LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH (PERDA) PROPINSI DKI JAKARTA TAHUN 2008 PERDA NO. 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DKI JAKARTA 2009
Lap. Sosialisasi Perda 2009
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kegiatan Dengan Hormat, kami sampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bidang Hukum mempunyai Tugas melaksanakan kegiatan di Bidang Penyiapan bahan Perencanaan Hukum, Pengembangan Hukum, dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Pengkoodinasian Program Legislasi Daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan Perencanaan Hukum dan Pengembangan Hukum; b. Pembinaan
dan
Pengembangan
Jaringan
Dokumentasi
dan
Informasi
Hukum; c. Pengkordinasian Program Legislasi Daerah. Kegiatan Sosialisasi Perda ini merupakan kegiatan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta khususnya Bidang Hukum sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI). Adapun yang akan disampaikan dalam laporan adalah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah ( PERDA ) yaitu : Perda No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.
Pada tanggal 15 Oktober 2004, Presiden telah mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang Nomor
Lap. Sosialisasi Perda 2009
:
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintah
Daerah.
Undang-undang
ini
menggantikan Undang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, diisamping karena adanya perubahan Undang-undang Dasar RI juga memperhatikan beberapa Ketetapan MPR dan Keputusan MPR RI Tahun 2002 dan hasil sidang tahunan MPR RI Tahun 2003. Perubahan Undang-undang ini terkait juga dengan perkembangan politik dibidang Keuangan negara dan dibidang Peraturan Perundang-undangan. Salah satu dasar yang dimuat dalam Undang-undang ini adalah Undangundang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Materi yang sangat berkaitan erat anatra Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dibidang Peraturan PerUndang-undangan adalah menyangkut Peraturan Daerah. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sangat berkaitan erat, karena didalam kedua Undangundang tersebut menyangkut tentang aturan Daerah. Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahubn 2004, Peraturan Daerah adalah salah satu jenis dan hierarki Peraturan Daerah Propinsi, Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Desa atau Peraturan yang setingkat. Peraturan Daerah yang telah diundangkan harus disebarluaskan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui, memahami dan dapat berpatisipasi dalam melaksanakan Peraturan Daerah di daerahnya masingmasing. Substansi demokrasi,
penting
partisipasi,
sehubungan dan
dengan
transparasi.
paradigma
Dalam
reformasi
Undang-undang
yaitu dimuat
ketentuan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan Lap. Sosialisasi Perda 2009
tertulis dalam rangka penyiapan Peraturan Daerah. Rancangan Perda harus disebarluaskan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan dapat berpatisipasi memberikan masukan Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan
menjadi
Peraturan
Daerah
wajib
disebarluaskan
kepada
masyarakat, demikian pula peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan.
B. MAKSUD DAN TUJUAN. Sosialisasi Peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta adalah sebagai berikut : 1. Untuk
memberikan
penjelasan
dan
pemahaman
kepada
masyarakat,
khususnya masyarakat DKI Jakarta bahwa Peraturan yang telah dibuat baik oleh DPRD Propinsi beserta Gubernur, DPRD Kabupaten / Kota beserta Bupati atau Walikota, Badan Perwakilan Desa dengan Kepala Desa dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga Sosialisasi tentang Peraturan Daerah ini bisa diketahui dan patuhi oleh masyarakat DKI Jakarta. 2. Meningkatkan kordinasi antara Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan Pemda DKI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM terutama yang berkaitan dengan Sosialisasi Peraturan Daerah, Khusunya Perda-perda DKI Jakarta.
C. Dasar Hukum 1. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lap. Sosialisasi Perda 2009
2. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi DKI Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia. 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI. 5. Daftar Isian Pelakasanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008.
D. Waktu Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah ( PERDA ) : Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Tanggal
: 19 Agustus 2008
Jam
: 09.30 sampai dengan 15.30 WIB
Tempat
: Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta LT. 4 Jl. MT Haryono No. 24, Cawang, Jakarta Timur.
E. Peserta Sosialisasi Peraturan Daerah Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum ini diikuti oleh 70 (tujuh puluh) peserta yang terdiri dari Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) yang ada di jajaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta.
Dalam Sosialisasi Peraturan Daerah yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan Pembicara atau Narasumber yang sangat memiliki kompetensi di bidang Peraturan Daerah Lap. Sosialisasi Perda 2009
tersebut, Yang berasal dari Dinas Ketetraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat ( TRAMTIB ) Propinsi DKI Jakarta, dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Materi : Sosialisasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 tentang
Ketertiban Umum,
dengan pembicara Kepala Dinas Ketetraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat ( TRAMTIB ) Propinsi DKI Jakarta, ( Bpk. Drs. Zainal Mustafa ), yang didampingi dari Biro Hukum Pemerintahan Daerah Propinsi DKI Jakarta, ( ( Bpk. Wahyono, SH, MH ) dan Moderator oleh Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta ( Bpk. H. Agus Anwar, SH, MH ).
