LAPORAN PROYEK PERUBAHAN “Program Peningkatan Pemberian Pendapat Hukum Sinkronisasi Dan Harmonisasi Melalui Metode Kerja Preventif”
Oleh:
Silpana Suryani
Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan I Tahun 2015
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Subdirektorat Pengembangan Hukum berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Keputusan tersebut, sebagai berikut: “Subdirektorat Pengembangan Hukum yang selanjutnya disebut Subdit PH mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan atas masalah hukum yang terkait dengan keuangan negara, harmonisasi dan sinkronisasi atas produk hukum BPK serta pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK” Dengan kata lain, Subdirektorat Pengembangan Hukum mempunyai tugas dan fungsi antara lain yang terkait dengan pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi atas produk hukum BPK dan peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. Tugas dan fungsi Subdit Pengembangan Hukum ini tertuang dalam Inisiatif Strategis 6.2 yaitu kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara. Kegiatan harmonisasi dan sinkronisasi dilakukan dengan cara menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan keuangan negara, baik yang dikeluarkan oleh BPK, maupun terhadap peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan keuangan negara yang bukan dikeluarkan oleh BPK meliputi UU/RUU, PP/RPP Perpres/R-Perpres, Perda/Raperda, dan peraturan/rancangan peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian/badan/lembaga/komisi/BLU/BI dan badanbadan lain yang mengelola keuangan negara. Kegiatan analisis sinkronisasi dan harmonisasi atas peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk menghasilkan suatu pendapat hukum atas permasalahan sinkronisasi dan harmonisasi yang terjadi terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK. Pendapat hukum sinkronisasi dan harmonisasi dipergunakan oleh pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menyikapi permasalahan hukum yang muncul baik dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan maupun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK lainnya. Seringkali, permasalahan-permasalahan yang muncul terkait sinkronisasi dan harmonisasi tersebut belum tercover dalam bentuk kajian-kajian, sehingga seringkali Subdit Pengembangan Hukum menyusun kajian tersebut dalam waktu relatif singkat, misalnya 1 (satu) hari karena pendapat hukum tersebut diperlukan untuk bahan pertemuan/rapat, misalnya dengan DPR atau unit-unit kerja di BPK. Kondisi ini menyebabkan pendapat hukum tersebut kurang mendalam dan belum menggali sisi filosofis dan sosiologis dari norma-norma yang dikaji. Pendapat hukum terkait permasalahan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan tersebut tentunya akan lebih tajam jika sudah diolah sedemikian rupa dengan memahami latar belakang, memorandum van toe lighting penyusunan ketentuan terkait, naskah akademis dan jika perlu didiskusikan secara lebih mendalam dengan narasumber yang kompeten. Mengolah pendapat hukum menjadi lebih tajam, tentunya butuh waktu dan tahapan kerja yang memadai, dan metode kerja secara pro aktif ini merupakan kunci pemecahan masalah yang sangat efektif untuk mengantisipasi tersedianya pendapat hukum sebelum sebuah permasalahan hukum muncul ke permukaan. 1
Beberapa faktor yang teridentifikasi sebagai faktor perlunya peningkatan pemberian pendapat hukum terkait sinkronisasi dan harmonisasi, agar dapat dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pimpinan: 1. Pelaksanaan pemberian pendapat hukum terkait sinkonisasi dan harmonisasi yang selama ini hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari customer, sehingga seringkali belum tersedia pendapat hukum yang komprehensif untuk mengantisipasi masalahmasalah dengan segera yang terjadi akibat ketidaksinkronan peraturan perundangan; 2. Perlunya langkah-langkah kerja yang komprehensif dalam mempertajam pendapat hukum sinkronisasi dan harmonisasi (pemahaman latar belakang, penggalian memorandum van toe lighting penyusunan ketentuan terkait, penggalian naskah akademis dan juga jika perlu didiskusikan dengan narasumber yang kompeten karena keterbatasan referensi dan pengetahuan atas implementasi dari suatu ketentuan) sehingga membutuhkan waktu yang cukup; 3. Loading pekerjaan yang kadang sangat tinggi, sehingga personil pada Subdit Pengembangan Hukum tersita waktunya dalam kegiatan yang lain. Berdasarkan faktor-faktor tersebut diperlukan suatu inovasi dalam metode dalam penyusunan pendapat hukum atas sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan, sekaligus menatausahakan hasil pendapat hukum tersebut dalam bentuk filesharing.
B.
Tujuan 1. Dalam jangka pendek, proyek perubahan ini bertujuan mengubah pola kerja menjadi pro aktif dalam penyusunan pendapat hukum sinkronisasi dan/atau harmonisasi peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan tugas kewenangan BPK, dan tersimpan dalam file sharing dalam sistem e-drive BPKsebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan; dan 2. Dalam jangka panjang, tersedianya pendapat hukum yang komprehensif untuk mengantisipasi kebutuhan bahan pengambilan keputusan yang cepat.
C. Manfaat Salah satu dukungan Binbangkum kepada BPK adalah memberikan masukan melalui kajian pendapat hukum terhadap permasalahan-permasalahan hukum terkait sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK, sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pimpinan. Dengan metode kerja pro aktif ini, diharapkan BPK bisa lebih sigap dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya permasalahan hukum sinkronisasi peraturan perundangan. Sehingga pada akhirnya dapat mempercepat terciptanya terciptanya good goverment dan clean governance parapengelola keuangan negara.
2
D. Ruang Lingkup Kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam proyek perubahan ini adalah: 1. Focus Group Disscussion (FGD) dalam rangka menyaring masukan dari para customer mengenai permasalahan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan yang diprioritaskan untuk disusun pendapat hukum.; 2. Pembagian penanggungjawab (PIC) kepada para personil pada Subdit Pengembangan Hukum yang bertanggungjawab melakukan identifikasi permasalahan mengenai topiktopik yang telah ditentukan berdasarkan hasil FGD; 3. Setiap PIC selanjutnya merencanakan langkah-langkah kerja dalam rangka menyusun pendapat hukum yang menjadi tanggung jawabnya dan melaksanakan langkah-langkah tersebut sampai dengan tersusunnya pendapat hukum yang tajam dan komprehensif; 4. Pendapat hukum tersebut akan disampaikan kepada Kaditama Binbangkum dan disimpan dalam system e drive BPK; E.
Kriteria Keberhasilan Tingkat keberhasil dari proyek perubahan ini dapat diukur dari beberapa hal berikut: 1. FGD dengan para customer yang mewakili,yang menghasilkan masukan berupa permasalahan-permasalahan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan yang diprioritaskan untuk disusun pendapat hukum; 2. Pernyataan dukungan atas proyek perubahan dari para costumer yang mewakili; 3. Satu pendapat hukum sinkronisasi peraturan perundangan; 4. Terdapat 2 (dua) PIC yang bertanggungjawab untuk menyusun pendapat hukum permasalahan sinkronisasi dan harmonisasi atas peraturan perundangan yang ditetapkan berdasarkan masukan dari para customer; 5. Instruksi kerja dari Kadit LPBH untuk melaksanakan kegiatan proyek perubahan ini; 6. Tersedianya database pendapat hukum peraturan perundangan yang tidak sinkron.
