LAPORAN KEUANGAN SATKER KPU PROVINSI NTB (654450) TA.2015

LAPORAN KEUANGAN SATKER KPU PROVINSI NTB (654450)

TA.2015

Jl. Langko Nomor 17 Mataram -NTB i

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Semester II Tahun 2015, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Mataram, Januari 2016 Sekretaris KPU Provinsi NTB,

Mars Ansori Wijaya, S.IP., MM NIP. 19690527 199503 1 003 i

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Semester II Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi: 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015. Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.35.466.673 atau mencapai 0 persen dari estimasi PendapatanLRA sebesar Rp.0. Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.12.895.004.990 atau mencapai 96,56 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.13.354.894.000. 2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2015 dan 2014. Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp.1.360.069.806 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.1.035.465; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.1.358.168.091; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.866.250. Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp.2.401.500 dan Rp.1.357.688.306. 3. L AP O R A N O P E R A SI O N A L Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO. Jumlah Pendapatan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.3.071.999, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.12.257.892.284.

sehingga

terdapat

Defisit

dari

Kegiatan

Operasional

senilai

Rp.(12.254.820.285). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp.26.689.387 dan defisit sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.12.228.130.898. sebesar Rp.(1.457.208.912). 1

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp.727.312.087 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.(12.228.130.898) dan Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan sebesar Rp.(1.051.200) kemudian ditambah dengan koreksikoreksi senilai Rp.0 dan di tambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.12.859.538.317 sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp.1.357.668.306. 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2015 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

2

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTB LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah)

URAIAN Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

CATATAN

B.1.

Jum Pendapatan Belanja Negara Rupiah Murni Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Pinjaman dan Hibah Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Total Belanja Negara

B.2. B.3. B.4. B.5. B.6. B.7.

31 DESEMBER 2015 ANGGARAN REALISASI 0 0,00

8.397.505.000 3..276.336.000 181.053.000 0 690.000.000 810.000.000 13.354.894.000

35.466.673 0,00

8.212.153.823 3.042.089.492 177.4255.000

% thd Anng

0.00 0.00

97,79 92,85 98,00

653.336.675 97,56 810.000.000 94,69 12.895.004.990 96,56

TA 2014 REALISASI 0,00 0,00

1.223.096.890 9.829.573.963 530.582.000

11.583.252.853

3

II.

NERACA

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NERACA PER 3I DESEMBER 2015 DAN 2014 Uraian

Catatan

31 Desember 2015

2014

ASET Aset Lancar

C.1

Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.1

Rp

-

Rp

-

Persediaan

C.1.2

Rp

1.035.465

Rp

3.399.165

Rp

1.035.465

Rp

3.399.165

Rp

-

Jumlah Aset Lancar Aset Tetap

C.2

Tanah

C.2.1

Rp

-

Peralatan dan Mesin

C.2.2

Rp

2.383.192.700

Gedung dan Bangunan

C.2.3

Rp

Akumulasi Penyusutan

C.2.7

Rp

Jumlah Aset Tetap Aset Lainnya

25.781.000

Rp 1.585.476.500 Rp

25.781.000

(1.050.805.609) Rp

(886.093.328)

Rp

1.358.168.091

Rp

725.164.172

-

Rp

-

C.3

Aset Tak Berwujud

C.3.1

Rp

Aset Lain-Lain Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset lainnya Jumlah Aset Lainnya

C.3.2

Rp

173.734.000

Rp

-

C.3.3

Rp

(172.867.750)

Rp

-

Rp

866.250

Rp

-

Rp

1.360.069.806

Rp

728.563.337

JUMLAH ASET KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek

C.4

Utang Kepada Pihak Ketiga

C.4.1

Rp

2.401.500

Rp

1.253.750

Uang Muka dari KPPN

C.4.2

Rp

-

Rp

-

Rp

2.401.500

Rp

1.253.750

Rp

2.401.500

Rp

1.253.750

Rp

1.357.668.306

Rp

727.309.587

Rp

1.357.668.306

Rp

727.309.587

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN Ekuitas Ekuitas

C.5 JUMLAH EKUITAS DANA

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA Sumber : KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat

1.360.069.806

728.563.337

4

III. LAPORAN OPERASIONAL KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR S.D 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 Uraian KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL Pendapatan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan Operasional BEBAN OPERASIONAL Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Barang dan Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Operasional

Catatan

31 Desember 2015

D.1

Rp Rp Rp

3.071.999 3.071.999 3.071.999

Rp Rp

-

D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.8

Rp 8.212.153.823 Rp 564.455.685 Rp 941.069.174 Rp 152.513.934 Rp 2.039.850.124 Rp 347.849.544 Rp 12.257.892.284

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

-

Rp (12.254.820.285) Rp

-

Rp Rp

Rp

-

Rp

(5.705.287) Rp

-

Rp Rp Rp Rp

32.394.674 32.394.674 26.689.387

Rp

-

Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp (12.228.130.898) Rp

-

Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Operasional KEGIATAN NON OPERASIONAL Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Beban Pelepasan Aset Non Lancar

D.9 D.10

Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan Dari Keg.Non Op.Lainnya Beban Dari Keg.Non Op.Lainnya Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional POS LUAR BIASA Beban Luar Biasa Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa SURPLUS/(DEFISIT)-LO

D.11 D.12

D.13

5.705.287

2014

Sumber : KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat

5

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR S.D 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 Uraian

Catatan

31 Desember 2015

2014

EKUITAS AWAL

E.1

Rp

727.312.087

Rp

-

SURPLUS/DEFISIT - LO

E.2

Rp

(12.228.130.898) Rp

-

PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN

E.3

Rp

(1.051.200)

Rp

(1.051.200)

Penyesuaian Nilai Aset DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR Koreksi Nilai Persediaan

E.4

Rp

-

Rp

-

Selisih Revaluasi Aset Tetap

E.5

Rp

-

Rp

-

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

E.6

Rp

-

Rp

-

Lain-Lain

E.7

Rp

-

Rp

-

E.8

Rp

12.859.538.317

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

Rp

630.356.219

Rp

-

EKUITAS AKHIR

Rp

1.357.668.306

Rp

-

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS


6

Laporan Keuangan Kantor KPU Provinsi NTB Per 31 Desember 2015

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM A.1. Profil Dan Kebijakan Teknis Kantor KPU Provinsi Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat didirikan dengan penetapan visi dan misi yang merupakan turunan dari penetapan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum sehingga terjalin kesinambungan visi dan misi Kantor Pusat dengan Kantor Instansi Vertikal. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan misi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah : 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapasitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum; 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab; 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif; 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Berkedudukan di Jalan Langko Nomor 17 Mataram, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah

Catatan atas Laporan Keuangan

7


pada KPU kabupaten/Kota dalam lingkup KPU NTB. Melalui peran Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan. Untuk mewujudkan tujuan diatas Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk “mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui pembinaan akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas”. Untuk mewujudkan komitmen tersebut Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut : 

Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada KPU Kabupaten/Kota se-NTB.



