LAPORAN KEUANGAN KPU PROVINSI NTB TAHUN 2012

BAGIAN ANGGARAN 076

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAPORAN KEUANGAN KPU PROVINSI NTB TAHUN 2012

AYJEN SUTOYO NO JL..34 LANGKO KENDARNO.17 MATARAM - NTB I

i

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan. pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disajikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Mataram, Januari 2013 Sekretaris KPU Provinsi NTB,

Hj. Desak Putu Yuliastini, SH.,MH NIP. 195807281983032007 ii

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat ini belum diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). (Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keuangan yang telah disesuaikan disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 1 (satu ) minggu setelah laporan hasil pemeriksaan diterbitkan BPK RI untuk digunakan sebagai bahan penyesuaian LKPP). Laporan Keuangan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LAPORAN 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2012 dengan realisasinya, yang mencakup unsurunsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2012. Realisasi Pendapatan Negara pada TA. 2012 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 0,- atau mencapai 0% dari anggarannya. 1

Realisasi Belanja Negara pada TA 2012 adalah sebesar Rp.3.419.374.485,00 atau mencapai 63,35 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.5.397.603.000,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut Tabel 1 Ringkasan Laporan Realiasasi Anggaran TA 2012 dan 2011 TA 2012 Uraian Anggaran

Realisasi

TA 2011 % Real.thd Anggaran

Realisasi

Pendapatan Negara

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Negara

5.397.603.000,00

3.419.374.485,00

63,35

2.528.525.300,00

Sumber : KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat

2.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2012 dan 2011. Jumlah Aset adalah sebesar Rp.1.067.426.550,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.4.004.450,00, Aset Tetap sebesar Rp.946.966.000,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp.116.456.100,Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp.1.666.750,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp.1.065.759.800,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.2.337.700,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.1.063.422.100,00. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut : 2

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 Tanggal Neraca Uraian

31 Des 2012 (Rp)

31 Des 2011 (Rp)

Nilai Kenaikan/ (penurunan) (Rp)

%

Aset Aset Lancar Aset Tetap Aset Lainnya Jumlah Aset Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Jumlah Ekuitas Dana

4.998.400 910.000.000 116.600.100

1.067.426.550

1.031.598.500

35.828.050

3,47

1.666.750

1.266.200

400.550

31,63

2.337.700 1.063.422.100 1.065.759.800

3.732.200 1.026.600.100 1.030.332.300

1.067.426.550

1.031.598.500

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

(993.950) 36.966.000 (144.000)

(19,88) 4,06 (0,12)

4.004.450 946.966.000 116.456.100

(1.394.500) 36.822.000 35.427.500 35.828.050

(37,36) 3,58 3,43 3,47


3.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

3

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 TA 2012 Uraian

TA 2011 % Realisasi Terhadap Anggaran

Catatan Anggaran

Realisasi

Realisasi

PENDAPATAN Pendapatan Negara B.1 dan Hibah Penerimaan 1. B.1.1 Negara Bukan Pajak Penerimaan 2. B.1.2 Negara Bukan Pajak Lainnya Jumlah Pendapatan

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

BELANJA

B.2

1.

Belanja Pegawai

B.2.1

1.198.925.000

1.176.343.452

98,12

1.150.273.178

2.

Belanja Barang

B.2.2

4.163.748.000

2.208.366.033

53,04

1.252.052.122

3.

Belanja Modal

B.2.3

34.930.000

34.665.000

99,24

126.200.000


4

II.

NERACA

KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NERACA PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 NAMA PERKIRAAN ASET Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran Persediaan Jumlah Aset Lancar Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya KDP Jumlah Aset Tetap Aset Lainnya Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Kepada Pihak Ketiga Uang Muka dari KPPN Pendapatan Yang Ditangguhkan Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana Yang Harus Disediakan untuk Barang/Jasa Yang Masih Harus Jumlah Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Jumlah Ekuitas Dana Investasi JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Catatan C.1 C.1.1 C.1.2 C.2 C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5 C.2.6 C.3 C.3.1 C.3.2

C.4 C.4.1 C.4.2 C.4.3

C.5 C.5.1 C.5.2 C.5.3 C.5.4 C.6 C.6.1 C.6.2

31 DESEMBER 2012

31 DESEMBER 2011

Rp Rp Rp

4.004.450 4.004.450

Rp Rp Rp

4.998.400 4.998.400

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

946.966.000 946.966.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

910.000.000 910.000.000

Rp Rp 116.456.100 Rp 116.456.100 Rp 1.067.426.550

Rp Rp 116.600.100 Rp 116.600.100 Rp 1.031.598.500

Rp Rp Rp Rp Rp

1.666.750 1.666.750 1.666.750

Rp Rp Rp Rp Rp

1.266.200 1.266.200 1.266.200

Rp Rp Rp Rp Rp

4.004.450 (1.666.750) 2.337.700

Rp Rp Rp Rp Rp

4.998.400 (1.266.200) 3.732.200

Rp 946.966.000 Rp 116.456.100 Rp 1.063.422.100 Rp 1.065.759.800

Rp 910.000.000 Rp 116.600.100 Rp 1.026.600.100 Rp 1.030.332.300

1.067.426.550

1.031.598.500


5

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A.

PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

DASAR HUKUM

1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

6.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

7.

Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 8.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan.

9.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.

10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar. 11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 6

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS KPU PROVINSI NTB Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS KPU PROVINSI NTB Rencana Strategis (Renstra) merupakan sub sistem dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta Program dari suatu organisasi yang ditetapkan untuk jangka waktu 1-5 tahun yang akan menjadi arah dan pedoman bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Penetapan visi dan misi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan turunan dari penetapan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum sehingga terjalin kesinambungan visi dan misi Kantor Pusat dengan Kantor Instansi Vertikal. Visi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah “Terwujudnya Komisi pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Sedangkan misi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah : 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki

kompetensi,

kredibilitas

dan

kapasitas

dalam

menyelenggarakan Pemilihan Umum; 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;

7

3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif; 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Sekretariat KPU Provinsi merupakan lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tanggal 2 April 2008, tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Provinsi mempunyai tugas : 1)

Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu,

2)

Memberikan dukungan teknis administratif,

3) Membantu

pelaksanaan

tugas

KPU

Provinsi

dalam

menyelenggarakan Pemilu, 4) Membantu pendistribusian perlengakapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi, 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi, dan 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat KPU Provinsi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1)

Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Provinsi;

2) Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Provinsi; 3) Memberikan

pelayanan

administrasi

yang

meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Provinsi; 4) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi; 5) Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Provinsi; 6) Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi; 7) Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Provinsi; 8) Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Provinsi; 9) Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Provinsi; 10) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Provinsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Sekretariat KPU Provinsi NTB berkewajiban : 1)

Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

2)

Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan

3)

Mengelola barang inventaris KPU Provinsi NTB.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, KPU Provinsi NTB memiliki struktur organisasi sebagai berikut

9

Grafik 1. STRUKTUR ORGANISASI KPU PROVINSI NTB

SEKRETARIS

BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM

BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS

BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

SUBBAGIAN PROGRAM DAN DATA

SUBBAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN SDM

SUBBAGIAN UMUM DAN LOGISTIK

SUBBAGIAN HUKUM

SUBBAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS


Adapun sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut : a. No.

Menurut Jabatan Golongan

Jabatan IV

III

Jumlah

II

I

1.

Eselon II

1

0

0

0

1

2.

Eselon III

2

1

0

0

3

3.

Eselon IV

0

5

0

0

5

4.

Pelaksana Daerah

0

4

9

1

14

5.

Pelaksana Organik

0

8

4

1

13

Jumlah

3

18

13

2

36


10

b. Menurut Pendidikan No.

Pendidikan

Jabatan S2

S1/DIV

DIII

Jumlah

DI

SMA

SMP

1.

Eselon II

1

0

0

0

0

0

1

2.

Eselon III

3

0

0

0

0

0

3

3.

Eselon IV

2

3

0

0

0

0

5

4.

Pelaksana Daerah

0

3

0

0

9

2

14

5.

Pelaksana Organik

8

2

0

2

1

13

14

2

0

11

3

36

Jumlah

6


A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Tahun 2012 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai

dari

pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Kebijakan Akuntansi

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2012 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

11

Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

Pendapatan

(1) Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

(2) Belanja Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertangungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

(3) Aset Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan 12

dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengeritan asset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan didasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk Valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang

telah dikeluarkan surat keputusan

penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR. Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan Harga wajar

13

atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Aset Tetap

b. Aset Tetap Aset Tetap mencakup seluruh asset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan public yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada necara Satker per 31 Desember 2012 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan asset tetap yang diperolehnya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu : a)

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan

b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). c)

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan asset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Aset Lainnya Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset

Tak

Berwujud

merupakan

asset

yang

dapat

diindentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software computer, lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset Lain-lain merupakan asset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan 14

Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa asset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Kewajiban

(4) Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain

karena

penggunaan

sumber

pembiayaan

pinjaman

dai

masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan

15

perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara

asset

dan

kewajiban

pemerintah.

Ekuitas

Dana

diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara asset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara asset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

16

B.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp.0,-

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp.0,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0,00. Pada dasarnya Komisi Pemilihan Umum tidak memiliki Pendapatan Negara dan Hibah, sehingga tidak terdapat adanya realisasi maupun estimasi terhadap Pendapatan Negara dan Hibah yang berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Perbandingan realisasi PNBP TA 2012 dan 2011 di sajikan dalam tabel di bawah ini : Tabel 3 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2012 dan 2011 No

1.

Uraian

TA 2012

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah - Penerimaan Negara Bukan Pajak - Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Kenaikan/Penurunan

TA 2011

(Rp)

%

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0,00%

0,00%


Realisasi PNBP Rp 0,-

B.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diestimasikan dalam DIPA TA 2012 sebesar Rp 0,- atau 0%.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Rp.0,-

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dialokasikan dalam DIPA TA 2012 sebesar Rp 0,- atau 0% yang terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 0,- atau 0%.