3
BAB II DESKRIPSI DAN ANALISIS PELAKSANAAN PROYEK
A. Deskripsi Pelaksanaan Proyek Proyek perubahan Program Peningkatan Pemberian Pendapat Hukum Sinkronisasi dan Harmonisasi melalui Metode Kerja Pro aktif ini merupakan suatu inovasi untuk meningkatkan kreatifitas dalam pemberian pendapat hukum sinkronisasi dan harmonisasi melalui metode kerja pro aktif. Selama ini, proses pemberian pendapat hukum mengenai sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan dilakukan berdasarkan permintaan dari customer kepada Kaditama Binbangkum dan/atau Kadit Legislasi Pengembangan dan Bantuan Hukum (LPBH) yang diteruskan kepada Subdit Pengembangan Hukum. Pelaksanaan pemberian pendapat hukum sinkronisasi dan harmonisasi yang dilakukan berdasarkan permintaan dari customer ini bersifat refresif, karena dilakukan olah Subdit Pengembangan Hukum berdasarkan permintaan atas suatu kasus/permasalahan yang telah terjadi dan dimintakan pendapat hukum. Kondisi ini mengakibatkan seringkali belum tersedia pendapat hukum yang komprehensif untuk mengantisipasi masalah-masalah dengan segera yang terjadi akibat ketidaksinkronan peraturan. Perundangan, disampingkurangnya inisiatif dan kreatifitas personil pada Subdit Pengembangan Hukum untuk mengantisipasi masalah-masalah hukum sinkronisasi peraturan perundangan. Metode kerja pro aktif diawali dengan melakukan FGD dalam rangka menyaring masukan dari para customer mengenai permasalahan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan yang diprioritaskan untuk disusun pendapat hukum. FGD ini merupakan langkah baru yang dilakukan oleh Subdit Pengembangan Hukum karena metode kerja pro aktif ini tentunya membutuhkan masukan terhadap issue-issue yang muncul di lapangan untuk diprioritaskan disusun pendapat hukumnya, sehingga topik yang yang dipilih untuk disusun pendapat hukum secara pro aktif tepat sasaran atau sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya dilakukan pembagian tugas PIC kepada para personil pada Subdit Pengembangan Hukum yang melakukan identifikasi permasalahan mengenai topik-topik yang telah ditentukan berdasarkan hasil FGD.Setiap PIC tersebut merencanakan langkahlangkah kerja dalam rangka menyusun pendapat hukum yang menjadi tanggung jawabnya dan melaksanakan langkah-langkah tersebut sampai dengan tersusunnya pendapat hukum yang tajam dan komprehensif. Penyusunan pendapat hukum dapat dilakukan dengan menempuh langkah kerja sebagai berikut: 1. Menginventarisasi permasalahan hukum terkait ketidaksinkronan peraturan perundangan, berdasarkan meteri yang diprioritaskan dari hasil FGD; 2. Melakukan Studi Pustaka, berupa menginventarisir peraturan yang terkait, dan jika perlu menelusuri memorandum van toe lighting atau risalah penyusunan peraturan perundangan untuk mencari dasar filosofis terbentuknya suatu norma; 3. Penyusunan konsep awal pendapat hukum; 4. Jika perlu, dilakukan diskusi dengan narasumber baik dari internal maupun eksternal BPK untuk mempertajam analisis pendapat hukum yang disusun; 5. Penyempurnaan pendapat hukum berdasarkan hasil diskusi.
4
Pendapat hukum tersebut dapat dipergunakan oleh customer melalui pimpinan Binbangkum sebagai bahan pengambilan keputusan . Customer dalam proyek perubahan ini adalah Pimpinan BPK, seluruh unit kerja pada kantor pusat maupun perwakilan BPK, dan para Pemeriksa yang membutuhkan hasil kajian hukum ini untuk memantapkan kriteria dalam proses pemeriksaannya. Adapun manfaat metode adalah: Dapat dilakukan identifikasi lebih dini terhadap ketentuan-ketentuan yang tidak sinkron yang menghambat pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK; Dapat dilakukan pengkajian hukum lebih dini sehingga Pimpinan terdukung secara yuridis dari pendapat hukum yang tersedia untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Para personil pada Subdit Pengembangan Hukum akan lebih aktif dan kreatif dalam mengolah dan merencanakan setiap kegiatan untuk mematangkan pendapat hukum atas ketentuan yang tidak sinkron dan harmonis, sehingga menghasilkan kajian yang lebih tajam. Dengan mengidentifikasi secara dini pelaksanaan penyusunan pendapat hukum sinkronisasi dan harmonisasi ini, diharapkan proses penyusunan kajian hukum bisa dilakukan lebih cepat dan lebih tajam bahkan output terhadap kajian singkat sinkronisasi dan harmosisasi sudah tersedia sebelum ada permintaan customer. Secara kelembagaan, program ini menciptakan antisipasi terhadap masalah-masalah ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan sehingga dapat mengawal BPK dalam mengambil keputusan yang tepat dalam waktu singkat.
B. Pelaksanaan Tiap Tahap Kegiatan Pelaksanaan tiap tahap kegiatan terdiri dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan hasil kegiatan. Setiap kegiatan akan dilaksanakan secara bertahap dan akan didokumentasikan sebagai bukti pelaksanaan setiap tahapan kegiatan. Pelaksanaan tiap tahap kegiatan akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Tahap Persiapan Tahap persiapan dimulai dari tahap diagnosa kebutuhan perubahan, tahap taking ownership atau tahap mengembangkan ide kreatif dan inovatif serta membangun tim efektif, dan tahap merancang perubahan. a. Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan Tahap diagnosa kebutuhan perubahan adalah merancang kebutuhan perubahan area organisasi pada Subdit Pengembangan Hukum berdasarkan tugas dan fungsinya. Kebutuhan perubahan area orgnasisasi diidentifikasi berdasarkan diagnosa area organisasi yang bermasalah. Pelaksanaan pemberian pendapat hukum terkait sinkonisasi dan harmonisasi yang merupakan tugas Subdit Pengembangan Hukum pada Ditama Binbangkum selama ini hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari customer, sehingga seringkali belum tersedia pendapat hukum yang komprehensif untuk mengantisipasi masalahmasalah dengan segera yang terjadi akibat ketidak sinkronan peraturan perundangan. Perlunya langkah-langkah kerja yang komprehensif dalam mempertajam pendapat hukum sinkronisasi dan harmonisasi, sehingga membutuhkan waktu yang cukup.