Membina secara efektif KPU Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan



Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya



Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Per 31 Desember 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Laporan Keuangan ini

dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri


8


dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat menerapkan akuntansi dan pelaporan berbasis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta menerapkan akuntansi dan pelaporan berbasis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Akuntansi dan pelaporan berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas ata setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan akuntansi dan pelaporan berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.


9

Laporan Keuangan Kantor KPU Provinsi NTB Per 31 Desember 2015 Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi Pseudo Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Per 31 Desember 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan

akuntansi

yang

penting

yang

digunakan

dalam

penyusunan Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut: Pendapatan

(1)

LRA

Pendapatan-LRA  Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.  Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).  Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2)

Pendapatan-LO  Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.  Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.  Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).


10

Laporan Keuangan Kantor KPU Provinsi NTB Per 31 Desember 2015 Belanja

(3)

Belanja  Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.  Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).  Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diuangkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4)

Beban  Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.  Belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban/terjadinya konsumsi aset/terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.  Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Aset

(5)

Aset 

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.



Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.


11

Laporan Keuangan Kantor KPU Provinsi NTB Per 31 Desember 2015 Aset Lancar

a. Aset Lancar 

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.



Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.



Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau

yang

dipersamakan,

yang

diharapkan

diterima

pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang. 

Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut : Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet



Uraian Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

Penyisihan 0.5% 10% 50% 100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.


12




Persediaan

adalah

aset

lancar

dalam

bentuk

barang atau

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: -

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

-

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

-

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b.

Aset Tetap 

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.



Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.



Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.



Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin


13


berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunannya telah direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. 

Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c.

Penyusutan aset Tetap



Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013

sebagaimana

diubah

dengan

PMK

No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. 

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah; b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.



Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.



Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.



Masa

Manfaat

Aset

Tetap

ditentukan

dengan

berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji sebagai berikut :


14


Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun 5 s.d 40 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi

4 tahun

Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) d. Piutang Jangka Panjang Piutang Jangka



Panjang

Piutang

Jangka

Panjang

adalah

piutang

yang

diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 

Tagihan

Penjualan

Angsuran

(TPA),

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Aset Lainnya

e.

Aset Lainnya 

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, aset lain-lain, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak

ketiga

(kemitraan),

dan

kas

yang

dapat

dibatasi

penggunaannya. 

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.



Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.



Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6)

Kewajiban  Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang


15


penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.  Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Ekuitas

(7)

Ekuitas 

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi

(8)

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Akuntansi Pemerintah

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi dan pelaporan

Berbasis Akrual

berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 tahun 2010 tentang

Pertama Kali

Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memenberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama pospos ekuitas dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis akuntansi kas menuju akrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun Catatan atas Laporan Keuangan

16


2015.

B.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan anggaran perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan serta adanya pembayaran tunjangan kinerja pegawai melalui DIPA KPU Provinsi NTB. Penambahan anggaran tersebut merupakan revisi dari pusat. Disamping itu, adanya Hibah Langsung berupa uang dari Pemerintah Provinsi NTB menambah pagu anggaran KPU Provinsi NTB. Dana Hibah tersebut harus dicatat ke dalam DIPA KPU Provinsi NTB melalui proses Revisi DIPA yang besar anggarannya berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut : URAIAN JENIS BELANJA

2015 Anggaran Awal

Anggaran Setelah Revisi

Belanja Negara Rupiah Murni (RM) Belanja Pegawai

1.430.557.000

8.397.505.000

Belanja Barang

2.314.190.000

3.276.336.000

58.238.000

181.053.000

3.802.985.000

11.854.894.000

Belanja Pegawai

-

-

Belanja Barang

-

690.000.000

Belanja Modal Jumlah Belanja RM Hibah

Belanja Modal

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp.35.466.673.

-

810.000.000

Jumlah Hibah

-

1.500.000.000

Total Jumlah Belanja Negara Sumber : KPU Provinsi NTB

-

13.354.894.000

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.35.466.673. atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0. Pendapatan di lingkup Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB berasal dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat


17


sebagai berikut : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2015 31 Desember '2015 Uraian

Anggaran

Realisasi

1, Pendapatan Jasa - Pendapatan Jasa Giro 2, Pendapatan Lain-lain - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL - Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

-

3.071.999 3.071.999 32.394.674 2.400 32.392.274

Jumlah

-

35.466.673

% Real Angg. 0.00 0.00

0.00


Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2015 dan 2014 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP per 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dari realisasi pendapatan dari PNBP TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain karena.: 1. Meningkatnya pendapatan pengembalian belanja barang sebagai tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK berupa Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu, yang disetor kembali ke KAS Negara oleh rekanan dan para Pegawai Negeri Sipil di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB sebesar Rp.32.392.274; 2. Meningkatnya pendapatan pengembalian belanja pegawai berupa Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu, yang langsung dipotong oleh KPPN Mataram (otomatis secara aplikasi) sebesar Rp.2.400; 3. Meningkatnya Pendapatan Jasa Giro yang merupakan bunga bank dan telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp.3.071.999. Pada saat Laporan Keuangan TA 2015 disusun, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB memperoleh pendapatan lain-lain sebesar Rp.35.466.673. yang terdiri dari Pendapatan Jasa berupa Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro), dan Pendapatan Lain-Lain berupa Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.