17

B.2. BELANJA NEGARA Realisasi Belanja Negara Rp3.419.374.485,-

Realisasi Belanja KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat pada TA 2012 sebesar

Rp.3.419.374.485,00

atau

sebesar

24,35 persen dari

anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran belanja pada KPU Provinsi NTB Tahun 2012 adalah sebesar Rp.5.397.603.000,00. Anggaran dan realisasi belanja TA 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012 Kode Jenis Belanja

Uraian Jenis Belanja

51

Belanja Pegawai

1.198.925.000

1.176.343.452

98,12

52

Belanja Barang

4.163.748.000

2.208.366.033

53,04

53

Belanja Modal

34.930.000

34.665.000

99,24

5.397.603.000

3.419.374.485

63,35

Jumlah

Anggaran

Realisasi

(%)

Sumber : KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini : Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012

5.000.000.000

Belanja Barang, 2.208.366.033

4.000.000.000 Belanja Pegawai, 2.000.000.000 1.176.343.452

3.000.000.000

Belanja Modal, 34.665.000

1.000.000.000 Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Sumber : KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat o Anggaran

Realisasi 18

Realisasi

belanja

TA

2012

mengalami

kenaikan

sebesar

Rp.890.849.185,00 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain oleh naiknya belanja pegawai berupa pembayaran kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pembayaran kekurangan atas kenaikan gaji PNS terhitung mulai 1 Januari 2012 yang disebabkan adanya perubahan atas kenaikan Gaji Pokok PNS dan Kenaikan tunjangan beras PNS sesuai Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ke 14 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Perbandingan realisasi belanja TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel berikut ini : Tabel 5 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2012 dan 2011 Kode Jenis Belanja

Uraian Jenis Belanja

51

Belanja Pegawai

1.176.343.452

1.150.273.178

26.070.274

2,27

52

Belanja Barang

2.208.366.033

1.252.052.122

956.313.911

76,38

53

Belanja Modal

34.665.000

126.200.000

(91.535.000)

(72,53)

3.419.374.485

2.528.525.300

890.849.185

35,23

Jumlah

Realisasi Belanja (Rp) TA 2012

TA 2011

Naik/Turun Rp

%


Belanja Pegawai Rp.1.176.343.452, -

B.2.1. Belanja Pegawai Realisasi belanja pegawai TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-masing sebesar Rp.1.176.343.452,00 dan Rp.1.150.273.178,00. Kenaikan belanja pegawai antara lain disebabkan adanya : 1.

Perubahan tarif Gaji Pokok dan Beras PNS sesuai Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ke 14 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

19

2.

Perubahan tarif uang makan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

110/PMK.05/2010

tentang

Pemberian

dan

Tata

Cara

Pembayaran Uang Makan bagi PNS. 3.

Pembayaran kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat pegawai sesuai Surat Keputusan dari Sekretaris KPU Provinsi NTB Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel 6 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2012 dan TA 2011 Uraian

TA 2012 (Rp)

TA 2011 (Rp)

Naik/(Turun)

%

Belanja Gaji & Tunj.PNS

346.456.440

302.811.440

Belanja Pembulatan Gaji PNS

9.275

11.942

(2.667)

Belanja Tunj.Suami/Istri PNS

22.449.284

16.915.444

5.533.840

24,65

Belanja Tunj.Anak PNS

5.704.441

4.227.836

1.476.605

25,89

Belanja Tunj.Struktural PNS

130.990.000

119.830.000

11.160.000

8,52

Belanja Tunj.PPh PNS

12.116.197

6.159.016

5.957.181

49,17

Belanja Tunj.Beras PNS

26.251.150

22.189.740

4.061.410

15,47

208.794.000

159.760.000

49.034.000

23,48

30.875.000

30.320.000

555.000

1,80

Belanja Uang Lembur

-

-

-

Belanja Tunj.Lainnya

-

93.600.000

(93.600.000)

Belanja Pegawai (Tunj.Khusus/Kegiatan)

396.450.000

395.200.000

1.250.000

0,32

Realisasi Belanja Bruto

1.180.095.787

1.151.025.418

29.070.369

2,46

Pengembalian Belanja

3.752.335

752.240

3.000.095

79,95

Realisasiasi Belanja Netto

1.176.343.452

1.150.273.178

26.070.274

2,22

Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj.Umum PNS

43.645.000

12,60 (28,75)

-


20

Belanja Barang Rp.2.208.366.033, -

B.2.2 Belanja Barang Realisasi belanja barang TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-masing sebesar Rp.2.208.366.033,00 dan Rp.1.252.052.122,00. Kenaikan realisasi belanja barang sebesar Rp.956.313.911,00 atau 76,38 persen antara lain disebabkan adanya kenaikan belanja barang perjalanan dinas, kenaikan belanja barang operasional lainnya akibat adanya penandatanganan kontrak berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan pihak ketiga terkait realisasi pekerjaan paket fullboard meeting dan fullday meeting yang direalisasikan pada TA 2012, serta peningkatan pembayaran atas langganan daya dan jasa, disamping itu meningkatnya jumlah pagu anggaran untuk belanja barang pada TA 2012 dibanding pagu anggaran pada TA 2011 menyebabkan peningkatan terhadap daya serap anggaran. Rincian belanja barang disajikan dalam tabel berikut ini :. Tabel 7 Perbandingan Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011 Uraian

