaan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan atau pemisahan Perusahaan.

•

•

• •

132

•

•

Change the Company’s Articles of Association Appoint and dismiss Board of Commissioners and Board of Directors Evaluate the performance of each member of the Board of Commissioners and Board of Directors Decide on the division of duties and authorities of the Board of Directors Approve the Company’s important resolution, merger, consolidation, acquisition and/or separation.

Mekanisme RUPS Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, dimana masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda, yaitu:

The GMS mechanism consists of 3 (three) forms, each of which has different functions:

1.

RUPS Tahunan, untuk menyetujui Laporan Manajemen Tahunan dan mengesahkan perhitungan tahunan, serta mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; 2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB) adalah semua RUPS yang dapat diselenggarakan setiap waktu di luar jadwal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan 3. RUPS Sirkuler, dimana Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS secara fisik. Keputusan yang diambil dengan cara RUPS Sirkuler memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS Tahunan dan RUPSLB.

1.

Pemegang Saham dapat menerima atau menolak pertanggung jawaban Dewan Komisaris dan Direksi serta melakukan penunjukan auditor eksternal, dan memberikan persetujuan besaran remunerasi dan dividen melalui RUPS.

Shareholders may accept or reject the responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as appoint external auditors, and grant approval of the amount of remuneration and dividends through the GMS.


Annual GMS, to approve the Annual Management Report and approve the annual calculation and to ratify the Company’s Work Plan and Budget; 2. Extraordinary GMS (EGMS) is all GMS that can be held at any time outside the schedule set out in the Articles of Association; and 3. Circular GMS, in which Shareholders may make valid decisions without holding a GMS physically. Decisions taken by way of Circular GMS have the same power as decisions taken with validity in the Annual GMS and EGMS.






Hasil Keputusan RUPS Tahun 2016 dan Tindak Lanjut serta Realisasi oleh Manajemen

Results of General Meeting of Shareholders in 2016 and Follow-Up as well as Realization by Management

Di tahun 2016, Perusahaan menggelar 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2015 yang dilakukan pada 30 Juni 2016 bertempat di Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Hadir dalam RUPS tersebut adalah: • Unsur Pemegang Saham Utama/Pengendali, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (99%), yang diwakili oleh: »» Riry Syeried Jetta (Direktur Pengelolaan Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)), selaku yang diberikan kuasa oleh Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk menjalankan fungsi Direktur Utama. »» Iman Rachman (Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)) • Unsur Pemegang Saham lainnya, PT Multi Terminal Indonesia (1%), yang diwakili oleh Edy Purwanto (Direktur Keuangan & Penunjang PT Multi Terminal Indonesia) selaku yang diberikan kuasa oleh Direktur Utama PT Multi Terminal Indonesia untuk menjalankan fungsi Direktur Utama. • Seluruh Dewan Komisaris Perusahaan.

In 2016, the Company held 1 (one) GMS, which is AGMS of approval of Annual Report and endorsement of Financial Statements for fiscal year 2015 conducted on June 30, 2016 located at Head Office of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Present at the GMS are:

•

•

Seluruh Direksi Perusahaan.

•

•

•

The Principal/Controlling Shareholders element, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (99%), which is represented by: »» Riry Syeried Jetta (Director of Subsidiary Management of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)), as authorized by the President Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to perform the functions of the President Director. »» Iman Rachman (Director of Finance of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)) Other Shareholder elements, PT Multi Terminal Indonesia (1%), represented by Edy Purwanto (Director of Finance & Support of PT Multi Terminal Indonesia) as authorized by President Director of PT Multi Terminal Indonesia to perform the functions of the President Director. All of the Company’s Board of Commissioners. All of the Company’s Board of Directors.

Hasil Keputusan RUPS Tahun 2016

Results of the GMS Decisions in 2016

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015

1. Approval of the Company’s Annual Report for the Fiscal Year 2015 includes the Report of the Implementation of the Supervision Duties of the Board of Commissioners and Ratification of the Company’s Financial Statements for the Fiscal Year Ended December 31, 2015

• Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Perhitungan Tahunan PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro, & Surja (Ernst & Young) dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material", sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor: RPC-1059/ PSS/2016 tanggal 2 Februari 2016.


• Approval of the Company’s Annual Report for the Fiscal Year 2015 includes the Report of the Implementation of the Supervision Duties of the Board of Commissioners and Ratification of the Company’s Financial Statements for the Fiscal Year Ended December 31, 2015


133





Hasil Keputusan RUPS Tahun 2016

Results of the GMS Decisions in 2016 • Giving full acquittal (acquit et decharge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok for the management and supervision of the Company in accordance with the responsibilities and actions in their respective duties in Fiscal Year 2015. However, such approval and discharge do not relinquish legal liability to the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok if the report proves to violate prevailing legal provisions and procedures and/or in the future proven to be deviant and/or detrimental to the Company

• Memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok atas pengurusan dan pengawasan Perusahaan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang tugas masing-masing pada Tahun Buku 2015. Namun pengesahan dan pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok apabila laporan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perusahaan. 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan untuk Tahun Buku 2015 Menetapkan Penggunaan Laba Bersih setelah pajak tahun 2015 PT Pelabuhan Tanjung Priok sebagai berikut:

No

Uraian Description

Keterangan Information

Laba Komprehensif Periode Berjalan Comprehensive Profit of the Current Period

Rp249.790.331.000

2

Cadangan Umum General Reserves

Rp0

0%

3

Dividen 2015 2015 Dividend

Rp249.790.331.000

100%

Penggunan laba bersih tersebut diatas, diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: • Dividen sebesar Rp247.292.427.690,- untuk PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan dana dividen sebesar Rp2.497.903.310,- untuk PT Multi Terminal Indonesia • Pembayaran dividen tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal RUPS.

Tantiem atas kinerja Perusahaan Tahun Buku 2015 untuk Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok akan diputuskan secara tersendiri.

4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku 2016 Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2016 akan ditetapkan kemudian oleh Pemegang Saham.

134

Jumlah Total (Rp)

1

3. Persetujuan Penetapan tantiem bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok tahun buku 2015

2. Determination of the Company’s Net Profit for Fiscal Year 2015 Establish the use of after-tax net profit in 2015 of PT Pelabuhan Tanjung Priok as follows:


The use of net profit above shall be regulated in accordance with the following provisions: • Dividends amounting to Rp247,292,427,690,00 for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and dividend amounting to Rp2,497,903,310,00 for PT Multi Terminal Indonesia • The payment of the dividends shall be made no later than 1 (one) month after the date of the General Meeting of Shareholders.

3. Approval of the determination of tantiem for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok Company for fiscal year 2015 Tantiem for the performance of the Company Fiscal Year 2015 for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok will be decided separately. 4. Determination of Public Accounting Firm to audit the Company’s Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2016 Public Accounting Firm (KAP) to audit the Financial Statements of PT Pelabuhan Tanjung Priok for the Fiscal Year which will expire on December 31, 2016 will be determined subsequently by the Shareholders.






Arahan Pemegang Saham dalam RUPS tersebut, dan tindak lanjut dari manajemen Perusahaan dapat disampaikan sebagai berikut: Arahan Pemegang Saham pada RUPS Tahun 2016 Shareholders’ Directive in the GMS 2016 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Agar kedepan manajemen mengoptimalkan revenue enchancement dan cost effectiveness dari rasio BOPO, yaitu perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dimana setiap kenaikan biaya harus berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan. In order for the future management to optimize revenue enchancement and cost effectiveness of BOPO ratio, that is comparison between operational cost with operational income where every cost increase must be directly proportional to income increase. Agar manajemen segera menyelesaikan revisi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perusahaan setelah adanya perubahan RJPP induk usaha, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). In order for the management to immediately complete the revision of the Company’s long term plan (RJPP) after the amendment to the business parent RJPP, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Agar manajemen dapat segera mengevaluasi dampak bisnis atas pengembalian fungsi cabang Tanjung Priok sesuai dengan ketentuan yang berlaku. In order for management to immediately evaluate business impact on the return of Tanjung Priok branch function in accordance with the prevailing provisions. Pemegang Saham meminta kepada Dewan Komisaris dan manajemen untuk menyiapkan program ekspansi bisnis di cabang pelabuhan di lingkungan kerja induk usaha, PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero). Shareholders request to the Board of Commissioners and management to prepare a business expansion program in the port branch in the parent work environment, PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero). Agar manajemen mempersiapkan Re-Branding terkait perubahan fokus bisnis entitas anak di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). In order for management to prepare Re-Branding related to changes in the business focus of subsidiaries within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Agar menejemen melakukan Audit Good Corporate Governance (GCG) yang hasilnya kemudian disampaikan kepada Pemegang Saham. In order to manage the audit of Good Corporate Governance (GCG) which results are then submitted to Shareholders.


The Shareholders’ Directive in the GMS and the follow-up of the Company’s management may be addressed as follows: Tindak Lanjut Tahun 2016 Follow-up 2016

v

BOPO 2015 88,8%, BOPO 2016 88,19%. Perhitungan tersebut sudah terhitung biaya sewa ke kantor pusat, biaya sewa tetap dan naik tiap tahun dan Perusahaan telah melakukan efesiensi pada biaya-biaya diluar biaya KSMU dan SDM. BOPO 2015 88.8%, BOPO 2016 88.19%. The calculation has included the cost of renting to the head office, fixed rental costs and up each year and the Company has been conducting efficiency on expenses beyond the cost of KSMU and HR.

v

Telah disusun draft final RJPP namun terdapat perubahan segmen bisnis di Tahun 2017. The final draft of RJPP has been prepared but there is a change of business segment in the Year 2017

v

Perusahaan lebih fokus sebagai terminal operator, Cabang Pelabuhan sebagai operator pelabuhan dan Perusahaan sedang melakukan kajian pengembangan bisnis di luar Pelabuhan Tanjung priok. The Company is more focused as terminal operator, Port Branch as port operator and the Company is conducting business development study outside Pelabuhan Tanjung Priok.

v

Sudah dilakukan penjajakan dan feasibility study untuk melakukan ekspansi bisnis diluar lingkungan kerja induk usaha. Already conducted exploration and feasibility study to expand business outside the parent work environment.

v

Re-Branding masih dalam tahap pengkajian dan masuk ke dalam program rencana IPO Perusahaan. Re-Branding is still under review and entered into the Company’s IPO plan program.

v

Assessment GCG periode tahun 2016 dilakukan oleh BPKP dari Bulan Maret-April 2017. The 2016 GCG Assessment is conducted by BPKP from March to April 2017.


135





Arahan Pemegang Saham pada RUPS Tahun 2016 Shareholders’ Directive in the GMS 2016 7.

Agar manajemen memaksimalkan shareholder value yang terbagi dalam 2 (dua) hal, yaitu memberikan financial contribution dalam bentuk dividen dan memberikan added value business sebagaimana tujuan pendirian entitas anak di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) For management to maximize shareholder value divided into 2 (two) things, that is to give financial contribution in the form of dividend and give added value business as the purpose of establishment of subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Tindak Lanjut Tahun 2016 Follow-up 2016

v

• Re-Branding telah melakukan pembayaran sewa sebesar Rp596 miliar pada tahun 2016. • Value added business dengan mewujudkan Intergrated Port. • Re-Branding has made rental payments of Rp596 billion in 2016. • Value added business by realizing the Intergrated Port.

v = telah dilakukan tindaklanjut/has been followed-up x = belum dilakukan tindaklanjut/has not been followed-up

136

Dewan Komisaris

Board Of Commissioners

Dewan Komisaris diangkat oleh Pemegang Saham melalui RUPS. Dalam menjalankan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan sesuai dengan fungsinya masingmasing, sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

The Board of Commissioners is appointed by the Shareholders through the GMS. In carrying out its responsibilities, the Board of Commissioners has clear and proper authority and responsibility in accordance with its respective functions, as mandated in the Company’s Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Working Guidelines for the Board of Commissioners

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris berpanduan pada Tatalaksana Kerja (Board Manual) Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok yang telah disahkan pada tahun buku 2015. Tatalaksana Kerja ini mencakup definisi organ Perusahaan, Tatalaksana Kerja terkait jabatan, Tatalaksana Kerja terkait batas kewenangan, Tatalaksana Kerja terkait pelaksanaan dan pengawasan operasional Perusahaan, dan alur kerja kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.

In performing its duties, the Board of Commissioners is guided by the Board Manual of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok which has been ratified in the fiscal year 2015. The Board Manual covers the definition of the Company’s organs, Board Manual related to position, Board Manual related to authority limits, Board Manual related to the implementation and supervision of the Company’s operations, and the workflow of the authority of Board of Directors that requires the approval of Board of Commissioners and the authority of Board of Directors which requires the approval of the General Meeting of Shareholders after receiving a written response from the Board of Commissioners.







Persyaratan Dewan Komisaris

Requirements of the Board of Commissioners

Persyaratan seseorang dapat menjadi Dewan Komisaris Perusahaan adalah: • Seorang yang cakap melakukan perbuatan hukum • Integritas. • Dedikasi. • Memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen. • Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan. • Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.

The requirements of a person to become the Company’s Board of Commissioners are: • A qualified person performing a legal act

Ketentuan Masa Jabatan

Term of Office

Lama masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktuwaktu. Komisaris dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

The term of office of a member of the Board of Commissioners is 5 (five) years without prejudice to the right of the GMS to terminate at any time. Commissioners may be reappointed for 1 (one) term of office.

Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris Tahun 2016

Structure of Membership of Board of Commissioners in 2016

Susunan dan komposisi Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Structure and Composition of Board of Commissioners throughout 2016 are as follow:

Susunan Dewan Komisaris Tahun 2016

Structure of Board of Commissioners In 2016

• • •

• •

Integrity. Dedication. Understand the company’s management issues related to one of the management functions. Have sufficient knowledge in the Company’s business field. Can provide enough time to complete the task.

Nama Name

Jabatan Position

Dasar Pengangkatan Base of Appointment

Saptono R. Irianto

Komisaris Utama President Commissioner

Sabri Saiman

Komisaris Commissioner

Guna Mulyana


Surat Keputusan Bersama Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT Multi Terminal Indonesia No. HK.56/4/1/PI-II-13 dan HK.486/217/MTI-2013 Joint Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and PT Multi Terminal Indonesia. HK.56/4/1/PI-II-13 and HK.486/217/MTI-2013

Said Aqil Siradj



Keputusan RUPS tanpa melalui RUPS No. HK.56/3/3/2/PI-II-14 dan HK.476/1/7/MTI-14 GMS decisions without going through the General Meeting of Shareholders No. HK.56/3/3/2/PI-II-14 and HK.476/1/7/MTI-14

Awal Menjabat Initial Term of Office

Masa Akhir Jabatan End of Term of Office

Periode Jabatan Period of Office

9 Juli 2013 July 9, 2013

8 Juli 2018 July 8, 2018

Ke-1 1st Period

9 Juli 2013 July 9, 2013

8 Juli 2018 July 8, 2018

Ke-1 1st Period

9 Juli 2013 July 9, 2013

8 Juli 2018 July 8, 2018

Ke-1 1st Period

24 Desember 2014 December 24, 2014


Ke-1 1st Period


137





138

Nama Name

Jabatan Position

Hari Setyobudi


Nafri


Dasar Pengangkatan Base of Appointment Keputusan RUPS tanpa melalui RUPS No. HK.568/20/II/3/PI.II-15 dan HK.486/20/II/8/MTI-2015 GMS decisions without going through GMS. HK.568/20/ II/3/PI.II-15 and HK.486/20/ II/8/MTI-2015






Ke-1 1st Period



Ke-1 1st Period

* Profil anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada Laporan Manajemen.

* The profile of the members of the Board of Commissioners can be seen in the Board of Commissioners’ Profile section of the Management Report.

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Komisaris Independen memiliki peran obyektifikasi dalam pengambilan keputusan di tubuh Dewan Komisaris. Faktor independensi dari Komisaris Independen diharapkan dapat mengurangi benturan kepentingan antara Pemegang Saham dengan manajemen Perusahaan, utamanya karena fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui pendapat yang independen. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 secara khusus telah mengatur keberadaan Komisaris Independen dalam Perusahaan. Demikian pula dengan Board Manual Dewan Komisaris Perusahaan mengatur secara khusus tentang keberadaan Komisaris Independen.

Independent Commissioners have an objective role in decision making in the Board of Commissioners. The independence factor of the Independent Commissioner is expected to reduce the conflict of interest between Shareholders and the Company’s management, mainly because the supervisory function can be done through independent opinions. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) No. PER-01/MBU/2011 specifically regulates the existence of Independent Commissioners within the Company. Similarly, the Board Manual of the Board of Commissioners of the Company regulates specifically the existence of Independent Commissioners.

Adapun kriteria Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam Board Manual Dewan Komisaris Perusahaan diantaranya:

The criteria of Independent Commissioners as regulated in the Board Manual of Board of Commissioners of the Company are:

1.

1.

Komposisi Komisaris Perusahaan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, tepat dan cepat. Selain itu, Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi. Agar tujuan tersebut tercapai, maka diperlukan Komisaris lndependen. Jumlah Komisaris lndependen adalah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keanggotaan Dewan Komisaris. Laporan Tahunan 2016 PT Pelabuhan Tanjung Priok

The composition of the Company’s Board of Commissioners shall be as such to enable effective, accurate and prompt decisionmaking. In addition, Board of Commissioners is also required to act independently, in the sense that there is no conflict of interest that may interfere with its ability to perform its duties independently and critically, whether in relation to each other or to the Board of Directors. For the purpose to be achieved, an Independent Commissioner is required. The number of Independent Commissioners shall be at least 20% (twenty percent) of the total membership of the Board of Commissioners.






2. Komisaris Independen berasal dari luar Perusahaan. 3. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2. Independent Commissioners are from outside the Company. 3. Independent Commissioners have no financial, management, share ownership and/or family relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or controlling shareholder or relationship with the Company that may affect their ability to act independently.

Hingga 31 Desember 2016, Perusahaan belum memiliki fungsi Komisaris Independen dalam jajaran Dewan Komisaris. Susunan dan komposisi keanggotaan Dewan Komisaris sepenuhnya menjadi hak Pemegang Saham, yaitu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

As of December 31, 2016, the Company does not yet have an Independent Commissioner function within the Board of Commissioners. The structure and composition of membership of the Board of Commissioners are entirely become the right of Shareholders, namely PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Tugas Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris

Duties, Authorities and Obligations of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundangundangan yang berlaku untuk kepentingan Perusahaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

The Board of Commissioners is in charge of supervising the management policy, the general management of the Company and the business undertaken by the Board of Directors and providing advice to the Board of Directors, including supervising the implementation of the Company’s Long Term Plan (RJPP) and the Company’s Work Plan and Budget (RKAP) Articles of Association provisions and Resolutions of the GMS, as well as applicable laws and regulations for the interests of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company.

Dalam melaksanakan tugas Dewan Komisaris berwenang untuk:

In performing the duties, the Commissioners is authorized to:

•

•

View books, letters, and other documents, checking cash for verification purposes and others from securities, and checking the Company’s assets;

•

Enter the yard, building and office used by the Company; Request clarification from the Board of Directors and/or other officials regarding any issues related to the management of the Company;

• •

Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain dari surat berharga, dan memeriksa kekayaan Perusahaan; Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan; Meminta penjelasan dari Direksi dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;


•

Board


of

139





•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah ada, dan akan dijalankan oleh Direksi; Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris; Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu; Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan; Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan atau keputusan RUPS.

Dewan Komisaris berkewajiban untuk: • Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan; • Meneliti, dan menelaah serta menandatangani RJPP dan RKAP yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; • Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP; • Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan; • Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan; • Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;

140


•

Know all existing policies and actions, and will be carried out by the Board of Directors;

•

Request the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend the Board of Commissioners meeting; Appoint and dismiss the Secretary of the Board of Commissioners, if deemed necessary; Temporarily suspend members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association; Establish Committees other than the Audit Committee, if deemed necessary by taking into account the Company’s capabilities; Use of experts for certain matters and within a certain period of time at the expense of the Company, if deemed necessary. Conduct corporate management actions in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association; Attend meetings of the Board of Directors and provide views on the issues being discussed; Carry out other supervisory authority to the extent that it is not contrary to rules and regulations, Articles of Association and or resolutions of the GMS.

•

•

•

•

•

•

•

The Board of Commissioners is obliged to: • Advise the Board of Directors in conducting the Company’s management; • Examine and review and sign RJPP and RKAP prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Articles of Association; • Provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding RJPP and RKAP regarding the reasons the Board of Commissioners signed RJPP and RKAP; • Follow the development of the Company’s activities, provide opinions and advice to the GMS on any matter deemed important to the management of the Company; •

•

Report immediately to the GMS in the event of symptoms of declining performance of the Company; Examine and review the periodic reports and Annual Reports prepared by the Board of Directors and sign the Annual Reports;






•

Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;

•

•

Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP; Membentuk Komite Audit; Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS; Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perusahaan dan Perusahaan lain; Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

•

• • • •

•

•

• • • •

•

•

Provide explanations, opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding Annual Reports, if requested; Develop an annual work program and be included in the RKAP; Establish an Audit Committee; Propose a Public Accountant to the GMS; Make minutes of meetings of the Board of Commissioners and keep copies thereof; Report to the Company concerning ownership of his/her shares and/or family with the Company and other companies; Provide reports on supervisory duties that have been done during the past financial year to the GMS; Carry out other obligations in the context of supervisory and advising duties insofar as they do not conflict with laws and regulations, statutes and/or decisions of the GMS.

Pembagian Lingkup Tugas Antar Dewan Komisaris

Division of Scope of Duties Among Board of Commissioners

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Dewan Komisaris No. DK/22/12/6/PTP-15 tanggal 22 Desember 2015 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris, berikut disampaikan pembagian tugas antar Dewan Komisaris,

Based on the Minutes of Meeting of the Board of Commissioners No. DK/22/12/6/PTP-15 dated December 22, 2015 on the Division of Duties of the Board of Commissioners, the following is the division of duties among the Board of Commissioners,

Nama Name

Jabatan Position

Penugasan Duties

Saptono R. Irianto

Komisaris Utama President Commissioner

Koordinator pembinaan dan pengawasan Coordinator of guidance and supervision

Sabri Saiman


Melakukan pembinaan dan pengawasan bidang operasional Conducting guidance and supervision of operational areas

Guna Mulyana


Melakukan pembinaan dan pengawasan bidang keuangan dan Komite Audit Conducting financial guidance and supervision and Audit Committee

Said Aqil Siradj


Sebagai Komisaris Independen dan melakukan pembinaan bidang sumber daya manusia dan hubungan masyarakat As an Independent Commissioner and conducting human resources and community relations

Hari Setyobudi


Sebagai Komisaris Independen dan melakukan pembinaan bidang hubungan dengan pelanggan dan Pemerintah/regulator As an Independent Commissioner and conducting relationship guidance with customers and government/regulator

Nafri


Sebagai Komisaris lndependen dan melakukan pembinaan dan pengawasan bidang legal dan teknik As an independent Commissioner and conducting guidance and supervision of legal and technical fields



141





Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Working Relations of Board of Commissioners and Board of Directors

Direksi dan Dewan Komisaris menerapkan prinsip-prinsip hubungan kerja sebagai berikut:

The Board of Directors and Board of Commissioners apply the following principles of employment:

1.

1.

2.

3.

4. 5.

6.

142

Dewan Komisaris menghormati tugas dan wewenang Direksi dalam mengelola Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. Direksi menghormati tugas dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hubungan Kerja Informal tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perusahaan secara tepat waktu, lengkap, terukur dan akurat. Direksi bertanggung jawab atas penyampaian informasi Perusahaan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu, lengkap, terukur dan akurat.

2.

3.

4. 5.

6.

The Board of Commissioners respects the duties and authorities of the Board of Directors in managing the Company as stipulated in the laws and regulations of the Company. The Board of Directors respects the duties and authorities of the Board of Commissioners to exercise supervision and advise on the Company’s management policies in accordance with the laws and regulations of the Company. Each working relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners is a formal, institutional relationship, in the sense always based on a standard mechanism or correspondence that can be accounted for. Informal Working Relationships can not be used as a basis for decision-making. The Board of Commissioners shall be entitled to obtain Company information in a timely, complete, measurable and accurate manners. The Board of Directors is responsible for delivering the Company’s information to the Board of Commissioners in a timely, complete, measurable and accurate manners.

Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meetings

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali dan rapat tersebut dapat mengundang Direksi merupakan Rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dalam rapat termasuk bagian yang dicatat dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris ini.

The Meetings of Board of Commissioners may be held at least once a month and the meeting may invite the Board of Directors to be a Board of Commissioners Meeting. The Board of Commissioners may hold meetings at any time upon request of 1 (one) or several members of the Board of Commissioners or Shareholders. The Meeting of the Board of Commissioners is valid and entitled to take binding decisions when attended or represented by more than 1/2 (half) of the members of the Board of Commissioners. Dissenting Opinions in the meeting include the sections recorded in the Meeting of the Board of Commissioners.







Risalah rapat disusun dan dibuat oleh Sekretaris Dewan Komisaris, untuk kemudian ditandatangani oleh Komisaris Utama atau Pimpinan Rapat bersama dengan seluruh Komisaris yang hadir. Dalam hal rapat yang dihadiri oleh Direksi, risalah rapat diserahkan kepada Direksi untuk dikelola oleh Sekretaris Perusahaan.

The Minutes of meetings is prepared and composed by the Secretary of the Board of Commissioners, to be signed by the President Commissioner or the Chairman of the Meeting together with all the Commissioners present. In the case of meetings attended by the Board of Directors, Minutes of meetings shall be submitted to the Board of Directors to be administered by the Corporate Secretary.

Di sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris melakukan 5 (lima) kali Rapat Internal dan 7 (tujuh) kali Rapat Gabungan dengan Direksi. Berikut disampaikan pokok agenda rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris baik pada Rapat Internal maupun Rapat Gabungan dengan Direksi.

Throughout the year 2016, the Board of Commissioners conducted 5 (five) internal meetings and 7 (seven) joint meetings with the Board of Directors. The following are the main agenda of the meetings and the attendance of the Board of Commissioners both at the Internal Meetings and Joint Meetings with the Board of Directors

Pokok Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris

Main Agenda of Internal Meeting of the Board of Commissioners

Tanggal Date

Tempat Location

Agenda Rapat Agenda Meeting

7 Maret 2016 March 7, 2016

Kantor PTP

• • • • • • • •

8 Maret 2016 March 8, 2016

Kantor Pelindo II

• • • • • •

16 Mei 2016 May 16, 2016

Kantor Pelindo II

• • • • • •


Peserta Rapat Attendance of the Board of Commissioners in Attendees Internal Meeting of the Board of Commissioners Evaluasi Kinerja Bulan Januari 2016. • Jajaran Dewan Komisaris • Sekretaris Dewan Komisaris Evaluasi Program Management Office (PMO). sebagai notulen Evaluasi Pelaksanaan lmplementasi Sistem • Board of Commissioners • Secretary of the Board Informasi. Hal-hal strategis lainnya terkait operasional. of Commissioners as the minutes Performance Evaluation in January 2016. Program Management Office Evaluation (PMO). Implementation of Information System Implementation Evaluation. Other strategic matters related to operations

Pembahasan Usulan RKAP Tahun 2017. Persiapan Pra RUPS. Hal-hal strategis lainnya terkait kinerja Perusahaan. Discussion of Proposed RKAP 2017. Pre-GMS preparation. Other strategic matters relating to the Company’s performance

• •

Persiapan Pra RUPS & RUPS Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2015. Laporan Hasil Audit Tahun 2015. Hal-hal strategis lainnya terkait operasional. Pre-GMS & GMS Preparation for Ratification of Accountability Report Fiscal Year 2015. Audit Results Report 2015. Other strategic matters related to operations

• •

• •

• •

Jajaran Dewan Komisaris Sekretaris Dewan Komisaris sebagai notulen Board of Commissioners Secretary of the Board of Commissioners as the minutes Jajaran Dewan Komisaris Sekretaris Dewan Komisaris sebagai notulen Board of Commissioners Secretary of the Board of Commissioners as the minutes


143





Tanggal Date

Tempat Location


Peserta Rapat Attendees

26 Juni 2016 June 26, 2016

Kantor Pelindo II

Persiapan RUPS Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2015. Preparation of GMS for Ratification of Accountability Report of Fiscal Year 2015

• •

• • • •

• •

27 Oktober 2016 October 27, 2016

Kantor Pelindo II

Evaluasi Kinerja Triwulan III 2016. Tindak Lanjut Penilaian GCG. Quarterly Performance Evaluation 2016. Follow-Up GCG Assessment

• •

Jajaran Dewan Komisaris Sekretaris Dewan Komisaris sebagai notulen Board of Commissioners Secretary of the Board of Commissioners as the minutes

Attendance of The Board of Commissioners in Internal Meeting The Board of Commissioners

Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris


Tanggal Date

Saptono R. Irianto

Sabri Saiman

Guna Mulyana

Said Aqil Siradj

Hari Setyobudi

Nafri

7 Maret 2016 March 7, 2016

v

v

v

x

v

v

8 Maret 2016 March 8, 2016

v

v

x

x

v

v

16 Mei 2016 May 16, 2016

v

v

v

x

v

v

26 Juni 2016 June 26, 2016

v

v

v

v

x

x


v

v

v

x

v

v

v = hadir/x = berhalangan hadir

v = attend/x = unable to attend

Pokok Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Main Agenda of Joint Meeting of Board of Commissioners with Board of Direction

Tanggal Date

Tempat Location



8 Januari 2016 January 8, 2016

Kantor Pelindo II

• •

• • •

• •

144

• •

Jajaran Dewan Komisaris Sekretaris Dewan Komisaris sebagai notulen Board of Commissioners Secretary of the Board of Commissioners as the minutes

Perkenalan Dewan Komisaris Baru. Hal-hal strategis lainnya terkait operasional. Introduction of the New Board of Commissioners. Other strategic matters related to operations.


• • •

Jajaran Dewan Komisaris Jajaran Direksi Sekretaris Dewan Komisaris sebagai notulen Board of Commissioners Board of Directors Secretary of the Board of Commissioners as the minutes






Tanggal Date

Tempat Location



7 Maret 2016 March 7, 2016

Kantor PTP

• •

Evaluasi Kinerja Bulan Januari 2016. Evaluasi Program Management Office (PMO). Evaluasi Pelaksanaan lmplementasi Sistem Informasi. Hal-hal strategis lainnya terkait operasional. Performance Evaluation in January 2016. Program Management Office Evaluation (PMO). Implementation of Information System Implementation Evaluation. Other strategic matters related to operations.

• • •

Persiapan Pra RUPS & RUPS Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2015. Laporan Hasil Audit Tahun 2015. Hal-hal strategis lainnya terkait operasional. Pre-GMS & GMS Preparation for Ratificaton of Accountability Report Fiscal Year 2015. Audit Results Report 2015. Other strategic matters related to operations.

• • •

Persiapan RUPS Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2015. Penandatanganan Annual Report Tahun 2015. GMS Preparation for Ratification of Accountability Report of Fiscal Year 2015. The signing of Annual Report of 2015.

• • •

Evaluasi Laporan Semester I 2016. Revisi RKAP 2016. Hal-hal strategis lainnya terkait kinerja Perusahaan Semester I Report Evaluation 2016. RKAP Revision 2016. Other strategic matters relating to the Company’s performance

• • •

Evaluasi Laporan s.d Bulan Agustus 2016. Hal-hal strategis lainnya terkait kinerja Perusahaan. Report Evaluation until August 2016. Other strategic matters relating to the Company’s performance

• • •

Pembahasan Usulan RKAP 2017. Persiapan Pra RUPS. Hal-hal strategis lainnya terkait kinerja Perusahaan. Discussion on RKAP Proposal 2017. Pre-GMS preparation. Other strategic matters relating to the Company’s performance

• • •

• • • • • •

16 Mei 2016 May 16, 2016

Kantor Pelindo II

• • • • • •

23 Juni 2016 June 23, 2016

Kantor Pelindo II

• • • •

8 Juli 2016 July 8, 2016

Kantor Pelindo II

• • • • • •

14 September 2016 September 14, 2016

Kantor Pelindo II


Kantor PTP

• • • •


• • • • • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •



Jajaran Dewan Komisaris Jajaran Direksi Sekretaris Dewan Komisaris sebagai notulen Board of Commissioners Board of Directors Secretary of the Board of Commissioners as the minutes Jajaran Dewan Komisaris Jajaran Direksi Sekretaris Dewan Komisaris sebagai notulen Board of Commissioners Board of Directors Secretary of the Board of Commissioners as the minutes Jajaran Dewan Komisaris Jajaran Direksi Sekretaris Dewan Komisaris sebagai notulen Board of Commissioners Board of Directors Secretary of the Board of Commissioners as the minutes Jajaran Dewan Komisaris Jajaran Direksi Sekretaris Dewan Komisaris sebagai notulen Board of Commissioners Board of Directors Secretary of the Board of Commissioners as the minutes


145





Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan dengan Direksi Tanggal Date

Attendance of The Board of Commissioners in the Joint Meeting with the Board of Directors Dewan Komisaris Board of Commissioners

Saptono R. Irianto

Sabri Saiman

Guna Mulyana

Said Aqil Siradj

Hari Setyobudi


v

v

x

x

x

v

7 Maret 2016 March 7, 2016

v

v

v

x

v

v

16 Mei 2016 May 16, 2016

v

v

v

x

v

v

23 Juni 2016 June 23, 2016

v

v

v

v

x

x

8 Juli 2016 July 8, 2016

v

v

x

v

x

x


v

v

v

x

x

v


v

v

x

x

v

v



Persentase Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat

Percentage of Attendance of the Board of Commissioners in the Meeting


Jumlah Wajib Rapat Number of Compulsory Attendance

Jumlah Kehadiran Number of Attendance

% Kehadiran Attendance

Saptono R. Irianto

12

100,00%

Sabri Saiman

12

100,00%

9

75,00%

3

25,00%

Hari Setyobudi

7

58,33%

Nafri

9

75,00%

Guna Mulyana Said Aqil Siradj

12

Rata-rata Tingkat Kehadiran Average Attendance Rate

146

Nafri

72,22%

Direksi

Board of Directors

Direksi bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan strategi dan kebijakan bisnis, anggaran, masterplan, RJPP, RKAP, penanganan risiko usaha sesuai dengan visi dan misi Perusahaan, serta memastikan pencapaian sasaran dan tujuan usaha. Direksi juga bertanggungjawab terhadap struktur pengendalian internal Perusahaan, penerapan manajemen risiko dan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Direksi memastikan agar praktik-praktik akuntansi dan pembukuan

The Board of Directors is responsible for developing and implementing business strategy and budget, master plan, RJPP, RKAP, business risk management in accordance with the Company’s vision and mission, and ensuring the achievement of business goals and objectives. The Board of Directors is also responsible for the Company’s internal control structure, implementation of risk management and Good Corporate Governance practices. The Board of Directors ensures that the Company’s accounting and bookkeeping practices are in compliance with







Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengawasi pelaksanaan audit internal serta melakukan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan arahan Dewan Komisaris.

prevailing regulations, supervises the conduct of internal audits and undertakes necessary followup in accordance with the direction of the Board of Commissioners.

Pedoman Kerja Direksi

Working Guidelines of the Board of Directors

Dalam melaksanakan fungsinya, Direksi berpanduan pada Tatalaksana Kerja (Board Manual) Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok yang baru disahkan pada tahun buku 2015. Tatalaksana Kerja ini mencakup definisi organ Perusahaan, Tatalaksana Kerja terkait jabatan, Tatalaksana Kerja terkait batas kewenangan, Tatalaksana Kerja terkait pelaksanaan dan pengawasan operasional Perusahaan, dan alur kerja kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris. Selain Tatalaksana Kerja, Perusahaan juga memiliki Anggaran Dasar dan Kode Etik atau Code of Conduct sebagai peraturan Perusahaan yang wajib dijalankan oleh Direksi.

