LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
KEMUDAHAN BAGI PEMERIKSA UNTUK MEMPEROLEH DATA KRITERIA PEMERIKSAAN DAN DATA ISU STRATEGIS ENTITAS PEMERIKSAAN YANG MUTAKHIR DAN RELEVAN DENGAN TUJUAN PEMERIKSAAN MELALUI PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATABASE PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA
DISUSUN OLEH: HADIYATI MUNAWAROH NIP. 197504271995032001
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III ANGKATAN I TAHUN 2015
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Jalan Binawarga II Kalibata Raya, Jakarta Selatan 12750 Telepon 79190864, 79190867, Faksimili 79190867 Laman www.pusdiklat.bpk.go.id
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN Nama
:
Deskripsi
:
Sponsor Project Leader Sumber Daya Tim
: : :
Identitas Proyek Kemudahan bagi pemeriksa untuk memperoleh data kriteria pemeriksaan dan data isu strategis entitas pemeriksaan yang mutakhir dan relevan dengan tujuan pemeriksaan melalui pengembangan aplikasi dan pengelolaan database Proyek perubahan ini melaksanakan ide inovatif untuk mengatasi ketidaktersediaan data kriteria pemeriksaan dan data isu strategis entitas pemeriksaan yang mutakhir dan relevan dengan tujuan pemeriksaan serta mudah diakses dan mudah dimanfaatkan oleh pemeriksa. Perubahan yang dilakukan adalah dengan mengembangkan aplikasi yang sudah ada dan mengelola database dengan baik dan bersifat kontinu sehingga memenuhi kebutuhan pemeriksaan. Efdinal, S.E., M.M. (Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta) Dr Hadiyati Munawaroh, SE, MAk, Ak, CA (Kepala Subauditorat DKI I) Kelompok kerja (Pokja) dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Perwakilan. Pokja bertugas mengkoordinasikan pengembangan aplikasi dan pengelolaan database selama masa proyek perubahan ini agar mengarah pada tujuan proyek perubahan. Project Leader selaku Ketua Pokja.
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
1
Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan atas rahmat dan karunia Allah swt sehingga proyek perubahan yang menjadi tugas dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan 1 Tahun 2015 yang kami ikuti telah kami laksanakan. Laporan ini memuat latar belakang dilaksanakannya proyek perubahan dengan tema ”Kemudahan bagi Pemeriksa dalam Memperoleh Data Kriteria Pemeriksaan dan Data Isu Strategis Entitas Pemeriksaan yang Mutakhir dan Relevan dengan Tujuan Pemeriksaan, pelaksaaan proyek perubahan”, dan hasil dari proyek perubahan tersebut. Selain dilaksanakan untuk memenuhi tugas dalam program Diklat Kepemimpinan Tingkat III Tahun 2015, proyek perubahan ini juga didorong oleh semangat pimpinan dan rekan-rekan pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk memenuhi harapan publik terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berkualitas. Hasil pemeriksaan BPK diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang efektif bagi perbaikan pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah. Ketersediaan data kriteria pemeriksaan dan data isu strategis entitas pemeriksaan masih menjadi kendala yang mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan BPK. Proyek perubahan ini dapat terlaksana dan menghasilkan aplikasi INTAS dan PARIA pada website BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagai aplikasi penyedia data kriteria pemeriksaan dan data entitas pemeriksaan yang mudah diakses, mutakhir dan relevan dengan tujuan pemeriksaan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan banyak pihak khususnya Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan Kepala Sub. Auditorat, Kepala Sekretariat Perwakilan beserta para Kassubag dan staf serta para pemeriksa. Harapan publik yang besar kepada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tidak akan terpenuhi hanya dengan proyek perubahan ini. Karena itu, pengembangan yang terus menerus pada institusi BPK masih sangat diperlukan untuk terus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan BPK. Proyek perubahan ini diharapkan masih akan terus dikembangkan dan mendorong inovasi-inovasi yang bermanfaat lainnya.
Jakarta,
Juni 2015
Hadiyati Munawaroh
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
2
DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN BAB II DESKRIPSI DAN ANALISIS PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN A. Deskripsi Pelaksanaan Proyek Perubahan B. Pelaksanaan Tiap Tahap Kegiatan C. Analisis Peran dan Pengaruh Stakeholders D. Kendala Internal dan Eksternal E. Capaian F. Instrument Monitoring BAB III KESIMPULAN DAN SARAN DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
2 3 4 5 6 9 30 35 35 40 41 42
3
BAB I PENDAHULUAN
Tuntutan masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara semakin meningkat. Sebagai satu-satunya pemeriksa eksternal, BPK menghadapi tantangan untuk memenuhi harapan masyarakat sebagai penjaga keuangan negara dari penyimpangan yang menjauhkan pemanfaatan keuangan negara dari pencapaian kesejahteraan rakyat. Menghadapi tantangan tersebut, BPK perlu menyiapkan kemampuan sumber daya secara optimal dan mengedepankan profesionalisme untuk menjamin kualitas hasil pemeriksaannya. Pemeriksaan yang sesuai dengan standar profesionalisme adalah jaminan yang bisa diberikan oleh BPK. Untuk memenuhi standar profesionalisme dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK terus mengembangkan sarana dan prasarana yang dimiliki disamping kompetensi SDM. Kekurangan dalam kuantitas dan kualitas SDM diharapkan bisa dikuatkan dengan perbaikan perangkat-perangkat lunak yang akan mendukung pemeriksaan. BPK telah memiliki banyak perangkat lunak yang mendukung tugas dan fungsi BPK meskipun belum semuanya dimanfaatkan dengan efektif. Salah satu perangkat lunak yang sudah tersedia adalah website BPK baik di kantor pusat maupun di kantor perwakilan. Pemeriksaan BPK adalah meyakini kesesuaian kondisi pada entitas pemeriksaan dengan kriteria pemeriksaan. Kriteria pemeriksaan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang terkait. Temuan pemeriksaan menunjukkan ketidaksesuaian antara kondisi pada entitas pemeriksaan dengan kriteria pemeriksaan. Temuan pemeriksaan tersebut akan menjadi pertimbangan pemeriksa menjawab tujuan pemeriksaan. Dengan demikian, pemeriksa memerlukan kriteria pemeriksaan yang relevan dengan tujuan pemeriksaan. Selain mengungkapkan temuan, pemeriksa juga harus menyusun rekomendasi. Rekomendasi pemeriksa ditujukan kepada pihak yang berwenang melaksanakan rekomendasi tersebut sehingga tindak lanjut yang dilaksanakan dapat mengatasi permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan. Dengan demikian, pemeriksa harus memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang mutakhir agar rekomendasi tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh entitas pemeriksaan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan dan efektif mengatasi permasalahan. Sementara itu, ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan pemerintahan di daerah jumlahnya tidak sedikit dan sering terjadi perubahan. Dengan adanya dinamika yang tinggi dalam pengelolaan pemerintahan di daerah maka pemeriksa BPK harus terus mengikuti perkembangan ketentuan perundangan terkait. Dalam merencanakan pemeriksaan, pemeriksa juga perlu memahami entitas yang menjadi obyek pemeriksan. Pemahaman tersebut termasuk terkait isu-isu di media massa yang menunjukkan harapan maupun keluhan dari masyarakat terhadap entitas pemeriksaan. Pemeriksaan BPK tidak jarang menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk menjawab isu-isu strategis terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan di daerah. Situasi tersebut semakin dirasakan pada entitas pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, dimana isu strategis terkait Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bukan hanya menjadi isu lokal namun menjadi isu nasional.
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
4
Dengan memahami isu-isu strategis yang mutakhir dari entitas pemerikisaan maka pemeriksa akan mampu membuat penilaian resiko pemeriksaan yang lebih baik. Penilaian resiko tersebut akan menjadi dasar pemilihan sampel, penetapan prosedur pemeriksaan yang diperlukan, alokasi sumber daya dan menyimpulkan hasil pemeriksaan. Dengan pertimbangan permasalahan yang diuraikan di atas maka proyek perubahan ini dirancang untuk memahami kebutuhan pemeriksa terhadap penyediaan data kriteria pemeriksaan dan data isu strategis entitas pemeriksaan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka akan dianalisis dan dilakukan upaya pemenuhan penyediaan data-data tersebut dalam suatu aplikasi sehingga dapat digunakan secara praktis oleh pemeriksa untuk memperoleh dengan mudah data kriteria pemeriksaan dan data isu strategis entitas pemeriksaan yang mutakhir dan relevan dengan tujuan pemeriksaan. Kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam proyek perubahan ini adalah menggerakkan unit kerja terkait yaitu Sub. Auditorat, Subbag Hukum dan Subbag Humas untuk mengidentifikasi, mengkompilasi dan mengklasifikasi/menstrukturkan data kriteria pemeriksaan dan data isu strategis tentang entitas pemeriksaan; melakukan koordinasi dengan Subbag Umum dan TI dalam mengembangkan aplikasi yang sudah tersedia sebelumnya; dan mengimplementasikan pemanfaatan aplikasi database dalam kegiatan pemeriksaan. Tingkat keberhasilan dari proyek perubahan ini dapat diukur dari beberapa hal berikut: 1. Secara kuantitatif dari banyaknya dukungan dari para stakeholders. 2. Secara kualitatif dari meningkatnya kemudahan memperoleh data kriteria pemeriksaan dan data entitas pemeriksaan yang mutakhir dan relevan dengan tujuan pemeriksaan yang dipersepsikan dari pendapat para pemeriksa sebagai customers. 3. Proyek perubahan dilaksanakan dalam waktu singkat dengan biaya yang rendah. Selain itu, dalam jangka panjang diharapkan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta akan menjadi model bagi satuan kerja pemeriksaan yang lain di BPK dalam hal penyediaan database kriteria pemeriksaan dan database isu strategis entitas pemeriksaan sehingga mendukung peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK yang memenuhi harapan masyarakat.