TA 2012 (Rp)

TA 2011 (Rp)

Naik/(Turun)

%

Belanja Barang Operasional

209.655.770

197.716.730

11.939.040

6,04%

Belanja Barang Non Operasional

887.111.200

298.503.450

588.607.750

197,19%

Belanja Jasa

167.220.397

134.949.277

32.271.120

23,91%

Belanja Pemeliharaan

146.323.956

166.530.453

(20.206.497)

-12,13%

Belanja Perjalanan Dinas

815.873.960

454.352.212

361.521.748

79,57%

Jumlah Belanja Bruto Pengembalian Belanja

Jumlah Belanja Neto

2.226.185.283

1.252.052.122

17.819.250

-

2.208.366.033

1.252.052.122

974.133.161 17.819.250 956.313.911

77,80% 0,00%

76,38%


Belanja Modal Rp.34.665.000,-

B.2.3 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-masing sebesar Rp.34.665.000,00 dan Rp.126.200.000,00. Penurunan realisasi Belanja Modal sebesar (Rp.91.535.000,00) atau minus 72,53 persen antara lain disebabkan

karena penurunan pagu belanja modal TA 2012 21

dibandingkan TA 2011. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan 2011 Uraian

TA 2012 (Rp)

Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Fisik Lainnya Jumlah Belanja Bruto

(Rp)

-

-

34.665.000

126.200.000

-

-

-

-

34.665.000

126.200.000

-

-

34.665.000

126.200.000

Pengembalian Belanja Jumlah Belanja Neto

Naik/(Turun

TA 2011 (R)

% -

0,00% 0,00%

(91.535.000)

0,00%

-

0,00% (91.535.000)

-72,53% 0,00%

(91.535.000)

-72,53%


C.

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR Kas diMuka Uang Belanja Bendahara Rp37.231.370 Pengeluaran Rp.0,00

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal Neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp.0,00. hal ini karena pada akhir tahun anggaran 2012 dan 2011 seluruh sisa UP dan TUP telah disetor kembali ke kas Negara. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan pada tabel berikut ini : Tabel 9 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran N0 1

Uraian

Tahun 2012

Kas di Bendahara Pengeluaran

Tahun 2011 0

0

Sumber : KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat 22

Pada awal tahun anggaran 2012, KPU Provinsi NTB telah mengajukan UP ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Mataram dengan SPM Nomor 00004 dan SP2D Nomor 660324W sebesar Rp.37.900.000,00. Berdasarkan Daftar Revisi Anggaran (DRA) TA.2012 tanggal 27 januari 2012 dengan Nomor : 23/076.01/1/2012, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan Revisi DIPA dengan Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB berupa revisi penambahan pagu anggaran yang semula Rp.2.141.708.000,00 menjadi Rp.5.177.354.000,00.

Adanya revisi DIPA tersebut menyebabkan jumlah UP yang diajukan menjadi Rp.161.000.000,00 dengan SPM Nomor : 00025 tanggal 1 Maret 2012 dan SP2D nomor 255104Z tanggal

2 Maret 2012, sedangkan

pengajuan TUP sebesar Rp.289.966.000,00 dengan SPM Nomor 00242 tanggal 05/12/2012 dan SP2D Nomor 064104B tanggal 06/12/2012.

Sebelum mengajukan UP sesuai jumlah ketentuan tersebut, KPU Provisi Nusa Tenggara Barat sudah me-NIHIL-kan UP sebesar Rp.37.900.000,00 tersebut ke KPPN Mataram dengan mengajukan SPM UP NIHIL, adapun rincian nomor SPM dan SP2D UP NIHIL tersebut sebagai berikut : Tabel 10 Rincian SPM dan SP2D UP NIHIL

SPM

No

SP2D

Jumlah

Ket

No

Tanggal

No

Tanggal

1

00019

28/02/2012

255108Z

02/03/2012

11.263.200

NIHIL

2

00020

28/02/2012

255109Z

02/03/2012

5.445.000

NIHIL

3

00021

28/02/2012

255110Z

02/03/2012

3.570.000

NIHIL

4

00022

29/02/2012

255107Z

02/03/2012

9.986.000

NIHIL

5

00023

01/03/2012

255105Z

02/03/2012

6.060.800

NIHIL

6

00024

01/03/2012 255106Z 02/03/2012 Jumlah Sumber : KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat

1.575.000

NIHIL

37.900.000

23

Adapun Realisasi UP sampai dengan Desember 2012 adalah sebesar Rp.160.999.400,00 dengan sisa UP sebesar Rp.600,00 dan telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 28 Desember 2012 melalui Bank Negara Indonesia Cabang Mataram dengan nomor NTPN 0613130915040205 dan NTB Nomor 000000346772. (Bukti setor UP terlampir) Adapun rincian adapun rincian nomor SPM dan SP2D UP NIHIL tersebut sebagai berikut : Tabel 11 Rincian SPM dan SP2D UP NIHIL