In performing its functions, the Board of Directors shall be guided by the Board Manual of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok which has been ratified in the fiscal year 2015. The Board Manual covers the definition of Company organs, Board Manual related to position, Board Manual related to authority limits, Board Manual related to the implementation and supervision of the Company’s operations and the workflow of the authority of the Board of Directors which requires the approval of the Board of Commissioners and the authority of the Board of Directors which requires the approval of the General Meeting of Shareholders after receiving a written response from the Board of Commissioners. In addition to the Board Manual, the Company also has Articles of Association and Code of Conduct as the Company’s rules that must be executed by the Board of Directors.

Kualifikasi Direksi

Qualification of the Board of Directors

Kualifikasi seseorang dapat menjadi Direksi Perusahaan adalah: • Seorang yang cakap melakukan perbuatan hukum. • Berdasarkan keahlian dan pengalaman. • Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah: »» Dinyatakan pailit. »» Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perusahaan Umum dinyatakan pailit. »» Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. • Harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan. • Memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.

The qualifications to become the Company’s Board of Directors: • A qualified person performing a legal act.


• •

•

•

Based on expertise and experience. Within 5 (five) years before his appointment never: »» Declared bankrupt. »» Be a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners who is found guilty of causing a Company or a Public Corporation to be declared bankrupt. »» Sentenced for committing criminal acts that are detrimental to State finances and/or relating to the financial sector. Must meet other requirements stipulated by technical agencies based on laws and regulations. Understand the Company’s management issues related to one of the management functions.


147





Ketentuan Masa Jabatan

Term of Office

Lama masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Direksi dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

The term of office of a member of the Board of Directors shall be 5 (five) years without prejudice to the right of the GMS to terminate at any time. Directors may be reappointed for 1 (one) term of office.

Susunan Direksi

Keanggotaan

Structure and Composition of Membership of Board of Directors

Susunan dan komposisi Direksi Perusahaan di sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Structure and composition of the Company’s Board of Directors throughout 2016 as follow:

Susunan dan Komposisi Direksi Tahun 2016

Structure and Composition of Board of Directors

dan



Jabatan Position



Arif Suhartono

Direktur Utama President Director

Keputusan RUPS Tanpa Melalui RUPS No. HK.568/31/8/3/PI.II-15 dan HK.476/31/08/01/MTI-2015 GMS Decisions Without Going Through GMS No. HK.568/31/8/3/PI.II-15 and HK.476/31/08/01/MTI-2015

31 Agustus 2015 August 31, 2015


Ke-1 1st Period

M. Adji

Direktur Operasi Operational Director

9 Juli 2013 July 9, 2013

8 Juli 2018 July 8, 2018

Ke-1 1st Period

Rita Aryani

Direktur Teknik Technical Director

9 Juli 2013 July 9, 2013

8 Juli 2018 July 8, 2018

Ke-1 1st Period


Direktur Keuangan Financial Director

9 Juli 2013 July 9, 2013

8 Juli 2018 July 8, 2018

Ke-1 1st Period

Rima Novianti

Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Commercial and Business Development Director

7 Juli 2015 July 7, 2015

6 Juli 2020 July 6, 2020

Ke-1 1st Period

Nama Name

148

Komposisi

Surat Keputusan Bersama Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT Multi Terminal Indonesia No. HK.56/4/1/PI-II-13 dan HK.486/217/MTI-2013 Joint Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and PT Multi Terminal Indonesia. HK.56/4/1/PI-II-13 and HK.486/217/MTI-2013 Keputusan RUPS Tanpa Melalui RUPS No. HK.568/7/7/2/PI.II-15 dan HK.476/2/9/MTI-2015 GMS Decisions Without Going Through GMS No. HK.568/7/7/2/PI.II-15 and HK.476/2/9/MTI-2015







Nama Name

Tara Hidayat

Jabatan Position



Direktur Pengembangan Organisasi & Talenta Organizational & Talent Development Director

Surat Keputusan Bersama Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT Multi Terminal Indonesia No. HK.568/30/4/2/PI-II-15 dan HK.486/1/11/MTI-2015 Joint Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and PT Multi Terminal Indonesia. HK.568/30/4/2/PI-II-15 and HK.486/1/11/MTI-2015

30 April 2015 April 30, 2014



29 April 2020 July 6, 2020

Ke-1 1st Period

* Profil anggota Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Direksi pada Laporan Manajemen.

* Profiles of members of the Board of Directors can be seen in the Board of Directors Profile section of the Management Report.

Tugas dan Tanggungjawab Direksi

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan usaha, dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengendalian tentang segala hal, dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

The Board of Directors is responsible for carrying out all actions relating to the maintenance of the Company for the purposes of the business and in accordance with the purposes and objectives of the Company and representing the Company both inside and outside the control of all matters and events with the restrictions set forth in the laws and regulations, Articles of Association and/or GMS Decision.

Dalam melaksanakan tugas Dewan Direksi berwenang untuk: • Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan; • Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan; • Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan; • Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua,dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan

In performing the duties, Board of Directors is authorized to: • Establish Company’s management policies; • Arrange the transfer of power of the Board of Directors to one or more members of the Board of Directors to decide on behalf of the Board of Directors or represent the Company in and out of court; • Arrange the transfer of the power of the Board of Directors to a person or several Company employees individually or jointly or to others, to represent the Company in and out of court; • Arrange provisions concerning employment of the Company including the determination of salaries, pensions or old-age pensions and other income for Company employees based on applicable laws and regulations, with the provision of salary, pensions or oldage pensions and other income for workers exceeding obligations stipulated by laws



149





•

• •

peraturan perundang-undangan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS; Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan; Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS.

Direksi berkewajiban untuk: • Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya; • Menyiapkan pada waktunya RJPP dan RKAP, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS; • Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP; • Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi; • Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Dokumen Perusahaan; • Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit; • Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang; • Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan; • Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

150


•

• •

and regulations must have prior approval from the GMS; Appoint and dismiss workers of the Company based on Company employment regulations and applicable laws and regulations; Appoint and dismiss the Corporate Secretary; Conduct all other actions and acts concerning the maintenance or ownership of the Company’s assets, binding the Company with other parties and/or other parties with the Company and representing the Company in and out of the court on all matters and events, with restrictions stipulated in rules and legislation, statutes and/or GMS decisions.

The Board of Directors is obliged to: • Put forth and guarantee the implementation of the Company’s business and activities in accordance with its purpose and objectives and business activities; • Prepare in due course RJPP and RKAP and its amendment and submit it to the Board of Commissioners and Shareholders for the ratification of the GMS; • Provide an explanation to the GMS regarding RJPP and RKAP; • Create a List of Shareholders, Special List, Minutes of GMS and Minutes of Board of Directors Meeting; • Make the Annual Report as a form of accountability of the Company’s management as well as the Company’s financial documents as referred to in the Law on Company Documents; • Prepare Financial Statements based on Financial Accounting Standards and submit it to Public Accountants to be audited; • Submit Annual Reports including Financial Statements to the GMS for approval and ratification, as well as reports on the Company’s rights not recorded in bookkeeping, among others, as a result of write-off of receivables; • Provide an explanation to the GMS on the Annual Report; • Deliver Balance Sheet and Income Statement approved by the GMS to the Minister in charge of Law and Human Rights in accordance with the provisions of legislation; Strengthening Operation, Delivering Value





•

•

•

•

•

• •

• •

Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia; Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan, serta dokumen Perusahaan lainnya; Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan, serta dokumen Perusahaan lainnya; Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan; Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham; Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya; Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham; Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perusahaan; Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundangundangan.

•

•

•

•

•

• •

• •

Submit report on changes in the composition of Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners to the Minister in charge of Law and Human Rights; Maintain List of Shareholders, Special List, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners Meetings and Minutes of Board of Directors Meetings, Annual Report and Company Financial Documents and other Company documents; Store at the place of domicile of the Company: List of Shareholders, Special List, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners Meetings and Minutes of Board of Directors Meetings, Annual Report and Company Financial Documents, and other Company documents; Establish an accounting system in accordance with the Financial Accounting Standards and under the principles of internal control, in particular the functions of management, recording, storage and supervision; Provide periodic reports in a manner and time in accordance with applicable regulations, as well as other reports each time requested by the Board of Commissioners and/or Shareholders; Prepare a complete organizational structure of the Company with its details and duties; Provide an explanation of all matters asked or requested by members of the Board of Commissioners and Shareholders; Prepare and define the organization’s blueprints; Carry out other obligations in accordance with the provisions set forth in the Articles of Association and which are determined by the GMS in accordance with the laws and regulations.

Pembagian Lingkup Kerja Antar Direksi

Division of Scope of Work Among Board of Directors

Sesuai Kesepakatan Direksi Perusahaan No. UM.339/20/10/4/PTP-15 tanggal 20 Oktober 2015 tentang Pembagian Tugas Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok, pembagian tugas antar Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut,

In accordance with the agreement of the Company’s Board of Directors No. UM.339/20/10/4/PTP-15 dated October 20, 2015 on the Division of Duties of the Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok, the division of duties among Board of Directors of the Company are as follows,



151





152

Direktur Utama, Arif Suhartono • Pembuat kebijakan umum Perusahaan dan pengambil keputusan strategis Perusahaan serta koordinator Direksi. • Bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan yang berkaitan dengan pembinaan: »» Kegiatan Teknik; »» Kegiatan Operasi; »» Kegiatan Keuangan; »» Kegiatan Komersial dan Pengembangan Bisnis; »» Kegiatan Pengembangan Organisasi & Talenta; • Menetapkan peraturan tentang pembinaan Teknik, Operasi, Keuangan, Komersial & Pengembangan Bisnis, dan Pengembangan Organisasi & Talenta. • Bertanggung jawab selaku pimpinan Perusahaan dan mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.

President Director, Arif Suhartono • The Company’s general policy makers and strategic decision makers and the Board of Directors coordinators. • Responsible for the management of the Company related to guidance: »» Technical Activities; »» Operations Activities; »» Financial Activities; »» Commercial Activities and Business Development; »» Organization & Talent Development Activities; • Establish regulations on Technical, Operations, Finance, Commercial & Business Development, and Organizational Development & Talent. • Responsible as the Company’s leader and represent the Company in and out of court.

Direktur Operasi, M. Adji • Pembuat kebijakan dan pengambil keputusan strategis Perusahaan yang meliputi kegiatan Operasi Terminal 1 sampai dengan Terminal 3, Lini 2 & VAS, serta Planning & Control. • Bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan berkaitan dengan pembinaan: »» Kegiatan Operasi Terminal 1 sampai dengan Terminal 3; »» Kegiatan Planning & Control; »» Kegiatan Lini 2 & VAS; • Merumuskan ketentuan-ketentuan tentang pembinaan Operasi Terminal 1 sampai dengan Terminal 3, Planning & Control, serta Lini & VAS yang selanjutnya ditetapkan dengan surat Keputusan Direksi.

Operational Director, M. Adji • Policy makers and strategic decision makers covering operations of Terminal 1 to Terminal 3, Line 2 & VAS and Planning & Control.

Direktur Teknik, Rita Aryani • Pembuat kebijakan dan pengambil keputusan strategis Perusahaan yang meliputi kegiatan Sistem lnformasi, Teknik Sipil, Teknik Mesin & Listrik, Pengadaan, dan Safety, Security & Environment. • Bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan berkaitan dengan pembinaan: »» Kegiatan Sistem Informasi; »» Kegiatan Teknik Sipil; »» Kegiatan Teknik Mesin & Listrik; »» Kegiatan Pengadaan; »» Kegiatan Safety, Security & Environment.

Technical Director, Rita Aryani • Policy makers and strategic decision makers covering the activities of Information Systems, Civil Engineering, Mechanical & Electrical Engineering, Procurement and Safety, Security & Environment. • Responsible for the management of the Company in relation to guidance: »» Information System Activities; »» Civil Engineering Activities; »» Mechanical & Electrical Engineering Activities; »» Procurement Activities; »» Safety, Security & Environment Activities.


•

•

Responsible for the management of the Company in relation to guidance: »» Terminal 1 Operating Activities up to Terminal 3; »» Planning & Control activities; »» Line 2 Activity & VAS; Formulate provisions on the fostering of Terminal 1 Operations up to Terminal 3, Planning & Control and Line & VAS which are subsequently stipulated by a Decree of the Board of Directors.






•

Merumuskan ketentuan-ketentuan tentang Sistem Informasi, Teknik Sipil, Teknik Mesin & Listrik, Pengadaan, dan Safety, Security & Environment yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.

•

Formulate provisions on Information Systems, Civil Engineering, Mechanical & Electrical Engineering, Procurement and Safety, Security & Environment, which is further stipulated by a Decree of the Board of Directors.

Direktur Keuangan, Prastyo Wasis Prabowo • Pembuat kebijakan dan pengambil keputusan strategis Perusahaan bidang Keuangan, Corporate Finance, Administrasi Umum, dan Audit. • Bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan yang berkaitan dengan pembinaan: »» Kegiatan Keuangan; »» Kegiatan Corporate Finance; »» Kegiatan Administrasi & Umum; »» Kegiatan Audit; • Merumuskan ketentuan-ketentuan tentang rencana pembinaan keuangan baik yang menyangkut kegiatan pengendalian Keuangan, Corporate Finance, Administrasi & Umum, dan Audit yang selanjutnya ditetapkan dengan surat Keputusan Direksi.

Finance Director, Prastyo Wasis Prabowo • Policy makers and strategic decision makers in the areas of Finance, Corporate Finance, Public Administration, and Audit.

Direktur Komersial & Pengembangan Bisnis, Rima Novianti • Pembuat kebijakan dan pengambilan keputusan strategis bidang Komersial & Pengembangan Bisnis meliputi properti, customer service, komersial & pengembangan bisnis, pemasaran, Key Account Management (KAM), dan Hukum sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. • Bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan yang berkaitan dengan pembinaan: »» Kegiatan Properti; »» Kegiatan Komersial & Pengembangan Bisnis; »» Kegiatan Pemasaran; »» Kegiatan Customer Service; »» Kegiatan Key Account Management (KAM); »» Kegiatan Hukum. • Merumuskan ketentuan-ketentuan tentang rencana pembinaan Properti, Customer Service, Komersial & Pengembangan Bisnis, Pemasaran, Key Account Management (KAM), dan Hukum yang selanjutnya ditetapkan dengan surat Keputusan Direksi.

Commercial & Business Development Director, Rima Novianti • Policy makers and strategic decisionmaking in the areas of Commercial & Business Development include property, customer service, commercial & business development, marketing, Key Account Management (KAM), and Law in accordance with established policies. • Responsible for the management of the Company related to guidance: »» Property Activities; »» Commercial & Business Development Activities; »» Marketing Activities; »» Customer Service Activities; »» Key Account Management (KAM) Activities; »» Legal Activities. • Formulate provisions concerning plans for the development of Property, Customer Service, Commercial & Business Development, Marketing, Key Account Management (KAM) and Law, which is subsequently stipulated by a Decision Letter of the Board of Directors.


•

•

Responsible for the management of the Company related to guidance: »» Financial Activities; »» Corporate Finance Activities; »» Administration & General Activities; »» Audit Activities; Formulate provisions concerning financial management plans pertaining to control activities of Finance, Corporate Finance, Administration & General, and Audit, which are further stipulated by a Decree of the Board of Directors.


153





154

Direktur Pengembangan Organisasi & Talenta, Tara Hidayat • Pembuat kebijakan dan pengambilan keputusan strategis bidang Pengembangan Organisasi & Pengelolaan Perubahan, Pengembangan Talenta & Karir, Hubungan Industrial, Administrasi SDM dan Corporate Secretary sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. • Bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan yang berkaitan dengan pembinaan: »» Kegiatan Pengembangan Organisasi & Pegelolaan Perubahan; »» Kegiatan Pengembangan Talenta & Karir; »» Kegiatan Hubungan Industrial; »» Kegiatan Corporate Secretary & Hubungan Ekstemal; • Merumuskan ketentuan-ketentuan tentang rencana pembinaan bidang Pengembangan Organisasi & Pengelolaan Perubahan, Pengembangan Talenta & Karier, Hubungan Industrial, Administrasi SDM dan Corporate Secretary & Hubungan eksternal yang selanjutnya ditetapkan dengan surat Keputusan Direksi.

Organization & Talent Development Director, Tara Hidayat • Policy makers and strategic decision making in Organizational Development & Change Management, Talent & Career Development, Industrial Relations, Human Resource Administration and Corporate Secretary in accordance with established policies. • Responsible for the management of the Company related to guidance:

Rapat Direksi

Board of Directors Meeting

Rapat Direksi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulannya. Di sepanjang tahun 2016, Direksi melakukan 17 kali Rapat Internal Direksi, dan menghadiri 7 (tujuh) kali Rapat Koordinasi dengan Dewan Komisaris. Di bawah ini disajikan pokok agenda Rapat Direksi dan tingkat kehadiran Direksi pada Rapat di tahun 2016. Untuk pokok agenda Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris dapat dilihat pada pembahasan Rapat Dewan Komisaris.

The Board of Directors Meetings are conducted at least 1 (one) time in each month. Throughout the year 2016, the Board of Directors conducted 17 internal meetings of the Board of Directors and attended 7 (seven) Coordination Meetings with the Board of Commissioners. Below is the main agenda of the Board of Directors Meetings and Board of Directors attendance at the Meeting in 2016. For the agenda of the Joint Meeting with the Board of Commissioners can be seen in the discussion of the Board of Commissioners Meetings.


»» »»

Organizational Development & Change Management Activities; Talent & Career Development Activities;

»» »»

•

Industrial Relations Activities; Corporate Secretary & External Relations Activities; Formulate provisions on development plans for Organizational Development & Change Management, Talent & Career Development, Industrial Relations, Human Resource Administration and Corporate Secretary & External Relations, which is further stipulated by a Decree of the Board of Directors.






Pokok Agenda Rapat Direksi

Main Agenda of the Board of Directors Meetings

Tanggal Date

Tempat Date




Kantor PTP

Management Meeting Management Meeting



Kantor PTP

BOD Report Meeting (Safety Management System Improvement and Implementation Project)

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • •


Jajaran Direksi Kepala Biro Strategi Perusahaan Kantor Pusat AKB. SP. Bidang Restrukturisasi & Manajemen Perubahan Kantor Pusat GM TO 1 Manager Lini 2 dan VAS Deputi SSE Asdep. K3 Asman. Jaminan Mutu dan Pengendalian Kinerja Staff Asdep. K3 & PMK Senior Pelaksana system Manajemen K3 Senior Asdep. PFSO & Security Asman. Operasional Nusantara 4 Spesialis Muda Bidang Implementation Project Kantor Pusat Spesialis Muda Bidang Planning & Design Kantor Pusat Staff perencanaan Perusahaan Jr. Kantor Pusat Staff perencanaan strategis Kantor Pusat Staff Jaminan Mutu Jr. Kantor Pusat Staff perencanaan strategis Kantor Pusat Jr.

Board of Directors Chief of Corporate Strategy Bureau of Head Office AKB. SP. Restructuring & Change Management Sector of Head Office GM TO 1 Line 2 Manager and VAS SSE Deputy Asdep. K3 Asman. Quality Assurance and Performance Control Senior Asdep Staff. K3 & PMK Senior HSE Management System Asdep. PFSO & Security Asman. Operasi Nusantara 4 Junior Specialist of Implementation Project of Head Office Junior Specialist of Planning & Design of Head Office Corporate planning staff Jr. of Head Office Strategic planning staff of Head Office Quality Assurance Staff Jr. of Head Office Strategic planning staff Jr of Head Office


155





Tanggal Date

Tempat Date




Kantor PTP

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Jajaran Direksi Kepala Audit GM TO 1 Manager TO 1 GM TO 2 Manager TO 2 GM TO 3 Manager TO 3 Manager Planning & Control Manager Lini 2 dan VAS Manager Keuangan Manager Customer Service Manager Properti Deputi SSE Manager Support 1 Manager Support 2 Manager Support 3 Asman. Pengembangan Bisnis Asman. CSR Asman. Kesekertariatan & Antar Lembaga Sekretaris Direktorat Utama Staff Senior Keuangan

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Board of Directors Head of Audit TO 1 GM TO 1 Manager TO 2 GM TO 2 Manager TO 3 GM TO 3 Manager Planning & Control Manager Line 2 Manager and VAS Financial Manager Customer Service Manager Property Manager SSE Deputy Support 1 Manager Support 2 Manager Support 3 Manager Asman. Business development Asman. CSR Asman. Secretarial & Inter-agencies Secretary of the Main Directorate Senior Finance Staff

•

•

156

Pembahasan SLA PBM terseleksi Pembahasan Peraturan Direksi tentang Bantuan Tunjangan & Fasilitas Direksi Pelaporan Progres Program Kali Bersih (PROKASIH)







Tanggal Date

Tempat Date




Kantor PTP

Hal-hal strategis lainnya

• • • • • •

Jajaran Direksi Corporate Secretary & Hub. Eksternal Asman. Kesekertariatan & Antar Lembaga Board of Directors Corporate Secretary & External Relations Asman. Secretarial & Inter-agencies

3 Februari 2016 February 3, 2016

Kantor PTP

RJPP dan SLA PBM Terseleksi.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Jajaran Direksi GM TO 1 GM TO 2 Manager Support 3 GM TO 3 Manager Operasi TO 1 Manager Lini 2 dan VAS SPV TO 1 Manager Customer Service & Peng. Bisnis Manager Operasional Support 1 SPV. Lini 2 Kepala Audit Manager Support Operasi 2 Manager SDM & Umum Asman. Ocean Going TO3 Staff Senior TO3 Asman. Anggaran & Akutansi Staff Keuangan Asman. CSR TNO Corporate Secretary & Hub. Eksternal

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Board of Directors TO 1 GM TO 2 GM Support 3 Manager TO 3 GM TO 1 Operations Manager Line 2 Manager and VAS TO 1 SPV Customer Service Manager & Peng. Business Support 1 Operations Manager SPV. Line 2 Head of Audit Operation 2 Support Manager HR & General Manager Asman. Ocean Going TO3 TO 3 Senior Staff Asman. Budget & Accounting Financial staff Asman. CSR TNO Corporate Secretary & External Relations



157





Tanggal Date

Tempat Date




Kantor PTP

•

• • • • • • • •

• • • • • • • • •

Jajaran Direksi Corporate Secretary & Hub. Eksternal Asman. Kesekertariatan & Antar Lembaga TNO Direktorat Utama Board of Directors Corporate Secretary & External Relations Asman. Secretarial & Inter-agencies TNO Directorate

Februari 2016 February 2016

Kantor PTP

Sosialisasi Forum Data Operasional Socialization of Operational Data Forum

Jajaran Direksi Board of Directors


Kantor PTP

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • •

•

•

• •

158

Laporan Bulan Januari 2016 Progress PMO Implementasi IT Pembahasan RJPP Hal-hal Strategis Lainnya January 2016 Report Progress PMO IT Implementation RJPP discussion Other Strategic Matters

Laporan pencapaian kinerja terminal 1, 2, 3 dan Lini 2 Evaluasi kinerja Keuangan Perusahaan Evaluasi kinerja Sumber Daya Manusia Laporan pekerjaan penilaian nilai wajar investasi alat bongkar muat PT OJA di Terminal 3 Report on performance achievements of terminals 1, 2, 3 and Line 2 The Company’s Financial performance evaluation Human Resources performance evaluation Work report on the valuation of fair value of PT OJA’s loading and unloading equipment investment at Terminal 3

Jajaran Direksi Manager Keuangan Manager SDM Corporate Secretary & Hub. Eksternal Manager TO 1 Manager Operasional Support 1 GM T0 1 GM TO 2 GM TO 3 Manager Lini 2 dan VAS TNO Corporate Secretary & Hub. Eksternal Board of Directors Financial manager HR Manager Corporate Secretary & External Relations TO 1 Manager Support 1 Operation Manager T0 1 GM TO 2 GM TO 3GM Line 2 Manager and VAS TNO Corporate Secretary & External Relations

4 Maret 2016 March 4, 2016

Kantor PTP

Laporan kinerja keuangan dan operasional Financial and operational performance reports


27 Mei 2016 May 27, 2016

Kantor PTP

Persiapan Pra RUPS dan Update Inisiatif Kunci Direktorat Pre-GMS Preparation and Update of the key Initiatives of the Directorate

• • • •


Jajaran Direksi Corporate Secretary & Hub. Eksternal Board of Directors Corporate Secretary & External Relations






Tanggal Date

Tempat Date



22 Juni 2016 June 22, 20116

Kantor PTP

Persiapan RUPS GMS Preparation


23 Juni 2016 June 23, 20116

Kantor PTP

Persiapan RUPS GMS Preparation

• • • • • • • • • • • •

13 Juli 2016 July 13, 2016

Kantor PTP

•


• • • • •

Pembahasan Investasi Insentif Produktivitas Pengoperasian 009 Investment Discussion Productivity incentives 009 Operation

Jajaran Direksi Corporate Secretary & Hub. Eksternal Asman. Kesekertariatan & Antar Lembaga Manager Keuangan Kepala Audit Advisor Hukum Board of Directors Corporate Secretary & External Relations Asman. Secretarial & Inter-agencies Financial manager Head of Audit Legal Advisor


Kantor PTP

Pembahasan penyusunan usulan RKAP Discussion on preparation of RKAP proposal

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Jajaran Direksi Manager Keuangan Asman. Anggaran & Akutansi Kepala Audit Manager Teknik Sipil Manager Teknik Mesin dan Listrik Manager TO 1 GM TO 2 GM TO 3 Corporate Secretary & Hub. Eksternal Asman. Kesekertariatan & Antar Lembaga Board of Directors Financial manager Asman. Budget & Accounting Head of Audit Civil Engineering Manager Mechanical and Electrical Engineering Manager TO 1 Manager TO 2 GM TO 3 GM Corporate Secretary & External Relations Asman. Secretarial & Inter-agencies


Kantor PTP

Laporan kinerja keuangan dan operasional Financial and operational performance reports

• • • • • •

Jajaran Direksi Corporate Secretary & Hub. Eksternal Manager Keuangan Board of Directors Corporate Secretary & External Relations Financial Manager



159





Tanggal Date

Tempat Date




Kantor PTP

•

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • •


Kantor PTP

Laporan semester s.d Desember 2016 Pembahasan RJPP Pembahasan RKAP 2017 Semester report until December 2016 RJPP discussion RKAP 2017 discussion

Persiapan Pra RUPS 2017 Preparation of Pre-GMS 2017

Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris

Tanggal Rapat Date


The attendance of the Board of Directors in the Joint Meeting with the Board of Commissioners Direksi Board of Directors

Arif Suhartono

M. Adji

Rita Aryani


Rima Novianti

Tara Hidayat

8 Januari 2016

v

v

v

v

v

v

7 Maret 2016

v

v

v

v

v

v

16 Mei 2016

v

x

v

v

x

v

23 Juni 2016

v

v

v

v

v

v

8 Juli 2016

v

v

v

v

v

x

14 September 2016

x

v

v

v

x

v

8 Desember 2016

x

v

v

v

v

v



Dewan

Information Transparency of Board of Commissioners and Board of Directors

Assessment Dewan Komisaris dan Direksi

Assessment of Board of Commissioners and Board of Directors

Secara keseluruhan, Pemegang Saham melalui RUPS merupakan pihak yang melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam tahun berjalan. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2016 dilakukan dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2017.

On the whole, the Shareholders through the GMS are those who conduct an assessment of the performance of the Company’s Board of Commissioners and the Board of Directors in relation to the implementation of duties and responsibilities in the current year. Responsibility for the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors for the fiscal year 2016 shall be conducted in the GMS to be held in 2017.

Transparansi Informasi Komisaris dan Direksi

160

Jajaran Direksi GM TO 1 GM TO 3 Asman. Komersial dan Pengenmbangan Bisnis Asman. Kesekertariatan & Antar Lembaga Para DGM Para Manager Board of Directors TO 1 GM TO 3 GM Asman. Commercial and Business Development Asman. Secretarial & Inter-agencies The DGMs The Managers







Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi berada di tangan Pemegang Saham melalui RUPS

The assessment of Board of Commissioners and Board of Directors performances are in the hands of the Shareholders through the GMS

Penilaian oleh Pemegang Saham dilakukan melalui Key Performance Indicator (KPI) Perusahaan sebagai target kinerja. KPI diusulkan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham yang digunakan Pemegang Saham untuk memberikan penilaian kinerja. Di bawah ini disajikan KPI Perusahaan untuk tahun 2016.

Assessment by Shareholders is done through Key Performance Indicator (KPI) of the Company as performance target. KPI is proposed by the Board of Commissioners to Shareholders used by Shareholders to provide performance assessment. Below is the Company’s KPI for the year 2016.

Key Performance Indicator Perusahaan Tahun 2016

The Company’s Key Performance Indicator in 2016

No

Indikator Indicator

I

Keuangan dan Pasar Finance and Market

1

Operating Ratio

2

Realisasi Realization

Pencapaian Achievement

Skor 2016 Score

Bobot Weight

Target

24,00

%

8,00

65,50

70,92

91,73%

7,34

Current Ratio

%

8,00

266,73

142,99

53,61%

4,29

3

Capaian Pangsa Pasar Petikemas Container Market Share Achievement

%

8,00

29,73

35,16

118,26%

9,46

II

Fokus Pelanggan Focus on Customer

22,00

4

Indeks Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index

Skala Likert

11,00

3,90

4,01

102,82%

11,31

5

Persentase Tindak Lanjut Customer Komplain Percentage of Customer Complaint Follow-up Actions

%

11,00

100,00

100,00

100,00%

11,00

III

Efektivitas Produk dan Proses Effectiveness of Product and Process

20,00

6

Produktivitas B/M Petikemas (Internasional) B/M Container Productivity (International)

B/S/H

9,00

55,00

52,43

95,33%

8,58

7

ET/BT di TPK (Internasional) ET/BT at TPK (International)

%

5,00

65,00

71,45

109,92%

5,25

8

Proper Lingkungan Environmental PROPER

%

6,00

80,00

100,00

125,00%

6,30


Satuan Unit

21,09

22,31

20,13


161





No

Indikator Indicator

IV

Fokus Tenaga Kerja Focus on Worker

9

Peningkatan Kompetensi Pegawai Increased Employee Competency

10

Produktivitas Pegawai Employee Productivity

Target

17,00

%

9,00

65,00

55,36

85,17%

7,67

M Rp/Orang

8,00

0,11

0,19

175,82%

8,40

V

Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan Social Leadership, Governance and Responsibility

17,00

11

Skor GCG GCG Score

%

6,00

65,00

81,26

125,01%

6,30

12

Corporate Social Responsibility (CSR) Responsibility (CSR)

%

6,00

66,00

77,78

117,85%

6,30

13

Penyerapan Investasi (CAPEX) Investment Absorption

%

5,00

80,00

61,78

77,23%

3,86

100,00

Pencapaian Achievement

16,07

16,46

96,05

Perusahaan juga memiliki perangkat penilaian terhadap Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari infrastruktur organ GCG, yang tertuang dalam assessment penerapan GCG melalui metode penilaian Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tertanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Dalam metode penilaian tersebut, kriteria dan penilaian terhadap Dewan Pengawas 12 indikator di atas melalui pengujian 43 paramater, adalah sebagai berikut:

The Company also has an assessment tool for the Board of Commissioners and the Board of Directors as part of GCG organ infrastructure, which is contained in the GCG implementation assessment through the method of assessment of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOE. SK-16/S. MBU/2012 dated June 6, 2012 on the Indicators/ Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. In the assessment method, the criteria and assessment of the Supervisory Board of the 12 indicators above through the testing of 43 parameters are as follows:

1.

1.

Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. 2. Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktorfaktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas. 3. Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi. 4. Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.

162

Realisasi Realization

Skor 2016 Score

Bobot Weight

Jumlah Total

Satuan Unit


The Board of Supervisors shall conduct a continuous training/learning program. 2. The Board of Supervisors shall clearly divide the tasks, authorities and responsibilities and determine the factors needed to support the implementation of the duties of the Board of Supervisors. 3. The Board of Supervisors shall approve the RJPP and RKAP draft submitted by the Board of Directors. 4. The Board of Supervisors shall provide direction to the Board of Directors on the implementation of the Company’s plans and policies.






5. Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan. 6. Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak Perusahaan/Perusahaan patungan. 7. Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi. 8. Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya. 9. Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. 10. Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri rapat Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 11. Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kesekretariatan Dewan Pengawas. 12. Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Pengawas yang efektif. Sementara indikator penerapan GCG untuk Direksi adalah sebanyak 13 indikator melalui pengujian 52 parameter, yaitu: 1. Direksi melaksanakan program pelatihan/ pembelajaran secara berkelanjutan. 2. Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas. 3. Direksi menyusun perencanaan Perusahaan. 4. Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perusahaan. 5. Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan. 6. Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar. 7. Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan stakehoders.


5. The Board of Supervisors shall exercise supervision over the Board of Directors on the implementation of the Company’s plans and policies. 6. The Board of Supervisors shall exercise supervision over the implementation of Subsidiaries’/Joint Venture’s management policies. 7. The Board of Supervisors shall play a role in nominating members of the Board of Directors, assessing the performance of the Board of Directors (individual and collegial) and proposing tantiem/performance incentives in accordance with applicable provisions and considering the performance of the Board of Directors. 8. The Board of Supervisors shall take action against the potential conflict of interest concerning itself. 9. The Board of Supervisors shall monitor and ensure that Good Corporate Governance practices have been implemented effectively and sustainably. 10. The Board of Supervisors shall conduct effective meeting of the Board of Supervisors and attend the Board of Supervisors meeting in accordance with the provisions of the law. 11. The Board of Supervisors shall have the Secretary of the Board of Supervisors to support the secretariat of the Board of Supervisors. 12. The Board of Supervisors shall have an effective Board of Supervisors Committee. Whereas the indicators of GCG implementation for the Board of Directors are 13 indicators through the testing of 52 parameters, namely: 1. The Board of Directors shall conduct a continuous training/learning program. 2. The Board of Directors shall clearly distribute the duties/functions, authorities and responsibilities. 3. The Board of Directors shall prepare the Company’s plan. 4. The Board of Directors shall play a role in meeting the Company’s performance targets. 5. The Board of Directors shall exercise operational and financial control over the implementation of the Company’s plans and policies. 6. The Board of Directors shall perform the management of the Company in accordance with the prevailing laws and regulations and the articles of association. 7. The Board of Directors shall establish valueadded relationships for the Company and its stakeholders.


163





13. Direksi menyelenggarakan RPB Tahunan dan RPB lainnya sesuai peraturan perundangundangan.

8. The Board of Directors shall monitor and manage the potential conflicts of interest of members of the Board of Directors and management under the Board of Directors. 9. The Board of Directors shall ensure that the Company executes disclosure of information and communications in accordance with the prevailing laws and regulations and the delivery of information to the Board of Supervisors and Capital Owners on time. 10. The Board of Directors shall convene a meeting and attend the Board of Supervisors Meeting in accordance with the provisions of the legislation. 11. The Board of Directors shall conduct quality and effective internal supervision. 12. The Board of Directors shall perform a qualified and effective function of the Corporate Secretary. 13. The Board of Directors shall organize the Annual RPB and other RPB in accordance with the laws and regulations.

