RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI NTB

-1-

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI NTB Jl. Pejanggik No. 6 Telp. (0370) 623876 - Mataram

KATA PENGANTAR

Sesuai

Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013 dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013. Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Laporan Keuangan tersebut merupakan gabungan dari Laporan Realisasi Anggaran dari masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan

Laporan Keuangan

Tahun

Anggaran 2014 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat antara lain sebagai berikut , 1. Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (menyajikan penjelasan mengenai anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja SKPD beserta prosentasenya). 2. Neraca, (menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana SKPD per 31 Desember 2014.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014

-2-

3. Catatan Atas Laporan Keuangan (menyajikan informasi tentang uraian ikhtisar pencapaian kinerja, kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan )

Mataram, 31 Desember 2014 Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi NTB

dr. H. Mawardi Hamry,MPPM. NIP. 19611106199603 1 002


-3-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Maksud penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Nusa Tenggara Barat adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan : (a). Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. (b). Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam perode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014

-4-

(c) Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. (d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Adapun tujuan Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan : 1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; 2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; 3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; 4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; 5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014

-56. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai suatu entitas pelaporan. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

sesuai

PSAP - PP 24 Tahun 2005 terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Arus Kas; dan (d) Catatan atas Laporan Keuangan. a. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut : 1. Pendapatan 2. Belanja 3. Transfer 4. Surplus/defisit 5. Pembiayaan 6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. b. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban

dan

ekuitas

dana

pada


tanggal

tertentu.

Entitas

pelaporan

-6mengklasifikasikan

asetnya

dalam

aset

lancar

dan

non

lancar

serta

mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlahjumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Neraca sekurang-kurangnya mencantukan pos-pos berikut: 1. Kas dan Setara Kas 2. Investasi Jangka Pendek 3. Piutang Pajak dan Bukan Pajak 4. Persediaan 5. Investasi Jangka Panjang 6. Aset Tetap 7. Kewajiban Jangka Pendek 8. Kewajiban Jangka Panjang 9. Ekuitas Dana Pos-pos selain yang disebutkan di atas, disajikan dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan. c. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan dan nonanggaran.


-7d. Catatan atas Laporan Keuangan Agar

dapat

digunakan

oleh

pengguna

dalam

memahami

dan

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal- hal sebagai berikut: a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD,

berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam

pencapaian target. b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakankebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi Penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan. 1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN. 1.

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649;

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara


-8Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara

( Lembaran Negara Republik Indoneia

Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 7.

Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan

Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442) ; 8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undng-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia nomor 4548 );

9.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah


( Lembaran Negara Republik

-9Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438 ); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2005 tentang Stándar Akuntansi

Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 ); 10.


Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 11.


Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 12.


Tahun 2005 tentang Sistim Informasi

Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ); 13.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah

( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah;


- 10 17.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 tentang Rencana Strategis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 – 2013;

18.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

19.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

20.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

21.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

22.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

23.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

24.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun

2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 25.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

26.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2011 tentang tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

27.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun

2011 tentang

Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah 28.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2011 tentang tata cara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dalm rangka penyusunan LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat.


- 11 1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 .

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 .

Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 2.1

BAB III

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

KEBIJAKAN AKUNTANSI 3.1.

Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

3.2.

Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporaan Keuangan.

3.3.

Basis Pengukuran Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

3.4.

Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN. 4.1.

Komponen-komponen Akun Laporan Realisasi Anggaran 4.1.1. Pendapatan 4.1.2. Belanja

4.2. Komponen-komponen Akun Neraca 4.2.1. Aset 4.2.2. Kewajiban 4.2.3. Ekuitas Dana BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI

PENUTUP


- 12 BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN Ikhtisar pencapaian kinerja merupakan gambaran dari prosentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA– SKPD masing masing. Mengacu pada RPJMD maupun program perioritas Daerah tahun 2009-2013, maka gambaran Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan adalah sebagai berikut : 2.1.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Tidak Langsung dalam DPPA Tahun 2014 RSUD Provinsi NTB: -

Jumlah dana sebelum perubahan Rp. 58.540.345.100,00

-

Setelah perubahan sebesar Rp. 55.840.345.100,00.

Realisasi dana sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp. 53.639.712.838,00 atau 96,06% dipergunakan untuk membiayai gaji pegawai, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional dan umum, tunjangan beras, tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja : Anggaran No

1. 2.

Kegiatan

Realisasi

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS

43.084.675.100,00 12.755.670.000,00

Jumlah

55.840.345.100,00


Keu (%)

Fisik (%)

41.343.232.738,00 12.296.480.100,00

95,96 96,40

96,96 98,40

53.639.712.838,00

96,06

97,81

- 13 2.1.2. BELANJA LANGSUNG 2.1.2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 257.488.500,00 untuk kegiatan:

Penyediaan

jasa

administrasi

dan

teknis

perkantoran

sebesar

Rp.257.488.500,00 realisasi Rp. 219.296.000,00 atau 85,17 % sisa anggaran Rp.38.192.500,00.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Anggaran No

Kegiatan

1.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

143.088.500,00

2.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah

Realisasi

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Keu (%)

Fisik (%)

104.896.000,00

73,31

73,31

114.400.000,00

114.400.000,00

100

100

257.488.500,00

219.296.000,00

85,17

85,17

Output (keluaran) ; 1. Tersedianya Administrasi Keuangan yang memadai 2. Tersedianya Administrasi Perkantoran yang memadai

Hasil : 1. Terlayaninya Administrasi Keuangan yang baik 2. Terlayaninya Administrasi Perkantoran yang baik

2.1.2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp.20.000.000,00 untuk kegiatan: Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer, dan alat-alat elektronik sebesar Rp. 20.000.000,00 realisasi Rp. 19.760.000,00 atau 98,80 %.


- 14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Anggaran No

Kegiatan

1.

Pengadaan komputer, elektronik

Target (Rp)

UPS/Stabilizer, dan alat-alat

Jumlah

Realisasi Realisasi (Rp)

Keu (%)

Fisik (%)

20.000.000,00

19.760.000,00

98,80

98,80

20.000.000,00

19.760.000,00

98,80

98,80

Output (keluaran) ; 1. Terfasilitasinya kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

Hasil : 1. Meningkatnya UPS/Stabilizer, komputer, dan alat-alat elektronik Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

2.1.2.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp.550.000.000,00 untuk kegiatan: Pendidikan dan pelatihan formal sebesar Rp.550.000.000,00 realisasi Rp. 328.997.100,00 atau 59,82 % sisa anggaran Rp. 221.002.900,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Anggaran No

1.

Kegiatan

Pendidikan Formal

dan Jumlah

Target (Rp) Pelatihan


Keu (%)

Fisik (%)

550.000.000,00

328.997.100,00

59,82

59,82

550.000.000,00

328.997.100,00

59,82

59,82

Output (keluaran) ; 1. Terlatihnya tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

Hasil : 1. Meningkatnya kinerja tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014

- 15 -

2.1.2.4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 6.723.147.223,00 untuk kegiatan: Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan sebesar Rp.6.723.147.223,00 realisasi Rp. 6.652.344.932,00 atau 98,85 % sisa anggaran Rp.70.802.291,00.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Anggaran

Realisasi

No

Kegiatan

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

1.

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

6.723.147.223,00

Jumlah

6.723.147.223,00

Keu (%)

Fisik (%)

6.652.344.932,00

98,85

98,85

6.652.344.932,00

98,85

98,85

Output (keluaran) ; 1. Terlayaninya pasien tidak mampu dengan baik

Hasil : 1. Meningkatnya pelayanan terhadap pasien yang tidak mampu

2.1.2.5. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata sebesar Rp.168.472.847.733,00 untuk kegiatan: Pembangunan Rumah Sakit dan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit sebesar Rp. 168.472.847.733,00 realisasi Rp. 96.535.509.865,00 atau 57,30 % sisa anggaran Rp. 71.937.337.868,00.

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Anggaran No

1.