SPM

No

SP2D No

Tanggal

Jumlah

Ket

No

Tanggal

1

00255

31/12/2012

070969B 31/12/2012

446.200

NIHIL

2

00256

31/12/2012

070970B 31/12/2012

72.400

NIHIL

3

00257

31/12/2012

070971B 31/12/2012

20.263.900

NIHIL

4

00258

31/12/2012

071487B 31/12/2012

15.146.100

NIHIL

5

00259

31/12/2012

070972B 31/12/2012

27.987.950

NIHIL

6

00260

31/12/2012

071488B 31/12/2012

4.245.000

NIHIL

7

00261

31/12/2012

071489B 31/12/2012

713.250

NIHIL

8

00262

31/12/2012

071490B 31/12/2012

355.000

NIHIL

9

00263

31/12/2012

071491B 31/12/2012

4.240.400

NIHIL

10

00264

31/12/2012

070973B 31/12/2012

83.086.750

NIHIL

11

00265

31/12/2012

071492B 31/12/2012

342.450

NIHIL

12

00266

31/12/2012

070974B 31/12/2012

100.000

NIHIL

13

00276

31/12/2012 '070976B 31/12/2012

4.000.000

NIHIL

Jumlah Sumber : KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat

160.999.400

Sedangkan pengajuan TUP KPU Provinsi NTB sebesar Rp.289.966.000,dengan SPM No.00242 tanggal 05/12/2012 dan SP2D No.064104B tanggal 06/12/2012. Realisasi TUP tersebut sebesar Rp.64.288.450,00 dengan sisa TUP sebesar Rp.225.677.550,00 telah disetor kembali ke Kas Negara melalui Bank Mandiri Cabang Mataram pada tanggal 28/12/2012 dengan NTPN No.1103071315000004 dan NTB No.121228042271 (Bukti setor TUP terlampir). 24

Tabel 12 Rincian SPM dan SP2D TUP NIHIL No 1 2 3

4 5 6 7 8 9

No 00267 00268 00269 00270 00271 00272 00273 00274 00275

SPM SP2D Tanggal No Tanggal 31/12/2012 071652B 31/12/2012 31/12/2012 071653B 31/12/2012 31/12/2012 071654B 31/12/2012 31/12/2012 071655B 31/12/2012 31/12/2012 070975B 31/12/2012 31/12/2012 071656B 31/12/2012 31/12/2012 071657B 31/12/2012 31/12/2012 071658B 31/12/2012 31/12/2012 071659B 31/12/2012 Jumlah

Jumlah

Ket

2.921.500 1.570.000 2.021.800 6.942.000 6.685.200 15.966.500 11.187.250 7.140.000 9.854.200 64.288.450

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL


Persediaan Rp4.004.450

C.1.2. Persediaan Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebesar Rp 4.004.450,00 dan Rp 4.998.400,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut : Tabel 13 Rincian Persediaan No

Uraian

2012

2011

1

Barang Konsumsi

Rp

3.914.950

Rp

4.835.750

2

Bahan Untuk Pemeliharaan Rp

89.500

Rp

162.650

3

Suku Cadang

Rp

-

Rp

-

4

Bahan Baku

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

4.004.450

Rp

4.998.400

5

Persediaan Lainnya Jumlah


25

Mutasi Persediaan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : Saldo per 31 Desember 2011

Rp

4.998.400

Rp

132.506.200

Mutasi tambah : - Pembelian Mutasi kurang : - Habis pakai

Rp (133.500.150)

Saldo per 31 Desember 2012

Rp

4.004.450

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Laporan Persediaan yang disajikan dalam Neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname fisik sesuai Berita Acara Stock Opname Persediaan Nomor 1384/BA/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang terdiri dari Barang Konsumsi sebesar Rp.3.914.950,00 dan Bahan Untuk Pemeliharaan sebesar Rp.89.500,00. Nilai persediaan yang disajikan dalam Neraca SIMAK-BMN dan Neraca SAKPA adalah SAMA.

Aset Tetap Rp.946.966.000,-

C.2. ASET TETAP Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp.946.966.000,00 dan Rp.910.000.000,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap KPU Provinsi NTB per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 14 Rincian Aset Tetap No.

Ura i a n

31 Des ember 2012

1

Ta na h

Rp

2

Pera l a ta n da n Mes i n

Rp

3

Gedung da n Ba nguna n

Rp

-

Rp

-

4

Ja l a n Iri ga s i da n Ja ri nga n

Rp

-

Rp

-

5

As et Teta p La i nnya

Rp

-

Rp

-

6

KDP

Rp

-

Rp

-

Jumlah

Rp

-

31 Des ember 2011

946.966.000,00

946.966.000,00

o Rp

Rp

910.000.000,00

910.000.000,00


26

Tanah Rp.0,00

C.2.1. Tanah Nilai Aset Tetap berupa tanah yang dimiliki KPU Provinsi NTB per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp 0,00. Hal ini dikarenakan KPU Provinsi NTB tidak memiliki tanah, sedangkan gedung yang saat ini ditempati sebagai kantor KPU Provinsi NTB merupakan Pinjam Pakai dan berada di atas tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi NTB.