5
Area organisasi yang menjadi area perubahan adalah peningkatan pemberian pendapat hukum sinkronisasi dan harmonisasi melalui metode kerja pro aktif. Melalui metode kerja pro aktif pendapat hukum terkait permasalahan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan tersebut tentunya akan lebih tajam jika sudah diolah sedemikian rupa dengan memahami latar belakang, memorandum van toe lighting penyusunan ketentuan terkait, naskah akademis dan jika perlu didiskusikan secara lebih mendalam dengan narasumber yang kompeten. Metode kerja secara pro aktif ini merupakan kunci pemecahan masalah yang sangat efektif untuk mengantisipasi tersedianya pendapat hukum sebelum sebuah permasalahan hukum muncul ke permukaan. b. Tahap Taking Ownership Tahap taking ownershipterdiri dari tahap mengembangkan ide kreatif dan inovatif serta membangun tim efektif, yaitu: 1) Pengembangan ide kreatif dan inovatif terhadap nilai yang akan ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau mendukung kinerja customer yang menjadi target perubahan. Ide kreatif dituangkan dalam kanvas inovasi yang menggambarkan semua aspek yang harus diperhitungkan dalam melakukan perubahan, meliputi: a) Customers; adalah pihak-pihak yang akan dibantu dalam proyek perubahan, meliputi pihak internal dan eksternal,. Pihak internal terdiri pimpinan dan seluruh unit-unit kerja di BPK. Sedangkan pihak eksternal terdiri dari Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR), Aparat Penegak Hukum (APH) danMasyarakat b) Vakue Provided; adalah outputkunci yang akan ditawarkan kepada customers, yaitu perubahan metode kerja secara pro aktif yang menjadi sarana peningkatan pelayanan pemberian pendapat hukum sinkronisasi dan harmonisasi, sehingga mengantisipasi kebutuhan tersedianya pendapat hukum sebagai bahan pertimbangan pimpinan. c) Channel: adalah sarana untuk mendeliver value kepada customers, melalui e-mail, nota dinas, telepon dan tatap muka. d) Customers Relationship; adalah cara bersosialisasi dengan customers melalui surat menyurat, rapat, dan sosialisasi e) Benefit; adalah manfaat yang dihasilkan dari value yang diberikan kepada customers yaitu menyediakan pendapat hukum sinkronisasi dan harmonisasi yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan secara cepat. f) Key Activieties;adalah langkah-langkah utama yang akan dilakukan dalam proyek perubahan, yaitu: (1) Pembentukan Tim Kerja; (2) Focus Disscussion Group dalam rangka menyaring masukan materi yang akan dipprioritaskan disusun pendapat hukum sinkronisasi harmonisasi agar tepat sasaran; (3) Menginventarisasi permasalahan hukum terkait ketidaksinkronan peraturan perundangan, berdasarkan meteri yang diprioritaskan dari hasil FGD; (4) Melakukan Studi Pustaka, berupa menginventarisir peraturan yang terkait, dan jika perlu menelusuri memorandum van toe lighting atau
6
risalah penyusunan peraturan perundangan untuk mencari dasar filosofis terbentuknya suatu norma; (5) Penyusunan konsep awal pendapat hukum; (6) Jika perlu, dilakukan diskusi dengan narasumber baik dari internal maupun eksternal BPK untuk mempertajam analisis pendapat hukum yang disusun; (7) Penyempurnaan pendapat hukum berdasarkan hasil diskusi. (8) Key Resourches; adalah sumber daya yang dimiliki dan dibutuhkan dalam menyukseskan proyek perubahan, yaitu sumber daya manusia, anggaran, perangkat komputer, alat penyimpan data, telephone, internet dan ruangan kerja; g) Key Partners; adalah pihak-pihak yang membantu pemimpin perubahan menjalankan proyek agar mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum, Kepala Direktorat Legislasi Pengembangan dan Bantuan Hukum, Kepala Seksi Pengembangan Hukum Keuangan Negara; Kepala Seksi Pengembangan Hukum Keuangan Daerah, seluruh staf pada Subdit Pengembangan Hukum. h) CostStructure; adalah struktur biaya yang dibutuhkan dalam menjalankan seluruh rangkaian proyek perubahan. Adapun aspek-aspek tersebut di atas terangkum dalam kanvas inovasi yang digambarkan pada Diagram Kanvas Inovasi dalam Rancangan Proyek Perubahan Lampiran A. 2) Membangun Tim Efektif adalah pemetaan (net map) pihak-pihak yang menjadi stakeholders proyek perubahan, terdiri dari customers dan key partners yang teridentifikasi dapat menjadi faktor mendukung atau penghambat proyek perubahan. Hasil pemetaan net map teridientifikasi bahwa pihak yang kurang mendukung proyek perubahan adalah personil pada Subdit Pengembangan Hukum dikarenakan loading pekerjaan yang sangat tinggi. Sedangkan customers yang lainnya dan key partners akan mendukung proyek perubahan. Pemetaan tersebut dituangkan dalam dokumen Net Map yang disajikan dalam Rancangan Proyek Perubahan Lampiran A. c. Tahap Merancang Perubahan Merancang perubahan adalah aktualisasi proses berfikir Project Leader untuk mengidentifikasikan akar permasalahan yang dialami pada Subdit Pengembangan Hukum pada Ditama Binbangkum, menawarkan nilai (value provided) perubahan yang berfokus pada customers, serta merancang strategi proses perubahan yang akan dilakukan. Proyek perubahan akan dilaksanakan dalam dua tahapan utama, yaitu tahapan jangka pendek dan jangka panjang. Tahapan jangka pendek adalah waktu yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas kunci (key activities) yang dilaksanakan sehingga menghasilkan suatu pendapat hukum terkait sinkronisasi. Tahapan jangka pendek akan dilaksanakan selama 10 minggu dimulai dari tanggal 13 April s.d 20 Juni 2015. Tahapan jangka panjang diharapkan dengan adanya metode kerja pro aktif, BPK semakin aktif dalam melakukan revisi terhadap peraturan-peraturan BPK yang tidak sinkron dan memberikan masukan kepada DPR dan Pemerintah untuk merevisi peraturan perundangan atau konsep peraturan perundangan yang tidak sinkron. Selanjutnya metode kerja pro aktif ini dapat diterapkan sejak proyek perubahan ini dicanangkan sampai dengan seterusnya. 7
Aktivitas kunci (key activities) dituangkan dalam Rancangan Proyek Perubahan Lampiran A. 2. Tahap Pelaksanaan
TAHAP PELAKSANAAN
KETERANGAN
Rapat penyamaan persepsi dengan personil pada Subdit Pengembangan Hukum atas program proyek perubahan.
Dilaksanakantanggal 16 Maret 2015. Lampiran 1
Instruksi Kerja dari Kepala Direktorat LPBH kepada seluruh personil pada Subdit Pengembangan Hukum untuk melaksanakan pemberian pendapat hukum sinkronisasi secara pro aktif.