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
5
BAB II DESKRIPSI DAN ANALISIS PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
A. DESKRIPSI PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN Untuk memahami bagaimana selama ini para pemeriksa di BPK Perwakilan DKI Jakarta memenuhi kebutuhan data kriteria pemeriksaan dan data isu strategis entitas pemeriksaan serta menyimpulkan apakah pemeriksa memerlukan pengelolaan database tersebut dalam suatu aplikasi yang memudahkan pencarian data sesuai kebutuhan, kami menyebarkan kuesioner kepada sebagian pemeriksa dan melakukan diskusi untuk mendalami jawaban kuesioner tersebut. Kuesioner dan diskusi dengan para pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tersebut dengan mengambil sampel pada sejumlah 19 pemeriksa dari 118 pemeriksa dengan peran KTS, KTY, dan ATS pada 16 Maret 2015. Rekapitulasi hasil kuesioner tersedia pada lampiran 1. Berdasar kuesioner selanjutnya dilakukan forum group discussion untuk mengklarifikasi jawaban dari kuesioner sehingga lebih meyakinkan kami dalam membuat kesimpulan permasalahan yang membutuhkan perubahan. Notulen FGD juga tersedia di lampiran 1. Kami juga telah melakukan diskusi dengan para Kassubag yaitu KSB Hukum, KSB Humas dan KSB Umum dan Teknologi Informasi untuk memperoleh pemahaman layanan yang sudah disediakan terkait penyediaan data peraturan perundangan dan isu strategis entitas pemeriksaan. Dokumentasi foto diskusi dengan para Kassubag tersebut tersaji di lampiran 2. Berdasar jawaban kuesioner dan diskusi baik dengan pemeriksa maupun dengan para KSB Hukum, KSB Humas dan KSB Umum dan Teknologi Informasi diperoleh informasi-informasi penting sebagai berikut: 1. Pemeriksa seringkali disibukkan dengan tugas pemeriksaan sehingga kurang memiliki kesempatan untuk memutakhirkan pengetahuan terkait ketentuan peraturan perundangan dan isu-isu strategis yang mutakhir dari entitas pemeriksaan. 2. Pemeriksa memiliki data terkait kriteria pemeriksaan dan isu strategis entitas pemeriksaan namun belum mutakhir dan sering tidak dikelola sesuai dengan tujuan pemeriksaan. 3. Pemeriksa mencari data kriteria pemeriksaan dan data isu strategis entitas pemeriksaan pada saat dibutuhkan dalam pemeriksaan. Sumber data tersebut dari internet, menanyakan kepada teman, atasan atau entitas pemeriksaan. 4. Pada saat melakukan reviu atas konsep laporan pemeriksaan, pemeriksa terkadang menemui konsep temuan pemeriksaan yang mengandung kriteria pemeriksaaan yang tidak tepat 5. Subbag Hukum pada BPK Perwakilan DKI Jakarta telah menyediakan data kriteria pemeriksaan berupa peraturan perundangan dan layanan informasi hukum lain pada aplikasi Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) disamping telah tersedia pula JDIH yang disediakan oleh BPK Pusat. 6. Subbag Humas pada BPK Perwakilan DKI Jakarta telah menyediakan data isu strategis yang mutakhir dari entitas pemeriksaan berupa kliping kertas
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
6
dari media massa yang didistribusikan kepada Kepala Perwakilan serta para Kepala Sub. Auditorat yang terkait. 7. Aplikasi JDIH maupun UJDIH masih belum digunakan sebagai sumber database untuk memenuhi kebutuhan pemeriksa karena masih sulit dimanfaatkan. Aplikasi tersebut telah menyediakan database kriteria pemeriksaan namun masih disajikan dalam struktur/klasifikasi yang menyulitkan pemeriksa untuk mencari sesuai kebutuhan pemeriksaan. Pemeriksa lebih sering mencari data kriteria pemeriksaan dari internet, meminta pada rekan maupun atasannya bahkan ada yang minta kepada entitas pemeriksaan. Pemeriksa juga tidak meminta data kriteria pemeriksaan kepada Subbag Hukum padahal salah satu tugas dan fungsi Subbag Hukum adalah menyediakan layanan informasi hukum yang terkait tugas BPK. 8. Kliping berita yang disajikan oleh Subbag Humas pada BPK Perwakilan DKI Jakarta masih menyulitkan pemeriksa untuk mencari data isu strategis dari entitas pemeriksaan yang relevan dengan tujuan pemeriksaan. Pada saat dibutuhkan oleh pemeriksa, data kliping tersebut tidak jarang sudah sulit ditemukan atau bahkan hilang. Pada saat membutuhkan, pemeriksa lebih sering mencari data tersebut dari internet atau media massa cetak dibanding memanfaatkan kliping tersebut. Simpulan di atas diperkuat dengan penjelasan Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta yang baru beberapa bulan penugasan di sana menemui perbedaan rujukan kriteria pemeriksaan pada beberapa temuan pemeriksaan padahal kondisi temuannya sama dan entitas pemeriksaannya sama pada Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, kebutuhan atas data isu strategis entitas pemeriksaan juga dirasakan lebih dibandingkan pada entitas pemeriksaan di satuan kerja yang lain karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi perhatian nasional. Mempertimbangkan kebutuhan mengatasi permasalahan di atas, proyek perubahan ini dalam jangka pendek diharapkan dapat menghasilkan aplikasi database yang: 1. Memudahkan pemeriksa memperoleh data kriteria pemeriksaan yang mutakhir dan relevan dengan tujuan pemeriksaan 2. Memudahkan pemeriksa memperoleh data isu strategis terkait entitas pemeriksaan yang mutakhir dan relevan dengan tujuan pemeriksaan Proyek perubahan ini diharapkan menghasilkan output yang sejalan dengan tujuan proyek perubahan. Output kunci tersebut adalah:
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
7
Tabel 1 Output Kunci Nama Ouput Kebaruan
Relevansi
Kemudahan
Deskripsi Pemeriksa akan memperoleh data kriteria pemeriksaan dan data isu-isu strategisentitas pemeriksaan yang mutakhir. Database yang disajikan oleh Subbag Hukum dan Subbag Humas dalam aplikasi selalu dikembangkan dengan secara rutin melakukan pemutakhiran data jika terjadi perubahan peraturan perundangan terkait. Pemeriksa akan memperoleh data kriteria pemeriksaan dan data isu strategis entitas pemeriksaan yang relevan dengan tujuan pemeriksaan. Struktur database diperbaiki yaitu konten database diklasifikasikan sesuai tema pemeriksaan agar memudahkan pemeriksa mencari data sesuai tujuan pemeriksaan. Selama masa proyek perubahan ini, klasifikasi database hanya dibuat sederhana/sedikit tema (7 klasifikasi tema yaitu Penganggaran, Pendapatan daerah, Pengadaan Barang dan Jasa, BLUD, BUMD dan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial) namun ke depan akan dibuat lebih rinci sehingga struktur database semakin kaya mengikuti kebutuhan pemeriksaan. Pemeriksa akan mudah mengakses/memperoleh data kriteria pemeriksaan dan data isu strategis entitas pemeriksaan yang mutakhir dan relevan dengan tujuan pemeriksaan. Aplikasi database membuat pemeriksa semakin mudah mencari data yang diperlukan. Setiap Pemeriksa tidak perlu lagi mencari sendiri dari media massa pada saat membutuhkan dan setiap ada kriteria/ peraturan perundangan yang baru yang terkait pemeriksaan juga akan segera diketahui oleh pemeriksa.
Sedangkan tujuan jangka menengah adalah secara kontinu unit kerja terkait mampu mengelola aplikasi dan database kriteria pemeriksaan dan database isu strategis entitas pemeriksaan yang memenuhi kebutuhan pemeriksaan. Dan tujuan jangka panjang diharapkan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta akan menjadi model bagi satuan kerja pemeriksaan yang lain di BPK dalam hal penyediaan database kriteria pemeriksaan dan database isu strategis entitas pemeriksaan sehingga mendukung peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPKyang memenuhi harapan masyarakat.
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
8
Manfaat dari pengembangan aplikasi dan pengelolaan database kriteria pemeriksaan dan database isu strategis entitas pemeriksaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pemeriksa terhadap tersedianya database kriteria pemeriksaan dan isu strategis entitas pemeriksaan yang mudah diakses dan mudah dimanfaatkan sesuai kebutuhan pemeriksaan sehingga mendukung tercapainya tujuan pemeriksaan dan pada akhirnya BPK dapat memenuhi harapan masyarakat. Dengan adanya perbaikan kualitas hasil pemeriksaan BPK dimana BPK memberikan rekomendasi yang efektif ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan mampu memperbaiki pengelolaan pemerintahannya sehingga mampu memberikan pelayanan publik dengan lebih baik. Proyek perubahan tersebut selanjutnya dikomunikasikan kepada Coach dari proyek perubahan ini dan memperoleh pesetujuan dari Kepala Perwakilan selaku mentor yang juga pimpinan dari satuan kerja yang menjadi obyek proyek perubahan ini. Kepala Perwakilan menetapkan kebijakan untuk menjalankan proyek perubahan berupa pengembangan aplikasi untuk menyediakan data kriteria pemeriksaan dan data entitas pemeriksaan dalam rangka mendukung kegiatan pemeriksaan pada Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta dengan Surat Keputusan Kepala Perwakilan tentang pembentukan Kelompok Kerja yang akan mengkoordinasikan kegiatan proyek perubahan. B. PELAKSANAAN TIAP TAHAP KEGIATAN Sebaik apapun perencanaan proyek perubahan yang dilegitimasi dengan SK Kepala Perwakilan, namun tidak akan berarti apapun bagi perbaikan kinerja BPK jika tidak diimplementasikan, sebagaimana dinyatakan beberapa pakar berikut: 1. The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or print in file jackets unless they are implemented (Udoji, 1980 dalam Wahab, 2012: 126). 2. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2011:147). 3. Implementation is evident that a wide variety of factors – from the availability of sufficient resources to the structure of intergovernmental relations, from the commitment of lower level officials to reporting mechanism within bureaucracy, from the political leverage of opponent of the policy to accident of timing, luck, and seemingly unrelated events-can and do frequently intervene between the statement of policy goals and their actually delivered. (Grindle, 1980). Pengertian implementasi kebijakan sebagaimana diuraikan di atas mengandung makna bahwa kebijakan yang sempurna dan terlihat dapat mencapai tujuan yang direncanakan, tidak akan berarti tanpa adanya implementasi atas kebijakan tersebut. Tujuan-tujuan yang diharapkan bisa dicapai dengan memformulasikan suatu kebijakan tidak akan tercapai jika kebijakan tersebut tidak diimplementasikan. Terbitnya suatu kebijakan bukan lah tujuan akhir sebagaimana sekarang ini banyak dipersepsikan, namun masih memerlukan strategi dan sumber daya untuk mengimplementasikan agar memberikan dampak yang diinginkan. Suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaanLaporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
9