Peralatan dan Mesin Rp.946.966.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp.946.966.000,00 dan Rp.910.000.000,00. Sedangkan perolehan

Peralatan

dan

Mesin

dari

pembelian

adalah

sebesar

Rp.34.665.000,00. Selisih realisasi belanja modal dengan hasil perolehan aset dari pembelian merupakan kapitalisasi aset yang perolehannya bersumber dari belanja barang namun memenuhi kriteria sebagai Peralatan dan Mesin. Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo Awal Mutasi tambah : - Pembelian - Hibah - Reklasifikasi dari aset lainnya - Koreksi nilai tim penertiban aset Mutasi kurang : - Penghentian aset dari penggunaan Saldo per 31 Desember 2012

Rp

910.000.000

Rp

34.665.000

Rp Rp

144.000 2.301.000

Rp Rp

(144.000) 946.966.000


Sedangkan transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa : 1.

Penambahan dari pembelian peralatan dan mesin menggunakan akun 53 (belanja modal) dengan rincian sebagai berikut : a.

Pembelian senilai Rp.3.425.000,00 dengan SPM No.00028 tanggal 29 Maret 2012 dan SP2D No.258671Z tanggal 29 Maret 2012, terdiri dari 1 buah microphone/wireless mic @Rp.1.700.000 dan 3 buah tripod @Rp.575.000,- pada CV.Putra Harapan sesuai dengan 27

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 164.C/SPK/III/2012 Tanggal 20 Maret 2012, Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Nomor 171/Sesprov-017/III/2012 Tanggal 26 Maret 2012 dan Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor 170/Sesprov-017/III/2012 Tanggal 26 Maret 2012. b.

Pembelian 1 unit Laptop senilai Rp.8.470.000,00 dengan SPM No.00126 tanggal 2 Agustus 2012 dan SP2D No.280876Z tanggal 3 Agustus 2012 pada CV.Putra Harapan sesuai Surat Perintah Kerja Nomor (SPK) Nomor 509.B/SPK/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor (BAST) Nomor 511.E/BA-ST/VII/2012 Tanggal 11 Juli 2012 dan Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor 514.A/BA-PM/VII/2012 Tanggal 12 Juli 2012.

c.

Pembelian 1 unit Laptop senilai Rp.11.880.000,00 dengan SPM No.00161 tanggal 2 Oktober 2012 dan SP2D No.051457B tanggal 3 Oktober 2012 pada Sriwijaya Computer sesuai Surat Perintah Kerja Nomor (SPK) Nomor 666/SPK/IX/2012 tanggal 21 September 2012, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor (BAST) Nomor 678/BA-ST/IX/2012 Tanggal 25 September 2012 dan Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor 677/BA-PM/IX/2012 Tanggal 25 September 2012.

d.

Pembelian 2 unit Lemari senilai Rp.3.960.000,00 dengan SPM No.00165 tanggal 3 Oktober 2012 dan SP2D No.051752B tanggal 4 Oktober 2012 pada CV.Indah Lestari sesuai Surat Perintah Kerja Nomor (SPK) Nomor 680.A/SPK/IX/2012 tanggal 26 September 2012, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor (BAST) Nomor 706/BA-ST/IX/2012 Tanggal 2 Oktober 2012 dan Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor 379/BA-PM/IX/2012 Tanggal 3 Oktober 2012.

e.

Pembelian 3 unit Printer senilai Rp.6.930.000,00 dengan SPM No.00195 tanggal 24 Oktober 2012 dan SP2D No.056103B tanggal 25 Oktober 2012 pada UD.Pancawarga sesuai Surat Perintah Kerja Nomor (SPK) Nomor 782.F/SPK/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012, 28

Berita Acara Serah Terima Barang Nomor (BAST) Nomor 789.B/BA-ST/X/2012 Tanggal 16 Oktober 2012 dan Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor 792.A/BA-PM/X/2012 Tanggal 17 Oktober 2012. 2.

Penambahan melalui reklasifikasi dari aset lainnya merupakan Selisih karena Perbedaan Saldo Awal dan Nilai Koreksi Kurang Input atas 10 unit Mic Conference, sebesar Rp.144.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut : a.

Harga Mic Conference berdasarkan IP adalah Nilai Perolehan @Rp.20.985.000,00 dan Nilai Wajar sebesar @Rp.14.276.000,00 dengan Nilai Koreksi Satgas sebesar @Rp.6.709.000,00.

b.

Setelah dilakukan pengecekan diketahui telah terjadi salah pencatatan, dimana harga per unit Mic Conference tersebut adalah Nilai Perolehan @Rp.2.098.500,00 dan Nilai Wajar sebesar @Rp.1.427.600,00.

c.

Berdasarkan Hasil Verifikasi dan Validasi Koreksi Iventarisasi dan Penilaian

BMN

sesuai

Berita

Acara

Nomor

BA-

25/WKN.14/KNL.03/2012 tanggal 21 Mei 2012 diperoleh Nilai wajar Pada LBKP sebesar Rp.1.442.000,d.

Pencatatan

pada

Aplikasi

SIMAK-BMN

yang

semula

Rp.1.427.600,- di koreksi pencatatannya menjadi Rp.1.442.000,sehingga terdapat Perbedaan Saldo Awal dan Nilai Koreksi Kurang Input atas 10 unit Mic Conference, sebesar Rp.144.000,-. 3.