Kegiatan

Pembangunan Rumah Sakit

Target (Rp) 166.624.221.083,00



94.712.119.856,00

Keu (%)

Fisik (%)

56,84

56,84

- 16 2.

Pengadaan Alat Kesehatan Jumlah

1.848.626.650,00

1.823.390.000,00

98,63

98,63

168.472.847.733,00

96.535.509.856,00

57,30

74,34

Output (keluaran) ; 1. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan 2. Tersedianya alat-alat kesehatan

Hasil : 1. Meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat 2. Terlayaninya pasien dengan baik 2.1.2.6. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata sebesar Rp. 407.609.969,00 untuk kegiatan: Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit sebesar Rp.407.609.969,00 realisasi Rp. 398.123.000,00 atau 97,67 % dengan sisa anggaran Rp. 9.486.960,00

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Anggaran No

1.

Kegiatan

Target (Rp)


Keu (%)

Fisik (%)

Pemeliharaan Rumah Sakit

407.609.969

398.123.000

97,67

97,67

Jumlah

407.609.969

398.123.000

97,67

97,67

Output (keluaran) ; 1. Terpeliharanya sarana dan prasarana (bangunan) Rumah Sakit secara rutin/berkala

Hasil : 1. Meningkatnya efektivitas dan kualitas Rumah Sakit


- 17 -

2.1.3. BELANJA BLUD 2.1.3.1. Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan sebesar Rp.60.952.575.000,00 untuk

kegiatan:

Pelayanan

dan

pendukung

pelayanan

BLUD

sebesar

Rp.60.952.575.000,00 realisasi Rp. 60.308.231.137,00 atau 98,94 % sisa anggaran Rp.644.343.863,00

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Anggaran No

Kegiatan

1.

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

60.952.575.00,00

Jumlah

60.952.575.00,00

Target (Rp)

Output (keluaran) ; 1. Terlayaninya pasien dengan baik

Hasil : 1. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan



Keu (%)

Fisik (%)

60.308.231.137,00

98,94

98,94

60.308.231.137,00

98,94

98,94

- 18 -

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan buletinbuletin teknisnya, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah;

dan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk pelaporan keuangan yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, asumsi dasar yang digunakan adalah: 1. Kemandirian Entitas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan Laporan Keuangan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. 2. Kesinambungan Entitas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan, maupun unit/SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/berkesinambungan. 3. Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement), yaitu bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014

- 19 mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah. Periode Akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.


- 20 3.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

KEUANGAN

DAERAH Entitas Akuntansi Keuangan SKPD. 1) Entitas Pelaporan adalah pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansl yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah atau suatu organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. 2) Penyusunan Laporan Keuangan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 3) Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

3.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksl, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Karena Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2014 menggunakan basis kas untuk rekening-rekening Pendapatan dan Belanja seperti dinyatakan diatas, maka dalam Catalan atas Laporan Keuangan ini tidak perlu dilakukan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014

- 21 sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual.

3.3 BASIS PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 3.3.1

Kas di Kas Daerah Kas di kas daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah berdasarkan nilai nominal uang.

3.3.2

Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas yang berasal dari sisa Kas yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Bendahara Pengeluaran berdasarkan nilai nominal uang.

3.3.3

Kas di Bendahara Swadana RSUP Kas di Bendahara Swadana RSUP merupakan kas yang tidak dibelanjakan oleh bendahara swadana dan tidak disetor ke kas daerah dan tetap diakui sebagai saldo kas

3.3.4

Investasi Jangka Pendek Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli Jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.


- 22 3.3.5

Piutang Piutang dinilai sebesar nilai nominal bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.

3.3.6

Persediaan Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak dimasukan sebagai persediaan. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian dan harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.

3.3.7

Investasi Non Permanen Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan. Nilai investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa tertagih.

3.3.8

Investasi Permanen Investasi permanen dalam bentuk

pernyataan modal pemerintah,

dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila investasi permanen diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga harga perolehannya tidak ada.


- 23 Pengeluaran untuk memperoleh investasi permanen diakui sebagai pengeluaran pembiayaan Investasi permanen diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. 3.3.9

Pengukuran Aset Tetap Secara Umum a. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berjalan. b. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan. pengembangan dan penggantian utama. d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya. e. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. f. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian

aset

tetap

dengan

menggunakan

nilai

historis

tidak

memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan. g. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset yang diserahkan, mana yang lebih mudah. h. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagalnya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; i. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014

- 24 3.3.10

Tanah Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan: Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

3.3.11

Peralatan dan Mesin Mesin dan peralatan diakui berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian/ biaya/ instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Mesin dan peralatan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Peralatan dan mesin yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

3.3.12

Gedung dan Bangunan Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap


- 25 untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. 3.3.13

Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain (termasuk di dalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan. Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk di dalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap untuk digunakan. Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk di dalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

3.3.14

Aset Tetap Lainnya Buku

perpustakaan

diukur

berdasarkan

seluruh

biaya

yang

dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Hewan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan hewan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan. 3.3.15

Konstruksi dalam Pengerjaan Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang


- 26 dilaksanakan secara swakelola, jika ada. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. 3.3.16

Dana Cadangan Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

3.3.17

Kewajiban Jangka Pendek Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan. Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

3.3.18

Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari duabelas bulan setelah tanggal neraca.

3.3.19

Ekuitas Dana Ekuitas dana terdiri dari: a. Ekuitas dana lancar Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.


- 27 b.

Ekuitas Dana Investasi Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara Jumlah nilai investasi permanen, aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

c.

Ekuitas Dana Cadangan Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

3.3.20

Koreksi Periode Akuntansi Sebelumnya a. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui. b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. c. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan. d. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait. e. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan


- 28 keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan. lain-lain. f. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar. g. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. h. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut, i. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 3.3.21

Pendapatan a. Pendapatan

diklasifikasikan

menurut

sumber

dan

pusat

pertanggungjawaban. b. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah berdasarkan Rekening Koran Bank. c. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). d. Dalam hal badan layanan umum. pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum


- 29 e. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. f. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima. g. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan. 3.3.22

Belanja a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah berdasarkan bukti Nota Debet Bank. b. Khusus pengeluaran melalui pemegang kas pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi verifikasi. c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. d. Pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan. e. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. f. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

3.3.23

Pembiayaan a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. b. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).


- 30 c. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. d. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto e. Pengakuan pembiayaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan. f. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. g. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan nilai kas sekarang yang dikeluarkan h. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal pengakuan pembiayaan. 3.3.24

Laporan Arus Kas a. Tujuan Laporan Arus Kas Tujuan kebijakan laporan arus kas adalah mengatur penyusunan laporan aliran kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan kebijakan akuntansi dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan danpelaporan keuangan. b. Definisi (1)

Kas dan Setara Kas Setara kas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus dapat segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada resiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Mutasi antar pos-pos


- 31 kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dan manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. (2)

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

(3)

Arus kas bersih aktivitas operasi meupakan indikator yang menunjukan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya, di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas masuk dari aktivitas operasi diperoleh dari: 

Pendapatan Pajak Daerah



Pendapatan Retribusi Daerah



Pendapatan

Hasil

Pengelolaan

Kekayaan

Daerah

yang

Dipisahkan 

Lain-lain PAD yang sah



Transfer masuk

Arus kas keluar dari aktivitas operasi digunakan untuk;

(4)



Belanja Pegawai;



Belanja Barang;



Bunga;



Subsidi;



Hibah;



Bantuan Sosial;



Belanja Tak Terduga;



Transfer keluar.

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan


- 32 pelepasan

sumber

daya

ekonomi

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas aset non keuangan terdiri dari: 

Penjualan aset tetap;



Penjualan aset lainnya.

Arus keluar kas dari aktivitas aset non keuangan terdiri dari:

(5)



Perolehan aset tetap;



Perolehan aset lainnya.