Berdasarkan hasil assessment penerapan GCG tahun 2016, hasil penilaian terhadap Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Based on the assessment of GCG implementation in 2016, the results of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:

8. Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajamen di bawah Direksi. 9. Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Pengawas dan Pemilik Modal tepat waktu. 10. Direksi menyelenggarakan rapat dan menghadiri Rapat Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 11. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif. 12. Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif.

164

Bobot Weight


Persentase Percentage

Kategori Category


35,00

29,44

84,10%

Baik


35,00

30,39

86,83%

Sangat Baik

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors

Remunerasi merupakan imbal jasa yang diberikan Perusahaan kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas kinerja yang telah diberikan. Penetapan remunerasi yang berupa gaji/ honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor di bawah ini:

Remuneration is a fee provided by the Company to the Board of Commissioners and the Board of Directors for their performances. The determination of remuneration in the form of salary/honorarium, allowances and facilities that are fixed by considering several factors below:

• • •

• • •

Pendapatan Perusahaan. Aktiva Perusahaan. Kondisi dan kemampuan Perusahaan.

keuangan


Company’s Revenue. Company’s Assets. Company’s financial capability.

condition

and






• •

Tingkat inflasi. Faktor-faktor lain yang relevan, termasuk diantaranya adalah tingkat remunerasi yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

• •

Inflation rate. Other relevant factors, including among others, the level of remuneration generally accepted in similar industries.

Untuk penetapan remunerasi yang berupa tunjangan dan tantiem yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

For the determination of remuneration in the form of allowances and tantiems that are variable is done by considering several factors, namely:

• •

• •

•

Pencapaian target. Tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan Perusahaan. Faktor-faktor lain yang relevan (merit system), termasuk diantaranya adalah tingkat remunerasi yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

•

Targets Achievement. Company’s level of health and ability. Other relevant factors (merit including among others the remuneration generally accepted industries.

financial system), level of in similar

Remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan melalui RUPS. Terkait remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2016, Perusahaan mengacu kepada keputusan RUPS tanpa melalui RUPS No. HK.56/30/5/4 PI.II-14 dan HK.476/2/3/MTI-2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok. Keputusan ini menyetujui penetapan penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Remuneration to the Board of Commissioners and Board of Directors is determined through the GMS. In relation to the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2016, the Company refers to the decision of the GMS without going through the GMS. HK.56/30/5/4 PI.II-14 and HK.476/2/3/MTI-2014 dated May 30, 2014 on Stipulation of the Board of Directors and Board of Commissioners income of PT Pelabuhan Tanjung Priok. The decision approved the determination of the Company’s Boards of Commissioners and Board of Directors with the following conditions:

•

•

•

Gaji Direktur Utama sebagai variabel perhitungan utama ditetapkan sebesar Rp68.953.000 per bulan. Remunerasi Dewan Komisaris terdiri dari: »»

»»

Honorarium, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Komisaris Utama : 45% dari Gaji Direktur Utama. b. Komisaris : 90% dari Honorarium Komisaris Utama. Tunjangan Dewan Komisaris a. Tunjangan Hari Raya: 1 (satu) kali Honorarium. b. Santunan Purna Jabatan: 25% dari Honorarium setahun. c. Tunjangan Transportasi: 20% dari Honorarium, hanya diberikan untuk Komisaris Independen.


•

Salary of President Director as the main calculation variable is set at Rp68,953,000 per month. Remuneration of the Board of Commissioners consists of: »» Honorarium, subject to the following conditions: a. President Commissioner: 45% of Salary of President Director. b. Commissioner: 90% of Honorarium of President Commissioner. »» Board of Commissioners’ Allowances a. Hari Raya allowance: 1 (one) time Honorarium. b. Compensation of Post Term-ofOffice: 25% of Honorarium per year. c. Transportation Allowance: 20% of Honorarium, only granted to Independent Commissioners.


165





•

166

Fasilitas Dewan Komisaris a. Kesehatan: diberikan hanya untuk Komisaris Independen dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. b. Perkumpulan Profesi: diberikan sesuai anggaran Perusahaan. c. Bantuan Hukum: diberikan sesuai kebutuhan. »» Kepada Komisaris Independen diberikan tunjangan profesional sebesar Rp20 juta per bulan. »» Pajak atas Honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban Perusahaan. Remunerasi Direksi terdiri dari: »» Gaji Direktur sebesar 90% dari Gaji Direktur Utama. »» Tunjangan Direksi: a. Tunjangan Hari Raya: 1 (satu) kali Gaji. b. Tunjangan Komunikasi: at cost. c. Santunan Purna Jabatan: 25% Gaji setahun. d. Tunjangan Pakaian: diberikan sesuai anggaran Perusahaan. e. Tunjangan Cuti Tahunan: hak cuti dapat diambil setelah bekerja selama 12 bulan, tanpa diberikan tunjangan cuti tahunan. f. Tunjangan Perumahan: 40% dari Gaji, sudah termasuk tunjangan utilitas, dengan ketentuan paling banyak sebesar Rp27,5 juta untuk wilayah Ibukota Negara. »» Fasilitas Direksi a. Kendaraan Dinas: diberikan bantuan kendaraan. b. Kesehatan: asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. c. Perkumpulan Profesi: diberikan sesuai anggaran Perusahaan. d. Bantuan Hukum: diberikan sesuai kebutuhan. e. Club Membership: diberikan sesuai anggaran Perusahaan. f. Biaya Representasi: diberikan sesuai anggaran Perusahaan. »» Pajak atas Gaji dan tunjangan anggota Direksi ditanggung dan menjadi beban Perusahaan.

»»

»»


Facilities of the Board of Commissioners a. Health: provided only to Independent Commissioners in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses. b. Group of Professions: provided within the Company’s budget. c. Legal Assistance: given as needed.

»»

•

To the Independent Commissioner is given a professional allowance of Rp20 million per month. »» Taxes on Honorarium and allowances of members of the Board of Commissioners shall be borne by the Company. Board of Directors’ remuneration consists of: »» Board of Director’s salary amounted to 90% of Salary of President Director. »» Board of Directors’ Allowences: a. Hari Raya Allowance: 1 (one) time Salary. b. Communication Allowance: at cost. c. Compensation of Post Term-ofOffice: 25% Salary a year. d. Clothes allowance: given within Company’s budget. e. Annual Leave allowance: leave entitlements can be taken after 12 months of work, without annual leave allowance. f. Housing Allowance: 40% of Salary, including utility allowance, with a maximum of Rp27,5 million for the Capital Region of the Country. »»

»»

Facilities of the Board of Directors a. Vehicle Service: given vehicle assistance. b. Health: health insurance or reimbursement of medical expenses. c. Group of Professions: provided within the Company’s budget. d. Legal Assistance: given as needed. e. Club Membership: provided within the Company’s budget. f. Representation Fee: provided within the Company’s budget. Tax on Salaries and allowances for members of the Board of Directors shall be borne by the Company






Transparansi Hubungan Usaha dan Hubungan Afiliasi Antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama/ Pengendali

Transparency of Business Relationships and Affiliated Relationships Between Board of Commissioners, Board of Directors, and Major Shareholders/Controllers

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan adalah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebesar 99,00%, dimana PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Kementerian BUMN sebesar 100,00%. Dengan demikian, Negara Republik Indonesia merupakan entitas induk akhir dari Perusahaan.

As previously mentioned, the Company’s Major Shareholders/Controllers is PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) amounted to 99.00%, of which PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is owned by the Republic of Indonesia through the Government of the Republic of Indonesia/ Ministry of SOEs amounted to 100.00 %. Accordingly, the Republic of Indonesia is the ultimate parent of the Company.

Di bawah ini disajikan hubungan usaha dan hubungan afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Utama/Pengendali. Bentuk hubungan usaha termasuk diantaranya hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsbnya; sementara bentuk hubungan afiliasi mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/istri/ anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dsbnya.

Below is shown the relationship of business and Affiliated Relationships between the Board of Commissioners, Board of Directors, Major Shareholders/Controllers. Forms of Business Relationships include debt, business cooperation, etc.; While the forms of affiliate relationship include special relationships primarily due to blood-related relationships such as spouses/ children/parents/siblings/in-laws, etc.

Hubungan Afiliasi Dengan Affiliated Relationships with



Hubungan Usaha Dengan Business Relationships with

Pemegang Saham Utama/ Pengendali Major Shareholders/Controller




Dewan Komisaris Board of Commissioners Saptono R. Irianto (Komisaris Utama/President Commissioner)

x

x

x

x

x

x

Sabri Saiman (Komisaris/Commissioner)

x

x

x

x

x

x

Guna Mulyana (Komisaris/Commissioner)

x

x

x

x

x

x

Said Aqil Siradj (Komisaris/Commissioner)

x

x

x

x

x

x

Hari Setyobudi (Komisaris/Commissioner)

x

x

x

x

x

x

Nafri (Komisaris/Commissioner)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Direksi Board of Directors Arif Suhartono (Direktur Utama/President Director)



167





Hubungan Afiliasi Dengan Affiliated Relationships with



Hubungan Usaha Dengan Business Relationships with





M. Adji (Direktur Operasi/ Operational Director)

x

x

x

x

x

x

Rita Aryani (Direktur Teknik/ Technical Director)

x

x

x

x

x

x

Prastyo Wasis Prabowo (Direktur Keuangan dan SDM/Finance and Human Resources Director)

x

x

x

x

x

x

Rima Novianti (Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis/ Commercial and Business Development Director)

x

x

x

x

x

x

Tara Hidayat (Direktur Pengembangan Organisasi & Talenta/Organizational Development & Talent Director)

x

x

x

x

x

x

v = ada/x = tidak ada

v = yes/x = no

Transparansi Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Dual Employment of Board of Commissioners and Board of Directors

Hubungan kepengurusan anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Perusahaan lain di luar Perusahaan periode tahun 2016 sebagai berikut,

The management relationship between the members of the Board of Commissioners and Board of Directors in other companies outside the Company for the period of 2016 as follows,

Kepengurusan pada Perusahaan Lain Management in Other Company Sebagai Anggota Dewan Komisaris As Member of Board of Commissioners

Sebagai Anggota Direksi As Member of Board of Directors

Saptono R. Irianto (Komisaris Utama/ President Commissioner)

x

v

Sabri Saiman (Komisaris/Commissioner)

x

x

Guna Mulyana (Komisaris/Commissioner)

x

x

Said Aqil Siradj (Komisaris/Commissioner)

x

x

Hari Setyobudi (Komisaris/Commissioner)

x

x

Nafri (Komisaris/Commissioner)

x

x

Dewan Pengawas Board of Supervisors

168







Kepengurusan pada Perusahaan Lain Management in Other Company Sebagai Anggota Dewan Komisaris As Member of Board of Commissioners

Sebagai Anggota Direksi As Member of Board of Directors

Arif Suhartono (Direktur Utama/President Director)

x

x

M. Adji (Direktur Operasi/ Operational Director)

x

x

Rita Aryani (Direktur Teknik/ Technical Director)

x

x

Prastyo Wasis Prabowo (Direktur Keuangan dan SDM/Finance and Human Resources Director)

x

x

Rima Novianti (Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis/Commercial and Business Development Director)

x

x

Tara Hidayat (Direktur Pengembangan Organisasi & Talenta/Organizational Development & Talent Director)

x

x



v = yes/x = no

Rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi di luar Perusahaan adalah sebagai berikut:

Dual employment of Board of Commissioners and Board of Directors outside the Company as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position

Jabatan pada Perusahaan Lain Position at Other Company

Saptono R. Irianto (Komisaris Utama)

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha entitas induk, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Commercial and Business Development Director of parent company, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Rangkap Komisaris Utama, Saptono R. Irianto merupakan bagian dari representasi manajerial PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dimana Perusahaan merupakan entitas anak dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Dual President Commissioner, Saptono R. Irianto is part of Managerial representation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), whereby the Company is a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Di samping itu, Dewan Komisaris memiliki jabatan fungsional dan/atau struktural pada institusi lain, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

In addition, the Board of Commissioners has functional and/or structural positions in other institutions, as shown in the table below.

Nama dan Jabatan Name and Position

Jabatan pada Institusi Position at the Institution

Said Aqil Siradj (Komisaris)

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Chairman of the Board of Nahdlatul Ulama (PBNU

Nafri (Komisaris)

Kepala Syahbandar Banten Head of Syahbandar of Banten

Hari Setyobudi (Komisaris)

Kepala Syahbandar Surabaya Head of Syahbandar of Surabaya



169





Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Organs Of Board Of Commissioners

Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary Of Board Of Commissioners

Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain. Sekretaris Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang pejabat Sekretaris Dewan Komisaris.

In order to assist in the smooth implementation of its duties, the Board of Commissioners is assisted by the Secretariat of the Board of Commissioners who serves as the liaison of the Board of Commissioners with other parties. The Secretary of the Board of Commissioners is chaired by an officer of the Secretary of the Board of Commissioners.

Tugas

Duties

1.

1.

2.

3.

4. 5. 6.

170

Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat untuk Dewan Komisaris. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris. Menyusun Rancangan Laporan Dewan Komisaris. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

2.

3.

4. 5. 6.

Preparing for meetings, including meeting materials for the Board of Commissioners. Making minutes of meetings of the Board of Commissioners in accordance with the Company’s Articles of Association. Administering documents of the Board of Commissioners, whether incoming mail, outgoing mail, minutes of meetings or other documents. Drafting the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners. Preparing a Draft Report of the Board of Commissioners. Carrying out other duties of the Board of Commissioners.

Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, Sekretariat Dewan Komisaris berkewajiban untuk memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan di atas tersimpan dengan baik di Perusahaan.

In the framework of orderly administration and implementation of corporate governance, the Secretariat of the Board of Commissioners is obliged to ensure that the above documents are maintained in the Company.

Selain melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG. Sekretariat Dewan Komisaris juga wajib memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktuwaktu apabila diminta, serta mengkoordinasikan anggota Komite jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.

In addition to performing the duties, the Secretary of the Board of Commissioners has the duty to ensure that the Board of Commissioners complies with laws and regulations and applies the principles of GCG. The Secretariat of the Board of Commissioners is also required to provide the information required by the Board of Commissioners on a regular basis and/or at any time if requested, and to coordinate the members of the Committee if necessary in order to expedite the duties of the Board of Commissioners.

Kriteria Sekretaris Dewan Komisaris

Criteria of the Secretary of the Board of Commissioners

Sekretaris Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang pejabat Sekretaris Dewan Komisaris yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

The Secretary of the Board of Commissioners is chaired by an officer of the Secretary of the Board of Commissioners who must meet the following criteria:







1.

Memahami sistem pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan BUMN. 2. Memiliki integritas yang baik. 3. Memahami fungsi kesekretariatan. 4. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

1.

Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris

The Term of Office of the Secretary of the Board of Commissioners

Masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun.

The term of office of the Secretary of the Board of Commissioners shall be 3 (three) years from the date of stipulation and may be re-appointed for a maximum of 2 (two) years.

Dasar Pengangkatan dan Profil Pejabat Sekretaris Dewan Komisaris

Basis of Appointment and Profile of the Secretary of the Board of Commissioners

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK/22/5/1/PTP-14 tanggal 22 Mei 2014, Dewan Komisaris mengangkat M. Halim Poliman sebagai Sekretaris Dewan Komisaris

Based on the Decision Letter of the Board of Commissioners no. DK/22/5/1/PTP-14 dated May 22, 2014, the Board of Commissioners appointed M. Halim Poliman as Secretary to the Board of Commissioners.

Komite Audit

Audit Committee

Komite Audit adalah komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan operasional dan proses bisnis yang dijalankan oleh Direksi Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Keberadaan Komite Audit sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dimana kemudian diperjelas melalui Peraturan Bapepam LK No. IX.I.5 tentang Komite Audit.

The Audit Committee is a committee established to assist the Board of Commissioners in exercising its supervisory function on operational management and business processes run by the Board of Directors in accordance with the principles of Good Corporate Governance. The existence of the Audit Committee in accordance with Law no. 40 Year 2007 on Limited Liability Company; Which is then clarified through Bapepam LK Regulation no. IX.I.5 on the Audit Committee.

Komite Audit Perusahaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris No. DK/18/11/3/PTP-14 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Pelabuhan Tanjung Priok. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, dan dilaporkan kepada RUPS.

The Company’s Audit Committee was established based on a Decision Letter (SK) of the Board of Commissioners. DK/18/11/3/PTP-14 dated December 1, 2014 on the Establishment and Appointment of Chairman and Member of Audit Committee of PT Pelabuhan Tanjung Priok. Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners, and reported to the GMS.


Understand the management system, supervision and guidance of SOEs. 2. Have good integrity. 3. Understand the functions of secretarial. 4. Have the ability to communicate and coordinate well.


171





Pedoman Kerja Komite Audit

Guidelines for Audit Committee Work

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit Perusahaan berpegang pada pedoman kerja yang diatur dalam Piagam atau Charter Komite Audit yang telah disahkan pada Januari 2016. Piagam ini mengatur keberadaan Komite Audit, termasuk tugas dan fungsi dalam menjalankan perannya di bawah koordinasi Dewan Komisaris.

In performing its functions, the Company’s Audit Committee adheres to the work guidelines set forth in the Charter of the Audit Committee ratified by January 2016. The Charter governs the existence of the Audit Committee, including the duties and functions in performing its roles under the coordination of the Board of Commissioners.

Masa Jabatan Komite Audit

Term of Audit Committee

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

The term of office of a member of Audit Committee who is not a member of the Board of Commissioners shall be no longer than 3 (three) years and may be renewed once for 2 (two) years of term of office, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to terminate at any time.

Susunan dan Komposisi Keanggotan dan Dasar Penunjukan Komite Audit

Structure and Composition of Membership and Basis of Appointment of Audit Committee

Pada tahun 2016, Perusahaan memiliki 2 (dua) orang anggota Komite Audit yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris yang menjabat sebagai Ketua, serta 1 (satu) orang pihak independen yang menjabat sebagai anggota. Susunan dan komposisi keanggotaan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

In 2016, the Company has 2 (two) members of Audit Committee consisting of 1 (one) Commissioner who serves as Chairman and 1 (one) independent member who serves as a member. The structure and composition of the Company’s Audit Committee membership are as follows:

Komposisi Keanggotaan Komite Audit

Composition of Members of Audit Committee

Nama Name

Jabatan Position

Guna Mulyana

(Ketua/ Komisaris)/ (Chairman / Commissioner)

Syaiful Bahri

Anggota (Luar) Member (External)

Dasar Pengangkatan Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK/18/11/3/PTP-14 Decree of the Board of Commissioners No. DK/18/11/3/PTP-14

* Profil Ketua Komite Audit/Komisaris Guna Mulyana dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris.

172




Periode Jabatan Term of Office Period

Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris Following the term of office as Board of Commissioners



Ke-1 1st Period

* Profile of Chairman of Audit Committee/ Commissioner Guna Mulyana can be seen in the profile section of the Board of Commissioners.






Syaiful Bahri Anggota Komite Audit Member of Audit Committee Syaiful Bahri, warga negara Indonesia, umur 58 tahun, kelahiran Belawan, 26 Juni 1958, berdomisili di Jakarta, memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Persada Indonesia, Jakarta (1996). Beliau merupakan pensiunan induk usaha, PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo) dan telah berkarier selama 32 tahun. Beberapa jabatan yang pernah diemban, diantaranya Manajer Keuangan dan Umum Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan (1999-2003), Manajer Keuangan Cabang Pelabuhan Banten (2003-2007), dan terakhir sebagai Manajer Keuangan Cabang Pelabuhan Teluk Bayur (2011-2014). Beliau dipercaya sebagai anggota Komite Audit PT Pelabuhan Tanjung Priok sejak tahun 2014. Syaiful Bahri, an Indonesian citizen, aged 58 years, born in Belawan, June 26, 1958, is domiciled in Jakarta, has a Bachelor Degree in Accounting from Persada University, Jakarta (1996). He is a retired parent company, PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo) and has a career for 32 years. Several positions have been held, including Finance and General Manager of Pelabuhan Tanjung Pandan Branch (1999-2003), Finance Manager of Pelabuhan Banten Branch (20032007) and lastly as Finance Manager of Pelabuhan Teluk Bayur Branch (2011-2014). He is trusted as a member of the Audit Committee of PT Pelabuhan Tanjung Priok since 2014.

Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Komite Audit mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:

The Audit Committee has the following duties and responsibilities:

•

•

•

•

•

tugas

dan

Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal; Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) maupun auditor eksternal; Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya; Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan; Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

•

•

•

•

•

To assist the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the execution of the duties of internal auditors and external auditors; To assess the implementation of activities and audit results conducted by the Internal Supervisory Unit (SPI) and external auditors; To provide recommendations on the improvement of management control systems and their implementation; To ensure there is a satisfactory evaluation procedure for any information issued by the Company; To identify matters that require the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners.

Transparansi Independensi Anggota Komite Audit

Transparency of Independence of Audit Committee Members

Peraturan Bapepam-LK tentang Komite Audit mensyaratkan bahwa 1 (satu) diantara Komite Audit adalah Komisaris Perusahaan. Anggota lainnya harus merupakan pihak yang independen, minimal salah satu di antaranya harus memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan atau keuangan.

The Bapepam-LK Regulation concerning the Audit Committee requires that 1 (one) of the Audit Committee is the Company’s Commissioner. Other members must be independent parties, at least one of whom must have expertise in accounting and or finance.



173





Untuk memenuhi syarat independensi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, anggota Komite Audit tidak ditunjuk dari pejabat eksekutif Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan/atau jasa non-audit kepada Perusahaan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir. Kecuali Komisaris, anggota Komite Audit juga bukan merupakan orang yang memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris. Perusahaan melarang kepemilikan saham Perusahaan oleh anggota Komite Audit, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.

To qualify for independence in accordance with Indonesian regulations, members of the Audit Committee are not appointed from the executive officers of the Public Accounting Firm which provide audit services and/or nonaudit services to the Company within the last 6 (six) months. With the exception of the Board of Commissioners, the members of the Audit Committee are not persons who have the authority and responsibility to plan, direct or control the Company’s activities within the last 6 (six) months prior to appointment by the Board of Commissioners. The Company prohibits the ownership of the Company’s shares by members of the Audit Committee, either directly or indirectly. In the event that members of the Audit Committee obtain shares due to a legal event, then within a maximum period of 6 (six) months after obtaining such shares shall transfer to another party.

Perusahaan juga tidak mengizinkan adanya hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Perusahaan. Demikian pula dengan hubungan usaha, Perusahaan melarang adanya hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

The Company also does not allow family relationships due to marriage and descent to the second degree, either horizontally or vertically with Board of Commissioners, Board of Directors or the Principal Shareholders of the Company. Similarly with the Business Relationships, the Company prohibits any Business Relationships, either direct or indirect relationships related to the Company’s business activities.

Di bawah ini disajikan tabel transparansi independesi anggota Komite Audit, termasuk diantaranya keterlibatan anggota Komite Audit di Perusahaan dalam 6 (enam) bulan terakhir, maupun informasi terkait hubungan usaha dan hubungan afiliasi anggota Komite Audit.

Below is shown a table of transparency of Audit Committee members’ independency, including involvement of Audit Committee members in the Company in the last 6 (six) months, as well as information related to the Business Relationships and Affiliated Relationships of Audit Committee members.

Keterlibatan Anggota Komite Audit dalam Perusahaan

Involvement of Members of Audit Committee in the Company

Orang dalam di Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir Insiders at the Public Accounting Firm, Legal Consultant Office or other party providing audit, nonaudit services and or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months

Memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir Have the authority and responsibility to plan, lead or control the Company’s activities within the last 6 (six) months

Guna Mulyana (Ketua/Komisaris/Chairman/Commissioner)

x

-*

Syaiful Bahri (Anggota/Member)

x

x

Nama Name


174


v = present/x = absent Strengthening Operation, Delivering Value





* Guna Mulyana Komisaris.

adalah

anggota

* Guna Mulyana is a member of Board of Commissioners

Dewan

Business Relationships and Affiliated Relationships between Members of the Audit Committee, with Board of Directors and Board of Commissioners or the Major Shareholders/Controllers

Hubungan Usaha dan Hubungan Afiliasi Antar Sesama Anggota Komite Audit, dengan Direksi dan Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama/ Pengendali Hubungan Afiliasi Dengan Affiliated Relationships with

Hubungan Usaha Dengan Pemegang Saham Utama/ Pengendali Major Shareholders/Controllers

Komite Audit Audit Committee






Guna Mulyana (Ketua/Komisaris/ Chairman/ Commissioner)

x

x

x

x

x

x

x

x

Syaiful Bahri (Anggota/ Member)

x

x

x

x

x

x

x

x



v = present/x = absent

*) Hubungan usaha termasuk diantaranya hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsbnya; sementara bentuk hubungan afiliasi mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/istri/ anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dsbnya.

*) Business Relationshipss include among others debts, business co-operation, etc .; While the form of Affiliated Relationships include special relationships primarily due to blood-related relationships such as spouses/children/parents/ siblings/in-laws, etc

Kebijakan Remunerasi

Remuneration Policy

Remunerasi anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan, dengan besaran maksimal 20% dari gaji Direktur Utama. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris. Kepada anggota Komite Audit yang bukan merupakan Dewan Komisaris, Perusahaan memberikan kebijakan remunerasi sebagai berikut,

The remuneration of members of the Audit Committee is determined by the Board of Commissioners by taking into account the Company’s ability, with a maximum amount of 20% of the salary of the President Director. Members of the Board of Commissioners who become Chairmen/ members of the Audit Committee are not granted additional income from the position other than income as members of the Board of Commissioners. To members of the Audit Committee who are not Board of Commissioners, the Company provides the following remuneration policies,



175





Remunerasi Komite Audit

Remuneration of Audit Committee

Nama Name

Syaiful Bahri (Anggota/Member)

176

Honorarium per Bulan Honorarium per Month

Honorarium 1 Tahun Honorarium 1 Year

(Rp)

(Rp)

13.790.600

165.487.200

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan adalah organ Perusahaan yang diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Fungsi Sekretaris Perusahaan yaitu sebagai liason dan compliance officer yang membantu tugas Direksi dalam pemenuhan ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pada struktur yang diterapkan di Perusahaan, fungsi Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Corporate Secretary dan Hubungan Eksternal.

Corporate Secretary is the organ of the Company who is appointed and directly responsible to the President Director. The function of Corporate Secretary is as liason and compliance officer who assist the duties of the Board of Directors in fulfilling the provisions of Good Corporate Governance. In the structure applied in the Company, the Corporate Secretary function is performed by Corporate Secretary and External Relations.

Tugas dan Tanggung Jawab Secretary dan Hubungan Eksternal

Duties and Responsibilities of Secretary and External Relations

Corporate

Corporate

Tugas utama meliputi: • Membuat kebijakan strategis tentang penyusunan program kerja bidang hubungan masyarakat (humas), hubungan luar negeri, dan antar lembaga serta pengurusan perizinanperizinan dengan pihak-pihak terkait; • Membuat kebijakan strategis tentang penyusunan program kerja bidang tata usaha, dan kesekretariatan Direksi; • Membuat kebijakan strategis tentang penyusunan program kerja bidang internal Perusahaan; • Membuat kebijakan strategis tentang pengelolaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

The main duties include: • Establishing strategic policies on the preparation of work programs in the field of public relations, foreign relations and interagencies and the handling of licenses with related parties; • Making strategic policies on the preparation of work programs in the field of administration and secretariat of the Board of Directors; • Creating strategic policies on the preparation of the Company’s internal sector work programs; • Create strategic policies on the management of Corporate Social Responsibility programs.

Tugas lain-lain yaitu: • Membuat laporan perkembangan secara berkala dalam laporan manajemen Perusahaan; • Bertanggung jawab terhadap implementasi ISPS Code, dan kebijakan maupun sistem manajemen mutu ISO 9001 di Perusahaan, serta memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;

Other miscellaneous duties are: • Making progress reports periodically in the Company’s management report; • Responsible for ISPS Code implementation and ISO 9001 quality management systems and policies in the Company and taking into account the principles of Good Corporate Governance;







•

•

•

•

Memberi pelaporan kajian Corporate Secretary dan Hubungan Eksternal kepada Direksi; Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan pejabat di dalam lingkup Perusahaan; Melaksanakan pembinaan dan pelimpahan tugas kepada para bawahannya di dalam unit kerja; Melakukan hubungan dengan instansi atau lembaga eksternal terkait dalam rangka koordinasi dan komunikasi yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya.

•

Reporting Corporate Secretary and External Relations reviews to the Board of Directors;

•

Implementing coordination and communication with officials within the scope of the Company; Carrying out guidance and assignments to subordinates within the work unit;

•

•

Engaging with relevant instances or external agencies related to coordination and communication relevant to the scope of their duties.

Organisasi dan Pejabat Corporate Secretary dan Hubungan Eksternal

Organization and Officers of Secretary and External Relations

Struktur organisasi Corporate Secretary dan Hubungan Eksternal ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. HK.56/28/5/4/PI.II-14 tanggal 28 Mei 2014 tentang Struktur Organisasi PT Pelabuhan Tanjung Priok. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. KP.411/26/1/4/PI.II-15 tentang Kenaikan Pangkat Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Direktur Utama memberikan kepercayaan kepada Kiki Mohammad Hikmat untuk menjabat Corporate Secretary dan Hubungan Eksternal Perusahaan.

The organizational structure of Corporate Secretary and External Relations is stipulated in the Decree of the Board of Directors No. HK.56/28/5/4/PI.II-14 dated May 28, 2014 on the Organizational Structure of PT Pelabuhan Tanjung Priok. Based on the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. KP.411/26/1/4/PI.II-15 on the Promotion of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Employee at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), the President Director confirms Kiki Mohammad Hikmat to be the Corporate Secretary and The Company’s External Relations.

Corporate

Kiki Mohammad Hikmat Corporate Secretary dan Hubungan Eksternal Corporate Secretary and External Relations Kiki Mohammad Hikmat, warga negara Indonesia, umur 45 tahun, kelahiran Kuningan, 28 Februari 1971, berdomisili di Jakarta, memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Hukum Hubungan Internasional Universitas Pajajaran, Bandung (1997) dan Master of Science World Maritime University Malmo Sweden (2003). Karier beliau erat kaitannya dengan pengoperasian dan pengembangan IPC khususnya Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu sebagai Pj. ASP Bidang Hubungan Antar Lembaga Kantor Pusat (2009), ASP Bidang Hubungan Antar Lembaga Kantor Pusat (2010), Senior Manager Pemasaran Kantor Pusat (2011) dan General Manager Cabang Pelabuhan Pangkal Balam (2012). Beliau dipercaya sebagai Corporate Secretary dan Hubungan Eksternal PT Pelabuhan Tanjung Priok sejak tahun 2014. Kiki Mohammad Hikmat, an Indonesian citizen, aged 45 years, born in Kuningan, February 28, 1971, is domiciled in Jakarta, has a background in International Relations Law Degree of Pajajaran University, Bandung (1997) and Master of Science World Maritime University Malmo Sweden (2003) . His career is closely related to the operation and development of IPC especially Tanjung Priok Port, which is as Pj. ASP Inter-agencies Relationships Head Office (2009), ASP Inter-agencies Relations Head Office (2010), Senior Manager of Marketing Head Office (2011) and General Manager of Pangkal Balam Port Branch (2012). He is trusted as Corporate Secretary and External Relations of PT Pelabuhan Tanjung Priok since 2014.



177





Struktur organisasi internal Corporate Secretary dan Hubungan Eksternal yang menggambarkan fungsi-fungsi di bawah Corporate Secretary dan Hubungan Eksternal adalah sebagai berikut:

The internal organizational structure of Corporate Secretary and External Relations describing the functions under Corporate Secretary and External Relations are as follows:


Corporate Secretary & Hubungan Eksternal Corporate Secretary & External Relations

Asisten Manager Hubungan Masyarakat

Asisten Manager Corporate Social Responsibility

Asisten Manager Kesekertariatan & Antar Lembaga

Assistant Manager of Public Relations

Assistant Manager of Corporate Social Responsibility

Assistant Manager of Secretariat & Interagency

Program Peningkatan Kompetensi

Competency Improvement Program

Program peningkatan kompetensi yang diikuti Corporate Secretary dan Hubungan Eksternal di sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Competency improvement program that is participated by Corporate Secretary and External Relations throughout 2016 are as follows

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Kiki M Hikmat (Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary) Febrianto Zenny (Asisten Manager Humas / Assistant Manager Public Relations) Finan Syaifullah (Asisten Manager Antar Lembaga/ Assistant Manager Inter-Institution)

178

Kegiatan Activity

Tempat Location

Penyelenggara Organizer

Seminar Public Relation

Jakarta

London Public Relation

Wawancara

Jakarta

CCTV News China

Pembicara

Jakarta

Sesko AL

Pelatihan

Lombok

PR Indonesia

Public Relation

Bali

PR Indonesia

Leadership Program

Sydney dan Brisbane, Australia

Pemerintah Australia

Audit Internal

Internal Audit

Fungsi pengawasan pada Perusahaan dijalankan oleh Divisi Audit sebagai salah satu organ pendukung Direksi yang bersifat independen. Tujuan utama adanya divisi ini adalah untuk membantu Perusahaan dalam mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang terdisiplin dan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola (governance).

The supervisory function at the Company is run by the Audit Division as one of the independent supporting organs of the Board of Directors. The main purpose of this division is to assist the Company in achieving its objectives by bringing a disciplined and systematic approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management process, controls and governance.







Piagam Audit

Audit Charter

Saat ini Perusahaan telah memiliki Piagam Audit Internal yang didalamnya menjelaskan tujuan, wewenang, dan tanggungjawab seorang auditor. Piagam Audit Internal menetapkan posisi Audit Internal di Perusahaan, memberikan wewenang untuk memiliki akses terhadap dokumen, personil, dan properti yang terkait dengan pelaksanaan penugasan audit, dan menegaskan ruang lingkup pekerjaan audit.

The Company currently has an Internal Audit Charter which describes the purposes, authorities and responsibilities of an auditor. The Internal Audit Charter sets the Internal Audit position in the Company, authorizes access to documents, personnel and property related to the conduct of audit assignments and confirms the scope of the audit work.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

Duties and Responsibilities of Internal Audit Division • Management and development of strategic policies related to the areas of internal compliance, corporate audit, quality assurance and risk management as well as the establishment of key risk indicators and management of Key Performance Indicators (KPI); • Making policies on routine and special examination work program planning on a regular basis; • Establishing strategic policies in the management of quality system and risk management policies programs and conducting risk analysis and its risk mitigation; • Providing awareness and building a culture of risk and good risk governance within the Company; • Coordinating, implementing and monitoring and evaluating risk management policies and strategies within the Company’s environment regularly on the latest methodologies, techniques and risk management governance. • Evaluating monthly on achievement of the Company’s performance goals and coordinating corrective action required.

•

•

•

•

•

•

Pengelolaan, dan pengembangan kebijakan strategis terkait bidang kepatuhan internal, audit Perusahaan, jaminan mutu, dan manajemen risiko serta penyusunan key risk indicator dan pengelolaan Key Performance Indicator (KPI); Membuat kebijakan terhadap perencanaan program kerja pemeriksaan rutin dan khusus secara berkala; Membuat kebijakan strategis dalam pengelolaan program kebijakan sistem mutu dan manajemen risiko serta melakukan analisa risiko dan mitigasi risikonya; Memberikan kesadaran dan membangun budaya risiko serta tata kelola risiko yang baik di lingkungan Perusahaan; Mengkoordinasikan, mengimplementasikan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko di lingkungan Perusahaan secara berkala terhadap perkembangan metodologi, teknik serta tata kelola manajemen risiko terkini. Mengevaluasi secara bulanan terhadap pencapaian sasaran kinerja Perusahaan dan mengkoordinasikan tindakan koreksi yang diperlukan.