18


Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2015 dan 2014 Realisasi per 31 Desember 2015

URAIAN

NAIK (TURUN) %

Realisasi per 31 Desember 2014

3.071.999

-

100,00

2. Pendapatan Lain-lain

32.394.674

31.560.300

2,64

Jumlah Pendapatan

35.466.673

31.560.300

12,38

1. Pendapatan Jasa


B.2. Belanja Realisasi Belanja Negara Rp.12.895.004.990

Realisasi belanja Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.12.895.004.990. atau 96,56 persen dari anggaran senilai Rp. 13.354.894.000. Rincian Anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2015 tersaji sebagai berikut : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2015 URAIAN Belanja Rupiah Murni (RM) Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Total Belanja Kotor Pengembalian Belanja Belanja Netto RM Belanja Hibah Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Total Belanja Hibah Kotor Pengembalian Belanja Belanja Netto Hibah Total Belanja Negara

ANGGARAN 8.397.505.000 3.276.336.000 181.053.000

11.854.894.000 11.854.894.000

REALISASI

%

97,83 92,85 98 11.434.543.078 96,45 (2.874.763) 0 11.431.668.315 96,43 8.215.028.586 3.042.089.492 177.425.000

0 690.000.000 810.000.000

0 653.336.675 810.000.000

1.500.000.000

1.463.336.675

1.500.000.000 13.354.894.000 Sumber : KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat

1.463.336.675 12.895.004.990

0 94,69 100 97,56 0 97,56 96,56

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:


19



Realisasi Belanja per 31 Desember 2015 mengalami peningkatan sebesar 11,32 persen dibandingkan realisasi belanja per 31 Desember 2014. Hal ini disebabkan antara lain pada TA 2015, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB mendapatkan tambahan anggaran belanja pegawai untuk pembayaran tunjangan kinerja pegawai dan dana hibah operasional untuk pilkada serentak di Nusa Tenggara Barat. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014 URAIAN JENIS BELANJA

REALISASI per 31 DESEMBER 2015

REALISASI per 31 DESEMBER 2014

NAIK (TURUN) %

Belanja Rupiah Murni (RM) Belanja Pegawai

8.212.153.823

1.223.096.890

Belanja Barang

3.042.089.492

9.829.573.963

177.425.000

530.582.000

11.431.668.315

11.583.252.853

-

-

Belanja Barang

653.336.675

-

Belanja Modal

810.000.000

-

1.463.336.675 12.895.004.990

-

Belanja Modal Belanja Netto RM

571,42 (69,05) (66,56) (1,31)

Belanja Hibah Belanja Pegawai

Belanja Netto Hibah

Total Belanja Negara Sumber : KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Belanja Pegawai Rp.8.212.153.823.

11.583.252.853

11,32

B.3. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.8.212.153.823. dan Rp.1.381.632.000.


20


Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah. Realisasi belanja per 31 Desember 2015 mengalami peningkatan sebesar 85,11 persen dari realisasi belanja pada tahun 2014. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya penambahan pagu anggaran untuk satker KPU Provinsi NTB berupa belanja pegawai untuk pembayaran tunjangan kinerja pegawai. Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2015 dan 2014 URAIAN JENIS BELANJA

REALISASI PER 31 DES REALISASI PER 31 DES NAIK (Turun) 2015 2014 %

Belanja Gaji & Tunj.PNS

353.261.100

331.962.900

6,03

10.764

6.420

40,36

24.468.510

21.931.810

10,37

6.775.374

6.162.486

9,05

125.808.083

108.620.000

13,66

Belanja Tunj.PPh PNS

13.121.155

5.600.274

57,32

Belanja Tunj.Beras PNS

24.320.600

22.741.760

6,49

Belanja Uang Makan PNS

188.228.000

163.298.000

13,24

Belanja Tunj.Umum PNS

16.575.000

20.275.000

(22,32)

Belanja Pegawai (Tunj.Khusus/Kegiatan)

7.462.460.000

542.800.000

92,73

Realisasi Belanja Bruto

8.215.028.586

1.223.398.650

85,11

Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj.Suami/Istri PNS Belanja Tunj.Anak PNS Belanja Tunj.Struktural PNS

Pengembalian Belanja Pegawai Realisasiasi Belanja Netto

(2.874.763) 8.212.153.823

(301.760) 1.223.096.890

100,00 85,11

Sumber : KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Belanja Barang Rp.3.695.426.167..

B.4. Belanja Barang Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masingmasing sebesar Rp.3.695.426.167. dan Rp.9.829.573.963. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2015 mengalami penurunan 165,99 persen dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2014. Hal ini disebabkan antara lain pada TA 2014, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB melakukan kegiatan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil


21


Presiden 2014 dan Pemilihan Umum Legislatif dimana peningkatan belanja barang seperti penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga berupa pengadaan paket pekerjaan pengadaan formulir dan daftar calon tetap pemilu tahun 2014, pengadaan jasa kantor akuntan publik dalam rangka audit dana kampanye, pengadaan alat kelengkapan TPS Pemilu 2014 serta kegiatan fullboard meeting lainnya terkait kegiatan Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Legislatif untuk memilih anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Sedangkan pada TA 2015, pengadaan belanja belanja barang hanya untuk kegiatan rutin perkantoran guna mendukung rencana strategis yang dimulai pada TA 2015. Perbandingan Belanja Barang TA 2015 dan TA 2014 REALISASI PER 31 DES 2015

REALISASI PER 31 DES 2014

NAIK (TURUN) %

Belanja Barang Operasional

910.380.054

218.765.090

75,97

Belanja Barang Non Operasional

297.740.000

3.723.031.814

(1.150,43)

Belanja Jasa

235.506.055

2.073.568.796

(780,47)

Belanja Pemeliharaan

211.949.934

280.980.347

(32,57)

2.039.850.124

3.533.227.906

(73,21)

3.695.426.167

9.829.573.953

(165,99)

URAIAN JENIS BELANJA

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Jumlah Belanja Bruto

-

Pengembalian Belanja

Jumlah Belanja Bersih

3.695.426.167

(10) 9.829.573.963

(165,99)

Sumber : KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Belanja Modal Rp.987.425.000

B.5. Belanja Modal Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masingmasing sebesar Rp.987.425.000. dan Rp.530.582.000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2015 mengalami peningkatan sebesar 86,10 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Tahun 2014. Hal ini disebabkan antara lain adanya pengadaan peralatan dan mesin untuk mendukung rencana kerja strategis organisasi Tahun 2015, serta pengadaan peralatan dan mesin yang berasal dari dana hibah. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2015 dan 2014