Nota dinas No. 463a/ND/XII.2/4/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Instruksi Kerja Pemberian Pendapat Hukum Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundangan. Lampiran 2
Rapat persiapan rencana FGD permintaan masukan kepada customer mengenai materi prioritas untuk disusun pendapat hukum sinkronisasi atau harmonisasi, baik di Perwakilan maupun di Pusat.
Dilaksanakantanggal 20 April 2015. Lampiran 3
Pengajuan penugasan FGD permintaan masukan mengenai materi prioritas untuk disusun pendapat hukum sinkronisasi atau harmonisasi pada 7 Perwakilan BPK di Sulawesi Barat, Bengkulu, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Aceh, Medan dan Kepulauan Riau.
Telah ditandatangani dengan : ST No.187/ST/XIII/4/2015 (Pwk Sulbar); ST No. 188/ST/XIII/4/2015 (Pwk Bengkulu); ST No. 189/ST/XIII/4/2015 (Pwk Aceh); ST No. 190/ST/XIII/4/2015 (Pwk Sumut); ST No. 191/ST/XIII/4/2015 (Pwk Kepri); ST No. 193/ST/XIII/4/2015 (Gorontalo). ST No. 194/ST/XIII/4/2015 (Pwk Kalteng). Lampiran 4
Email kepada 6 Perwakilan yaitu: Pwk. Bengkulu, Aceh, Sumut, Kepri, Gorontalo, dan Pwk. Kalteng tentang permintaan masukan materi prioritas untuk dilakukan sinkronisasi dan/atau harmonisasi sehubungan dengan terpendingnya pelaksanaan FGD.
8
Email tanggal 30 April 2015.
Pemberian masukan dari Perwakilan BPK pada Provinsi Bengkulu, Gorontalo, Aceh, Medan dan Kalimantan Tengah; melalui email karena terpendingnya pelaksanaan FGD ke perwakilanperwakilan tersebut
Perwakilan BPK Prov Bengkulu: Nota Dinas Plh Kalan No. 102/ND/XVIII. BKL/05/2015 tanggal 13 Mei 2015; Matriks usulan prioritas kajian atas permasalahan hukum atau peraturan perundang-undangan. Perwakilan BPK Prov Gorontalo Nota Dinas Kalan BPK Gorontalo No. 121/ND /XIX.GOR/05/2015 tanggal 13 Mei 2015; Matrik Terkait Prioritas Materi yang akan Dilakukan Sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. Perwakilan BPK Prov Aceh Nota Dinas Kalan BPK Aceh No. 18d/ND /XVIII.BAC/05/2015 tanggal 13 Mei 2015; Lampiran berupa masukan atas materi Sinkronisasi. Perwakilan BPK Prov Medan Lampiran berupa masukan atas materi prioritas kajian hukum Sinkronisasi. Perwakilan BPK Prov Kalteng Nota Dinas Plh Kalan BPK Kalimantan Tangah No. 178/ND /XIX.PAL/05/2015 tanggal 22 Mei 2015; Lampiran berupa matrik usulan prioritas kajian hukum atas permasalahan hukum Sinkronisasi. Lampiran 5
Undangan kepada Kepala Auditorat I - VII dalam rangka FGD permintaan masukan kepada Auditama Keuangan Negara selaku customer mengenai materi prioritas untuk dilakukan sinkronisasi dan/atau harmonisasi.
Pelaksanaan FGD akan dilakukan pada: Hari/Tanggal : Selasa, 12 Mei 2015 Jam : 10.00 - 12.00 WIB Tempat : Ruang Rapat Sekjen Gedung Tower lantai 12
Pelaksanaan FGD permintaan masukan mengenai materi prioritas untuk disusun pendapat hukum sinkronisasi atau harmonisasi pada Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat. Pelaksana: Kasi PHKN; dan Adityari Kusumastaji.
Pelaksanaan FGD ke 6 (enam) Perwakilan dipending pelaksanaannya karena ada penugasan dari Badan. FGD ke Perwakilan yang terlaksana hanya 1 Tim, yaitu ke Pwk. Sulawesi Barat. Lampiran 6
9
Pelaksanaan FGD permintaan masukan mengenai materi prioritas untuk disusun pendapat hukum sinkronisasi atau harmonisasi, pada Auditorat I – VII.
Dihadiri Kepala Auditorat atau pejabat yang mewakili. Lampiran 7
Pembagian PIC penyusunan pendapat hukum Penugasan kepada masing-masing melalui rapat dalam rangka: personil untuk melakukan langkah1. menetapkan materi yang diprioritaskan langkah dalam rangka penyusunan disusun pendapat hukum sinkronisasi dan pendapat hukum sesuai pembagian tugas. harmonisasi berdasarkan hasil FGD; 2. menetapkan PIC atas materi-materi yang ditetapkan akan disusun pendapat hukum. Laporan hasil Rapat Subdit Pengembangan Nota Dinas Kasubdit Pengembangan Hukum No. 96/ND/XIII.2.2/1/ 2015 Hukum kepada Kadit LPBH selaku mentor. tanggal 18 Mei 2015 kepada Kadit LPBH selaku Mentor; Persetujuan mentor atas pembagian tugas kepada masing-masing PIC penyusun pendapat hukum atas materi-materi yang ditetapkan. Lampiran 8
Diskusi dengan Narasumber dari internal BPK Diskusi dilaksanakan pada: dalam rangka penyusunan pendapat hukum tentang Hari/tgl : Senin, 18 Mei 2015 sinkronisasi pengaturan SUN dan Obligasi Daerah: Jam : 10 WIB sd selesai - Kepala Auditorat KN V A, Bp. Syamsuddin Tempat : Ruang Rapat Ditama Binbangkum. Lampiran 9
Rapat Koordinasi Forum Regulator Obligasi Daerah, membahas tentang teknis pelaksanaan pelaksanaan pemeriksaan L/K Pemda dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah. (menunjukkan bahwa pemilihan materi pendapat hukum sinkronisasi ttg Obligasi Daerah, berdasarkan hasil FGD memenuhi sasaran, dengan dipergunakannya hasil kajian tersebuy oleh pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam rapat pertemuan dengan OJK).
10
Undangan OJK kepada BPK ditujukan kepada 3 unit kerja, yaitu: Undangan OJK melalui Surat No. S55/PM.22/2015, tanggal 22 Mei 2015 kepada Direktorat Utama Binbangkum; Undangan OJK melalui Surat No. S47/PM.22/2015, tanggal 24 April 2015 kepada Sekjen BPK; Undangan OJK melalui Surat No. S56/PM.22/2015, tanggal 22 Mei 2015 kepada Direktorat Utama Revbang; Lampiran 10
Diskusi dalam rangka penyusunan pendapat hukum Diskusi dilaksanakan: Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan Wewenang Hari/tgl : Senin, 1 Juni 2015 Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara Jam : 10 WIB sd selesai kepada Perwakilan/Kalan, dengan Narasumber Tempat : Ruang Rapat Ditama Ahli Perundangan-undangan Bp. Sony Maulana Binbangkum. Sikumbang, MH Lampiran 11
Hasil kajian sinkronisasi berupa 3 (tiga) pendapat Pendapat hukum disampaikan kepada hukum mengenai: Kaditama Binbangkum secara berjenjang. 1. Sinkronisasi Pengaturan Mekanisme Lampiran 12 Penyaluran Obligasi Daerah dalam Kaitannya dengan Kewenangan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Menerbitkan Obligasi Daerah. 2. Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan Wewenang Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara kepada Perwakilan/Kalan. 3. Sinkronisasi Pengaturan tentang Sita Jaminan dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara.