Struktur Organisasi dan Kedudukan Divisi Audit Divisi Audit dipimpin oleh Kepala Audit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama. Fungsi utama Kepala Audit yaitu membantu Direksi dalam pelaksanaan pengelolaan program kerja bidang audit yang meliputi Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko dan Jaminan Mutu. Sesuai Surat Keputusan Bersama Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Direksi PT Multi Terminal Indonesia No. HK.56/28/5/4/


Organizational Structure and Position of the Audit Division The Audit Division is headed by the Head of Audit who is appointed and dismissed by the President Director. The main function of the Head of Audit is to assist the Board of Directors in the implementation of audit work program management that includes Internal Compliance, Risk Management and Quality Assurance. In accordance with the Joint Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and the Board of Directors of PT Multi


179





PI.II-14, dan HK.476/1/18/MTI-12 tanggal 28 Mei 2014 mengenai struktur organisasi, fungsi Divisi Audit berada di fungsi leher jajaran manajemen yang bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur Utama.

Terminal Indonesia No. HK.56/28/5/4/PI.II-14, and HK.476/1/18/MTI-12 dated May 28, 2014 on the organizational structure, the function of the Audit Division is in the neck function of the management board directly responsible to President Director.

Adapun struktur organisasi Divisi Audit adalah sebagai berikut:

The organizational structure of the Audit Division is as follows:

Struktur Organisasi Audit Internal Organizational Structure of Internal Audit Dewan Komisaris Board of Commissioners Komite Audit Audit Committee

Eksternal Audit External Audit


Direktur Operasi Operations Director

Direktur Teknik Technical Director

Direktur SDM & Keuangan HR & Finance Director

Direktur K & PB Commercial and Business Development Director Pengendalian Kinerja Performance Control

GM TO

Manager Ops Support Operation Support Manager

Manager Ops Support Operation Support Manager

Manager Non Ops Non Operation Manager

Manajemen Risiko Risk management

Kepatuhan Internal Internal Compliance

Manager Non Ops Non Operation Manager

Kepala Audit membawahi 3 (tiga) unit yaitu Kepatuhan Internal, Pengendalian Kinerja dan Jaminan Mutu, serta Manajemen Risiko. Total man power yang dimiliki yaitu 9 (sembilan) orang yang terdiri atas 3 (tiga) Asisten Manager dan 6 (enam) orang staf dengan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang berbeda-beda.

180

Ka. Audit Head of Audit


Head of Audit oversees 3 (three) units of Internal Compliance, Performance Control and Quality Assurance, and Risk Management. Total man power are 9 (nine) people consisting of 3 (three) Assistant Managers and 6 (six) staffs with different qualification and competence.






Berdasarkan Surat Perjanjian No. HK.566/27/2/1/ PTP.15 tanggal 27 Februari 2015 tentang Fasilitator yang Dipekerjakan Sebagai Kepala Audit pada PT Pelabuhan Tanjung Priok, Perusahaan memberikan kepercayaan kepada E. Setyo Budi Nugroho untuk menjabat Kepala Audit Internal Perusahaan.

Based on Letter of Agreement no. HK.566/27/2/1/ PTP.15 dated February 27, 2015 on Facilitator Hired as Head of Audit at PT Pelabuhan Tanjung Priok, the Company gives confidence to E. Setyo Budi Nugroho for the position of Head of Corporate Internal Audit.

E. Setyo Budi Nugroho Kepala Audit Internal Head of Internal Audit Emmanuel Setyo Budi Nugroho, warga negara Indonesia, umur 49 tahun, kelahiran Sleman, 27 Juli 1966, berdomisili di Cirebon, Jawa Barat, memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta (1993) dan menjadi Akuntan Beregister dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (1994). Beliau memiliki pengalaman kerja lebih dari 20 tahun di berbagai penugasan audit dan akuntansi, baik sektor Pemerintah maupun sektor swasta; terakhir dengan tingkat Auditor Madya (Pembina Muda Gol. IV/A) sebagai Pengendali Teknis (Senior Management). Sejak 2000 menekuni bidang Manajemen Kinerja sebagai konsultan pengembangan dan evaluator KPI BUMN, mendapatkan sertifikasi Manajemen Risiko (Certified Risk Management Professional) dan sertifikasi Quality Management Representation, sebagai Qualify Assurance asistensi dan asesmen penerapan GCG, dan terakhir mendapat sertifikasi evaluator KPKU dari Forum Ekselen BUMN. Beliau dipercaya sebagai Kepala Audit Internal PT Pelabuhan Tanjung Priok sejak tahun 2014. Emmanuel Setyo Budi Nugroho, an Indonesian citizen, aged 49 years, born in Sleman on July 27, 1966, is domiciled in Cirebon, West Java. He has a Bachelor Degree in Accounting from State College of Accountancy (STAN) Jakarta (1993) and became a Registered Accountant from Indonesian Institute of Accountants (IAI) (1994). He has over 20 years of work experience in auditing and accounting assignments, both government and private sectors; Most recently with the level of Auditor Madya (Pembina Muda Gol IV/A) as the Senior Management. Since 2000, he has been involved in the field of Performance Management as a development consultant and evaluator of BUMN KPI, obtaining Certified Risk Management Professional and Quality Management Representation certification as Qualify Assurance of GCG implementation Assistance and Assessment, and lastly certified KPKU evaluator from BUMN Ekselen Forum. He is trusted as Head of Internal Audit of PT Pelabuhan Tanjung Priok since 2014.

AUDIT EKSTERNAL

EXTERNAL AUDIT

Fungsi Audit Eksternal yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah untuk memberikan pendapat secara independen dan obyektif mengenai kewajaran, kepatuhan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan yang berlaku. Akuntan Publik bertindak sebagai auditor eksternal yang bertanggungjawab kepada para Pemegang Saham yang menunjuknya dalam RUPS, serta bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi, dan pihakpihak lain yang berkepentingan di lingkungan Perusahaan.

The function of the External Audit conducted by Public Accountant is to provide an independent and objective opinion on the fairness, compliance and conformity of the Company’s financial statements with Indonesian Financial Accounting Standards and applicable regulations. The Public Accountant acts as an external auditor who is responsible to the Shareholders who appoints him/her in the GMS, and is free from the influence of the Board of Commissioners, the Board of Directors and other interested parties within the Company.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja telah melaksanakan audit terhadap laporan keuangan Perusahaan selama 1 (satu) tahun untuk pelaksanaan audit terhadap laporan keuangan Perusahaan pada Tahun Buku 2016, dengan opini “Wajar, dalam Semua Hal yang Material“.

Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja has audited the Company’s financial statements for 1 (one) year for the audit of the Company’s financial statements in Fiscal Year 2016, with the opinion “Fair, in All Material Matters.”



181





182

Di samping itu, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja juga melakukan audit terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Pengendalian Intern dan Operasional untuk Tahun Buku 2016, memberikan opini “Mematuhi dalam Semua Hal yang Material”.

In addition, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja also audited Laws and Regulations and Internal and Operational Control for the Fiscal Year 2016, giving an opinion “Complying with All Material Matters.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, Auditor Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut, dimana Auditor Publik dapat memberikan kembali jasa audit setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa audit pada Perusahaan yang sama. Audit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2014—sejak Perusahaan beroperasi secara komersial—hingga 2016 berturut-turut dilakukan oleh KAP dan Akuntan sebagai berikut:

Based on Government Regulation No. 20 Year 2015 on Public Accounting Practices, Public Auditors shall be limited to a maximum of 5 (five) consecutive fiscal years, whereby the Public Auditor may re-provide audit services after 2 (two) consecutive fiscal years not provide audit services to the same company. Audits of the Company’s Financial Statements for the fiscal year 2014—since the Company commercially operates—up to 2016 respectively by the Firm and Accountant as follows:

Tahun Buku Fiscal Year

Akuntan Accountant

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Office

Opini Opinion

2016

Moch. Dadang Syachruna

Purwantono, Sungkoro & Surja

Wajar, dalam Semua Hal yang Material Fair, in All Material Matters

2015


Purwantono, Sungkoro & Surja


2014


Purwantono, Suherman & Surja







MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT

Pengembangan Proses Manajemen Risiko di Perusahaan

Development of Risk Management Process in the Company

Risiko melekat pada setiap kegiatan usaha baik industri maupun pasar. Walau risiko dapat dialihkan atau dimitigasi, namun tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Dengan demikian, tujuan utama manajemen risiko adalah untuk memitigasi dampak negatif risiko terhadap Perusahaan melalui proses pemantauan yang akurat dan perumusan langkah-langkah pencegahan. Penerapan sistem manajemen risiko secara konsisten, berkesinambungan dan didukung profesionalisme, sumber daya serta informasi yang andal atas potensi risiko dari seluruh kegiatan Perusahaan diharapkan dapat memperkecil kerugian yang timbul, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan para Pemegang Saham kepada Perusahaan.

Risk is attached to every business activity both industry and market. Although risk can be transferred or mitigated, it can not be eliminated completely. Thus, the main objective of risk management is to mitigate the negative impact of risks to the Company through an accurate monitoring process and the formulation of preventive measures. The implementation of a risk management system consistently, sustainably and supported by professionalism, resources and reliable information on the potential risks of all activities of the Company is expected to minimize the losses incurred and ultimately can increase the trust of Shareholders to the Company.

Proses manajemen risiko telah menjadi bagian integral Perusahaan, yang melekat pada budaya dan aktivitas kerja, khususnya dalam proses bisnis kepelabuhanan. Proses manajemen risiko tersebut terdiri dari aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian risiko, penanganan risiko, serta monitoring dan review terhadap penanganan risiko, seperti terlihat pada diagram berikut:

The risk management process has become an integral part of the Company, inherent in its culture and work activities, particularly in port business processes. The risk management process consists of communication and consultation activities, context setting, risk assessment, risk management, and monitoring and review of risk management, as shown in the following diagram:

Proses Manajemen Risiko di Lingkup PT Pelabuhan Tanjung Priok Risk Management Process Within Pt Pelabuhan Tanjung Priok Risk Management Supervision

Penetapan Konteks/ context setting

KONSULTASI & KOMUNIKASI CONSULTATION & COMMUNICATION

Penetapan Konteks/ context setting Identifikasi Risiko/ Risk Identification

Analisa Risiko/ Risk Analysis

MONITORING & REVIEW

Evaluasi Risiko/ Risk Evaluation

Penanganan Risiko/ risk management



183




MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT

184

Pengawasan Manajemen Risiko

Risk Management Supervision

Sistem manajemen risiko di Perusahaan telah ditetapkan melaui Peraturan Direksi No. HK.55/29/1/2/PTP-16 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Kerangka Kerja Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Pengelolaan dan pelaksanaan sistem manajemen risiko dilakukan oleh pemilik risiko (risk owner) yang mengelola risiko pada unit kerja dibawah kendalinya yang menjadi tanggung jawabnya. Setiap pimpinan/ manajer bertanggung jawab atas pelaksanaan pedoman, prosedur dan instruksi kerja risiko di unitnya, dan selalu berkoordinasi dengan Sub Divisi Manajemen Risiko yang berada pada struktur organisasi Divisi Audit.

The risk management system in the Company has been established through the Board of Directors Regulation no. HK.55/29/1/2/PTP16 on Implementation of Risk Management Policy and Risk Management Framework Policy in PT Pelabuhan Tanjung Priok Environment. The management and implementation of risk management system is carried out by the risk owner managing the risks to the work unit under his/her control which is his/her responsibility. Each leader/manager is responsible for the implementation of risk management guidelines, procedures and work instructions in the unit, and always coordinates with the Sub-Division of Risk Management residing on the organizational structure of the Audit Division.

Pengawasan secara terus menerus terhadap pelaksanaan penanganan risiko bermaksud untuk mengetahui kemajuannya secara rinci dan hambatan yang terjadi sehingga dapat diambil langkah yang memadai. Pengawasan merupakan tanggung jawab Manajer atau Asisten Manajer terkait. Setiap progres dan hambatan yang terjadi serta langkah yang diambil harus didokumentasikan guna pelaporan dan bukti atau catatan risiko pelaksanaan penanganan risiko. Selain itu, untuk menyelaraskan persepsi terhadap risiko bervariasi karena perbedaan nilai, asumsi, konsep dan perhatian para pemangku kepentingan, secara berkala dilakukan komunikasi interaktif mengenai risiko dan pengelolaannya. Komunikasi dan konsultasi internal dilakukan antara Sub Divisi Manajemen Risiko dengan unit kerja terkait sebagai risk owner. Sedangkan komunikasi dan konsultasi eksternal dilakukan antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan eksternal didampingi oleh Sub Divisi Manajemen Risiko.

Continuous monitoring of the implementation of risk management intends to know its progress in detail and the obstacles that occur so that adequate steps can be taken. Supervision is the responsibility of the Manager or related Manager Assistant. Any progress and barrier that occur and the steps taken shall be documented for reporting and evidence or risk records of the implementation of risk management. In addition, to harmonize perceptions of variation risks due to different values, assumptions, concepts and concerns of stakeholders, regular interactive communication of risk and its management is conducted. Internal communication and consultation is conducted between the Risk Management Sub-Division and the related work unit as the risk owner. While external communication and consultation are conducted between the Company and external stakeholders accompanied by the Risk Management Sub-Division.

Jenis-Jenis Risiko

Types of Risk

Pengelolaan risiko dilaksanakan pada kegiatan operasional, non operasional dan investasi di Perusahaan. Objek risiko operasional mencakup kegiatan yang berkaitan langsung dengan proses bisnis pokok kepelabuhanan yang terukur dalam Sasaran Mutu dan KPI tahun 2015 yaitu pada proses: • Perencanaan, dan pengendalian operasi • Pelayanan barang non petikemas • Pelayanan petikemas • Pelayanan rupa-rupa usaha, serta • Dukungan teknik

Risk management is carried out on the Company’s operational, non-operational and investment activities. The operational risk objects include activities directly related to port business process measured in Quality Goals and KPIs in 2015 which is in the process of:


• • • • •

Planning and controlling operations Non-container goods service Container service Miscellaneous business services, as well as Technical support Strengthening Operation, Delivering Value




SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sedangkan objek risiko non operasional adalah kegiatan manajemen secara umum yang mendukung proses bisnis, yaitu pada proses: • Pengendalian Kinerja • Pengelolaan K3, lingkungan dan ISPS Code • Pengelolaan Keuangan • Pengadaan • Pengelolaan SDM • Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan

While the non-operational risk object is a general management activity that supports the business process, which is in the process of: • Performance Control • K3 management, environment and ISPS Code • Financial Management • Procurement • HR management • Marketing and Customer Service

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL INTERNAL CONTROL SYSTEM Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-01/MBU/2011 sebagai pengganti Keputusan Menteri BUMN No. KEP-11/ M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMN, Perusahaan secara berkesinambungan terus memperkuat sistem pengendalian internal melalui:

As stipulated in Article 26 of Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. PER-01/MBU/2011 in lieu of Decree of the Minister of SOEs No. KEP-11/M-MBU/2002 on the Implementation of Good Corporate Governance Practices on SOEs, the Company continues to strengthen its internal control system through:

•

•

•

•

Penciptaan lingkungan dan aktivitas pengendalian melalui penyempurnaan struktur organisasi, penciptaan dan pengimplementasian prosedur baik itu prosedur yang berkaitan dengan operasional maupun non operasional. Implementasi manajemen risiko melalui analisis risiko operasional, non operasional dan investasi. Implementasi information and communication technology yang mencakup seluruh aktivitas Perusahaan.

Beberapa implementasi Sistem Pengendalian Internal yang telah dilaksanakan diantaranya: •

•

•

Mengevaluasi secara berkala setiap unsur kinerja Perusahaan melalui pencapaian sasaran mutu dan Key Performance Indicator (KPI), serta melakukan tindakan perbaikan terhadap hasilnya. Memetakan semua risiko yang memiliki dampak terhadap Perusahaan dengan mengkategorikannya melalui 3 (tiga) kategori utama yaitu level risiko tinggi, menengah dan rendah terhadap risiko operasional, non operasional dan investasi. Melakukan mitigasi terhadap setiap risiko yang telah dipetakan.


•

•

Creation of environmental and control activities through the improvement of the organizational structure, the creation and implementation of procedures, both operational and non-operational procedures. Implementation of risk management through operational, non-operational and investment risk analysis. Implementation of information and communication technology covering all activities of the Company.

Some implementation of Internal Control System that has been implemented include: • Evaluate periodically every element of the Company’s performance through the achievement of quality objectives and Key Performance Indicators (KPI) and take corrective action against the results. • Map all risks that affect the Company by categorizing them through 3 (three) main categories namely high, medium and low risk levels of operational, non-operational and investment risks. •

Mitigate any risk that has been mapped


185




CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi sebuah wadah bagi Perusahaan dalam menjalin hubungan dengan Pemangku Kepentingan, baik dari internal seperti karyawan maupun dari eksternal seperti konsumen. Terkait pelaksanaan CSR, Perusahaan membaginya ke dalam 4 (empat) aspek.

Corporate Social Responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup corporate social responsibility related to environment

Corporate Social Responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja corporate social responsibility related to employment, health and work safety

Selengkapnya tentang pelaksanaan CSR oleh Perusahaan dapat dilihat pada bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Corporate Social Responsibility (CSR) becomes a platform for the Company in establishing relationships with Stakeholders, both internally as employees and externally as consumers. Related to the implementation of CSR, the Company divides it into 4 (four) aspects.

Corporate Social Responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan corporate social responsibility related to social development and society

Corporate Social Responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen corporate social responsibility related to responsibility to consumer

Complete detail about the Company’s CSR implementation can be seen in the Corporate Social Responsibility Chapter of this Annual Report.

PERKARA PENTING IMPORTANT CASES

186

Permasalahan Hukum

Legal Issues

Hingga akhir tahun 2016, Perusahaan tidak memiliki permasalahan dan perkara hukum yang melibatkan Perusahaan, Dewan Komisaris, dan Direksi. Perusahaan tidak memiliki entitas anak, dengan demikian tidak ada informasi yang dapat disampaikan terkait perkara hukum entitas anak.

Until the end of 2016, the Company has no legal issues and cases involving the Company, the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Company does not have a subsidiary, so no information can be submitted regarding the subsidiary law cases.

Sanksi Administratif

Administrative Sanctions

Perusahaan tidak menemukan adanya sanksi administrasi yang dikenakan kepada Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun 2016.

The Company did not find any administrative sanctions imposed on the Company, Board of Commissioners and Board of Directors by the relevant authorities (capital market, banking and others) in 2016..

Pengungkapan Penyimpangan Internal

Pengungkapan Penyimpangan Internal

Di sepanjang tahun 2016, Perusahaan tidak mendapatkan adanya penyimpangan internal yang terjadi di Perusahaan.

Throughout the year 2016, the Company did not receive any internal irregularities that occurred in the Company.






AKSES DAN DATA INFORMASI PERUSAHAAN ACCESS AND DATA OF COMPANY INFORMATION

Sebagai bagian dari Tata Keloa Perusahaan yang Baik, prinsip keterbukaan (transparency) mutlak untuk diimplementasikan, khususnya bagi Perusahaan yang mengoperasikan pelabuhan terbesar di Indonesia. Perusahaan mengungkapkan informasi kepada pemangku kepentingan berupa penyampaian laporan-laporan berkala kepada regulator maupun menyediakan informasi melalui laman situs web. Di samping itu, Perusahaan menyediakan berbagai media yang dapat diakses oleh karyawan untuk dapat memperoleh informasi terkini dari perkembangan Perusahaan.

As part of Good Corporate Governance, the principle of transparency is absolutely essential to be implemented, especially for the Company operating the largest port in Indonesia. The Company discloses information to stakeholders in the form of periodic report submission to the regulator as well as providing information through website page. In addition, the Company provides a variety of media that employees can access to obtain the latest information from the Company’s progress.

Situs Web Perusahaan

Company Website

Keberadaan situs web memiliki peran yang signifikan atas tata kelola keterbukaan informasi. Pengungkapan dan ketersediaan informasi pada situs web Perusahaan akan memberikan manfaat kepada Pemegang Saham dan pemangku kepentingan, dimana hal ini akan memungkinkan penyampaian informasi tidak terbatas yang dapat dilakukan secara cepat, tepat, murah.

The existence of website has a significant role on information disclosure governance. Disclosure and availability of information on the Company’s website will provide benefits to Shareholders and stakeholders, which will enable the unlimited delivery of unlimited, quick, precise and inexpensive information.

Perusahaan telah memiliki situs web elektronik resmi dengan alamat www.priokport.co.id yang ditempatkan Perusahaan sebagai media penyampaian yang dapat meraih sasaran paling luas. Situs elektronik ini merupakan situs elektronik resmi milik Perusahaan dengan menyediakan konten seputar informasi terkini seperti profil, berita kegiatan, tata kelola, tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR), Laporan Tahunan, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan karyawan, komunitas kepelabuhanan dan masyarakat umum, serta informasi layanan lainnya yang dapat dikunjungi oleh umum pengunjung situs elektronik.

The Company already has an official electronic website at www.priokport.co.id which is placed by the Company as a delivery medium that can achieve the most extensive goals. The electronic site is the Company’s official electronic site by providing content around the latest information such as profiles, activity reports, corporate governance, corporate social responsibility (CSR), Annual Reports and other information relating to the interests of employees, port communities and the general public, As well as other service information that can be visited by general electronic website visitors.

Komunikasi Internal

Internal Communication

Perusahaan senantiasa membina komunikasi yang baik dengan para karyawan. Beberapa media kominikasi internal yang telah dimanfaatkan adalah Intranet, dan pertemuan forman berkala setiap minggu dengan manejemen kunci operasional, dari pertemuan informal lain dengan karyawan seperti BINTAL yang dilakukan rutin. Hal tersebut bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan koordinasi, dan kerja sama tim sekaligus wadah untuk mensosialisasikan informasi umum, dan programprogam internal untuk membangun budaya kerja, dan hubungan antar karyawan yang kondusif.

The company always maintains good communication with its employees. Some internal communications media that have been utilized are Intranet and BINTAL (Mental Guidance) conducted every month. It aims to support the smooth implementation of coordination and teamwork as well as platform to disseminate general information and internal programs to build a work culture and conducive relationships among employees.



187





Press Release Tahun 2016 Press Release in 2016

188

Lokasi Location

Tanggal Date

Judul Title

Jakarta


PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Ajak Warga Lagoa Bersihkan Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Invites Lagoa Residents to Clean the Neighborhood Area

Koja


PTP Selenggarakan Lokakarya Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan PTP Organizes School Workshop on Caring and Cultured Environment

Lagoa


Aksi Bersih Kali Kembali Digelar di Lagoa dalam Rangka Prokasih River Clean Action is Held Once Again in Lagoa in Prokasih Event

Koja


PTP dan Warga Lakukan Aksi Bersih Phb Lagoa PTP and Residents Perform Lagoa PHB Clean Action

Jakarta


PTP Latih Warga Koja dan Lagoa Mengelolah Sampah PTP Trains Koja and Lagoa Residents to Manage Garbage

Jakarta


PTP Latih Warga Lagoa dan Koja Mengelolah Sampah PTP Trains Lagoa and Koja Residents to Manage Garbage

Jakarta


Ms Roterdam Sandar di Pelabuhan Tanjung Priok MS Roterdam Docks at Tanjung Priok Port

Lagoa

13 Maret 2016 March 13, 2016

PTP Adakan Festival Lingkungan di Kelurahan Lagoa PTP Organizes Environmental Festival at Lagoa Village

Lagoa

24 April 2016 April 24, 2016

PTP Fasilitasi Warga Bersihkan Lingkungan PTP Facilitates Residents to Clean the Neighborhood

Tanjung Priok

1 Mei 2016 May 1, 2016

Aksi Damai Buruh di Pelabuhan Tanjung Priok Labor Peace Action at Tanjung Priok Port

Jakarta

14 Juni 2016 June 14, 2016

PTP Selenggarakan Semarak Ramadhan 1437 H PTP Holds Semarak Ramadhan 1437 H

Jakarta

19 Juni 2016 June 19, 2016

PTP dan Komunitas Koja Bersama Gelar Aksi Penghijauan PTP and Koja Community Jointly Organizes Green Action

Jakarta

24 Juni 2016 June 24, 2016

PTP Ikut Serta dalam Program Bumn untuk Negeri yang Diadakan Ipc PTP participates in SOE Program for the Nation held by IPC

Jakarta

28 Juni 2016 June 28, 2016

PTP Selenggarakan Safari Ramadhan 1437 H PTP Organizes Ramadhan Safari 1437 H

Jakarta

29 Juni 2016 June 29, 2016

PTP Berangkatkan Lebih dari 2000 Pemudik ke Pulau Jawa PTP Sets Off Over 2000 Holidaymakers to Java Island

Tanjung Priok

1 Juli 2016 July 1, 2016

Otorita Pelabuhan Berikan Sertifikasi Solas Vgm Kepada PTP Port Authority Presents VGM Solas Certification to PTP

Jakarta

19 Juli 2016 July 19, 2016

PTP Selenggarakan Aksi Sosial Donor Darah PTP Organzies Social Action of Blood Donors

Tanjung Priok

22 Juli 2016 July 22, 2016

PTP Terima Kunjungan Investor Asal Italia PTP Accepts Investor Visit From Italy

Tanjung Priok

27 Juli 2016 July 27, 2016

PTP Terima Kunjungan Delegasi Asal China PTP Accepts Visit From Chinese Delegation

Lagoa


PTP Resmikan Bank Sampah 03 Lagoa PTP Launch Garbage Bank 03 Lagoa

Koja


Bank Sampak Kedua Prokasih Diresmikan PTP di Kelurahan Koja Prokasih Second Garbage Bank is Officially Launched by PTP at Koja Village

Tanjung Priok


PTP Distribusian Hewan Kurban Kepada Warga PTP Distributes Sacrificial Animals to Residents







Lokasi Location

Tanggal Date

Judul Title

Tanjung Priok


Yusen Logistics Visiting Tanjung Priok Port To Review Cargo Handling Method

Tanjung Priok


Dewan Komisaris Pelindo I Kunjungi Priok Board of Commissioners of Pelindo I Visits Priok

Jakarta


Sosialisasi Implementasi E-Service di Pelabuhan Tanjung Priok Socialization of Implementation of E-Service at Tanjung Priok Port

Jakarta


Kadin Anugerahi Penghargaan Kategori Pelabuhan Utama Bagi PTP KADIN Presents Major Port Category Award to PTP

Tanjung Priok

29 Sepetember 2016 September 29, 2016

Sd Kinderfields Lakukan Kunjungan Belajar Ke Pelabuhan Kinderfields Elementary School Makes a Study Visit to the Port

Garut


Peduli Bencana Garut, PTP Berikan Bantuan Caring for Garut Disaster, PTP Makes Contribution

Jakarta


PTP Gelar Sharing Session Pelayanan Petikemas Domestik PTP Organizes Sharing Session of Domestic Container Service

Jakarta


Untuk Apresiasi Mitra dan Stakeholder, PTP Selenggarakan Customer Gathering For Appreciation of Partners and Stakeholders, PTP Organizes Customer Gathering

Jakarta


Sosialisasi E-Service Portal PTP Socialization of PTP Portal E-Service

Tanjung Priok


Rayakan Hari Jadi yang ke -2 Tahun, PTP Adakan Kegiatan Sosial dan Acara Penghargaan Celebrating 2nd Anniversary, PTP Holds Social Activities and Award Ceremony

Ancol


PTP Raih Juara 3 dalam Lomba Hut Ipc ke -24 PTP Wins 3rd Place at 24th IPC Anniversary Competition

Jakarta


PTP Semarakkan Acara Hut Ikt ke-4 PTP Organizes 4th IKT Anniversary Event

Jakarta


Dirut PTP Berikan Pemaparan dalam Bussiness Gathering Bri PTP President Director Provides Exposure in BRI Business Gathering

Tanjung Priok


Pencapaian 1 Juta Teus Terminal Operasi 3 1 Million Achievement of Operation 3 Teus Terminal

Layanan

Information Access and Complaint Services

Perusahaan membuka akses komunikasi kepada publik, baik yang hendak menanyakan informasi terkait produk maupun pengaduan keluhan. Selain melalui situs web resmi Perusahaan, akses informasi dan layanan pengaduan keluhan juga dapat di akses melalui situs web induk usaha, IPC dengan alamat www.indonesiaport.co.id.

The Company opens access to communication to the public, whether they want to inquire about product information or make a complaint. In addition to the Company’s official website, access to information and complaint services may also be accessed through the parent company’s website, IPC at www.indonesiaport.co.id.

Sebagai tambahan, Perusahaan telah menyediakan berbagai jalur komunikasi yang efisien untuk menjalin interaksi dan komunikasi dua arah dengan pihak eksternal, yang terdiri dari:

In addition, the Company has provided various efficient communication channels for interaction and two-way communication with external parties, comprising of:

Akses Informasi Pengaduan


dan


189





Telepon

:

+6221-4301080

Faks

:

+6221-4372947

Email

:

[email protected]

Twitter

:

@PriokPort _PTP

Facebook

:

Priok Port

Instagram

:

PriokPort

Ragam Media Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Media Variety To Shareholders and Stakeholders

Di bawah ini tabel yang menggambarkan ragam media komunikasi yang digunakan Perusahaan untuk menyampaikan data dan informasi terkait aktivitas operasional, proses usaha dan capaiancapaian kinerja yang telah diraih Perusahaan.

Below is a table describing the variety of communication media used by the Company to convey data and information related to operational activities, business processes and performance achievements that have been achieved by the Company.

Kepada Address to

Bentuk-bentuk Media Media Forms

Regulator Regulator

Email dan Surat Menyurat Email and Correspondence

Pemegang Saham Shareholders

Email dan Surat Menyurat RUPS GMS Email and Correspondence

Lembaga Publik Public Institutions

Email dan Surat Menyurat Email and Correspondence

Konsumen Customers

Forum, Email, Surat Menyurat, Sosial Media Forum, Email, Correspondence, Social Media

Karyawan Employees

Forum, Email, Surat Menyurat, Sosial Media, Intranet Forum, Email, Correspondence, Social Media, Intranet

Perusahaan Sejenis Lainnya Other similar Companies


Mitra Kerja dan Rekanan Co-workers and Partners


Organisasi Profesi Professional Organization


Masyarakat/Umum Community/Public

Email, Surat Menyurat, dan Sosial Media Email, Correspondence, Social Media

* Situs Web Perusahaan tidak termasuk dalam ragam media di atas, karena sifatnya yang terbuka, tidak terbatas dan dapat diakses oleh siapa saja.

190


* The Company Website is not included in the above media, because it is open, unlimited and accessible to anyone





ETIKA USAHA DAN NORMA PERILAKU Business Ethics and Ensure Norma

Visi, Misi dan Nilai Perusahaan Sebagai Landasan Organisasi

Vision, Mission And Corporate Values As An Organizational Basis

Agar entitas usaha dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan visi dan misi sebagai pandangan dasar Perusahaan dalam membangun dan mengembangkan seluruh kegiatannya. Bagi organisasi entitas usaha, visi dan misi berfungsi untuk menyelaraskan pandangan Pemegang Saham, seluruh pemangku kepentingan, manajemen dan Insan Perusahaan, untuk dapat saling bersinergi mencapai tujuan yang diinginkan.

In order for business entities to run properly, it takes vision and mission as a basic view of the Company in building and developing all its activities. For the entity’s organization, the vision and mission serves to harmonize the views of Shareholders, all stakeholders, management and the Company, to be able to synergize to achieve the desired goals.

Perusahaan memiliki Visi, Misi dan Nilai Perusahaan yang dijabarkan sebagai berikut.

The Company has Vision, Mission and Corporate Values described as follows.

Visi

Vision

Hub Nasional Terdepan yang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Melayani

Leading National Hub That Serves Indonesia’s Growing Economic.

Misi

Mission

1.

Menjamin terlaksananya pelayanan yang produktif, aman, mengedepankan keselamatan, dan ramah lingkungan. 2. Menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan mitra bisnis. 3. Menyelenggarakan budaya Perusahaan yang bersih, menyenangkan untuk bekerja dan memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang. 4. Menyelenggarakan Tata Kelola Perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, berintegritas, dan adil.

1.

Nilai Perusahaan

Corporate Values

Nilai Value

Ensuring the implementation of productive, safe, promote safety, and environmentally friendly services. 2. Creating added value for customers and business partners. 3. Holding a Company culture that is clean, pleasant to work in and provides equal opportunity to flourish. 4. Conducting Corporate Governance that is transparent, accountable, responsible, integrity, and fair.

Deskripsi Nilai Value Description Menciptakan Lingkungan Kerja yang aman, nyaman, dan menyenangkan serta dapat mendorong para pegawai untuk memberikan yang terbaik setiap harinya Creating a Safe, Comfortable and Enjoyable Work Environment and can encourage employees to give their best every day

People First

Mengutamakan Keragaman untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif Prioritizing Diversity to create an inclusive work environment Mendorong budaya meritokrasi yang menghasilkan serta menghargai pegawai berkinerja tinggi serta pemikiran-pemikiran yang inovatif Encouraging a culture of meritocracy that produces and rewards high performing employees as well as innovative thoughts Memberikan kesempatan belajar dan berkembang secara berkelanjutan kepada para pegawai Providing learning opportunities and developing sustainably to employees



191





Nilai Value

Deskripsi Nilai Value Description Menumbuhkan rasa saling percaya dengan mengatakan apa yang sebenarnya serta melakukan apa yang kita ucapkan Growing mutual trust by telling the truth and doing what we say

Integrity

Menunjukkan sikap profesional dan jujur dalam berinteraksi dengan pihak internal maupun eksternal Demonstrating professional and honest attitude in interacting with internal and external parties Berperilaku disiplin dan patuh terhadap kode etik bisnis di dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari Be disciplined and obedient to the code of business conduct in our daily work Secara Proaktif mencari tahu serta memahami kebutuhan pelanggan untuk memberikan solusisolusi yang inovatif Proactively finding out and understanding customer needs to deliver innovative solutions

Customer Centric

Membangun hubungan jangka panjang yang baik dengan para pelanggan Building a good long-term relationship with customers Secara konsisten memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas untuk membantu para pelanggan tumbuh dan berkembang Consistently providing the best service and quality to help customers grow and develop Menunjukkan fleksibilitas, kecepatan, dan ketangkasan dalam menghadapi perubahan pegawai, pelanggan, dan perkembangan pasar Demonstrating flexibility, speed and agility in the face of changes in employees, customers and market developments

Sustainability

Melaksanakan komitmen untuk membangun bangsa dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan Implementing a commitment to build a nation with full sense of responsibility to society and the environment Menumbuh-kembangkan para pemimpin berkinerja tinggi untuk organisasi yang lebih kuat hari ini dan dimasa depan Developing high performing leaders for stronger organizations today and in the future Menunjukkan pemikiran dan perilaku yang berwawasan global Demonstrating thoughts and behaviors that are insightful globally

Quality

Menciptakan dan mengadaptasi proses dan teknologi yang sesuai dengan standar kualitas internasional Creating and adapting processes and technologies that conform to international quality standards Secara berkelanjutan memonitor, mengevaluasi serta menyempurnakan proses bisnis untuk memberikan pelayanan yang terbaik Continuously monitor, evaluate and improve business processes to provide the best service Mendorong kerjasama dan mengutamakan kepentingan Perusahaan diatas kepentingan kelompok Encouraging cooperation and prioritize the interests of the company above the interests of the group

Collaboration

Menunjukkan rasa kebersamaan dan mengutamakan kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi Demonstrating a sense of togetherness and prioritize cooperation in achieving organizational goals Membangun budaya tim yang saling mengisi Building a mutually filling team culture

192







“Strategy House” PT Pelabuhan Tanjung Priok

Visi & Aspirasi

Hub Nasional Terdepan yang Melayani Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Vision & Aspirations

Relationships that serve the National Economic Growth in Indonesia Menjamin terlaksananya pelayanan yang produktif, aman, mengedepankan keselamatan dan ramah lingkungan Ensuring the implementation of productive, safe service, that promotes safety and is environmentally friendly Menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan mitra bisnis Creating added value for customers and business partners

Misi

Menyelenggarakan budaya Perusahaan yang bersih, menyenangkan untuk bekerja dan dapat memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang. Establishing a corporate culture that is clean, is pleasant to work in and provides equal opportunities for development.