keadaan lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan program yang berhasil mungkin merupakan kondisi yang diperlukan sekalipun tidak cukup bagi pencapaian hasil akhir secara positif. Keberhasilan pencapaian tujuan suatu program tidak selalu berjalan linier dengan suksesnya implementasi suatu kebijakan yang mengatur program tersebut. Andrew Dunsire (dalam Wahab, 2012: 128) menyebutkan gejala “implementation gap” untuk menjelaskan suatu keadaan dimana dalam suatu proses kebijakan selalu menghadapi kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang nyatanya dicapai, sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan. Besar kecilnya kemampuan organisasi untuk melaksanakan kebijakan disebut sebagai implementation capacity. Kemungkinan kegagalan dalam implementasi kebijakan selalu terbuka. Terdapat dua kategori kegagalan dalam implementasi kebijakan, yaitu (Wahab, 2012: 129): 1. Tidak terimplementasikan Suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana antara lain karena tidak didukung para pelaksana sehingga implementasi yang efektif sulit tercapai. 2. Implementasi yang tidak berhasil Suatu kebijakan telah dilaksanakan, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan sehingga implementasi kebijakan tidak dapat mewujudkan dampak yang direncanakan. Kebijakan yang gagal biasanya disebabkan oleh pelaksanaannya jelek (bad execution), kebijakannya sendiri jelek (bad policy), dan kebijakan itu bernasib jelek (bad luck). Memperhatikan pernyataan para pakar kebijakan di atas, maka kebijakan Kepala Perwakilan untuk melaksankan proyek perubahan tidak akan berarti jika proyek perubahan tersebut tidak segera dilaksanakan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Berikut penjelasan setiap tahap pelaksanaan proyek perubahan: 1. Tahap Persiapan Berdasarkan identifikasi kami atas permasalahan pada tugas pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, kami mendiskusikan kondisi tersebut dengan mentor yaitu Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta yang juga sebagai kepala satker. Mentor menyepakati kondisi permasalahan ketersediaan database kriteria pemeriksaan dan database isu strategis entitas pemeriksaan dan mendukung segera dipenuhinya kebutuhan tersebut. Sebagai Kepala Perwakilan, permasalahan tersebut dinilai sangat mengganggu kualitas laporan hasil pemeriksaan namun beban pekerjaan para pemeriksa juga menjadi kendala bagi pemeriksa untuk memenuhi kebutuhan database kriteria pemeriksaan dan database isu strategis entitas pemeriksaan yang mutakhir dan relevan dengan tujuan pemeriksaan. Salah satu bentuk dukungan Kepala Perwakilan adalah dengan menerbitkan nota dinas nomor 71/ND/XVIII.JKT/03/2015 yang menginstruksikan kepada para Kepala Sub. Auditorat DKI 1, DKI 2, DKI 3 dan DKI 4 serta Kepala Sekretariat Perwakilan agar mendukung kegiatan pengelolaan database kriteria pemeriksaan dan isu strategis entitas pemeriksaan. DOkumen nota dinas tersebut tersaji pada lampiran 2a. Kami juga melakukan diskusi dengan para pejabat eselon III di kantor BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yaitu para Kepala Sub. Auditorat 2, 3 dan 4 serta Kepala Sekretariat yang menghasilkan dukungan penuh untuk mengembangkan aplikasi guna memenuhi
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
10
kebutuhan database kriteria pemeriksaan dan database isu strategis entitas pemeriksaan yang mutakhir dan relevan dengan tujuan pemeriksaan. Para Kepala Sub. Auditorat menyatakan bahwa saat ini menghadapi dampak permasalahan tersebut sehingga memerlukan database yang aplikatif dan Kepala Sekertariat Perwakilan menyatakan unit kerja penunjang khususnya Subbag Hukum, Subbag Humas dan Subbag Umum dan Teknologi Informasi akan mendukung proyek pengembangan aplikasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kami selanjutnya melakukan diskusi lebih teknis dengan para Kasubbag Hukum, Kassubag Humas dan Kassubag Umum dan TI tentang kemungkinan pelaksanaan proyek perubahan dan resiko kegagalan yang mungkin dihadapi. Hasil diskusi memastikan segera dilaksanakannya proyek perubahan ini dan menyimpulkan kemungkinan resiko yang akan dihadapi yaitu standar tampilan website instansi BPK yang mungkin membatasi pengembangannya. Kami optimis akan dapat melaksanakan proyek perubahan. Para Kasub. Auditorat, Kasetlan dan para Kassubag menyampaikan pernyataan dukungan yang disajikan pada lampiran 2a. Kassubag Umum dan TI tidak bersedia menyatakan dukungan secara formal namun menyampaikan komitmen untuk mendukung proyek perubahan dan hal tersebut direalisasikan dengan menyediakan staf Subbag Umum dan TI yang ahli dalam pengembangan aplikasi untuk terlibat dalam proyek perubahan. Selanjutnya kami menyusun organisasi proyek perubahan ini untuk memetakan pihakpihak yang terlibat dan peran masing-masing pihak tersebut. Organisasi dari proyek perubahan ini adalah sebagai berikut: Gambar 1 Struktur Organisasi Proyek Perubahan (Mentor) Efdinal
(Coach) Nur Budi Setiawan
(Project Leader) Hadiyati M (KSA DKI 1)
(Customers) Pemeriksa
(Key Partners) Kepala Perwakilan KSADKI II , KSA DKI III, KSA DKI 4, Kasetlan, Pemeriksa, Bimbankum, Pemprov DKI Jakarta
Keterangan: Key Partners yang menjadi sumber daya dari Kasetlan adalah KSB Hukum, KSB Humas, KSB Umum dan Teknologi Informasi (TI), KSB Tata Usaha Perwakilan (TU Kalan), dan KSB Keuangan. Bimbankum adalah satker di BPK Pusat. KSB singkatan dari Kassubag. KSA singkatan dari Kepala Sub. Auditorat (Kasub. Auditorat).
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
11
Peran dari masing-masing pihak yang terlibat dalam organisasi proyek perubahan di atas adalah sebagai berikut: Tabel 2 Peran Dalam Proyek Perubahan No.
1.
Jabatan Dalam Organisasi Proyek Perubahan Mentor
Peran yang Dilaksanakan Dalam Proyek Perubahan
2.
Coach
3.
Project Leader
4.
Key Partners
Mentor adalah atasan langsung dari project leader yang memberikan konsultasi dan persetujuan terhadap rancangan proyek perubahan yang akan dilaksanakan Mengarahkan project leader agar setiap tahapan pelaksanaan proyek perubahan sesuai dengan rencana yang ditetapkan Mengevalusasi rancangan proyek perubahan yang diajukan oleh project leader Mengevalusasi kemajuan setiap tahapan pelaksanaan proyek perubahan Memberikan masukan dan solusi kepada project leader terhadap hal-hal yang menjadi kendala pada setiap tahapan pelaksanaan proyek perubahan Melaksanakan proyek perubahan sesuai dengan rancangan yang telah disepakati bersama dengan mentor dan coach Mengkomunikasikan dan meminta dukungan pelaksanaan proyek perubahan kepada customers Mengkomunikasikan dan meminta dukungan pelaksanaan proyek perubahan kepada key partners Mendiskusikan langkah perbaikan yang perlu dilaksanakan dalam setiap tahapan proyek perubahan dengan mentor dan coach Melaporkan perkembangan setiap tahapan proyek perubahan kepada mentor dan coach Mendokumentasikan keseluruhan langkah yang dilaksanakan dalam proyek perubahan Mengevaluasi implementasi proyek perubahan agar sesuai dengan tujuannya Kepala Perwakilan memberikan arahan, dukungan dan masukan kepada project leader dalam pelaksanaan proyek perubahan KSA DKI 2, DKI3 dan DKI4 diharapkan bisa mendukung dengan memberikan masukan tentang kebutuhan pemeriksa sehingga output proyek perubahan akan bisa dimanfaatkan juga oleh seluruh Pemeriksa di BPK Perwakilan DKI Jakarta Kasetlan diharapkan memberikan dukungan dengan mengkoordinasikan sumber dayanya untuk melaksanakan proyek perubahan yaitu terkait databasekriteria (Subbag Hukum), database isu strategis pemda DKI (Subbag Humas), membangun aplikasi (Subbag Umum dan TI) sertadukungan administrasi (Subang TU Kalan) dan dukungan keuangan (Subag Keuangan). Bimbankum di BPK Pusat diharapkan dapat mendukung penyediaan data kriteria pemeriksaan pada Subbag Hukum. Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat mendukung penyediaan data peraturan perundangan tingkat pemda untuk melengkapi data kriteria pemeriksaan pada Subbag Hukum.
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
12
Untuk mendukung efektivitas dan percepatan proyek perubahan, Kepala Perwakilan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang dilegalkan dengan SK Nomor 24/K/XVIII.JKT/04/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Aplikasi dan Pengeloloaan Database Kriteria Pemeriksaan dan Isu Strategis Entitas Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta TA 2015. Dalam SK tersebut dijelas pertimbangan kegiatan oleh Pokja tersebut adalah sebagai upaya lebih mendayagunakan dokumentasi peraturan perundangan dan dokumentasi kumpulan berita media massa yang terdapat di Subbagian Hukum dan Subbagian Humas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta secara tertib, terpadu dan berkesinambungan. Pokja tesebut bertugas sejak 21 April 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 disamping tugas dan jabatan sehari-hari juga bertugas sebagai berikut: 1. Menghimpun, menyimpan, memutakhirkan dan mengunggah pada website BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dokumen peraturan perundangan yang terkait dengan kebutuhan pemeriksaan. 2. Menghimpun, menyimpan, memutakhirkan dan mengunggah pada website BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Pokja pemberitaan media massa tentang isu-isu strategis yang terkait dengan kebutuhan pemeriksaan. 3. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/departemen/instansi terkait dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana disebutkan dalam angka satu dan angka dua di atas 4. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaaan kegiatan kepada Kepala Perwakilan. Pokja beranggotakan para opejabat struktural, perwakilan pemeriksa, dan beberapa staf sekretariat. Pembiayaan atas kegiatan Pokja dibebankan pada anggaran belanja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. SK Pokja disajikan pada lampiran 3 laporan ini. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pembiayaan, pelaksanaan proyek perubahan ini bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah tersedia di kantor BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Pada Subbag Hukum telah tersedia anggaran untuk layanan penyediaan informasi hukum perwakilan dan pada Subbag Humas telah tersedia anggaran untuk layanan penyediaan informasi kehumasan dan pada Subbag Umum dan TI telah tersedia anggaran untuk layanan teknologi informasi yang bisa mendukung proyek perubahan ini. Biaya dukungan lain diperlukan berupa kemungkinan tambahan biaya untuk pembangunan/pengembangan aplikasi dan pengelolaannya dan biaya konsumsi rapat. Kami menyusun rencana proyek perubahan dengan merancang tahap-tahap penting. Pentahapan utama dari pelaksanaan proyek perubahan dalam jangka pendek, menengah dan panjang adalah:
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
13
Tabel 3 Rencana Pentahapan Utama Proyek Perubahan Pengembangan Aplikasi dan Pengelolaann Databe Kriteria Pemeriksaan dan Isu strategis Enitas Pemeriksaan Langkah-Langkah/Milestones Jangka Pendek Perencanaan Identifikasi permasalahan Identifikasi area perubahan Menggalang dukungan customers, key partners, mentor dan coach Membangun rancangan proyek perubahan
Waktu
Minggu 1 dan 2 bulan Maret Minggu 2 dan 3 bulan Maret Minggu 2 dan 3 bulan Maret
Pelaksana
Output
Kebutuhan Perubahan Project Leader
Minggu 4 bulan Maret dan minggu 1 dan 2 bulan April
Dukungan Rancangan Proyek Perubahan
Pelaksanaan
Menyusun Tim Pokja
Minggu 3 bulan April
Menyusun manual pengembangan aplikasi dan pengelolaan database
Minggu 3 dan 4 bulan April
Identifikasi, kompilasi, dan klasifikasi data kriteria dan data isu strategis entitas pemeriksaan
Minggu 1 s.d. 3 bulan Mei
Mengembangkan yang sudah ada
Minggu 1 s.d. 3 bulan Mei
Tim Pokja bersama Subag Umum dan TI
Menginput data ke dalam aplikasi
Minggu 4 bulan Mei
Tim Pokja bersama Subag
aplikasi database
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
Kepala Perwakilan dan pejabat struktural di BPK Perwakilan DKI Jakarta Tim Pokja bersama Subag Hukum. Subag Humas dan Subag Umum dan TI Tim Pokja bersama Subag Hukum dan Subag Humas
14
SK Kalan tentang Tim Pokja
Manual pengembangan aplikasi dan pengelolaan database Database kriteria pemeriksaan dan Isu strategis entitas pemeriksaan yang terstruktur dalam 5 klasifikasi tema (penyusunan APBD, PAD, Pengadaan Barang dan Jasa, BLUD dan BUMD) Aplikasi UJDIH yang sudah dikembangkan dan menambah fitur BERTI (Berita Entitas) pada website BPK Perwakilan DKI Jakarta Aplikasi database kriteria pemeriksaan
Hukum. Subag Humas dan Subag Umum dan TI Tim Pokja
dan isu strategis entitas pemeriksaan
Aplikasi database kriteria pemeriksaan dan isu strategis entitas pemeriksaan yang sudah diperbaiki sesuai masukan pemeriksa Pemeriksaan yang memanfaatkan aplikasi UJDIH dan BETI Pengelolaan aplikasi pada Subbag Umum dan TI, pengelolaan database UJDIH pada Subbag Hukum serta dan pengelolaan database BERTI pada Subbag Humas
Sosialisasi aplikasi dan identifikasi hambatan Penyempurnaan dan finalisasi aplikasi database
Minggu 1 bulan Juni Minggu 2 bulan Juni
Tim Pokja bersama Subag Hukum. Subag Humas dan Subag Umum dan TI
Implementasi pemanfaatan database oleh pemeriksa Penyerahan pengelolaan aplikasi dan database dari Tim Pokja kepada unit kerja terkait
Mulai minggu 3 bulan Juni
Seluruh Pemeriksa di BPK Perwakilan DKI Jakarta Tim Pokja
Minggu 4 Juni
Tanggapan/masukan pemeriksa
Jangka Menengah 1.