Permintaan Dukungan Proyek Perubahan kepada: Costumer sangat mendukung proyek 1) Bapak Nizam Burhanuddin (Kaditama perubahan ini. Binbangkum); Lampiran 13 2) Hendar Ristriawan (Sekretaris Jenderal); 3) Bpk. Heru Kreshna Reza (Tortama I); 4) Bpk. Slamet Kurniawan (Tortama II); 5) Bpk. Rochmadi Saptogiri (Tortama III); 6) Bpk. Saiful Anwar Nasution (Tortama IV); 7) Bpk. Bambang Pamungkas (Tortama V); 8) Bpk. Safrudin Mosii (Tortama VI); 9) Bpk. Abdul Latief (Tortama VII); 10) Bapak Bahtiar Arif (Kaditama Revbang);0 11) Bapak Ignasius Bambang Adiputranto (Inspektur Utama); 12) Bapak Sumardi (Kepala Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah); 13) Bapak Haedar (Kepala Biro SDM); 14) Bapak romuzi (Kepala Biro Umum); 15) Bapak Gunarwanto (Kepala biro Sekretariat Pimpinan); 16) Ibu Ria Anugriani (Kepala Biro Teknologi Informasi); 17) Bapak Kukuh Prionggo (Kepala Perwakilan Provinsi Maluku Utara); 18) Ibu Betty Ratna Nuraeny (Kepala Perwakilan 11
Provinsi Sumatera Barat); 19) Bapak Agus Khotib (Kepala Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung); 20) Bapak Bingkros Hutabarat (Kepala Perwakilan Provinsi Gorontalo); 21) Bapak Acep Mulyadi (Kepala Sekretariat Perwakilan Provinsi Lampung); 22) Ibu Herny Yanuarni (Kasubdit Legislasi dan Informasi Hukum); 23) Ibu Nurina Hijiani (Kasubdit Konsultasi Hukum Keuangan Daerah); 24) Ibu etty Herawati (Kasubdit Konsultasi Hukum Keuangan Negara); 25) Bapak Herry Riyadi (Kasubdit Bantuan Hukum); 26) Bapak Eko Setyo Nugroho (Kasubdit Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah); 27) Ibu Najmatuzzahrah (Kepala Sub Auditorat I.B.1);
Konsinyering dalam rangka merevisi SOP tentang Dilaksanakan tanggal 15-17 Juli 2015 di pemberian pendapat hukum pada Subdit kantor BPK Perwakilan Jakarta. Pengembangan Hukum. Lampiran 15
Pengkompilasian bentuk file sharing hasil Lampiran 16 implementasi proyek perubahan melalui sistem edrive
Sosialisasi pelaksanaan pemberian pendapat Sosialisasi dilakukan melalui siska BPK. hukum dilakukan secara pro aktif oleh Subdit Lampiran 17 Pengembangan Hukum pada Ditama Binbangkum, sekaligus pengumuman permohonan masukan atas materi-materi yang diprioritaskan untuk disusun pendapat hukum sinkronisasi harmonisasi.
Keberlanjutan Program Kerja Pro Aktif dengan Lampiran 18 melaksanakan FGD pada 9 Perwakilan BPK.
C. ANALISIS PERAN DAN PENGARUH STAKEHOLDER 1) Stakeholders yang berada di lingkungan internal BPK; a) Anggota BPK RI
12
b)
c)
d)
e)
Anggota BPK RI dapat menggunakan hasil pendapat hukum terkait sinkronisasi dan harmonisasi sebagai bahan pengambilan keputusan mengenai permasalahan hukum terkait, baik dalam lingkup internal BPK maupun antar lembaga. BPK juga dapat menggunakan hasil pendapat hukum untuk memberikan pendapat BPK kepada Pemerintah dan DPR untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan. Auditor Utama Keuangan Negara VI (Tortama KN VI) Tortama KN I - VII dapat menggunakan hasil pendapat hukum terkait sinkronisasi atau harmonisasi sebagai bahan pengambilan keputusan mengenai permasalahan hukum terkait, terutama dalam penggunaan kriteria dalam proses pemeriksaan. Inspektur Utama (Irtama) Inspektur Utama dapat menggunakan hasil pendapat hukum terkait sinkronisasi atau harmonisasi sebagai bahan pengambilan keputusan, misalnya melakukan atau mengusulkan revisi atas peraturan-peraturan yang tidak sinkron. Direktort Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan ( Direktorat EPP) Direktorat EPP dapat menggunakan menggunakan hasil pendapat hukum terkait sinkronisasi sebagai bahan pemberian pendapat BPK kepada Pemerintah atau DPR. Unit-unit kerja interal BPK yang lain Seluruh unit kerja di BPK dapat menggunakan hasil pendapat hukum terkait sinkronisasi dalam melaksanakan pekerjaan dan dalam pengambilan keputusan dalam lingkungan internal BPK maupun antar lembaga. Misalnya Biro SDM dalam menentukan kebijakan tentang SDM dapat memanfaatkan hasil pendapat hukum sinkronisasi agar dapa mengambil kebijakan yang sesuai dengan ketentuan.
2) Stakeholders Eksternal Stakeholders yang berada di lingkungan eksternal tidak secara langsung dapat memanfaatkan hasil pendapat hukum sinkronisasi dan harmonisasi, melainkan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan BPK, misalnya dengan meminta BPK untuk memberikan masukan atas peraturan perundangan yang sedang disusun. Customers yang berada di lingkungan eksternal yaitu: a) Seluruh entitas BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian kerugian negara; b) Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi UndangUndang; c) Pemerintah dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Pemerintah; d) Aparat Penegak Hukum, misalnya dalam pelaksanaan pemberian keterangan ahli tentang kerugian negara di Pengadilan; e) Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Daerah dan lain-lain; f) Masyarakat.
D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala Adapun kendala yang dihadapi dan strategi yang dilakukan dalam menghadapi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan proyek perubahan: a. Loading pekerjaan yang tinggi, sehingga personil pada Subdit Pengembangan Hukum tersita waktunya oleh kegiatan yang lain.
13
b.
c.
d.