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan derfisit atau Penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi pihak lain di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain : 

Penerimaan Pinjaman;



Penerimaan Hasil Penjualan Surat Kewajiban Negara



Penerimaan dari Divestasi;



Penerimaan Kembali Pinjaman;



Pencairan Dana Cadangan.

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

(6)



Penyertaan Modal Pemerintah;



Pembayaran Pokok Pinjaman;



Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan



Pembentukan Dana Cadangan.

Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan pemerintah, Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan kiriman uang PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dan Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untu pihak ketiga misalnya potongan Taspen


- 33 dan Askes.

Kiriman

uang menggambarkan mutasi kas antar

rekening kas daerah. 

Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang.



Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

c. Pelaporan Penyajian laporan arus kas dilakukan dengan metode langsung.

3.4 PENERAPAN

KEBIJAKAN

AKUNTANSI

BERKAITAN

DENGAN

KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH 3.4.1 Pendapatan a. Pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah b. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan. c. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. d. Pendapatan diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang diterima di kas daerah. Khusus untuk unit swadana (Rumah Sakit Umum Daerah dan seluruh Puskesmas) pendapatan dapat digunakan langsung untuk menutup kebutuhan belanja berdasarkan prinsip swadana demi menjaga kelangsungan operasional pelayanan kepada masyarakat. e. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu mencatat penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).


- 34 f. Pengembalian/koreksi

atas

penerimaan

pendapatan

(pengembalian

pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar. g. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima. h. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan. 3.4.2 Belanja a. Belanja

adalah

semua

pengeluaran

oleh

Bendahara

Umum

Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah b. Belanja diakui dalam periode berjalan berdasarkan kas yang dikeluarkan dari kas daerah. c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. d. Belanja

diklasifikasikan

menurut

penggunaan

dan

pusat

pertanggungjawaban dan dirinci berdasarkan kelompok dan jenis belanja. e. Pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan fungsi, bidang kewenangan dan unit organisasi pemerintah daerah. f. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. g. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014

- 35 diterima pada periode berikutnya dicatat dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. h. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan. i. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja. 3.4.3 Pembiayaan a. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. b. Pembiayaan diklasifikasikan menjadi penerimaan pembiayaan yang dirinci lagi

menurut

sumber

pembiayaan,

dan

pengeluaran

pengeluaran

pembiayaan daerah dan dirinci lagi menurut jenis pengeluaran pembiayaan. c. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari penggunaan SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil divestasi, pinjaman dan penerimaan kembali pinjaman. d. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pemberian pinjaman kepada entitas lain. e. Pembiayaan diakui selama periode berjalan, untuk penerimaan pembiayaan pada saat kas diterima di rekening kas daerah dan untuk pengeluaran pembiayaan pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah. f. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan dikeluarkan.


- 36 g. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal pengakuan pembiayaan. 3.4.4

Aset/ Aktiva a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. b. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. 1. Aset Lancar Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.


- 37 -

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

-

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas (jatuh tempo kurang dari tiga bulan) serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

-

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

-

Investasi jangka pendek terdiri atas deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan investasi jangka pendek lainnya. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. -

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga

sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah Piutang terdiri atas: piutang pajak, piutang retribusi, piutang bagi hasil pajak provinsi, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMD, bagian lancar TP/TGR dan piutang lainnya. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan, sejumlah nilai yang dapat ditagihkan. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014

- 38 -

Persediaan adalah adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Persediaan terdiri atas: bahan habis pakai untuk keperluan operasional, bahan untuk proses produksi dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, berdasarkan harga pembelian terakhir.

2. Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari: 

Investasi nonpermanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi nonpermanen

antara lain; Investasi dalam Dana

Bergulir, Investasi dalam Obligasi, dan Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan. 

Investasi permanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi

permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain; Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan Negara/Daerah, Lembaga Keuangan Negara, Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014

- 39 atau badan hukum lainnya, Investasi Permanen Lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas. Investasi jangka panjang dalam bentuk dana bergulir diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value). Investasi dalam Obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi. Investasi dalam Penyertaan modal pada Proyek Pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga. Investasi jangka panjang, dalam bentuk penyertaan modal pemerintah diakui dengan metode harga perolehan atau metode ekuitas sesuai dengan prosentase kepemilikan dan tingkat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. 3. Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya. Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Konstruksi Dalam Pengerjaan. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014

Aset Tetap Lainnya dan

- 40 -

Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alangalang dan padang rumput, tanah penggunaan lainnya, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lainlain sejenisnya.

-

Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air pengaman sungai dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah,

instalasi

pengolahan

bahan

bangunan,

instalasi

pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya. -

Gedung dan bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung

instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya. -

Peralatan dan mesin, meliputi mesin dan peralatan besar,

mesin dan peralatan kantor, rumah tangga, bengkel, pertanian,

kedokteran,

laboratorium,

studio,

kesehatan,

keamanan/persenjataan, alat angkut dan lain-lain sejenisnya. -

Aset tetap lainya, meliputi barang bercorak kesenian seperti lukisan, pahatan, tanda penghargaan, buku, barang perpustakaan, dan lain-lain sejenis.

-

Konstruksi dalam pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.

Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014

- 41 Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Konstruksi dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi. 4.

Dana Cadangan Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi/tahun anggaran. Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dibentuk. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan, dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.


- 42 5.

Aset Lainnya Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya meliputi aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain. -

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

-

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada

pegawai

pemerintah

daerah

yang jangka

waktu

pelunasannya lebih dari satu tahun. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke Kas Negara/Kas Daerah -

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan


- 43 tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Pelunasan tuntutan tersebut di atas

dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan atau Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke Kas Daerah. -

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Kemitraan dalam bentuk Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut. Kemitraan dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

-

Aset lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Termasuk dalam pos aset lain-lain ini adalah nilai aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam penggunaan aktif Pemerintah dan telah dikeluarkan dari pos aset tetap.


- 44 Aset dalam pos aset lain-lain dari eks aset tetap yang telah dikeluarkan dinilai sebesar nilai tercatat/nilai buku pada saat dikeluarkan dari pos aset tetap. 3.4.5 Kewajiban a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. b. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. c. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. d. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang kepada pihak ketiga dan pegawai, utang bunga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang. e. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. f. Kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya. g. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. h. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. i. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.


- 45 3.4.6

Ekuitas Dana a. Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih Pemerintah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban. b. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan c. Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, yang antara lain terdiri dari SiLPA, pendapatan yang ditangguhkan, cadangan piutang, cadangan persediaan, dana yang harus disediakan untuk pembayaran kewajiban jangka pendek. d. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas dana investasi terdiri dari: Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, Diinvestasikan dalam Aset Tetap, Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, dan

dana yang harus

disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang e. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah yang tertanam dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu sesuai peraturan yang berlaku, dan merupakan akun lawan dana cadangan. f. Ekuitas dana lancar diakui berdasarkan jumlah SiLPA, cadangan piutang, cadangan persediaan, dikurangi dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran kewajiban jangka pendek. g. Ekuitas dana investasi diakui berdasarkan jumlah investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya dikurangi dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran kewajiban jangka panjang. h. Ekuitas dana cadangan diakui berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.