Pengelolaan aplikasi dan database secara kontinu oleh unit kerja terkait
Mulai minggu 2 Juni 2015
2.
Evaluasi aplikasi dan pengelolaan database setiap akhir semester oleh unit kerja terkait
Setiap semester mulai 1 Juli 2015
3.
Pengkayaan struktur database sehingga klasifikasi data semakin mengarah pada tujuan pemeriksaan
Secara rutin berdasar hasil evaluasi semesteran
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
Pengelolaan aplikasi pada Subbag Umum dan TI, pengelolaan database UJDIH pada Subbag Hukum serta dan pengelolaan database BERTI pada Subbag Humas Kepala Perwakilan, Kassub. Auditorat, Kasetlan dan para Kassubag Umum dan TI, Kassubag Hukum, Kassubag Humas serta pemeriksa. Pengelolaan aplikasi pada Subbag Umum dan TI, pengelolaan database UJDIH pada Subbag Hukum serta dan pengelolaan database BERTI pada Subbag Humas
15
Aplikasi database yang semakin efektif memenuhi kebutuhan pemeriksaan
Hasil evaluasi pemanfaatan aplikasi database serta rencana perbaikan ke depan.
Aplikasi database yang semakin efektif memenuhi kebutuhan pemeriksaan
Jangka Panjang Mengenalkan model pembangunan dan pengelolaan aplikasi database kriteria pemeriksaan dan database isu strategis entitas pemeriksaan kepada pimpinan dan satker pemeriksaan yang lain di BPK untuk menjadi model
April 2016
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
Kepala Perwakilan
16
Model aplikasi database kriteria pemeriksaan dan database isu strategis entitas pemeriksaan
2. Tahap dan Hasil Pelaksanaan Segera setelah SK Kepala Perwakilan tentang Pokja terbentuk, dengan arahan dari Kepala Perwakilan selaku Pengarah dari Pokja, kami menyusun strategi implementasi rancangan proyek perubahan ini pada rapat perdana Pokja tanggal 23 April 2015. Dokumentasi rapat tersebut tersaji pada lampiran 4. Rapat ini antara lain membahas mekasnisme koordinasi yang akan diterapkan dalam Pokja dan memperjelas tugas anggota Pokja. Mengingat penting koordinasi diantara anggota tim Pokja yang meliputi beberapa unit kerja dan masing-masing menghadapi beban tugas rutin maka kami mengatur strategi koordinasi yang praktis namun efektif. Koordinasi akan dilakukan melalui rapat sepanjang sangat diperlukan atau diskusi tatap muka dengan mempertimbangkan keluangan waktu dari peserta. Pemeriksa yang sedang bertugas di lapangan adalah anggota Pokja yang sulit untuk bisa menghadiri rapat Pokja sehingga rapat tidak menjadi alat koordinasi yang utama. Kami mempertimbangkan telepon, email dan diskusi informal menjadi alat koordinasi yang utama baik dalam lingkup Pokja maupun komunikasi dalam lingkup stakeholders. Untuk mengurangi dampak negatif dari kelemahan dalam koordinasi, Pokja memperjelas pembagian tugas dan fungsi dari setiap anggota Pokja. Berikut adalah tahap-tahap utama pelaksanaan proyek perubahan, yaitu: a. Menyusun Manual Pengembangan Aplikasi dan Pengelolaan Database b. Identifikasi, Kompilasi dan Klasifikasi Data Kriteria Pemeriksaan c.
Identifikasi, Kompilasi dan Klasifikasi Data Isu Strategis Entitas Pemeriksaan
d. Mengembangkan aplikasi e. Mengunggah dan memposting hasil identifikasi dan klasifikasi data f.
Launching dan Sosialisasi Output Pokja
g. Monitoring dan Evaluasi Pokja Pada setiap tahap-tahap utama di atas, kerja sama dalam Pokja maupun antara Pokja dengan unit kerja atau pihak terkait terus terjalin. Berikut penjelasan kegiatan dalam setiap tahapan: a. Menyusun Manual Pengembangan Aplikasi dan Pengelolaan Database Kegiatan penyusunan manual ini dilaksanakan untuk menghasilkan semacam blue print yang menjadi acuan bagi Pokja dalam melaksanakan implementasi proyek perubahan. Dalam menyusun manual ini, Pokja juga melakukan komunikasi dengan pemeriksa selaku stakeholders yang akan memanfaatkan output dari proyek perubahan selain melalui diskusi diantara anggota Pokja. Manual menjelaskan hal-hal berikut: 1) Aplikasi yang sudah tersedia, kebutuhan aplikasi yang ingin dipenuhi dengan adanya Pokja serta pengembangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
17
2) Database yang sudah tersedia, kebutuhan database yang ingin dipenuhi dengan adanya Pokja serta pengembangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 3) Unit kerja dan pihak-pihak/stakeholders yang perlu dilibatkan dalam kegiatan pengembangan aplikasi dan database tersebut. 4) Output yang diharapkan dari setiap kegiatan pengembangan. Manual Pengembangan Aplikasi dan Pengelolaan Database tersebut tersaji pada lampiran 5 dari laporan ini. b. Identifikasi, Kompilasi dan Klasifikasi Data Kriteria Pemeriksaan Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pokja khususnya yang berasal dari Subbag Hukum. Komunikasi dengan pemeriksa dilakukan untuk memahami kebutuhan kriteria dari pemeriksa yang prioritas. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan, keterbatasan waktu dalam melaksanakan proyek perubahan tidak memungkinkan memasukkan seluruh kriteria pemeriksaan yang sangat banyak dan beragam. Selain itu, pemeriksa yang sedang dalam masa penugasan pemeriksan atas laporan keuangan diharapkan bisa segera dipenuhi kebutuhan kriteria pemeriksaan terkait pemeriksaan ini dengan output dari proyek perubahan ini. Dengan secepat mungkin merasakan manfaat dari proyek perubahan maka stakeholders dalam hal ini pemeriksa akan semakin mendukung kegiatan proyek perubahan. Kriteria pemeriksaan yang relevan dengan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan adalah terkait tema-tema berikut ini: 1) Penganggaran 2) Pendapatan Daerah 3) Pengadaan barang dan jasa 4) Badan Layanan umum Daerah 5) BUMD 6) Belanja Hibah dan Bansos Tema Belanja Hibah dan Bansos (Bantuan Sosial) yang pada awal proyek perubahan belum dipertimbangkan sebagai prioritas ternyata pada tahap pelaksanaan proyek perubahan diusulkan oleh banyak pemeriksa untuk menjadi tema prioritas. Untuk mengantisipasi munculnya kebutuhan kriteria pemeriksaan diluar tema-tema di atas maka ditambahkan tema Lain-Lain. Tema-tema tersebut ke depannya mungkin saja akan berubah mengikuti perkembangan kebutuhan pemeriksaan. Agar lebih praktis mengarahkan pada kebutuhan pemeriksan maka Pokja melakukan inventarisasi terlebih dahulu temuan-temuan yang sering terjadi untuk setiap tema. Selanjutnya atas temuan tersebut diidentifikasi peraturan perundangan yang menjadi kriteria pemeriksaan maka akan tersusun lah suatu matrik yang berisi ikhtisar temuan pemeriksaan, kriteria pemeriksaan yang terkait dan tema pemeriksaan yang relevan. Contoh matrik kriteria pemeriksaan tersaji pada lampiran 6 dari laporan ini.
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
18
c.
Identifikasi, Kompilasi dan Klasifikasi Data Isu Strategis Entitas Pemeriksaan
Sebelum masa pelaksanaan proyek perubahan ini, Subbag Humas sudah mengkompilasi berita-berita khususnya di media massa cetak yang berkaitan dengan tugas pemeriksaan BPK. Selanjutnya disusun dalam bentuk kliping kertas yang diedarkan kepada para pejabat struktural di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Dalam kegiatan proyek perubahan ini, Pokja bisa memanfaatkan output dan rutinitas yang sudah biasa dilakukan Subbag Humas yaitu kompilasi berita. Langkah baru yang perlu dilakukan adalah mengklasifikasi berita-berita tersebut sesuai dengan tema yaitu sebagaimana tema pada kriteria pemeriksaan: 1) Penganggaran 2) Pendapatan Daerah 3) Pengadaan barang dan jasa 4) Badan Layanan umum Daerah 5) BUMD 6) Belanja Hibah dan Bansos Kliping berita tersebut juga dilakukan scan sehingga menjadi bentuk file. d. Mengembangkan aplikasi Berdasarkan brainstorming dalam Pokja dan arahan dari Kepala Perwakilan maka diputuskan bahwa aplikasi akan berupa pengembangan dari website BPK perwakilan DKI Jakarta. Hal ini dengan pertimbangan optimalisasi pemanfaatan website, kehematan dan kemudahan. Website perwakilan selama ini masih belum optimal dimanfatkan oleh pemeriksa dan pembangunan aplikasi baru memerlukan biaya tidak sedikit dan lebih sulit. Aplikasi kriteria pemeriksaan dibuat dengan menambahkan menu PARIA (Panduan Kriteria) pada menu UJDIH. Sedangkan aplikasi data isu strategis entitas pemeriksaan dibuat dengan menambahkan menu INTAS (Informasi Entitas) pada tampilan depan website. Pada awal proyek perubahan, aplikasi untuk data entitas pemeriksaan diberi nama BERTI (Berita Entitas), namun dengan beberapa pertimbangan nama tersebut diganti INTAS. e. Mengunggah dan memposting hasil identifikasi dan klasifikasi data Berdasarkan data yang sudah disiapkan, selanjutnya dibuat ringkasan dari isi berita maupun ringkasan dari isi peraturan yang akan ditampilkan pada tampak muka dari setiap judul. Ringkasan tersebut bertujuan memudahkan pemeriksa untuk memahami dengan cepat substansi dari berita atau peraturan sehingga jika pemeriksa tidak memerlukan informasi yang lengkap dari berita atau peraturan tersebut maka tidak perlu menghabiskan waktu untuk proses membuka kliping berita atau membuka file peraturan yang lengkap. Ringkasan juga bertujuan untuk pemeriksa meyakini terlebih dahulu apakah kliping berita atau peraturan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan sebelum menghabiskan waktu untuk membuka isi lengkap dari berita atau peraturan. f.