22


URAIAN JENIS BELANJA

REALISASI PER 31 DES REALISASI PER 31 2015 DES 2015

Naik (Turun) %

987.425.000

530.582.000

86,10

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

0

0

0,00

Belanja Modal BLU

0

0

0,00

987.425.000

530.582.000

86,10

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Modal Jumlah Belanja Bersih

0

0

987.425.000

530.582.000

0,00 86,10


Belanja Modal Rp.987.425.000

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.987.425.000 mengalami peningkatan sebesar 86,10 persen bila dibandingkan dengan TA 2014 yaitu sebesar Rp.530.582.000. Hal ini disebabkan karena belanja modal pada tahun 2015 selain berasal dari Belanja Modal Rupiah Murni yang digunakan untuk mendukung rencana strategis KPU yang telah ditetapkan, belanja modal juga berasal dari dana hibah. Hal tersebut berakibat peningkatan belanja modal pada tahun 2015.


23


C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.0

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.0. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran N0

Jenis

2015

1 2 3

Bank Mandiri Cab.Mataram acc 14500-0238474-7 Uang Tunai (di brankas) Kuitansi UP yang belum di SPM GUP kan oleh Bendahara Jumlah

2014

Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp

-

Sumber : KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Persediaan

C.2. Persediaan

Rp.1.035.465

Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp.1.035.465 dan Rp.3.399.165. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 tersaji pada Tabel berikut ini. Rincian Persediaan No

Persediaan

TA 2015

TA 2014

1

Barang Konsumsi

Rp

-

Rp

2.363.700

2

Barang Untuk Pemeliharaan

Rp

-

Rp

-

3

Suku Cadang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat

Rp

-

Rp

-

Rp

1.035.465

Rp

1.035.465

Rp

1.035.465

Rp

3.399.165

4 5

Persediaan Lainnya Jumlah



24


Persediaan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat pada akhir tahun 2015 senilai Rp.1.035.465, berupa Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp.1.035.465. Persediaan Lainnya untuk Djual/Diserahkan ke Masyarakat tersebut terdiri dari Surat Suara Ulang DPR, DPD, DPRD Provinsi Dapil NTB I dan DPRD Provinsi Dapil NTB V. Laporan Persediaan yang disajikan dalam Neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname fisik sesuai Berita Acara Stock Opname Persediaan Nomor 1050/BA/XII/2014 tanggal 31 Desember 2015. Nilai persediaan yang disajikan dalam Neraca SIMAK-BMN dan Neraca SAKPA telah sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Negara antara Unit Akuntansi Barang dan Unit Akuntansi Keuangan Periode Semester II dan Tahunan masingmasing nomor BAR-902/13/KPU/I/2016 dan BAR-902/14/KPU/I/2015 tanggal 11 Januari 2015. Sedangkan Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Periode Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2015 Nomor : BAR109/WKN.14/KNL.03/2016 tanggal 13 Januari 2016. Tanah Rp.0

C.3. Tanah Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp.0. Hal ini dikarenakan Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak memiliki Aset berupa Tanah, sedangkan gedung yang saat ini ditempati sebagai Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan Pinjam Pakai dan berada di atas tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

yang terletak di Jl.Langko Nomor 17

Mataram, Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 247 Tahun 2013 tanggal 16 Maret 2013 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Tanah dan bangunan Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peralatan dan Mesin Rp.2.383.192.700

C.4. Peralatan dan Mesin Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.2.383.192.700 dan Rp.1.585.476.500.


25


Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Saldo per 31 Desember 2014 Mutasi tambah: Pembelian Hibah Reklasifikasi Mutasi kurang: Penghentian aset dari penggunaan Penghapusan Saldo per 30 November 2015 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 Nilai Buku per 31 November 2015

Rp

1.585.476.500

Rp Rp

987.425.000 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

(173.734.000) (15.974.800) 2.383.192.700 (1.050.032.179) 1.333.160.521

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berasal dari belanja modal senilai Rp.987.425.000, dengan rincian sebagai berikut : a. Penambahan dari pembelian 1 Unit External/Portable Hardisk senilai

Rp.975.000. dengan No.SPM 00029 tanggal 2 Maret 2015. b. Penambahan dari pembelian 3 buah Scanner (@Rp.6.000.000) senilai

Rp.18.000.000 dan 1 buah Kabel UPT senilai Rp.1.700.000 dengan SPM No.00084 tanggal 21 April 2015. c. Penambahan dari pembelian Peralatan Komputer Lainnya senilai RP.600.000

dengan SPM No.00055 tanggal 2 April 2015. d. Penambahan dari pembelian Lampu Blitz Kamera senilai Rp.3.250.000 dan 1

unit P.C.Unit senilai Rp.5.750.000 dengan SPM No.00137 tanggal 3 Juni 2015. e. Penambahan dari pembelian 1 unit Handy Cam senilai Rp.5.775.000, 1 unit

Lap Top senilai Rp.11.900.000, pembelian 2 unit Printer (@Rp.1.375.000) senilai Rp.2.750.000, dan pembelian 2 unit External/Portable Hardisk (@Rp.875.000) senilai Rp.1.750.000 dengan SPM No.00138 tanggal 3 Juni 2015. f. Penambahan dari pembelian 1 PC.Unit senilai Rp.8.191.250. dan 1 Unit

Faxcimilie senilai Rp.2.508.750 dengan SP2D Nomor 150381302013181 tanggal 29 Oktober 2015. g. Penambahan dari pembelian 1 buah Hardisk External senilai Rp.725.000

sesuai SP2D Nomor 150381302015096 tanggal 23 November 2015. h. Penambahan dari pembelian 1 unit Server senilai Rp.64.150.000; 1 Unit

Monior senilai Rp.2.850.000; 1 unit PC.Unit senilai Rp.14.200.000; 1 unit Lap Top senilai Rp.11.950.000; dan 1 unit Lap Top senilai Rp.9.200.000 Catatan atas Laporan Keuangan

26


sesuai SP2D Nomor 150381302015610 tanggal 30 November 2015. i. Penambahan dari pembelian 3 unit Mini Bus (@Rp.270.000.000) senilai