Solusi yang dilakukan dalam menghadapi kendala ini adalah dengan menggabungkan kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan pada Subdit Pengambangan Hukum dengan kegiatan pada proyek perubahan ini. Pada saat awal pelaksanaan kegiatan proyek perubahan ini , Subdit Pengembangan Hukum sedang melaksanakan FGD ke Perwakilan BPK mengenai pasal-pasal yang rawan digugat di Mahkamah Konstitusi. Lalu, Project Leader menyatukan kegiatan FGD yang sedang dilakukan Subdit Pengembangan Hukum tersebut dengan FGD permintaan masukan materi yang akan diprioritaskan dilakukan kajian sinkronisasi atau harmonisasi. FGD tahap I ini dilakukan pada 7 Perwakilan BPK, yaitu Perwakilan Sulawesi Barat, Bengkulu, Aceh Sumut, Kepulauan Riau, Gorontalo dan Kalimantan Tengah. Setiap Tim dibekali bahan paparan tentang contoh materi sinkronisasi yang permasalahannya telah diidentifikasi. Begitu juga dengan diskusi dengan narasumber yang kompeten, Project Leader membahas beberapa permasalahan hukum yang sedang disusun pendapat hukumnya. Misalnya, mengundang ahli perundang-undangan, Sony Sikumbang untuk membahas beberapa topik permasalahan hukum, yang salah satu topik tersebut merupakan topik penyusunan pendapat hukum sinkronisasi dan harmonisasi. Kendala selanjutnya, setelah surat penugasan untuk melakukan FGD ditandatangani oleh Kaditama Binbangkum, ternyata ada pekerjaan dari Badan yang harus diselesaikan segera, sehingga pelaksanaan FGD ke Perwakilan yang baru terlaksana satu Tim, dipending pelaksanaannya. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Project Leader berinisiatif mengkomunikasikan melalui email tentang tertundanya kegiatan FGD tersebut ke PerwakilanPerwakilan yang sedianya sudah siap untuk berdiskusi. Mengingat keterbatasan waktu, untuk FGD permintaan masukan materi yang akan diprioritaskan dilakukan kajian sinkronisasi atau harmonisasidimintakan masukannya melalui email. Khusus bahan paparan FGD sinkronisasi harmonisasi dikirim lewat email dan sasaran yang diharapkan dari FGD dijelaskan melalui telepon. Para customer pada Auditorat Keuangan Negara pada bulan Mei sedang sibuk melaksanakan penyusunan LKPP, sehingga Project Leader kesulitan mencari waktu untuk mengundang pada Kepala Auditorat untuk melakukan FGD permintaan masukan materi yang akan diprioritaskan disusunpendapat hukum sinkronisasi. Mengingat waktu dan berdasarkan arahan dari Mentor, maka undangan ditujukan kepada para Kepala Auditorat atau pejabat yang mewakili. Dalam memperoleh dukungan dari para Customer yang mewakili, terutama para Tortama, yang sedang dalam proses penyusunan LKPP, Project Leader kesulitan mencocokkan jadwal bertemu dengan para Tortama, apalagi periode pelaksanaan proyek perubahan ini bersamaan dengan penyusunan LHP LKPP dan penyerahan LHP tersebut. Project Leader mengatasi kendala ini dengan mengagendakan pertemuan dengan para Tortama tersebut di luar jam kerja. Misalnya dukungan yang diperoleh dari Tortama KN V yang kebetulan beliau juga sedang menempuh pendidikan Lemhanas (jadi tidak berada di kantor), dilakukan setelah acara penyerahan LHP AKN V dimana kebetulan acara penyerahan LHP tersebutpun dilakukan di luar jam kerja.
14
E. Capaian Target keberhasilan proyek perubahan yang diukur dari terlaksananya: 1. FGD dari customers yang mewakili untuk menyaring masukan atas materi yang diprioritaskan untuk dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi; 2. Pernyataan dukungan atas proyek perubahan dari costumers yang mewakili; 3. Satu pendapat hukum sinkronisasi peraturan perundangan; 4. Terdapat 2 (dua) PIC yang bertanggungjawab untuk menyusun pendapat hukum sinkronisasi dan harmonisasi atas peraturan perundangan yang ditetapkan berdasarkan masukan dari costumers; 5. Instruksi kerja dari Kadit LPBH untuk melaksanakan kegiatan proyek perubahan ini; 6. Tersedianya database inventarisasi peraturan perundangan yang tidak sinkron Dari target keberhasilan tersebut, capaian proyek perubahan ini yang sekaligus juga merupakan keunggulan dari proyek perubahan adalah: 1. Didukung oleh seluruh personil pada Subdit Pengembangan Hukum. Pelaksanaan FGD melibatkan seluruh personil pada Subdit Pengembangan Hukum, pada saat melakukan FGD misalnya, Tim sekaligus mensosialisasikan adanya perubahan pola kerja berupa pola kerja pro aktif sehingga Tim perlu melakukan FGD untuk meminta masukan dari para costumer mengenai materi yang diprioritaskan disusun pendapat hukum sinkronisasi dan harmonisasi, agar penyusunan pendapat hukum dapat dilakukan secara tepat sasaran. Diskusi dan rapat-rapat dalam pelaksanaan proyek perubahan tidak selalu dihadiri oleh Project Leader. Jadi proyek perubahan ini telah mampu menggerakkan semua pihak yang terlibat mengingat kemanfaatan yang significant atas proyek perubahan ini; 2. Didukung oleh semua costumer, diwakili oleh Tortama I sampai Tortama VII dan Sekretaris Jenderal BPK. Project Leader memperoleh 27 surat pernyataan dukungan atas dilakukannya proyek perubahan ini. 3. Target yang dicapai melebihi target keberhasilan proyek. a. Target pendapat hukum yang akan disusun dari 1 (satu) pendapat hukum menjadi 3 (tiga) pendapat hukum; b. Target terdapat 2 (dua) person in charge atas penyusunan pendapat hukum dan langkah-langkah kerja penyusunan pendapat hukum tersebut, menjadi terdapat8 (delapan) PIC yang telah melaksanakan langkah-langkah yang direncanakan (telah menginventarisis permasalahan dan menyusun langkah kerja). 4. Tujuan proyek perubahan dalam mengantisipasi kebutuhan pimpinan dalam pengambilan keputusan tentang permasalahan hukum sinkronisasi telah terbukti dengan adanya undangan rapat pertemuan dengan OJK dan bahan pendapat hukum Obligasi Daerah menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam pertemuan tersebut. 5. Terlaksananya kegiatan permintaan masukan mengenai materi yang diprioritaskan untuk disusun pendapat hukum sinkronisasi dan harmonisasi walaupun terdapat kendala loading pekerjaan yang tinggi, sehingga pelaksanaan FGD ke Perwakilan dipending, padahal jangka waktu pelaksanaan proyek terbatas. 6. Keberlanjutan dari proyek perubahan ini dapat dilaksanakan dengan melakukan revisi mekanisme kerja pada SOP, yang kebetulan SOP Subdit Pengembangan Hukum memang sedang dalam proses. 7. Diterbitkannya Instruksi Kerja oleh Kadit LPBH untuk melaksanakan penyusunan pendapat hukum melalui metode kerja pro aktif pada Subdit Pengembangan Hukum.