Simulasi Pemanfaatan Aplikasi INTAS dan PARIA
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
19
Berikut contoh proses pencarian berita oleh pemeriksa. Pemeriksa mencari berita entitas terkait isu kerugian pada pengadaan UPS di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung kegiatan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2014. Pemeriksa tersebut membuka website Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta di www.jakarta.bpk.go.id selanjutnya memilih menu INTAS. Pada menu INTAS akan tampil beberapa pilihan tema berita, pemeriksa memilih tema “Pengadaan”.
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
20
Tampilan judul-judul berita pada aplikasi INTAS dengan kelompok tema “ Pengadaan”.
Misalnya, pemeriksa mencari berita terkait kerugian pengadaan UPS maka akan memilih judul berita yang terakhir dari daftar judul di Arsip Pengadaan di gambar atas yaitu “Proyek UPS Rugikan negara Rp50 Miliar”. Pemeriksa memilih judul tersebut dan akan tampak tampilan di bawah ini:
Aplikasi INTAS akan menampilkan Judul (Proyek UPS Rugikan Negara Rp50 miliar), sumber berita (Indo Pos) dan tanggal terbitnya berita (18 Maret 2015) serta ringkasan dari berita tersebut. Jika pemeriksa ingin memperoleh isi lengkap dari berita tersebut, maka bisa klik pada judul berita sehingga akan tampil kliping berita secara lengkap seperti berikut ini:
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
21
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
22
Berikutnya contoh pemenuhan kebutuhan kriteria pemeriksaan. Pemeriksa memerlukan kriteria tentang pengadaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2014. Pada pemeriksaan di lapangan, Pemeriksa menemukan indikasi kekurangan volume pekerjaan. Pencarian kriteria pemeriksaan terkait pengadaan diawali dengan memilih menu UJDIH pada website BPK Perwakilan DKI Jakarta. Selanjutnya pemeriksa memilih aplikasi PARIA yang ada dalam menu UJDIH dan memilih tema kriteria “Pengadaan”. Menu UJDIH akan tampak sebagai berikut:
Selanjutnya pemeriksa memilih judul pada Arsip Pengadaan yang sesuai dengan kebutuhan yaitu kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan. Maka aplikasi akan menampilkan peraturan yang dilanggar dalam kasus tersebut berupa judul peraturan, pasal dan ayat, dengan tampilan sebagai berikut:
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
23
Jika pemeriksa ingin melihat isi dari peraturan tersebut maka bisa klik pada tulisan “pasal 89...”yang berwarna biru dan website akan menampilkan isi lengkap dari Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dengan langsung tampak pada halaman yang memuat pasal 89. “Tags” pada tampilan di atas disajikan untuk memudahkan mencari kriteria melalui menu pencarian, bukan melalui menu PARIA. Jika pemeriksa menuliskan pengadaan, pembayaran dan paria atau sebagian dari kata-kata tadi maka aplikasi juga bisa menampilkan tampilan seperti di atas. Menu pencarian juga bisa digunakan untuk mencari berita tanpa melalui aplikasi INTAS yaitu dengan mengetik kata yang unik terkait tema berita yang ingin kita cari. Salah satu fungsi lain dari tampilan ringkasan berita adalah untuk mengefetkifkan fungsi menu pencarian. Sebagai contoh jika pemeriksa membutuhkan berita terkait proyek pengadaan UPS maka hanya perlu mengetik “proyek ups” atau hanya “ups” pada menu pencarian. Aplikasi akan menampilkan hasil dari pencarian berupa ringkasan-ringkasan berita terkait “proyek ups”, sebagai berikut:
Website BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan menu “Forum” yang memungkinkan pengguna berpartisipasi mengembangkan aplikasi dan data. Berikut adalah contoh tampilan aplikasi forum.
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
24
Partisipasi pengguna melalui menu “forum”
Saat ini, akses pada menu forum masih dibatasi hanya bagi Kepala Perwakilan, Kepala Sekretariat Perwakilan, para Kepala Sub. Auditorat, dan para Kasubbag. Pembatasan akses dengan pertimbangan masih perlu waktu untuk mendaftarkan semua pemeriksa dan seringnya mutas perpindahan pegawai. Menu Forum masih akan dikembangkan agar lebih mudah diakses oleh sebanyak mungkin pengguna khususnya pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sehingga akan lebih efektif sebagai alat evaluasi. g. Launching dan Sosialisasi Setelah aplikasi sudah cukup memadai untuk dimanfaatkan dan mempertimbangkan kebutuhan pemeriksa yang sedang melaksanakan pemeriksaan maka Kepala Perwakilan menerbitkan Surat Edaran Nomor 01/SE/XVIII.JKT/06/2015 tentang pemanfaatan Aplikasi PARIA dan INTAS pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Kepala Perwakilan menginstruksikan kepada Kepala Sub Auditorat dan pemeriksa agar memanfaatkan aplikasi PARIA dan aplikasi INTAS yang ada di laman BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk mencari data kriteria dan data isu strategis terkait entitas pemeriksaan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Pada 5 Juni 2015 dilaksanakan kegiatan launcing sekaligus sosialisasi pemanfaatan aplikasi PARIA dan INTAS. Pada forum ini, aplikasi dikenalkan kepada para pemeriksa dan ditunjukkan bagaimana memanfaatkan aplikasi dalam mendukung kegiatan pemeriksaan. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Perwakilan dan dihadiri oleh Kepala Sub. Auditorat, para pemeriksa sejak Pengendali Teknis, Ketua Tim sampai dengan Anggota Tim. Mengingat pemeriksa sedang bertugas pemeriksaan LKPD maka dihadiri oleh beberapa wakil pemeriksa. Kegiatan tersebut dihadiri 52 peserta. Saya selaku Ketua Pokja mempresentasikan proses pengembangan aplikasi PARIA dan INTAS dan
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
25
bagaimana memanfaatkan dalam kegiatan pemeriksaan yang sedang berlangsung. Beberapa anggota Pokja yang lain menambahkan penjelasan kepada peserta. Dokumentasi atas kegiatan launching dan sosialisasi serta SE Kepala Perwakilan tersebut tersaji pada lampiran 7. Acara launching dan sosialisasi tersebut dikemas dalam suatu in house training agar bersifat lebih teknis dikaitkan dengan pemanfaatannya dalam praktek di pemeriksaan atas laporan keuangan yang saat itu sedang berjalan. Diharapkan kepada para peserta yang hadir agar menyebarkan materi in house training kepada para pemeriksa yang tidak hadir sehingga bisa segera dimanfaatkan pada pemeriksaan yang sedang berjalan. Acara tersebut dipublikasikan dalam website BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut:
Publikasiki acara launcing dan sosialisasi pada laman website BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta diharapkan semakin memperluas cakupan sosialisasi sehingga PARIA dan INTAS bisa dimanfaatkan lebih banyak pengguna bukan hanya pemeriksa di BPK
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
26
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta karena akses pada laman tersebut tidak terbatas sepanjang tersedia internet.
h. Monitoring dan Evaluasi Menurut Edwards III (1980), informasi tentang kepatuhan pelaksana terhadap kebijakan dan bagaimana kebijakan diimplementasikan oleh pelaksana adalah sumber daya yang penting dalam implementasi suatu kebijakan. Monitoring di sini diartikan sebagai kegiatan pengawasan selama implementasi berlangsung dan evaluasi dilaksanakan berdasar hasil monitoring. Edwards III menegaskan tentang pentingnya informasi bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan sebagai pertimbangan penting untuk memutuskan kelanjutan dari kebijakan. The importance of reliable information on implementation cannot be underestimated. When policymakers lack information about implementation, they may not only terminate a potentially successful program, but they also may expand a program inappropriately (Edwards III, 1980: 9). Pada saat implementasi dilakukan monitoring untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan telah sesuai dengan rumusan kebijakan. Implementasi kebijakan menghasilkan kinerja kebijakan. Pada saat inilah diperlukan evaluasi kebijakan (Riant Nugroho, 2011). Evaluasi yang dilakukan pada fase implementasi kebijakan merupakan analisis tentang seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan kebijakan. Oleh karena itu, fase implementasi memerlukan evaluasi normatif yang memonitor cara dimana sebuah program dikelola atau diatur untuk menghasilkan umpan balik yang bisa berfungsi untuk meningkatkan proses implementasi. Parsons merujuk pada pendapat Rossi dan Freeman (1993) yang mendeskripsikan model evaluasi sebagai tiga persoalan, yaitu: 1) sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat; 2) apakah penyampaian pelayanannnya konsisten dengan spesikfikasi desain program atau tidak; dan 3) sumber daya apa yang dikeluarkan dalam melaksanakan program. Monitoring terhadap proses implementasi kebijakan menjadi alat pembuat kebijakan, stakeholder, dan manajer untuk mengevaluasi cara program disampaikan atau dilaksanakan sehingga informasi ini dapat digunakan untuk mengoreksi atau mengontrol proses penyampaian kebijakan dengan lebih efektif. Namun, selengkap apapun informasi tentang bagaimana kebijakan diimplementasikan dan bagaimana kepatuhan pelaksana terhadap kebijakan tidak akan berarti jika informasi tersebut tidak ditindaklanjuti (follow up) dengan aksi dan respon oleh pelaksana dan perumus kebijakan. Aksi atau respon atas informasi yang diperoleh dari kegiatan monitoring dan evaluasi diperlukan untuk memperbaiki implementasi kebijakan sehingga implementasi dapat mencapai tujuan dari kebijakan. Because of all the hindrances to effectives policy implementation, it seems reasonable to suggest that implementation would be improved if policymakers followed up on their decision and orders to see that they have been properly implemented (Edwards III, 1980: 154). Kebijakan Kepala Perwakilan agar melaksanakan pengembangan aplikasi untuk menyediakan data kriteria pemeriksaan dan data isu strategis entitas pemeriksaan perlu dimonitor dan dievaluasi untuk menghasilkan informasi kepatuhan terhadap manual
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
27
proyek perubahan yang sudah disusun dan sebagai dasar melakukan perbaikan-perbaikan sehingga proyek perubahan mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Guna mengendalikan kegiatan Pokja agar mengarah pada tujuan proyek perubahan maka dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dilaksanakan melalui korespondensi berupa laporan mingguan yang disampaikan anggota Pokja kepada Ketua Pokja yang akan menjadi dasar laporan kepada Kepala Perwakilan. Ketua Pokja melalui nota dinas menginstuksikan kepada anggota Pokja untuk menyampaikan laporan mingguan. Nota Dinas Ketua Pokja beserta contoh laporan mingguan dari anggota Pokja tersaji pada lampiran 8. Selain dengan laporan, monitoring juga dilakukan dengan komunikasi lewat telepon, email atau pertemuan-pertemuan informal. Hal ini dilaksanakan untuk mengatasi kondisi kesibukan para anggota Pokja dimana Pokja dari unit kerja pemeriksaan sedang disibukkan tugas pemeriksaan sedangkan anggota Pokja dari unit kerja sekretariat sedang disibukkan dengan adanya pemeriksaan Kantor Akuntan Publik atas laporan keuangan BPK TA 2014. Dari monitoring yang dilaksanakan diketahui bahwa pada dasarnya proyek ini berjalan dengan lancar dan didukung oleh semua pihak yang terkait. Kendala pada kebutuhan koordinasi yang tidak bisa sering dilakukan melalui rapat atau pelaporan sehingga lebih efektif dilaksanakan dengan telepon atau pertemuan-pertemuan informal. Namun demikian, kegiatan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan pada saat implementasi proyek perubahan ini justru menumbuhkan kesadaran semua pihak akan kebutuhan data kriteria pemeriksaan dan data isu strategis entitas pemeriksaan. Perasaan membutuhkan data tersebut mendorong semangat untuk melaksanakan proyek perubahan agar kebutuhan bisa terpenuhi. Proyek perubahan ini juga dimonitor oleh mentor dhi. Kepala Perwakilan melalui laporan dua mingguan yang kami sampaikan. Berdasar laporan tersebut, mentor memberi masukan-masukan antara lain terkait konten dari aplikasi, tampilan, dan sosialisasi kepada para pemeriksa selaku pengguna. Laporan dua mingguan yang telah didiskusikan dengan mentor selanjutnya dikirimkan kepada Coach. Informasi-informasi dari laporan dua mingguan menjadi dasar Coach memberikan masukan antara lain terkait kelengkapan dokumentasi proyek perubahan dan pemenuhan jadwal pelaksanan proyek perubahan. Selain melalui laporan dua mingguan, komunikasi dengan Coach juga dilakukan melalui email setiap kali proyek perubahan mengimplementasikan suatu kegiatan penting misalnya pembentukan Pokja dan launching produk proyek perubahan. Monitoring berupa laporan dua mingguan tersaji pada lampiran 8. Beberapa rapat yang diadakan terkait pelaksanan proyek perubahan adalah: 1) Rapat Persiapan Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi dan Pengelolaan Database Kriteria Pemeriksaan dan Data Isu Strategis Entitas Pemeriksaan dilaksanakan tanggal 15 April 2015. Rapat dihadiri oleh seluruh pejabat struktural di BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan dipimpin Kepala Perwakilan. Rapat menghasilkan dukungan seluruh pejabat struktural atas rencana proyek perubahan dan menyepakati pengembangan website perwakilan untuk menyajikan aplikasi yang menghasilkan data kriteria pemeriksaan dan isu strategis entitas pemeriksaan. Untuk memudahkan koordinasi implementasi proyek perubahan maka disepakati akan dibentuk suatu Kelompok Kerja dengan Surat Keputusan Kepala Perwakilan.