- 46 B A B IV

PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN 4.1. KOMPONEN-KOMPONEN AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

4.1.1.PENDAPATAN Pendapatan Pemerintah Daerah Rumah Sakit Umum Provinsi NTB Tahun 2014 untuk Rumah Sakit Umum Provinsi NTB dianggarkan Rp.60.952.575.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 64.845.331.225,82 atau 106,39 % mengalami peningkatan sebesar Rp. 7.005.016.868,32 dari realisasi pendapatan tahun 2013 dimana realisasi pendapatan tahun 2013 adalah sebesar Rp. 57.840.314.357,00

PENDAPATAN DAERAH TERDIRI DARI : a. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada Rumah Sakit Umum Provinsi NTB realisasinya sebesar Rp. 90.501.188,82 b. Pendapatan dari Pengembalian LHP Pendapatan dari pengembalian LHP pada Rumah Sakit Umum Provinsi NTB realisasinya sebesar Rp. 62.932.000,00. c. Penerimaan Lain-lain Penerimaan lain-lain pada Rumah Sakit Umum Provinsi NTB realisasinya sebesar Rp. 4.383.666.900,00 d. Pendapatan Fungsional BLUD Pendapatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Provinsi NTB tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp. 60.952.575.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.60.308.231.137,00

atau

98,94%,

mengalami

peningkatan

sebesar

Rp.2,467.916.780,00 dibandingkan Pendapatan tahun 2013 adalah sebesar Rp.57.840.314.357,00. Pendapatan fungsional diperoleh dari pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Provinsi NTB yang kemudian dibelanjakan untuk operasional Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. Realisasi Belanja Operasional BLUD Rumah Sakit Umum Provinsi NTB selama tahun 2014 adalah senilai Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014

- 47 Rp.115.904.413.858,00

dari

yang

dianggarkan,

selisih

senilai

Rp.41.578.648.797,97 menjadi saldo tersimpan pada rekening Rumah Sakit Umum Provinsi NTB sebagai penambahan akumulasi dari pendapatan yang ditangguhkan yang tidak disetorkan ke kas daerah karena status Rumah Sakit Umum Provinsi NTB sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Rincian pada Rumah Sakit Umum Provinsi NTB diperoleh dari : (1)

Pendapatan Langsung Instalasi Pendapatan Langsung Instalasi untuk tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 9.081.846.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.554.094.473,00 atau 72,17 %, Pendapatan Langsung Instalasi diperoleh dari : No.

Uraian

Target Tahun 2014

Prost.

(Rp.)

%

9.081.846.200,00

6.554.094.473,00

72,17%

Instalasi Rawat Darurat

989.137.600,00

750.943.340,00

2.

Instalasi Rawat Jalan

561.982.300,00

307.126.000,00

3.

Instalasi Rawat Inap

2.370.907.250,00

1.976.563.219,00

4.

Instalasi Rawat Inap Intensif

298.043.400,00

331.592.500,00

5.

Instalasi Bedah Sentral

1.515.011.700,00

881.828.750,00

6.

Instalasi Laboraturium

770.604.400,00

609.886.950,00

7.

Instalasi Radiologi

353.119.250,00

274.144.000,00

8.

Instalasi Rehabilitasi Medik

62.432.000,00

49.202.500,00

9.

Instalasi Forensik/Pemulasaran Jenazah

7.815.000,00

3.250.000,00

10.

Instalasi Farmasi

782.500.300,00

183.457.099,00

11.

Instalasi Gizi

7.345.100,00

3.540.000,00

12.

Bank Darah

261.217.600,00

153.140.900,00

13.

Hemodialisa

178.926/250,00

258.235.000,00

14.

Ambulance

100.473.100,00

154.329.500,00

15.

MCU/KIR

391.107.300,00

394.000.215,00

16.

Diagnostik Elektromedik

214.951.900,00

121.725.000,00

17.

Diagnostik Khusus

34.850.000,00

21.920.000,00

18.

Pelayanan Kebidanan & Ginekologi (CTG)

920.000,00

2.560.000,00

19.

Instalasi Rekam Medis

164.736.000,00

70.759.500,00

20.

Medico Legal

15.765.750,00

5.890.000,00

I.

Pendapatan Langsung Instalasi :

1.


(Rp.)

Realisasi

- 48 (2)

Pendapatan Langsung Non Instalasi Pendapatan Langsung Non Instalasi pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 2.368.124.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.706.771.000,00 atau 72,07 % yang diperoleh dari : No.

(3)

Uraian

Target Tahun 2014

Realisasi

Prost.

(Rp.)

(Rp.)

% 72,07%

II.

Pendapatan Langsung Non Instalasi :

2.368.124.750,00

1.706.771.000,00

1.

Diklit

1.391.628.500,00

1.019.332.000,00

2.

Administrasi Karcis

976.496.250,00

687.439.000,00

Pendapatan dengan Jaminan Pendapatan dengan Jaminan pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 48.599.510.050,00 dan terealisasi sebesar Rp. 80.136.380.607,70 atau 164,89 % yang diperoleh dari : No. III.

(4)

Uraian

Target Tahun 2014

Realisasi

Prost.

(Rp.)

(Rp.)

% 164,89%

Pendapatan Dengan Jaminan :

48.599.510.050,00

80.136.380.607,70

1.

BPJS Kesehatan

35.862.236.150,00

58.827.402.925,00

2.

Jamkesmas/Jamkesda (Piutang)

12.665.854.700,00

21.239.295.864,70

3.

Kerjasama (MOU)

71.419.200,00

69.681.818,00

Pendapatan Pemakaian Kekayaan Daerah Pendapatan dianggarkan

Pemakaian

sebesar

Rp.

Kekayaan

Daerah

47.575.000,00

dan

pada

tahun

terealisasi

2014 sebesar

Rp.54.750.000,00 atau 115,08 % yang diperoleh dari : Uraian

No. IV.

Pendapatan Pemakaian kekayaan Daerah

1.

Sewa Ruangan/Aula

2.

Parkir


Target Tahun 2014

Realisasi

Prost.

(Rp.)

(Rp.)

%

47.575.000,00

54.750.000,00

115,08%

750.000,00

2.500.000,00

46.825.000,00

52.250.000,00

- 49 (5)

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Lain-lain pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 855.519.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.037.346.757,87

atau

238,14 % yang diperoleh dari : No.

Uraian

Target Tahun 2014

Realisasi

Prost.

(Rp.)

(Rp.)

% 238,14%

V.

Pendapatan Lain-lain

855.519.000,00

2.037.346.757,87

1.

Pendapatan Jasa Lain-lain

506.530.000,00

1.587.028.119,87

2.

Bunga Bank

348.989.000,00

450.318.638,00

4.1.2.BELANJA Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Daerah (RENSTRADA). Belanja meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Subsisdi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan. Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Secara umum Belanja tahun 2014 pada Rumah Sakit Umum Provinsi NTB dianggarkan

sebesar

Rp.

293.224.013.525,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp.218.081.989.163,00 atau 74,38 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.75.142.024.362,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2013 sebesar Rp.139.273.697.874,50 maka realisasi belanja tahun 2014 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 78.809.291.288,50.

A. BELANJA OPERASI terdiri dari : A. Belanja Pegawai Belanja Pegawai tahun 2014 pada Rumah Sakit Umum Provinsi NTB yang dianggarkan dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.80.784.833.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 78.212.941.295,00 atau 96,82%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.571.892.305,00. Apabila Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014

- 50 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2013 sebesar Rp. 74.003.242.586,00 maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2014 pada Rumah Sakit Umum Provinsi NTB menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 4.209.698.709,00.

b. Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa tahun 2014 pada Rumah Sakit Umum Provinsi NTB dianggarkan sebesar Rp. 38.424.536.644,00 dan terealisasi sebesar Rp.37.691.472.563,00 atau 98,00 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.733.064.081,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2013 maka realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2014 menunjukkan peningkatan sebesar Rp.657.701.574,50 dimana realisasi belanja barang dan jasa tahun 2013 adalah sebesar Rp. 37.033.770.988,00.

B.

BELANJA MODAL Belanja Modal tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp.174.014.643.281,00 dan terealisasi sebesar Rp. 102.177.575.305,00 atau 58,00 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 71.837.067.876,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2013, realisasi Belanja Modal Tahun 2014 menunjukkan kenaikan sebesar Rp. 73.940.891.005,00. Belanja Modal terdiri dari :

No.

Uraian

1.

Belanja Peralatan dan Mesin

2.

Belanja Bangunan dan Gedung Jumlah

Anggaran

Realisasi

Sisa Anggaran

12.743.020.375,00

11.960.917.099,00

782.103.276,00

93,00

161.271.622.906,00

90.216.658.206,00

71.054.964.7,00

55,00

174.014.643.281,00

102.177.575.305,00

71.837.067.976,00

58,00

4.2. KOMPONEN-KOMPONEN AKUN NERACA 4.2.1.ASET A.

Prost.