Mission

Menyelenggarakan Tata Kelola Perusahaan yang transaparan, akuntabel, bertanggung jawab, berintegeritas, dan adil. Establishing a Corporate Governance that is transparent, accountable, responsible, has integrity, and is fair.

1

Pilar Strategi

2

Strategy Pillars

3 Mengoptimalkan Layout Terminal • Area waterfront (Lini I) Back up area (Lini II) •

•

Optimizing the Terminal Layout • Area waterfront (Line I) • Back up area (Line II)

• • •

Meningkatkan Produktivitas dan Utilitas Terminal Memaksimalkan produktivitas dermaga/lapangan & utilitas asset/ dermaga Increasing Terminal Productivity and Utilities

Maximize productivity in dock/ grounds & utilize assets/dock

Operasi

5 Key Enablers 6

7 •


4 Menciptakan Keunggulan Komersial Membangun hubungan dengan end-customer Mendorong virtualisasi Inovasi tarif Mengoptimalkan kerjasama bisnis

Mengembangkan Value Added Service (VAS) • • • •

Creating Commercial Excellence

• • • •

Build relationships with end-customers Encourage virtualization Innovative rates Optimize business cooperation

Stuffing dan stripping Gudang CFS Pelayanan Inland Waterway Service Pelayanan Buffer Parking Developing Value Added Service (VAS)

• • • •

Stuffing and stripping CFS Warehouse Inland Waterway Services Buffer Parking Services

Komersial

VAS

SDM & Pola pikir : Inovatif, kolaboratif, berbasis kinerja dan layanan yang berfokus pada pelanggan HR & Mindset: Innovative, collaborative, performance-based and customer-focused service Tata Kelola Perusahaan yang kuat dan organisasi yang ramping Strong Corporate Governance and lean organization Strategi yang mendukung integrasi proses bisnis, perencanaan, dan sistem informasi Strategies that support business process integration, planning, and information systems


193





194

Kode Etik

Code of Conduct

Perusahaan memiliki Kode Etik Bisnis yang menggambarkan perilaku-perilaku yang yang patut dilakukan untuk mencapai moto bisnis “Energizing Trade Energizing Indonesia”. Kode Etik Perusahaan berusaha mengingatkan setiap Insan Perusahaan terhadap integritas, pelaksanaan etika bisnis dan standarisasi yang menuntun perilaku sehari-hari dalam melaksanakan tugas secara bertanggung jawab. Adapun Kode Etik Bisnis bertujuan untuk menghindari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta cara untuk menyempurnakan fungsi pengawasan manajemen Perusahaan.

The Company has a Code of Business Conduct that describes the appropriate behaviors to achieve the business motto “Energizing Trade Energizing Indonesia”. The Company’s Code of Conduct seeks to remind every Company Personnel of the integrity, conduct of business ethics and standardization that guides daily behavior in carrying out duties responsibly. The Code of Business Ethics aims to avoid the practice of Corruption, Collusion and Nepotism as well as ways to improve the Company’s management supervisory function.

Terkait hal ini, para pimpinan dari Perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi untuk memimpin dengan memberi contoh, mencerminkan nilai-nilai beretika, menjalankan apa yang diucapkan serta menjadi panutan bagi setiap orang. Lingkungan kerja yang terbuka serta transparan perlu dilakukan oleh para pemimpin karena dapat membantu individu dalam tim kerja untuk mengkomunikasikan isu-isu seputar etika serta membahas dilemadilema yang dihadapi dan diharapkan juga dapat menciptakan budaya yang terbuka.

In this regard, the leaders of the Company have higher responsibilities to lead by example, to reflect ethical values, to live what is spoken and to be role models for everyone. An open and transparent work environment needs to be done by leaders as it can help individuals in work teams to communicate ethical issues and discuss the dilemmas faced and hopefully also create an open culture.

Keberadaan Kode Etik Bisnis dibangun untuk membantu Perusahaan untuk menjalani tanggung jawab menciptakan budaya yang terbuka tersebut. Kode Etik Bisnis juga berguna saat menghadapi lingkungan bisnis yang kompetitif dan dinamis, dimana penilaian dan integritas di uji. Implementasi dari Kode Etik Bisnis Perusahaan diharapkan dapat mendukung Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan mengembangkan budaya Perusahaan yang unik.

The existence of the Code of Business Conductis is built to help the Company to take on the responsibility of creating such an open culture. The Code of Business Conduct is also useful when dealing with a competitive and dynamic business environment, where assessment and integrity are tested. Implementation of the Company’s Code of Business Conduct is expected to support Good Corporate Governance and develops a unique Corporate culture.

Adapun tujuan dari Kode Etik Bisnis Perusahaan meliputi; • Mengartikulasi komitmen Perusahaan terhadap etika dan kepatuhan. • Menciptakan prinsip-prinsip dasar dan petunjukpetunjuk bagi perilaku hukum dan etika. • Menunjukkan cara untuk pelaporan terhadap pelanggaran etika. • Mencegah perilaku-perilaku yang tidak pantas atau tidak beretika secara proaktif.

The objectives of the Code of Business Conduct include; • Articulating the Company’s commitment to ethics and compliance. • Creating basic principles and guidelines for legal and ethical behavior. • Demonstrating how to report against ethical violations. • Preventing inappropriate or unethical behavior proactively.







Kode Etik Bisnis Perusahaan mengatur beberapa hal sebagai berikut ini:

The Code of Business Conduct sets out the following:

A. Etika Profesional 1. Insan Pt Pelabuhan Tanjung Priok • Keragaman • Kesempatan yang Setara • Meritokrasi dan Kinerja • Zat-zat dan Obat-Obatan Terlarang • Tata Cara Berpakaian • Lingkungan Kerja Aman dan Bebas dari Pelecehan • Tanggung Jawab dalam Penggunaan Aset dan Waktu Perusahaan • Penggunaan Komunikasi Elektronik • Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Masyarakat 2. Pelanggan Kami 3. Vendor Kami 4. Kompetitor Kami 5. Komunitas dan Lingkungan Kami 6. Institusi Pemerintah 7. Aktivitas Politik

A. Professional Ethics 1. Insan PT Tanjung Priok Port • Diversity • Equal Opportunities • Meritocracy and Performance • Substances and Illicit Drugs • Dress Up Procedures • Safe and Harassment-free Work Environment • Responsibility for Use of Company’s Assets and Time • Use of Electronic Communications • Health, Work Safety and Community Environment 2. Our Customers 3. Our Vendors 4. Our Competitors 5. Our Community and Environment 6. Government Institutions 7. Political Activities

B. Etika Kerja 1. Pendokumentasian dan Pencatatan Perusahaan 2. Kontrol Internal 3. Perjalanan Dinas 4. Kerahasiaan Data dan/atau Informasi 5. Menghadapi Konflik Kepentingan 6. Anti Penyuapan 7. Media, Komunikasi, dan Penyebaran Informasi

B. Work Ethics 1. Documenting and Listing of Companies

Agar Kode Etik Bisnis dapat dijalankan di seluruh lapisan, Perusahaan menerapkan mekanisme Pelaporan dan Kepatuhan, yang didasari pada bangunan komunikasi yang melibatkan seluruh komponen organisasi. Kapanpun Insan Perusahaan yang menghadapi dilema, kebingungan, ketidakjelasan, atau pertanyaan, dapat berkomunikasi kepada atasan langsung, atasan daripada atasan langsung (atasan tidak langsung), maupun kepada Divisi SDM. Sedangkan untuk permasalahan/pertanyaan yang belum dapat terselesaikan, Direksi akan mengambil keputusan final.

In order for the Code of Business Conduct to be implemented at all levels, the Company applies Reporting and Compliance mechanism, which is based on a communication building that involves all components of the organization. Whenever a Company Personnel facing a dilemma, confusion, ambiguity or question, he/she can communicate to a direct superior, a superior to the direct superior (indirect superior) or to the HR Division. As for the problems/questions that have not been resolved, the Board of Directors will take the final decision.


2. 3. 4. 5. 6. 7.

Internal Control Official Travel Confidentiality of Data and/or Information Facing Conflict of Interest Anti Bribery Media, Communication and Information Dissemination


195





Beberapa aturan yang berhubungan dengan Pelaporan dan Kepatuhan: • Pelanggaran terhadap segala peraturan yang terkandung di dalam Kode Etik Bisnis dapat menciptakan konsekuensi profesional yang serius. Oleh karena itu adalah kewajiban Insan Perusahaan untuk selalu mematuhinya. • Apabila terjadi pelanggaran, Insan Perusahaan harus bekerjasama sepenuhnya dalam proses investigasi dan penelusuran terhadap hal tersebut. • Perusahaan akan menjaga kerahasiaan individu yang melaporkan tindakan pelanggaran. • Apabila Insan Perusahaan menghadapi kesulitan dalam memahami peraturan Kode Etik, Insan Perusahaan dapat menghubungi salah satu pihak yang telah disebutkan di atas. • Pelanggaran Kode Etik Bisnis akan mengakibatkan tindakan disipliner tegas terhadap individu yang bersangkutan termasuk pemutusan hubungan kerja.

Some rules related to Reporting and Compliance: •

•

• •

•

Violations of any rules contained in the Code of Business Conduct may create serious professional consequences. Therefore, it is the obligation of the Company Personnel to always comply. In the event of a violation, Company Personnel must cooperate fully in the investigation and investigation process. The Company will maintain the confidentiality of individuals reporting offenses. Where a Company Personnel faces difficulties in understanding the Code of Conduct, the Company Personnel may contact any of the parties listed above. Violations of the Code of Business Conduct will result in strict disciplinary action against the individual concerned including termination of employment.

Lampiran Pernyataan Kepatuhan oleh Karyawan dalam Code of Conduct Attachment of Employee Compliance Statement in the Code of Conduct

196






KEBIJAKAN ANTI KORUPSI, ANTI PUNGLI, DAN PENCEGAHAN GRATIFIKASI ANTI-CORRUPTION, ANTI-ILLEGAL LEVIES AND GRATIFICATION PREVENTION POLICIES

Undang-Undang Republik Indonesia menetapkan bahwa membayar atau menawarkan pembayaran atau bahkan menerima suap, kickback atau pun bentuk pembayaran lain yang korup adalah suatu tindak pidana yang dapat menjadikan Perusahaan maupun para pegawai secara individu dapat dikenai denda dan/atau hukuman penjara.

The law of the Republic of Indonesia stipulates that paying or offering payment or even accepting bribes, kickback or other forms of corrupt payments are criminal offenses which may allow the Company or individual employees to be subject to fines and/or imprisonment.

Undang-Undang Anti Korupsi ini, termasuk Peraturan Praktik Korupsi menjadikan pembayaran, penawaran atau pemberian segala sesuatu yang bernilai kepada pejabat Perusahaan dengan tujuan mempengaruhi tindakan atau keputusan para pejabat sebagai suatu tindak pidana. Tujuan Kebijakan ini adalah untuk memastikan agar semua pegawai, pejabat dan direktur, serta semua anak Perusahaan dan afiliasi Perusahaan patuh terhadap Kebijakan Anti Korupsi Perusahaan dan Undang-Undang Anti Korupsi terkait.

These anti-corruption laws, including the Corruption Practices Act, make payments, offers or grants of any value to Company officials for the purpose of influencing the actions or decisions of officials as crimes. The purpose of the Policy is to ensure that all employees, officers and directors, and all of its subsidiaries and affiliates are in compliance with the Company’s Anti-Corruption Policy and related anti-corruption laws.

Kebijakan ini mencakup hal-hal berikut ini: 1. Suap, Kickback atau Pembayaran Korup Lain 2. Pembayaran Fasilitas 3. Hubungan dengan Pihak Ketiga

The policy includes the following: 1. Bribery, Kickback or Other Corrupt Payments 2. Facility Payment 3. Relationship with Third Parties

Kementerian BUMN telah meluncurkan roadmap BUMN Bersih sebagai aksi anti korupsi dilingkungan Kementerian BUMN dan PerusahaanPerusahaan negara/BUMN serta kelompok usahanya, dan itu juga berlaku di Perusahaan sebagai salah satu entitas anak dari BUMN. Induk usaha, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) juga memiliki program “IPC Bersih” yang mendorong pencegahan praktik penyalahgunaan profesi di lingkup IPC Group baik di tingkat internal maupun saat berhubungan dengan pihak ketiga.

The Ministry of SOEs has launched a Clean SOE roadmap as an anti-corruption action within the Ministry of State-Owned Enterprises and state companies/SOE and its business groups, and it also applies to the Company as one of the subsidiaries of SOEs. The parent company, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) also has a “IPC Bersih” program that encourages prevention of professional abuse practices within the scope of the IPC Group both at the internal level and when dealing with third parties.



197




KEBIJAKAN ANTI KORUPSI, ANTI PUNGLI, DAN PENCEGAHAN GRATIFIKASI ANTI-CORRUPTION, ANTI-ILLEGAL LEVIES AND GRATIFICATION PREVENTION POLICIES

198

Salah satu upaya yang dilakukan Perusahaan adalah pengendalian praktik Gratifikasi serta pelaporan Pungutan Liar (Pungli) melalui dikeluarkannya Peraturan Direksi No. HK.55/28/12/1/PTP16 tentang Pedoman Pencegahan Gratifikasi, Pelaporan Pungutan Liar dan Penerapan Whistleblowing System di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Perusahaan menyadari bahwa dalam menjalin hubungan kerja dengan pihak ketiga, baik stakeholder maupun vendor, seringkali bersinggungan dengan praktik Gratifikasi dan Pungli, sehingga dibutuhkan sebuah pedoman untuk mengendalikan praktik tersebut. Hal ini dilakukan agar seluruh Insan Perusahaan memiliki pemahaman yang sama tentang perlakuan terhadap Gratifikasi dan Pungli serta membantu Insan Perusahaan untuk tidak terjerat dalam praktik Pungli & Gratifikasi yang termasuk tindak pidana suap, sebagaimana diatur pada pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar tanggal 21 Oktober 2016.

One of the efforts of the Company is the control of Gratification practices and the reporting of Illegal Levies (Pungli) through the issuance of Board of Directors Regulation No. HK.55/28/12/1/PTP-16 on Guidelines for Gratification Prevention, Reporting of Illegal Levies and Implementation of Whistleblowing System in PT Pelabuhan Tanjung Priok Environment. The Company recognizes that in establishing working relationships with third parties, both stakeholders and vendors, often intersect with Gratification and Pungli practices, a guide is needed to control the practice. This is done so that all Company Personnel have the same understanding about the treatment of Gratification and Pungli as well as assist the Company Insurance to not get entangled in the practice of Pungli & Gratification which includes bribery, as regulated in Article 12 B Paragraph (1) of Law No. 20 Year 2001 on Amendment to Law No. 31 Year 1999 on the Eradication of Corruption, as well as Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 87 Year 2016 on the Task Force of Clean Sweep of Illegal Levies dated October 21, 2016.

Pedoman Pencegahan Gratifikasi, Pelaporan Pungutan Liar dan Penerapan Whistleblowing System (WBS) diharapkan akan memperkokoh penegakan GCG Perusahaan dan menjadi acuan bagi seluruh Insan Perusahaan dalam menyikapi Gratifikasi pemerasan/Pungli dan pelanggaran hukum dan etika lainnya ketika berhubungan dengan pihak ketiga dan semua stakeholder Perusahaan.

Guidelines for Gratification Prevention, Reporting of Illegal Levies and Implementation of the Whistleblowing System (WBS) are expected to strengthen the enforcement of the Company’s GCG and become a reference for all Company Personnel in responding to extortion Gratification/pungli and other violations of law and ethics when dealing with third parties and all stakeholders of the Company.






LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA State official wealth report

Prinsip Dasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Basic Principles of Wealth Official State Report

Sebagai bagian dari kelompok usaha BUMN yang dimiliki oleh Negara melalui Pemerintah Indonesia, Perusahaan wajib mentaati peraturan perundangundangan yang mengikat. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh semangat pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal adalah kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

As part of state-owned enterprise group owned by the State through the Government of Indonesia, the Company is required to comply with binding legislation. One form of legislation that is based on the spirit of corruption and internal irregularities eradication is the obligation of Wealth Official State Report (LHKPN).

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK No. KEP 07/ KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan wewenang KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Selain itu, UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 pasal 2 (7) beserta penjelasannya, diuraikan bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

LHKPN is a list of all Wealth Official State as set forth in the LHKPN form stipulated by the Corruption Eradication Commission (KPK) as stipulated in KPK Decision No. KEP 07/KPK/02/2005 on the Procedures for Registration, Inspection and Announcement of Wealth Official State Report. Law No. 30 Year 2002 on the Corruption Eradication Commission confirms the authority of KPK to implement measures or efforts to prevent corruption, among others through registration and examination of LHKPN. In addition, Law No. 28 Year 1999 on the Implementation of a Clean and Free State from Corruption, Collusion and Nepotism, mandates that every organizer shall report and announce his/her Assets before and after taking office and willing to be inspected of his/her assets before and after taking office. In Law No. Article 2 (7) and its elucidation, described that other officials with strategic functions in relation to state official including Board of Commissioners, Board of Directors and other structural officials to State-Owned Enterprises (BUMN) and Regional Owned Enterprises (BUMD) .

Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mantaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaanya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

The examination of LHKPN submitted to KPK aims at realizing the State Official who adheres to the general principles of state officials free from corrupt, collusion and nepotism practices, and other disgraceful acts. Each State Official is required to report his/her wealth through the LHKPN form provided by KPK to be filled honestly, correctly and completely, so that the KPK can analyze, evaluate and assess all amount, types and values of reported wealth, correctly, promptly and correctly, accurately and responsiblly.



199




LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA State official wealth report

200

Dasar Hukum dan Peraturan dalam Menerapkan LHKPN di Perusahaan

Legal and Regulatory Basis in Applying LHKPN in the Company

Dalam menerapkan LHKPN, Perusahaan menimbang beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkungan Perusahaan. Dasar hukum tersebut yaitu:

In applying LHKPN, the Company weighs some legal and regulatory basis as the cornerstone of the LHKPN implementation point of view within the Company. The legal basis are:

1.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/BUMN/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, dan perubahannya. 4. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik.

1.

Kebijakan penyampaian LHKPN di lingkup Perusahaan untuk Dewan Komisaris dilakukan di tingkat induk usaha, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Sejalan dengan arahan Pemegang Saham, di tahun 2016, Perusahaan telah mengesahkan peraturan terkait penyampaian LHKPN yang telah disahkan melalui Peraturan Direksi No. HK.55/18/10/1/PTP-16 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan bagi Direksi dan Pejabat Struktural di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam peraturan tersebut, Direksi dan Pejabat Struktural diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak mengalami perubahan jabatan atau setelah menduduki jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun. Yang dimaksud Pejabat Struktural adalah pejabat yang memiliki kelas jabatan 1 (satu) sampai dengan kelas jabatan 7 (tujuh) dan/atau setingkat dengan kelas jabatan yang dimaksud.

The LHKPN submission policy within the Company’s scope for the Board of Commissioners is conducted at the parent level, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). In line with the direction of the Shareholders, in 2016, the Company has ratified regulations relating to the submission of LHKPN which has been ratified by Board of Directors Regulation No. HK.55/18/10/1/PTP-16 dated October 18, 2016 on Obligation of Reporting Assets for Directors and Structural Officials at PT Pelabuhan Tanjung Priok. In the regulation, the Board of Directors and Structural Officials are required to submit LHKPN no later than 2 (two) months after the change of position or after occupying the same position for 2 (two) years. Structural Officials are defined as officials who have position 1 (one) class to position 7 (seven) class and/or equivalent to the position class referred.


Law No. 28 Year 1999 on the Implementation of a Clean and Free State from Corruption, Collusion and Nepotism. 2. Law No. 30 Year 2002 on the Corruption Eradication Commission. 3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/BUMN/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance on State-Owned Enterprises, and its amendment. 4. Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 on Indicators/ Parameters for Assessment and Evaluation of Good GCG Implementation.





WHISTLEBLOWING SYSTEM WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System (WBS) diperkenalkan untuk memperkuat pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan dalam rangka memberikan kesempatan kepada seluruh Insan Perusahaan dan stakeholder lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran terhadap nila-nilai etika yang berlaku, berdasarkan buktibukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik. Saat ini WBS Perusahaan mengacu pada WBS IPC Group. Sistem yang menjadi satu ini membuktikan bahwa Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC dan Perusahaan percaya terhadap pencitraan budaya transparan, komunikasi yang terbuka dan jujur. Oleh karenanya, Insan Perusahaan yang terdiri atas Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pegawai/ Karyawan Tetap/Tidak Tetap, Outsourcing dan seluruh stakeholder dihimbau untuk berbicara melalui sistem yang independen ini kapanpun melihat adanya pelanggaran etika atau kepatuhan yang terjadi. Melalui sistem ini, Insan Perusahaan atau stakeholder yang melaporkan akan diberikan perlindungan, baik dalam hal kerahasiaan identitas maupun dari kemungkinan tindakan balasan oleh si terlapor.

Whistleblowing System (WBS) was introduced to strengthen the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and in order to provide opportunities to all Company Personnel and other stakeholders to be able to submit reports on indications of violation of the applicable ethical values, based on the evidence that can be justified and with good intentions. Currently, WBS Company refers to WBS IPC Group. This system that becomes one proves that the management of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC and the Company believe in transparent cultural image, open and honest communication. Therefore, Company Personnel consisting of Board of Commissioners, Board of Directors, Permanent/ Temporary Employees, Outsourcing and all stakeholders are encouraged to speak through this independent system whenever they see any ethical or compliance violations. Through this system, Company Personnel or stakeholders who report will be provided with protection, whether in terms of identity or confidentiality or of possible retaliation by the reported party.

Penerapan WBS di lingkup Perusahaan telah disahkan melalui Peraturan Direksi No. HK.55/28/12/1/PTP-16 tentang Pedoman Pencegahan Gratifikasi, Pelaporan Pungutan Liar dan Penerapan Whistleblowing System di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

The application of WBS within the scope of the Company has been ratified by Board of Directors Regulation no. HK.55/28/12/1/PTP-16 on Guidelines for Gratification Prevention, Reporting of Illegal Levies and Implementation of Whistleblowing System in PT Pelabuhan Tanjung Priok Environment.

IPC Bersih

IPC Bersih (Clean IPC)

Program IPC bersih merupakan program IPC Group dimana kelengkapan program ini merupakan bagian dari sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran karyawan atas keberadaan Program IPC Bersih dan sistem pelaporan pelanggaran yang independen. Program ini juga merupakan pendidikan dan pelatihan kepada stakeholder agar memahami kebijakan dan prosedur pengendalian internal untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Melalui operator call center khusus dengan pengetahuan untuk menggali informasi penting, Ahli investigasi forensic yang berpengalaman untuk menganalisa laporan, serta mekanisme pelaporan pelanggaran yang dapat segera ditindaklanjuti, program IPC Bersih diwujudkan sebagai bagian dari semangat IPC Group dan Perusahaan untuk dapat melaksanakan proses bisnis yang mencerminkan citra korporasi yang sehat.

The IPC Bersih program is an IPC Group program where the completeness of this program is part of the socialization to increase employee awareness of the existence of the IPC Bersih Program and an independent violation reporting system. The program is also an education and training to stakeholders to understand internal control policies and procedures to prevent violations. Through specialized call center operators with knowledge to extract vital information, experienced forensic investigators to analyze reports and actionable reporting mechanisms for immediate action, IPC Bersih programs are embodied as part of the spirit of IPC Group and the Company to be able to implement business processes that reflect the image of Healthy corporations.



201





Penyampaian Laporan Pelanggaran dan Hal-hal yang Dilaporkan

Submission of Violation Reports and Reported Matters

Setiap Insan Perusahaan yang melihat kejadian yang mencurigakan seperti tersebut di bawah ini wajib melaporkan kejadian tersebut ke media yang disediakan oleh Perusahaan:

Any Company Personnel who sees a suspicious event as referred to below shall report the incident to the media provided by the Company:

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

Fraudulent (unfair) actions Corruption Theft Violations of company policies and regulations Conflict of Interest Bribery/Graphitization Embezzlement Fraud Extortion

Laporan yang disampaikan sedikitnya memuat hal-hal dibawah ini:

The report submitted contains at least the following:

•

•

• • • •

202

Tindakan curang (tidak adil) Korupsi Pencurian Pelanggaran kebijakan dan peraturan Perusahaan Benturan Kepentingan Penyuapan/Grafitikasi Penggelapan Penipuan Pemerasan

Pelapor harus menyebutkan identitasnya agar Pelapor memperoleh perlindungan dari manajemen dan akan mempermudah tindak lanjut laporan dalam hal dibutuhkan data tambahan. Uraian pelanggaran yang dilakukan. Data pelapor dan pihak lain yang terlibat serta unitnya (bila ada). Data terkait tempat kejadian dan waktu kejadian. Dokumen pendukung dan/atau bukti lainnya (bila ada).

• • • •

The Reporter Entity shall identify his/her identity in order for the Reporter to obtain protection from management and will facilitate the follow-up of the report in case additional data is required. Description of the violation committed. Reporter data and other parties involved and its units (if any). Data related to the scene and time of the incident. Support documents and/or other evidence (if any).

Melalui sistem ini, Insan Perusahaan yang melaporkan akan diberikan perlindungan, baik dalam hal kerahasiaan identitas maupun dari kemungkinan tindakan balasan oleh si pelapor.

Through this system, the Reporter will be provided with protection both in terms of identity confidentiality and of possible reprisals by the reported party.

Perlindungan bagi Whistleblower

Protection for Whistleblower

Mekanisme pelaporan melalui saluran WBS di IPC Group dan Perusahaan sangat mengedepankan kerahasiaan pelapor, khususnya identitas pelapor yang tidak akan diungkapkan ke publik kecuali dibutuhkan. Kerahasiaan ini menjadi penting, mengingat informasi dan kebenaran yang diberikan pelapor memiliki dampak yang cukup besar bagi pihak terlapor. Saluran pelaporan juga memungkinkan cara dan metode agar pelaporan dapat tetap tersampaikan dengan akurat dan proporsional tanpa harus membuka identitas dari pelapor.

Reporting mechanisms through WBS channels in the IPC Group and the Company strongly emphasize the confidentiality of the reporter, especially the identity of the reporter who will not be disclosed to the public unless required. This confidentiality is important, since the information and the truth given by the reporter has a significant impact on the parties reported. The reporting channel also allows ways and methods for reporting to remain accurate and proportionate without having to uncover the identity of the reporter.







Pembentukan Tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dan Komite IPC Bersih sebagai Pengelola Pengaduan

Establishment of Gratification Control Unit Team (UPG) and IPC Bersih Committee as Complaint Manager

Agar pengelolaan pengaduan dapat bersifat independen, Perusahaan memiliki Tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang dibentuk melalui Surat Keputusan Direksi No. UM.338/1/12/1/PTP-15 tanggal 1 Desember 2015 tentang Pembentukan Tim/Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) pada Pelaksanaan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Gratifikasi di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Tim ini bertugas menampung dan mengolah pengaduan yang muncul dari saluran pelaporan yang telah disediakan. Corporate Secretary dan Hubungan Eksternal menjadi penanggung jawab atas tim tersebut.

In order for the complaint management to be independent, the Company has a Gratification Control Unit (UPG) Team established through Board of Directors Decree No. UM.338/1/12/1/ PTP-15 dated December 1, 2015 on the Formation of Team/Gratification Control Unit (UPG) on the Implementation of Gratification Prevention and Countermeasures System at PT Pelabuhann Tanjung Priok Environment. The team is responsible for accommodating and processing complaints arising from the reporting channels that have been provided. Corporate Secretary and External Relations are responsible for the team.

Di samping itu, Perusahaan melalui IPC Group memiliki Komite IPC Bersih yang ditugaskan dalam pelaksanaan manajemen anti tindak kejahatan dan penerapan WBS di Lingkungan IPC dan Perusahaan. Alur komunikasi Tim UPG dan Komite IPC Bersih didasarkan pada hubungan koordinasi terkait laporan yang masuk melalui Whistleblowing System hasil analisis dari Pihak Independen. Setiap laporan yang masuk dan telah dilakukan analisis akan disampaikan kepada Tim IPC Bersih. Jika laporan tersebut terkait dengan Perusahaan, maka Tim IPC bersih akan menindaklanjutinya melalui Tim UPG Perusahaan sehingga dapat meminimalisir dampak atas tindakan curang, pencurian, korupsi, pemerasan, pungutan liar, pelanggaran etika atau kepatuhan yang terjadi.

In addition, the Company through IPC Group has IPC Bersih Committee assigned in the implementation of anti-crime management and WBS implementation in IPC and Corporate Environment. The communication channels of the UPG Team and IPC Bersih Committee are based on the coordination relationships related to the report coming through Whistleblowing System from the Independent Party’s analysis. Any incoming and analytical reports will be submitted to IPC Bersih Team. If the report is related to the Company, the IPC Bersih Team will follow-up through the Company’s UPG Team so as to minimize the impact of fraud, theft, corruption, extortion, illegal charges, ethical or compliance violations.

Penanganan Pengaduan dan Alur Proses Whistleblowing System

Complaint Handling and Whistleblowing System Process Channel

Secara umum, alur proses WBS di IPC Group dan Perusahaan adalah sebagai berikut:

In general, the WBS process channel in IPC Group and Company is as follows:



203





Pelapor menyampaikan laporannya melalui media/sarana yang telah disediakan oleh Perusahaan Informant files his/her report through media/ facilities provided by the Company

Laporan ini selanjutnya akan dikaji dan dianalisis oleh Analis Independen This report will be reviewed and analyzed by an Independent Analyst

Laporan tertulis dalam 1 (satu) hari kerja Written report within 1 (one) business day

Laporan diteruskan kepada Komite IPC Bersih dan dipilah sesuai dengan Cabang/Anak Perusahaan terkait The report is forwarded to the IPC Clean Committee and sorted according to the related Branch / Subsidiary

Laporan diberikan kepada Tim/Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Perusahaan dan akan ditindaklanjuti sesuai laporan yang diterima The report is given to the Gratification Control Unit of the Company and will be followed up accordingly

Report follow-up procedures are as follow:

Prosedur tindak lanjut laporan adalah sebagai berikut: Laporan Hasil Analisa WBS dari Konsultan Independen WBS Analysis Results Report from Independent Consultant Komite “IPC BESIH” “IPC Clean” Committee

Direktur Utama PT PTP PTP President Director

Tim UPG UPG Team

External Investigasi External Investigations

Internal Investigasi Internal Investigations

SDM Menetapkan Rewards, Sanksi, Perlindungan Saksi, Pemulihan nama baik, dll. HR determines Rewards, Sanctions, Witness Protection, Good Name Recovery, etc.

204

Dewan Komisaris PT PTP Board of Commissioners PT PTP


Keputusan Direktur Utama (Internal/ External/Treatments) President Director’s Decision (Internal / External / Treatments)

Direksi IPC IPC Board of Directors

Proses Pemilihan Data & Informasi Awal Data Selection Process & Initial Information

Proses Investigasi Investigation Process

Proses Enforcement Enforcement Process

Saluran/Media Penyampaian

Channel/Media

Laporan dapat disampaikan melalui salah satu dari saluran dibawah ini:

Reports can be submitted through one of the following channels:

Online

Online

Untuk membuat laporan secara online, dapat dilakukan melalui link “Membuat Laporan” yang terletak pada halaman: https://www.tipoffs.asia/ ipcbersih.

To create reports online, it can be done through the “Make a Report” link located on the page: https://www.tipoffs.asia/ipcbersih.







Telepon

Telephone

Untuk membuat pelaporan melalui telepon, dapat menekan nomor +6221 500969. Hotline ini dibuka selama 24 jam. Pelapor akan terhubung dengan operator Contact Center IPC Bersih yang akan menanyakan Pelapor beberapa pertanyaan mengenai tindakan dugaan penyimpangan. Layanan ini bersifat anonim. Pelapor tidak akan diminta untuk memberitahukan identitas, kecuali Pelapor bersedia.

To make reporting by phone, dial +6221 500969. The hotline is open for 24 hours. The Reporter will connect with the Clean IPC Contact Center provider who will ask the Reporter some questions about the alleged deviation action. The service is anonymous. The reporter will not be required to notify the identity, unless the Reporter is willing.

Faksimili

Facsimile

Pelapor dapat mengirimkan faksimili (menggunakan formulir yang disediakan) ke nomor +6221 500979. Pelapor diminta untuk memberikan informasi sebanyak mungkin mengenai tindakan dugaan. Formulir sesuai dengan lampiran 4 dan dapat diunduh pada: https://www.tipoffs.asia/ipcbersih.

The Reporter may send facsimile (using the form provided) to the number +6221 500979. The Reporter is requested to provide as much information as possible about the alleged action. The form is in accordance with attachment 4 and can be downloaded at: https://www.tipoffs.asia/ipcbersih.

Email

Email

Pelapor dapat mengirimkan email ke: [email protected]. Pelapor diminta untuk memberikan informasi sebanyak dilaporkan dalam email Pelapor. Alamat email Pelapor tidak akan diberikan ke Komite IPC Bersih tanpa seijin Pelapor. Untuk menjaga kerahasiaan identitas diri Pelapor, akan lebih baik jikalau Pelapor menggunakan email pribadi Pelapor dalam membuat pelaporan melalui email. Formulir sesuai dengan lampiran 4 dan dapat diunduh pada: https://www.tipoffs.asia/ipcbersih.

The Reporter may send an email to: ipcbersih@ tipoffs.asia. The Reporter is requested to provide as much information as reported in the Reporting email. The Reporter email address will not be assigned to the IPC Bersih Committee without the permission of the Reporter. In order to maintain the confidentiality of the Reporter’s identity, it would be better if the Reporter uses the Reporter’s personal email in making reporting by email. The form is in accordance with attachment 4 and can be downloaded at: https://www.tipoffs.asia/ipcertih.

Surat

Letters

Pelapor dapat mengirimkan surat (mohon menggunakan formulir yang disediakan) ke: IPC Bersih PO BOX 3325 JKP 10033 Formulir sesuai dengan lampiran 4 dan dapat diunduh pada: https://www.tipoffs.asia/ ipcbersih.

The Reporter may send a letter (please use the form provided) to: IPC Bersih PO BOX 3325 JKP 10033 The form is in accordance with attachment 4 and can be downloaded at: https://www.tipoffs. asia/ipcertih.

SMS

SMS

Pelapor dapat mengirimkan SMS ke nomor +62812 90 060606. Pelapor diminta untuk memberikan informasi sebanyak mungkin sehubungan dengan tindakan yang dilaporkan dalam SMS Pelapor. Nomor HP Pelapor tidak akan diberikan ke Komite IPC Bersih tanpa seijin Pelapor.

