PENGADILAN AGAMA SOLOK
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2012 PENGADILAN AGAMA SOLOK Jl. KAPTEN BAHAR HAMID LAING KOTA SOLOK
PENGADILAN AGAMA SOLOK TAHUN 2012 IKHTISAR EKSEKUTIF Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Solok tahun 2012 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban lembaga peradilan dalam memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja, jajaran lingkungan Pengadilan Agama Solok selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan, Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disajikan dalam rangka untuk memenuhi amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP intinya adalah melaporkan “Pencapaian Kinerja” selama tahun 2012 yang diukur dengan membandingkan “Rencana Kerja” Tahun 2012 yang telah ditetapkan yang secara utuh mengacu pada “Rencana Stratejik” Pengadilan Agama Solok tahun 2012. Untuk dapat terlaksananya tugas pokok Pengadilan Agama Solok telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis yang didukung dengan anggaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) tahun 2012 untuk Bagian Anggaran 005.01 sebesar
Rp. 2.142.439.000,-
(Dua milyar seratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terbagi dalam Belanja Pegawai Rp1.552.671.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ), Belanja Barang Rp 440.768.000,- ( empat ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Belanja Modal Rp 149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah). Dan untuk Bagian Anggaran 005.04 sebesar Rp.31.000.000,- ( tiga puluh satu juta rupiah )yang terdiri dari Belanja Non Operasional Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan, maupun pelaksanaan anggaran akan diinformasikan sebagai laporan pencapaian hasil kinerja jajaran Pengadilan Agama Solok selama tahun 2012. Adapun pengukuran pencapaian kinerja dengan melihat sasaran, indicator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, pencapaian target. Setiap keberhasilan dan kegagalan capaian sasaran indicator diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang diinginkan.
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Peradilan Agama Solok merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang. UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama selaku kawal depan Mahkamah Agung (voorpost) di daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. UU No.50 Tahun 2009. Untuk melaksankan tugas pokok dimaksud, Pengadilan Agama mempunyai fungsi antara lain : a. Fungsi Mengadili, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir dengan Undangundang. UU No.50 Tahun 2009 ) b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada segenap jajarannya baik menyangkut teknis yustisial administrasi peradilan, maupun administrasi umum, keuangan dan kepegawaian dan pembangunan (vide Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo KMA Nomor 303 Tahun 1990) c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti (vide Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) d. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (vide Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989) e. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan (vide KMA Nomor 303 Tahun 1990) B. Wilayah Hukum Wilayah Hukum Pengadilan Agama Solok meliputi Kota Solok dan sebagian dari Kabupaten Solok, yaitu seluruh Kota Solok terdiri dari 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Harapan dan Kecamatan Libuk Sikarah sedangkan Kabupaten Solok terdiri dari 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan X Koto diatas, Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan Junjung Sirih dan IX Koto Sungai Lasi
C. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Pengadilan Agama Solok Kelas II sebagai berikut :
Ketua
Wakil Ketua
Hakim
Panitera/Sekretaris
Wakil Panitera
Panitera Muda Hukum
Panitera Muda Gugatan
Panitera Muda Permohonan
Wakil Sekretaris
Kepala Urusan Umum
Kepala Urusan Kepegawaian
Kepala Urusan Keuangan
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Rencana Strategis Pengadilan Solok Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Solok diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Solok Adapun visi dari Pengadilan Agama Solok ,adalah: “Terwujudnya Pengadilan Agama Solok yang Agung” Untuk
mencapai
visi
tersebut,
Pengadilan
Agama
Solok
menetapkan
misi
yang
menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Mewujudkan Pengadilan Agama Solok yang Mandiri. 2. Memberikan Pelayanan Hukum secara Berkeadilan 3. Meningkatkan Pembinaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Solok 4. Meningkatkan Etos Kerja yang Akuntabel dan Transparansi Tujuan Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi , Pengadilan Agama Solok menetapkan tujuan yaitu,suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sayu tahun: 1. Meningkatkan kemampuan teknis dan Administrasi Aparatur Pengadilan Agama Solok 2. Meningkatkan Pelayanan Hukum kepada masyarakat 3. Meningkatkan Integritas dan Moralitas aparatus Pengadilan Agama Solok 4. Meningkatkan Kualitas aparatur Pengadilan Agama Solok 5. Meningkatkan fungsi pengawasan terhadap jalannya proses Peradilan 6. Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya secara Optimal 7. Meningkatkan ketertiban pelaksanaan administrasi 8. Meningkatkan sarana dan prasarana Penunjang Sasaran, Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam bentuk yang lebih jelas dan rinci dari tujuan, sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Agama Solok adalah “ 1. Terlaksananya pelayanan Hukum dengan baik bagi Masyarakat
2. Terwujudnya tranparansi peradilan 3. Terselenggaranya peradilan dengan biaya ringan 4. Terciptanya peningkatan SDM Peradilan Agama 5. Terselenggaranya fungsi pengawasan yang efektif 6. Terselenggaranya ketertiban administrasi kepaniteraan 7. Terselenggaranya ketertiban adiminstrasi Keuangan 8.
