Profil Kesehatan Provinsi NTB

Profil Kesehatan Provinsi NTB

January 1

2013

[Profil kesehatan merupakan salah satu produk dari Sistem Informasi Kesehatan yang penyusunan dan penyajiannya dibuat sesederhana mungkin tetapi informatif tentang situasi dan hasil pembangunan kesehatan selama satu tahun yang memuat data derajat kesehatan, sumber daya kesehatan dan capaian indikator hasil pembangunan kesehatan untuk dipakai sebagai alat tolok ukur kemajuan pembangunan kesehatan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi program-program kesehatan selama kurun waktu tahun 2013]

Tahun 2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbil’alamiin. Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena perkenan-Nya maka Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 dapat diselesaikan. Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan kepada publik terkait pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian hasil pembangunan kesehatan, termasuk kinerja dari penyelenggaraan standar pelayanan minimal di bidang kesehatan, sesuai amanat Undangundang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 ini diupayakan dapat menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin namun karena keterbatasan teknis belum semua data dapat disajikan terpilah. Data yang disajikan dalam Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-NTB dan instansi lain yaitu Badan Pusat Statistik provinsi dan kabupaten/kota dan BKKBN kabupaten/kota. Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna. Untuk itu masukan, saran dan koreksi dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan profil di tahun mendatang. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013. Mataram, Agustus 2014 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drg. Eka Junaedi Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196009301987121002

DAFTAR ISI halaman KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR TABEL

iii

DAFTAR GAMBAR

iv

DAFTAR LAMPIRAN

v

BAB I

1

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

1

B. Sistematika penyajian

1

GAMBARAN UMUM

3

A. Keadaan Geografis

3

B. Kependudukan

4

C. Ekonomi

7

D. Pendiidkan

8

E. Kesejahteraan Sosial

9

SITUASI DERAJAT KESEHATAN

12

A. Angka Harapan Hidup (AHH)

12

B. Angka Kematian

13

C. Angka Kesakitan (Morbiditas)

17

D. Status Gizi Masyarakat

36

SITUASI UPAYA KESEHATAN

38

A. Pelayanan Kesehatan Dasar

38

B. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

58

C. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

60

D. Pembinaan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar

61

E. Pelayanan Kefarmasian

65

Situasi Sumber Daya kesehatan

67

A. Sarana Kesehatan

67

B. Tenaga Kesehatan

73

C. Pembiayaan Kesehatan

75

KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

77 78

Lampiran Lampiran Tabel 1 – 82

Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

79-166

ii

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel II.1

Nama Tabel Banyaknya Kecamatan dan Desa / Kelurahan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012

Tabel II.2

Penduduk Provinsi NTB menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota Tahun 2013

Tabel III.1

Prevalensi Status Gizi Balita di Provinsi NTB Tahun 2013

Tabel V.1

Jumlah Rumah Sakit Umum berdasarkan Pemilikan/Pengelola di Provinsi NTB Tahun 2013

Tabel V.2

Jumlah Puskesmas di Provinsi NTB Tahun 2012 – 2013

Tabel V.3

Jumlah Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu di Provinsi NTB Tahun 2013


Halaman

4 5 36 67 68 69

iii

DAFTAR GAMBAR

Nomor

Nama Gambar

Halaman

Gambar II.1

Peta Provinsi Nusa Tenggara Barat

3

Gambar II.2

Piramida Penduduk NTB Tahun 2013

6

Gambar II.3

Angka Melek Huruf di Provinsi NTB & Nasional Th 2008-2012

8

Gambar II.4

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan di Provinsi NTB Tahun

9

2007-2012 Gambar II.5

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi NTB Tahun 2005-2013

Gambar III.1

Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi NTBdan Nasional Tahun 2005-2012

10 13

Gambar III.2

Jumlah Kematian Ibu di Provinsi NTB Tahun 2005-2013

14

Gambar III.3

AKB di Provinsi NTB dan Indonesia Tahun 2003-2012

16

Gambar III.4

Kasus Kematian Bayi di Provinsi NTB Tahun 2008-2013

17

Gambar III.5

10 Penyakit Terbanyak di Puskesmas di Provinsi NTB Tahun 2012 – 2013

Gambar III.6

18

Keberhasilan Pengobatan (succes rate) TB Paru, Kesembuhan dan Pengobatan Lengkap TB Paru di Provinsi NTB Tahun

20

2010-2013 Gambar III.7

Kasus dan Tren Penemuan dan Penanganan Pnemonia di Provinsi NTB Tahun 2008-2013

Gambar III.8

Penemuan Kasus Baru HIV-AIDS dan Kematian AIDS di Provinsi NTB Tahun 2010-2013

Gambar III.9

Tren Kasus Baru IMS di Provinsi NTB Tahun 2009-2012

Gambar III.10

Cakupan Penderita Diare Ditangani di Provinsi NTB Tahun 2010-2013

Gambar III.11

Penemuan Kasus Baru Kusta di Provinsi NTB Tahun 20102013


21 22 23 24 25 iv

Gambar III.12

Pravalensi Rate Kusta di Provinsi NTB Tahun 2000-2013

Gambar III.13

Cakupan Penderita Kusta Selesai Berobat (RFT) di Provinsi NTB Tahun 2009-2013

Gambar III.14

Trend Kasus dan Rate AFP Non Polio di Provinsi NTB Tahu 2005-2013

Gambar III.15

Trend Kasus dan Kematian Tetanus Neonatorum di Provinsi NTB Tahun 2007-2013

26 27 28 27

Gambar III.16

Trend Kasus Campak di Provinsi NTB Tahun 2006-2013

30

Gambar III.17

Trend Kasus Polio di Provinsi NTB Tahun 2006-2013

31

Gambar III.18

Penemuan Kasus Hepatitis B di Provinsi NTB Tahun 20062013

Gambar III.19

Kasus DBD dan Insidence DBD di Provinsi NTB Tahun 20062013

Gambar III.20

Angka Kesakitan Malaria di Provinsi NTB Tahun 2006-2013

Gambar III.21

Status Gizi Balita berdasarkan BB/U di Provinsi NTB Tahun 2013

Gambar IV.1

Cakupan Pelayanan K1 dan K4 di Provinsi NTB Tahun 20062013

Gambar IV.2

Cakupan Imunisasi TT1 dan TT2 Ibu Hamil di Provinsi NTB Tahun 2013

Gambar IV.3

Cakupan Pemberian Tablet Fe 1 dan Fe 3 untuk Ibu Hamil di Provinsi NTB Tahun 2013

Gambar IV.4

Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Provinsi NTB Tahun 2006-2013

Gambar IV.5

Capaian Pelayanan Ibu Nifas dan Ibu Nifas mendapatkan Vitamin A di Provinsi NTB Tahun 2013

Gambar IV.6

Cakupan Pemakaian Kontrasepsi oleh Peserta KB Baru di Provinsi NTB Tahun 2012-2013

32 33 34 37 39 40 41 42 43 44

Gambar IV.7

Cakupan UCI Desa /Kelurahan di Provinsi NTB Tahun 2013

47

Gambar IV.8

Cakupan Imunisasi pada Bayi di Provinsi NTB Tahun 2013

48

Gambar IV.9

Cakupan ASI Eksklusif pada Bayi di Provinsi NTB Tahun 2013

49


v

Gambar IV.10

Cakupan Bayi (6-11 bulan) mendapat Vitamin A 100 ribu IU di Provinsi NTB Tahun 2013

Gambar IV.11

Cakupan Anak Balita (12-59 bulan) Mendapat Pelayanan Kesehatan di Provinsi NTB Tahun 2012 dan Tahun 2013

50 51

Gambar IV.12

Cakupan Vitamin A pada Balita di Provinsi NTB Tahun 2013

52

Gambar IV.13

Penemuan Kasus Gizi Buruk di Provinsi NTB Tahun 2005-2012

53

Gambar IV.14

Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD/Setingkat di Provinsi NTB Tahun 2012-2013

Gambar IV.15

Cakupan SD/MI Untuk Kegiatan Sikat Gigi Masal di Provinsi NTB Tahun 2013

Gambar IV.16

Cakupan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Provinsi NTB Tahun 2007-2013

Gambar IV.17

Cakupan Pelayanan Usia Lanjut di Provinsi NTB Tahun 20072013

Gambar IV.18

Pemakaian Rata-Rata per Bulan dari 10 Jenis Obat Terbanyak yang digunakan di Provinsi NTB Tahun 2013

Gambar V.1

Persentase Posyandu menurut Strata di Provinsi NTB Tahun 2013

Gambar V.2

Jumlah Poskesdes dan Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota se Provinsi NTB Tahun 2013

54 55 56 57 66 71 72

Gambar V.3

Desa/Kelurahan Siaga di Provinsi NTB Tahun 2013

73

Gambar V.4

Jenis Tenaga Kesehatan di Provinsi NTB Tahun 2013

74

Gambar V.5

Pembiayaan Kesehatan di Provinsi NTB Tahun 2013

75


vi

DAFTAR LAMPIRAN Nomor

Tabel 1

Nama Tabel

Halaman

Resume Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

79

Luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah rumah tangga dan

87

kepadatan penduduk menurut kecamatan di Provinsi NTB tahun 2013 Tabel 2

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur di

88

Provinsi NTB Tahun 2013 Tabel 3

Peduduk berumur 15 tahun keatas yang melek huruf dan ijazah

89

tertinggi yang diperoleh menurut jenis kelamin di Provinsi NTB tahun 2013 Tabel 4

Jumah Kelahiran menurut kabupaten dan jenis kelamin di Provinsi

90

NTB Tahun 2013 Tabel 5

Jumlah

kematian

neonatal,

bayi

dan

balita

menurut

91

kabupaten/kota dan jenis kelamin di Provinsi NTB tahun 2013 Tabel 6

Jumlah kematian ibu menurut kabupaten/kota dan kelompok

92

umur di Provinsi NTB tahun 2013 Tabel 7

Kasus baru TB BTA+, seluruh kasus TB, kasus pada TB pada

93

anak, dan case notification rate (CNR) per 100.000 penduduk menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin di Provinsi NTB tahun 2013 Tabel 8

Jumlah kasus dan angka penemuan kasus TB paru BTA+ menurut

94

kabupaten/kota dan jenis kelamin di Provinsi NTB Tahun 2013 Tabel 9

Angka kesembuhan dan pengobatan lengkap TB paru BTA+ serta

95

keberhasilan pengobatan menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin di Provinsi NTB Tahun 2013 Tabel 10

Penemuan kasus pneumonia balita menurut kabupaten/kota dan

96

jenis kelamin di Provinsi NTB Tahun 2013


vii

Tabel 11

Jumlah kasus HIV, AIDS, dan syphilis menurut kelompok umur

97

dan jenis kelamin di Provinsi NTB Tahun 2013 Tabel 12

Persentase donor darah diskrining terhadap HIV menurut jenis

98

kelamin di Provinsi NTB Tahun 2013 Tabel 13

Kasus diare yang ditangani menurut kabupaten/kota dan jenis

99


Jumlah kasus baru kusta menurut kabupaten/kota dan jenis

100


Kasus baru kusta 0-14 tahun dan cacat tingkat 2 menurut

101


Jumlah kasus dan angka prevalensi penyakit kusta menurut

102

kabupaten/kota, tipe/jenis dan jenis kelamin di Provinsi NTB Tahun 2013 Tabel 17

Persentase penderita kusta selesai berobat (Release From Treatment/RFT) menurut kabupaten/kota dan

103

jenis kelamin di

Provinsi NTB Tahun 2013 Tabel 18

Jumlah kasus AFP (non polio) menurut kabupaten/kota di Provinsi

104


Jumlah kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi

105

(PD3I) menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin di Provinsi NTB Tahun 2013 Tabel 20

Jumlah kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi

106

(PD3I) menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin di Provinsi NTB Tahun 2013..(lanjutan) Tabel 21

Jumlah

kasus

demam

berdarah

dengue

(DBD)

107

menurutkabupaten/kota dan jenis kelamin di Provinsi NTB Tahun 2013 Tabel 22

Kesakitan dan kematian akibat malaria menurut kabupaten/kota

108

dan jenis kelamin di Provinsi NTB Tahun 2013 Tabel 23

Penderita filariasis ditangani menurut kabupaten/kota dan jenis

109

kelamin di Provinsi NTB Tahun 2013 Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

viii

Tabel 24

Cakupan pengukuran tekanan darah menurut kabupaten/kota dan

110

jenis kelamin di Provinsi NTB tahun 2013 Tabel 25

Cakupan pemeriksaan obesitas menurut kabupaten/kota dan jenis

111

kelamin di Provinsi NTB tahun 2013 Tabel 26

Cakupan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode iva dan

112

kanker payudara dengan pemeriksaan klinis (cbe) menurut kabupaten kota di Provinsi NTB tahun 2013 Tabel 27

Jumlah penderita dan kematian pada klb menurut jenis kejadian

113

luar biasa (KLB) di Provinsi NTB tahun 2013 Tabel 28

Kejadian luar biasa (KLB) di desa/kelurahan yang ditangani < 24

114

jam di Provinsi NTB tahun 2013 Tabel 29

Cakupan kunjungan ibu hamil, persalinan ditolong tenaga kesehatan,

dan

pelayanan

kesehatan

ibu

nifas

115

menurut

kabupaten/kota di Provinsi NTB tahun 2013 Tabel 30

Persentase cakupan imunisasi TT pada ibu hamil menurut

116


Persentase cakupan imunisasi TT pada wanita usia subur menurut

117


Jumlah ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe1 dan Fe3 menurut

118

kabupaten/kota di Provinsi NTB Tahun 2013 Tabel 33

Jumlah dan persentase penanganan komplikasi kebidanan dan

119

komplikasi neonatal menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin Tabel 34

Proporsi peserta KB aktif menurut jenis kontrasepsi, kecamatan,

120

dan puskesmas Provinsi NTB tahun 2013 Tabel 35

Proporsi peserta KB baru menurut jenis kontrasepsi, kecamatan,

121

dan puskesmas di Provinsi NTB tahun 2013 Tabel 36

Jumlah peserta KB baru dan KB aktif menurut kecamatan dan

122

puskesmas di Provinsi NTB tahun 2013 Tabel 37

Bayi berat badan lahir rendah (bblr) menurut kabupaten/kota dan

123

jenis kelamin di provinsi ntb tahun 2013


ix

Tabel 38

Cakupan kunjungan neonatal menurut kabupaten/kota dan jenis

124

kelamin di Provinsi NTB tahun 2013 Tabel 39

Jumlah bayi yang diberi ASI eksklusif menurut jenis kelamin,

125

kecamatan, dan puskesmas di Provinsi NTB tahun 2013 Tabel 40

Cakupan pelayanan kesehatan bayi menurut kabupaten/kota dan

126


Cakupan desa/kelurahan UCI menurut kabupaten/kota di provinsi

127

NTB tahun 2013 Tabel 42

Cakupan

imunisasi

DPT,

HB,

dan

campak

pada

bayi

128

menurutkabupaten/kota dan jenis kelamin di Provinsi NTB tahun 2013 Tabel 43

Cakupan

imunisasi

BCG

dan

polio

pada

bayi

menurut

129

kabupaten/kota dan jenis kelamin di Provinsi NTB tahun 2013 Tabel 44

Cakupan pemberian vitamin A pada bayi, anak balita, dan ibu

130

nifas menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin di Provinsi NTB tahun 2013 Tabel 45

Jumlah anak 0-23 bulan ditimbang menurut kabupaten/kota dan

131


Cakupan pelayanan anak balita menurut kabupaten/kota dan

132


Jumlah balita ditimbang menurut kabupaten/kota dan jenis

133


Cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan

134

menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin di Provinsi NTB Tahun 2013 Tabel 49

Cakupan Pelayanan

Kesehatan (Penjaringan) Siswa SD

&

135

Setingkat Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin di Provinsi NTB Tahun 2013 Tabel 50

Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Menurut Kabupaten/Kota di

136

Provinsi NTB Tahun 2013


x

Tabel 51

Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Pada Anak SD Dan Setingkat Menurut Kabupaten/Kota Dan

137

Jenis Kelamin di Provinsi NTB

Tahun 2013 Tabel 52

Cakupan

pelayanan

kesehatan

usia

lanjut

menurut

138


Jumlah kegiatan promosi kesehatan di Provinsi NTB Tahun 2013

139

Tabel 54

Cakupan jaminan kesehatan menurut jenis jaminan danjenis

140

kelamin Provinsi NTB Tahun 2013 Tabel 55

Jumlah kunjungan rawat

jalan,rawat

inap dan kunjungan

141

gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013 Tabel 56

Angka kematian pasien di rumah sakit Provinsi NTB Tahun 2013

142

Tabel 57

Indikator kinerja pelayanan di rumah sakit Provinsi NTB Tahun

143

2013 Tabel 58

Persentase rumah tangga berprilaku Hidup bersih dsn sehat (ber-

144

PHBS) menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2013 Tabel 59

Persentase rumah sehat menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTB

145

Tabel 60

Penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum

146

berkualitas (layak) menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2013 Tabel 61

Persentase kualitas air minum di penyelenggara air minum yang

141

memenuhi syarat kesehatan Provinsi NTB tahun 2013 Tabel 62

Penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak

142

(jamban sehat) menurut Kabupaten/Kota dan jenis jamban Provinsi NTB Tahun 2013 Tabel 63

Desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat

143

Provinsi NTB Tahun 2013


xi

Tabel 64

Persentase tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan

144

menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2013 Tabel 65

Tempat pengelolaan makan (TPM) menurut status hygiene

145

sanitasi Povinsi NTB Tahun 2013 Tabel 66

Tempat pengelolaan makanan dibina dan diuji petik Provinsi NTB

146

Tahun 2013 Tabel 67

Persentase ketersedian obat dan vaksin Provinsi NTB Tahun 2013

147

Tabel 68

Jumlah sarana kesehatan menurut kepemilkan Provinsi NTB

148

Tahun 2013 Tabel 69

Persentase sarana kesehatan (Rumah Sakit) dengan kemampuan

149

Pelayanan Gawat Darurat (GADAR) level I Provinsi NTB Tahun 2013 Tabel 70

Jumlah posyandu menurut Kabupaten/Kota dan strata Provinsi

150


Jumlah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

151

menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2013 Tabel 72

Jumlah desa siaga menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun

152

2013 Tabel 73

Jumlah tenaga medis si fasilitas kesehatan Provinsi NTB Tahun

153

2013 Tabel 74

Jumlah tenaga keperawatan di fasilitas kesehatan Provinsi NTB

154

Tahun 2013 Tabel 75

Jumlah tenaga kefarmasian fasilitas kesehatan Provinsi NTB

155

Tahun 2013 Tabel 76

Jumlah tenaga kesehatan masyarakat san kesehatan lingkungan

156

di fasilitas kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013 Tabel 77

Jumlah tenaga gizi di fasilitas kesehatan provinsi NTB Tahun2013

157

Tabel 78

Jumlah tenaga teknisi medis di fasilitas kesehatan Provinsi NTB

158

Tahun 2013 Tabel 79

Jumlah tenaga teknisi medis dan fisioterapi di fasilitas kesehatan

159

Provinsi NTB Tahun 2013 Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

xii

Tabel 80

Jumlah tenaga kesehatan lain di fasilitas kesehatan Provinsi NTB

160

Tahun 2013 Tabel 81

Jumlah tenaga non kesehatan di fasilitas kesehatan Provinsi NTB

161

tahun 2013 Tabel 82

Anggaran kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2013


166

xiii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk mencapai komitmen internasional, yang dituangkan dalam Millenium Development Goals (MDGs) dengan tujuan yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV-AIDS, TB dan malaria

serta

penyakit

lainnya

dan

yang

tidak

terkait

langsung

yaitu

menanggulangi kemiskinan dan kelaparan serta mendorong diarahkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan tersebut dibutuhkan adanya ketersediaan data dan informasi yang akurat bagi proses pengambilan keputusan dan perencanaan program. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang

evidence based diarahkan untuk penyediaan data dan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Profil kesehatan merupakan salah satu produk dari Sistem Informasi Kesehatan yang penyusunan dan penyajiannya dibuat sesederhana mungkin tetapi informatif tentang situasi dan hasil pembangunan kesehatan selama satu tahun yang memuat data derajat kesehatan, sumber daya kesehatan dan capaian indikator hasil pembangunan kesehatan untuk dipakai sebagai alat tolok ukur kemajuan pembangunan kesehatan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi program-program kesehatan selama kurun waktu tahun 2013. B. SISTEMATIKA PENYAJIAN Sistematika penyajian Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN : Berisi

penjelasan

tentang

maksud,

tujuan

dan

sistematika

penyajiannya. BAB II

: GAMBARAN UMUM


1

Menyajikan tentang gambaran umum Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi letak geografis, kependudukan, ekonomi dan pendidikan yang erat kaitannya dengan kesehatan. BAB III

: SITUASI DERAJAT KESEHATAN Berisi uraian tentang indikator mengenai angka kematian, angka kesakitan dan angka status gizi masyarakat.

BAB IV

: SITUASI UPAYA KESEHATAN Menguraikan

tentang pelayanan

kesehatan dasar,

pelayanan

kesehatan rujukan dan penunjang, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, pembinaan kesehatan lingkungan

dan

sanitasi

dasar,

perbaikan

gizi

masyarakat,

pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan, pelayanan kesehatan dalam situasi bencana serta upaya pelayanan kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota. BAB V

: SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN Menguraikan

tentang

tenaga

kesehatan,

sarana

kesehatan,

pembiayaan kesehatan dan sumber daya kesehatan lainnya. BAB VI

: PENUTUP Berisi sajian garis besar hasil-hasil cakupan program/kegiatan berdasarkan indikator-indikator bidang kesehatan untuk dapat ditelaah lebih jauh dan untuk bahan perencanaan pembangunan kesehatan serta pengambilan keputusan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Lampiran

: Berisi 82 tabel data/angka pencapaian kabupaten/kota, sebagian diantaranya merupakan Indikator Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota


2

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Keadaan Geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 yang mengatur tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT. Secara geografis NTB terletak antara 08010’-09005 Lintang Selatan dan 115046’-119005’ Bujur Timur. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Laut Flores, di sebelah timur terhadang Selat Sape, di sebelah selatan terbentang Samudera Hindia dan di sebelah barat berhadapan dengan Selat Lombok. NTB merupakan provinsi kepulauan dengan dua pulau utama: Lombok dan Sumbawa. Terdapat pula sekurangnya 332 pulau-pulau kecil dengan panjang garis pantai yang terbentang seluas 2.333 kilometer. Gambar II.1 Peta Provinsi Nusa Tenggara Barat

Luas daratan NTB terbentang sepanjang lebih dari 20 ribu kilometer persegi. Luas daratan Pulau Lombok hampir mencapai 5 ribu kilometer persegi. Ini sekitar 23,51 persen dari luas total daratan NTB. Daratan Pulau Sumbawa terbentang hingga 15 ribu kilometer persegi atau hampir mencapai 77 persen dari luas total daratan NTB.


3

Di NTB terdapat delapan kabupaten dan dua kota, dengan 116 kecamatan dan 1.112 desa dan kelurahan. Tabel II.1 Banyaknya Kecamatan dan Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kabupaten/Kota Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Dompu Bima Sumbawa Barat Lombok Utara Kota Mataram Kota Bima Jumlah

Luas Wilayah (km2)*) 1,053.92 1,208.40 1,605.55 6,643.98 2,324.60 4,389.40 1,849.02 809.53 61.30 207.5 20,153.20

Kecamatan*)

Desa/Kelurahan**)

10 12 20 24 8 18 8 5 6 5

122 139 254 165 79 191 64 33 50 38

116

1.135

Sumber: *) Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2013, BPS Provinsi NTB **) Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2013

Curah hujan tertinggi sebesar 158,1-130,3 milimeter terjadi pada bulan September-Mei yang mencakup 50 persen luas wilayah Lombok Selatan, Sumbawa Besar, Dompu dan Bima. Sementara pada musim kemarau, curah hujan tertinggi sebesar 15,9 milimeter pada bulan Agustus yang mencakup 50 persen wilayah Lombok Selatan dan Dompu serta hampir seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat dan Kabupaten Bima. Kondisi ini perlu mendapat perhatian terutama terkait munculnya penyakit yang biasa muncul di musim hujan dan musim kemarau. B. Kependudukan Penduduk merupakan subyek dan sekaligus obyek dari pembangunan kesehatan. Berdasarkan Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk NTB mencapai 4.500.212 jiwa. Kemudian tahun 2013 sesuai hasil proyeksi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota

(berdasarkan jumlah penduduk tahun sebelumnya) dan

BPS kabupaten/kota, jumlah penduduk NTB diperkirakan mencapai 4.648.385 jiwa atau bertambah sebanyak 148 ribu penduduk. Penduduk Provinsi NTB NTB di setiap kabupaten/kota tercantum pada tabel II.2 berikut.


4

Penduduk Provinsi NO

Kabupaten/kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Dompu Bima Sumbawa Barat Lombok Utara Kota Mataram Kota Bima JUMLAH PROVINSI

Tabel II.2 NTB menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota Tahun 2013 Rasio Kepadatan Penduduk Jumlah Jenis Penduduk Penduduk Laki-laki Perempuan Kelamin per km2 95.8 596 627.617 307.108 320.509 89.8 733 886.004 419.286 466.718 87.1 704 1.130.365 526.179 604.186 103.7 65 433.754 220.769 212.985 102.2 97 225.937 114.184 111.753 99.3 102 447.286 222.883 224.403 103.1 64 118.608 60.201 58.407 97.0 260 210.528 103.643 106.885 97.8 6.846 419.641 207.440 212.201 96.3 716 148.645 72.915 75.730 94.2 231 4,648.385 2.254.608 2.393.777

Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2013

Tabel II.2 menunjukkan bahwa persebaran penduduk di NTB tampak tidak merata, baik antar pulau maupun kabupaten/kota. Penduduk NTB lebih banyak bertempat tinggal di Pulau Lombok daripada Pulau Sumbawa. Penduduk terbanyak ada di Kabupaten Lombok Timur yaitu 1.130.365 jiwa dan yang terendah ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Tabel II.2 juga memperlihatkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan. Data tahun 2013 memperlihatkan bahwa di Provinsi NTB jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini dapat ditunjukkan oleh sex ratio yang nilainya lebih kecil dari 100. Untuk setiap 100 penduduk perempuan berbanding 94 penduduk laki-laki. Kabupaten Lombok Timur mempunyai rasio jenis kelamin paling rendah yaitu sebesar 87,1. Artinya terdapat 100 perempuan yang terbandingkan dengan 87 laki-laki. Sementara itu, Kabupaten Sumbawa, Dompu dan Sumbawa Barat mempunyai rasio jenis kelamin di atas 100. Luas wilayah NTB sekitar 20.153.20 kilometer persegi, maka kepadatan penduduk di setiap kilometer perseginya rata-rata sebanyak 231 jiwa pada tahun 2013. Kepadatan penduduk di kota umumnya lebih tinggi daripada di kabupaten. Kota Mataram merupakan kota terpadat di NTB yaitu dengan kepadatan sebesar 6.846 orang per km2, diikuti oleh Lombok Tengah dengan kepadatan 733 orang per km2.


5

Struktur penduduk NTB didominasi oleh penduduk usia muda. Piramida penduduk NTB berbentuk limas, semakin ke atas tampak semakin mengecil. Piramida penduduk NTB tahun 2013 terlihat pada gambar II.2 berikut. Gambar II.2 Piramida Penduduk NTB Tahun 2013 PEREMPUAN

LAKI-LAKI

75+ 70 - 74 65 - 69 60 - 64 55 - 59 50 - 54 45 - 49 40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29 20 - 24 15 - 19 10 - 14 5-9 0-4

300.000

200.000

100.000

00

100.000

200.000

300.000

Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2012

Gambar II.2 memperlihatkan bahwa penduduk laki-laki dan perempuan terbanyak pada kelompok usia muda (0 – 14 tahun). Dengan karakteristik penduduk muda, pemerintah NTB perlu memikirkan pembangunan kualitas manusianya. Tidak terhindarkan bahwa pemerintah NTB menghadapi beban besar dalam investasi sosial. Investasi sosial adalah kegiatan antara lain pengembangan sumber daya manusia dan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi anak-anak di bawah 15 tahun. Berkurangnya penduduk pada usia kelompok umur 0 – 14 tahun disebabkan faktor meninggal atau migrasi keluar NTB. Pada kelompok umur 25-29 tahun penduduk laki-laki dan perempuan di NTB bertambah. Hal ini disebabkan terjadinya migrasi masuk terutama penduduk luar NTB yang bekerja/sekolah di NTB. Rasio beban tanggungan (dependency ratio) tahun 2013 tidak berbeda dengan rasio beban tanggungan penduduk NTB tahun 2012. Pada tahun 2012, rasio beban tanggungan sebanyak 55 dan pada tahun 2013 sebanyak 55,4. Dalam artian untuk


6

setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 55 orang penduduk bukan usia produktif (0-14 tahun dan 65+). C. Ekonomi Struktur

perekonomian

Provinsi

NTB

sedikit

mengalami

perubahan

dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi secara NTB secara kumulatif tahun 2013, mampu tumbuh sebesar 5,69% dibanding tahun 2012 sedikit lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi secara nasional yang tumbuh sebesar 5,78%. Pertumbuhan ekonomi saat ini lebih baik dibanding 2 tahun sebelumnya yang justru mengalami penurunan. Sebaliknya sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran terus mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan peranan pada tahun sebelumnya, peranan sektor pertanian pada tahun 2012 sebesar 25,83 persen maka pada tahun 2013 meningkat menjadi 26,15 persen, sedangkan peranan sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan dari 18,58 persen pada tahun 2012 menjadi 17,64 persen pada tahun 2013. Sektor ekonomi lain yang memberikan kontribusi yang besar dalam capaian PDRB Provinsi NTB Tahun 2013 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa yaitu masing-masing sebesar 16,96 persen dan 13,36 persen. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi paling kecil adalah sektor listrik, gas, dan air bersih yaitu sebesar 0,52 persen. Indikator peningkatan.

kesejahteraan

Adanya

di

penurunan

Provinsi angka

NTB

menunjukkan

kemiskinan

berdasarkan

adanya hasil

tren survei

kemiskinan di bulan September 2013 menjadi penyebab utama peningkatan indikator kesejahteraan. Dengan adanya peningkatan nilai garis kemiskinan hingga 12,0%, jumlah penduduk kurang mampu menurun hingga 3,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat. Inflasi komoditas Kesehatan relatif stabil sepanjang tahun 2013. Pergerakan harga relatif tidak terlalu berfluktuasi yang disebabkan oleh stabilnya biaya jasa kesehatan dan perawatan jasmani dan kosmetika.Kenaikan inflasi yang cukup tinggi hanya terjadi pada kenaikan harga jamu, jasa keriting rambut, obat gosok maupun jasa gunting rambut. Namun demikian, sumbangan komoditas tersebut terhadap kenaikan inflasi tidak terlalu besar. Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

7

D. Pendidikan Kemampuan baca tulis penduduk merupakan ukuran dasar untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan pendidikan. Semakin tinggi tingkat melek huruf penduduk, maka semakin berhasil pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Angka melek huruf di Provinsi NTB tahun 2012 mencapai 83,68 persen. Jika dirinci menurut jenis kelamin terlihat diparitas yang cukup besar. Kemampuan baca tulis perempuan di Provinsi NTB lebih rendah yaitu mencapai 79 persen berbanding 88 persen untuk lakilaki. Dengan kata lain, perempuan yang buta huruf lebih banyak dibandingkan lakilaki. Gambar II.3 Angka Melek Huruf di Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2008-2012 95 93 91 persen (%))

89 87 85 83 81 79 77 75

2008

2009

2010

2011

2012

NTB

80,13

80,18

81,05

83,24

83,68

Nasional

92,19

92,58

92,91

92,99

93,25

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, BPS 2008-2012

Gambar II.3 memperlihatkan bahwa angka melek huruf tahun 2012 sedikit meningkat dibandingkan angka melek huruf tahun 2011. Angka Melek Huruf di Provinsi NTB lebih rendah daripada rata-rata nasional artinya penduduk yang buta huruf di Provinsi NTB masih lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Indikator pendidikan yang lain adalah tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk. Indikator ini dapat menjadi salah satu indikator dari tingkat kemampuan sumber daya manusia. Berikut disajikan tabel persentase menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan di Provinsi NTB tahun 2007 - 2012. Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

8

persentase (%)

Gambar II.4 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun keatas menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan di Provinsi NTB Tahun 2007 – 2012 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Tidak memiliki Ijazah

SD/MI

SMP/ MTs

SMA/ MA/SMK

AKADEMI/ DIPLOMA

PERGURUAN TINGGI

2008

40,9

25,16

14,73

14,8

1,7

2,71

2009

39,17

25,76

15,6

15,27

1,47

2,73

2010

42,01

24,31

14,49

14,95

1,23

3,04

2011

36,1

26,28

16,74

16,14

1,41

3,33

2012

34,6

26,27

16,2

17,1

1,5

4,34

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, BPS 2008-2012

Gambar II. 4 memperlihatkan bahwa penduduk yang tamat

SMP keatas di

Provinsi NTB tahun 2012 meningkat dibandingkan tahun 2011. Pada mencapai 2011 mencapai sekitar 37,62 persen dan pada tahun 2012 mencapai 39,14 persen dengan komposisi laki-laki sebesar 42,60% persen dan perempuan sebesar 35,67 persen. Dibandingkan dengan tahun 2011, aka pada tahun 2012 telah terjadi peningkatan pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan berkaitan dengan kemampuan menyerap dan menerima informasi termasuk informasi kesehatan kesehatan serta kemampuan dalam berperan serta dalam pembangunan kesehatan. Masyarakat yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi, pada umumnya mempunyai pengetahuan dan wawasan yang lebih luas sehingga lebih mudah menyerap dan menerima informasi, serta dapat ikut berperan serta aktif dalam mengatasi masalah kesehatan dirinya dan keluarganya.


9

E. Kesejahteraan Sosial Provinsi NTB termasuk salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin yang banyak. Penduduk miskin di Provinsi NTB cenderung menurun namun pada tahun 2013 terjadi peningkatan penduduk miskin dibandingkan tahun 2012. Pada tahun Maret 2013 penduduk miskin sebanyak 830,84 ribu orang (17,97 %) sedangkan tahun 2012 penduduk miskin sebanyak 828,23 ribu orang. Namun pada September 2013 penduduk miskin mencapai 802,45 ribu (17,25 %). Gambar II.5 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi NTB Tahun 2005-2013

Sumber: BPS Provinsi NTB

Gambar II.5 memperlihatkan jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB mengalami penurunan selama periode 2006-2012. Pada periode Maret – September 2013, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 27,32 ribu orang (dari 391,4 ribu orang pada Maret 2013 menjadi 364,08 ribu orang pada September 2013), sementara di daerah perdesaan berkurang hanya 1,07 ribu orang (dari 439 orang orang pada Maret 2013 menjadi 438,37 ribu orang pada September 2013). Penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2013 sebesar 20,28 persen, menurun menjadi 18,69 persen pada September 2013. Begitu juga dengan penduduk


10

miskin di daerah perdesaan, yaitu dari 16,32 persen pada Maret 2013 menjadi 16,22 persen pada September 2013. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Ini terjadi di perkotaan dan perdesaan. Pada September 2013, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 72,98 persen untuk perkotaan dan 79,49 persen untuk daerah pedesaan. Tiga komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan adalah beras, rokok kretek filter dan gula pasir. Komoditi makanan lain di perkotaan yang berpengaruh terhadap garis kemiskinan adalah telur ayam ras, daging ayam ras dan mie instan. Sedangkan untuk perdesaan adalah cabe rawit, bawang merah dan ikan tongkol. Kondisi kemiskinan penduduk ini perlu mendapat perhatian karena berdampak pada status gizi dan kesehatan masyarakat.