15
8. Perubahan pola kerja menjadi pro aktif ini telah disosialisasikan melalui siska BPK dan hasil pendapat hukum tersebut telah disimpan dalam e drive.
F. Instrumen Monitoring yang Digunakan Proyek perubahan yang telah dilaksanakan pada Subdit Pengembangan Hukum ini, telah menghasilkan pendapat hukum dan dirasakan manfaatnya pada saat dibutuhkan dalam waktu cepat oleh pimpinan dalam rapat dengan OJK, untuk pengambilan keputusan dalam rapat pertemuan tersebut. Guna kesinambungan metode kerja pro aktif, prosedur kerja ini perlu dituangkan dalam suatu payung hukum berupa Prosedur Kerja atau Prosedur Operasi Standard Penyusunan Pendapat Hukum. Beruntung pada saat proyek perubahan ini dijalankan POS Pemberian pendapat hukum sedang dalam proses penyusunan sehingga prosedur kerja pro aktif dapat langsung dituangkan ke dalam POS tersebut. Prosedur Operasi Standard Pemberian Pendapat Hukum disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam melakukan pemberian pendapat hukum baik berdasarkan permintaan maupun berdasarkan inisiatif secara pro aktif, sehingga: 1. Tergambar dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap pihak yang terkait dalam proses penyusunan pendapat hukum secara pro aktif; 2. Meningkatkan kinerja dan kualitas secara berkelanjutan dalam pelayanan pemberian pendapat hukum.
16
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 1. Ditama Binbagkum merupakan unit kerja yang menjadi ujung tombak BPK dalam pengambilan keputusan-keputusan terkait permasalahan hukum baik dalam pelaksanan pemeriksaan maupun dalam mendukung tugas dan fungsi BPK secara luas. Salah satu hal yang penting dalam permasahalan hukum yang terjadi adalah ketidaksinkronan antar peraturan perundangan yang telah terbit maupun peraturan perundangan yang akan diterbitkan. 2. Permasalahan hukum sinkronisasi dan harmonisasi tersbut dikaji dan dibuat pendapat hukum sebagai pedoman Pimpinan dan para pelaksana BPK untuk mengambil keputusan yuridis yang tepat, sehingga pengambilan keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendapat hukum ini harus tersedia segera pada saat dibutuhkan. 3. Metode kerja pro aktif diperlukan untuk mendukung tersedianya pendapat hukum mengenai sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan secara cepat dan cermat karena dilakukan sebelum ada permintaan sehingga dapat dilakukan proses secara mendalam sehingga dapat dipergunakan oleh pimpinan dalam pengambilan keputusan. 4. Metode kerja pro aktif ini juga membudayakan semangant kerja yang kreatif dalam menentukan langkah-langkah penyusunan pendapat hukum. 5. Guna pendokumentasian pendapat hukum ini secara digital agar mudah diakses dan teradministrasi dengan baik sehingga mudah untuk dicari, maka hasil pendapat hukum tersebut di upload dalam sistem e drive BPK. 6. Kesinambungan metode kerja pro aktif ini akan terjamin dengan dituangkannya prosedur tersebut dalam payung hukum POS pemberian pendapat hukum. B. Saran Untuk dapat melaksanakan Aplikasi Sistem Monitoring Informasi Manajemen Pemeriksaan (Simona) secara efektif, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: 1. Setiap PIC pada Subdit Pengembangan Hukum dapat melaksanakan langkah-langkah penyusunan pendapat hukum secara konsisten, sehingga dapat mempercepat proses penyusunan pendapat hukum sinkronisasi dan harmonisasi; 2. Perlu dilakukan monitoring secara terus-menerus untuk memotivasi personil pada Subdit Pengembangan Hukum agar menjalankan langkah; 3. Loading pekerjaan yang tinggi perlu disiasati dengan bijak agar pelaksanaan penyusunan pendapat hukum sinkronisasi ini dapat dilaksanakan dengan baik; 4. Sistem e drive sebagai sarana file sharing dan penyimpanan pendapat hukum sinkronisasi dan harmonisasi perlu dikembangkan lagi terutama dalam hal tampilan screenview agar lebih menarik, kemampuan dan kapasitas memory yang lebih besar untuk mengantisipasi akumulasi database yang akan disimpan sepanjang waktu.
17
DAFTAR PUSTAKA
___________,Keputusan BPK RI No.3/K/l-XIll.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK RI 2013; ___________,Panduan Proyek Perubahan Pendidikan dan RI 2013;
18
Pelatihan Kepemimpinan III, BPK
DAFTAR LAMPIRAN A. Rancangan Proyek Perubahan 1. Dokumentasi kegiatan 1 : Rapat penyamaan persepsi dengan personil pada Subdit Pengembangan Hukum atas program proyek perubahan. Daftar Hadir Risalah Rapat Foto 2. Instruksi Kerja dari Kepala Direktorat LPBH kepada seluruh personil pada Subdit Pengembangan Hukum untuk melaksanakan pemberian pendapat hukum secara proaktif 3. Dokumentasi Kegiatan 2: Rapat persiapan FGD permintaan masukan kepada customer mengenai materi prioritas untuk disusun pendapat hukum sinkronisasi atau harmonisasi, baik di Perwakilan maupun di Pusat Daftar Hadir Risalah Rapat Foto 4. Dokumentasi Kegiatan 3: Pengajuan penugasan FGD permintaan masukan mengenai materi prioritas untuk disusun pendapat hukum sinkronisasi atau harmonisasi pada 7 Perwakilan BPK di Sulawesi Barat, Bengkulu, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Aceh, Medan dan Kepulauan Riau. Nota Dinas Kepada Kaditama Binbangkum Surat Tugas dari Kaditama Binbangkum untuk FGD ke 7 Perwakilan BPK. 5. Dokumentasi Kegiatan 4: Email kepada 6 Perwakilan yaitu: Pwk. Bengkulu, Aceh, Sumut, Kepri, Gorontalo, dan Pwk. Kalteng tentang permintaan masukan materi prioritas untuk dilakukan sinkronisasi dan/atau harmonisasi sehubungan dengan terpendingnya pelaksanaan FGD. Pemberian masukan dari Perwakilan BPK pada Provinsi Bengkulu, Gorontalo, Aceh, Medan dan Kalimantan Tengah; melalui email karena terpendingnya pelaksanaan FGD ke perwakilan-perwakilan tersebut. Email ke 6 perwakilan Jawaban email dari Perwakilan 6. Dokumentasi Kegiatan 5: Pelaksanaan FGD pada Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat. Surat Tugas Bahan Paparan Risalah diskusi Laporan Hasil Diskusi Daftar Hadir Foto