Terselenggaranya ketertiban adiminstrasi Kepegawaian
9. Terselenggaranya ketertiban adiminstrasi Umum 10. Terpeliharanya sarana dan prasarana dengan baik 11. Terpenuhinya sarana prasarana yang memadai
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SOLOK Pengadilan Agama Solokl telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Panitera/Sekretaris Nomor: W3-A7/
/OT.01/I/2012 tanggal 3 Januari 2012, dapat dilihat sebagai
berikut :
KINERJA UTAMA Meningkatnya perkara
penyelesaian
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan
INDIKATOR KINERJA a. b. c. d.
Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dna para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/ pemohonan ) e. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara siding keliling c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan ditindaklanjuti.
hasil
pemeriksaan
eksternal
yang
B. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA SOLOK TAHUN 2012 Adapun rencana kinerja tahunan pengadilan Agama Solok, sebagai berikut: SASARAN Meningkatnya perkara
penyelesaian
INDIKATOR KINERJA a. b. c. d.
Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Peningkatan aksepbilitas putusan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hakim hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan pengelolaan penyelesaian perkara PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dna para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/ pemohonan ) e. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Sidang keliling c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan terhadap Persentase permohonan eksekusi atas putusan putusan pengadilan. perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
TARGE T 27% 100 % 99 % 100 % 99,6 % 99,6 % 99,6% 0% 100 % 55 Pkr 95%
0% 100 % 6% 95 %
100 % 100 % 100 %
C. Penetapan Kinerja Tahun 2012 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Solok, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Agama Solok , sebagai berikut:
SASARAN Meningkatnya perkara
INDIKATOR KINERJA
penyelesaian
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya pengawasan
kualitas
a. b. c. d.
Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak ( prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/ pemohon) e. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Sidang keliling c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
TARGE T 27 % 100 % 99 % 100 %
99,6 % 99,6 % 99,6 % 0 % 100 % 55 Pkr 95 %
0% 100 % 6% 75 %
100 % 100 % 100 %
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja. Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Solok, tahun 2012, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2012 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap
INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang
TARGET (%) 100 %
REALI SASI (%) 96,6 %
CAPAI AN (%) 96,6 %
100 %
98 %
98 %
100 %
100 %
100 %
1%
0,06 %
0,06 %
0%
0%
0%
100 %
100 %
100 %
55 Pkr 100 %
55 Pkr 110 %
55 Pkr 110 %
peradilan justice)
(acces
to
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Meningkatnya pengawasan
Peningkatan SDM
kualitas
kualitas
diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
6%
100%
100 %
100 %
6%
100%
100 %
6%
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Solok Tahun 2012 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2012, Pengadilan Agama Solok, telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :
1. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2012 sebagai berikut : KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara
a.
INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
TARGET (%) 100 %
REALI SASI (%) 98 %
CAPAI AN (%) 98 %
95 %
90 %
90 %
100 %
100 %
100 %
Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Persentase sisa perkara Perdata, ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2012, ternyata dapat tercapai 98 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2011, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2012. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2012 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Solok telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya. Adapun sebagai perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan, sebagai berikut: No 1.
Perkara Perdata
2010 27 Pkr
2011 21 Pkr
2012 43 Pkr
Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2010 sebanyak 27 perkara dibandingkan dengan sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2011 sebanyak 21 perkara adanya penurunan sebesar 1,28%. Sedang penyelesaian sisa perkara tahun 2011 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2012 ada peningkatan sebesar 1,05.%, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja pada presentase sisa perkara yang diselesaikan. b.
Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tahun 2012 adalah sebesar 98 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 450 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 467 perkara. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2012 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 98 %.
Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 banyak perkara pirdata yang masuk dibulan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2012. Hal tersebut dikarenakan adanay perkara yang diseleesaikan harus melalui Pengadilan Agama lain (Tabayun)menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara perdata tahun 2012. Keadaan Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Solok Tahun 2012 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12
Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah
Sisa tahun 2011 21 52 61 48 57 74 64 49 44 115 103 56
Masuk
Putus
43 43 28 32 46 27 20 15 94 78 29 12 467
12 34 41 23 29 37 35 20 23 90 76 25 445
Sisa akhir 52 61 48 57 74 64 49 44 115 103 56 43 22
Adapun sebagai perbandingan persentase perkara perdata yang diselesaikan, sebagai berikut: No 1.
Perkara Perdata
2010 316
323
2011 444
450
2012 467
445
Perkara perdata yang masuk pada tahun 2010 sebanyak 316 perkara dan diselesaikan sebanyak 323 perkara ( 100,02%) dibandingkan dengan perkara perdata yang masuk pada tahun 2011 sebanyak 444 perkara dan diselesaikan sebanyak 450 perkara (100,01%) sedangkan tahun 2012 perkara masuk 467 perkara dan perkara yang diselesaikan sebanyak 445 berarti adanya penurunan penyelesaian perkara perdata sebesar 0,95%. Terjadinya penurunan penyelesaian perkara tahun 2012 dikarenakan banyaknya perkara yang harus meminta bantuan panggilan pada Pengadilan Agama lain (tabayun) hal ini tak bisa dipaksakan untuk diputus karena telah diatur dengan hukum acaraa C. AKUNTABILITAS KEUANGAN. Sampaikan analisis capaian kinerja anggaran per program, realisasi anggaran, dan prosentase capaian.