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
28
2) Rapat Pokja Pengembangan Aplikasi Database kriteria Pemeriksaan dan Database Isu Strategis Entitas Pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2015. Rapat dihadiri oleh seluruh Pokja dan dipimpin oleh Kepala Perwakilan. Rapat ini adalah pertemuan pertama sejak Kepala Perwakilan menerbitkan SK Pokja. Rapat ini menghasilkan banyak masukan bagi pelaksanaan proyek perubahan antara lain: kesepakatan menambahkan fitur PARIA dan INTAS pada website perwakilan. PARIA akan dikelola oleh Subbag Hukum sedangkan INTAS akan dikelola oleh Subbag Humas. Pada awalnya, aplikasi untuk berita entitas diberi nama BERTI (Berita Entitas). Setelah memperhatikan masukan anggota Pokja dan Kepala Perwakilan serta Kepala Sub Auditorat disepakat diberi nama INTAS (Informasi Entitas). Nama BERTI dinilai kurang formal. Kepala Perwakilan juga menyampaikan harapan agar aplikasi-aplikasi ini bisa dikembangkan sehingga kemanfaatannya bukan hanya pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Rapat juga mendiskusikan pembatasan-pembatasan yang ada dalam mengembangkan website agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku baik ketentuan internal BPK maupun ketentuan kerahasiaan data. Dokumentasi atas rapat-rapat di atas tersaji pada lampiran 9. Evaluasi atas implementasi proyek perubahan dilakukan setelah dilaksanakannya launching pemanfaatan aplikasi PARIA dan INTAS YAITU 9 Juni 2015. Kami menyebarkan kuesioner kepada pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Kuesioner diisi oleh 22 pemeriksa dengan peran Ketua Tim maupun Anggota Tim. Berdasar kuesioner, sebagian besar pemeriksa menyatakan bahwa: 1) Aplikasi PARIA sangat bermanfaat mendukung kegiatan pemeriksaan. 2) Aplikasi PARIA perlu dikembangkan. 3) Nilai tambah dari aplikasi PARIA adalah kemampuan menyediakan data kriteria pemeriksaan yang relevan dengan kebutuhan pemeriksaan. Sebagai pemeriksa memilih kemudahan akses dan kemutakhiran data. 4) Aplikasi INTAS sangat bermanfaat mendukung kegiatan pemeriksaan. 5) Aplikasi INTAS perlu dikembangkan. 6) Nilai tambah dari aplikasi INTAS adalah kemampuan menyediakan data isu strategis entitas pemeriksaan yang relevan dengan kebutuhan pemeriksaan yang mudah diakses. Sebagai pemeriksa memilih kemudahan akses dan kemutakhiran data.
Pada kuesioner tersebut, beberapa pemeriksa juga memberikan beberapa masukan yaitu: 1) Data kriteria pemeriksaan agar dimutakhirkan secara berkala 2) Data isu strategis entitas pemeriksaan agar dimutakhirkan secara berkala 3) Sumber data berita di INTAS agar diperluas tidak hanya dari media cetak.
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
29
4) Pemanfaatan aplikasi masih perlu ditingkatkan sosialisasinya bagi pemeriksa 5) Aplikasi agar terus dikembangkan mengikuti perkembangan teknologi informasi 6) Semua pemeriksa agar didaftarkan untuk bisa akses dalam forum media di website sehingga bisa memberikan masukan. Setelah kuesioner, kami melakukan klarifikasi kepada pemeriksa untuk memperjelaskan jawaban kuesioner. Dari klarifikasi semakin diyakini bahwa aplikasi PARIA dan INTAS memang sangat bermanfaat dalam pemeriksaan khususnya dalam memberikan kemudahan akses maupun konten yang relevan dan mutakhir. Kami juga meminta evaluasi dari para pemeriksa secara informal sambil melakukan supervisi dalam pemeriksaan atas laporan keuangan yang sedang berjalan. Dari evaluasi secara informal tersebut diketahui bahwa sebagian besar pemeriksa sudah memanfaatkan aplikasi PARIA dan INTAS karena dapat diakses dimanapun pemeriksa berada sepanjang tersedia layanan internet. Dalam memberikan supervisi, kami menyarankan pemeriksa untuk memanfaatkan aplikasi tersebut. Kami juga meminta testimoni dari perwakilan pemeriksa tentang pemanfaatan aplikasi PARIA dan INTAS dalam kegiatan pemeriksaan serta saran-saran ke depan. Wawancara tersebut kami shooting sehingga menjadi sebuah video testimoni. Pemeriksa tersebut dengan peran Ketua Tim Yuniar menyatakan bahwa aplikasi PARIA dan INTAS sangat bermanfaat dalam mendukung kegiatan pemeriksaan karena dapat menyediakan data kriteria dan data entitas pemeriksaan dengan lebih mudah aksesnya dimana selama ini pemeriksa biasa mencari sendiri di internet. Ke depan diharapkan aplikasi ini terus dikembangkan dan khusus INTAS agar bukan hanya mengambil konten dari kliping media cetak tetapi juga media massa lainnya Dokumentasi evaluasi di atas disajikan pada lampiran 10.
C. ANALISIS PERAN DAN PENGARUH STAKEHOLDERS Proyek perubahan ini melibatkan beberapa pihak yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan proyek perubahan, baik yang mendukung (pro) maupun yang berpotensi menghambat (kontra). Gambaran hubungan antara para stakeholders dalam proyek perubahan disajikan pada Net Map.
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
30
Gambar 2 Net Map Proyek Perubahan
Gambaran hubungan antara para stakeholders dalam proyek perubahan yang disajikan pada Net Map dapat dijelaskan sebagai berikut 1) Project Leader selaku pemilik ide inovasi ini melakukan komunikasi denga Pokja selaku koordinator pelaksanaan proyek perubahan dan Kepala Perwakilan selaku
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
31
atasan langsung (pimpinan satker yang menjadi obyek perubahan) agar ide inovasi memperoleh dukungan dan dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan. 2) Kepala Perwakilan selaku pimpinan satker BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta memberikan instruksi kepada unit kerja pemeriksaan termasuk pemeriksa dan unit kerja penunjang pemeriksaan untuk mendukung proyek perubahan ini. Kepala Perwakilan juga mengarahkan Pokja agar bekerja sesuai dengan yang direncanakan sehingga mengarah pada tujuan proyek perubahan. 3) Pokja yang dibentuk dengan SK Kepala Perwakilan memiliki struktur organisasi sebagai berikut: a) Pengarah: Kepala Perwakilan yang bertugas mengarahkan kinerja Tim Pokja agar menuju tujuan proyek perubahan b) Pengendali Tim Pokja: Kepala Sekretariat Perwakilan dan Kepala Sub. Auditorat DKI 2, 3 dan 4 yang bertugas mengendalikan kegiatan Tim Pokja agar sesuai dengan perencanaan dan arahan Kepala Perwakilan serta sinergi dengan pelaksanaan tugas BPK Perwakilan DKI. c) Ketua Tim Pokja: Project Leader (Kepala Sub. Auditorat DKI 1 yang bertugas memimpin kegiatan Pokja dan melaporkan kepada Pengendali dan Pengarah d) Anggota Pokja: para Kassubag yaitu KSB Hukum, KSB Humas, KSB Umum dan TI, KSB TU Kalan serta KSB Keuangan; perwakilan pemeriksa; perwakilan staf dari para KSB Hukum, KSB Humas dan KSB Umum dan TI; serta sekretariat Pokja yaitu beberapa staf dari Subbag TU Kalan dan Subbag Keuangan. Anggota Pokja bertugas melaksanakan teknis proyek perubahan dan melaporkan kepada Ketua Pokja. 4) Pokja (dhi Kasetlan dan para Kassubag ) memberikan komando kepada pelaksana di Subbag Hukum, Humas maupun Umum dan TI untuk mendukung kegiatan Tim Pokja melaksanakan rencana proyek perubahan. 5) Pokja memperoleh dukungan keuangan dan adminstrasi dari Subbag Keuangan dan Subbag TU Kalan. 6) Jika diperlukan, Pokja bersama Subbag terkait melakukan koordinasi dengan Bimbankum di BPK Pusat dan Pemprov DKI dalam penyediaan data kriteria pemeriksaan dan isu strategis pemda. 7) Subbag Hukum dan Subbag Humas melakukan koordinasi dengan pihak eksternal yang menyediakan data sedangkan Subbag Umum dan TI melakukan koordinasi dengan pihak yang menyediakan kebutuhan aplikasi. 8)
Output dari Pokja berupa aplikasi database kriteria pemeriksaan dan isu strategis entitas pemeriksaan akan disajikan untuk dimanfaatkan oleh pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
32
9) Kepala Perwakilan akan mampu memberikan hail pemeriksaan yang berkualitas kepada DPRD untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan kepada eksekutif dan kepada Pemprov DKI Jakarta sehingga bisa lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada publik. Implementasi proyek perubahan ini melibatkan banyak stakeholders baik pihak internal maupun pihak eksternal sehingga perlu disusun strategi untuk mengoptimalkan peran stakeholders dan meminimalkan kontra dari stakeholders. Berikut gambar analisis peran dari masing-masing stakeholders:
Gambar 3 Analisis Stakeholders
HIGH INFLUENCE KSB TU Kalan KSB Keuangan
HIGH INTEREST
Bimbankum Pemprov DKI
Kepala Perwakilan KSA DKI1, KSA DKI2 KSA DKI3, KSA DKI4 Pemeriksa Kepala Sekretariat KSB Hukum, KSB Humas
KSB Umum dan TI
Strategi yang akan digunakan menghadapi stakeholders adalah: a. Project Leader secara kontinu melakukan komunikasi yang baik kepada para stakeholders sehingga para stakeholders memahami adanya permasalahan dan kebutuhan akan perubahan untuk mengatasi permasalahan serta perlunya dukungan dari stakeholders untuk melaksanakan perubahan tersebut.