ii
7. Dokumentasi Kegiatan 6: Kegiatan FGD kepada Kepala Auditorat I - VII dalam rangka FGD permintaan masukan kepada Auditama Keuangan Negara mengenai materi prioritas untuk dilakukan sinkronisasi harmonisasi. Undangan Daftar Hadir Bahan Paparan Notulensi Foto 8. Dokumentasi Kegiatan 7: Rapat penetapan materi yang diprioritaskan untuk disusun pendapat hukum sinkronisasi dan harmonisasi berdasarkan hasil FGD dan Penunjukkan PIC penyusunan pendapat hukum. Laporan hasil Rapat Subdit Pengembangan Hukum kepada Kadit LPBH selaku mentor. Nota dinas penetapan person in charge kegiatan penyusunan pendapat hukum sinkronisasi Foto 9. Dokumentasi Kegiatan 8: Diskusi dengan Narasumber dalam rangka penyusunan pendapat hukum tentang sinkronisasi pengaturan SUN dan Obligasi Daerah. Daftar Hadir Surat Tugas Narasumber Bahan paparan Risalah rapat Foto 10. Dokumentasi Kegiatan 9: Rapat Koordinasi Forum Regulator Obligasi Daerah, membahas tentang teknis pelaksanaan pelaksanaan pemeriksaan L/K Pemda dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah. Undangan OJK kepada BPK ditujukan kepada 3 unit kerja, yaitu: Undangan OJK melalui Surat No. S-55/PM.22/2015, tanggal 22 Mei 2015 kepada Direktorat Utama Binbangkum; Undangan OJK melalui Surat No. S-47/PM.22/2015, tanggal 24 April 2015 kepada Sekjen BPK; Undangan OJK melalui Surat No. S-56/PM.22/2015, tanggal 22 Mei 2015 kepada Direktorat Utama Revbang; Risalah Rapat dengan OJK. 11. Dokumentasi Kegiatan 10: Diskusi dengan Narasumber Ahli Perundangan-undangan Bp. Sony Maulana Sikumbang, MHdalam rangka penyusunan pendapat hukum Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan Wewenang Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara kepada Perwakilan/Kalan. Daftar Hadir Bahan Paparan Risalah Rapat Laporan Hasil Diskusi Foto
iii
12. Pendapat hukum mengenai: 1) Sinkronisasi Pengaturan Mekanisme Penyaluran Obligasi Daerah dalam Kaitannya dengan Kewenangan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Menerbitkan Obligasi Daerah. 2) Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan Wewenang Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara kepada Perwakilan/Kalan 3) Sinkronisasi Pengaturan tentang Sita Jaminan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara 13. Dokumentasi Dukungan atas Proyek Perubahan Pernyataan Dukungan Proyek Perubahan dari: 1) Bapak Nizam Burhanuddin (Kaditama Binbangkum); 2) Hendar Ristriawan (Sekretaris Jenderal); 3) Bpk. Heru Kreshna Reza (Tortama I); 4) Bpk. Slamet Kurniawan (Tortama II); 5) Bpk. Rochmadi Saptogiri (Tortama III); 6) Bpk. Saiful Anwar Nasution (Tortama IV); 7) Bpk. Bambang Pamungkas (Tortama V); 8) Bpk. Safrudin Mosii (Tortama VI); 9) Bpk. Abdul Latief (Tortama VII); 10) Bapak Bahtiar Arif (Kaditama Revbang); 11) Bapak Ignasius Bambang Adiputranto (Inspektur Utama); 12) Bapak Sumardi (Kepala Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah); 13) Bapak Haedar (Kepala Biro SDM); 14) Bapak romuzi (Kepala Biro Umum); 15) Bapak Gunarwanto (Kepala biro Sekretariat Pimpinan); 16) Ibu Ria Anugriani (Kepala Biro Teknologi Informasi); 17) Bapak Kukuh Prionggo (Kepala Perwakilan Provinsi Maluku Utara); 18) Ibu Betty Ratna Nuraeny (Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Barat); 19) Bapak Agus Khotib (Kepala Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung); 20) Bapak Bingkros Hutabarat (Kepala Perwakilan Provinsi Gorontalo); 21) Bapak Acep Mulyadi (Kepala Sekretariat Perwakilan Provinsi Lampung); 22) Ibu Herny Yanuarni (Kasubdit Legislasi dan Informasi Hukum); 23) Ibu Nurina Hijiani (Kasubdit Konsultasi Hukum Keuangan Daerah); 24) Ibu etty Herawati (Kasubdit Konsultasi Hukum Keuangan Negara); 25) Bapak Herry Riyadi (Kasubdit Bantuan Hukum); 26) Bapak Eko Setyo Nugroho (Kasubdit Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah); 27) Ibu Najmatuzzahrah (Kepala Sub Auditorat I.B.1); 14. Kegiatan Choacing dengan Choac Nurendro Adi Kusumo Komunikasi dengan Choac melalui email Foto 15. Konsinyering dalam rangka merevisi POS tentang pemberian pendapat hukum pada Subdit Pengembangan Hukum. Daftar Hadir Surat Tugas Kegiatan Risalah Pembahasan Revisi POS dengan narasumber dari Dit. Litbang iv
Laporan Kegiatan Prosedur Operasional Standar Foto Kegiatan 16. File sharing hasil implementasi pelaksanaan proyek perubahan melalui e drive 17. Sosialisasi melalui website siska.bpk.go.id: Nota Dinas Kadit LPBH kepada Karo Humas tentang Permintaan untuk peng-upload-an melalui websitesiska.bpk.go.id pelaksanaan pemberian pendapat hukum dilakukan secara pro aktif oleh Subdit Pengembangan Hukum pada Ditama Binbangkum; pengumuman permohonan masukan atas materi-materi yang diprioritaskan untuk disusun pendapat hukum sinkronisasi harmonisasi. 18. Lanjutan pelaksanaan FGD pada 9 Perwakilan Surat tugas pelaksanaan FGD pada 9 Perwakilan. No
No Surat Tugas
Daerah Tujuan
1.
222/ST/X/5/2015 tanggal 28 Mei 2015
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
2.
223/ST/X/5/2015 tanggal 28 Mei 2015
BPK Perwakilan Provinsi Maluku
3.
224/ST/X/5/2015 tanggal 28 Mei 2015
BPK Perwakilan Provinsi Sualwesi Tenggara
4.
225/ST/X/5/2015 tanggal 28 Mei 2015
BPK Perwakilan Provinsi Papua
5.
226/ST/X/5/2015 tanggal 28 Mei 2015
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
6.
227/ST/X/5/2015 tanggal 28 Mei 2015
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
7.
228/ST/X/5/2015 tanggal 28 Mei 2015
BPK Perwakilan Provinsi Lampung
8.
229/ST/X/5/2015 tanggal 28 Mei 2015
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
9.
230/ST/X/5/2015 tanggal 28 Mei 2015
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
v