11

BAB III SITUASI DERAJAT KESEHATAN

Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat antara lain dari angka kematian, angka kesakitan dan status gizi. Pada bagian ini, derajat kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat digambarkan melalui Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka kematian Ibu (AKI), angka morbiditas beberapa penyakit dan status gizi. A. Angka Harapan Hidup (AHH) Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk. Meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan; meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan gizi; mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Angka Harapan Hidup (AHH) diperoleh melalui survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Angka Harapan Hidup yang terhitung untuk Provinsi NTB tahun 1996 adalah 58,9 tahun, artinya bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1996 (periode 1992-1994) akan dapat hidup sampai 58 atau 59 tahun. Bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2006 mempunyai usia harapan hidup lebih panjang yaitu 60,90 tahun, dan bayi yang dilahirkan tahun 2012 usia harapan hidupnya mencapai 62,73 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup tersebut sebagaimana terlihat pada gambar berikut.


12

Gambar III.1 Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2005-2012 72 Angka Harapan Hidup

70 68

66 64 62

60 58 56

54

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

NTB

60,5

60,9

61,2

61,5

61,8

62,11

62,41

62,73

Nasional

68,08

68,47

68,7

69

69,21

69,43

69,65

69,87

Sumber: BPS Provinsi NTB

Gambar III.1 memperlihatkan peningkatan AHH di Provinsi NTB sampai 2012, namun AHH Provinsi NTB masih dibawah AHH nasional. Peningkatan AHH menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi NTB. B. Angka Kematian Angka kematian di suatu wilayah dari waktu ke waktu dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan program pembangunan kesehatan dan perkembangan derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian di komunitas pada umumnya diperoleh melalui data survey sedangkan data kematian yang ada di fasilitas kesehatan hanya memperlihatkan kasus rujukan. Angka kematian yang akan disajikan berikut ini adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). B.1 Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Penurunan AKI juga merupakan salah satu target


13

MDGs yaitu tujuan ke 5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu dengan mengurangi sampai ¾ resiko jumlah kematian ibu. Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian seorang ibu yang disebabkan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan. Selama tahun 2013 berdasarkan laporan dari kabupaten/kota di Provinsi NTB terjadi 117 kasus kematian ibu. Trend jumlah kematian ibu tahun 2005-2013 terlihat pada tabel gambar berikut. Gambar III.2 Jumlah Kematian Ibu di Provinsi NTB Tahun 2005-2013 140

kasus kematian ibu

130 120 110 100 90

80 NTB

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

108

97

95

92

121

113

130

100

117

Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2005-2013

Gambar III.2 memperlihatkan bahwa kasus kematian tahun 2013 meningkat dibandingkan tahun 2012. Kematian ibi terjadi di semua kabupaten-kota. Kematian ibu tahun 2013 terbanyak terjadi di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 35 kasus. Pada tahun 2013 tidak adak kabupaten-kota yang ditetapkan sebagai Kabupaten AKINO (Angka Kematian Ibu Nol).

Detail jumlah kematian ibu di kabupaten/kota tertera

dalam lampiran.


14

Kejadian kematian ibu paling banyak pada waktu ibu nifas sekitar

56%,

kematian ibu bersalin sekitar 23%, kematian pada waktu hamil sekitar 21%. Berdasarkan kelompok umur, kejadian kematian ibu pada usia 20-34 tahun sebanyak 54%, usia ≥35 tahun sebanyak 39% dan usia <20 tahun sebanyak 7%. Dibandingkan dengan tahun 2012, pada tahun 2013 terjadi peningkatan kasus kematian ibu pada usia ≥35 tahun dan usia <20 tahun. B.2 Angka Kematian Balita (AKABA) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Balita adalah jumlah anak yang meninggal sebelum usia 5 tahun. AKABA dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak termasuk status gizi, sanitasi dan angka kesakitan lainnya. Laporan rutin (pencatatan) petugas kesehatan di Provinsi NTB mencatat bahwa kasus kematian balita pada tahun 2013 menurun dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2012 sebanyak 1.502 kasus kematian balita (terdiri dari 1.432 kasus kematian bayi dan 82 kasus kematian anak balita) dari 103.524 kelahiran hidup. Pada tahun 2013 sebanyak 1.306 kasus kematian balita (terdiri dari 1.297 kasus kematian bayi dan 76 kasus kematian anak balita) dari 103.495 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat karena bayi adalah kelompok usia yang paling rentan terkena dampak dari perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi. Indikator AKB terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosialekonomi dan kesehatannya. AKB Provinsi NTB telah mengalami penurunan dalam kurun waktu 2003-2012, namun masih diatas angka nasional. Menurut data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) di Provinsi NTB pada tahun 2007 sebesar 72/1000 kelahiran hidup mengalami penurunan menjadi sebesar 57/1000 kelahiran hidup sesuai data SDKI 2012. Perbandingan data AKB Provinsi NTB dengan data AKB Indonesia tahun 2003 – 2012 terlihat pada gambar berikut.


15

Gambar III.3 AKB di Provinsi NTB dan Indonesia Tahun 2003-2012 80 per 1000 kelahiran hidup

70

74

60

72

50

57

Target RPJMD NTB

40 30

42 35

34

Target MDGs

32

20

23

10 0 2003

2007

2012 Indonesia

2013

2015

NTB

Sumber : BPS Provinsi NTB Tahun 2012

Gambar III.3 memperlihatkan bahwa AKB Provinsi NTB cukup tinggi dan diperlukan upaya yang sangat keras

menurunkan AKB untuk mencapai target.

Menurunkan AKB berpengaruh terhadap terjadinya peningkatan Umur harapan Hidup (UHH) suatu Negara. Berdasarkan perhitungan target yang ingin dicapai maka Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan target AKB yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2009-2013 turun menjadi 42/1000 kelahiran hidup. Disamping itu pemerintah pusat juga telah menetapkan target yang ingin dicapai sesuai MDGs ke-4 pada tahun 2015 yaitu AKB turun menjadi 23/1000 kelahiran hidup. Laporan rutin (pencatatan) petugas kesehatan di Provinsi NTB tahun 2013 terjadi 1.297 kematian bayi dari 103.495 kelahiran hidup. Kasus kematian bayi yang dilaporkan di setiap kabupaten/kota di Provinsi NTB tahun 2008-2013 terlihat pada gambar berikut.


16

Kasus Kematian Bayi

Gambar III.4 Kasus Kematian Bayi di Provinsi NTB Tahun 2008-2013 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Mtr

Lobar

KLU

Loteng

Lotim

Sbw

KSB

Dompu

Bima

Kt.Bima

NTB

2008

27

260

0

288

431

115

27

39

173

23

1383

2009

43

199

28

184

436

104

39

39

116

28

1216

2010

39

161

47

161

589

102

48

51

104

36

1338

2011

39

143

56

154

575

121

61

29

115

25

1318

2012

48

139

85

237

620

86

37

58

94

28

1432

2013

44

90

52

255

591

83

27

29

97

29

1297

Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten/kota Tahun 2013 Gambar III.4 memperlihatkan bahwa kumulatif kasus kematian bayi di Provinsi NTB tahun 2013 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 sebanyak 1.432 kasus kematian bayi sedangkan tahun 2013 sebanyak 1.297 kasus. Kasus terbanyak terjadi di Lombok Timur dan Lombok Tengah. C. Angka Kesakitan (Morbiditas) Angka kesakitan pada penduduk berasal dari community based data yang diperoleh melalui pengamatan terutama yang diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan melalui pencatatan dan pelaporan rutin dan insidentil. Kasus penyakit yang paling banyak diderita masyarakat di Provinsi NTB berdasarkan Laporan Bulanan (LB1) Kesakitan di Puskesmas dan jaringannya terlihat pada gambar berikut.


17

Gambar III.5 10 Penyakit Terbanyak di Puskesmas di 10 Penyakit Terbanyak di Puskesmas di Provinsi NTB Tahun 2012 Provinsi NTB Tahun 2013 Inf.Akut lain pada saluran pernafasan bag.atas

405.048

Peny.pada sistim otot & jaringan pengikat (rematik)

200.191 171.565

Penyakit Kulit Infeksi Penyakit lain pada saluran pernafasan bag. atas

136.686

Diare ( termasuk tersangka kolera )

119.622 97.007

Penyakit tekanan darah tinggi

76.362

Penyakit Kulit Allergi Gastritis

55.006

Asma

49.112

Kecelakaan dan Ruda Paksa

46.095

Inf. Akut lain pada saluran pernafasan bagian atas Penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat… Penyakit lain pada saluran pernafassan bagian atas Penyakit Tekanan Darah Tinggi Diare ( Termasuk Tersangka Kolera )

200.000

183.011 150.794 107.364 102.733

Penyakit Kulit Allergi

93.723

Penyakit Kulit Infeksi

87.545

Gastritis

-

420.176

60.452

Peny.pulpa &jaringan periapikal

46.520

Asma

33.745

400.000

Sumber: Laporan Kesakitan Kabupaten/Kota Tahun 2012-2013 Gambar III.5 memperlihatkan bahwa penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat yang berkunjung ke puskesmas pada tahun 2012 dan tahun 2013 adalah infeksi akut lain pada saluran pernafasan bagian atas. Kondisi ini erat kaitannya dengan kesehatan lingkungan masyarakat. Provinsi NTB juga dihadapkan juga pada masalah beban ganda. Di satu sisi kasus penyakit infeksi masih tinggi, namun disisi lain penyakit degeneratif juga meningkat. Selain itu perilaku masyarakat yang tidak sehat masih menjadi faktor utama disamping lingkungan dan pelayanan kesehatan. Berikut ini akan uraikan kondisi program pemberantasan dan pengendalian penyakit di Provinsi NTB tahun 2013. C.1.

Penyakit Menular Langsung

C.1.1 Tuberkulosis (TB) Pada tahun 2013, jumlah seluruh pasien TB (semua tipe) mencapai 5.928 orang, dan sebanyak 4.198 orang diantaranya merupakan kasus baru BTA+. Dibandingkan tahun 2012, maka pada tahun 2013 ini terjadi penurunan penemuan Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

18

kasus. Pada tahun 2012, jumlah penderita penyakit TB Paru ini mencapai 7.025 orang terdiri dari 2.511 kasus lama dan 4.339 kasus baru (3.816 orang dengan BTA +). Distribusi jumlah penderita di setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran tabel 7. Dari seluruh suspek TB yang diperiksa pada tahun 2013 sebanyak 40.376 orang, sebanyak 4.198 orang adalah pasien TB BTA positif yang ditemukan. Dengan kata lain bahwa proporsi pasien TB BTA positif diantara suspek sebanyak 10,40%.

Case Notification Rate (CNR) pada tahun 2013 adalah 127,53. Angka CNR ini yang digunakan untuk menujukkan kecenderungan (trend) penemuan pasien di wilayah tersebut. Pasien TB anak (0-14 tahun) yang ditemukan selama tahun 2013 sebanyak 633 orang diantara seluruh pasien TB tercatat. Proporsi pasien TB anak diantara seluruh pasien TB adalah 10,67%. Angka kematian selama pengobatan yang ditimbulkan akibat TB paru pada tahun 2013 cukup tinggi yaitu sebesar 3,7 per 100.000 penduduk. Angka kematian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan angka kematian pada tahun 2012 yaitu mencapai 3,32 per 100.000 penduduk. Angka kesembuhan (Cure Rate) pada tahun 2013 mencapai 82,57%. Angka ini dibawah angka minimal yang harus dicapai yaitu 85%. Oleh karena itu untuk program penanggulangan TB sangat perlu untuk memperhatikan jumlah pasien dengan hasil pengobatan lengkap, meninggal, gagal, default dan pindah. Evaluasi pengobatan pasien TB Paru tahun 2013, diperoleh angka keberhasilan pengobatan (Success Rate/SR) mencapi 93,59%.

Capaian ini menurun jika

dibandingkan dengan SR tahun 2012 sebesar 98,03 persen. Data keberhasilan pengobatan di setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran tabel 9. Tren keberhasilan pengobatan (SR) di Provinsi NTB tahun 2010-2013 terlihat pada gambar berikut.


19

Gambar III.6 Tren Keberhasilan Pengobatan (Succes Rate) TB Paru, Kesembuhan dan Pengobatan Lengkap TB Paru di Provinsi NTB Tahun 2010-2013 4.000

93,76

90,45

98,03

93,59

100 90

3.500

80

3.000

70

2.500

60

2.000 3.212

1.500

3.191

50

3.884

3.446

40 30

1.000

659

441

500

498

428

2.465

2.333

2.880

3.207

2010

2011

2012

2013

-

20 10 0

diobati

kesembuhan

pengobatan lengkap

SR

Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten/kota Tahun 2013

Gambar III.6 memperlihatkan bahwa SR pengobatan TB Paru tahun 2013 cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya walaupun jumlah pasien dengan kesembuhan tahun 2013 meningkat dibandingkan tahun 2012. C.1.2 Pneumonia Balita Bayi dan balita merupakan populasi yang paling rentan terkena Pneumonia. Kondisi tersebut umumnya terjadi pada balita dengan gizi kurang dan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Upaya pemberantasan penyakit Pneumonia difokuskan pada upaya penemuan dini dan tatalaksana kasus yang cepat dan tepat pada penderita. Perkiraan penderita Pneumonia balita pada tahun 2013 sebanyak 53.989 balita. Penderita ditemukan dan ditangani sebanyak 28.138 kasus (52,12%). Hasil lengkap per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 10. Berikut ditampilkan perkiraan kasus Pneumonia balita dan penderita yang ditemukan dan ditangani di Provinsi NTB tahun 2008-2013. Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

20

balita

Gambar III.8 Perkiraan Kasus dan Tren Penemuan dan Penanganan Pneumonia di Provinsi NTB Tahun 2008-2013 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Perkiraan penderita Pneumonia Balita

40.506

41.240

49.878

50.442

52.397

53.989

Penderita ditemukan dan ditangani

40.047

41.240

31.278

26.005

27.836

28.138


Gambar III.8 menunjukkan bahwa tren penderita (balita) ditemukan dan ditangani tahun 2008-2013 menurun. Penderita yang ditemukan dan ditangani pada tahun 2013 meningkat (28.138 balita) dibandingkan tahun 2012 (37.836 balita) namun jika dibandingkan dengan perkiraan penderita balita, maka capaian penderita yang ditemukan dan tangani pada tahun 2013 sebanyak 52,12% menurun dibandingkan capaian tahun 2012 (capaian tahun 2012 sebanyak 53,12%). C.1.3 HIV-AIDS dan Infeksi Menular Seksual HIV-AIDS sebagai salah satu penyakit menular menjadi perhatian serius di Provinsi NTB. Sebagai dalah satu daerah tujuan wisata, maka Provinsi NTB berpotensi sebagai tempat terjadinya penularan HIV-AIDS. Demikian juga sebagai salah satu daerah pengirim tenaga kerja ke luar negeri, kemungkinan terjadinya penularan HIVAIDS cukup besar. Kasus HIV-AIDS ditemukan di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi NTB. Jumlah kasus baru di setiap kabupaten/kota terlihat pada lampiran tabel 11. Laporan VCT rumah sakit/puskesmas dan laporan rutin AIDS kabupaten/kota menunjukkan bahwa pada tahun 2013 ditemukan 8 kasus baru HIV dan 7 kasus baru AIDS. Jumlah kematian karena AIDS di Provinsi NTB sebanyak 4 kasus. Kondisi ini menurun dibandingkan tahun 2012. Namun demikian, hal ini perlu mendapatkan Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

21

perhatian yang serius mengingat kasus HIV-AIDS di masyarakat merupakan fenomena gunung es, karena kasus yang dilaporkan hanya kasus yang ditemukan oleh petugas kesehatan saja Perkembangan penemuan kasus baru HIV-AIDS terlihat pada gambar berikut. Gambar III.8 Penemuan Kasus Baru HIV-AIDS dan Kematian AIDS di Provinsi NTB Tahun 2010-2013 225 200 175 orang

150

125 100 75 50 25 0

2010

2011

2012

2013

Kasus Baru HIV

219

81

63

8

Kasus Baru AIDS

166

67

117

7

Kematian AIDS

104

60

43

4


Gambar III.8 memperlihatkan bahwa kasus baru HIV positif tahun 2010-2013 cenderung menurun, namun pada tahun 2013 masih ditemukan kasus baru AIDS. Kegiatan pengendalian HIV-AIDS dilakukan juga melalui pengamatan terhadap hasil skrining/penapisan darah saat donor darah. Pada tahun 2013 dari 89.981 pendonor yang sampel darahnya diperiksa dan ditemukan 14 sampel darah yang positif HIV. Sampel darah yang positif HIV berasal dari Lombok Barat, Lombok Tengah, Dompu dan Kabupaten Bima. Penyakit lain yang menjadi perhatian di provinsi NTB sebagai daerah wisata adalah penyakit infeksi menular seksual (IMS) lainnya. Pada tahun 2013 jumlah kasus IMS sebanyak 19 orang. Penyebaran kasus IMS di kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran tabel 11. Kasus yang dilaporkan adalah jumlah penderita yang berobat ke sarana puskesmas dan jaringannya, sehingga jumlah penderita sebenarnya di populasi belum terdeteksi. Trend kasus baru IMS di Provinsi NTB tahun 2009-2013 terlihat pada gambar berikut. Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

22

Gambar III.9 Trend Kasus Baru IMS di Provinsi NTB Tahun 2009-2012 1000 900 818

800 700

862

669

600 500 400 326

300 200

100 19

0 Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten/kota Tahun 2009-2013

Gambar III.9 memperlihatkan bahwa pada tahun 2013 terjadi penurunan kasus penderita IMS. Kondisi ini terjadi karena belum semua sarana pelayanan kesehatan melaporkan kasus yang datang berobat ke sarana pelayanan kesehatan. Penderita IMS terdapat pada kelompok umur 30-39 tahun. C.1.4 Diare Penyakit diare merupakan salah satu penyakit berbasis lingkungan dan masih sebagai masalah besar di Provinsi NTB dikarenakan masih buruknya kondisi sanitasi dasar, lingkungan fisik maupun rendahnya perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Penyakit diare sebagai penyakit berbahaya karena dapat menyebabkan kematian dan menimbulkan kejadian luar biasa (KLB).