The Reporter may send an SMS to the number +62812 90 060606. The Reporter is requested to provide as much information as possible with regard to the actions reported in the Reporting SMS. The Reporter’s Mobile Number will not be assigned to the IPC Bersih Committee without the permission of the Reporter.



205




KEBIJAKAN MENGENAI KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI POLICY ON DIVERSITY COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Setelah Pelapor melaporkan, laporan tersebut akan diteruskan kepada analis yang akan mengkaji informasi yang Pelapor berikan. Kemudian analis tersebut akan membuat laporan tertulis dalam waktu 1 (satu) hari kerja kepada Komite IPC Bersih yang akan menentukan tindakan selanjutnya.

After the Reporter reports, it will be forwarded to the analyst who will review the information the Reporter provided. Then the analyst will make a written report within 1 (one) business day to the IPC Bersih Committee which will determine the next action.

Jumlah Pengaduan yang Masuk dan Diproses pada Tahun 2016 dan Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Telah Selesai Diproses pada Tahun 2016

Number of Complaints Signed and Processed in 2016 and Sanctions/ Follow-Up on Completed Complaints Processed in 2016

Di sepanjang tahun 2016, Perusahaan melalui Tim UPG tidak menemukan adanya pelaporan maupun kejadian yang mencurigakan yang dilaporkan melalui saluran pelaporan yang dimiliki Perusahaan. Melalui Nota Dinas yang disampaikan Corporate Secretary & Hubungan Eksternal selaku penanggung jawab Tim UPG, telah dilaporkan tidak adanya pelaporan dan pengaduan yang masuk melalui mekanisme dan saluran WBS Perusahaan.

Throughout the year 2016, the Company through the UPG Team did not find any suspicious reporting or incidents reported through the Company’s reporting channels. Through the Office Memorandum submitted by Corporate Secretary & External Relations as the responsible of UPG Team, there has been no reporting and complaints coming through the mechanism and channel of WBS Company.


206

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian dari upaya Perusahaan untuk mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih obyektif, komprehensif dan optimal. Keberagaman ini diharapkan dapat memperkaya sudut pandang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan di tubuh Dewan Komisaris dan Direksi, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan Perusahaan. Hal ini sekaligus mendorong praktik non diskriminasi yang telah diterapkan oleh Perusahaan.

The diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors is part of the Company’s efforts to encourage a more objective, comprehensive and optimal decisionmaking process. The diversity is expected to enrich the point of view and interest in decisionmaking process in the Board of Commissioners and Board of Directors, so as to provide added value for the implementation of Corporate Governance within the Company. This also encourages non-discriminatory practices that have been applied by the Company.

Di bawah ini tabel keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang dimiliki Perusahaan.

Below is a table of diversity composition of the Board of Commissioners and Board of Directors owned by the Company,








Saptono R. Irianto

Sabri Saiman

Guna Mulyana

Said Aqil Siradj

Hari Setyobudi

Nafri

Kewarganegaraan Citizenship

Latar Belakang Akademik Academic Background

Latar Belakang Profesi Professional Background

Usia Age

Gender

Indonesia

Sarjana Teknik Sipil dan Magister Hydraulic Engineering Bachelor of Civil Engineering and Master of Hydraulic Engineering

Berkarir di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Career at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

58

Laki-laki Male

Indonesia

Sarjana Kedokteran Medical Degree

Eks anggota legislatif DPR RI Komisi V, wiraswasta Ex-legislative member of House of Representatives Commission V, entrepreneur

58

Laki-laki Male

Indonesia

Sarjana Hukum Perdata dan Master of Science Bachelor of Civil Law and Master of Science


48

Laki-laki Male

Indonesia

Sarjana Ushuluddin & Dakwah, Magister Perbandingan Agama, dan Doktor Aqidah/Filsafat Islam Bachelor of Ushuluddin & Da’wah, Master of Comparative Religion, and Doctor of Aqidah/Islamic Philosophy

Tokoh masyarakat, khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama Community leader, especially from among Nahdlatul Ulama

62

Laki-laki Male

Mualim Pelayaran Besar, dan Magister Manajemen The Great Sailing Officer and Master of Management

Berkarir di Kementerian Perhubungan, saat ini menjabat Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Surabaya Career in the Ministry of Transportation, currently serving as Head of Kesyahbandaran Utama Office Tanjung Perak, Surabaya

59

Laki-laki Male

Sarjana Hukum Medical Degree

Berkarir di Kementerian Perhubungan, saat ini menjabat Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten Career in the Ministry of Transportation, currently serves as Head of the Office of Kesyahbandaran and Port Authority of Class I Banten

60

Laki-laki Male

Indonesia

Indonesia



207





Kewarganegaraan Citizenship

Latar Belakang Akademik Academic Background

Latar Belakang Profesi Professional Background

Usia Age

Gender

Indonesia

Sarjana Teknik Sipil dan Magister bidang Infrastructure Management Bachelor of Civil Engineering and Master in Infrastructure Management

Berkarir di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Career at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero

46

Laki-laki Male

M. Adji

Indonesia

Sarjana Teknik Sipil dan Master of Port MGT and Harbour Bachelor of Civil Engineering and Master of Port MGT and Harbour


47

Laki-laki Male

Rita Aryani

Indonesia

Sarjana Teknik Sipil Bachelor of Civil Engineering


57

Perempuan Female


Indonesia

Sarjana Ekonomi Akuntansi dan Magister Manajemen Bachelor of Accounting and Master of Management


49

Laki-laki Male

Indonesia

Sarjana Sosial Politik dan Magister Sains Bachelor of Social Politics and Master of Science


46

Perempuan Female

Sarjana Manajemen untuk Pemasaran dan Keuangan Bachelor of Management for Marketing and Finance

Mantan Deputi IV Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKp4), dan berkarir profesional di beberapa Perusahaan multinasional Former Deputy IV of the President’s Work Unit for Supervision and Development Control (UKP4), and a professional career in several multinational companies

53

Perempuan Female

Direksi Board Of Directors

Arif Suhartono

Rima Novianti

Tara Hidayat

208

Indonesia






PRAKTIK BAD GOVERNANCE BAD GOVERNANCE PRACTICE

Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari Lingkungan

Reports To Company’s Activities Polluting The Environment

Perusahaan tidak menemukan adanya laporan atas aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan oleh pihak manapun.

The Company did not find any reports of Company activities that pollute the environment by any party.

Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan Peraturan yang Berlaku dan Standar Akuntasi Keuangan (SAK)

Discrepancy Of Annual Report And Financial Statements Presentation With Applicable Regulations And Financial Accounting Standards (SAK)

Salah satu bahan dasar penyusunan Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2016 adalah laporan keuangan teraudit untuk tahun buku 2016. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan Perusahaan tahun 2016 telah menyesuaikan dengan SAK tersebut, dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan opini “Wajar, dalam semua hal yang material”.

One of the basic materials for the preparation of the Company’s Annual Report for 2016 is the audited financial statements for the fiscal year 2016. In accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), the Company’s 2016 financial statements have adjusted to the SAK, and have been audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, with the opinion “Fair, in all material things”.

Kasus Terkait dengan Buruh dan Karyawan

Cases Related To Workers And Employees

Perusahaan tidak memiliki kasus hubungan industrial yang melibatkan buruh dan karyawan.

The company has no industrial relations case involving workers and employees.

Pengungkapan Segmen Operasi Pada Laporan Keuangan

Disclosure Of Operation Segment In Financial Statements

Laporan keuangan Perusahaan belum menyajikan pembagian atas segmen operasi, sejalan dengan restrukturisasi usaha yang akan terus dikembangkan di lingkup IPC Group.

The Company’s financial statements have not yet presented the division of the operation segments, in line with the business restructuring that will continue to be developed within the scope of the IPC Group.

Kesesuaian Buku Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan Digital

Conformity Between Printed Annual Report And Digital Annual Report

Perusahaan telah menyajikan dengan kesesuaian yang utuh antara buku Laporan Tahunan dalam bentuk cetak dan Laporan Tahunan digital yang dapat diunduh di situs web Perusahaan.

The Company has presented in full conformity between printed Annual Report and digital Annual Report that can be downloaded on the Company’s website. .



209


210








TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Corporate Social Responsibility



211




FONDASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN FOUNDATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

212

Pandangan Dasar tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

A Basic View of Corporate Social Responsibility

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau Corporate Social Responsibility (CSR), adalah sebuah gagasan tentang bagaimana menciptakan sebuah skema berkelanjutannya dunia usaha yang diterjemahkan dalam pertumbuhan bersama antara dunia usaha dengan pemangku kepentingan. Pengelolaan dunia usaha yang berlebihan dan tidak berorientasi pada lingkungan sosial dan lingkungan alam tentu akan memberikan dampak yang negatif terhadap dunia di sekitarnya. Keseimbangan antara people, planet dan profit akan memberikan sebuah dasar yang kuat tentang dunia usaha yang tumbuh bersama entitas di sekitarnya.

Corporate Social Responsibility (CSR) is an idea of how to create a business continuity scheme that is translated into a common growth between the business community and stakeholders. Business management that is too much exploitated and not oriented to the social and natural environments will certainly have a negative impact on the world around it. The balance between the people, the planet and profit will provide a solid foundation for the business world to grow together with the surrounding entities.

Perundangan-undangan telah mempersyaratkan hal tersebut. Melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, entitas usaha diwajibkan untuk melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Secara umum, CSR diartikan sebagai sebuah sistem pengaturan diri yang melibatkan pertanggungajawaban entitas usaha atau instansi lainnya terhadap Pemegang Saham, karyawan, masyarakat luas dan lingkungan sekitar di berbagai bidang.

The above matter is required by law. Through the Law No 40 Year 2007 on Limited Liability Company, (Company Law), business entity is required to carry out Corporate Social Responsibility activities. In general, CSR is defined as a self-regulatory system that involves accountability of business entities or other agencies to Shareholders, employees, the wider community and the environment in various fields.







Melakukan program CSR yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih besar baik kepada Perusahaan, baik secara internal maupun eksternal. Manfaat secara internal dapat berupa meningkatnya citra Perusahaan dan para pemangku kepentingan terkait. Sementara manfaat eksternal diharapkan dapat membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus menerus membangun dan menciptakan kesejahteraan dan pada akhirnya akan tercipta kemandirian dari masyarakat yang terlibat dalam program tersebut.

The implementation of a sustainable CSR program will have a positive impact on and greater benefits to the Company, both internally and externally. Internal benefits can be in the form of increased corporate image and relevant stakeholders. While external benefits are expected to help create a more prosperous and independent lives of the society. Each activity will involve the spirit of synergy of all parties to continuously build and create prosperity, and will eventually create independence from the community involved in the program.

Perusahaan merupakan entitas usaha yang terletak di daerah hilir tempat bermuaranya beberapa sungai di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Adanya kegiatan domestik di badan air menyebabkan peningkatan jumlah sampah yang masuk ke perairan pelabuhan dan juga terjadinya penurunan kualitas badan air yang kemudian akan berpengaruh terhadap kegiatan operasional di pelabuhan. Oleh karena itu salah satu program CSR yang dapat dilakukan adalah Program Kali Bersih (PROKASIH). Tujuan jangka panjang program ini adalah untuk mengendalikan pencemaran air sungai pada setiap ruas sungai hingga minimal memenuhi baku mutu air, menurunnya beban limbah dari tiap sumber pencemar hingga minimal memenuhi baku mutu limbah cair, dan menguatnya sistem kelembagaan dalam pelaksanaan Prokasih.

The Company is a business entity located in the downstream area with many rivers in Jakarta. Domestic activities in the bodies of water increase the amount of waste that goes into the harbor waters and reduces the quality of the water which in turn affects the port operational activities. Therefore, one of the Company’s CSR programs is the Clean River Program (PROKASIH). The long term goal of this program is to control river water pollution to meet minimum water quality standards, decrease waste as a sources of pollution to the minimum effluent standards, and strengthen the institutional system in the implementation of Prokasih.

Dasar Hukum

Legal Basis

Beberapa dasar hukum yang menjadi fondasi bagi pengembangan CSR Perusahaan adalah: 1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas • Ayat 1: Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.   • Ayat 2: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.  

Several legal basis for the Company’s CSR development are as follows: 1. Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company • Paragraph 1: Companies conducting their business activities in the field and/or related to natural resources are required to implement Social and Environmental Responsibility. • Paragraph 2: Social and Environmental Responsibility as referred to in paragraph (1) is the Company’s obligation that is budgeted and accounted as the cost of the Company carried out with due regard to decency and fairness.



213





•

Ayat 3: Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. • Pasal 2: Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. • Pasal 4 Ayat 1: Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.   • Pasal 4 Ayat 2: Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.   •

Pasal 5 Ayat 1: Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.   • Pasal 5 Ayat 2: Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.   • Pasal 6: Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal • Pasal 34 Ayat 1: Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan. Jika tidak, maka dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

214


•

Paragraph 3: Companies failling to carry out their obligations as referred to in paragraph (1) will be sanctioned in accordance with the provisions of the legislation. 2. Government Regulation No. 47 Year 2012 on Corporate Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Company. • Article 2: Each Company as a legal subject has social and environmental responsibility. • Article 4 Paragraph 1: Social and environmental responsibility is performed by the Board of Directors based on the Company’s annual work plan after obtaining approval from the Board of Commissioners or the GMS in accordance with the articles of association of the Company, unless otherwise provided in the laws and regulations. • Article 4 Paragraph 2: The Company’s annual work plan as referred to in paragraph (1) should contain a plan of activities and budget required for the implementation of social and environmental responsibility. • Article 5 Paragraph 1: Companies conducting their business activities in the field and/or related to natural resources, should formulate and establish a plan of activities and budget referred to in Article 4 paragraph (2) and shall observe decency and fairness. •

Article 5 Paragraph 2: Realization of the budget for the social and environmental responsibility carried out by the Company as referred to in paragraph (1) shall be calculated as the cost of the Company. • Article 6: Implementation of social and environmental responsibility shall be contained in the annual report of the Company and accountable to the GMS. 3. Law No. 25 Year 2007 regarding Investment •

Article 34 Paragraph 1: Every investor is obliged to implement corporate social responsibility. If not, they can be subject to sanctions ranging from a written warning, restrictions on business activities, suspension of business activities and /or investment facilities, or revocation of business activities and/ or investment facilities.






4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khuhus Ibukota Jakarta No. 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) • Pasal 1 Ayat 8: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha yang selanjutnya disebut TSLDU adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. • Pasal 4 Ayat 1: TSLDU merupakan kegiatan sukarela dimana Perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan, besarnya dana yang akan dialokasikan atau dibelanjakan dan lokasi kegiatan, serta dengan cara/pola kegiatan TSLDU dilaksanakan. • Pasal 4 Ayat 2: TSLDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan kewajiban/kompensasi/ persyaratan/insentif atas diberikannya pelayanan perizinan terhadap kegiatan atau aktivitas Perusahaan. • Pasal 5: Ruang lingkup SLDU meliputi: (a) binas sosial dan budaya, (b) bina ekonomi, (c) bina fisik lingkungan, dan (d) penanggulangan bencana. •

Pasal 6 Ayat 1: TSLDU sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat berupa kegiatan langsung kepada masyarakat atau melalui keikutsertaan dalam program Pemerintah Daerah.

4. Regulation of the Governor of the Province of Jakarta No. 112 Year 2013 on the Business World Social and Environmental Responsibility (TSL DU) • Article 1 Paragraph 8: Social and Environmental Responsibility in the Business World, hereinafter referred to as TSL DU is an inherent responsibility in each company to create a harmonious balanced relationship, in accordance with the environment, values, norms and culture of the local community. • Article 4 Paragraph 1: TSL DU is a voluntary activity where the company has absolute freedom to determine the form of activities, the amount of funds to be allocated or spent and the location of activities, as well as the manner/pattern of TSL DU activities implemented. • Article 4 Paragraph 2: TSL DU referred to in paragraph (1) is not a liability/ compensation/requirement/incentive, it provides licensing services to the activity or activities of the company. •

•

Article 5: The scope of TSL DU includes: (a) social and cultural services, (b) economic development, (c) physical environmental development, and (d) disaster management. Article 6 Paragraph 1: the TSLDU as referred to in Article 5 can be a direct activity with the public or through participation in the Local Government programs.

Pemangku Kepentingan

Stakeholders

Standar Internasional ISO 26000 tentang Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility) mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan atau aktivitas apapun dari sebuah organisasi. Dalam konteks penyelenggaraan CSR, pemangku kepentingan harus mendapatkan perhatian utama dan perlibatan yang cukup agar CSR dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

International Standard ISO 26000 on Social Responsibility (CSR) defines stakeholders as those individuals or groups who have an interest in any decision or activity of an organization. In the context of the implementation of CSR, stakeholders must pay major attention and be involved sufficiently so that CSR can be implemented effectively and efficiently.



215





Secara umum, terdapat 9 (sembilan) pemangku kepentingan utama dari Perusahaan yaitu:

In general, there are 9 (nine) key stakeholders of the Company, namely:

Pemangku Kepentingan PT Pelabuhan Tanjung Priok

PT Pelabuhan Tanjung Priok Stakeholders

Pemangku Kepentingan Stakeholders

Isu Utama Main Issue

Manajemen Management

Citra Perusahaan; keberlangsungan, kelancaran dan keamanan operasi Perusahaan; minimalisasi risiko. The Company’s image; continuity, smoothness and safety of the Company’s operations; minimizing risk.

Pelanggan Customers


Karyawan Employees


Pemegang Saham Shareholders


Pemerintah (Pusat dan Daerah) Governments (Central and Local)

Aspek pembangunan, politik, sosial, ekonomi dan budaya di sekitar wilayah operasi Perusahaan, tata kelola CSR. Aspects of development, political, social, economic and cultural around the area of the Company’s operations, CSR governance.

Mitra Kerja Business Partners


Media Massa Mass Media

Aspek pembangunan, politik, sosial, ekonomi dan budaya di sekitar wilayah operasi Perusahaan melalui transparansi pengelolaan (governance) dan pengelolaan CSR. Aspects of development, political, social, economic and cultural around the area of the Company’s operations through the transparency of management (governance) and CSR management.

Masyarakat Community

Kesejahteraan; lapangan kerja; kualitas lingkungan hidup; usaha alternatif; pendidikan; kualitas hidup, tata kelola CSR. Welfare; employment; environmental quality; alternative business; education; quality of life, CSR governance.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Non Governmental Organization (NGO)

216

Tata Kelola CSR; dampak Perusahaan terhadap lingkungan dan para pemangku kepentingan serta upaya penanggulangan dampaknya. CSR Governance; Company impact on the environment and stakeholders as well as efforts to control its impact







Visi, Misi dan Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Vision, Mission and Principles of Corporate Social Responsibility

Plaksanaan CSR Perusahaan dirumuskan dan diimplementasikan untuk dapat mendukung tercapainya visi Perusahaan dan visi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku induk usaha sebagai sebuah entitas usaha dengan reputasi terbaik di kelasnya. Hal ini sebagaimana telah disetujui oleh Direksi Perusahaan, dimana visi IPC adalah sebagai berikut:

Basically the implementation of the Company’s CSR was formulated and implemented in order to support the achievement of the Company’s vision and the vision of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as the parent company as a business entity with best-in-class reputation. This has already approved by the Company’s Board of Directors, where the IPC vision is as follows:

“To be the preferred partner for reliable, best in class port & logistics services by creating an exciting enterprise for our people and contributing to national growth”

Setidaknya terdapat beberapa kata/frasa kunci yang terdapat dalam visi induk usaha tersebut, yaitu: (1) Mitra terpilih, (2) Handal, (3) Terbaik di kelasnya, (4) Perusahaan yang menyenangkan bagi insan Perusahaan, dan (5) Berkontribusi bagi pertumbuhan nasional. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Perusahaan perlu merumuskan visi dan misi CSR serta strategi dan tujuan turunannya yang selaras dengan visi besar Perusahaan sehingga mampu memberikan dukungan dalam mewujudkan tujuan Perusahaan sesuai dengan visi tersebut.


There are some key words/phrases contained in the parent company vision, namely: (1) Preferred Partner, (2) Reliable, (3) Best in class, (4) Exciting Enterprise for our people, and (5) Contributing to national growth. Based on these, the Company formulated a vision and mission for its CSR strategy and objectives aligned with the parent company vision to provide support in realizing the objectives of the Company in accordance with the vision.


217





Merujuk pada hal diatas, maka Visi dan Misi CSR Perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

218

Based on the above, the Company’s CSR Vision and Mission was formulated as follows:

Visi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok

The Vision of PT Pelabuhan Tanjung Priok’s Corporate Social Responsibility

“Menjadi Perusahaan dengan tanggung jawab sosial yang sistematis, handal, dan terkemuka yang mampu berselaras, bersinergi, dan mendukung strategi Perusahaan secara keseluruhan”

“To become a company with systematic and reliable social responsibility with capable, coherent and synergistic

• Sistematis artinya CSR diselenggarakan menggunakan pendekatan peningkatan berkesinambungan (continual improvement) dengan menerapkan siklus tertutup Plan – Do – Check – Act (P-D-C-A).

• Systematic means that CSR has an organized approach for continual improvement by applying a closed cycle Plan -Do-Check-Act (P-D-C-A).

• Handal artinya program-program CSR Perusahaan diselenggarakan berdasarkan asas daya guna, tepat guna dan tepat sasaran. Secara internal handal juga berarti CSR Perusahaan diselenggarakan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Program CSR harus mampu memberikan manfaat optimal bagi penerima manfaat, mampu membentuk kemandirian penerima manfaat (beneficiaries), dan berkelanjutan (sustainable).

• Reliable means the Company’s CSR programs are administered based on efficiency, are appropriate and well targeted. Internally reliable also means the Company’s CSR is organized by competent human resources. CSR programs should be able to provide optimum benefits for beneficiaries, be able to establish independence for the beneficiaries, and be sustainable.

• Terkemuka artinya CSR Perusahaan diapresiasi sebagai yang terbaik atau salah satu yang terbaik di Indonesia, oleh para pemangku kepentingan yang kompeten, termasuk mampu memperoleh penghargaan dan pengakuan CSR dari lembaga yang terpercaya.

• Leadership means the Company’s CSR programs will be appreciated as the best or one of the best in Indonesia, by competent stakeholders, including being able to acquire CSR awards and recognition from trusted institutions.

• Berselaras artinya CSR Perusahaan sejalan dan bersesuaian dengan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan. Strategi CSR tidak terpisahkan dari dan menjadi bagian dari strategi Perusahaan.

• Coherent means that the Company’s CSR programs are in line and consistent with the Company’s overall business strategy. CSR strategy is inseparable from is part of the Company’s strategy.

• Bersinergi artinya CSR Perusahaan mampu memperkuat “brand image” Perusahaan.

• Synergistic means that the Company’s CSR programs can strengthen the Company’s “brand image”.

• Mendukung artinya CSR Perusahaan membantu pencapaian tujuan Perusahaan. Dalam hal ini CSR harus mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan para pemangku kepentingan yang relevan baik internal maupun eksternal, membantu meminimalkan risiko operasi dan menciptakan keamanan operasi Perusahaan, dan menciptakan sinergi antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan.

• Supporting means the Company’s CSR programs help achieve the Company’s objectives. In this case CSR should create a harmonious relationship between the Company and the relevant stakeholders both internal and external, to help minimize the operational risks and create secure Company operations, and create synergies between the Company and stakeholders.







Misi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok

The Mission of PT Pelabuhan Tanjung Priok’s Corporate Social Responsibility

1. Mewujudkan penyelenggaraan CSR yang sistematis dengan tata kelola yang baik dan dikelola oleh sumber daya manusia dengan kompetensi unggul.

1. Create a CSR with a systematic implementation of good governance and managed by competent human resources.

2. Mewujudkan program CSR unggul yang tepat sasaran, tepat guna (efisien), dan berdaya guna (efektif) yang memberikan kontribusi optimal bagi para pemangku kepentingan dan penerima manfaat.

2. Achieve superior, targeted, efficient, and effective CSR programs that provide optimal contributions to the stakeholders and beneficiaries.

3. Mewujudkan kinerja CSR yang mampu meningkatkan citra Perusahaan, menciptakan hubungan yang selaras dan kondusif dengan para pemangku kepentingan, dan mampu membantu terwujudnya strategi dan tujuan Perusahaan.

3. Establish CSR performance that improves the corporate image, creating harmonious and conducive relations with stakeholders, and achieve the strategy and objectives of the Company.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut secara konsisten, CSR Perusahaan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

To realize the vision and mission on a consistent basis, the Company’s CSR has been organized based on the following principles:

•

•

Participatory The Company will ensure that CSR implementation is carried out together with stakeholders through engagement.

•

Representation For the implementation of community development programs, the Company will ensure that the most relevant stakeholders are identified and their interests are well represented. Empowerment The CSR programs should be able to empower the beneficiaries, by economic and/or capacity and/or competence increase. Independence The Company will ensure that beneficiaries are able to start and develop and continue the CSR programs independently.

•

•

•

•

•

Partisipatif Perusahaan akan memastikan penyelenggaraan CSR dilakukan bersama-sama dengan pemangku kepentingan melalui mekanisme pelibatan (engagement). Keterwakilan Penyelenggaraan program pengembangan masyarakat, Perusahaan akan berupaya untuk memastikan pemangku kepentingan yang paling relevan teridentifikasi dan kepentingannya terwakili dengan baik. Pemberdayaan Program CSR harus mampu memberdayakan penerima manfaat, secara peningkatan ekonomi dan/atau peningkatan kapasitas dan/atau kompetensi. Kemandirian Perusahaan memastikan penerima manfaat untuk dapat memulai dan selanjutnya mampu mengembangkan dan melanjutkan program CSR yang diterapkan secara mandiri. Berkelanjutan Program CSR harus memastikan bahwa penerima manfaatakan mendapatkan manfaat ekonomi, dan/atau kehidupan sosial, dan/atau kelestarian lingkungan hidup yang baik, pada saat sekarang maupun dimasa mendatang. Keselarasan Program CSR harus diselaraskan dengan program yang ada di masyarakat, baik formal maupun informal.


•

•

•

Sustainable The CSR programs must ensure that the recipients gain good economic benefits, and/or social and/or environmental sustainability, in the present and the future.

•

Alignment CSR programs should be harmonized with existing programs in the community, both formal and informal.


219





•

Mendukung Program Pemerintah (Pusat dan/atau Daerah) Program CSR akan menjadi penyerta (complement) bagi program pembangunan Pemerintah baik pusat maupun daerah. Perusahaan akan memastikan terjadinya komunikasi yang baik dengan Pemerintah, terutama Pemerintah daerah.

•

Supports Government (Central and/or Local) CSR development programs that complement both central and local government programs. The Company will ensure good communication with government, especially local government.

Roadmap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Roadmap

Social

Responsibility

Berdasarkan hasil pemetaan sosial, workshop dan kepentingan Perusahaan sesuai dengan visi dan strategi yang telah dimiliki, maka pengembangan Peta Jalan atau Roadmap Perusahaan diarahkan mulai dari pengembangan fondasi CSR hingga Perusahaan dikenal memiliki reputasi terkemuka dalam pelaksanaan CSR pada 5 (lima) tahun mendatang.

Based on results of the mapping of social, workshops and interests of the Company in accordance with the vision and strategy in place, the Company’s Roadmap development is directed from the development of CSR foundation until the Company is known to have a reputable reputation in the implementation of CSR in the next 5 (five) years.

Roadmap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 2015/2016–2020 PT Pelabuhan Tanjung Priok

Waste Management as Anchor Program

Participative Increasing - CSR Champion - Local Champion Internal and External

Outreach Top Performance National icon on Waste Management Program - Dissemination - Sharing - CSV

Comprehensive – CSR National Model Partnership

GLOBAL CSR

Organization Performance – Top MS CSR

Strategic Partnership

NATIONAL PROUD

Model-Concept CSR Implementation

Business Process Integration

TOP PERFORMANCE

Strategic Planning

MAINSTREAMING

CSR FOUNDATION

Corporate Social Responsibility Roadmap 2015/2016-2020 of PT Pelabuhan Tanjung Priok

International Initative Signatory Active in Global Forum

Support SDGs Trought Program

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

220







Penjabaran dari Roadmap CSR PTP adalah sebagai berikut: 1. CSR Foundation 2015 – 2016 Pada tahun ini Perusahaan mulai meletakan fondasi CSR melalui pendekatan sistematis dan membuat perencanaan strategis disertai dengan pelaksanaan model konsep program CSR dengan anchor program pengelolaan sampah melalui 4 (empat) fokus bidang yang dikembangkan, yaitu, pendidikan, kesehatan dan sanitasi, konservasi lingkungan serta pengembangan ekonomi hijau. Diharapkan pada fase ini terdapat 1 (satu) model pilot project yang mampu menjadi model untuk tahun-tahun berikutnya untuk dikembangkan. 2. CSR Mainstreaming 2016-2017 Pada tahun ini diharapkan terjadi pengarusutamaan CSR di Perusahaan maupun di masyarakat. Melalui kesadaran CSR di seluruh insan pekerja Perusahaan, diharapkan terjadinya integrasi CSR ke dalam proses bisnis Perusahaan secara menyeluruh. Melalui upaya ini CSR diharapkan mampu memberikan dukungan bagi operasional Perusahaan secara maksimal sehingga kinerja CSR maupun kinerja Perusahaan secara keseluruhan dapat lebih optimal. Pada sisi eksternal, diharapkan munculnya championchampion lokal yang mempu memberikan dukungan terhadap program CSR dan memberikan dukungan secara positif bagi operasional Perusahaan. 3. CSR TOP Performance 2017-2018 Dalam upaya menjadikan kinerja CSR berada pada level optimal, pada tahun ini Perusahaan mengembangkan strategi kemitraan bersifat nasional. Hal ini dimaksudkan agar Perusahaan secara brand image mampu dikenal secara lebih luas sebagai entitas usaha yang memiliki program CSR yang patut dijadikan model. Pada tahun ini Perusahaan telah mulai mengembangkan isu-isu strategis lainnya yang berada di luar Perusahaan sebagai bagian dari upaya outreach. Diharapkan kinerja Perusahaan dalam bidang CSR pada fase ini telah dikenal secara luas sehingga mampu memberikan kontribusi pada tulisan-tulisan yang inspiratif maupun berbagi pengalaman pada forum nasional.


The above CSR Roadmap of PTP can be elaborated as follows: 1. CSR Foundation 2015-2016 During this year period, the Company has started to establish a CSR foundation through a systematic approach and make strategic planning accompanied by the implementation of CSR program concept model with an anchor in waste management program through 4 (four) focus areas, namely: education, health and sanitation, environmental conservation and green economic development. It is expected that in this phase there will be 1 (one) model of pilot project capable of becoming the model for the next years to be developed. 2. CSR Mainstreaming 2016-2017 During this year period, it is expected that the CSR mainstreaming in the Company and in the community will take place. Through CSR awareness throughout the Company’s employees, it is expected that CSR integration will be integrated into the Company’s business processes thoroughly. Through this effort, CSR is expected to provide support for the Company’s operosianal optimally so that the performance of CSR as well as the overall performance of the Company can be optimized. On the external side, it is expected that local champions will support CSR programs and provide positive support for the Company’s operations. 3. CSR TOP Performance 2017-2018 In an effort to make CSR’s performance at an optimal level, this year the Company developed a national partnership strategy. This is intended to make the Company’s brand image known more widely as a business entity with CSR program that should become a model. This year, the Company has begun to develop other strategic issues outside the Company as part of the outreach effort. It is expected that at this phase the Company’s CSR performance is already widely recognized so as to contribute to inspirational writings and experiences sharing in the national forum.


221





4. National Proud 2018 -2019 Dengan pengalaman selama 3 (tiga) tahun dalam mengembangkan CSR secara sistematis, kemitraan strategis, program outreach dan munculnya local heroes, diharapkan pendekatan CSR Perusahaan pada tahun ini menjadi lebih komprehensif dan telah menjadi model pengembangan CSR secara kemitraan pada level nasional. Di saat yang bersamaan program replikasi Perusahaan untuk program unggulan telah dapat dilakukan di lokasi lain oleh Perusahaan atau di replikasi oleh entitas usaha lain sebagai model nasional. Diharapkan melalui model kemitraan nasional ini dan jalannya program yang ditetapkan telah memberikan dampak signifikan bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya secara berkesinambungan dengan meletakan prinsip keberlanjutan, maka harapannya di tahun ini Perusahaan telah dikenal sebagi Perusahaan kebanggan nasional dalam pelaksanaan program CSR. 5. Global CSR 2019 – 2020 Pada tahun ini diharapkan Perusahaan mulai aktif dalam forum global dengan mengikuti berbagai signatory dan programprogram yang menjadi perhatian dunia internasional seperti dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals. Melalui upaya ini diharapkan Perusahaan dapat dikenal secara global sesuai dengan misinya untuk dikenal sebagai entitas usaha terkemuka.

222


4. National Proud 2018 -2019 With 3-year experience in developing CSR systematically, strategic partnership, and outreach program and with the emergence of local heroes, it is expected that this year’s CSR approach becomes more comprehensive and can be a model of CSR development in partnership at national level. At the same time, the Company’s replication program for its flagship program can be performed in another location by the Company or replicated by another business entity as a national model. It is expected that this national partnership model and the predetermined programs implementation will give a significant impact on the environment and surrounding communities on an ongoing basis by putting sustainability principles into account, and hopefully during this year period, the Company is already recognized as a national pride company in the implementation of CSR programs. 5. Global CSR 2019-2020 During this year period, it is expected that the Company will be actively participating in global forums by joining various signatories and programs of international concern such as achieving sustainable development goals. Through this effort, it is expected that the Company can be recognized globally in accordance with its mission to be known as a prominent business entity.





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Bidang Fokus dan Penerima Manfaat

Areas of Focus and Beneficiaries

Agar CSR Perusahaan tepat sasaran, tepat guna, dan berdaya guna, maka Perusahaan menetapkan fokus pengelolaan CSR dengan mempertimbangkan pendekatan top down (company interest) maupun pendekatan bottom up melalui studi pemetaan sosial dan workshop dengan pemangku kepentingan. Fokus program tentu saja akan diarahkan pada masalah utama yang dihadapi oleh Perusahaan dan masyarakat di sekitar lokasi beroperasinya Perusahaan. Berdasarkan kajian atas dua pendekatan ini, masalah yang dihadapi secara bersama adalah mengenai pengelolaan sampah. Merujuk pada hal tersebut, maka fokus utama pengelolaan program CSR Perusahaan adalah pada pengelolaan sampah.

In order for the Company’s CSR to be righton-target, effective, and efficient, the Company sets the CSR management focus by considering top down (company interest) approach and bottom up approach through a social mapping study and workshops with stakeholders. The program focus will of course be directed to the main problems faced by the Company and the communities surrounding the Company’s operations. Based on a study of these two approaches, the common problem is related to waste management. Referring to that, the main focus of the Company’s CSR management program is on waste management.

Program pengelolaan sampah dengan demikian menjadi program anchor dari keseluruhan program CSR Perusahaan. Program pengelolaan sampah menjadi simpul dari seluruh bidang program yang akan ditetapkan oleh Perusahaan, dimana bidang-bidang yang ditetapkan oleh Perusahaan ditujukan dalam upaya pengelolaan sampah secara terpadu. Bidang-bidang program tersebut adalah sebagai berikut:

The waste management program thus becomes an anchor program of the entire CSR program of the Company. Waste management program becomes the node of all program areas to be determined by the Company, where the areas set by the Company are aimed at integrated waste management efforts. The program areas are as follows:

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

Pendidikan. Kesehatan dan Sanitasi. Perlindungan Lingkungan. Ekonomi Hijau.