Penambahan melalui koreksi nilai sebesar Rp.2.301.000,- yang merupakan koreksi nilai tim penertiban aset, berupa selisih karena salah input atas Mesin ketik Manual sebesar Rp.253.000,- dan adanya selisih karena salah input yang seharusnya tidak dikoreksi

atas Printer

(Peralatan Personal Komputer) sebesar Rp.2.048.000,-. 4.

Pengurangan melalui penghentian aset dari penggunaannya, terkait dengan koreksi pencatatan atas Mic Conference sebesar Rp.144.000,dan diklasifikasikan dari aset tetap ke aset lain-lain

29

Gedung dan Bangunan Rp 0,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp.0,00. Hal ini disebabkan karena KPU Provinsi NTB sampai dengan akhir tahun anggaran 2012 masih secara Pinjam Pakai menempati Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi NTB sesuai dengan Keputusan Gubernur NTB Nomor 359 Tahun 2011 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 30 Mei 2011.

Jalan dan Jembatan Rp 0,00

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2011 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00. Tidak terdapat Realisasi Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2012 serta tidak terdapat transaksi penambahan/ pengurangan sampai tanggal 31 Desember 2012.

Aset Tetap Lainnya Rp.0,00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp.0,00. Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan transaksi penambahan/ pengurangan sampai tanggal 31 Desember 2012.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp.0,00

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00.

Sampai dengan akhir tahun

anggaran 2012 tidak terdapat Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada satuan kerja KPU Provinsi NTB.

Aset Lainnya Rp.116.456.100

C.3. ASET LAINNYA Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp.116.456.100,- dan Rp.116.600.100 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. 30

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersebut terdiri dari : Tabel 15. Rincian Aset Lainnya No 1 2

Uraian Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Jumlah

Rp Rp Rp

2012

2011

- Rp 116.456.100 Rp 116.456.100 Rp

116.600.100 116.600.100

Sumber : KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Penurunan nilai Aset Lainnya sebesar RP.144.000,- merupakan hasil Inventarisasi dan Validasi Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara pada KPU Provinsi NTB yang dilakukan oleh pihak KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Mataram terhadap tindak lanjut atas temuan BPK berupa koreksi pencatatan atas Mic Conference yang semula Rp.14.420.000,- menjadi Rp.14.276.000,-. Mutasi/perubahan Nilai Aset lainnya sebesar Rp 144.000,- tersebut adalah sebagaiberikut: Saldo Awal

Rp

116.600.100

Rp Rp Rp Rp Rp Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset Rp Jumlah Penambahan Rp Pengurangan : Transfer Keluar Rp Reklasifikasi Keluar Rp Koreksi Nilai Rp Jumlah Pengurangan Rp Kenaikan/(Penurunan) Rp

-

Penambahan : Saldo Awal Pembelian Transfer Masuk Pengembangan Reklasifikasi Masuk

Jumlah

Rp

144.000 144.000 (144.000) 116.456.100

Sumber : KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat C.3.1. Aset Tak Berwujud Aset Tak Berwujud Rp.0,00

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. 31

Tabel 16 Perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2012 dan 2011 30 Juni 2012 Rp

31 Desember 2011 -

Rp

Kenaikan / (penurunan) -

Rp

-


Tidak terdapat Realisasi Aset Tak Berwujud dan mutasi penambahan/ pengurangan Aset Tetap Tak Berwujud selama tahun 2012.

C.3.2. Aset Lain-Lain Aset Tak Berwujud Rp.1.191.600.900

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masingmasing

sebesar

Rp.1.191.600.900,00

dan

Rp.797.650.200,00

yang

merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor KPU Provinsi NTB serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut : Saldo per 31 Desember 2011 Mutasi tambah : - Reklasifikasi dari aset tetap Mutasi kurang : - Penghentian aset dari penggunaan Saldo per 31 Desember 2012

Rp

116.600.100

Rp

-

Rp Rp

(144.000) 116.456.100

Sumber : KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-Lain dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Tidak terdapat transaksi penambahan Aset Lain-Lain pada tahun 2012.



koreksi

pencatatan

atas

Mic

Conference

yang

semula

Rp.14.420.000,- menjadi Rp.14.276.000,- dimana mutasi/perubahan Nilai Aset lainnya sebesar Rp 144.000 dan tidak lagi digunakan dalam operasional kantor karena dalam keadaan rusak berat.

32

KEWAJIBAN C.4. Kewajiban Jangka Pendek Utang kepada Pihak Ketiga Rp.

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar sebesar Rp.1.666.750,00 dan Rp.1.266.200,00 merupakan Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar

yakni tagihan

pembayaran Rekenening Air dari PDAM Mataram untuk bulan Desember 2012 sebagaimana tercantum dalam Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual periode 31 Desember 2012 (format terlampir). Tabel 17 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga No 1

Uraian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar

Jumlah Rp

Keterangan

Penggunaan langganan 1.666.750 daya dan jasa yang belum dibayar


Pada awal tahun anggaran 2013, Belanja Barang yang masih harus dibayar berupa tagihan pembayaran rekening Air akan dibayar oleh Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi NTB dan akan dilakukan jurnal balik pada aplikasi SAKPA2013 sehingga pada awal tahun anggaran 2013 sudah tidak terdapat Utang Pada Pihak Ketiga pada Neraca KPU Provinsi NTB.