Rp.810.000.000 sesuai SPHL KPPN Nomor 150380500100001 tanggal 31 Desember 2015. j. Penambahan dari pembelian 1 unit Meja Kerja Kayu senilai Rp.900.000; 1

unit A.C. Split senilai Rp.7.100.000; dan 1 unit Kursi Dorong senilai Rp.3.200.000 sesuai SP2D Nomor 150381302016526 tanggal 4 Desember 2015. Mutasi kurang berasal dari : a. Penghentian penggunaan peralatan dan mesin dari operasional perkantoran (Aset Lain-Lain) senilai Rp.173.734.000. Hal ini dilakukan karena kondisi peralatan dan mesin tersebut dalam kondisi Rusak Berat dan saat ini sedang dilakukan proses penghapusan aset dari SIMAK BMN. Penghapusan atas Aset Lain-Lain tersebut dilakukan melalui proses lelang. Sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2015 ini disusun, penghapusan atas Aset lain-Lain tersebut sudah sampai pada tahap Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada KPU Provinsi NTB sesuai surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1588/SJ/XI/2015 tanggal 24 November 2015 (bukti terlampir). b. Penghapusan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.15.974.800. berupa aset yang hilang, yaitu 1 unit Sepeda Motor sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 667/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tanggal 26 November 2015 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Akibat Tindak Lanjut Tuntutan Ganti Rugi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (bukti terlampir). Rincian Aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Gedung dan Bangunan Rp.25.781.000

C.5. Gedung dan Bangunan Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp.25.781.000. dan Rp.25.781.000. atau tidak terjadi penambahan ataupun pengurangan atas nilai Gedung dan Bangunan

sampai dengan periode

pelaporan 31 Desember 2015 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi


27


NTB. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2014

25.781.000

Mutasi tambah: Renovasi dan pembangunan pos

-

Koreksi pencatatan nilai pengadaan partisi

-

Koreksi pencatatan nilai penambahan daya listrik

-

Mutasi kurang: Koreksi nilai

-

Saldo per 31 Desember 2015

25.781.000

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015

(773.430)

Nilai Buku per 31 Desember 2015

25.007.570

Tidak terdapat transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin per 31 Desember 2015 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Akumulasi

C.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap (Rp.1.050.805.609)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing Rp.1.050.805.609. dan Rp.886.093.328. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015. Sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No

Aset Tetap

Nilai Perolehan

Akm. Penyusutan

Nilai Buku

1 Peralatan dan Mesin

Rp

2.383.192.700 Rp

1.050.032.179 Rp

1.333.160.521

2 Gedung dan Bangunan

Rp

25.781.000 Rp

773.430 Rp

25.007.570

Rp

2.408.973.700 Rp

1.050.805.609 Rp

1.358.168.091

Total

Sumber : KPU Provinsi NTB


28


Aset Tak

C.7. Aset Tak Berwujud

Berwujud Rp.0.

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp.0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Sampai dengan per 31 Desember 2015 tidak terdapat penambahan dan pengurangan nilai perolehan Aset Tak Berwujud pada lingkup Kantor Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Aset Lain-Lain

C.8.

Rp.173.174.000

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp.173.174.000.

Aset Lain-Lain

dan Rp.0. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat serta dalam proses penghapusan dari BMN. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB. Aset Lain-Lain tersebut sedang dalam proses penghapusan dari BMN. Penghapusan BMN dilakukan dengan penjualan/lelang, sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1588/SJ/XI/2015 tanggal 24 November 2015 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sampai dengan laporan keuangan per 31 Desember 2015 ini disusun, Panitia Penghapusan dan Penjualan BMN KPU Provinsi NTB masih melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram terkait proses penghapusan BMN dimaksud. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:


29


Saldo per 31 Desember 2014 Mutasi tambah: - reklasifikasi dari aset tetap ke Aset Lain-Lain Mutasi kurang: - penggunaan kembali BMN yang dihentikan - penghapusan BMN Saldo per 31 Desember 2015 Akumulasi Penyusutan Nilai Buku per 31 Desember 2015

Rp

-

Rp

173.734.000

Rp Rp Rp Rp Rp

173.734.000 (172.867.750) 866.250

Transaksi penambahan aset lain-lain berupa reklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain. Penghentian peralatan dan mesin yang tidak lagi digunakan dalam operasional kantor dan dalam kondisi rusak berat direklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Penambahan dari penghentian 1 unit Scanner senilai Rp.2.035.000.



Penambahan dari

penghentian 4 unit Mesin Ketik Manual Standard

senilai Rp.14.051.000 

Penambahan dari

penghentian 1 unit Tabung Pemadam Api senilai

Rp.325.000. 

Penambahan dari

penghentian 2 buah Kursi Besi/Metal senilai

Rp.1.277.000. 

Penambahan dari penghentian 6 unit UPS senilai Rp.5.230.000.



Penambahan dari penghentian 1 unit Faxcimilie senilai Rp.4.950.000.



Penambahan dari penghentian 1 unit P.C.Unit senilai Rp.6.700.000.



Penambahan dari penghentian 8 unit Lap Top senilai Rp.98.181.000.



Penambahan dari penghentian 14 unit Printer senilai Rp.40.435.000.



Penambahan dari penghentian 1 buah Hub senilai Rp.550.000.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran A1 Laporan Keungan ini. Akumulasi

C.9.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp.172.867.750

Saldo Akumulasi Penyusutan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.172.867.750 dan Rp.0. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut :


30


Rincian Akumulasi Amortisasi dan penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap

Nilai Perolehan

Akm. Penyusutan

Nilai Buku

Aset Tak Berwujud

Rp

- Rp

- Rp

-

Aset Lain-Lain

Rp

173.734.000 Rp

172.867.750 Rp

866.250

Rp

173.734.000 Rp

172.867.750 Rp

866.250

Sumber : KPU Provinsi NTB Utang

kepada

Pihak

Ketiga

Rp.2.401.500

C.10. Utang kepada Pihak Ketiga Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp.2.401.500 dan Rp.1.251.250. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Nilai Utang kepada Pihak Ketiga pada 31 Desember 2015 sebesar Rp.2.401.500 merupakan Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar berupa tagihan pembayaran rekening air bulan desember 2015 sebesar Rp.1.235.500 dan tagihan pembayaran rekening telepon bulan Desember 2015 sebesar Rp.1.166.000. Sedangkan Utang Pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 sebesar Rp.1.251.250 berupa Belanja Barang Yang Masih Harus di Bayar (penggunaan daya dan jasa) tersebut telah diselesaikan pembayaran dan penyalurannya kepada pihak ketiga yang berhak pada Januari 2015.