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
33
b. Pada para stakeholders yang mendukung terlebih stakehoders tersebut berperan sangat penting dalam proyek perubahan yaitu Kepala Perwakilan, project leader telah melakukan komunikasi seawal mungkin dan menjaga komunikasi yang sudah terjalin dengan baik serta mengupayakan agar stakeholders tersebut turut membantu mengkomunikasikan pentingnya proyek perubahan kepada stakeholders lain. Para Kepala Sub. Auditorat dan Kepala Sekretariat yang memiliki fungsi koordinasi akan dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan lebih lanjut dukungan dari Kepala Perwakilan kepada pada Kassubag (KSB)dan para pemeriksa. Para Kepala Sub. Auditorat (KSA) dan Kepala Sekretariat (Kasetlan) yang telah merasakan kebutuhan perubahan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya akan semakin mengefektifkan fungsi koordinasi tersebut. Dan ternyata para Kepala Sub. Auditorat (KSA) dan Kepala Sekretariat (Kasetlan) mendukung penuh proyek perubahan ini. Pada masa implementasi proyek perubahan, terjadi mutasi pada Kepala Sekretariat namun mutasi ini tidak mengganggu pelaksaaan proyek perubahan. Proyek Leader mengkomunikasian proyek perubahan kepada Kepala Sekretariat yang baru demikian pula para Kassubag yang terlibat dalam proyek perubahan ini. c. Pada stakeholder yang berperan penting tapi kurang mendukung yaitu KSB Umum dan TI, project leader akan terus melakukan komunikasi untuk memberikan pemahaman pentingnya peran dukungan teknologi informasi yang menjadi tugas Subbag Umum dan TI dalam melaksanakan perubahan dan meminta Kasetlan selaku atasan KSB Umum dan TI untuk mengarahkan keterlibatan Subbag Umum dan TI. Pengaruh para KSB lain yang telah menunjukkan dukungan juga dimanfaatkan untuk mendorong dukungan dari KSB Umum dan TI. Pada perjalanan implementasi proyek perubahan, Kassubag Umum dan TI mendukung proyek ini dan menyediakan staf yang ahli di bidang IT yang mendukung pengembangan website dan pembangunan aplikasi. d. Pada stakeholders yang kurang berperan penting namun tertarik dengan proyek perubahan ini yaitu KSB TU Kalan dan KSB Keuangan diupayakan turut mensosialisasikan proyek perubahan ini kepada stakeholders lain khususnya yang kurang mendukung. KSB TU Kalan berperan dalam kegiatan kesekretariatan Pokja terkait proyek perubahan ini yaitu dalam hal administrasi, sarana dan prasarana rapat dan korespondensi. KSB Keuangan berperan menyediakan pembiayaan untuk penunjang implementasi proyek perubahan yaitu biaya konsumsi rapat. e. KSB Hukum selain berperan menyediakan data kriteria pemeriksaan juga berperan dalam penyusunan SK Pokja dan Surat Edaran Pemanfaatan hasil proyek perubahan sehingga dalam koridor ketentuan yang berlaku. f. Proyek perubahan juga berpotensi tidak mendapat dukungan dari stakeholders di luar Kantor BPK Perwakilan DKI Jakarta yaitu Bimbankum Di BPK Pusat dan Pemda DKI. Mereka adalah para stakeholders yang tidak terlibat langsung dalam proyek perubahan ini namun dukungan dari mereka akan melancarkan dan mengefektifkan pelaksanaan proyek perubahan. Dukungan dari Bimbankum dan Pemprov DKI berupa penyediaan data kriteria pemeriksaan dan isu strategis entitas pemeriksaan mungkin saja bisa dipenuhi dari pihak lain sehingga mereka bukan satu-satunya sumber data. Pokja proyek perubahan khususnya dari Subbag Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
34
Hukum telah melakukan koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan Bimbankum untuk penyediaan data kriteria pemeriksaan. Beberapa data kriteria yang belum tersedia juga diupayakan diperoleh dari dokumen publik (internet) namun dilakukan seleksi terlebih dahulu untuk meyakini kebenaran substansinya.
D. Kendala Internal dan Eksternal Pada dasarnya proyek perubahan ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan baik capaian output maupun pemenuhan jadwal pelaksanaan proyek perubahan. Namun demikian, beberapa kondisi memang menjadi kendala meskipun bisa diatasi sehingga tidak menghambat pencapaian tujuan utama dari proyek perubahan yaitu menyediakan database kriteria pemeriksaan dan isu strategis entitas pemeriksaan yang mudah, relevan dan mutakhir dengan tujuan pemeriksaan. Kendala tersebut antara lain: 1. Kendala internal Kendala internal yang ditemukan adalah kesibukan pemeriksa dalam tugas pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2014 yang melibatkan seluruh pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan sejak bulan Februari 2015 sampai dengan saat ini. Kendala ini diatasi dengan memanfaatkan media komunikasi yang lebih praktis yaitu email, telepon dan diskusi-diskusi informal di selasela kegiatan pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan yang hanya di wilayah DKI Jakarta mengurangi kendala dimana pemeriksa tidak melakukan perjalanan keluar kota. Kendala lainnya adalah kurangnya dukungan dari Kassubag Umum dan TI pada awal implementasi proyek perubahan. Kendala ini berhasil diatasi dengan komunikasi yang intens dan dukungan dari Kepala Perwakilan, Kepala Sekretariat serta para Kepala Sub. Auditorat sehingga Kasubbag Umum dan TI memahami pentingnya dukungan unit kerja tersebut dan tugas Subbag Umum dan TI yang terkait pelaksanaan proyek perubahan. Staf Subbag Umum dan TI yang memiliki keahlian dalam pengembangan website dan aplikasi juga mendukung teratasinya kendala tersebut. 2. Kendala Eksternal Kendala eksternal pada dasarnya tidak ditemukan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memenuhi permintaan BPK untuk menyediakan data peraturan daerah dan peraturan di tingkat pemerintah daerah. Sedangkan kebutuhan dengan Bimbankum BPK bisa digantikan dengan penyediaan data dari JDIH yang online dan data peraturan yang tersedia di internet. Subbag Hukum melakukan penelaahan terlebih dahulu atas data kriteria yang diperoleh dari media massa untuk meyakini kebenaran substansinya.
E. Capaian Tingkat keberhasil dari proyek perubahan ini dapat diukur dari beberapa hal berikut: 1. Secara kuantitatif dari banyaknya dukungan dari para stakeholders.
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
35
Proyek perubahan ini memperoleh dukungan dari semua pihak di BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sejak Kepala Perwakilan, Kepala Sekretariat dan para Kasubbag, para Kepala Sub. Auditorat sampai dengan tingkat Pemeriksa. Hal ini ditunjukkan dari FGD dan hasil kuesioner yang disebarkan kepada sebagian pemeriksa pada awal inisiasi ide proyek perubahan maupun setelah sosialisasi pemanfaatan aplikasi yang merupakan output dari proyek perubahan. Kuesioner pada awal proyek perubahan dengan sampel pada 19 dari 118 pemeriksa sedangkan pada akhir proyek perubahan sampel pada 22 pemeriksa. Pada kegiatan launcing yang dihadiri oleh pejabat struktural dan pemeriksa sebanyak 52 orang juga menunjukkan dukungan atas proyek perubahan ini. Dukungan dari tiga Kepala Sub. Auditorat lain ditunjukkan dari surat pernyataan dukungan dan arahan para Kepala Sub. Auditorat kepada para pemeriksa di Sub. Auditorat untuk mendukung dalam pelaksanaan kegiatan Pokja maupun mendukung penyediaan informasi kebutuhan data kriteria pemeriksaan dan data informasi entitas yang menjadi dasar Pokja mencari data. Dukungan dari unit kerja sekretariat perwakilan ditunjukkan dari surat dukungan para pejabat struktural di unit kerja sekretariat dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan Pokja. 2. Secara kualitatif dari meningkatnya kemudahan memperoleh data kriteria pemeriksaan dan data entitas pemeriksaan yang mutakhirdan relevan dengan tujuan pemeriksaan yang dipersepsikan dari pendapat para pemeriksa sebagai customers. Pemeriksa bisa akses ke aplikasi PARIA dan INTAS dimanapun berada sepanjang tersedia layanan internet. Output dari proyek perubahan yaitu aplikasi PARIA dan INTAS terbukti meningkatkan kemudahan bagi pemeriksa dalam memperoleh data kriteria pemeriksaan dan data isu strategis entitas pemeriksan yang relevan dengan tujuan pemeriksaan. Hal ini ditunjukkan dari jawaban kuesioner pemeriksa dan wawancara kepada pemeriksa yang menyatakan hal tersebut dan mendukung pengembangan lebih lanjut atas aplikasi PARIA dan INTAS. 3. Proyek perubahan dilaksanakan dalam waktu singkat dengan biaya yang rendah. Proyek perubahan berhasil dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan bahkan sebagian kegiatan sudah dilaksanakan lebih awal sehingga output kegiatan bisa lebih cepat dimanfaatkan. Kendala-kendala yang dihadapi berhasil diatasi berkat kesadaran semua pihak yang terlibat sejak dari pimpinan sampai dengan staf akan pentingnya proyek perubahan ini. Kesibukan tugas pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menjadi kendala yang berarti sehingga proyek perubahan bisa menghasilkan aplikasi PARIA dan INTAS yang sudah dapat dimanfaatkan oleh pemeriksa pada awal Juni 2015 untuk mendukung pemeriksaan laporan keuangan yang sedang berlangsung. Biaya untuk implementasi proyek perubahan ini sangat minim karena hanya biaya konsumsi sederhana pada saat rapat dimana rapat formal juga hanya dilaksanakan sebanyak dua kali dan konsumsi pada saat launching/sosialisasi output dari proyek perubahan. Kegiatan utama dari Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
36
proyek perubahan ini yaitu pengembangan aplikasi dari website perwakilan dan kompilasi database tidak memerlukan biaya. Subbag Hukum sudah memiliki anggaran untuk pengembangan UJDIH antara lain anggaran untuk kompilasi peraturan perundangan yang antara lain direalisasikan untuk kompilasi peratu-peraturan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara Subbag Umum dan TI tidak memerlukan biaya untuk mengembangkan website dengan menambah aplikasi PARIA dan INTAS. Pada lampiran 11, disajikan tabel yang menunjukkan capaian kegiatan proyek perubahan. Tabel ini membandingkan rencana pentahapan utama proyek perubahan dengan implementasi pentahapan utama tersebut. Kami melakukan beberapa pengembangan dari rencana dan implementasi yang lebih cepat dari rencana namun juga ada penundaan implementasi dengan pertimbangan tertentu. Perubahan implementasi dari rencana berdampak pada keluaran proyek perubahan yang lebih cepat dimanfaatkan oleh users dan keluaran yang lebih kaya sehingga memiliki nilai tambah yang lebih bagi pemeriksa selaku pengguna. Perbedaan penting implementasi pentahapan utama tersebut adalah:
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
37
Langkah-Langkah/Milestones Jangka Pendek Pelaksanaan
Tabel 4 Pengembangan Rencana Pentahapan Utama Proyek Perubahan Waktu Rencana Realisasi Rencana
Identifikasi, kompilasi, dan klasifikasi data kriteria dan data isu strategis entitas pemeriksaan
Minggu 1 s.d. 3 bulan Mei
Sejak terbentuknya SK Kalan tentang Pokja pada 21 April dan dilaksanakan secara kontinu
Mengembangkan aplikasi database yang sudah ada
Minggu 1 s.d. 3 bulan Mei
Aplikasi sudah dikembangkan pada minggu 4 bulan April
Menginput data aplikasi
ke
dalam
Minggu Mei
4
bulan
Sosialisasi aplikasi identifikasi hambatan
dan
Minggu Juni
1
bulan
Data sudah diinput ke dalam aplikasi PARIA dan INTAS sejak minggu 1 Mei Minggu 1 bulan Juni
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
38
Database kriteria pemeriksaan dan Isu strategis entitas pemeriksaan yang terstruktur dalam 5 klasifikasi tema (penyusunan APBD, PAD, Pengadaan Barang dan Jasa, BLUD dan BUMD) Aplikasi UJDIH yang sudah dikembangkan dan menambah fitur BERTI (Berita Entitas) pada website BPK Perwakilan DKI Jakarta Aplikasi database kriteria pemeriksaan dan isu strategis entitas pemeriksaan Tanggapan/masukan pemeriksa
Output Realisasi Database kriteria pemeriksaan dan Isu strategis entitas pemeriksaan, menambahkan klasifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sehingga menjadi 6 klasifikasi tema.