Lap. Sosialisasi Perda 2009
BAB II SOSIALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Propinsi adalah penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah.
Pemerintah Propinsi Dki Jakarta berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib
dimaksud
dalam
rangka
penegakan
Peraturan
Daerah
menjaga
ketentraman dan ketertiban guna terwujudnya kota Jakarta sebagai kota jasa, kota perdagangan dan kota pariwisata yang masyarakatnya nyaman, aman dan tenteram.
Kondisi
tersebut
akan
menjadi
daya
tarik
bagi
masyarakat
Internasional untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada
akhirnya
memberikan
kontribusi
dalam
pengembangan
dan
pembangunan kota Jakarta. Pengaturan
mengenai
Ketertiban
Umum
harus
diarahkan
guna
pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat kota dan oleh karena itu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah nomor 11 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu disesuaikan dan diatur sesuai dengan perkembangan, kebutuhan masyarakat Jakartayang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah dimaksud.
Lap. Sosialisasi Perda 2009
Dengan dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
1988
ini,
diharapkan
implementasi
terhadap
penyelenggaraan
ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketentraman ketertiban kenyamanan, kebersihan, dan keindahan. Terkait dengan hal tersebut maka dalam Peraturan Daerah ini mengatur Substansi Materi Muatan Sebagai berikut : 1. Tertib jalan dan angkutan jalan; 2. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; 3. Tertib sungai, saluran, kolam, dan lepas pantai; 4. Tertib lingkungan; 5. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu; 6. Tertib bangunan; 7. Tertib sosial; 8. Tertib kesehatan; 9. Tertib tempat hiburan dan keramaian; 10. Tertib peran serta masyarakat. Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untyk memberikan motivasi dalam menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan kehidupan kota jakarta yang lebih tentram adil tertib nyaman bersih sejahtera dan indah yang dibangun berdasarkan partisisapi aktif selurruh komponen masyarakat. Hal ini sangat mendasar mengingat kedudukan kota jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik indonesiaku yang tercinta ini yang harus berpacu secara cepat untuk tampil sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia ini.
Lap. Sosialisasi Perda 2009
Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa peraturan ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat perorangan, maupun kelompok untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian tindakann tegas terhadap pelanggaran peraturan daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan kosekuen secara konmperhensif oleh satuan polisi pamong peraja dan penyidik pegawai
negeri
diamanatkan
sipil
dalam
yang
propesional
undang-undang
dan
nomor
proporsional 32
tahun
sebagaimana 2004
tentang
Pemerintahan Daerah. a. Tertib jalan angkutan jalan raya. yaitu mengatur tentang sarana parkir, trotoar, ruas jalan, sarana jalan, halte, jembatan penyebrang, pengoperasian kendaraan, three in one, pengguna kendaraan umum, pengangkutan bahan berdebu dan B3. b. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum (Pasal 12). yaitu mengatur tentang jalur hijau, taman, kelengkapan taman, tempat-tempat lainnya. Kecuali untuk kepentingan orang dilarang : -
Memasuki atau berada dijalur hijau atau teman yang bukan untuk umum;
-
Melakukan perbuatanyang dapat merusakjalur hijau dan atau taman beserta kelengkapannya;
-
Menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalur hijau, taman dan tempattempat umum lainnya.
c. Tertib sungai, saluran, kolan dan lepas pantai (Pasal 13s/d 16). yaitu mengatur tentang saluran dan bantaran sungai, kawasan setu, waduk dan danau, kecuali dengan izin Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang, kecuali (Pasal 13) :
Lap. Sosialisasi Perda 2009
- Mendirikan bangunan; - Memasang / menempatkan kabel atau pipa. Tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai yaitu mengatur tentang kolamkolam kelengkapan keindahan kota yaitu dilarang : (Pasal 14) - Mandi, mencuci dan / atau memandikan hewan; - Memanfaatkan air untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Gubernur. Tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai yaitu mengatur tentang Tutup got, selokan serta komponen bangunan perlengkapan jalan lainnya yaitu dilarang (Pasal 15) : - dilarang mengambil, meindahkan atau merusaknya. Tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai yaitu mengatur tentang Kelestarian lingkungan dan biodata laut yaitu dilarang (Pasal 16) : - Menangkap ikan dan sumber daya laut lainya dengan menggunakan bagan, bahan peledak atau bahan / alat yang berbahaya; - Membuang limbah / B 3 sebatas 12 mil laut. d. Tertib lingkungan (Pasal 17 s/d 21) yaitu mengatur tentang : 1. Pelestarian satwa yang dilindungi UU; 2. Pemeliharaan hewan pemeliharaan 3. Sertifikasi hewan peliharaan. Tertib lingkungan (Pasal 18) yaitu mengatur tentang : - Pelestarian hutan mangrove. Tertib lingkungan (Pasal 19) yaitu mengatur tentang : - Larangan menjual, menyimpan dan membunyikan petasan. Tertib lingkungan (Pasal 20) yaitu mengatur tentang : - Pemeliharaan kebersihan dan keindahan fasos, fasum, pohon dan sarana sarana umum. Lap. Sosialisasi Perda 2009
Tertib lingkungan (Pasal 21) yaitu mengatur tentang : - Pemeliharaan terhadap keutuhan serta fungsi jaringan pipa air minum beserta
kelengkapannya,
Larangan
mengambil,
menjual
dan
/
atau
mendistribusikan air persil lapangan / dari hydrant.