Uang Muka dari

C.11. Uang Muka dari KPPN

KPPN Rp.0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :


31


Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran N0 1

Jenis

TA 2015

Bank Mandiri Cab.Mataram acc

TA 2014 -

Rp

-

Rp

-

Rp

-

145-00-0238474-7 2

Uang Tunai

-

3

Kuitansi yang belum di SPM GUP kan

-

Jumlah

Rp

-

Sumber : KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Ekuitas

C.12. Ekuitas

Rp.1.357.668.306

Ekuitas per 31 Desember 2015 dan

2014 adalah masing-masing sebesar

Rp.1.357.668.306 dan Rp.727.312.087. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. D. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN OPERASIONAL Pendapatan

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP Rp.3.071.999.

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp.3.071.999 dan Rp.0. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Laporan Operasional Tingkat Satuan Kerja KPU Provinsi NTB merupakan Pendapatan Jasa Giro dan telah disetor kembali ke Kas Negara sesuai NTPN Nomor 0104060712080704 tanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp.2.644.530 dan NTPN Nomor 0406040813011212 tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp.427.469 (bukti terlampir). D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai

Jumlah Beban pegawai per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-

Rp.8.212.153.823

masing sebesar Rp.8.212.153.823. dan Rp.0. Beban pegawai adalah beban atas kewajiban kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang diberikan kepada pejabat Negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.


32


Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2015 dan 2014 URAIAN JENIS BELANJA

PER 31 DESEMBER 2015

Belanja Gaji Pokok PNS

NAIK (Turun) %

2014

353.261.100

-

-

10.764

-

-

24.468.510

-

-

6.775.374

-

-

125.808.083

-

-

Belanja Tunj.PPh PNS

13.121.155

-

-

Belanja Tunj.Beras PNS

24.320.600

-

-

188.228.000

-

-

16.575.000

-

-

Belanja Pegawai (Tunj.Khusus/Kegiatan)

7.462.460.000

-

-

Realisasi Belanja Bruto

8.215.028.586

-

-

-

-

-

-

Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj.Suami/Istri PNS Belanja Tunj.Anak PNS Belanja Tunj.Struktural PNS

Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj.Umum PNS

Pengembalian Belanja Pegawai Realisasiasi Belanja Netto

(2.874.763) 8.212.153.823


D.3. Beban Persediaan Beban

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar

Persediaan Rp.564.455.685

masing-masing Rp.564.455.685 dan Rp.0. Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barangbarang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi, baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian beban persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut : Rincian Beban Persediaan Per 31 Dsember 2015 dan 2014 Uraian

31 Desember 2015

Beban Persediaan Konsumsi Beban Persediaan pita cukai,materai dan leges Beban Persediaan Bahan Baku Beban Persediaan Lainnya Jumlah

500.320.635

Naik (Turun) %

2014 -

-

-

-

624.000 63.367.050 144.000 564.455.685

Sumber : KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Beban Jasa

D.4. Beban Barang dan Jasa

Rp.941.069.174

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.941.069.174. dan Rp.0. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban Catatan atas Laporan Keuangan

33


lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut : Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2015 dan 2014 Uraian

31 Desember 2015

Beban keperluan perkantoran

124.877.270

Beban pengiriman surat dinas pos pusat

Naik (Turun) %

2014 -

-

-

-

2.328.610

Beban honor operasional satuan kerja

145.674.000

Beban barang operasional lainnya

133.792.989

Beban honor output kegiatan

246.000.000

Beban barang non operasional lainnya

51.740.000

Beban langganan listrik

88.475.428

Beban langganan telepon

27.945.627

Beban langganan air

14.472.250

Beban Sewa

5.643.000

Beban jasa profesi

72.200.000

Beban jasa lainnya

27.920.000

Jumlah

941.069.174


D.5. Beban Pemeliharaan Beban

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing

Pemeliharaan Rp.152.513.934

sebesar Rp.152.513.934 dan Rp.0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan asset tetap atau asset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut : Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2015 dan 2014 Uraian

30 November 2015

Naik (Turun) %

2014

4.703.000

-

-

Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin

147.810.934

-

-

Jumlah

152.513.934

-

-

Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan



34


D.6. Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-

Dinas Rp.2.039.850.124

masing sebesar Rp.2.039.850.124. dan Rp.0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut : Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2015 dan 2014 Uraian Beban Perjalanan Biasa Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

31 Desember 2015 1.653.739.664

-

-

26.469.000

-

-

-

-

-

-

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

204.940.000

Beban Perjalan Dinas Paket Meeting Luar Kota

154.701.460

Jumlah Bruto

Naik (Turun) %

2014

2.039.850.124

Pengembalian Beban Perjalanan Biasa Jumlah Sumber : KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat

2.039.850.124

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Beban Barang

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2015

untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp.0

dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Sampai dengan per 31 Desember 2015, tidak terdapat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB. D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2015 dan 2014

Penyusutan dan Amortisasi Rp.347.849.544.

adalah masing-masing sebesar Rp.347.849.544. dan Rp.0. Baban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu asset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat asset tersebut. Sedangkan beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk asset tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan


35


Amortisasi per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut : Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2015 dan 2014 Uraian

31 Desember 2015

Beban Penyusutan Peralatan & Mesin

340.795.924

-

-

515.620

-

-

Beban Penyusutan Gedung & Bangunan Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam operasional perkantoran Jumlah

Naik (Turun) %

2014

6.538.000 347.849.544

-

-


D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Penyisihan Piutang Tak

Beban penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.0.

Tertagih Rp.0

Beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Laporan Operasional Tingkat Satuan Kerja KPU Provinsi NTB untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015. D.10. Beban Lain-lain Beban

Lain-lain

Beban Lain-lain per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar

Rp.0.