23

Gambar III.10 Cakupan Penderita Diare ditangani di Provinsi NTB Tahun 2010-2013 195.000

92,92

86,7

90,81

100

90,77

90

190.000

80

kasus/orang

185.000

70 178.113

180.000

176.920

60 173.417

175.000 170.000

50 40

165.048

165.000

30

160.000

20

155.000

190.359

191.678

194.822

persen (%)

200.000

10

191.049

150.000

0 2010

2011

perkiraan kasus Diare

2012 Diare ditangani

2013 Persentase ditangani


Gambar III.10 memperlihatkan bahwa cakupan penanganan diare di Provinsi NTB tahun 2013 menurun dibandingkan cakupan tahun 2011 dan tahun 2012. Cakupan penanganan diare di kabupaten/ kota di Provinsi NTB tahun 2012 terlihat pada lampiran tabel 13. C.1.5 Kusta WHO menetapkan Indonesia berada di urutan ketiga dunia setelah India dan Brazil dengan penderita kusta terbanyak. Provinsi NTB sebagai salah satu provinsi yang

memiliki

prevalensi

tinggi

terhadap

penyakit

kusta.

Hal

ini

sangat

memprihatinkan. Di era globalisasi, dimana kesehatan semakin membaik dan teknologi makin maju, namun ternyata penyakit kusta belum dapat diatasi. Kusta adalah penyakit yang tidak membahayakan dan tidak mematikan, namun kusta ini menimbulkan kecacatan jika tidak diketahui sejak dini. Apabila sejak awal sudah terdeteksi terdapat bakteri penyebab kusta, penyakit ini tidak akan menimbulkan kecacatan. Penyakit kusta adalah penyakit menular yang sulit menular karena tiap individu memiliki kekebalan normasl terhadap bakteri tersebut. Jumlah penderita kusta di Provinsi NTB masih cukup tinggi walaupun pada tahun 2013 terjadi penurunan jumlah kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

24

2013 dilaporkan terdapat penderita kusta sebanyak 346 kasus ((tipe Pausi Basiler sebanyak 94 kasus, tipe Multi Basiler sebanyak 252 kasus), dengan Angka Penemuan Kasus Baru Kusta (NCDR) sebesar 7,44 per 100.000 penduduk. Tahun 2012 dilaporkan terdapat penderita kusta sebanyak 408 kasus (tipe Pausi Basiler sebanyak 244 kasus, tipe Multi Basiler sebanyak 164 kasus), dengan Angka Penemuan Kasus Baru Kusta (NCDR) sebesar 8,80 per 100.000 penduduk. Kasus terbanyak terdapat di Kabupaten Bima, Sumbawa dan Kota Bima. Data lengkap di setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran tabel 14. Penemuan kasus baru kusta di Provinsi NTB tahun 2010-2013 terlihat pada gambar berikut. Gambar III.11 Penemuan Kasus Baru Kusta di Provinsi NTB Tahun 2010-2013 450 400 350

kasus

300

244

220

250

94

200 150

99

100 50

252 170

164

Tahun 2011

Tahun 2012

81

0

Tahun 2010

MB

Tahun 2013

PB


Gambar III.11 memperlihatkan bahwa pada tahun 2013 terjadi peningkatan kasus kusta. Kusta tipe MB meningkat jika dibandingkan tahun 2012, dan penurunan kasus kusta tipe PB. Tingkat penularan penyakit kusta di masyarakat digunakan indikator proporsi anak (0-14 tahun) di antara penderita baru. Pada tahun 2013 penderita kusta usia 014 tahun sebanyak 17,10% diantara penderita baru. Terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 proporsi anak di antara penderita baru sebesar 6,62 persen.


25

Keberhasilan dalam mendeteksi kasus baru dapat diukur dari tinggi rendahnya proporsi cacat tingkat 2. Jumlah kecacatan tingkat 2 di antara penderita baru tahun 2013 sebanyak 19 orang (5,51 %) atau Angka kecatatan tingkat 2 sebanyak 0,41 per 100.000 penduduk. Prevalensi rate penyakit kusta di Provinsi NTB tahun 2013 menurun menjadi 0,7 per 10.000 penduduk. Pada tahun 2012 prevalensi rate kusta adalah 0,80 per 10.000 penduduk. Data prevalensi rate di setiap kabupaten/kota dapat dilihat di lampiran tabel 16. Tren prevalensi rate kusta di Provinsi NTB tahun 2000-2013 terlihat pada gambar berikut. Gambar III.12 Prevalensi Rate Kusta di Provinsi NTB Tahun 2000-2013 1 0,9 per 10.000 penduduk

0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 PR

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0,7

0,6

0,9

0,83

0,63

0,71

0,76

0,86

0,64

0,59

0,55

0,85

0,8

0,7


Gambar III.12 memperlihatkan Prevalensi Rate (PR) Kusta di Provinsi NTB masih cukup tinggi. Walaupun demikian, cakupannya masih cukup baik yaitu masih di bawah batas toleransi (1 per 10.000 penduduk). Indikator lainnya terkait pengendalian dan penanggulangan penyakit kusta adalah angka penderita kusta tipe PB dan MB selesai berobat (Release From

Treatmen/RFT). Jumlah penderita kusta PB baru tahun 2012 yang selesai berobat sampai dengan tahun 2013 sebesar 78 persen. Jumlah penderita kusta MB baru tahun


26

2012 yang selesai berobat sampai 2013 sebesar 99 persen. Angka penderita kusta selesai berobat terlihat pada gambar berikut. Gambar III.13 Cakupan Penderita Kusta Selesai Berobat (RFT) di Provinsi NTB Tahun 2009-2013 120 100

persen

80 60 40 20 0

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

PB

97,22

38,64

62,28

49,21

78,0

MB

94,39

53,74

77,14

78,6

99,3


Gambar III.13 memperlihatkan cakupan selama 4 tahun terakhir, penderita Kusta tipe PB dan MB selesai diobati sejak tahun cenderung naik dan tidak mencapai target nasional. C.2. Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) C.2.1 AFP Non Polio

Acute Flaccid Paralysis (AFP) adalah semua anak yg berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yg sifatnya flaccid (layuh), terjadi secara akut (mendadak) dan bukan disebabkan oleh ruda paksa. Untuk anak <15 tahun, dapat dilaporkan sebagai kasus AFP jika terdapat gejala klinis yang pasti misalnya penyakit polio. Penyakit polio harus dibuktikan atau sudah tidak ada dengan penemuan kasus AFP. Pada tahun 2013 di Provinsi NTB ditemukan 40 kasus AFP non Polio dengan kasus terbanyak dari Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur. Data terinci di setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran table 18. Tren penemuan kasus AFP non polio di Provinsi NTB tahun 2005-2013 terlihat pada gambar berikut. Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

27

Gambar III.14 Trend Kasus dan Rate AFP Non Polio di Provinsi NTB Tahun 2005-2013 60

4

3,15 2,77

2,69

2,5

2,44

30

2 1,73

1,5

20 1,03 10

3

Rate

2,73

40 Kasus

3,5

3,42

50

1

0,72

0,5

30

37

14

37

24

45

43

49

40

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

0 kasus

AFP Rate


Gambar III.14 memperlihatkan bahwa kasus AFP non Polio cenderung meningkat sejak tahun 2009 sampai tahun 2012 dan menurun di tahun 2013. Kasus AFP non Polio di tahun 2009 sebanyak 24 kasus dan meningkat dua kali lipat pada tahun 2012 menjadi 49 kasus, dan menurun menjadi 40 kasus di tahun 2013. C.2.2 Tetanus Neonatorum (TN) Tetanus neonatorum (TN) merupakan penyakit tetanus yang terjadi pada bayi berusia di bawah 28 hari. Penyakit ini merupakan penyakit yang berbahaya dan memiliki tingkat morbiditas yang tinggi. Untuk mencegah tetanus neonatorum diberikan imunisasi TT pada semua wanita subur atau wanita hamil trimester III, selain memberikan penyuluhan, bimbingan dan pendampingan pada dukun beranak dalam perawatan tali pusat. Kasus TN selama 4 tahun berturut turut selama kurun waktu tahun 2007-2013 terjadi di Kabupaten Lombok Timur (tahun 2009=1 kasus; tahun 2011=1 kasus ; tahun 2012, tahun 2013=4 kasus). Pada tahun 2013 terdapat 3 kasus kematian karena

TN di Kabupaten Lombok Timur.

Penemuan kasus dan kematian Tetanus

neonatorum selama kurun waktu 2007-2013 dapat dilihat pada gambar berikut.


28

Gambar III.15 Trend Kasus dan Kematian Tetanus Neonatorum di Provinsi NTB Tahun 2007-2013 5

orang/kasus

4 3 2 1 0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

kasus TN

1

2

3

0

4

1

4

meninggal

1

2

3

0

3

1

3


Gambar III.15 memperlihatkan adanya kenaikan kasus dari tahun 2010 ke tahun 2013. Jika upaya pencegahan tidak berjalan optimal maka diprediksikan akan terjadi peningkatan kasus Tetanus Neonatorum. C.2.3 Campak Campak atau nama lainnya Measles atau Rubeola merupakan penyakit virus dan

akut yang sangat menular dan mendatangkan komplikasi serius. Umumnya

menyerang anak-anak, anak remaja atau dewasa muda yang tidak terlindungi dengan imunisasi. Pencegahan campak dilakukan dengan pemberian imunisasi aktif pada bayi berumur 9 bulan atau lebih. Pada tahun 2013 ditemukan sebanyak 11 kasus dan tidak ada kasus kematian akibat campak, menurun dibandingkan dengan kasus pada tahun 2012 dengan 166 kasus. Kasus terbanyak terdapat di Kabupaten Dompu dan Kota Bima. Penyebaran kasus campak di setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran tabel 20. Kasus campak di Provinsi NTB termasuk tinggi. Tren kasus campak di Provinsi NTB tahun 2006-2013 dapat dilihat pada gambar berikut. Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

29

Gambar III.16 Trend Kasus Campak di Provinsi NTB Tahun 2006-2013 800 700

716 609

600

Kasus

500 419

400 300 200

198

166

100 43

0 2006

2007

2008

18 2009

2010

2011

2012

11 2013


Gambar III.16 memperlihatkan bahwa kasus campak tertinggi pada tahun 2006 dan tahun 2011. Kasus mulai menurun setelah tahun 2007 dilakukan Kampanye Campak. Kasus menurun sampai dengan tahun 2009, namun meningkat kembali sejak tahun 2010 dan 2011.Pada tahun 2013 kasus campak menurun dibandingkan tahun 2012, namun tetap diwaspadai sehingga tidak terulang kejadian tahun 2009. C.2.4 Polio Penyakit polio atau poliomyelitis adalah penyakit paralisis atau kelumpuhan yang disebabkan oleh virus. Virus polio sangat menular dan tak bisa disembuhkan. Kasus terbanyak, penyakit polio menyerang anak-anak, namun bukan berarti orang dewasa bisa bebas dari penyakit polio. Pencegahan penyakit polio dapat dilakukan dengan pemberian imunisasi polio pada saat bayi atau anak-anak. Pada tahun 2012 dan 2013 di Provinsi NTB NTB tidak terdapat kasus polio. Tren kasus polio di Provinsi NTB tahun 2006-2013 terlihat pada gambar berikut.


30

Gambar III.17 Trend Kasus Polio di Provinsi NTB Tahun 2006-2013 35 31

30

kasus

25

24 21

20 15 10

8 5

4

5

0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

0 2012

0 2013


Gambar III.17 memperlihatkan bahwa sudah 2 tahun (tahun 2012 dan tahun 2013) tidak terdapat kasus polio. Diharapkan kasus polio tidak terjadi di tahun selanjutnya dan cakupan imunisasi>95% sehingga Eradikasi Polio di Provinsi NTB. C.2.5 Hepatitis B Sejak tahun 1987-1991 Departemen Kesehatan telah melaksanakan pilot project vaksinasi Hepatitis B di Pulau Lombok, Provinsi NTB, di mana kekerapan HBsAg-emia tertinggi di Indonesia dan kebijaksanaan ini diteruskan ke 27 provinsi lainnya. Bila program vaksinasi berhasil, diharapkan pada tahun 2015 (satu generasi kemudian) Hepatitis B bisa diberantas dan bukan merupakan persoalan kesehatan masyarakat lagi. Prioritas program vaksinasi hepatitis B adalah bayi serta anak-anak, karena jika bayi terkena infeksi misalnya sewaktu persalinan karena ibunya menderita hepatitis B maka lebih dari 90% akan menjadi hepatitis kronik. Apabila yang terkena anak-anak yang lebih besar maka keadaan kronisitas menurun hanya menjadi 2030% saja. Sedang jika orang dewasa yang terkena maka keadaan kronik hanya terjadi pada 4-50% saja. Pada tahun 2013 tidak terdapat kasus penyakit Hepatitis B. Tren penurunan kasus penyakit Hepatitis B di Provinsi NTB dapat dilihat pada gambar berikut. Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

31

Gambar III.18 Penemuan Kasus Hepatitis B di Provinsi NTB Tahun 2006-2013 35 33 30 25 kasus

23 20 15

14

10 5

7

6

0 2006

2007

0 2008

0 2009

2010

2011

2012


Gambar III.18 memperlihatkan adanya peningkatan penemuan kasus Hepatitis B pada tahun 2010, walaupun pada tahun 2012 kasus yang ditemukan lebih rendah. C.3

Penyakit Menular Bersumber Binatang (PB2)

C.3.1 Deman Berdarah Dengue (DBD) Penyakit DBD sebagai salah satu penyakit menular yang sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Provinsi NTB karena penyebarannya yang cepat, berpotensi kematian dan semua kabupaten/kota sudah pernah terjangkit DBD. Pada tahun 2013 terjadi lonjakan kasus dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.652 kasus dan kasus terbanyak dilaporkan terjadi di Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram.

Data terinci mengenai kasus DBD yang dilaporkan di setiap

kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran (tabel 21). Kasus DBD dan Insidence DBD di Provinsi NTB tahun 2006-2013 terlihat pada gambar berikut.


32

2.500

50 45

kasus (orang)

2.000

40 35

1.500

30 25

1.000

20 15

500

10 5

Kasus IR

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

922

783

884

632

2.090

630

827

1.652

21,66

18,24

20,26

14,25

46,5

13,9

17,84

35,5

0

Insidence Rate per 100.000 penduduk

Gambar III.19 Kasus DBD dan Insidence DBD di Provinsi NTB Tahun 2006-2013


Gambar III.19 memperlihatkan Insidence Rate tahun 2013 mencapai 35,5 per 100.000 penduduk dengan kasus meninggal sebanyak 5 orang atau CFR sebesar 0,3 persen. Angka ini meningkat jika dibandingkan tahun 2012 (=17,84 per 100.000 penduduk), dan melebihi ambang batas yang ditetapkan secara nasional yaitu <20/100.000 penduduk. C.2.2 Malaria Penderita positif malaria yang ditemukan dari hasil pemeriksaan sediaan darah di Provinsi NTB tahun 2013 menurun dibandingkan tahun 2012 yaitu sebanyak 2.751 orang dengan kasus terbanyak di Kabupaten Bima. Jumlah kasus di setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran (tabel 22). Angka kesakitan malaria (Annual Parasite Insidence/API) merupakan indikator untuk memantau perkembangan penyakit malaria. Perkembangan insiden malaria sejak tahun 2006 dapat dilihat pada gambar berikut.