ASET LANCAR Jumlah Aset Lancar tahun 2014 sebesar Rp. 64.164.436.294,37 dibandingkan dengan saldo Aset Lancar tahun 2013 sebesar Rp. 36.421.424.473,63 mengalami kenaikan sebesar Rp. 27.743.011.820,53 Aset lancar SKPD Rumah Sakit Umum Provinsi NTB antara lain terdiri dari :


- 51 1. Kas Nilai Kas yang ada pada Aset lancar SKPD Rumah Sakit Umum Provinsi NTB tahun 2014 sebesar Rp. 41.578.648.797,97 dan tahun 2013 sebesar Rp.11.397.537.096,40 jika dibandingkan saldo akhir tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp. 30.181.111.701,57 saldo kas ini merupakan akumulasi penerimaan Rumah Sakit Umum Provinsi NTB dari kegiatan pelayanan dikurangi dengan belanja BLUD Rumah Sakit Umum Provinsi NTB yang disetorkan ke Kas Daerah karena status Rumah Sakit Umum Provinsi NTB sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 2. Piutang Lain-lain Nilai Piutang lain-lain Rumah Sakit Umum Provinsi NTB tahun 2014 sebesar Rp.18.610.987.602,62 dan tahun 2013 sebesar Rp. 21.389.838.925,23 Jika dibandingkan saldo piutang lain-lain tahun 2014 mengalami penurunan sebesar Rp.2.778.851.322,83 dari nilai piutang lain-lain tahun 2013. Piutang lain-lain pada Rumah Sakit Umum Provinsi NTB merupakan piutang dana jamkesmas. 3. Persediaan Nilai persediaan Rumah Sakit Umum Provinsi NTB tahun 2014 sebesar Rp. 3.974.799.796,00 dan tahun 2013 sebesar Rp. 3.634.048.452,00. Jika dibandingkan, saldo persediaan tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp. 340.751.344,00 dari nilai persediaan tahun 2013. Nilai persediaan tersebut merupakan barang habis pakai Rumah Sakit Umum Provinsi NTB berdasarkan hasil Stock Opname per 31 Desember 2014 secara umum dapat dirinci sebagai berikut : No. 1.

Bagian Gudang LPG Alat Kedokteran ATK Habis Pakai Barang Kebersihan Lingkungan Makan Kering dan Basah Gudang Farmasi


Saldo Akhir (Rp.) 2.041.600,00 13.540.000,00 47.634.150,00 17.507.250,00 11.124.750,00 2.646.440.355,00

- 52 2.

3.

Farmasi Induk Depo BPJS Depo Farmasi Rawat Darurat Depo BPJS Rawat Inap Depo Farmasi Bedah Sentral Sterilisasi dan Linen Linen ISSB (Binatu) CSSD

197.806.850,00 205.686.755,00 84.082.643,00 326.614.504,00 255.310.176,00 154.544.330,00 2.094.000,00 19.372.433,00

Jumlah

B.

3.974.799.796,00

ASET TETAP Jumlah Aset Tetap tahun 2014 sebesar Rp. 274.160.562.710,11 jika dibandingkan dengan Jumlah Saldo Aset Tetap tahun 2013 sebesar Rp.178.934.241.649,11 nilai Aset Tetap tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp. 95.226.321.061,00. Perubahan nilai Aset Tetap tahun 2014, antara lain disebabkan oleh adanya penambahan Aset Tetap sebesar Rp. 98.454.731.305.305,00 bersumber dari :  Belanja Modal tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 174.014.643.281,00 dan terealisasi sebesar Rp. 102.177.575.305,00  Mutasi Aset Tetap Kendaraan sebesar Rp. 105.000.000,00 berupa kendaraan roda empat, kendaraan tersebut berupa kendaraan dinas operasional Bidang Pelayanan dan mengalami mutasi di Jasa Raharja sebesar merupakan hibah tahun 2013 Di samping adanya penambahan aset tetap sebesar Rp. 98.454.731.305,00 juga terjadi pengurangan nilai aset tetap yang merupakan reklasifikasi aset tetap yang sudah dalam kondisi rusak berat ke aset lainnya senilai Rp. 9.716.224.519,00. Penjelasan terhadap kondisi Aset Tetap tersebut, secara umum dapat digambarkan dalam daftar rekapitulasi aset tetap tahun 2014 sebagi berikut : Saldo Awal

No.

Uraian

1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

Aset 2014

Saldo Akhir Penambahan

Pengurangan Th. 2014

7.974.711.000,00

0,00

0,00

7.974.711.000,00

54.427.471.420,00

9.682.710.125,00

7.496.117.444,00

56.614.064.101,00


- 53 3 4 5

Gedung dan Bangunan Jalan Irigasi dan Jaringan Konstruksi Dalam Pengerjaan

84.637.439.360,00

79.948.704.806,00

83.771.476.306,00

84.637.439.360,00

2.979.919.000,00

3.822.771.500,00

0,00

6.802.690..500,00

42.005.724.443,11

76.125.933.306,00

0,00

118.131.657.749,11

Jumlah Aset Tetap

192.025.265.223,11

169.580.119.737,00

91.267.593.750,00

274.160.562.710,11

Dari Tabel di atas terdapat perubahan aset tetap akibat belanja modal berupa pengadaan peralatan dan mesin

sumber dana APBD dan BLUD, serta terdapat

pengadaaan listrik untuk mendukung beroperasinya RSU Provinsi NTB di Dasan Cermen akhir tahun anggaran 2014 dengan nilai sebesar

Rp. 8.642.661.500,00

sumber dana APBD perubahan Rumah Sakit Umum Provinsi NTB Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya untuk aset dalam bentuk konstruksi secara fisik pengerjaannya sudah selesai per 31 Desember 2014 senilai Rp. 76.125.933.306,00 dan belum digabungkan menjadi menjadi aset dalam bentuk aset bangunan gedung yang masih dalam proses pemeliharaan oleh Pihak ke tiga ( rekanan )

C.

ASET LAINNYA Jumlah Aset Lainnya tahun 2014 sebesar Rp. 10.333.448.519,00 dibandingkan dengan jumlah Saldo Aset Lainnya tahun 2013 sebesar Rp.3.444.306.100,00. Nilai Aset Lainnya tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.889.142.419,00. Perubahan nilai tersebut disebabkan karena adanya belanja modal tahun 2014 serta usulan penghapusan atas aset rusak berat senilai Rp. 10.353.224.519,00

4.2.2.KEWAJIBAN Jumlah Kewajiban tahun 2014 sebesar Rp. 5.280.637.982,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.470.720.510,00 jika dibandingkan dengan Jumlah Kewajiban tahun 2013 sebesar Rp. 2.809.917.472,00 dimana kewajiban tahun 2013 sebesar Rp.2.809.917.472,00 sudah lunas terbayar kepada pihak ke tiga. Kewajiban tahun anggaran 2014 merupakan Utang Jangka Pendek Lainnya atas pengadaan barang/jasa Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014

- 54 Rumah Sakit Umum Provinsi NTB yang belum terbayar kepada pihak ketiga sampai posisi 31 Desember 2014.

4.2.3.EKUITAS DANA Jumlah Ekuitas Dana tahun 2014 sebesar Rp. 343.377.809.541,48 terjadi peningkatan sebesar Rp. 127.387.754.790,53 atau 269,55 % dibandingkan dengan jumlah Ekuitas Dana tahun 2013 sebesar Rp. 215.990.054.750,95, Ekuitas Dana tahun 2014 terdiri dari : a.

Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 58.883.798.312,37 terjadi kenaikan sebesar Rp. 25.272.291.310,53 atau 175,18 % dari Ekuitas Dana Lancar tahun 2013 sebesar Rp.33.611.507.001,84 yang merupakan kekayaan bersih SKPD yang bersifat lancar per tanggal 31 Desember 2014, merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar sebagaimana dimaksud terdiri dari : (1)

Cadangan Piutang sebesar Rp. 18.610.987.602,62 terjadi penurunan sebesar Rp. 2.778.851.322,83

dari Cadangan Piutang tahun 2013 sebesar

Rp.21.389.838.925,44 yang merupakan akun penyeimbang dari piutang lancar. (2)

Cadangan Persediaan tahun 2014 sebesar Rp. 3.974.799.796,00 terjadi peningkatan sebesar Rp. 340.751.344,00 dari cadangan persediaan sebesar Rp. 3.634.048.452,00 yang merupakan akun penyeimbang dari persediaan

(3)

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek sebesar Rp. 5.280.637.982,00 terjadi kenaikan sebesar Rp.2.470.720.510,00 jika dibandingkan dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek tahun 2013 sebesar Rp. 2.809.917.472,00 yang merupakan akun penyeimbang dari utang jangka pendek lainnya.

(4)

Pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp. 41.578.648.895,75 terjadi kenaikan

sebesar

Rp.

30.181.111.799,35

dari

pendapatan

yang

ditangguhkan tahun 2013 sebesar Rp. 11.397.537.096,40 yang merupakan akun penyeimbang dari Saldo Kas pada Rekening BLUD Rumah Sakit Umum Provinsi NTB Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014

- 55 -

b. Ekuitas Dana Investasi Tahun 2014 sebesar Rp. 284.494.011.229,11 terjadi peningkatan sebesar Rp. 102.115.463.480,00 atau 64,10 % dari jumlah Ekuitas Dana Investasi Tahun 2013 sebesar Rp. 182.378.547.749,11 Ekuitas Dana Investasi terdiri dari : (1)

Diinvestasikan dalam Aset Tetap sebesar Rp. 274.160.562.710,11 terjadi peningkatan sebesar Rp. 95.226.321.061,00 atau 65,26 % dari jumlah Diinvestasikan dalam aset tetap tahun 2013 sebesar Rp.178.934.241.649,11

(2)

Diinvestasikan dalam aset lainnya sebesar Rp. 10.333.448.519,00 terjadi peningkatan sebesar Rp. 6.889.142.419,00 atau 33,33 % dari jumlah Diinvestasikan dalam aset lainnya tahun 2013 sebesar Rp. 3.444.306.100,00

Secara Umum jumlah Kewajiban ditambah dengan Ekuitas Dana tahun 2014 sejumlah

Rp.

348.658.447.523,48

terjadi

peningkatan

sebesar

Rp.129.858.475.300,53 atau 159,35 % dari jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana tahun 2013 sebesar Rp. 218.799.972.222,95


- 56 BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

A. Informasi Tambahan Semenjak diberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengalami perubahan Fungsi tugas di beberapa bagian, sehingga menggunakan Struktur yang baru.

B. Pengungkapan lainnya. 1. Domisili Tempat Satuan Kerja Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB yang mempunyai fungsi penting, strategis dan instrumental dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 1.

Berdasarkan Eselon :  Eselon II sebanyak

1 orang

 Eselon III sebanyak

9 orang

 Eselon IV sebanyak

17 orang


- 57 -

2.

 Staf PNS sebanyak

818 orang

 Staf PTT sebanyak

5 orang

Berdasarkan Golongan :  Golongan IV sebanyak

109 orang

 Golongan III sebanyak

502 orang

 Golongan II sebanyak

225 orang

 Golongan I sebanyak

8 orang

 Pegawai Tidak Tetap

5 orang

Dari rincian tersebut diatas, terdapat Jumlah pegawai sebanyak 1.007 orang dan PNS sebanyak 844 orang, Non PNS sebanyak 158 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 5 orang . 3.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan :  Strata dua ( S2 ) sebanyak

13 orang

 Strata satu ( S1) sebanyak

291 orang

 Sarjana Muda/Diploma sebanyak

349 orang

 SLTA sebanyak

179 orang

 SLTP/SD sebanyak 4.

12 orang

Tenaga Honorer yang sudah masuk Data Base sejumlah 5 orang, berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dirinci sebagai berikut :  Strata Satu (S1) sebanyak

1 orang

 Sarjana Muda/Diploma dan SLTA sebanyak

1 orang

 SLTP/SD sebanyak

3 orang


- 58 5.

Berdasarakan Uraian Penempatan Ruang dapat dirinci sebagai berikut : NO.

1

URAIAN

Berdasarkan Uraian Penempatan Ruang : SD SMP SMA D⁵ D3 S1 : - Kesehatan - Non Kesehatan S2 : - Kesehatan - Non Kesehatan - D3 RM Anestesi : - D4 - D3 Gizi : - S1 - D4 - D3 - SPAG - SMK Fisioterapi : - D4 - D3 Atem : - D4 - D3 Rfrk Perawat Gigi : - AKG - SPRG Tek. Gigi : - D3 ATW OT


JUMLAH

3 9 150 1 8

Orang Orang Orang Orang Orang

15 Orang 34 Orang 6 Orang 6 Orang 14 Orang 3 Orang 4 Orang 1 3 13 1 3

Orang Orang Orang Orang Orang

1 Orang 5 Orang 1 Orang 5 Orang 2 Orang 3 Orang 4 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang

KET.

- 59 Laboraturium : - S1 - AAK - SMAK Radiologi : - D4 - D3 APK Sanitasi : - D4 - D3 - D1 Farmasi : - S1 - D3 - SAA - SMF Perawat : - S1 - D4 - D3 - SPK Bidan : - D4 - D3 - D1 Dokter : - Umum - Spesialisasi - Gigi

20 Orang 5 Orang 4 Orang 1 Orang 7 Orang 1 Orang 2 Orang 3 Orang 1 Orang 14 10 6 3

Orang Orang Orang Orang

114 19 175 9

Orang Orang Orang Orang

19 Orang 28 Orang 10 Orang 47 Orang 46 Orang 2 Orang

C. Uraian Tugas dan Fungsi Masing-masing Bagian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dalam Implementasi Program dan Kegiatan Pada Rumah sakit Umum Provinsi NTB


- 60 I. TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI NTB. Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu perangkat Daerah

Provinsi

NTB

yang

mempunyai

tugas

membantu

Gubernur

dalam

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan serta menyelenggarakan

pendidikan,

pelatihan,

penelitian

pengembangan

kesehatan,

melaksanakann pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit Umum Provinsi Kelas B Pendidikan.

Guna melaksanakan tugas tersebut, Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan pelayanan medis; b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis; c. penyelenggaraan pelayanan rujukan; d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan; e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon dokter dan tenaga kesehatan lainnya; f. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

II. TUGAS POKOK JABATAN STRUKTURAL.

DIREKTUR

Direktur mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Provinsi NTB dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga Provinsi (desentralisasi) dalam kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


- 61 Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar / pedoman b. penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan keperawatan, pelayanan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi dan d. pelaksanaan administrasi Rumah Sakit Umum Provinsi NTB e. pelaksanan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan sekretriat, penyususnan perencanaan program, anggaran dan perbendaharaan, penerimaan dan akuntansi, pengamanan dan penertiban rumah sakit serta instalasi yang berada di bawahnya. Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut

Wakil

Direktur

Umum

dan

Keuangan

menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan dan perlengkapan b. penyelenggaraan penyusunan rencana program, data rekam medis dan humas ; dan c. penyelenggaraan penyususnan anggaran pendapatan dan belanja dan pengelolaann urusan keuangan. d. pelaksanan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi : * Bagian Tata Usaha * Bagian Perencanaan dan Pengembangan * Bagian Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014

- 62 -

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perkantoran, surat menyurat, kearsipan dan penggandaan naskah dinas, kehumasan serta perlengkapan dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan, perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan b. penyelenggaraan administrasi kepegwaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan c. pengendalian, keamanan dan ketertiban kendaraan dinas d. pelaksanaan administrasi Rumah Sakit Umum Provinsi NTB e. pelaksanan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Bagian Tata Usaha, membawahi : a. Subbagian Umum dan Kepegawaian b. Subbagian Rumah tangga dan Perlengkapan c. Subbagian Humas dan Kemasyarakatan

1). Subbagaian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan surat menyurat, tata naskah dinas, arsip dan ekspedisi, administrasi dan pengembangan kepegawaian.