Rp.0. Beban lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja lain-lain. Tidak terdapat Beban Lain-Lain pada Laporan Operasional Tingkat

Satuan

Kerja KPU Provinsi NTB untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015. D.11. Kegiatan Non Operasional Surplus/Defisit dari

Pos Surplus/defisit dari kegiatan non operasional terdiri dari pendapatan dan

Kegiatan Non

beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi

Operasional Rp.26.689.387

entitas. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut :


36


Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Dsember 2015 dan 2014 Uraian

30 November 2015

Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

(5.705.287)

Surplus Dari Keg.Non Operasional Lainnya

32.394.674

Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional

26.689.387

Naik (Turun) %

2014

-

-


D.12. Defisit Pos Luar Biasa Defisit Pos Luar

Pos luar biasa terdiri dari pendaptan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi

Biasa Rp.0

dan tidak dapat diramalkan, serta berada di luar kendali entitas. Jumlah Pos Luas Biasa per 31 Desember 2015 dan 2014adalah masing-masing sebesar Rp.0. atau tidak terdapat pos luar biasa pada Laporan Operasional Tingkat Wilayah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015. E. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS E.1. Ekuitas Awal Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing

Rp.727.312.087.

sebesar Rp.727.312.087. dan Rp.0. E.2. Surplus (Defisit) LO Defisit LO (Rp.12.228.130.898)

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah defisit sebesar Rp.12.228.130.898. dan Rp.0. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit antara kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. E.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai

Koreksi nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang

Persediaan Rp.0

diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar masing-masing Rp.0. Tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan pada Laporan Perubahan Ekuitas


37


Tingkat Wilayah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015. E.4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Kas Aset Tetap

Koreksi asset tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai perolehan

Non Revaluasi Rp.0

atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi kesalahan penilaian aset tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masingmasing Rp.0 dan Rp.0. Nilai koreksi nilai asset tetap tersebut adalah koreksi nilai asset lain-lain. E.5. Hibah Masuk/Keluar

Hibah

Koreksi Atas Hibah Masuk/Keluar merupakan pencatatan atas hibah

Masuk/Keluar Rp.0

masuk/keluar berupa hibah barang. Koreksi pencatatan hibah masuk/keluar per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.0 atau tidak terdapat Koreksi Atas Pendapatan pada Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Satuan Kerja KPU Provinsi NTB untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015. E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2015 dan

Rp.1.357.668.306

2014 adalah masing-masing sebesar Rp.1.357.668.306. dan Rp.0. F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang terjadi pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN Berdasarkan

Keputusan

03/Kpts/Setjen/TAHUN

2015

Sekretaris tanggal

Jenderal 8

KPU

Januari

2015

Nomor tentang

Penunjukkan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Kantor

Komisi

Pemilihan

Umum/Komisi

Independen

Pemilihan

Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Catatan atas Laporan Keuangan

KPU

Provinsi

NTB

an.

Mars

Ansori

Wijaya,

S.IP.,MM 38


(NIP.196905271995031003).

Selanjutnya

berdasarkan

Surat

Keputusan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 09/Kpts/Sesprov017/2015 tanggal 10 Januari 2015 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Bagian Anggaran 076) Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015. Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM Bendahara Pengeluaran

Baiq Nelly Yuniarti, AP.,M.Si (NIP. 197606151994122002) Nining wahyuni, SE (NIP. 197705212007012002) Yuni Astuti (NIP. 198506142010012002)

Sampai saat ini, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak memiliki Aset berupa Tanah, sedangkan Gedung Kantor yang saat ini ditempati sebagai Kantor Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan Pinjam Pakai dan berada di atas tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di Jl.Langko Nomor 17 Mataram, Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 247 Tahun 2013 tanggal 16 Maret 2013 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Tanah dan bangunan Milik Pemerintah Provinsi NTB Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB.

F.3 LAPORAN DANA HIBAH KPU Provinsi NTB menerima Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp.1.500.000.000 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD) Nomor 23/154.a/III/BKBPDN/2015 dan Nomor 23/KB/KPU-Prov017/2015

tanggal 16 Maret 2015 dengan adendum NPHD Nomor

270/235.a/IV/BKBPDN/2015 dan 44/KB/KPU-Prov-017/2015 tanggal 27 April 2015. Hibah berupa uang tersebut diberikan Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka fasilitasi Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota se-NTB. Sesuai dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial , KPU Provinsi NTB sebagai salah satu penerima hibah berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawabkan atas pelaksanaan Dana Hibah dari Anggaran Pendapatan Catatan atas Laporan Keuangan

39


dan Belanja Daerah. Dalam rangka Tertib Administrasi, Transparansi serta Akuntabilitas, diinformasikan bahwa : 1)

Dana Hibah tersebut diterima melalui Rekening PT.Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Mataram dengan Nomor Rekening 006.21.03306.00.3. Dana Hibah tersebut diterima oleh KPU Provinsi secara bertahap melalui 2 tahap, yaitu : pada tanggal 2 April 2015 sebesar Rp.1.054.080.000 dan tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp.445.920.000.

2)

Realisasi Dana Hibah per 31 Desember 2015 sebesar Rp.1.463.336.675. atau 97,56% dari anggarannya sebesar Rp.1.500.000.000 dengan sisa anggaran sebesar Rp.36.663.325. (NPHD beserta laporan realisasi dana hibah terlampir).

3)

Kode register untuk pencatatan dana hibah ke dalam DIPA KPU Provinsi NTB adalah sesuai kode register 273AUD62.

4)

Realisasi dana hibah sebesar Rp.1.463.336.675 sesuai dengan Surat Pengesahan Hibah Langsung dari KPPN Mataram dan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP), serta Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) dengan Nomor sebagai berikut : a. SPHL KPPN Nomor 150380000000009 tanggal 31 Desember 2015 dan DJP Nomor 00414T/654450/2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Belanja Barang sebesar Rp.132.718.050. b. SPHL KPPN Nomor 150380500100002 tanggal 31 Desember 2015 dan DJP Nomor 00416T/654450/2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Belanja Barang sebesar Rp.520.618.625. c. SPHL KPPN Nomor 150380500100001 tanggal 31 Desember 2015 dan DJP Nomor 00415T/654450/2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Belanja Modal sebesar Rp.810.000.000. d. SP2HL KPPN Nomor 00414 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.132.718.050. e. SP2HL KPPN Nomor 00415 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.810.000.000. f. SP2HL KPPN Nomor 00416 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.520.618.625.