33

Gambar III.20 Angka Kesakitan Malaria di Provinsi NTB Tahun 2006-2013 25

API , per 1000 penduduk

20

19,86

15

10

5

5,01

5,01

3,25

2,1

0 2006

2007

2008

2009

2010

2,97 1,03 2011

0,59 2012

2013


Gambar III.20 memperlihatkan angka kesakitan pada tahun 2013 merupakan capaian API terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Provinsi NTB berupaya untuk mendapatkan pengakuan eradikasi malaria. C.4

Penyakit Tidak Menular (PTM) Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir menghadapi masalah triple

burden diseases. Di satu sisi, penyakit menular masih menjadi masalah ditandai dengan masih sering terjadi KLB beberapa penyakit menular/penyakit infeksi yang harus ditangani, munculnya kembali beberapa penyakit menular lama (re-emerging

diseases), serta munculnya penyakit-penyakit menular baru (new-emergyng diseases) seperti HIV/AIDS, Avian Influenza, Flu Babi dan MERS. Di sisi lain, PTM menunjukkan adanya kecenderungan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hasil Riskesdas tahun 2007 menunjukkan tingginya prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia, seperti hipertensi, penyakit jantung, stroke, diabetes mellitus, asma, penyakit sendi, kanker/tumor, dan cedera lalu lintas darat. Proporsi angka kematian akibat penyakit tidak menular meningkat dari 41,7% pada tahun 1995 menjadi 49,9% pada tahun 2001, menjadi 59,5% pada tahun 2007 Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

34

(Riskesdas 2007). Penyebab kematian tertinggi adalah stroke (15,4%), disusul hipertensi, diabetes, kanker, dan penyakit paru obstruktif kronis. Kematian akibat PTM terjadi di perkotaan dan perdesaan. Angka kematian pada kelompok usia 45-54 tahun di daerah perkotaan,

penyebab utama kematian akibat stroke, diabetes mellitus,

penyakit jantung iskemik, hipertensi dan penyakit jantung lain, kecelakaan lalu lintas, kanker (payudara, leher rahim, dan rahim), dan penyakit saluran nafas bawah kronik. Sedangkan di pedesaan penyebab utama kematian akibat stroke, TB, hipertensi, penyakit jantung iskemik, diabetes mellitus, kanker, dan penyakit saluran pernafasan bawah kronik. Melihat perkembangan peningkatan kasus PTM makan perlu dilakukan deteksi dini faktor resiko PTM di semua tingkatan pelayanan kesehatan, penanggulangan faktor resiko PTM dan pencegahan dan penanggulangan faktor resiko PTM berbasis masyarakat. Salah satu deteksi dini faktor resiko PTM adalah dengan melakukan pengukuran tekanan darah di puskesmas. Namun pada tahun 2013 belum semua kabupaten melaporkan hasil pencatatan pengukuran tekanan darah. Penduduk usia lebih dari sama dengan 15 tahun sebanyak 3.299.263. Penduduk yang telah dilakukan pengukuran tekanan darahnya sebanyak 499.999 atau hanya sekitar 15,15%. Hasil pengukuran tekanan darah

di setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran

(tabel 24). Deteksi dini kanker leher rahim dengan skrining Inspeksi Visual dengan Asam Asetat ( IVA) dilakukan pula di oleh petugas Puskesmas yang telah dilatih, kecuali di Kabupaten Bima, Lombok Utara dan Kota Bima. Cakupan pada tahun 2013 dapat dilihat pada lampiran (tabel 26) Deteksi dini kanker payudara dengan pemeriksaan payudara (Clinical Breast Examination/CBE) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di puskesmas yang terlatih. Pada tahun 2013 CBE belum dilakukan oleh semua puskesmas. Cakupan pada tahun 2013 dapat dilihat pada lampiran (tabel 26). C.5

Kejadian Luar Biasa (KLB)


35

Kejadian luar biasa (KLB) terjadi di Provinsi NTB di tahun 2013 yaitu kejadian kesakitan AFP (4 kasus), DBD (3 kasus), Tetanus Neonatorum (2 kasus), Difteri (1 kasus), Suspect Corona (1 kasus), KIPI (1 kasus), suspect Rabies (1 kasus), Pertusis (1 kasus). KLB terjadi hampir di seluruh kabupaten-kota se-NTB kecuali di Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima dan menyerang di 73 desa/kelurahan. Rincian jenis KLB dapat dilihat pada lampiran (tabel 27). C.6

Status Gizi Masyarakat Status gizi masyarakat biasanya digambarkan oleh masalah gizi yang dialami

oleh golongan penduduk yang rawan gizi terutama balita. Status gizi balita juga dapat menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat, disamping juga menunjukkan kualitas fisik penduduk. Status gizi sebagai hasil interaksi asupan makanan dan kebutuhan tubuh. Jika keseimbangan ini terganggu, maka ada gangguan pada pertumbuhan tubuh. Gangguan ini tercermin dengan mudah dari perubahan pada berat badan (BB) atau tinggi badan (TB). Hasil

Pemantauan

Status

Gizi

(PSG)

KADARZI

tahun

2013

dengan

menggunakan indeks berat badan menurut umur (BB/U), berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dan tinggi badan menurut umur (TB/U), diketahui status gizi balita di Provinsi NTB tahun 2013 sebagai berikut. Tabel III.1 Prevalensi Status Gizi Balita di Provinsi NTB Tahun 2013 Indeks

Klasifikasi Status Gizi Gizi lebih Gizi Baik BB/U Gizi Kurang Gizi Buruk Underweight Normal Pendek (Stunted) PB/U atau TB/U Sangat Pendek (Severely Stunted) Stunting Gemuk Normal BB/PB atau BB/TB Kurus (Wasted) Sangat Kurus (Severely Wasted) Wasting Sumber : Laporan Pemantauan Status Gizi Provinsi NTB tahun 2013


Persentase (%) 0,91 80,82 14,52 3,75 18,27 62,77 22,10 15,13 37,23 7,51 82,17 7,49 2,84 10,33

36

Status gizi balita berdasarkan berat badan dan umur hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) di kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat tahun 2013 terlihat pada gambar berikut. Gambar III.21 Status Gizi Balita berdasarkan BB/U di Provinsi NTB Tahun 2013

%

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Mtr

Lobar

KLU

Loteng

Lotim

KSB

Sbw

Dompu

Bima

Kt.Bima

NTB

Gizi Lebih

0,58

0,21

0,42

1,17

1,23

0,78

0,94

0,83

1,03

0,97

0,91

Gizi Baik

83,26

81,44

73,81

82,89

82,19

88,69

84,22

75,54

73,66

81,21

80,82

Gizi Kurang 13,77

14,81

17,91

12,29

12,95

9,33

12,42

17,57

20,1

14,68

14,52

Gizi Buruk

3,54

7,87

3,64

3,63

1,2

2,42

6,05

5,22

3,15

3,75

2,39

Sumber: Laporan Pemantauan Status Gizi Provinsi NTB 2013

Gambar III.21

memperlihatkan prevalensi gizi buruk di Provinsi NTB tahun

2013 sebesar 3,75%, mengalami peningkatan dibandingkan prevalensi gizi buruk tahun 2012 sebesar 3,53%. Persentase gizi buruk terbesar ada di Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Dompu. Prevalensi gizi kurang di Provinsi NTB tahun 2013 juga mengalami peningkatan yaitu menjadi 14,52% dari sebesar 14,11% di tahun 2012. Balita gizi kurang terbanyak di Kabupaten Bima. Berdasarkan klasifikasi WHO tentang masalah gizi sebagai masalah kesehatan masyarakat,

sebagian besar wilayah di NTB di tahun 2013 berada pada kondisi

kurang dan buruk. Kerawanan gizi yang ditunjukkan oleh 3 parameter (underweight,

stunting dan wasting) menggambarkan bahwa persoalan gizi di NTB bersifat kronis dan akut.


37

BAB IV SITUASI UPAYA KESEHATAN

Tujuan pembangunan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut dilaksanakan melalui program pembangunan kesehatan yang diupayakan dalam pokok-pokok program. A.

Pelayanan Kesehatan Dasar

A.1 Pelayanan Kesehatan Ibu Upaya-upaya

pelayanan

kesehatan

ibu

dan

anak

bertujuan

untuk

meningkatkan kesehatan ibu hamil dan janin dalam kandungan hingga kelahiran, masa nifas dan masa pertumbuhan bayi dan anaknya antara lain melalui peningkatan pelayanan antenatal sesuai standar bagi seluruh ibu hamil di semua fasilitas kesehatan dan peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kompeten yang diarahkan ke fasilitas kesehatan. A.1.1 Pelayanan Sebelum Melahirkan (Ante Natal Care/ANC) Pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan professional. Pelayanan antenatal ibu hamil dilaksanakan sesuai standar pelayanan kebidanan. Untuk melihat akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dapat digambarkan melalui cakupan K1 dan K4. Cakupan pelayanan K1 dan K4 di Provinsi NTB tahun 2006-2013 terlihat pada gambar tersebut.


38

Gambar IV. 1 Cakupan Pelayanan K1 dan K4 di Provinsi NTB Tahun 2006-2013 100

persetnase

95 90 85 80 75

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

K1

95,44

95,52

92,65

94,46

93,64

98,34

98,37

98,94

K4

85,97

86,35

83,43

85,13

85,44

90,67

92,13

91,24

95

95

95

95

95

95

95

95

Target

Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten/kota Tahun 2006-2013 Gambar IV.1 memperlihatkan cakupan pelayanan K1 ibu hamil tahun 2013 mengalami dibandingkan cakupan tahun 2012. Begitupa cakupan K4 tahun meningkat 0,9% sedikit dibandingkan tahun 2012 dan masih di bawah target. Cakupan K4 tahun 2013 sebesar 91,24%. Cakupan pelayanan K1 dan K4 ibu hamil menurut kabupaten/kota pada tahun 2013 dapat dilihat pada lampiran (tabel 29). Cakupan K1 di semua kabupaten/kota telah mencapai target. Cakupan K4 di Provinsi NTB yang telah mencapai target hanya di 2 kabupaten yaitu Dompu dan Sumbawa Barat. Ibu hamil mendapatkan pelayanan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada kunjungan K1 sampai K4. Cakupan imunisasi TT tahun 2013 terlihat pada gambar berikut ini.


39

Gambar IV. 2 Cakupan Imunisasi TT 1 dan TT 2 Ibu Hamil di Provinsi NTB Tahun 2013 120,00 persentase

100,00 80,00 60,00

40,00 20,00 Lobar

Loten Lotim g

Sbw

Domp Bima u

KSB

KLU

Mtr

Kt.Bim NTB a

TT1 89,60 58,03 82,08 78,32 99,78 93,54 109,5 86,83 96,33 91,41 82,81 TT2 85,52 57,39 77,28 75,96 93,31 94,48 100,3 84,01 93,26 95,95 80,01

Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten/kota Tahun 2006-2013 Gambar IV.2 memperlihatkan bahwa cakupan imunisasi TT-1 dan TT-2 ratarata di Provinsi NTB tahun 2013 belum mencapai target. Cakupan TT-1 rata-rata di Provinsi NTB sebanyak 82,8 persen (target 95%) menurun dibandingkan capaian tahun 2012 yang mencapai 83,62 persen. Kabupaten Sumbawa Barat, Dompu dan Mataram cakupannya sudah di atas target. Cakupan

TT-2

rata-rata

di

Provinsi

NTB

sebanyak

80,0%,

menurun

dibandingkan capaian tahun 2012 yang mencapai 88,16 persen (target 90%). Kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Kota Bima dan Mataram cakupan TT-2 nya sudah diatas target. Salah satu kesakitan pada ibu hamil adalah anemia yang dapat menyebabkan kematian ibu karena perdarahan pada saat persalinan. Anemia karena defisiensi zat besi sebagai penyebab utama anemia pada ibu hamil dibandingkan defisiensi zat gizi lain. Oleh karena itu anemia gizi pada masa kehamilan sering diidentikkan dengan anemia gizi besi. Ibu hamil saat ANC diberikan tablet Fe 90 tablet untuk pencegahan dan pengobatan anemia gizi besi. Cakupan pemberian tablet Fe-1 dan Fe-3 untuk ibu hamil di Provinsi NTB tahun 2013 terlihat pada gambar berikut.


40

Gambar IV. 3 Cakupan Pemberian Tablet Fe-1 dan Fe-3 untuk Ibu hamil di Provinsi NTB Tahun 2013 120,00 100,00

persen

80,00 60,00 40,00 20,00 Loteng Lotim

Sbw

Dmpu

Bima

KSB

KLU

Mtr

Kt.Bim a

NTB

FE-1 93,23

99,72

96,69

96,11

103,3

100,5

110,1

100,3

98,27

98,48

98,13

FE-3 84,21

91,33

88,80

84,82

100,8

93,25

95,70

88,29

94,63

90,89

90,01

Lobar

Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten/kota Tahun 2013 Gambar IV.3 memperlihatkan bahwa pada tahun 2013 di Provinsi NTB, cakupan pemberian tablet Fe-1 sebanyak 98,13 persen dan tablet Fe-3 sebanyak 90,01 persen. Artinya belum semua ibu hamil mendapatkan tablet Fe sebanyak 90 tablet. ANC juga mendeteksi resiko terjadinya komplikasi kehamilan diantaranya abortus, hiperemesis gravidarum, perdarahan per vaginam, hipertensi dalam kehamilan, kehamilan lewat waktu dan ketuban pecah dini. Ibu hamil resti atau dengan komplikasi yang ditangani di Provinsi NTB tahun 2013 sebanyak 23.607 orang atau 98,2 persen dari perkiraan bumil dengan komplikasi kebidanan. Cakupan ini sudah mencapai target SPM tahun 2015 (target 80 persen). Cakupan tahun 2013 meningkat dibandingkan cakupan tahun 2012. Data cakupan ibu hamil resiko tinggi/komplikasi yang ditangani di setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran (tabel 33). A.1.2 Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Linakes) Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2013 sebanyak 89,9%, berarti sekitar 10,1 persen persalinan ditolong oleh tenaga non kesehatan (seperti: dukun beranak). Capaian ini menurun dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 90,35 persen, Data terinci di setiap kabupaten/kota terlihat pada lampiran (tabel 29). Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

41

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi NTB tahun 2006-2013 dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar IV. 4 Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Provinsi NTB Tahun 2006-2013 100 90 80

82,23

79,77

80,51

2006

2007

2008

84,32

87,09

90,35

89,9

2012

2013

77,5

persen

70 60

50 40 30 20 10 0 2009

2010

2011


Gambar IV.2 memperlihatkan cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan sejak tahun 2009-2013. Sampai saat ini cakupannya masih di bawah target nasional. Komplikasi dan kematian ibu serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi di masa persalinan. Disebabkan karena pertolongan persalinan yang tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang professional (memiliki kompetensi kebidanan). Pada tahun 2013, jika cakupan pelayanan K4 pada dibandingkan dengan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, maka cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan lebih rendah daripada cakupan pelayanan K4 ibu hamil sebanyak 1,34 persen atau sekitar 1.616 ibu hamil yang sudah mendapatkan pelayanan K4 saat bersalin tidak ditolong oleh tenaga kesehatan. A.1.3 Pelayanan Nifas Peningkatan kesehatan ibu pasca persalinan antara lain melalui peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu nifas diberikan minimal tiga kali mulai enam jam sampai Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

42

42 hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan untuk mendeteksi dini komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu nifas dan pemberian kapsul vitamin A 200.000 IU. Capaian pelayanan ibu nifas

dan ibu nifas mendapatkan vitamin A terlihat pada gambar

berikut.

persen

Gambar IV. 5 Capaian Pelayanan Ibu Nifas dan Ibu Nifas mendapatkan Vitamin A di Provinsi NTB Tahun 2013 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Lobar

Loteng

Lotim

Sbw

Dmpu

Bima

KSB

KLU

Mtr

Kt.Bim a

NTB

Yan Nifas

82,20

91,84

85,97

91,42

94,54

94,13

99,29

99,93

87,77

83,01

89,24

Kapsul Vit A Bufas

85,11

91,77

87,94

85,09

94,54

93,93

98,34

99,96

88,62

83,01

89,55


Gambar

IV.2

memperlihatkan

bahwa

pada

tahun

2013,

terdapat

kabupaten/kota yang cakupan ibu nifas yang mendapatkan vitamin A lebih besar daripada ibu nifas yang mendapatkan pelayanan kesehatan yaitu Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Bima, Lombok Utara dan Mataram. A.2 Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu dan kematian bayi perlu pemecahan masalah sejak dari hulu, salah satunya melalui program Keluarga Berencana (KB). Pasangan Usia Subur (PUS) Provinsi NTB tahun 2013 sebanyak 949.775. Peserta KB baru pada tahun 2013 sebanyak 174.224 orang atau 18,3 persen menurun dibandingkan dengan peserta baru pada tahun 2012 yang berjumlah 208.509 atau 24,06 persen. Peserta KB aktif pada tahun 2013 sebanyak 712.586 orang atau 75,03 Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

43

persen, meningkat jika dibandingkan dengan peserta KB aktif pada tahun 2012 sebanyak 618.736 orang atau 71,40 persen. Peserta KB baru tersebut menggunakan kontrasepsi MKJP (IUD, MOP, MOW dan implant) sebanyak 26,7 persen dan non MKJP (suntik, pil, kondom) sebanyak 73,3 persen. Gambar IV. 6 Cakupan Pemakaian Kontrasepsi oleh Peserta KB Baru di Provinsi NTB Tahun 2012-2013

PIL IUD 15% 11%

MOW MOP 1% 1%IMPLA

SUNTI K 55%

Tahun 2012

N 14%

KOND OM 3%

Tahun 2013


Gambar IV.6 memperlihatkan bahwa peserta KB baru sebagian besar menggunakan KB suntik, karena penggunaan KB suntik tidak memerlukan banyak tahap yang sulit, termasuk metode kontrasepsi yang terhitung murah untuk masyarakat dan akses untuk memperoleh layanan KB suntik relatif lebih mudah. Cakupan pengguna KB suntik tahun 2013 lebih banyak daripada tahun 2012. Pada tahun 2013 tingkat partisipasi pria sebagai peserta KB aktif masih rendah yang

dilihat dari penggunaan

kontrasepsi kondom 3 persen dan MOP hanya 1

persen. A.3 Pelayanan Kesehatan Anak A.3.1 Pelayanan Kesehatan Neonatus Bayi baru lahir atau neonatus meliputi umur 0-28 hari. Kehidupan pada masa neonatus ini sangat rawan oleh karena memerlukan penyesuaian fisiologik agar bayi di


44

luar kandungan dapat hidup sebaik-baiknya. Hal ini dapat dilihat dari tinggi angka kesakitan dan angka kematian neonatus. Pelayanan kesehatan neonatus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada neonatus sedikitnya 3 kali, selama periode 0 sampai dengan 28 hari setelah lahir, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah. Pelaksanaan pelayanan kesehatan neonatus: (1) Kunjungan Neonatal ke-1 (KN 1) dilakukan pada kurun waktu 6–48 jam setelah lahir; (2) Kunjungan Neonatal ke-2 (KN 2) dilakukan pada kurun waktu hari ke 3 sampai dengan hari ke 7 setelah lahir; (3) Kunjungan Neonatal ke-3 (KN 3) dilakukan pada kurun waktu hari ke 8 sampai dengan hari ke 28 setelah lahir. Kunjungan neonatal bertujuan untuk meningkatkan akses neonatus terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan/ masalah kesehatan pada neonatus. Cakupan kunjungan neonatus (KN1) pada tahun 2013 mencapai 91,88 persen menurun jika dibandingkan cakupan KN1 tahun 2012 yang mencapai 96,81 persen. Kunjungan neonatus lengkap (KN3) pada tahun 2013 mencapai 92,16 persen mencapai 93,53 persen. Cakupan KN dirinci menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran (tabel 38). Banyak masalah pada bayi baru lahir yang berhubungan dengan gangguan atau kegagalan penyesuaian biokimia dan faali yang disebabkan oleh prematuritas, kelainan anatomik, dan lingkungan yang kurang baik dalam kandungan, pada persalinan maupun sesudah lahir. Yang termasuk neonatus resiko tinggi antara lain yaitu BBLR, asfiksia neonatorum, ikterus, perdarahan tali pusat, kejang, hypotermi, hypertermi dan tetatus neonatorum. Risiko terbesar kematian neonatus terjadi pada 24 jam pertama kehidupan, minggu pertama dan bulan pertama kehidupannya. Pada tahun 2013 capaian neonatal resiko tinggi atau dengan komplikasi yang ditangani di Provinsi NTB hanya mencapai sekitar 54,6 persen, berarti sekitar 45 persen neonatal resiko tinggi atau dengan komplikasi belum tertangani. Capaian neonatal resiko tinggi atau dengan komplikasi di setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran (tabel 33).