Education. Health and Sanitation. Environmental Protection. Green Economy.

Sekalipun demikian, Perusahaan masih memberikan perhatian kepada program lain di luar bidang dan fokus kegiatan pengelolaan sampah secara proporsional, dengan mendahulukan bidang fokus dan penerima manfaat yang telah diprioritaskan di atas.

Nevertheless, the Company still pays attention to other programs outside the field and the focus of waste management activities proportionately, by prioritizing the focus areas and the prioritized beneficiaries above.

Lebih lanjut fokus dan bidang pengembangan CSR Perusahaan dapat dilihat sebagai berikut:

The focus and development areas of the Company’s CSR can be seen as follows:



223





Bidang Fokus Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok Focus Areas of Corporate Social Responsibility of PT Pelabuhan Tanjung Priok

Vision Mission Campany Objective

EDUCATION

GREEN ECONOMY

HEALTH and SANITATION

ENVIRONMENTAL CONSERVATION

Waste Management as Anchor Program CSR Management System Sementara itu, berdasarkan hasil pemetaan sosial serta workshop dan company interest, maka penerima manfaat CSR Perusahaan mencakup: 1. Masyarakat kelompok rentan, yaitu pemulung dan kelompok miskin. 2. Komunitas lingkungan. 3. Usaha mikro kecil dan menengah. 4. Sekolah: pendidikan anak usia dini, pendidikan kejuruan dan pendidikan umum. 5. Kelompok pemuda dan keagamaan. 6. Pendidikan anak usia dini. 7. Pekerja lokal.

Meanwhile, based on the results of social mapping as well as workshop and company interest, the Company’s CSR beneficiaries include: 1. Community of vulnerable groups, ie scavengers and the poor. 2. Environmental communities. 3. Small and medium enterprises. 4. School: early childhood education, vocational education and general education. 5. Youth and religious groups. 6. Early Childhood Education. 7. Local workers.

Program Community Development

Community Development Program

Program Kali Bersih (PROKASIH)

224

Tempat/ Place

:

Kelurahan Koja dan Kelurahan Lagoa

Tanggal/ Date

:

April 2015 s.d Juli 2016

Kegiatan/ Activity

:

Social Mapping Kunjungan Belajar Lingkungan Sosialisasi dan Pelatihan Lingkungan Pembentukan Local Champion Aksi Bersih Kali Festival Lingkungan Penghijauan Lingkungan Fiqih/Pengajian Lingkungan Sosialisasi Sekolah Adiwiyata Pembangunan Bank Sampah

Dana Tersalurkan/ Total Fund distributed

:

Rp3.741.512.500,-







Implemtasi CSR Prokasih

Prokasih CSR Implementation

Tahapan Kegiatan

Rincian Kegiatan

Riset pemetaan sosial Social Mapping Research

Pemetaan dilakukan di wilayah Kelurahan Koja dan Kelurahan Lagoa The mapping was conducted in Kelurahan Koja and Kelurahan Lagoa

17 Agustus – 30 September 2015 August 17 – September 30, 2015

Peluncuran program dan pengenalan PT. PTP kepada masyarakat dan pemangku kepentingan Launching and Introduction of PT PTP’s programs to community and stakeholders

1.

Desember 2015 December, 2015

2. 3. 1. 2. 3.

Pelatihan peningkatan kapasitas penggerak lingkungan (Environment Local Champion) Environment Local Champion Capacity Building

1.

2.

1.

2.

Philanthropy Programs

Sosialisasi Program Kali Bersih (PROKASIH) dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat; Penggalangan dukungan, partisipasi dan keterlibatan warga dan seluruh pemangku kepentingan; Lokakarya pengelolaan sampah.

Tanggal

Dissemination of “PROKASIH” Clean River Program and community-based waste Mobilization of support, participation and involvement of the people and all stakeholders Waste management workshop Pembentukan penggerak lingkungan di wilayah Koja dan Lagoa yang mmapu melakukan analisis dan pemetaan masalah lingkungan, memahami kebijakan lingkungan,pengelolaan sampah dan praktik pemanfaatan sampah; Perencanaan PROKASIH dan pengelolaan sampah serta penghijauan yang disusun oleh local champion berdasarkan situasi dan konteks wilayah masing-masing.

21-22 Februari 2016 February 21-22, 2016

Formation of Environment Local Champions in Koja and Lagoa areas who are capable of analyzing and mapping the environmental issues, understanding environmental policies, waste management and waste utilization practices; Planning of PROKASIH and waste management and greening movement by local champions based on the situation and context of each region

Bersih-bersih kampung dan lomba bertemakan lingkungan Village Cleaning and competitions with a theme on environment

Membangun kesadaran dan mendorong partisipasi warga untuk membersihkan lingkungan. 1. Kerja bakti di Kelurahan Lagoa (dilakukan sebanyak 7 kali); 2. Kerja bakti di Kelurahan Koja (dilakukan sebanyak 2 kali).

Fiqih lingkungan Communal Fiqih/Recitation

Tausiah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sebagai wujud keimanan. 1. Dilakukan 4 kali di Kelurahan Koja; 2. Dilakukan 6 kali di Kelurahan Lagoa.

Desember 2015 – Mei 2016. December, 2015 May, 2016.

Building awareness and encouraging the people’s participation to clean up the environment. 1. Community service in Kelurahan Lagoa (7 times); 2. Community service in Kelurahan Koja (twice). Januari – Agustus 2016. January-August, 2016

Tausiah to raise awareness of the importance of society’s role in maintaining the cleanliness of the environment as a form of faith. 1. Four (4) times in Kelurahan Koja; 2. Six (6) times in Kelurahan Lagoa



225





Tahapan Kegiatan

Rincian Kegiatan

Tanggal

Festival lingkungan Environmental Festival

Bagian dari kampanye PROKASIH yang dilakukan oleh PT. PTP. 1. Peluncuran dimulainya pembangunan Bank Sampah; 2. Talkshow PROKASIH dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat; 3. Pentas seni dan Gebyar musik; 4. Pameran produk daur ulang dari KOMPELING dan KOJA BERSAMA; 5. Pengumuman pemenang lomba bertajuk lingkungan

13 Maret 2016 March 13, 2016

Part of the PROKASIH campaign conducted by PT. PTP. 1. Launching of Waste Bank development; 2. PROKASIH Talkshow and community-based waste management; 3. Art and Music Performances; 4. Exhibition of recycled products from KOMPELING and KOJA BERSAMA; 5. Announcement of the winner of environmental themed competition Sosialisasi sekolah berbasis lingkungan Enviro

Titik awal keterlibatan sekolah-sekolah pada program PROKASIH dan pengelolaan sampah 1. Semiloka mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan; 2. Workshop sosialisasi sekolah peduli dan berbudaya lingkungan;

Januari – Mei 2016 January-May 2016

The starting point of school involvement in PROKASIH and waste management programs 1. Workshop to realize schools with environmental care and culture 2. Dissemination of schools with environmental care and culture Pelatihan pemanfaatan limbah plastik rumah tangga Training of household plastic waste utilization

Membangun kapasitas masyarakat dalam membuat produk kerajinan daur ulang dari sampah plastik. Building the people’s capacity in making handcrafts from recycled plastic waste

Pelatihan penghijauan dan daur ulang sampah organik Training of greening and organic waste recycling

Kunjungan Belajar (Benchmarking) Study Visit (Benchmarking)

Dilakukan 8 kali, sepanjang bulan Februari – Mei 2016 Conducted 8 times during FebruaryMay 2016 Dilakukan 12 kali, sepanjang bulan Maret – Juni 2016. Conducted 12 times throughout March – June 2016

Bertujuan untuk membangunketerampilan dan pengetahuan warga Koja dan Lagoa yang dilakukan di : 1. Pengelolaan IPAL dan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat di Kota tangerang; 2. Bank sampah di Dinas Kebersihan Kota Jakarta; 3. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Rawasari dan Bank Sampah serta Hutan Kota Sangga Buana, Lebak Bulus Jakarta Selatan.

30 Desember 2015 December 30, 2015 27 April 2016 April 27, 2016 1 Juni 2016 June 1, 2016

Aiming to build the skills and knowledge of Koja and Lagoa residents in: 1. 1Community-based management of Liquid Waste Treatment Installation (IPAL) and household waste in Tangerang city; 2. Waste Bank of Dinas Kebersihan Kota Jakarta; 3. Integrated Waste Management Facility (TPST) Rawasari, Waste Bank, and Sangga Buana City Forest, Lebak Bulus, South Jakarta

226







Tahapan Kegiatan

Rincian Kegiatan

Tanggal

Pembangunan dan pelatihan operasional Bank Sampah Waste Bank development and operation training

Terdapat 2 Bank Sampah : 1. Komunitas KOLAM 03 di Kelurahan Lagoa 2. Komunitas Koja Bersama

Dimulai pembangunan sampai terbentuknya bank sampah dari bulan Maret – Agustus 2016 Commencement and completion period of waste bank development was from March to August 2016

Program Kampung Hijau Green Village Program

Bertujuan untuk memperbaiki, melindungi dan mengelola lingkungan sekitar dan ekosistem pendukung kehidupan dan mendorong adanya model kampung peduli dan ramah lingkungan dengan cara: 1. Penentuan Titik Penghijauan 2. Pembangunan media penanaman pohon 3. Aksi Tanam Pohon untuk Penghijauan

There are 2 Waste Banks: 1. Komunitas KOLAM 03 in Kelurahan Lagoa 2. Komunitas Koja Bersama

Mei – Agustus 2016 May-August, 2016

With an aim to improve, protect and manage the surrounding environment and life-supporting ecosystems and encourage the model of caring and environmentally friendly villages by: 1. Determination of Greening Point 2. Development of tree planting media 3. Tree Planting Action for Greening Perbaikan sarana MCK dan kebersihan dilingkungan masyarakat dan Sekolah Improvement of sanitation and toilet facilities in the community and school environment

Bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat termasuk anakanak sekolah di sekitar wilayah pelaksanaan program prokasih, dilakukan dengan cara : 1. Pemasangan pagar taman lindung di samping Kali Kresek dan Kali Gendong ; 2. Pemasangan barrier/penyekat sampah di saluran PHB 3. Perbaikan sarana kebersihan dan MCK di 3 Sekolah Dasar Komplek SD Menteng Kelurahan Koja

Maret – Juli 2016 March-July, 2016

With an aim to improve environmental condition and health condition of the society including school students in the vicinity of the PROKASIH areas by: 1. Installation of a protected garden fence next to Kali Kresek and Kali Gendong; 2. Installation of barrier/garbage insulation in PHB channel; 3. Improvement of sanitation and toilet facilities in 3 Elementary Schools in SD Menteng Complex of Kelurahan Koja.



227





Program Filantropi 1.

Semarak Ramadhan 2016 Festive Ramadhan 2016 a.

Pembagian Makanan Berbuka Distribution of Fast Breaking Foods Tanggal dan Tempat Date and Place

:

• • • •

b.

14, 16, dan 20 Juni 2016 di Pintu Tol Tanjung Priok sebanyak 900 paket. 21 Juni 2016 di Pintu Masuk Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 250 paket. June 14, 16 and 20, 2016 at Tanjung Priok Toll Gate as many as 900 packages June 21, 2016 at the Entrance Post 9 of the Port of Tanjung Priok as many as 250 packages.

Pendistribusian Paket Sembako Distribution of Sembako Packages Bazar Murah Ramadhan Ramadan Bazaar Tempat Place

:

• • • • • •

Dana Tersalurkan Total Fund Disbursement 2.

Kelurahan Koja, Lagoa and Tanjung Priok as many as 1500 packages Jakarta Islamic Centre during “SOEs Present for the Country” event as many as 300 packages Al Qodamutaqwa Mosque in Ramadhan Safari event as many as 200 packages for orphan children

Rp221.818.800,-

Mudik Bersama IPC Group Going back to hometown together with IPC Group Peserta Participants a.

b.

228

:

Kelurahan Koja, Lagoa dan Tanjung Priok sebanyak 1500 paket. Jakarta Islamic Centre dalam rangka BUMN Untuk Negeri sebanyak 300 paket. Masjid Al Qodamutaqwa dalam acara Safari Ramadhan sebanyak 200 paket untuk anak yatim.

:

± 1.170 peserta mudik gratis

Tempat dan Tanggal Place and Date

:

Terminal 2 PT. JICT, 29 Juni 2016

Tujuan Destination

:

• •

Tempat dan Tanggal Place and Date

:

Ruko Batik Pekalongan dan Terminal Mangkang Semarang, 9 Juli 2016.

Tujuan Destinat

:

• •

Dana Tersalurkan Total Fund Disbursement

:

Operasional Rp164.331.665,Sewa Bus Rp361.500.000,-

Keberangkatan Departure

Jakarta-Pekalongan (9 bus/busses) Jakarta-Semarang (6 bus/ busses)

Arus Balik Return


Pekalongan-Jakarta (4 bus) Semarang-Jakarta (3 bus)






3.

Penyelenggaraan Tujuh Belasan Indonesian Independence Day Celebration a.

b.

Internal Tempat dan Tanggal Place and Date

:

Taman Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, 16 Agustus 2016. Garden of the Port of Tanjung Priok Branch, August 16, 2016

Kegiatan Activity

:

• • • • • • •

Lomba Hias Tumpeng Lomba Balap Karung Stand Up Comedy Wefie Race Pembagian Doorprize Pertunjukan Band dan Bintang Tamu Stand Up Comedy Festival Jajanan Pasar

• • • • • • •

Tumpeng-cone-like rice decorating contest Sack race competition Stand Up Comedy Wefie Race Doorprize Band Performances and Stand Up Comedy Guest Stars Market Snacks Festival

Eksternal External Tempat dan Tanggal Place and date

:

Kelurahan Koja, Warakas dan Sungai Bambu, 17 Agustus 2016. Koja, Warakas and Sungai Bambu Village, August 17, 2016.

Kegiatan Activity

:

• • • • • •

Lomba Panjat Pinang Lomba Hias Rias Lingkungan Penghargaan Siswa Berprestasi Panggung Hiburan Pembagian Doorprize Festival Jajanan Pasar

• • • • • •

“Panjat Pinang” Climbing Race Environmental Decorating Competition Student Achievement Award Entertainment Stage Doorprize Distribution Market Snacks Festival

Dana Tersalurkan Total Fund Disbursement 4.

:

Rp346.473.047,-

Tempat Place

:

Halaman Masjid Qodamuttaqwa Yard of Qodamuttagwa Mosque

Tanggal Date

:

9-10 September 2016 September 9-10, 2016

Penerima Beneficiaries

:

46 Mustahiq dari 88 proposal yg diajukan 46 Mustahiq from 88 proposals submitted

Partisipasi Participants

:

21 mitra Perusahaan 21 of Company Partners

Jumlah Total

:

• • • • • •


:

Rp314.500.000,-

Pendistribusian Hewan Qurban Distribution of sacrificed animals


20 ekor sapi pengadaan PTP 13 ekor sapi pemberian Mitra Perusahaan 17 ekor kambing pemberian Mitra 20 cows from PTP 13 cows donated by the Company’s Partners 17 goats donated by the Company’s Partners


229





5.

Penyelenggaraan Acara HUT PTP a.

Internal Tempat Place

:

Auditorium Lantai 9 Gd. PTP 9th floor Auditorium PTP Building

Tanggal Date

:


Kegiatan

:

• • • •

b.

Presentation of “A Day to Remember” award for the best, most exemplary and most loyal employees in the Company; Entertainment and Doorrize

Eksternal Tempat Place

:

Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok Papanggo Village, Tanjung Priok

Tanggal Date

:


Kegiatan Activity

:

• • • •

230

Pemberian Penghargaan “ A Day to Remember” bagi para pekerja terbaik, teladan dan terloyal di Perusahaan; Hiburan dan Pemabagian Doorprize.

Pemberian Kaca Mata Gratis bekerjasama dengan Optical Permai mendistribusikan 100 unit kaca mata bagi warga lansia berusia 40-50 tahun. Pengecekan Gula Darah, Asam Urat, dan Kolesterol Gratis serta pemberian obat gratis yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Port Medical Centre. Distribution of 100 pairs of free glasses for elderly people aged 40-50 years, in cooperation with Optical Permai; Free check of Blood Sugar, Uric Acid, and Cholesterol and free medicine in collaboration with Port Medical Center Hospital.

Tempat

:

Ruang Tunggu VIP Terminal Penumpang Passenger VIP Passenger Lounge

Tanggal

:

8 November 2016

Kegiatan

:

Penyuluhan Kesehatan Mata bekerjasama dengan PT Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta dengan mengundang 100 orang warga Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok. Eye Health Counseling in cooperation with PT. Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta by inviting 100 residents of Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok.

Tempat Place

:

Museum Bahari Sunda Kelapa dan TO 3 Sunda Kelapa Maritime Museum and TO 3

Tanggal Date

:


Kegiatan Activity

:

Field Trip Maritim bersama 100 orang siswa-siswi Sekolah Dasar Menteng Lagoa Maritime Field Trip with 100 students of Menteng Lagoa Elementary School


:

Rp242.091.458,-






TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO CUSTOMERS

Perusahaan memiliki komitmen yang tinggi dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap kepentingan konsumen. Sebagai pengelola Pelabuhan terbesar di Indonesia, Perusahaan memiliki tugas moral untuk menyediakan layanan yang bermutu dan mencerminkan standar layanan dan kompetensinya pada dunia usaha secara keseluruhan, khususnya tingkat internasional.

The Company has a high commitment in fulfilling its responsibilities to the interests of consumers. As the largest port operator in Indonesia, the Company has a moral duty to provide quality services and reflect its service standards and competencies in the business world as a whole, particularly at the international level.

Perusahaan membuka akses komunikasi kepada publik, baik yang hendak menanyakan informasi terkait produk maupun pengaduan keluhan. Selain melalui situs web resmi Perusahaan, akses informasi dan layanan pengaduan keluhan juga dapat di akses melalui situs web induk usaha, IPC dengan alamat www.indonesiaport. co.id. Sebagai tambahan, Perusahaan telah menyediakan berbagai jalur komunikasi yang efisien untuk menjalin interaksi dan komunikasi dua arah dengan pihak eksternal, yang terdiri dari:

The Company makes available access of communications to the public, whether they want to inquire about product information or file a complaint. In addition to the Company’s official website, the access to information and for filing complaint may also be available through the parent company’s website, IPC at www.indonesiaport.co.id. In addition, the Company has provided various efficient communication channels for interaction and two-way communication with external parties, comprising:

Telepon/Phone

:

+6221-4301080

Faks/Facs

:

+6221-4372947

Email

:

[email protected]

Twitter

:

@PriokPort _PTP

Facebook

:

Priok Port

Instagram

:

PriokPort

Di samping itu, Perusahaan juga melakukan survei kepuasan pelanggan untuk dapat mengevaluasi tingkat layanan yang diberikan dan kesesuaian terhadap ekspektasi konsumen. Survei di tahun 2016 dilakukan oleh konsultan pihak ketiga, dengan hasil sebagai berikut.

In addition, the Company also conducts customer satisfaction surveys with a view to evaluate the service level provided and the suitability with consumer expectations. The survey in 2016 was conducted by a third party consultant, with the following results.

Perkembangan Indeks Kepuasan Pelanggan

2014


3,90%

3,87%

4,01%

Customer Satisfaction Index Development

2015

2016


231





Indeks kepuasan pelanggan sebesar 4,01 (kategori: puas). Indeks kepuasan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2013 indeks kepuasan pelanggan sebesar 3,46 (kategori: netral) dan di tahun-tahun berikutnya masuk dalam kategori puas dengan nilai yang terus naik dari 3,87 pada tahun 2014, menjadi 3,90 pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 naik lagi menjadi 4,01. Kenaikan tahun ini lebih dipicu karena kepuasan pelanggan terhadap pelayanan nakhoda.

The Customer satisfaction index was 4.01 (category: satisfied). This satisfaction index was an increase compared to previous years. In 2013, the customer satisfaction index was 3.46 (category: neutral) and in subsequent years was in the “satisfied” category with an upward trend of indexes from 3.87 in 2014, 3.90 in 2015, to 4.01 in 2016. This year’s increase was further triggered by customer satisfaction with the services from the Captain.

Perkembangan Indeks Ketidakpuasan Pelanggan

2,19%

6,51%

7,45%

Customer Dissatisfaction Index

2014

Persentase ketidakpuasan pelanggan sebesar 2,19%. Persentase ketidakpuasan tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahuntahun sebelumnya. Di tahun 2014 persentase ketidakpuasan pelanggan sebesar 7,45%, kemudian turun menjadi 6,51% pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 turun lagi menjadi 2,19% dari total 1.036 responden. Penurunan tahun ini lebih dipicu karena rendahnya persentase ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan non petikemas (0,89%).

232


2015

2016

The Customer Dissatisfaction Percentage was 2.19%. This percentage decreased compared to previous years. In 2014 the customer dissatisfaction percentage was 7.45% and then dropped to 6.51% in 2015, and 2.19% in 2016 out of a total of 1,036 respondents. This year’s decline was further triggered by the low percentage of customer dissatisfaction with non-container service (0.89%).






Perkembangan Indeks Loyalitas Pelanggan

3,89%

4,01%

4,06%

Customer Loyalty Index Development

2014

2015

2016

Indeks loyalitas pelanggan sebesar 4,06 (kategori: baik). Indeks loyalitas tersebut mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2014 indeks loyalitas pelanggan sebesar 3,89 (kategori: baik) dan di tahun-tahun berikutnya masih dalam kategori baik namun dengan nilai yang terus naik dari 4,01 pada tahun 2015, menjadi 4,06 pada tahun 2016. Kenaikan tahun ini lebih dipicu karena loyalitas pelanggan terhadap pelayanan nakhoda.

Customer loyalty index was 4.06 (category: good). The loyalty index increased from 3.89 (category: good) in 2014; while in the following years remained in the “good” category but with an upward trend of value from 4.01 in 2015, to 4.06 In 2016. This year’s increase was more triggered by customer loyalty to the services of the captain.

Indeks nilai persepsi pelanggan sebesar 2,90 (kategori: belum sesuai). Nilai tersebut berarti pelanggan mempersepsikan biaya yang mereka keluarkan belum sesuai dengan manfaat atau keuntungan yang didapatkan dari pelayanan kepelabuhanan.

Customer perception value index was 2.90 (category: not yet appropriate). This value means that customers perceived that the cost they spent was not worth the benefits obtained from the port service.

Melalui survei kepuasan pelanggan tersebut, Perusahaan memiliki tingkat penilaian atas rekomendasi dan perbaikan yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi intinya; khususnya dalam mewujudkan visi dan misinya yang sesuai dengan perkembangan IPC Group dan kebijakan Pemerintah terkait pengelolaan kemaritiman Indonesia.

Through the customer satisfaction survey, the Company has an assessment level of recommendations and improvements that must be made in order to improve its capability and core competencies; especially in pursuit of its vision and mission in accordance with the development of IPC Group and Government policy related to the maritime management in Indonesia.



233


234








Laporan Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Statements



235




PT Pelabuhan Tanjung Priok Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen/ Financial statements as of December 31, 2016 and for the year then ended with independent auditors’ report

236






The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2016 AND FOR THE YEAR THEN ENDED WITH INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

Daftar Isi

Table of Contents Halaman/ Page

Surat Pernyataan Direksi

Directors’ Statements

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors’ Report

Laporan Posisi Keuangan ……………………………….

1

…………….……….. Statement of Financial Position

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain…...…...…...………………………

2

Statement of Profit or Loss and Other …………..…...…...…...…...Comprehensive Income

Laporan Perubahan Ekuitas …………………..………...

3

……………………… Statement of Changes in Equity

Laporan Arus Kas…………………………………………

4

…………………………….. Statement of Cash Flows

Catatan Atas Laporan Keuangan……….......................

5-55

……………..……. Notes to the Financial Statements

************************



237


238










239


240










241


242









PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK LAPORAN POSISI KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2016 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK STATEMENT OF FINANCIAL POSITION As of December 31, 2016 (Expressed in Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember 2016/ December 31, 2016

Catatan/ Notes

31 Desember 2015/ December 31, 2015

ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas Piutang usaha - neto Pihak berelasi Pihak ketiga Piutang lain-lain Pihak berelasi Pihak ketiga Persediaan Pendapatan masih akan diterima Pihak berelasi Pihak ketiga Pajak dibayar di muka Uang muka dan beban dibayar di muka Total Aset Lancar

ASSETS 750.643.124 80.005.898 109.608.996

4,21a,22,23 3,5,22,23 21b

76.152.209 126.280.732 43.743.514 274.087 89.871

6,22,23 21d

32.892.281 85.871.589 125.065.361

14a

6.623.850

35.481.166 158.146.126 91.795.407

472.550.281

22,23 21c

29.003.850 24.295 -

CURRENT ASSETS Cash and cash equivalent Trade receivables - net Related parties Third parties Other receivables Related parties Third parties Inventories Accrued revenue Related parties Third parties Prepaid taxes

7

1.219.739.244

6.230.298

Advance and prepaid expenses

1.010.743.691

Total Current Assets

1.296.663 900.000 11.000

NON-CURRENT ASSETS Deferred tax assets Claim for tax refund Investment in shares of stock Fixed assets Other assets

ASET TIDAK LANCAR Aset pajak tangguhan Tagihan restitusi pajak Investasi saham Aset tetap Aset lain-lain

3.754.477 33.048.998 900.000 38.890.453 11.000

Total Aset Tidak Lancar

76.604.928

2.207.663

Total Non-Current Assets

1.296.344.172

1.012.951.354

TOTAL ASSETS

TOTAL ASET

14f 14d 8,21e 9

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS

LIABILITIES

LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang usaha Pihak berelasi Pihak ketiga Utang lain-lain Pihak berelasi Pihak ketiga Uang pertanggungan Uang titipan Beban akrual Utang pajak Pendapatan diterima di muka

158.982.840 847.913 6.028.617 36.121.873 329.622.505 19.025.575 9.413.588

TOTAL LIABILITAS

854.337.378

10,22,23 21f

248.068.717 46.225.750

92.775.611 8.937.226 39.145 32.912.462 308.623.088 18.480.062 37.357.314

CURRENT LIABILITIES Trade payables Related parties Third parties Other payables Related parties Third parties Advances from customer Deposit from customer Accrued expenses Taxes payable Unearned revenues

661.371.234

TOTAL LIABILITIES

132.081.344 30.164.982

11,22,23 21g 12,22,23 12,21i,22,23 13,21h,22,23 14b 15

EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham Modal dasar - 100.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh 25.000 saham Saldo laba Ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya

25.000.000

16

76.765.816 340.240.978

16

TOTAL EKUITAS

442.006.794

351.580.120

TOTAL EQUITY

1.296.344.172

1.012.951.354

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

EQUITY Capital stock - Rp1,000,000 (full amount) par value per share Authorized - 100,000 shares Issued and fully paid 25.000.000 25,000 shares Retained earnings 76.765.816 Appropriated 249.814.304 Unappropriated

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

1



243





PELABUHAN TANJUNG PRIOK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME For the Year Ended December 31, 2016 (Expressed in Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31, Catatan/ Notes

2015

3.454.554.558

17

3.003.522.253

Operating revenues

(3.046.934.656)

18

(2.668.854.043)

Operating expenses

2016 Pendapatan operasi Beban operasi Pendapatan operasi lainnya

53.312.982

19

37.581.588

Beban operasi lainnya

(12.860.984)

19

(10.827.820)

LABA USAHA

448.071.900

Pendapatan keuangan - neto Beban keuangan LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN Beban pajak final LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN PAJAK PENGHASILAN BADAN Kini Tangguhan LABA TAHUN BERJALAN

6.278.453 (212.241)

20a 20b

454.138.112 (9.032.652)

(107.346.269) 2.457.814

5.031.465 (749.520) 365.703.923

14c

445.105.460

(4.902.650) 360.801.273

14d 14f

(112.307.605) 1.296.663

Other operating expenses INCOME FROM OPERATIONS Finance income - net Finance costs INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX Final tax expense INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX CORPORATE INCOME TAX Current Deferred

340.217.005

249.790.331

-

-

Other comprehensive income

249.790.331

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Penghasilan komprehensif lain TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

361.421.978

Other operating income

340.217.005


INCOME FOR THE YEAR


2

244



Strengthening Operation, Delivering Value 25.000.000

-

-

25.000.000

-

-

-

25.000.000

Modal saham Capital stock -

3

340.240.978

340.217.005

(249.790.331)

249.814.304

249.790.331

(19.191.452)

(76.765.816)

95.981.241

Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated

442.006.794

340.217.005

(249.790.331)

351.580.120

249.790.331

(19.191.452)

-

120.981.241

Total Ekuitas, neto/ Total Equity, net

Balance as of December 31, 2016

Income for the year

Distribution of cash Dividend


Income for the year

Distribution of cash Dividend

General reserve



76.765.816

-

-

76.765.816

-

-

76.765.816

Ditentukan penggunaannya/ Appropriated

Saldo laba/Retained earnings

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY For Year Ended December 31, 2016 (Expressed in Thousand Rupiah, unless otherwise stated)



Saldo per 31 Desember 2016

Laba tahun berjalan

Pembagian dividen kas

Saldo per 31 Desember 2015 16

16

Pembagian dividen kas

Laba tahun berjalan

16

Cadangan umum

Saldo per 31 Desember 2014

Catatan/ Notes

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion And Analysis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate social responsibility


245





PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK STATEMENT OF CASH FLOWS For the Year Ended December 31, 2016 Expressed in Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31, Catatan/ Notes

2016 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan Pembayaran kepada pemasok Pembayaran kepada karyawan Pembayaran pajak penghasilan Penerimaan penghasilan bunga Pembayaran beban bunga dan keuangan lain Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi

2015

3.537.210.903 (2.435.729.767) (434.741.020) (143.019.145) 6.278.453

2.836.404.030 (2.277.647.848) (185.526.276) (143.283.085) 5.032.392

(212.241)

(749.521)

529.787.183

234.229.692

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penempatan penyertaan saham

-

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi

-

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran dividen kas

(249.790.331)

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan

(249.790.331)

Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas

8

16

(1.904.009)

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Cash receipts from customers Payment to suppliers Payment to employees Payment for income taxes Interest income received Payment of interest and other financial charges Net cash provided by operating activities

(898.750)

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Placement of investment in shares of stock

(898.750)

Net cash used in investing activities

(19.191.452)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Payment of cash dividend

(19.191.452)

Net cash used in financing activities

13.195.424

Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents

227.334.914

NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT

KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS

278.092.843

KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN

472.550.281

4

245.215.367

CASH AND CASH EQUIVALENT AT BEGINNING OF YEAR

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN

750.643.124

4

472.550.281

CASH AND CASH EQUIVALENT AT END OF YEAR



4

246







PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1.

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and for the Year Then Ended (Expressed in Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

UMUM a.

1.

Pendirian Perusahaan dan informasi umum

GENERAL a.

Establishment of the Company and general information

PT Pelabuhan Tanjung Priok ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 10 Juli 2013 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa S.H., Mkn., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan No. AHU-42024.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013.

PT Pelabuhan Tanjung Priok (the “Company”) was established based on Deed No. 27 dated July 10, 2013 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision No. AHU-42024.AH.01.01.Tahun 2013 dated August 1, 2013.

Berdasarkan perjanjian No. HK.566/20/13/PI/II13 tanggal 27 Desember 2013, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) dan Perusahaan mengadakan Perjanjian Serah Operasi Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Pelabuhan serta Penggunaan Lahan Pelabuhan berdasarkan Hak Pengelolaan (HPL) Pelindo II pada Cabang Tanjung Priok. Berdasarkan perjanjian tersebut, Pelindo II setuju untuk memberikan hak kepada Perusahaan untuk mengoperasikan fasilitas pelabuhan dan fasilitas penunjang pelabuhan serta lahan pelabuhan yang penggunaan merupakan aset milik Pelindo II untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam perjanjian (Catatan 24).

Based on agreement No. HK.566/20/13/PI/II13, dated December 27, 2013, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) and the Company entered into Agreement of Handover of Port Facilities, Port Supporting Facilities and Land under Hak Pengelolaan (HPL) of Pelindo II on Tanjung Priok Branch. Based on the agreement, Pelindo II agreed to provide the rights to the Company to operate port facilities and port supporting facilities also the land owned by Pelindo II to perform Port Services and other services based on the terms and condition stipulated in the agreement (Note 24).

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 818 Tahun 2014 tanggal 29 September 2014, Perusahaan telah memperoleh Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pelabuhan.

Based on Decision of Minister of Transportation No. 818 dated September 29, 2014, the Company has been granted an Operating permit as Port Operation Entity.

Berdasarkan surat Direktur Utama Pelindo II No.UT.029/29/11/1/PI.II-16, Perusahaan akan berperan sebagai Operator Terminal dengan mengelola kegiatan di terminal, lini II, fasilitas pelabuhan dan fasilitas sosial.

Based on the letter of the Director of Pelindo II No.UT.029/29/11/1/PI.II-16, the Company will be the Port Operator with manage the activities in terminal, line II, port facilities and social facilities.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, saat ini, Perusahaan bergerak dalam bidang pelayanan jasa terminal petikemas, jasa curah kering, curah cair, bunkering serta jasa pergudangan dan lapangan.

In accordance with Article 3 of the Company’s Articles of Association, currently, the Company activities are in container terminal services, dry bulk and liquid bulk services, bunkering and warehousing and field services.

Kantor Perusahaan berlokasi di Jl. Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia.

The Company’s office is located at Jl. Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok, Jakarta Indonesia.

Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tanggal 1 November 2014.

The Company started its commercial activities on November 1, 2014.

5



247







UMUM (lanjutan) b.

1.

Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan

GENERAL (continued) b.

Board of Commissioners, Directors and employees As of December 31, 2016 and 2015, composition of the Company’s Board of Commissioners and Directors based on Deed No. 105 dated December 14, 2015 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, are as follows:

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berdasarkan Akta No. 105 tanggal 14 Desember 2015 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa S.H., Mkn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris

Saptono R. Irianto Sabri Saiman Guna Mulyana Said Aqil Siroj Hari Setyobudi Nafri

President Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner

Direksi

Directors

Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur

c.

President Director Director Director Director Director Director

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan masing-masing memiliki 466 dan 637 karyawan (tidak diaudit). Karyawan tersebut merupakan karyawan Pelindo II cabang Tanjung Priok yang ditugaskan di Perusahaan.

As of December 31, 2016 and 2015, the Company has 466 and 637 employees (unaudited). These employees represents the employees of Pelindo II Tanjung Priok branch which are assigned to the Company.

Entitas induk Perusahaan adalah Pelindo II dan Pemerintah Republik Indonesia.

The Company’s parent entity is Pelindo II and The Government of the Republic of Indonesia.

Laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 17 Februari 2017. Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut.

The Company’s financial statements for the year ended December 31, 2015 were completed and authorized for issue on February 17, 2017 by the Company’s Directors. The Company’s Management are responsible for the fair preparation and presentation of such financial statements.

Mata Uang Pelaporan dan Fungsional Mata uang pelaporan dan Perusahaan adalah Rupiah.

2.

Arif Suhartono M. Adji Rita Aryani Prastyo Wasis Prabowo Rima Novianti Tara Singgih

c.

Reporting and Functional Currency The Company’s reporting currency is Rupiah.

fungsional

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

2.

SUMMARY POLICIES

OF

SIGNIFICANT

and

functional

ACCOUNTING

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparing the financial statements, which have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan yang telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

6

248









IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) a.

b.

2.

Dasar penyusunan dan pengukuran laporan keuangan

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) a.