40


5) Sisa dana hibah sebesar Rp.36.663.325 sudah disetor kembali ke Kas Negara dengan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) dari

KPPN Mataram dan Surat

Pengesahan

Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) dari KPPN Mataram dan DJP dengan nomor sebagai berikut : a. SP4HL KPPN Nomor 00437 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.20.621.950. b. SP4HL KPPN Nomor 00438 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.16.041.375. c. SP3HL KPPN Nomor 150380500100004 tanggal 31 Desember 2015 dan DJP Nomor 00438T/654450/2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Pembayaran Pendapatan Hibah sebesar Rp.20.621.950. d. SP3HL KPPN Nomor 150380500100003 tanggal 31 Desember 2015 dan DJP Nomor 00437T/654450/2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Pembayaran Pendapatan Hibah sebesar Rp.16.041.375. Adapun penunjukan Bendahara Pengeluaran APBD pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Surat Keputusan

Sekretaris

KPU

Provinsi

NTB

Nomor

25/Kpts/Sesprov-

017/IV/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pencatat Pembukuan Dana Hibah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilukada Serentak 7 Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun Anggaran 2015 a.n. Ulya Horida, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada KPU Provinsi NTB dan Agus sebagai Pencatat Pembukuan Pada KPU Provinsi NTB.

F.4 TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Penjelasan Pasal 8 ayat (4) huruf d yang menyatakan bahwa penggunaan anggaran yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperiksa secara periodik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terkait hal tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2014 , Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Catatan atas Laporan Keuangan

41


Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai melakukan tugas pelaksanaan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Pemilihan Umum pada KPU Provinsi NTB, KPU Kabupaten Lombok Barat, KPU Kabupaten Lombok Tengah dan KPU Kabupaten

Lombok

Timur

sesuai

Surat

Tugas

nomor

257/ST/XIX.MTR/08/2014 tanggal 8 Agustus 2014 selama 54 hari Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi NTB dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi NTB Nomor 39/LHP/XII.MTL/11/2014 tanggal 20 Nopember 2014. Hasil pemeriksaan atas anggaran Pemilu pada KPU Provinsi NTB, KPU Kabupaten Lombok Barat, KPU Kabupaten Lombok Tengah, dan KPU Kabupaten Lombok Timur dapat dikelompokkan dalam empat aspek utama, yaitu : 1) Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengelolaan keuangan; 2) pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa; 3) pelaksanaan anggaran perjalanan dinas; dan 4) honorarium. Tindak lanjut LHP BPK atas Pelaksanaan Anggaran Pemilu Pada KPU Provinsi NTB Pada Tahun 2013 dan 2014 Tahun Pemeriksaan 2014 telah diselesaikan pada Tahun Anggaran 2015. F.5 BERITA ACARA REKONSILIASI KPU Provinsi NTB sudah melaksanakan rekonsiliasi data dengan

Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram . Hasil rekonsiliasi tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dengan Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 14 Januari 2016 dengan Nomor BAR-5620/WPB.22/KP.038/2016.


42


Lampiran A1 Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2015 No

Aset Tetap

Masa Manfaat

Nilai Perolehan

Akumulasi Penyusutan

Nilai Buku

A

Peralatan dan Mesin

1 2 3

Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Ukur Alat Kantor

7 5 5

4 5 6 7

Alat Rumah Tangga Alat Studio Alat Komunikasi Peralatan Pemancar

5 5 5 10

8

Peralatan Komunikasi Navigasi Alat Kedokteran Unit Alat Laboratorium Komputer Unit

9

Peralatan Komputer Peralatan Olah Raga

B

Gedung dan Bangunan

1

Bangunan Gedung Tempat Kerja

50

1

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Alat Ukur

7

2

Alat Kantor

5

3

Alat Rumah Tangga

5

4

Alat Studio

5

5

Alat Komunikasi

5

6

Komputer Unit

4

7

Peralatan Komputer

4

40.895.000

40.118.750

866.250

Jumlah Akm Penyusutan Aset Tetap Jumlah Akm Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya

2.409.166.200

1.050.863.359

1.358.302.841

2.583.040.200

1.223.815.109

1.359.225.091

C


2.383.385.200 1.423.749.700

1.050.089.929 436.145.957

1.333.295.271 987.603.743

20.515.000 181.121.500

20.515.000 134.816.150

0 46.305.350

15 5 8 4

160.847.500 31.910.000 2.508.750 12.457.500 1.450.000 7.355.000 2.605.000 353.717.250

112.365.750 12.078.000 250.875 1.868.625 241.665 1.844.500 1.027.500 250.621.281

48.481.750 19.832.000 2.257.875 10.588.875 1.208.335 5.510.500 1.577.500 103.095.969

4 3

174.108.000 11.040.000

72.794.625 5.520.001

101.313.375 5.519.999

25.781.000

773.430

25.007.750

25.781.000

773.430

25.007.570

173.874.000 2.035.000

172.951.750 2.035.000

922.250 0

14.376.000

14.376.000

0

1.417.000

1.361.000

56.000

5.230.000 4.950.000

5.230.000 4.950.000

0 0

104.881.000

104.881.000

0

43


Lampiran A2 KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTB INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 BA /UAPA Eselon 1/UAPPA-E1 UAPPA-W Satuan Kerja/UAKPA

: 076 : 01 : 23.00 : Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB

Pendapatan/Belanja No (1) 1.

Kode Akun (2) 522112

2.

522113

Uraian (3) Beban Langganan Telepon

Beban Langganan Air


Realisasi Menurut Basis Kas (Rp) (4) 26.779.627

Penyesuaian Akrual (Rp)

14.488.000

1.235.500

Tambah (5) 1.166.000

Realisasi Menurut Dokumen Basis Sumber Kurang Akrual (Rp) (6) (7) (8) - 27.945.627 Tagihan Telepon Bulan Desember 2015 Tagihan Air Bulan 15.723.500 Desember 2015

44

LAPORAN KEUANGAN SATKER KPU PROVINSI NTB (654450) TA.2015

Recommend Documents