45

Neonatal resti yang ditangani termasuk penanganan bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang merupakan salah satu faktor yang mempunyai kontribusi terhadap kematian bayi khususnya pada masa perinatal. Pada tahun 2013 dari 103.238 bayi yang ditimbang, sebanyak 3.839 bayi atau 3,72 persen adalah bayi lahir dengan BBLR. Banyaknya kasus bayi lahir dengan BBLR di setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran (tabel 37). A.3.2 Pelayanan Kesehatan Bayi Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada bayi sedikitnya 4 kali, selama periode 29 hari sampai dengan 11 bulan setelah lahir. Pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi: (1) kunjungan bayi satu kali pada umur 29 hari – 2 bulan; (2) Kunjungan bayi satu kali pada umur 3 – 5 bulan; (3) Kunjungan bayi satu kali pada umur 6 – 8 bulan; (4) Kunjungan bayi satu kali pada umur 9 – 11 bulan. Cakupan pelayanan kesehatan bayi pada tahun 2013 mencapai 94,34 persen dari 108.476 proyeksi bayi artinya masih terdapat 6.138 bayi yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan kepada bayi meliputi : Pemberian imunisasi dasar lengkap (BCG, Polio 1,2,3,4, DPT/HB 1,2,3, Campak) sebelum bayi berusia 1 tahun, Stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang bayi (SDIDTK), Pemberian vitamin A 100.000 IU (6-11 bulan), konseling ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI, tanda– tanda sakit dan perawatan kesehatan bayi di rumah menggunakan Buku KIA serta penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan. Kementerian

Kesehatan

menetapkan

imunisasi

sebagai

upaya

nyata

pemerintah untuk mencapai Millennium Development Goals (MDGs), khususnya untuk menurunkan angka kematian anak. Imunisasi dasar sangat penting diberikan sewaktu bayi (usia 0 – 11 bulan) untuk memberikan kekebalan dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Tanpa imunisasi anak-anak mudah terserang berbagai penyakit, kecacatan dan kematian.


46

Indikator keberhasilan pelaksanaan imunisasi diukur dengan pencapaian

Universal Child Immunization (UCI) desa/ kelurahan, yaitu minimal 80% bayi didesa/ kelurahan telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Indikator keberhasilan GAIN UCI mengacu pada RPJMN Tahun 2010-2014 dengan target tahun 2013 mencapai UCI 90% dan 85% bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu BCG, Hepatitis B, DPT-HB, Polio dan campak. Pencapaian UCI desa/kelurahan di Provinsi NTB tahun 2012 terlihat pada gambar berikut.

120,00

1000

100,00

800

80,00

600

60,00

400

40,00

200

20,00

desa/kelurahan

1200

0

Loba Lotg r h

Loti m

Sbw

Dmp KSB u Bima

Desa/Kelurahan

122

139

254

165

79

191

Desa/Kelurahan UCI

116

129

249

132

79

161

Kota NTB Bima

KLU

Mtr

64

33

50

38

1135

61

31

44

24

1026

persen

Gambar IV. 7 Cakupan UCI Desa/Kelurahan di Provinsi NTB Tahun 2013

-

% Desa/Kelurahan UCI 95,08 92,81 98,03 80,00 100,0 84,29 95,31 93,94 88,00 63,16 90,40


Gambar IV.7 memperlihatkan bahwa pencapaian UCI desa/kelurahan rata-rata di Provinsi NTB tahun 2013 sebanyak 90,40%, menurun jika dibandingkan capaian 2012 sebanyak 91,91 persen. Kabupaten/Kota yang belum mencapai UCI 90% adalah Kabupaten Sumbawa, Bima, Kota Mataram dan Kota Bima. Hal ini disebabkan antara lain karena kurang perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah terhadap program imunisasi, kurangnya dana operasional untuk imunisasi baik rutin maupun tambahan, dan tidak tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang adekuate. Selain itu juga kurangnya koordinasi lintas sektor termasuk pelayanan kesehatan swasta, kurang Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

47

sumber daya yang memadai serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program dan manfaat imunisasi. Cakupan pemberian imunisasi BCG, DPT1-HB1, DPT3-HB3, Polio 3 dan campak untuk bayi di Provinsi NTB tahun 2012 terlihat pada gambar berikut. Gambar IV. 8 Cakupan Imunisasi pada Bayi di Provinsi NTB Tahun 2013 120,00

persen

100,00 80,00 60,00

40,00 20,00 Lobar

Loteng

Lotim

Sbw

Dompu

Bima

KSB

KLU

Mtr

Kota Bima

NTB

BCG

90,08

100,04

101,10

88,69

90,16

103,48

111,13

95,21

92,43

74,59

96,94

POLIO4

94,10

102,08

106,01

91,00

95,28

106,09

112,06

98,56

93,54

76,78

100,18

DPT1+HB1

93,14

103,05

104,75

86,49

91,91

106,41

26,61

103,57

100,73

76,95

92,54

DPT3+HB3

92,70

102,00

106,01

88,93

95,28

105,38

29,35

98,56

100,78

77,24

92,92

CAMPAK

94,50

101,72

106,46

96,46

90,68

106,63

30,85

96,03

101,62

75,87

93,83


Gambar IV.8 memperlihatkan cakupan imunisasi BCG, Polio 4, DPT 1+HB 1, DPT 3+HB 3, Polio 3 dan Campak rata-rata di Provinsi NTB pada tahun 2013, hanya cakupan Polio 4 yang sudah mencapai 100%. Cakupan imunisasi pada tahun 2013 menurun dibandingkan cakupan imunisasi yang sama pada tahun 2012 Cakupan imunisasi dasar pada bayi di Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Tengah sudah di atas 100%. Cakupan imunisasi di setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran (tabel 43). Kampanye peningkatan ASI ekslusif kepada masyarakat terutama kepada ibu mulai sejak hamil sampai melahirkan. Konseling ASI ekslusif dilakukan bertujuan peningkatan pemberian ASI eksklusif pada bayi. Cakupan pemberian ASI ekslusif di Provinsi NTB tahun 2013 terlihat pada gambar di bawah ini.


48

Gambar IV. 9 Cakupan ASI Ekslusif pada Bayi di Provinsi NTB Tahun 2013 100,00 90,00 80,00

persen

70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 % ASI Ekslusif

Lobar

Loteng

Lotim

Sbw

Dompu

Bima

KSB

KLU

Mtr

Kt.Bima

NTB

88,89

88,45

61,66

89,09

43,71

62,79

80,29

67,46

59,09

31,96

68,67

Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten/kota Tahun 2013 Gambar IV.9 memperlihatkan bahwa cakupan pemberian ASI Ekslusif pada bayi rata-rata di Provinsi NTB hanya mencapai 68,67 persen. Kabupaten/kota yang cakupan pemberian ASI ekslusif-nya sudah mencapai target (80%) adalah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa dan Sumbawa Barat. Bayi umur 6-11 bulan mendapatkan kapsul vitamin A 100.000 IU. Pemberian kapsul vitamin A pada usia ini dikaitkan dengan kelangsungan hidup anak, kesehatan dan pertumbuhan anak serta menunjang penurunan angka kesakitan dan angka kematian anak.


49

Gambar IV. 10

30.000

120,0

25.000

100,0

20.000

80,0

15.000

60,0

10.000

40,0

5.000

20,0

Bayi

Lobar

Loteng

Lotim

Sbw

Domp u

Bima

KSB

KLU

Mtr

Kt Bima

14.875

19.944

27.327

10.280

5.355

10.733

2.811

4.855

8.773

3.523

MENDAPAT VIT A 11.554

22.118

28.278

11.275

2.905

5.052

1.466

4.802

6.506

3.882

%

110,9

103,5

109,7

54,2

47,1

52,2

98,9

74,2

110,2

77,7

persen

orang

Cakupan Bayi (6-11 bulan) mendapat Vitamin A 100.000 IU di Provinsi NTB Tahun 2013

-

Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten/kota Tahun 2013 Gambar IV.10 memperlihatkan bahwa cakupan bayi (6-11 bulan) rata-rata di Provinsi NTB tahun 2013 yang mendapat kapsul vitamin A 100.000 UI mencapai 90,2 persen. Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan Kota Bima cakupan bayi mendapat vitamin A 100.000 UI sudah di atas 100 persen. A.1.5 Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan kesehatan anak balita meliputi pelayanan pada anak balita sakit dan sehat. Pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai standar antara lain pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun yang tercatat dalam buku KIA dan pemberian Vitamin A dosis tinggi (200.000 UI). Cakupan anak balita (12-59 bulan) yang mendapat pelayanan kesehatan di Provinsi NTB tahun 2013 terlihat pada gambar berikut ini.


50

Gambar IV. 11 Cakupan Anak Balita (12-59 bulan) Mendapat Pelayanan Kesehatan di Provinsi NTB Tahun 2012 dan Tahun 2013 120 100

persen

80 60 40 20 0

Lobar

Loteng

Lotim

Sbw

Dompu

Bima

KSB

KLU

Mtr

Kt Bima

NTB

2012

54,35

74,48

63,7

93,22

100

84,91

83,18

87,21

67,26

84,74

74,04

2013

55,00

77,39

78,85

78,16

78,39

90,42

79,98

92,87

65,64

71,35

75,48

Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten/kota Tahun 2012-2013 Gambar IV.11 memperlihatkan bahwa rata-rata cakupan balita (12-59 bulan) yang mendapat pelayanan kesehatan di Provinsi NTB tahun 2013 mencapai 75,48 persen, meningkat dibandingkan cakupan tahun 2012 yang mencapai 74,04 persen. Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan anak balita setiap bulan yang tercatat pada Buku KIA/KMS. Pemantauan pertumbuhan dilakukan pada kelompok baduta (bawah dua tahun/anak 0-23 bulan) dan balita. Hasil pemantauan pertumbuhan pada kelompok baduta di Provinsi NTB tahun 2013, yang ditimbang hanya sebanyak 83,62 persen dan sebanyak 1,7 persen berada di bawah garis merah (BGM). Data cakupan penimbangan baduta di setiap kabupaten/kota terlihat pada lampiran (tabel 45). Hasil pemantauan pertumbuhan pada kelompok balita di Provinsi NTB tahun 2013, yang ditimbang hanya sebanyak 78,6 persen dan sebanyak 2,1 persen berada di bawah garis merah (BGM). Data cakupan penimbangan balita di setiap kabupaten/kota terlihat pada lampiran (tabel 47). Pemberian Vitamin A dosis tinggi (200.000 UI) pada balita di kabupaten/kota di Provinsi NTB tahun 2013 terlihat pada gambar berikut. Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

51

Gambar IV. 12 Cakupan Vitamin A pada Balita di Provinsi NTB Tahun 2013 120,00 100,00 80,00 60,00

persen

orang

100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 -

40,00 20,00 Lobar

Loteng

Lotim

Sbw

Domp u

Bima

KSB

KLU

Mtr

Kt Bima

ANAK BALITA (12-59 BULAN)

59.500

79.776

90.050

38.031

21.419

35.103

11.244

19.679

37.824

12.551

MENDAPAT VIT A

47.091

68.830

84.211

36.220

18.607

33.607

10.463

16.769

23.645

12.139

%

79,14

86,28

93,52

95,24

86,87

95,74

93,05

85,21

62,51

96,72

-


Gambar IV.12 memperlihatkan cakupan vitamin A untuk balita, semua kabupaten/kota belum mencapai 100 persen. A.3 Perbaikan Gizi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Tahun 2013 Barat

di Provinsi Nusa Tenggara

diarahkan untuk mendukung percepatan pencapaian target RPJMD yaitu

penurunan prevalensi gizi buruk, melalui kegiatan pendidikan gizi masyarakat, penanggulangan kurang gizi baik gizi makro maupun

gizi mikro,

surveilans gizi

dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Surveilan gizi melalui laporan rutin penemuan kasus gizi buruk yang sudah dikonfirmasi ke BB/PB atau BB/TB, perkembangannya dari tahun 2008 - 2013 adalah sebagai berikut.


52

Gambar IV. 13 Penemuan Kasus Gizi Buruk pada Balita di Provinsi NTB Tahun 2008-2012 1.400 1.200

1.207 1.092

kasus

1.000

926

800

750

767 646

600 400 200 0 2008

2009

2010

2011 2012 Tahun Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten/kota Tahun 2013

2013

Gambar IV.13 memperlihatkan bahwa kasus gizi buruk yang ditemukan di Provinsi NTB selama 5 tahun terakhir masih banyak. Jika diprediksikan berdasarkan hasil PSG tahun 2013, prevalensi gizi buruk sebanyak 3,75 persen dari jumlah balita di Provinsi NTB (sekitar 500 ribu) atau sekitar 18 ribu balita gizi buruk, maka penemuan kasus gizi buruk yang terlaporkan masih sangat rendah, berarti masih banyak kasus gizi buruk yang tidak terpantau oleh petugas. A.3 Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) Salah satu upaya yang strategis untuk meningkatkan kualitas manusia di Provinsi NTB adalah upaya pendidikan dan kesehatan, dan upaya ini paling tepat dilakukan melalui institusi pendidikan. Sekolah sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar harus menjadi “Health Promoting School” artinya “sekolah yang dapat meningkatkan derajat kesehatan warga sekolahnya”. Kesemuanya akan tercapai bila sekolah dan lingkungannya dibina dan dikembangkan antara lain melalui Upaya Kesehatan Sekolah (UKS). UKS dilakukan lewat Trias program UKS meliputi aspek pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan sekolah lingkungan sehat. Aspek pelayanan kesehatan pada UKS adalah pemeriksaan kesehatan umum dan kesehatan gigi dan mulut siswa SD dan setingkat dan melalui penjaringan kesehatan terhadap murid kelas 1 SD/MI. Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

53

kabupaten/kota

Gambar IV. 14 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD/Setingkat di Provinsi NTB Tahun 2012-2013 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Lobar Loteng Lotim

Sbw

Domp u

2012 88,09 89,31 88,93

93,2

81,16 83,34 90,84

2013

100,1

70,6

90,1

84,8

91,4

Bima

86,8

KSB

94,4

KLU

96,0

Mtr

Kota Bima

NTB

98,8

100

89,03

100,0

70,2

89,8


Gambar IV.14 memperlihatkan cakupan penjaringan kesehatan siswa kelas 1 SD/setingkat di Provinsi NTB pada tahun 2013 rata-rata mencapai 89,81 persen, berarti terdapat siswa kelas 1 SD/setingkat yang tidak dilakukan penjaringan kesehatan. Siswa kelas 1 SD/setingkat di Sumbawa dan Mataram semuanya mendapatkan pelayanan penjaringan kesehatan sedangkan cakupan terendah adalah Kota Bima dan Kabupaten Dompu. Rata-rata cakupan penjaringan kesehatan siswa kelas 1 SD/setingkat di Provinsi NTB tahun 2013 tidak mengalami peningkatan dibandingkan cakupan tahun 2012. Pelayanan kesehatan untuk anak sekolah juga termasuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Pendidikan kesehatan gigi perlu ditanamkan sejak dini, termasuk saat anak mengenyam pendidikan dasar. Anak usia sekolah memiliki kontribusi yang cukup tinggi pada kunjungan di poli gigi dengan kasus kerusakan gigi yang mengakibatkan gigi tersebut harus dicabut. Pendidikan kesehatan gigi dan mulut bertujuan memutuskan mata rantai kasus kerusakan gigi dan menurunkan angka kesakitan gigi. Walaupun kegiatan pelayanan kesehatan gigi di sekolah dalam program UKGS telah berjalan cukup lama namun dampak program UKGS terhadap status kesehatan Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

54

gigi murid sekolah dasar belum memuaskan. Selain pemeriksaan gigi siswa (kuratif) , program UKGS juga yang berorientasi pada kegiatan preventif dan promotif yang bersifat masal dan individual seperti demonstrasi sikat gigi bersama. Kegiatan demonstrasi sikat gigi bersama yang dilakukan oleh siswa SD/setingkat pada tahun 2013 di Provinsi NTB hanya dilaporkan oleh 5 kabupaten/kota, seperti terlihat pada gambar berikut. Gambar IV. 15 Cakupan SD/MI untuk Kegiatan Sikat Gigi Masal di Provinsi NTB Tahun 2013

Jumlah SD/MI

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Lotim

Dompu

Bima

Mtr

Kota Bima

JUMLAH SD/MI

902

239

470

134

88

JUMLAH SD/MI DGN SIKAT GIGI MASSAL

885

26

453

53

33


Gambar IV.15 memperlihatkan bahwa cakupan SD/MI yang melaksanakan demonstrasi sikat gigi masal masih rendah. Data terinci di setiap kabupaten/kota terlihat pada lampiran (tabel 51). A.4 Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seutuhnya termasuk didalamnya adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kunjungan pasien gigi dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pencabutan gigi masih menjadi kasus yang paling sering dilakukan di Puskesmas, padahal pencabutan gigi tetap adalah tindakan kuratif dan rehabilitative karena sudah tidak ada alternatif lainnya. hal ini disebabkan karena perawatan gigi Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