e. Tertib tempat dan usaha dan usaha tertentu yaitu mengatur tentang : 1. Kegiatan usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan yaitu - Wajib memiliki izin tempat usaha; -
Dilarang,
bagi
kegiatan
yang
menimbulkan
pencemaran
serta
mengganggu tibum (pengmpulan, penampungan barang-barang bekas dll). 2. Pedagang Kaki Lima yaitu : -
Penempatan lokasi PKL oleh Gubernur;
-
Larangan bagi pedagang dan pembeli;
-
Pemeliharaan ketertiban, keberhasilan dan kesehatan lingkungan areal PKL.
3. Kegiatanyang menggangu tibum dan atau meresahkan masyarakat ditempat umum yaitu : -
Menempatkan benda tanda untuk usaha;
- Menjajakan / membeli barang dagangan, membagikan / menerima selebaran / melakukan usaha untuk mengharapkan imbalan; - Perantara karcis / calo serta larangan juga bagi yang memanfaatkan jasanya.
Lap. Sosialisasi Perda 2009
f. Tertib bangunan yaitu mengatur tentang 1. Larangan mendirikan bangunan. - Didalam kawasan Sutet; - Pada ruang milik jalan, sungai, setu, waduk, danau serta di areal taman dan jalur hijau; - Dipinggir rel kereta api dan di bawah jembatan kereta api. 2. Larangan membangun menara / tower. 3. Kewajiban bagi para pemilik bangunan / rumah.
g. Tertib Sosial (Pasal 39 s/d 44). yaitu mengatur tentang : 1. Sumbangan yaitu : - setiap orang / Badan dilarang meminta bantuan / sumbangan dengan cara dalam alasan kecuali seijin Gubernur, (Pasal 39). 2. Pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil, (Pasal 40 ). 3. Tindakan meresahkan masyarakat, (Pasal 41). 4. Tindakan asusila, (Pasal 42 dan 43). 5. Perjudian, (Pasal44). 6. Undian, (Pasal 45). 7. Minuman alkohal,(Pasal 44). h. Tertib Kesehatan (Pasal 47). yaitu mengatur tentang : 1. Larangan melakukan praktek pengobatan tradisional; 2. Larangan melakukan praktek pengobatan kebatinan; 3. Larangan membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan atau obat palsu.
Lap. Sosialisasi Perda 2009
i. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian yaitu mengatur tentang : 1. Tempat usaha hiburan; 2. Pemainan ketangkasan yang bersifat komersial; 3. Kegiatan keramaian. j. Tertib Peran serta masyarakat(Pasal 54 s/d 57). yaitu mengatur tentang : 1. Larangan pemasangan di areal sekitar Istana Negara dan Istana Merdeka (tanpa kecuali); 2.
Penempatan / Pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbulumbul maupun atribut lainnya.
Lap. Sosialisasi Perda 2009
BAB III PENUTUP
A. KESIMPULAN. Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah
Departemen
Hukum
dan
HAM
DKI
Jakarta
bertujuan
untuk
memasyarakatkan dan menyebarluaskan informasi mengenai Peraturan Daerah (Perda) sehingga diharapkan warga masyarakat DKI Jakarta terutama yang berada di jajaran Kantor Wilayah DKI Jakarta mempunyai pengetahuan yang memadai terkait dengan Peraturan Daerah (Perda) serta meningkatkan kesadaran hukum demi tercapainya ketertiban dan kepatuhan hukum. Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bidang Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta, Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) adalah program baru dalam tahun anggaran 2008, sehingga tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penyelenggara, baik menyangkut kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Peraturan Perundangundangan, maupun terkait dengan Sarana dan Prasarana.
B. SARAN/REKOMENDASI. Dengan diberlakukannya perubahan terhadap Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1988 ini, menjadi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 diharapkan implementasi Ketertiban
terhadap
Umum
dapat
penyelenggaraan diterapkan
ketentraman
secara
optimal
Masyarakat guna
dan
menciptakan
ketentraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Dalam rangkai Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan program kegiatan Bidang Hukum tahun anggaran 2008, penyelenggara diharapkan meningkatkan kinerja baik menyangkut kualitas Sumber Daya Lap. Sosialisasi Perda 2009
Manusia (SDM), maupun Sarana dan Prasarana. Sehingga dengan semangat yang tinggi, di tahun-tahun yang akan datang diharapkan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) semakin lebih baik dan lancar.
Lap. Sosialisasi Perda 2009