Rinciantugas Subbagian Umum dan Kepegawian : a. menyususn rencana / program kerja b. monitoring dan evaluasi dibidang Umum dan Kepegawaian c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas d. pelaksanan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2). Subbagaian Humas dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kehumasan, promosi dan advokasi hukum. Rincian tugas Subbagian Humas dan Kemasyarakatan adalah : Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014

- 63 a. menyususn rencana / program kerja b. monitoring dan evaluasi dibidang Humas dan Kemasyarakatan c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3). Subbagaian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan / barang, sarana mobilitas dan keamanan dan ketertiban Rincian tugas Subbagian Rumah tangga dan Perlengkapan adalah sebagai berikut : a. menyususn rencana / program kerja b. monitoring dan evaluasi dibidang Rumah tangga dan Perlengkapan c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas d. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Bagian Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan,monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan serta mengembangkan hubungan antar lembaga. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan pada Rumah Sakit Umum Provisi NTB menyelenggarakan fungsi: a. menyusun rencana/program kerja b. pengkoordinasian,

perencanaan,

penyusunan

kegiatan

perencanaan

dan

pengembangan c. pemantauan dan pengawasan kegiatan perencanaan dan pengembangan d. pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pengembangan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Bagian Perencanaan dan Pengembangan, membawahi : - Subbagian Penyusunan Program Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014

- 64 - Subbagian Pengembangan dan Hubungan Antar Lembaga - Subbagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

1) Subbagaian Penyusunan Program Rincian tugas Subbagian Penyusunan Program adalah : a. menyusun rencana / program kerja b. monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Provisi NTB c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2) Subbagaian Pengembangan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan pengembangan program dan kegiatan serta hubungan kerjasama dengan pihak lain Rincian tugas Subbagian Pengembangan dan Hubungan Antar Lembaga adalah : a. menyusun rencana / program kerja b. monitoring dan evaluasi hubungan kerjasama dengan pihak lain. c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3) Subbagaian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengevauasi dan menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan. Rincian tugas Subbagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan adalah : a.

menyususn rencana / program kerja

b.

monitoring dan evaluasi dibidang Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

c.

menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

d.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


- 65 3. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharan, mobilisasi dana, akuntansi dan verifikasi pada Rumah Sakit Umum Provisi NTB. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan kegiatan bagian keuangan b. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja c. pengelolaan perbendaharaan, verifikasi, akunatansi dan mobilisasi dana d. pelaksanaan administrasi keuangan Rumah Sakit Umum Provinsi NTB e. pengelolaan tata usaha keuangan dan verifikasi f. pelaporan realisasi anggaran

Bagian Keuangan, membawahi : -

Subbagian Penyusunan Anggaran

-

Subbagian Mobilisasi Dana

-

Subbagian Akuntansi dan Verifikasi

1) Subbagaian

Penyusunan

Anggaran

mempunyai

tugas

penyiapan

bahan

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit Umum Provinsi NTB beserta perubahannya sesuai dengan RBA. Rincian tugas Subbagian Penyusunan Anggaran adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana / program kerja b. monitoring, evaluasi di bidang Penyusunan Anggaran, serta penyiapan bahan SPMU c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2) Subbagaian Mobilisasi Dana mempunyai tugas menyelenggarakan penatausahaan dan veifikasi dokumen pendpatan pendapatan rumah sakit . Rincian tugas Subbagian Mobilisasi Dana adalah : Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014

- 66 a. menyusun rencana / program kerja b. monitoring dan evaluasi dibidang Mobilisasi Dana c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3) Subbagaian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan, verifikasi dokumen belanja dan penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. Rincian tugas Subbagian Akuntansi dan Verifikasi adalah : a. menyususn rencana / program kerja b. monitoring dan evaluasi di bidang Akutansi dan Verifikasi c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

WAKIL DIREKTUR PELAYANAN

Wakil Direktur

Pelayanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan

pengawasan pelayanan medis, penunjang medis dan pelayanan keperawatan serta instalasi yang berada di bawahnya. Dalam melaksanakan tugas, Wakil Direktur Pelayanan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar / pedoman b. penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan keperawatan, pelayanan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi d. pelaksanaan administrsi Rumah Sakit Umum Provinsi NTB e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


- 67 -

Wakil Direktur Pelayanan, membawahi : - Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis ; dan - Bidang Keperawatan

1. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan penyususnan kebutuhan pelayanan dan penunjang medis, pengawasan, pengendalian penggunaan fasilitas, pelayanan dan penunjang medis. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebutuhan pelayanan medis b. penyusunan kebutuhan penunjang medis c. pengawsan dan pengendalian penggunaan fasilitas, pelayanan dan penunjang medis d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, membawahi : -

Seksi Pelayanan Medis

-

Seksi Pelayanan Penunjang Medis

1) Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas merencanakan, memfasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medis. Rincian tugas Seksi Pelayanan Medis adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana / program kerja b. monitoring dan evaluasi di bidang Pelayanan Medis c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2) Seksi Pelayanan Penunjang Medis Rincian tugas Seksi Pelayanan Penunjang Medis adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana / program kerja Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014

- 68 b. monitoring dan evaluasi di bidang Pelayanan Penunjang Medis c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan dan memfasilitasi kebutuhan asuhan keperawatan, pembinaan, pengendalian, pembimbingan serta pendayagunaan dan pengembangan sumber daya keperawatan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian perencanaan sarana kegiatan asuhan keperawatan b. pengkoordinasian kegiatan pelayanan asuhan keperawatan c. pengawasan dan penilaian kegiatan pelayanan asuhan keperawatan d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Keperawatan, membawahi : -

Seksi Pelayanan Keperawatan

-

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Keperawatan

1) Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi serta laporan pengembangan mutu pelayanan keperawatan berdasarkan Standar Asuhan Keperawatan yang berlaku. Rincian tugas Seksi Pelayanan Keperawatan adalah : a. menyususn rencana / program kerja b. monitoring dan evaluasi dibidang Seksi Pelayanan Keperawatan c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


- 69 2) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi serta laporan fasilitas alat keperawatan dan tenaga keperawatan serta pembinaan etika tenaga keperawatan. Rincian tugas Seksi Perencanaan dan Pengembangan Keperawatan adalah : a. menyususn rencana / program kerja b. monitoring dan evaluasi dibidang Seksi Perencanaan dan Pengembangan Keperawatan c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

WAKIL DIREKTUR PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan kesehatan, dan instalasi di bawahnya. Dalam melaksanakan tugas, Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan, perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan pelatihan dan sumber daya manusia ; b. peningkatan, pengembangan dan pendidikan profesi kedokteran, keperawatan dan tenaga kesehatn lainnya ; c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi instansi terkait bagi tenaga profesi kedokteran, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya ; d. pelasaaan adminstrasi Rumah Sakit Umum Provinsi NTB e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian, membawahi : *

Bidang Pendidikan dan Pelatihan


- 70 *

Bidang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

1.

Bidang

Pendidikan

dan

Pelatihan

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan,

merencanakan, serta melaksanakan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi a. pengkoordinasian,

perencanaan, penyusunan kegiatan pendidikan dan pelatihan

tenaga medik dan non medik b. pemantauan dan pengawasan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga medik dan non medik c. pengendalian dan evaluasi pendidikan dan pelatihan tenaga medik dan non medik d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi : -

Seksi Pendidikan

-

Seksi Pelatihan

1) Seksi

Pendidikan

mempunyai

tugas

melaksanakan

perencanaan,

mengkoordinasikan, memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan pendidikan.