Menambahkan aplikasi PARIA pada menu UJDIH dan aplikasi INTAS pada website BPK Perwakilan DKI Jakarta. Istilah BERTI diganti INTAS (informasi entitas). Menambah optimalisasi menu pencarian dan fitur forum untuk partisipasi user PARIA dan INTAS sudah diisi data dan menambahkan ringkasan dan tags untuk optimalisasi menu pencarian Ditambahkan kegiatan terbitnya surat edaran Kalan No. 01/SE/XVIII.JKT/06/2015 tanggl 4 Juni 2015 tentang Pemanfaatan Aplikasi PARIA dan INTAS pada BPK Perwakilan DKI Jakarta. Dilanjutkan in house training pemanfaatan aplikasi PARIA dan INTAS untuk pemeriksaan yang sedang tugas pemeriksaan LKPD pada 5 Juni. Sosialisasi juga secara informal sambil supervisi tim pemeriksa LKPD. Acara in house training dipublikasikan di website perwakilan agar semakin luas sosialisasinya.
Implementasi pemanfaatan database oleh pemeriksa
Mulai minggu 3 bulan Juni
Penyerahan pengelolaan aplikasi dan database dari Tim Pokja kepada unit kerja terkait
Minggu 4 Juni
4.
Pengelolaan aplikasi dan database secara kontinu oleh unit kerja terkait
5.
Evaluasi aplikasi dan pengelolaan database setiap akhir semester oleh unit kerja terkait Pengkayaan struktur database sehingga klasifikasi data semakin mengarah pada tujuan pemeriksaan
Pemanfaatan sudah sejak dibangunnya aplikasi yaitu akhir April N/A
Pemeriksaan yang memanfaatkan aplikasi UJDIH dan BERTI Pengelolaan aplikasi pada Subbag Umum dan TI, pengelolaan database UJDIH pada Subbag Hukum serta dan pengelolaan database BERTI pada Subbag Humas
Pemeriksa LKPD sudah memanfaatkan PARIA dan INTAS sejak adanya aplikasi tersebut Pokja yang di dalamnya termasuk Kasetlan, Kassubag dan staf selain pemeriksa, masih bertugas melaksanakan pengembangan aplikasi dan database s.d. Desember 2015 sesuai SK Kalan, agar koordinasi lebih efektif.
Mulai minggu 2 Juni 2015
N/A
Aplikasi database yang semakin efektif memenuhi kebutuhan pemeriksaan
Setiap semester mulai 1 Juli 2015
Minggu 1 bulan Juni
Hasil evaluasi pemanfaatan aplikasi database serta rencana perbaikan ke depan.
Sesuai SK Kalan tentang Pokja, Pokja masih efektif s.d. Desember 2015 agar kegiatan pengembangan PARIA dan INTAS lebih efektif. Evaluasi dengan kuesioner, diskusi dan wawancara serta masukan-masukan secara informal
Secara berdasar evaluasi semesteran
Secara rutin berdasar hasil evaluasi semesteran
Aplikasi database yang semakin efektif memenuhi kebutuhan pemeriksaan
Memperkaya konten, mengupayakan tampilan PARIA pada tampak depan website bukan lagi di dalam UJDIH dan akan memberikan tanda “New” untuk menginfokan kebaruan dari menu. Konten juga akan terus dikembangkan agar mutakhir dan sumber data lebih banyak.
Model aplikasi database kriteria pemeriksaan dan database isu strategis entitas pemeriksaan
Pengenalan sudah dilakukan dengan publikasi in house training pemanfaatan PARIA dan INTAS di website BPK Perwakilan DKI Jakarta
Jangka Menengah
6.
rutin hasil
Jangka Panjang Mengenalkan model aplikasi database kriteria pemeriksaan dan database isu strategis entitas pemeriksaan kepada pimpinan dan satker pemeriksaan yang lain di BPK untuk menjadi model
April 2016
6 Juni 2015
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
39
F. INSTRUMENT MONITORING Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, untuk menjaga agar implementasi proyek perubahan sesuai dengan yang direncanakan dan mengarah pada tujuan proyek perubahan maka digunakan beberapa instrument berikut ini: a. Rapat Pokja b. Laporan anggota Pokja kepada Ketua Pokja c. Laporan Project Leader kepada Mentor dan Coach d. Komunikasi-komunikasi informal lewat telepon, email dan diskusi di selasela pelaksanaan penugasan lain baik kepada para anggota Pokja, kepada pemeriksa maupun kepada Kepala Perwakilan. Aplikasi PARIA dan INTAS ternyata disambut baik oleh semua pihak baik Kepala Perwakilan, pemeriksa maupun sekretariat perwakilan. Masukan dari para stakeholders khususnya pemeriksa tentang pengembangan konten maupun tampilan aplikasi menunjukkan pentingnya upaya keberlanjutan proyek perubahan yang efektif. Untuk menjamin keberlanjutan proyek perubahan ini dimana pengembangan aplikasi PARIA dan INTAS masih sangat diperlukan agar semakin memenuhi kebutuhan pemeriksaan, maka dilakukan beberapa upaya berikut: a. Surat Keputusan Kepala Perwakilan tentang Pokja menugaskan sampai dengan Desember 2015 sehingga koordinasi diantara unit kerja sekretariat dan unit kerja pemeriksa untuk lebih fokus pada pengembangan aplikasi PARIA dan INTAS semakin efektif. b. Website menambahkan menu “forum” dan memperluas pengguna yang bisa akses ke menu forum yang digunakan untuk menampung partisipasi pengguna dan dimanfaatkan sebagai alat evaluasi pengembangan website khususnya aplikasi PARIA dan INTAS.
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
40
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 1. Pengelolaan database kriteria pemeriksaan dan database isu strategis entitas pemeriksaan sangat diperlukan sebagai salah satu upaya menjaga profesionalisme pemeriksa BPK sehingga menjamin kualitas hasil Pemeriksaan BPK. 2. Website Perwakilan BPK bisa menjadi sarana yang strategis untuk menyediakan data penunjang pemeriksaan yang mudah diakses oleh pemeriksa. 3. Sinergi antara unit kerja pemeriksaan dengan unit kerja sekretariat di kantor perwakilan BPK menimbulkan kekuatan yang besar untuk mampu meningkatkan kinerja BPK. 4. Aplikasi PARIA dan INTAS memberikan kemudahan akses kepada pemeriksa dalam memperoleh data kriteria pemeriksaan dan data isu strategis pemeriksaan yang mutakhir dan relevan dengan tujuan pemeriksaan BPK. 5. Pengembangan yang terus menerus atas aplikasi PARIA dan INTAS baik pengembangan kualitas konten (database) maupun pengembangan aplikasinya mengikuti perkembangan teknologi informasi sangat diperlukan agar semakin memenuhi kebutuhan pemeriksaan BPK. B. Saran 1. Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta agar mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi PARIA dan INTAS dalam mendukung kegiatan pemeriksaan dengan dorongan dari segenap pimpinan. 2. Partisipasi dari semua pihak di kantor Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta agar ditingkatkan untuk pengembangan aplikasi PARIA dan INTAS sehingga aplikasi tersebut semakin user friendly. 3. Pimpinan BPK agar mendorong inovasi-inovasi para pegawai BPK yang mampu meningkatkan kinerja BPK dan memberikan penghargaan atas inovasi-inovasi tersebut serta mengoptimalkan pemanfaatannya bagi kinerja BPK secara keseluruhan.
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
41
DAFTAR PUSTAKA Dunn, Willian N. 2004. Public Policy Analysis: An Introduction. New Jersey: Pearson Education Edwards, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congresional Quarterly Press Freeman, Robert J and Craig D Shoulders; Gregory S. Allison; Terry K Patton, and G. Robert Smith, JR, Governmental And Nonprofit Accounting (Theory and Practice), 9th edition. 2009, Pearson Education, New Jersey Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World, New Jersey: Princeton University Press, Princeton Nugroho, Riant, 2011, Public Policy (Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan), Jakarta: PT Elex Media Wahab,Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan ModelModel Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara Winarno, Budi. 2011. Kebijakan Publik (Teori,Proses,Studi Kasus), Yogyakarta: CAPS
Laporan Proyek Perubahan –Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015
42