55

sejak dini tidak dilakukan dengan baik. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Provinsi NTB terlihat pada gambar berikut. Gambar IV. 16 Cakupan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Provinsi NTB Tahun 2007-2013 30.000 25.000

kasus

20.000 15.000 10.000 5.000 0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

pencabutan gigi tetap

19.908

21.680

19.475

11.968

28.417

19.556

17.798

tumpatan gigi tetap

11.003

11.479

15.284

8.431

14.214

12.352

10.840


Gambar IV.16 memperlihatkan pelayanan kesehatan gigi pada tahun 2013 menurun dibandingkan tahun 2012. Walaupun demikian, jumlah tumpatan pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari jumlah tumpatan tahun 2007-2008 dan 2010. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi masyarakat untuk mempertahankan gigi geliginya cukup baik. Jumlah pencabutan gigi tetap mengalami penurunan dibandingkan jumlah pencabutan gigi tetap tahun 2012. Hal ini pertanda baik dan diharapkan di tahun mendatang jumlah pencabutan gigi tetap trendnya semakin menurun dan tren penumpatan gigi tetap semakin meningkat. Rasio tumpatan dan pencabutan stagnan, dari 0,50 di tahun 2011 menjadi 0,63 di tahun 2012 dan 0,61 di tahun 2013. Ada beberapa kabupaten/kota yang pencabutan giginya lebih banyak dibandingkan tumpatan (rasio rendah). Artinya masyarakat di kabupaten tersebut masih kurang memperhatikan kesehatan gigi dan mulut dan masih rendahnya promosi kesehatan gigi dan mulut. Rasio tumpatan gigi dan pencabutan gigi di setiap kabupaten/kota dapat dilihat dalam lampiran (tabel 50). A.5 Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

56

Meningkatnya usia harapan hidup membuat jumlah penduduk kelompok usia lanjut semakin besar. Namun perbaikan pada pelayanan kesehatan usia lanjut belum menjadi perhatian. Cakupan usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut di Provinsi NTB tahun 2007-2013 terlihat pada gambar berikut. Gambar IV. 17 Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut di Provinsi NTB Tahun 2007-2013 70

persen yankes usila

60

58,76

50 40,41

40 31,33

30

39,79

39,27

31,18 20,41

20 10 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tahun Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten/kota Tahun 2007-2013

Gambar IV.17 memperlihatkan bahwa usia lanjut lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada tahun 2013 hanya empat puluh persen dari jumlah usia lanjut yang ada. Hal ini menggambarkan bahwa kabupaten/kota di Provinsi NTB belum memperhatikan pelayanan kesehatan untuk kelompok usia lanjut yang merupakan kelompok usia beresiko. A.6 Promosi Kesehatan Penyuluhan kesehatan merupakan kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat sadar, tahu dan mengerti, mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan.


57

Penyuluhan kegiatan merupakan gabungan berbagai kegiatan termasuk di dalamnya kunjungan rumah dan penyebaran informasi. Frekuensi kegiatan penyuluhan kesehatan

melalui

kunjungan

rumah

dan

penyebaran

informasi

di

setiap

kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran (tabel 53). B. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat yaitu hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. B.1 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar Peran serta masyarakat adalah syarat mutlak bagi keberhasilan, kelangsungan dan kemandirian pembangunan di bidang kesehatan yang diwujudkan antara lain sebagai penyelenggara berbagai upaya pelayanan kesehatan dan dalam membiayai pemeliharaan kesehatan. Peran serta dalam pembiayaan pemeliharaan kesehatan terlaksana antara lain dalam bentuk pengeluaran biaya langsung untuk kesehatan, dana sehat, asuransi sosial di bidang kesehatan dan pelbagai bentuk pembiayaan kesehatan prabayar. Perkembangan peserta jaminan kesehatan di Provinsi NTB cukup positif. Kepesertaan jaminan kesehatan tahun 2013 sebanyak 61,67 persen dari total penduduk, yang terdiri dari 56,47 persen peserta Jamkesmas/Jamkesda/Jamkesmas NTB; PT.ASKES PNS sebanya 6,41 persen; 0,30 persen peserta JPK Jamsostek; dan Askes TNI/Polri sebanyak 0,24 persen. Kepesertaan jaminan kesehatan tahun 2013 ini meningkat dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 54,9 persen dari total penduduk. B.2 Kunjungan di Sarana Pelayanan Kesehatan Cakupan rawat jalan selama tahun 2013 di Provinsi NTB sebesar 74,0 persen, tidak jauh berbeda dengan cakupan tahun 2012 Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

dengan cakupan 74,1 persen. 58

Cakupan rawat inap selama tahun 2013 di Provinsi NTB sebesar 3,9 persen, menurun jika dibandingkan cakupan tahun 2012 yang mencapai 6,7 persen. Kemungkinan penyebab turunnya cakupan rawat jalan dan cakupan rawat inap yaitu rendahnya angka kesakitan masyarakat atau rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh penduduk. Jumlah total kunjungan penduduk ke Puskesmas baik rawat jalan dan rawat inap tahun 2013 sebanyak

3.287.303 orang (70,7%), meningkat dibandingkan

kunjungan penduduk pada tahun tahun 2012 sebanyak 3.264.191 (70,4%) kunjungan. B.3

Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Rumah sakit adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang

menyediakan rawat inap dan rawat jalan yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri dari observasi, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, cidera dan melahirkan. Indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan fasilitas perawatan, peningkatan mutu dan sarana rumah sakit antara lain sebagai berikut: B.3.1 Angka Kematian Umum Penderita yang Dirawat di Rumah Sakit Angka kematian umum penderita yang dirawat di rumah sakit (Gross Death Rate/GDR) pada 9 rumah sakit yang melapor dari 23 rumah sakit yang ada, rata-rata sebesar 32,1 per 100.000 pasien keluar, sedangkan angka yang dapat ditolerir maksimum 45 per 100.000 pasien keluar. Namun secara keseluruhan angka GDR di NTB masih under reported karena belum semua rumah sakit yang ada melaporkan capaian kinerjanya. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran (tabel 56). B.3.2 Angka Kematian Penderita yang Dirawat < 48 jam Pada tahun 2013 rata-rata angka kematian penderita yang dirawat < 48 jam (Net Death Rate/NDR) dari 9 rumah sakit yang ada di Provinsi NTB sebesar 15,7 atau sekitar 15-16 penderita dari 100.000 penderita yang keluar. Namun angka tersebut juga masih under reported karena belum semua rumah sakit yang ada di Provindi NTB melaporkan capaian kinerjanya. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran (table 56). Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

59

B.3.3 Pemakaian Tempat Tidur Rata-rata pemakaian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) pada tahun 2013 sangat rendah yaitu 31,7 % (BOR Ideal= 60%-80%). Angka tersebut tidak dapat menggambarkan keadaan keseluruhan karena masih ada rumah sakit yang belum melaporkan capaian BOR. Di 7 rumah sakit yang melapor dari 23 rumah sakit yang ada, sebanyak 6 rumah sakit mempunyai tingkat pemanfaatan cukup ideal yaitu RSU dr. R. Soedjono Selong, RSU Patuh Patut Patju, RSU Dompu, RSUD Bima, RSU Praya, RSUD Sumbawa. Sedangkan di RSI Namira Selong tingkat pemanfaatannya masih kurang (<60%). selengkapnya dapat dilihat pada lampiran (tabel 57). B.3.4 Lama Rawat Pasien Rata-rata lama rawat seorang pasien (Length of Stay/LOS) di 7 rumah sakit yang melapor pada tahun 2013 adalah 2,4 hari

mengalami penurunan bila

dibandingkan nilai LOS tahun 2012 sebesar 3,88 hari. Angka tersebut berada di bawah nilai LOS ideal yaitu antara 6-9 hari. Angka LOS di setiap rumah sakit dapat dilihat pada lampiran (tabel 57). B.3.5 Tempat Tidur Tidak Ditempati Angka Tempat Tidur Tidak tempati (Turn of Interval/TOI) menunjukkan efisiensi penggunaan tempat tidur, dimana angka ideal untuk TOI adalah 1-3 hari. Pada tahun 2013 2 rata-rata TOI di 6 rumah sakit yang melapor adalah 6,2. Kondisi ini lebih baik dibandingkan rata-rata TOI tahun 2012 sebesar 8,77. Angka LOS di setiap rumah sakit dapat dilihat pada lampiran (tabel 57). C. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah perilaku yang berkaitan dengan upaya atau kegiatan seseorang yang mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya. Dengan demikian masyarakat dapat mengenali dan mengatasi masalahnya sendiri terutama dalam tatanan masing-masing, dan masyarakat/dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dengan menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatannya.


60

Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam lingkungan, sehingga perilaku hidup yang bersih dan sehat selayaknya harus diterapkan dan ditanamkan kepada kepada seluruh anggata keluarga. Pada akhirnya keluarga yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat pula. PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. PHBS di Rumah Tangga dilakukan untuk mencapai Rumah Tangga Sehat. Rumah tangga sehat berarti mampu menjaga, meningkatkan, dan melindungi kesehatan setiap anggota rumah tangga dari gangguan ancaman penyakit dan lingkungan yang kurang kondusif untuk hidup sehat. Hasil pemantauan rumah tangga pada tahun 2013, sebanyak 76.083 rumah dipantau (5,89% persen dari total rumah tangga yang ada). Rumah yang dipantau tahun 2013 lebih banyak daripada rumah dipantau tahun 2012. Pada tahun 2012 sebanyak 70.794 rumah dipantau (5,53% dari total rumah tangga yang ada). Hasil

pemantauan rumah tangga yang termasuk Rumah Berperilaku Hidup

Bersih dan Sehat pada tahun 2013 sebanyak 32.093 rumah atau 42,18 persen. Cakupan Rumah Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tahun 2013 lebih banyak daripada Rumah Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat tahun 2012 yaitu mencapai 22.532 rumah atau sekitar 31,83 persen. Cakupan Rumah Tangga Ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di setiap kabupaten/kota terlihat pada lampiran (tabel 58). D. Pembinaan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar Derajat kesehatan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan disamping faktor perilaku dan pelayanan kesehatan. Upaya penyehatan lingkungan dilakukan untuk mewujudkan mutu lingkungan yang lebih sehat, antara lain melalui pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan air bersih dan sanitasi di sarana pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan, pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan dan pengembangan wilayah sehat. D.1 Rumah Sehat


61

Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan yaitu memiliki jamban sehat, tempat pembuangan sampah, sarana air bersih, sarana pembuangan air limbah, ventilasi baik, kepadatan hunian rumah sesuai dan lantai rumah tidak dari tanah. Pada tahun 2012 terdapat 542.894 rumah yang belum memenuhi syarat, untuk selanjutnya rumah yang belum memenuhi syarat tersebut akan dibina pada tahun 2013. Namun pembinaan tidak dapat dilakukan pada semua rumah yang belum memenuhi syarat. Pembinaan dilakukan pada 291.569 rumah saja. Hasil pembinaan diperoleh bahwa sebanyak 36,10 persen atau 105.258 rumah

Rumah yang dibina

memenuhi syarat. Sehingga sampai dengan tahun 2013 terdapat 818.446 rumah sehat atau 65,13% dari seluruh rumah yang ada. Rumah sehat terbanyak berada d Kota Mataram, Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat. Cakupan rumah sehat di setiap kabupaten/kota terlihat pada lampiran (tabel 59). D.3 Akses terhadap Sumber Air Minum Keluarga Air minum yang layak yang dapat diakses oleh masyarakat masih sangat minim. Masalah kemiskinan sebagai salah satu penyebab rendahnya kemampuan penduduk mengakses air minum yang layak. Selain itu masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan, rendahnya kualitas bangunan septic tank dan masih buruknya sistem pembuangan limbah juga mempengaruhi ketersedian sumber air minum. Pada tahun 2013 penduduk di Provinsi NTB yang memiliki akses air minum yang memenuhi syarat sebanyak 70,12 persen. Air minum diperoleh dengan perpipaan yang memenuhi syarat (PDAM, BPSPAM) sebanyak 98 persen dan sisanya diperoleh melalui jaringan non perpipaan yang memenuhi syarat seperti sumber gali terlindungi, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, terminal air, mata air terlindungi dan penampungan air hujan. Cakupan akses air minum di kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran (tabel 60). D.4 Kualitas Air Minum Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII tahun 2002, Menteri Kesehatan melakukan pembinaan teknis terhadap segala Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

62

kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan persyaratan kualitas air minum. Dalam

pelaksanaan

pengawasan

kualitas

air

minum,

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota dapat menentuan parameter kualitas air yang akan diperiksa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah tangkapan air, instalasi pengolahan air dan jaringan perpipaan. Pada tahun 2013 hanya 8 kabupaten/kota yang melaporkan pemeriksaan kualitas air minum di penyelenggaraan air minum. Sampel air minum yang diperiksa hanya 1.633 sampel atau 1,39 persen. Dari sampel air minum tersebut hanya 754 sampel atau 73 persen yang memenuhi syarat (fisik, bakteriologi dan kimia). Rincian hasil pemeriksaan kualitas air minum di kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran (tabel 61). D.5 Akses terhadap Jamban Sehat Akses pada sanitasi khususnya pada penggunaan jamban sehat, saat ini memang masih menjadi masalah serius di Provinsi NTB. Masih tingginya angka buang air besar pada sembarang tempat (open defecation), menjadi salah satu indikator rendahnya akses ini. Jenis sarana jamban yang digunakan penduduk di kabupaten/kota se-Provinsi NTB (kecuali Dompu dan Sumbawa Barat) pada tahun 2013 sebanyak 64,98% menggunakan jamban dengan jenis komunal (6,70%), leher angsa (56,3%), plengsengan (1,40%) dan cemplung (0,62%). Sebanyak 35,02% tidak menggunakan jamban untuk buang air besar. Penduduk yang mempunyai akses sanitasi layak pada tahun 2013 sebanyak 62,5%, artinya sebanyak 37,5% penduduk tidak mempunyai akses sanitasi layak. Data penggunaan jamban di kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran (tabel 62). D.5 Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Program

Sanitasi

Total

Berbasis

Masyarakat

(STBM)

bertujuan

untuk

menyadarkan masyarakat pentingnya berbudaya hidup bersih, mengubah perilaku masyarakat dengan menitikberatkan pemberdayaan masyarakat. Program STBM telah dimulai sejak 2006. Kemudian pada tahun 2008 dikeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Strategi Nasional Sanitasi Berbasis Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

63

Masyarakat. Lima pilar dalam STBM yang menjadi tujuan penerapan program di pedesaan yaitu tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan memakai sabun, mengelola air minum dan makanan di rumah tangga, mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman serta pengelolaan sampah. Capaian desa/kelurahan yang melaksanakan STBM pada tahun 2013 sebanyak 993 desa dari 1.135 desa/kelurahan yang ada (87,5 %). Cakupan desa Stop BABS (SBS) sebanyak 241 desa/kelurahan

atau 21,23 % dan desa/kelurahan STBM

sebanyak

42,91%.

487

desa/kelurahan

atau

Cakupan

desa/kelurahan

yang

melaksanakan STBM setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran (tabel 63). D.6 Tempat-Tempat Umum Memenuhi Syarat Tempat-tempat umum (TTU) memiliki potensi sebagai tempat terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkunagn ataupun gangguan kesehatan lainnya. Pengawasan atau pemeriksaan sanitasi terhadap TTU dilakukan untuk mewujudkan lingkungan TTU yang bersih guna melindungi kesehatan masyarakat dari kemungkinan penularan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Sanitasi TTU harus memenuhi persyaratan kesehatan dalam arti melindungi, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tempat atau sarana layanan umum yang wajib menyelenggarakan sanitasi lingkungan antara lain, tempat umum atau sarana umum yang dikelola secara komersial, tempat yang memfasilitasi terjadinya penularan penyakit, atau tempat layanan umum yang intensitas jumlah dan waktu kunjungannya tinggi. TTU semacam itu meliputi sarana pendidikan/sekolah, sarana kesehatan dan hotel. Hasil inspeksi sanitasi tahun 2013 di kabupaten/kota (kecuali Kabupaten Dompu) diperoleh hasil bahwa TTU yang memenuhi syarat di Provinsi NTB sebanyak 76,5%.

Berarti

sebanyak

23,5%

TTU

tidak

memenuhi

syarat.

Kondisi

ini

mengkhawatirkan mengingat di sarana TTU banyak masyarakat berkumpul. Ironisnya lagi, sarana kesehatan yang terdiri dari puskesmas dan rumah sakit, sebanyak 82% puskesmas dan jaringannya yang memenuhi syarat dan 95,7% rumah sakit yang memenuhi syarat. Cakupan TTU yang memenuhi syarat di kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran (tabel 64). Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

64

D.6 Tempat Pengelolaan Makanan Memenuhi Syarat Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap makanan yang disediakan di luar rumah, maka produk-produk makanan yang disediakan oleh perusahaan atau perorangan yang bergerak dalam usaha penyediaan makanan untuk kepentingan umum, haruslah terjamin kesehatan dan keselamatannya. Hal ini hanya dapat terwujud bila ditunjang dengan keadaan hygiene dan sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang baik dan dipelihara secara bersama oleh pengusaha dan masyarakat. TPM yang dimaksud meliputi jasaboga atau catering, rumah makan dan restoran, depot air minum (DAM), industri makanan, kantin, warung dan makanan jajanan dan sebagainya. Sebagai salah satu jenis tempat pelayanan umum yang mengolah dan menyediakan makanan bagi masyarakat banyak, maka TPM memiliki potensi yang cukup besar untuk menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit bahkan keracunan akibat dari makanan yang dihasilkannya. Dengan demikian kualitas makanan yang dihasilkan, disajikan dan dijual oleh TPM harus memenuhi syarat-syarat kesehatan. Hasil inspeksi sanitasi tahun 2013 di kabupaten/kota (kecuali Kabupaten Dompu) diperoleh hasil bahwa TPM yang tidak memenuhi syarat sebanyak 24,21 persen, atau

seperlima dari TPM yang ada di provinsi tidak memenuhi syarat.