Rincian tugas Seksi Pendidikan adalah sebagai berikut : a. menyususn rencana / program kerja b. monitoring dan evaluasi dibidang Seksi Pendidikan c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


- 71 2) Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi kegaiatan pelatihan. Rincian tugas Seksi Pelatihan adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana / program kerja b. monitoring dan evaluasi dibidang pelatihan c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Bidang Penelitian Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas mengkoordinasi, merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan. Bidang Penelitian Pengembangan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian,

perencanaan,

penyusunan

kegiatan

perlindungan

dan

pengembangan sumber daya manusia b. pengendalain dan evaluasi bagian perlindungan dan pengembangan sumber daya manusia c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Penelitian Pengembangan Kesehatan, membawahi : -

Seksi Penelitian

-

Seksi Pengembangan Teknologi Keseahatan

1) Seksi Penelitian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan sumber daya Rumah Sakit Umum Provinsi NTB dan memfasilitasi setiap penelitian yang dilakukan oleh institusi/perorangan. Rincian tugas Seksi Penelitian adalah : a. menyususn rencana / program kerja b. monitoring dan evaluasi di bidang Penelitian Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014

- 72 c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2) Seksi Pengembangan Teknologi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, kegiatan dan mengkoordinasikan pengembangan teknologi kesehatan termasuk alat kesehatan, pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan perpustakaan. Rincian tugas Seksi Pengembangan Teknologi Kesehatan adalah : a. menyusun rencana / program kerja b. monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan teknologi c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Landasan Operasional Rumah Sakit Umum Provinsi NTB Kegiatan Operasionalnya Rumah

Sakit

Umum

Provinsi

NTB dalam

melaksanakan

kegiatan

operasionalnya mendasar pada ketentuan perundang-undangan sebagi berikut : 1. UU 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 2. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP 25/2000 tetntang kewenangan Pemerintah, kewenangan Provinsi sebagai Otonomi daerah. 4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 13/Menkes/SK/2005 tentang Peningkatan Kelas RSU Mataram untuk Pemerintah Provinsi NTB. 5. Peraturan Daerah Provinsi Umum Provinsi NTB Nomor 10 tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014

- 73 6. Peraturan Daerah Provinsi Umum Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 1998 tetntang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Mataram sebagai Unit Swadana Daerah penuh. 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi san Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Umum Provinsi NTB Kejadian Penting Selama Periode Pelaporan Pada awal terbentuknya Rumah Sakit Umum Provinsi Umum Provinsi NTB telah mengalami pergantian Pimpinan sebanyak 16 kali sebagaimana di bawah ini : Daftar Direktur dari tahun 1947 NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

NAMA DIREKTUR dr. E.W. Jakalos dr. O.H.Kilian dr. O.L.Fanggiday dr. G.B. Higezand dr. J.J. Jaspers dr. A. Teng Hway Nia dr. Lim Sik Lok dr. Burhanudin Anwar Tajinapis dr. R. Bawadiman dr. Antonius Widjaya dr. Kosasih, SKM dr. Setyoko Moendanoe dr. SDA. Soesbandoro, Sp.OG. dr. Slamet Tjahjono, Sp.P. dr. Agus Widjaja, MHA. dr. Mochamad Ismail (Plt) dr. Eka Juniaidi (Plt) dr. H. Mawardi Hamry, MPPM.

TAHUN 1947 1953 1956-1957 1960 1960-1964 1964-1976 1976 1976-1979 1979-1991 1991-1998 Mei 1998 - Januari 2005 Januari 2005 - Januari 2007 Januari 2007 - Oktober 2009 Oktober 2009 - November 2009 November 2009 - Mei 2000 14 Juni 2010 – Sekarang

Sejarah Rumah Sakit Umum Provinsi NTB Bangunan Gedung yang digunakan sebagai rumah sakit berasal dari perubahan gedung peninggalan Belanda yang didirikan sekitar tahun 1915, Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014

- 74 terletak di tengah kota Mataram di atas tanah 1,25 hektar yang awalnya merupakan gedung Sekolah Dasar (HIS). Pada zaman Jepang digunakan sebagai tempat pendidikan menengah Tji Gako dan sekolah guru (Kyo In dan Sing Hang Gako ). Setelah Indonesia merdeka tidak lagi sebagi tempat pendidikan tetapi sebagi tempat Palang Merah Indonesia (PMI) kemudian menjadi Rumah Sakit Beatrix. Antara tahun 1947-1948 baru berganti menjadi Rumah Sakit Umum Mataram dan menjadi bagian dari Dinas Kesehatan Daerah Rakyat Lombok. Pada masa itu bangunan gedung ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Pada tahun 1959 Daerah Nusa Tenggara Barat di bagi menjadi Kabupaten (Daerah Swantara Tingkat II) Rumah Sakit menjaid milik Daerah Lombok Barat. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daaerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 448/Pem.47/5/151 tanggal 5 November 1969 mengubah status Rumah Sakit Umum Mataram yang dikelola Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menjadi milik dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini berjalan sampai sekarang. Tahun 2006 Rumah Sakit Umum Mataram berubah tipe dari tipe B menjadi tipe B Pendidikan sesuai SK Menkes 15/2006 tanggal 6 Januari 2006. Pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 16/2006 Rumah Sakit Umum Mataram menjadi rumah Sakit Umum Daerah Mataram. Di tahun 2007 telah dimulai peletakan batu pertama pembangunan relokasi Rumah Sakit Umum Provinsi NTB secara bertahap sampai tahun 2011 di Kelurahan Dasan Cermen Kota Mataram, dengan luas area 112.416 M

2

dengan

kapasitas 500 tempat tidur. Total tempat tidur nantinya 786 tempat tidur. Pada saat yang sama dicanangkan oleh Gubernur bahwa Rumah Sakit Umum Provinsi NTB yang lama akan menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak di bawah kesatuan Rumah Sakit Umum Provinsi NTB.


- 75 VISI dan MISI VISI : Menjadi Rumah Sakit Rujukan yang unggul dalam Pelayanan Pendidikan dan Penelitian di Indonesia Timur Tahun 2013 - 2018

MISI : 1.

Meningkatkan kelancaran dan ketepatan pelayanan kedokteran yang

profesional

selaras dengan perkembangan ilmu dan Teknologi Kedokteran (IPTEKDOK) 2.

Meningkatkan kelancaran dan kemudahan pelayanan asuhan keperawatan yang komprehensif

3.

Mendorong kelancaran dan ketertiban administrasi ketatausahaan yang paripurna

4.

Mengoptimalkan kemampuan dan kemandirian pengelolaan keuangan

5.

Memanfaatkan keterpaduan dan keseimbangan perencanaan program

6.

Mengembangkan ketersediaan, kemampuan dan keterampilan tenaga medis/ non medis

7.

Meningkatkan ketersediaan dan keakuratan data hasil penelitian


- 76 -

BAB VI

PENUTUP

Dalam Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa Catatan atas Laporan Keuangan yang telah kami sajikan masih belum sempurna, dalam arti belum sesuai dengan yang diharapkan. Catatan atas Laporan Keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 24 Tahun 2005

serta PP Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, namun demikian karena terbatasnya SDM maka belum sepenuhnya mengikuti sistim dan prosedur Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana diatur didalamnya. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak dengan maksud untuk penyempurnaan Catatan atas Laporan Keuangan lebih lanjut sehingga berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stake Holders). Semoga dapat bermanfaat.

Mataram, 31 Desember 2014. Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi NTB

dr. H. Mawardi Hamry,MPPM. NIP. 19611106199603 1 002


- 77 -

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI NTB Jl. Pejanggik No. 6 Telp. (0370) 623876 - Mataram

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuanagan Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari Laporan (a) Laporan Realisasai Anggaran; (b) Neraca (c) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sebagimana terlampir adalah tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, Neraca, Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Mataram, 31 Desember 2014. Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi NTB

dr. H. Mawardi Hamry, MPPM. NIP. 19611106199603 1 002


- 78 -


RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI NTB

Recommend Documents