ACCOUNTING

Basis of financial statements preparation and measurement

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) which comprises the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants. These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

Laporan keuangan kecuali laporan arus kas disusun berdasarkan konsep akrual dan dasar pengukuran menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

The financial statements except the statement of cash flow have been prepared on an accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts that were measured by using a basis as disclosed in the relevant notes.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The statements of cash flow was prepared using direct method and presents receipts and expenditures of cash and cash equivalents, which were classified into operating, investing and financing activities.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan menjadi dan disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

All amounts in the financial statements are rounded to and presented in thousand Rupiah, unless otherwise stated.

Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

b.

Foreign currencies balances

transactions

and

Perusahaan menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah. Transaksitransaksi dalam mata uang selain Rupiah dibukukan dengan nilai tukar yang berlaku pada tanggal transaksi.

The Company maintains its accounting records in Rupiah. Transactions in currencies other than Rupiah are recorded at the prevailing exchange rates in effect on the date of the transactions.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, seluruh aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Rupiah dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian selisih kurs neto yang timbul diakui pada laba rugi tahun berjalan.

At the statements of financial position dates, all monetary assets and liabilities denominated in currencies other than Rupiah are translated into Rupiah at the middle exchange rates quoted by Bank Indonesia on those dates. The resulting net foreign exchange gains or losses are recognized in the current year’s profit and loss.

Kurs yang digunakan (dalam angka penuh) pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang dihitung dengan menggunakan rata-rata kurs jual dan beli mata uang asing yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

The exchange rates used (in full amount) as of December 31, 2016 and 2015 which computed by taking the average of the buying and selling rates of bank notes last published by Bank Indonesia are as follows:

7



249







IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) b.

2.

Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) b.

Foreign currencies balances (continued)

ACCOUNTING

transactions

and

31 Desember 2016/ 31 Desember 2015/ December 31, 2016 December 31, 2015

Dolar Amerika Serikat (USD) c.

d.

e.

13.436

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

13.795 c.

United Stated Dollar (USD)

Transactions with related parties

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi.

Transactions with related parties are made based on terms agreed by the parties, whereas such terms may not be the same as those transactions with unrelated parties.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 21 atas laporan keuangan.

All significant transaction and balance with related parties are disclosed in the Note 21 to the financial statements.

Penggunaan Estimasi

d.

Use of Estimates

Manajemen membuat estimasi dan asumsi dalam penyusunan laporan keuangan yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Management makes estimates and assumptions in the preparation of the financial statements which affect the reported amounts of assets, liabilities, revenues and expenses.

Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang sama pada saat terjadinya revisi estimasi atau pada periode masa depan yang terkena dampak (Catatan 3).

Actual results could estimates. Revisions to are recognized in the estimate is revised and affected (Note 3).

Instrumen keuangan i)

e.

differ from those accounting estimates period in which the in any future periods

Financial instruments

Aset keuangan

i) Financial assets

Pengakuan awal

Initial recognition

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, jika dibolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir tahun keuangan.

Financial assets within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-tomaturity investments and available-forsale financial assets, as appropriate. The Company determines the classification of the financial assets upon initial recognition and, if allowed and appropriate, will reevaluate this designation at the end of each financial year.

Semua aset keuangan diakui pertama kali pada nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali apabila aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

Financial assets are recognized initially at fair value plus directly attributable transaction costs, except if the financial assets are recorded at fair value through profit or loss.

8

250









IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) e.

2.

Instrumen keuangan (lanjutan) i)

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) e.

Aset keuangan (lanjutan)

ACCOUNTING

Financial instruments (continued) i) Financial assets (continued)

Pengakuan awal (lanjutan)

Initial recognition (continued)

Aset keuangan Perusahaan mencakup kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan pendapatan masih akan diterima diklasifikasikan sebagai “Pinjaman yang diberikan dan Piutang”. Sedangkan investasi diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

The financial assets of the Company, which include cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables and accrued revenue, are all classified as “Loans and Receivables”. Whereas, investment classified as available-for-sale.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Subsequent measurement

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

(a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi

(a)

Financial assets at fair value through profit or loss Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi termasuk aset keuangan untuk dijual dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi. (b)

(b) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Loan and receivables After initial measurement, such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method, and gains and losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan keuntungan dan kerugian terkait diakui sebagai laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga melalui proses amortisasi.

9



251







IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) e.

2.

Instrumen keuangan (lanjutan) ii)

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) e.

Liabilitas keuangan

ACCOUNTING

Financial instruments (continued) ii)

Financial liabilities

Pengakuan awal

Initial recognition

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, liabilitas keuangan yang dinilai pada biaya perolehan yang diamortisasi atau sebagai derivatif yang dirancang sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang lebih sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang dinilai pada biaya perolehan yang diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as financial liabilities at fair value through the profit or loss, financial liabilities measures at amortized cost, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company determines the classification of financial liabilities upon initial recognition. Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of financial liabilities measures at amortized cost, inclusive of directly attributable transaction costs.

Liabilitas keuangan Perusahaan mencakup utang usaha, beban akrual, liabilitas jangka pendek lainnya diklasifikasikan sebagai pinjaman dan utang.

The financial liabilities of The Company, which include trade payables, accrued expenses, other current liabilities are classified as loan and payable.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Subsequent measurement

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Keuntungan atau kerugian harus diakui sebagai laba atau rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasinya.

Gains and losses are recognized as profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

10

252






Referensi Silang POJK 29/POJK.04/2016 dan SEOJK 30/ SEOJK.04/2016 POJK Cross Reference 29/POJK.04/2016 and SEOJK 30/SEOJK.04/2016

Kriteria Criteria

Penjelasan Description

Hal Pages

I. Umum | General 1. Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris Annual report is presented in proper Bahasa Indonesia. English version of the report is recommended.

V

2. Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca Annual report is printed on good quality paper grade, using readable typography

V

3. Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas Annual report clearly states corporate identity

Nama Perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman.

V

Company name and year of annual report are displayed on the: 1. Cover; 2. Side; 3. Back cover; and 4. Each page 4. Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan Annual report is uploaded to company’s website

Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 (empat) tahun terakhir. Covers the last report and at least reports of last 4 (four) years

V

II. Ikhtisar Data Keuangan Penting | Financial Highlights 1. Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Information on company’s operating results in the form of three (3) years comparison or since business commences-if the company’s business activities have been conducted for less than 3 (three) years.

Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Penghasilan komprehensif periode berjalan : a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan 4. Laba (rugi) per saham.

9-11

Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total. Information includes, among others: 1. Sales / revenue 2. Income (loss): a. Income attributable to owner of parent company; and b. Income attributable to non-controlling interests; 3. Total comprehensive income (loss) a. Income attributable to owner of parent company; b. Income attributable to non-controlling interests; and 4. Earnings (loss) per share Note: Companies without subsidiaries need to present income (loss) and income (loss) and other comprehensive income as total.



253





Kriteria Criteria


Hal Pages

2. Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Information on Company’s financial position in the form of three (3) years comparison or since business commences-if the company’s business activities have been conducted for less than 3 (three) years

Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas.

9-11

3. Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Financial ratio in the form of three (3) years financial year comparison or since business commences-if the company’s business activities have been conducted for less than 3 (three) years.

Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan Information includes 5 (five) financial ratios that are general and relevant to the industry where the company is engaged

10

4. Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik Stock price information in tables and charts

1. Jumlah saham yang beredar; 2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; b. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan c. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. 3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: a. Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan b. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.

12

Information includes, among others: 1. Total investments in associates; 2. Total assets; 3. Total liabilities; and 4. Total equity

Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan 1. Total outstanding shares; 2. Information in tables include: a. Market Capitalization based on price of stock where the share is engaged; b. Highest, lowest, and closing price of stock where the share is engaged; and c. Share trade volume n price of stock where the share is engaged. 3. Information in charts include at least: a. Closing price of stock where the share is engaged; and b. Share trade volume n price of stock where the share is engaged. for every quarterly for the last 2 (two) financial years. Note: Disclose if company does not own market capitalization, stock price information, and share trade volume

254







Kriteria Criteria 5. Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir Information on outstanding bonds, sukuk or convertible bonds in the last two (2) financial years


Hal Pages

Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2015 dan 2016.

12

Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan. Information includes: 1. Total outstanding bonds/sukukconvertible bonds 2. Interest rate/Return 3. Maturity date 4. Bonds/sukuk rating in 2015 ang 2016 Note: Disclose if company does not own bonds/sukuk/convertible bonds

III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi | Report of the Board of Commissioners and Board of Directors 1. Laporan Dewan Komisaris Report of the Board of Commissioners

Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasaR penilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya. Containing matters as follows:

18-21

1. Assessment on the performance of the Board of Directors for managing the company and the basis of assessment; 2. The view over the company’s business prospects prepared by the Board of Directors and the considerations; 3. The view on the implementation/management of the whistleblowing system (WBS) at the company and the Board of Commissioners’ role in the WBS; and 4. Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and the reasons 2. Laporan Direksi Report of the Board of Directors

Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: a. kebijakan strategis; b. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan c. kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; 2. Analisis tentang prospek usaha; 3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan 4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.

22-25

Containing matters as follows: 1. Analysis on the performance of the company, which include among others: a. strategic policy; b. comparison between the results achieved by the targeted; and c. constraints faced by the company and actions to solve them; 2. Analysis on business prospects; 3. Development of the implementation of corporate governance in the financial year; and 4. Changes in the composition of the Board of Directors (if any) and the reasons



255





Kriteria Criteria 3. Anda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Signatures of the Board of Directors and Board of Commissioners


Hal Pages

Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan

26-27

Include the following: 1. Signatures are placed on a separate page 2. Statement that the BoD and BoC are fully responsible for the accuracy of the annual report’s content. 3. Signed by all members of the BoC and the BoD, with name and title; and 4. Written explanation in a separate letter by any member of the BoC or BoD who does not sign the annual report, or, written explanation in a separate letter by the other members should the written explanation is not available. IV. Profil Perusahaan | Company Profile 1. Nama dan alamat lengkap Perusahaan Company’s name and full address

Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website.. Information includes, among others: name and address, zip code, telephone & fax number, email, and website

30-31

2. Riwayat singkat Perusahaan A brief history of the Company

Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.

32-33

Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan Information includes, among others: date/year of incorporation, name, and change(s) to the Company’s name (where applicable). Note: disclose if change has never been made to company’s name 3. Bidang usaha Business Fields

Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.

36-37

Description on, among others: 1. Company’s business activities according to the latest Articles of Association; and 2. Description of business activities; and 3. Products and/or services generated 4. Struktur Organisasi Organizational structure

Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi.

38-39

Presented in chart, including names and positions of at least up to one level below the BoD

256







Kriteria Criteria 5. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Company’s Vision, Mission and Corporate Culture

Penjelasan Description Mencakup: 1. Visi Perusahaan; 2. Misi Perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan.

Hal Pages 40-44

Includes: 1. Company’s vision; 2. Company’s mission; 3. A statement declaring that the vision and mission have been endorsed by the BoD/BoC in current financial book year; and 4. Statement of corporate culture 6. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris Brief background information on members of BoC

Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.

47-51

Information includes, among others: 1. Name; 2. Position (including position(s) in other companies or institutions); 3. Age; 4. Domicile; 5. Education (field of study and education institution attended); 6. Working experience (position, institution, and tenure period) 7. Brief appointment chronology as member of company’s BoC 7. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi Brief background information on members of BoD

Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.

52-56

Information includes, among others: 1. Name; 2. Position (including position(s) in other companies or institutions); 3. Age; 4. Domicile; 5. Education (field of study and education institution attended); 6. Working experience (position, institution, and tenure period) 7. Brief appointment chronology as member of company’s BoD



257





Kriteria Criteria


8. Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi Number of employees (2 yearcomparison) and a description of competence development which shows there is any chance for every each organization level

Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.

9. Komposisi Pemegang saham Composition of Shareholders

Hal Pages 57

Information includes, among others: 1. Number of employees for each level of the organization 2. Number of employees for each level of education 3. Number of employees by employment status; 4. Description and data of employee development programs, that had been realization in current book year includes position level who follows the training, type of training, and the training purpose; and 5. Costs incurred for development programs Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. 3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung.

58-60

Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan. Information includes, among others: 1. Detailed names of 20 largest shareholders and percent of ownership 2. Details of shareholder names and percent of ownership cover: a. Shareholders with 5% of more ownership; b. Names of public who own shares less than 5% 3. Names of Directors and Commissioners who own direct or indirect shares. Note: Disclose if Directors or Commissioners hasn’t own direct and indirect shares 10. Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi List of Subsidiaries and/or Associates

Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).

61

Information includes, among others: 1. Name of Subsidiaries and/or Associates 2. Percent of share ownership 3. Description of the Subsidiaries and/or Associates’ business fields 4. Information on Subsidiaries and/or Associates operational status (in operation or otherwise) 11. Struktur grup Perusahaan Company’s group structure

Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV).

61

Company’s group structure in chart that describes the structure of subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose vehicle (SPV)

258







Kriteria Criteria 12. Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/ atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku Share listing chronology (includes private placement) and/or share listing from the first publishing until the end of financial book year.

Penjelasan Description Mencakup antara lain: 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action); 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action); dan 3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.

Hal Pages 61

Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan. Information includes: 1. Year of shares publishing, total share, share value, and price of share for every each corporate action; 2. Total listing share after every each corporate action; 3. Names of exchange where the Company share is listing. Note: Disclose if the Company has no share listing chronology

13. Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku Listing chronology of other securities

Mencakup antara lain: 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/ imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; 2. Nilai penawaran efek lainnya; 3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan 4. Peringkat efek.

62

Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan. Information includes: 1. Listing chronology of other securities, other interest rate, and other securities due date; 2. Other securities value; 3. Name(s) of stock markets where the the securities are listed; and 4. Securities rating Note: Disclose if the company hasn’t publishing and listing securities chronology 14. Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang Name and address of capital market institutions and/or capital market supporting professions

Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.

62

Information includes: 1. Name and address of the Securities Administration Agency 2. Name and address of the Public Accounting Firm 3. Name and address of rating agency 15 Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/ atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional Awards and/or certification received during last financial year and/or certification effective during last financial year, both national and international


Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; 2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).

63-64

Information includes: 1. Name of awards and/or certificates 2. Year received 3. Award and/or certification issuer 4. Validity period (for certification)


259





Kriteria Criteria 16. Nama dan alamat entitas anak dan/ atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) Name and address of subsidiaries and/or branches or representative (if any)


Hal Pages

Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan.

64

Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan Information includes, among others: 1. Name and address of subsidiary; and 2. Name and address of branch/representative office Note: Disclose if company does not own subsidiary/branch office/ representative office

17. Informasi pada Situs Web Perusahaan Information available on company website

Meliputi paling kurang: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Isi Kode Etik; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan 6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.

65

Information includes, at least: 1. Shareholder information up to ultimate individual owner; 2. Code of Conduct; 3. AGMS Information at least include the agenda of AGMS, summary of AGMS, and information of important date including announcement date, invitation date, and summary AGMS date is announced; 4. Annual financial statements (last 5 years); 5. BoC and BoD profiles; and 6. BOC, BOD, Committees and Audit Internal Unit Charter. 18. Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite- komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal Education and/or training for the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corpoare Secretary, and Internal Audit Unit

Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. yang diikuti pada tahun buku.

-

Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan Covering least information (type and other relevant parties to attend): 1. Education and/or training for the Board of Commissioners; 2. Education and/or training for the Board of Directors; 3. Education and/or training for the Audit Committee; 4. Education and/or training for the Nomination and Remuneration Committee; 5. Education and/or training for Other Committee; 6. Education and/or training fornthe Corporate Secretary; and 7. Education and/or training for the Internal Audit Unit. which attended in the financial year. Note: if there is no education and/or training in the financial year, to be revealed

260







Kriteria Criteria


Hal Pages

V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan Management Discussion and Analysis on Company Performance 1. Tinjauan operasi per segmen usaha Operational review per business segment

Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas.

78-87

Contains a description of: 1. Each business segment; 2. Performance per segment, including: a. Production/operations; b. Increase/decrease in production capacity; c. Sales / revenue; d. Profitability 2. Uraian atas kinerja keuangan perusahaan Description of Company’s financial performance

Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; dan 5. Arus kas.

88-93

Financial performance analysis that includes a comparison between the financial performance of the year and with previous years (both in narrative and tables), which covers among others: 1. Current assets, non-current assets, and total assets; 2. Current liabilities, non-current liabilities and total liabilities 3. Equity 4. Sales/revenues, expenses, and net income (loss), other comprehensive income, and total Comprehensive Income (loss); and 5. Cash flows 3. Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan Discussion and analysis on Company’s solvency and collectability, presenting the calculation of ratios relevant to company’s type of industry

Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang.

4. Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy) Discussion on capital structure and capital structure policy

Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); dan 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal

93-95

Decription on: 1. Short and long term solvency 2. Receivables collectability Level

95-96

Decription on: 1. Capital structure consisting of interest bearing liabilities/sukuk and equity; 2. Capital structure policies and basis of policy formulation 3. Basis of management policies of capital structure.



261





Kriteria Criteria 5. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal pada tahun buku terakhir Discussion on material commitment for capital goods investment during last financial year


Hal Pages

Penjelasan tentang: 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

-

Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan . Description on: 1. Names the party who commited; 2. Purpose of commitment; 3. Expected fund source to fulfil the respective commitments; 4. Currency of denomination; and 5. Steps taken by the company to protect the risk against related foreign currency position. Note: Disclose if company has no material commitment for investments in capital goods 6. Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir Discussion on capital goods investment realized during last financial year

Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.

-

Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan. Description on: 1. Type of capital goods investment 2. Purpose of investment; and 3. Value of capital goods investment realized during last financial year Note: Disclose if there is no realization of capital goods investments

7. Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan Comparative information between target at the beginning of financial year with realization, and target or projection for next one year regarding revenue, income, and other aspects considered significant for the Company

Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.

8. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan Material Information and facts subsequent to the accountant’s reporting date

Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

96-100

Information includes, among others: 1. Comparison between target at the beginning of fiancnial year with achievement (realization) 2. Target or projection for next 1 (one) year in terms of revenues.

100

Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan. Description on significant events subsequent to the accountant’s reporting date including their impacts on future business performance and risks. Note: Disclose if there is no significant event subsequent to accountant’s reporting date

262







Kriteria Criteria


9. Uraian tentang prospek usaha perusahaan Description on company’s business prospect

Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.

10. Uraian tentang aspek pemasaran Marketing aspect description

Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.

Hal Pages 101-104

Description on company’s business prospect based that takes into account general industry and economic view supported by quantitative data from valid data sources. -

Description on marketing aspects of the company’s products and services, namely marketing and market share strategy 11. Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir Description regarding dividend policy as well as date and amount of cash dividend per share and amount of dividend per year as announced or paid during the past two (2) years

Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. Payout ratio; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masingmasing tahun.

-

Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya. Description includes: 1. Dividend payout policy; 2. Amount of dividend; 3. Amount of dividend per share; 4. Pay-out ratio; and 5. Date of announcement and payment of cash dividend for each year. Note: Disclose reasons where dividend payout is not exercised

12. Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/ MSOP) yang masih ada sampai tahun buku Exercise of employee and/or management stock option program (ESOP/MSOP)

Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga exercise.

105

Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan. Description includes: 1. Amount of stock in ESOP/MSOP and realization; 2. Period 3. Requirements of employee and/or management eligibility; and 4. Exercise price Note: disclose if ESOP/MSOP is not available



263





Kriteria Criteria 13. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana) Use of proceeds from Initial Public Offering (where the company is still required to report proceeds realization)*

Penjelasan Description Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).

Hal Pages 105

Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan. Information includes: 1. Total proceeds generated; 2. Plan of proceeds use; 3. Details of utilization; 4. Proceeds balance; and 5. Date of GMS/EGMS approval to proceeds use amendment (if any). Note: Disclose if the Company hasn’t any realization information of funds

14 Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi Information on material transactions with conflict of interests and/or transactions with affiliated parties

Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait.

106-107

Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan. Information includes: 1. Name of parties and nature of affiliation; 2. Statement on the fairness of transaction; 3. Reasons of transactions; 4. Realization of transactions during last financial year; 5. Company policy concerning review mechanism on transactions; and 6. Fulfillment of relevant rules and regulations. Note: disclose if no such transaction occurs 15. Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir Description on regulatory changes that hold significant impact to the company in the last financial year

Uraian memuat antara lain: 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan.

-

Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. Information includes: 1. Names of regulations that changes; and 2. the impact (quantitative and/or qualitative) to the company (if significant) or declaration that the impact is not significant. Note: Disclose if there is no regulations changes in the last financial year.

264




Kriteria Criteria 16. Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir Description on changes in accounting policies applied by the Company in last financial year



Penjelasan Description Uraian memuat antara lain: 1. Perubahan kebijakan akuntansi; 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan.

Hal Pages -

Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. Information includes: 1. Accounting policies changes 2. Accounting policies changes reason; and 3. The quantitative impact of financial report. Note: disclose if there is no change to accounting policies in the last financial year.

17. Informasi kelangsungan usaha Information on business continuity

Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment.

108-109

Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir. Information contains: 1. Aspects that hold potentially significant impacts to business continuity in last financial year; 2. Management assessment on aspects intended in point 1 3. Assessment assumptions used by the management Note: disclose if there is no aspect that holds potentially significant impacts to business continuity during last financial year; disclose assumptions used by the management that inform the confidence that there is no significant aspects that hold potentially significant impacts to the company’s business during financial year VI. Tata Kelola Perusahaan yang Baik | Good Corporate Governance 1. Uraian Dewan Komisaris Board of Commissioners description

Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris)

136-142

Description includes, among others: 1. Description of BoC duties; 2. Training program to enhance BoC’s competency or induction program for new BoC member; and 3. Disclosure on the Board Charter (Board of Commissioners Manual) 2. Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris) Information on Independent Commissioner (minimum 30% of total BOC)


Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.

138-139

Information includes, among others: 1. Criteria to appoint independent commissioner; and 2. Statement of independency of each Independent Commissioner


265



Kriteria Criteria 3. Uraian Direksi Board of Directors description

Penjelasan Description Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi)..


Hal Pages 147-154

Description includes, among others: 1. Scope and responsibility of each BoD member; 2. Training program to enhance BoD’s competency or induction program for new BoC member; and 3. Disclosure on the Board Charter (Board of Directors Manual) 4. Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2015 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi Assessment for GCG Implementation in 2015 on Board of Commissioners and Board of Directors

Memuat uraian mengenai: 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; 2. Pihak yang melakukan penilaian; 3. Skor penilaian masing-masing kriteria; 4. Rekomendasi hasil penilaian; dan 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi.

160-164

Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2015, agar diungkapkan. Information includes, among others: 1 Criteria used to assess; 2. Assessor 3. Assessment score in every each criteria; 4. Assessment result recomendation; and 5. Not yet realization of recomendation. 5. Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors remuneration policy

Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan 6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada).

164-166

Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan. Information includes, among others: 1. BoC Remuneration policy disclosure 2. BoD remuneration policy disclosure 3. Remuneration structure indicating short-term remuneration type and amount, post employment and/other long term remuneration type and amount for each member of BoC 4. Remuneration structure indicating short-term remuneration type and amount, post employment and/other long term remuneration type and amount for each member of BoD 5. Disclosure of indicators to determine BoD remuneration 6. Disclosure of performance bonus, non performance, and/or BOC and BOD received share option

266






Kriteria Criteria


6. Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan) Frequency and attendance in Board of Commissioners meetings ( minimum once in two months), Board of Directors meetings (minimum once in a month) , and joint meetings between Board of Commissioners and Board of Directors (minimum once in four months).

Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.

7. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu Information on majority and controlling shareholder(s), direct and indirect, up to ultimate individual owner(s)

Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali.

Hal Pages 142-146, 154160

Information includes, among others: 1. Date of meeting 2. Meeting participants; and 3. Meting agenda for each BoC, BoD, and joint meeting

131, 167

Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali. Presented in schematics or diagram that separate main shareholders and controling shareholders. Notes: main shareholders is the one who directly or indirectly has at least 20% voting rights of all shares that released by a company, but not a controlling shareholders.

8. Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali Disclosure of affiliated relationship between members Board of Directors, members of Board of Commissioners and/or Majority/Controlling Shareholders

Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.

167-168

Information includes, among others: 1. Affiliated relationship between members of BoD; 2. Affiliated relationship between members of BoD and members of BoC; 3. Affiliated relationship between members of BoD with Majority and/or Controlling Shareholders; 4. Affiliated relationship between members of BoC; 5. Affiliated relationship between members of BoC with Majority and/or Controlling Shareholders



267



Kriteria Criteria 9. Komite Audit Audit Committee



Hal Pages

Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.

171-176

Information includes, among others: 1. Name and position of Audit Committee members. 2. Educational qualification and professional experience of Audit Committee members 3. Audit committee members independency 4. Duties and responsibilities description 5. Brief report of Audit Committee activities, and 6. Audit committee meeting frequency and attendance level 10. Komite Nominasi dan/atau Remunerasi Remuneration and/or Nomination Committee

Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/ atau remunerasi; 2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi direksi.

-

Information includes, among others: 1. Name, position, and brief profile of Nomination and/or Remuneration Committee members 2. Nomination and/or remuneration committee members’ independency 3. Description of duties and responsibilities 4. Nomination and/or remuneration committee duties implementation report 5. Nomination and/or remuneration committee meeting frequency and attendance level 6. Statement of nomination and/or remuneration committee guideline availability; and 7. BoD succesion policy 11. Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan Other committees company’s BoC

Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.

-

Information includes, among others: 1. Name, title, and brief profile of the members of the committees 2. Independency of the committee; 3. Duties and responsibilities description 4. Other committees’ duties implementation report 5. Other committees’ meeting frequency and attendance level

268




Kriteria Criteria 12. Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary duties and function description



Penjelasan Description Mencakup antara lain: 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.

Hal Pages 176-178

Information includes, among others: 1. Name and brief profile of Corporate Secretary officer; 2. Domicile; 3. Brief of duties and responsinilities; and 4. Brief of implementation duties of Corporate Secretary on the financial year. 13. Uraian mengenai unit audit internal Description of Audit Internal Unit

Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan 6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.

178-181

Information includes: 1. Name of Audit Internal Unit Head 2. Total employee (Internal auditor) in Audit Internal Unit 3. Sertification as Audit Internal Profession 4. Position of Audit Internal Unit in Company’s Structure 5. Description of Audit Internal Unit activity in financial year, and 6. Party who appointed and dissmissed Head of Audit Internal Unit. 14. Akuntan Publik Public accountant

Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.

181-182

Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan Information includes, among others: 1. Name and year of the last 5 years where the public accountant conducts financial statements audit; 2. Name and year of the last 5 years where the Public Accounting Firm conducts financial statements audit; 3. The amount offees for each type of service provided by public accountant during last financial year; and 4. Services other than financial statements audit provided by accountant during last financial year Notes: Disclose if other services is not provided



269



Kriteria Criteria 15. Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan Description on company’s risk management

Penjelasan Description Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.


Hal Pages 183-185

Information includes, among others: 1. Explanation on risk management system implemented by the company; 2. Explanation on risk management system evaluation; 3. Explanation on risks faced by the company; and 4. Efforts to manage those risks 16. Uraian mengenai sistem pengendalian intern Description of corporate social responsibility that related to environment

Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO - internal control framework); dan 3. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku

185

Information includes: 1. Brief explanation on internal audit system, including operational and financial control; 2. Explanation of internal audit system conformity with internationally recognized framework (COSO - internal control framework), and 3. Explanation regarding evaluation on internal audit system effectiveness. 17. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup Description regarding corporate social responsibility related to natural environment

Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. 3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.

186

Containing information about: 1. Target/action plans in 2016 set by the management; 2. Activities undertaken and quantitative impact on these activities; and environmental programs related to the company’s operational activity, such as the use of materials and energy that are environmentally friendly and can be recycled, the company’s waste management system, complaint mechanisms of environmental issues, consideration of environmental aspects in the provision of credit to customers, and others. 3. Certification in the environment field owned

270




Kriteria Criteria 18. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja Description regarding corporate social responsibility related to employment, occupational health and safety



Penjelasan Description Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.

Hal Pages 186

including information about: 1. Target/action plans in 2016 set by the management; and 2. Activities undertaken and quantitative impact on the activities related to employment practices, occupational health and safety, such as gender equality and employment opportunities, facilities and safety at work, employee turnover rate, work-related accident rate, remuneration, complaint mechanism of employment issues, and others 19. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan Description regarding corporate social responsibility related to social and community development

Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan 3. Biaya yang dikeluarkan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.

186, 224-232

Including information about: 1. Target/action plans in 2016 set by the management; 2. Activities undertaken and the impact of these activities; and 3. Costs incurred related to social and community development, such as the use of local labor, empowerment of surrounding community, repairment of social facilities and infrastructures, other form of donations, communication regarding anti-corruption policies and procedures, training on anti-corruption, and others 20. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen Description regarding corporate social responsibility related to responsibility to customer

Mencakup antara lain: 1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2016 ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.

186, 233-235

Including: 1. Target/action plans in 2016 set by the management; and 2. Activities undertaken and the impact of those activities related to product responsibility, such as health and safety of customers, product information, facilities, number and countermeasures on consumer complaints, and others



271



Kriteria Criteria


21. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan Litigation or legal cases faced by the Company, subsidiaries, members of Board of Directors and/or Board of Commissioners serving on the Annual Report period

Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi).


Hal Pages 186

Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan. Information includes, among others: 1. Description of case/litigation; 2. Case/litigation settlement status; 3. Impacts on company’s financial condition; and 4. Administrative sanctions imposed on the company, BoC members, and BoD members by relevant authorities (in capital market, banking, or others) in the last financial year (or statement where sanctions are not imposed) Note: Disclose if company, subsidiaries, BOC, and BOD has no ligitation or legal cases

22. Akses informasi dan data perusahaan Information Access and corporate data

Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.

187-190

Description on publicly available access to corporate information and data, for example through website ( in Bahasa Indonesia and in English) mass media, mailing list, bul;letin, analyst meeting, and so forth. 23. Bahasan mengenai kode etik Discussion on Company’s Code of Conduct

Memuat uraian antara lain: 1. Pokok-pokok kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir.

191-196

Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan Information includes, among others: 1. Code of Conduct content 2. Disclosure that the Code of Conduct’s is applicable for all organizational level 3. Code of conduct dissemination 4. Type of sanction for each breach of Code of Conduct 5. Number of code of conduct breach and imposed sanction in last financial year Note: Dislocse if no code of conduct breach occurs in last financial year

272





Kriteria Criteria 24. Pengungkapan mengenai whistleblowing system Disclosure on Whistle blowing system


Penjelasan Description Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi whistleblower; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku.

Hal Pages 201-206

Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. Description of whistleblowing system mechanism that includes, among others: 1. Grievance procedure 2. Protection for whistleblower 3. Report holding 4. Report management unit, 5. Number of report failed and proccessed in last financial year, and 6. Sanction/follow-up of completed report in financial year. Note: Disclose if there is no completed report in the last financial year. 25. Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Heterogeneity policy in the composition of Board of Commissioners and Board of Directors

Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya

206-208

Description on company’s heterogeneity policy in the composition of BoC and BoD in terms of education background (field of study), professional experience, age, and gender. Note: where such policy is not present, disclose the reasons and considerations

VII. Informasi Keuangan | Financial Information 1. Surat Pernyataan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Board of Directors and/or Board of Commissioners’ statement on Financial Statements Accountability

Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. Compliance with relevant regulations concerning Financial Statements Accountability

2. Opini auditor independen atas laporan keuangan Independent auditor’s opinion on the financial statements 3. Deskripsi Auditor Independen di Opini Description on the opinion of Independent auditor’s opinion

v

v

Deskripsi memuat tentang: 1. Nama dan tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.

v

The description should contain: 1. Name and signature 2. Audit Report Date 3. Public Accountant Office and Individual Public Accountant license number.



273



Kriteria Criteria 4. Laporan keuangan yang lengkap Comprehensive financial statements

Penjelasan Description Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos- pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).


Hal Pages v

Comprehensively discloses all elements in financial statements: 1. Financial position statement 2. Other Comprehensive income and loss statement 3. Equity change statement 4. Cash flows statement 5. Notes on financial statements; 6. Comparative information about the earlier period 7. Financial position statement at the beginning of period when an entity applies certain accounting policies restropectively or restates certain financial statement accounts, or when an entity reclassifies certain financial statement accounts (where relevant). 5. Perbandingan tingkat profitabilitas Profitability ratio comparison

Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Comparison of current year’s profit/loss with previous year.

v

6. Laporan Arus Kas Cash flow report

Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.

v

Report has to meet the following rules: 1. Categorization of three activities: operating, investing, and financing activities. 2. Using direct method to present cash flow from operating activities 3. Separating the presentation between cash received and or cash expenses for operating, investing and financing activities during the year 4. Non-cash activity disclosure has to be presented in financial statement notes 7. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Accounting policy highlights

Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan.

v

Information includes, at least: 1. Compliance with FAS. 2. Basis of financial statement measurement and preparation 3. Income tax 4. Employment benefits; and 5. Financial Instrument

274




Kriteria Criteria 8. Pengungkapan transaksi pihak berelasi Related party transaction disclosure



Penjelasan Description Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.

Hal Pages v

Information includes, among others: 1. Name of the related parties, as well as the nature and relationship therewith 2. Value of the transaction and the percentage on total related income or expenses. 3. Total outstanding and the percentage to total asset or liabilities 9. Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan Disclosure on any aspects related with Taxes

Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.

v

Information includes, among others: 1. Fiscal reconciliation and calculation of current tax. 2. Statement on the relation between Tax expense (income) and accounting income. 3. Statement that Taxable Profit as calculated through reconciliation is used as the basis to fill Tax Return statement. 4. Details of deferred tax assets and liabilities recognized in the balance sheet in each period of presentation, and amount of deferred tax expense (income) recognized in the profit loss statement if the said amount is not evident in the asset or liability of deferred tax recognized in the financial position report. 5. Tax dispute disclosure 10. Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap Disclosure on fixed assets

Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.

v

Information includes, among others: 1. Method of depreciation 2. Description on adopted accounting policy – revaluation or cost model 3. Method and significant assumptions used to estimate fair value of fixed asset (for revaluation model) or disclosures on fair value of fixed assets (for cost model); and 4. Reconciliation of gross carrying amount and accumulated depreciation of fixed assets at the beginning and at the end of the period by indicating: addition, reduction, and reclassification



275



Kriteria Criteria 11. Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi Disclosure related to operating segments



Hal Pages

Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi.

N/A

closures must include: 1. General information which includes the factors used to identify the reported segments; 2. Information on profit and loss, assets, and the liabilities of the reported segments; 3. Reconciliation of the segments’ total revenues, reported segments’ profit and loss, assets, liabilities, and other material elements of the segment to the relevant amount within the entity; and 4. Disclosure at entity level, which covers information on product and/or services, geographical location, and major customers. 12. Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan Disclosure regarding Financial Instruments

Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; 4. Kebijakan manajemen risiko; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.

v

Disclosure must include: 1. Details of financial instruments and their classification; 2. Fair value and hierarcy for each financial instrument category; 3. Risk Management policy; 4. Explanation on financial instrument inherent risks: market risk, credit risk, and liquidity risk; and 5. Quantitative analysis on each financial instrument inherent risk 3. Penerbitan laporan keuangan Issuance of Financial Statements

Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.

v

Information includes, among others: 1. Date of financial statements issuance authorization; and 2. Parties responsible to authorize financial statements.

276



LAPORAN TAHUNAN

2016

ANNUAL REPORT

Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok, Jakarta 14310 Indonesia +6221-4301080 (25 Saluran) +6221-4372947 [email protected] www.priokport.co.id

LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT STRENGTHENING OPERATION DELIVERING VALUE

Recommend Documents