Cakupan TPM yang tidak memenuhi syarat di kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran (tabel 65). E.

Pelayanan Kefarmasian Salah satu komponen penting dari sarana pelayanan kesehatan yang bermutu

adalah manajemen logistik obat yang mencakup pengadaan, distribusi dan penyimpanan obat. Pada tahun 2013 dari 144 jenis obat yang dilaporkan, pemakaian terbanyak adalah Paracetamol tablet 500 mg dengan pemakaian rata-rata per bulan 1,675,340


65

tablet. Pemakaian obat terbanyak di Provinsi NTB tahun 2013 terlihat pada gambar sebagai berikut. Gambar IV.18 Pemakaian Rata-Rata per Bulan dari 10 Jenis Obat Terbanyak yang Digunakan di Provinsi NTB Tahun 2013

Asam Askorbat (vitamin C) tablet 50 mg

378.101

Tiamin (vitamin B1) tablet 50 mg (HCL/Nitrat)

402.815

Prednison tablet 5 mg

410.277

Deksametason tablet 0,5 mg

468.837

Antasida DOEN I tablet kunyah

643.521

Vitamin B Kompleks tablet

824.403

Gliseril Gualakolat tablet 100 mg

891.227

Kloraniramina mealeat (CTM) tablet 4 mg

1.104.222

Amoksisilin kaplet 500 mg

1.515.336

Paracetamol tablet 500 mg

1.675.340 0

400.000 800.000 1.200.000 1.600.000


Gambar IV.18 memperlihatkan bahwa jenis obat terbanyak yang digunakan jika dikaitkan dengan penyakit terbanyak di tingkat puskesmas tahun 2013, menunjukkan adanya ketepatan pemberian obat sesuai dengan indikasi penyakit. Pengobatan di Provinsi NTB tahun 2013 dapat dikatakan rasiona karena pasien menerima terapi yang tepat sesuai dengan kebutuhan kliniknya, sesuai dengan dosis yang dibutuhkannya dan pada periode waktu yang adekuat.


66

BAB V SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN Pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan selama ini telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara bermakna walaupun masih dijumpai berbagai masalah dan hambatan. Pembangunan kesehatan masyarakat sangat memerlukan sumber daya kesehatan yang merupakan semua perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. A.

Sarana Kesehatan Sarana pelayanan kesehatan terdiri dari RS Umum, RS Khusus, Puskesmas dan

jaringannya, sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan sarana pelayanan lainnya (seperti Balai pengobatan/klinik, Praktek Dokter Bersama, Praktek Dokter Perorangan dan Praktek Pengobatan Tradisional). Rincian sarana pelayanan kesehatan tercantum pada lampiran (tabel 68). A.1

Rumah Sakit Umum Rumah Sakit umum yang ada di Provinsi NTB sampai akhir tahun 2013

sebanyak 23 buah. Berdasarkan pemilikan/pengelola terdistribusi sebagai berikut: Tabel V.1 Jumlah Rumah Sakit Umum berdasarkan Pengelola di Provinsi NTB Tahun 2013 Kabupaten/Kota

Pemilikan/Pengelola Pem.Prov NTB

Pem.Kab/Kota

TNI/Polri

Swasta

Jumlah

Lombok Barat

0

1

0

0

1

Lombok Tengah

0

1

0

1

2

Lombok Timur

0

1

0

2

3

Sumbawa

1

1

0

0

2

Dompu

0

1

0

0

1

Bima

0

1

0

0

1

Sumbawa Barat

0

1

0

0

1

Lombok Utara

0

1

0

0

1

Mataram

1

1

2

6

10

Kota Bima

0

0

0

1

1

2

9

2

10

23

Jumlah



67

Tabel di atas memperlihatkan penyebaran RS di Provinsi NTB tidak merata. Unit rumah sakit di Provinsi NTB sudah lebih dari cukup dimana tercatat dari segi kepemilikan sebanyak 13 RS pemerintah dan 10 swasta. Namun penyebaran atau tataletak RS masih tidak merata. Masih ada RS yang tidak menjangkau atau tidak mencukupi dalam hal layanan kecukupan tempat tidur karena lebih banyak RS berada di Pulau Lombok daripada di Pulau Sumbawa. A.2

Rumah Sakit Khusus Sesuai tipe pelayanan, selain Rumah Sakit Umum juga terdapat Rumah Sakit

Khusus. Rumah Sakit Khusus menyelenggarakan pelayanan kesehatan berdarka jenis penyakit dan disiplin ilmu tertentu atau mempunyai fungsi primer. Provinsi NTB mempunyai 1 buah Rumah Sakit Khusus yaitu Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB. A.3

Puskesmas dan Jaringannya Menurut Kepmenkes RI No. 128/Menkes/SK/II/2004 puskesmas merupakan

Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Dengan kata lain puskesmas mempunyai wewenang dan tanggungjawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Puskesmas di Provinsi NTB tahun 2013 tidak ada penambahan puskesmas baru, sehingga jumlah puskesmas masih tetap berjumlah 157 buah yang terdiri dari 122 buah puskesmas rawat inap dan 35 buah puskesmas non rawat inap, namun ada perubahan dari puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap. Jumlah puskesmas di Provinsi NTB tahun 2013 terlihat pada tabel berikut.


68

Tabel V.2 Jumlah Puskesmas di Provinsi NTB Tahun 2012- 2013 Kabupaten/ Kota

Tahun 2012 Non Rawat Rawat Inap Inap

Jumlah

Tahun 2013 Non Rawat Rawat Inap Inap

Jumlah

Lobar

5

11

16

5

11

16

Loteng

25

0

25

25

0

25

Lotim

29

0

29

29

0

29

Sumbawa

10

15

25

23

2

25

Dompu

6

3

9

6

3

9

Bima

20

0

20

20

0

20

KSB

6

3

9

6

3

9

KLU

2

6

8

2

6

8

Mataram

4

7

11

4

7

11

Kota Bima

2

3

5

2

3

5

35

157

Jumlah 109 48 157 122 Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten/kota Tahun 2012-2013

Tabel di atas memperlihatkan bahwa ada perubahan tipe puskesmas pada tahun 2013. Pada tahun 2012 puskesmas non rawat inap sebanyak 48 buah, sedangkan tahun 2013 puskesmas non rawat inap sebanyak 35 buah. Sebanyak 7 puskesmas non rawat inap beralih menjadi puskesmas rawat inap pada tahun 2013. Puskesmas rawat inap atau puskesmas perawatan merupakan puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara. Rasio

puskesmas

terhadap

100.000

penduduk

relatif

tidak

berubah

dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, rasio puskesmas 3,39 terhadap 100.000 penduduk sedangkan pada tahun 2013, rasio puskesmas 3,37 terhadap 100.000 penduduk. Dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsinya,

puskesmas

dibantu

oleh

jaringannya yaitu puskesmas keliling dan puskesmas pembantu. Puskesmas keliling di Provinsi NTB pada tahun 2013 sebanyak 205 buah dan puskesmas pembantu sebanyak 560 buah, terinci sebagai berikut.


69

Tabel V.2 Jumlah Puskesmas Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu di Provinsi NTB Tahun 2013 Kabupaten/Kota Puskesmas Keliling Puskesmas Pembantu Lombok Barat 17 57 Lombok Tengah 30 95 Lombok Timur 45 87 Sumbawa 29 93 Dompu 17 47 Bima 22 90 Sumbawa Barat 15 27 Lombok Utara 4 27 Mataram 11 18 Kota Bima 15 19 Jumlah 205 560 Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten/kota Tahun 2013

A.4

Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian Sarana produksi dan distribusi kefarmasian yang ada di Provinsi NTB yaitu

usaha kecil obat tradisional sebanyak 2 buah, produksi alat kesehatan sebanyak 2 buah, pedagang besar farmasi sebanyak 2 buah, apotek sebanyak 276 buah, toko obat sebanyak 102 buah dan penyalur alat kesehatan sebanyak 1 buah. A.5

Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat,

berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada termasuk yang ada di masyarakat. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) diantaranya adalah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), dan Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) A.3.1 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang paling dikenal di masyarakat. Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Untuk memantau perkembangannya, Posyandu dikelompokkan ke dalam 4 strata posyandu yaitu Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. Data posyandu menurut Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

70

strata di setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran (tabel 70). Posyandu di Provinsi NTB menurut strata tahun 2013 terlihat pada gambar berikut.

persen

Gambar V.1 Persentase Posyandu menurut Strata di Provinsi NTB Tahun 2013 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lobar

Loteng

Lotim

Sbw

Dompu

Bima

KSB

KLU

Mtr

Kota Bima

MANDIRI

91

25

71

29

3

9

14

0

73

3

PURNAMA

436

283

661

241

201

279

131

47

65

10

MADYA

240

885

609

346

163

164

54

107

153

118

PRATAMA

35

382

323

31

16

131

11

215

55

32

Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten/kota Tahun 2013 Pada tahun 2013, jumlah posyandu sebanyak 6.742 buah. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 6.429 buah. Posyandu yang aktif hanya sebanyak 2.994 atau sebanyak 44 % dari seluruh posyandu yang ada. Rasio posyandu terhadap 100 balita pada tahun 2013 adalah 1,37 artinya, berarti terdapat posyandu yang mempunyai sasaran lebih dari 100 balita. Jika dibandingkan dengan jumlah desa dan kelurahan, maka rasio posyandu terhadap desa/ kelurahan adalah 5,9 artinya setiap desa mempunyai sekitar 5-6 posyandu. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan rasio posyandu tahun 2012

yaitu 5,8 atau rata-rata pada tiap

desa/kelurahan terdapat 5-6 posyandu. A.3.2 Pos Kesehatan Desa Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah UKBM yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/ menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Poskesdes dapat dikatakan sebagai sarana kesehatan yang merupakan pertemuan antara upaya masyarakat dan dukungan pemerintah. Pelayanannya meliputi upaya promotif, preventif, dan kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

71

bidan) dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela Iainnya. Poskesdes di harapkan sebagai pusat pengembangan dan kordinator berbagai UKBM yang dibutuhkan masyarakat desa, misalnya Posyandu dan warung obat desa (WOD). Pada tahun 2013 di Provinsi NTB terdapat 768 buah poskesdes, bertambah 35 buah poskesdes dari keadaan pada tahun 2012, poskesdes sebanyak 733 buah poskesdes. Jumlah poskesdes di setiap kabupaten/kota tahun 2013 terlihat pada gambar berikut. Gambar V.2 Jumlah Poskesdes dan Desa/Kelurahan di kabupaten/kota se- Provinsi NTB Tahun 2013 250 200 150

149 116

128

120

100

66

50

64

50

27 122

139

254

Lobar

Loteng

Lotim

165

79

191

64

33

21

27 50

38

0 Sbw

poskesdes

Dompu

Bima

KSB

KLU

Mtr

Kota Bima

desa/kelurahan


Gambar V.2 memperlihatkan bahwa desa/kelurahan di Provinsi NTB pada tahun 2013 belum mempunyai poskesdes, kecuali Kabupaten Sumbawa Barat. A.6 Desa Siaga Desa Siaga adalah desa/kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Pada tahun 2013 di NTB terdapat 992 desa/kelurahan Siaga dari 1.135 desa/kelurahan yang ada. Desa Siaga aktif adalah desa yang mempunyai Poskesdes atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

72

kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi gizi, penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Distribusi

desa/kelurahan di kabupaten/kota terlihat pada gambar berikut.

desa/kelurahan

Gambar V.3 Desa/Kelurahan Siaga di Provinsi NTB Tahun 2013 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% KSB

KLU

Mtr

Kota Bima

0

0

0

3

0

5

0

14

7

9

0

55

40

39

49

13

13

0

247

30

132

1

13

25

38

685

Lobar

Loteng

Lotim

Sbw

Dompu

Bima

MANDIRI

0

0

0

2

0

PURNAMA

3

0

5

8

9

MADYA

26

1

0

66

PRATAMA

44

123

190

89

NTB


Gambar di atas memperlihatkan bahwa desa/kelurahan siaga dengan strata pratama lebih dominan daripada strata lainnya, bahkan di Kota Bima semua kelurahannya adalah kelurahan siaga dengan strata pratama.

B.

Tenaga Kesehatan Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang

kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, antara lain meliputi tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga sanitarian, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, dan tenaga kesehatan lainnya. Profil Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013

73

Jumlah tenaga kesehatan di Provinsi NTB pada tahun 2013 sebanyak 9.240 orang dengan proporsi sebagai berikut: Gambar V.4 Jenis Tenaga Kesehatan di Provinsi NTB Tahun 2013 TENAGA KESEHATAN LAINNYA 1%

DOKTER GIGI PERAWAT GIGI KESMAS KEFARMASIAN 2% 2% 3% 4% KESLING 4%

PERAWAT 39%

TENAGA GIZI 5%

TENAGA TEKNISI MEDIS 6% DOKTER 8%

BIDAN 26%

Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten/kota Tahun 2013 Gambar V.4 memperlihatkan bahwa proporsi terbanyak adalah tenaga perawat sebanyak 39 persen dan bidan sebanyak 26% dari tenaga kesehatan yang ada di Provinsi NTB. Data terinci tentang tenaga kesehatan dapat dilihat pada lampiran (tabel 73-81). Tenaga dokter spesialis yang bekerja di sarana kesehatan sebanyak 184 orang. Kondisi ini lebih banyak daripada kondisi tahun 2012 dimana dokter spesialis hanya sebanyak 83 orang. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk di Provinsi NTB tahun 2013 sebesar 4. Rasio dokter spesialis ini berada di bawah standar WHO sebesar 6 per 100.000 penduduk. Tenaga dokter umum yang ada di Provinsi NTB sebanyak 545 orang dan rasio dokter umum per 100.000 penduduk adalah 11,7. Rasio dokter umum tahun 2013 meningkat daripada tahun 2012, rasio dokter umum tahun 2012 adalah 7,66 per 100.000 penduduk. Namun rasio dokter umum di Provinsi NTB masih d bawah target nasional 40 per 100.000 penduduk.


74

Tenaga dokter gigi yang ada di Provinsi NTB sebanyak 134 dan rasio dokter gigi adalah 2,9 per 100.000 penduduk. Rasio dokter gigi di Provinsi NTB masih dibawah target nasional 11 per 100.000 penduduk. Tenaga perawat di Provinsi NTB sebanyak 3.634 dan rasio tenaga perawat adalah 78 per 100.000 penduduk.Tenaga bidan di Provinsi NTB sebanyak 2.365 orang, dan rasio tenaga bidan adalah 99 per 100.000 penduduk.

C.

Pembiayaan Kesehatan Pembiayaan pembangunan kesehatan se-Provinsi NTB tahun 2012

diperoleh dari berbagai sumber yaitu APBD kabupaten/kota se-NTB, APBD Provinsi NTB, APBN (Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan (TP) termasuk TP Rumah Sakit dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jamkesmas dan Jampersal), Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PHLN), sumber pemerintah lainnya,swasta dan masyarakat. Pembiayaan kesehatan se-Provinsi NTB tahun 2013 dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar V.5 Pembiayaan Kesehatan di Provinsi NTB Tahun 2013



75

Pada tahun 2013 anggaran kesehatan se-Provinsi NTB tercatat sebanyak Rp.1.131.074.509.208 atau Rp. 243.326 perkapita/tahun. Jika dibandingkan dengan penyataan WHO bahwa anggaran kesehatan yang ideal untuk menjamin terselenggaranya

program/pelayanan

kesehatan

esensial

adalah

sebesar

US$

34/kapita atau sekitar Rp.340.000/kapita (1 US$ = Rp. 10.000), berarti anggaran kesehatan di kabupaten/kota masih jauh dibawah

patokan tentang kecukupan

anggaran kesehatan di kabupaten/kota.

Anggaran kesehatan berasal dari APBD kabupaten/kota sebanyak Rp.597.297.173.082,- (56,04 % dari total anggaran kesehatan se-Provinsi NTB. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 mengamanatkan bahwa anggaran untuk bidang kesehatan adalah 10% dari anggaran daerah di luar gaji. Jika Belanja Langsung dari APBD

kabupaten/kota

berjumlah

Rp.

256.066.428.315,-

dan

total

APBD

kabupaten/kota se-Provinsi NTB tahun 2013 adalah Rp.6.895.116.967.809,- berarti anggaran untuk bidang kesehatan di luar gaji sekitar 3,84 persen saja.


76

BAB VI KESIMPULAN

Hasil pembangunan kesehatan di Provinsi NTB tahun 2013 memperlihatkan beberapa keberhasilan. Antara lain peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi NTB sampai 2012, walaupun AHH Provinsi NTB tersebut masih dibawah AHH nasional. Peningkatan AHH tersbut juga menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi NTB. Pada tahun 2013, terjadi penurunan kasus kematian bayi dari tahun sebelumnya, walaupun masih diatas angka nasional. Kasus kematian balita juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya Selain keberhasilan tersebut, masih terdapat beberapa kekurangan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang dapat dilihat dari belum tercapainya cakupan beberapa program dan kegiatan sesuai target yang diharapkan dan masih tingginya angka kesakitan beberapa penyakit. Berdasarkan

hasil

kinerja

tersebut

perlu

ditelaah

lebih

lanjut

terkait

keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan pembangunan kesehatan sebagai bahan perencanaan pembangunan kesehatan dan pengambilan keputusan di Provinsi NTB.


77

DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat Dalam

Angka 2013, Mataram, Tahun 2014. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB, Profil Kesehatan Kabupaten/Kota, tahun 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Laporan Pemantauan Status Gizi

Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013, Mataram, tahun 2013.


78

Profil Kesehatan Provinsi NTB

Recommend Documents