Uang Muka dari KPPN Rp.0,00.

C.4.2. Uang Muka dari KPPN Saldo Uang muka dari KPPN per 31 Desember 2012 dan 2011 masingmasing sebesar Rp.0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan akun

penyeimbang dari akun kas di Bendahara Pengeluaran. Nilai rupiah pada akun ini merepresentasikan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Pada akhir tahun anggaran 2012, tidak terdapat saldo Uang Muka dari KPPN, hal ini karena Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi NTB sudah menyetorkan sisa UP dan TUP ke Kas Negara pada tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp.600,00 (Sisa UP) melalui Bank Negara Indonesia Cabang 33

Mataram dengan NTPN Nomor 0613130915040205 dan NTB Nomor 000000346772, dan Rp.225.677.550,00 (Sisa TUP) melalui Bank Mandiri Cabang Mataram dengan NTPN Nomor 1103071315000004 dan NTB Nomor 121228042271.

Pendapatan yang ditangguhkan Rp0.

C.4.3. Pendapatan Yang Ditangguhkan Jumlah Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 0,00 merupakan akun penyeimbang dari akun kas Lainnya dan Setara Kas. Nilai rupiah pada akun ini merupakan Pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan.

Pendapatan

tersebut

merupakan

pendapatan

PNBP,

pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 31 Desember 2012.

EKUITAS Ekuitas Dana Lancar Rp.2.337.700

C.5. Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban lancar/jangka pendek, yang terdiri dari : Uraian

Jumlah

Cadangan Piutang

Rp

-

Cadangan Persediaan

Rp

4.004.450

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang

Rp

(1.666.750)

Barang/Jasa Yang Harus Diterima

Rp

-

Rp

2.337.700

Jumlah

Sumber : KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat C.5.1. Cadangan Piutang Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp.0,00. Akun ini merupakan jumlah ekuitas dana lancar dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2012 tidak terdapat Cadangan Piutang pada kantor KPU Provinsi NTB.

34

C.5.2. Cadangan Persediaan Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 masingmasing sebesar Rp.4.004.450,00 dan Rp.4.998.400,00 merupakan jumlah ekuitas dana lancar KPU Provinsi NTB dalam bentuk persediaan.

C.5.3. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek. Jumlah Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar minus Rp.1.666.7500,00 dan Rp.1.266.200,00. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

C.5.4. Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Barang/Jasa yang masih Harus Diterima per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp.0,00. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang akan diterima dari pihak lain.

Ekuitas Dana Diinvestasikan Rp1.063.422.100

C.6. Ekuitas Dana Diinvestasikan Ekuitas dana Diinvestasikan merupakan kekayaan bersih pemerintah yang mencerminkan selisih antara

aset tidak lancar dan kewajiban jangka

panjang. Ekuitas Dana Diinvestasikan per 31 Desember 2012 sebesar Rp.1.063.422.100,00 yang terdiri dari : Uraian

Jumlah

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Rp

946.966.000.

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Rp

116.456.100.


C.6.1. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Jumlah Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar

Rp.946.966.000,00 dan Rp.910.000.000,00

merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap. 35

C.6.2. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Jumlah Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011

masing-masing

sebesar

minus

Rp.116.456.100,00

dan

Rp.116.600.100,00 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya.

Pengungkapan Penting Lainnya

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA 1.

Penghapusan terhadap Barang Milik Negara (BMN) pada KPU Provinsi NTB yang secara fisik rusak berat dan tidak dapat diperbaiki serta tidak mempunyai nilai ekonomis lagi masih dalam proses untuk Usulan Penghapusannya. Untuk menyelesaikan hal tersebut, Sekretaris KPU Provinsi NTB telah membentuk tim Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat KPU Provinsi NTB Tahun 2012 yang bertugas mengidentifikasi dan melakukan inventarisasi terhadap Barang Milik Negara tersebut serta diajukan Usulan Penghapusannya dengan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram dan KPU Pusat di Jakarta.

2.

Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Barang Milik Negara (BMN) yang sudah hilang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi berupa 1 unit kendaraan Roda Dua sedang dalam proses penyelesaian. Untuk menyelesaikan hal tersebut, Sekretaris KPU Provinsi NTB telah membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara pada Sekretariat KPU Provinsi NTB yang tugasnya antara lain melakukan verifikasi, klasifikasi dan pengumpulan bukti secara cermat dan tepat tentang terjadinya perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban, serta memberikan rekomendasi atas hasil penelitian terhadap Barang Milik Negara tersebut dengan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram dan KPU Pusat di Jakarta.

36

D.2. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Pada Semester I Tahun Anggaran 2012 terdapat temuan BPK terhadap Laporan

Keuangan Tahun 2011 berupa

tindak lanjut

hasil

Inventarisasi dan Penilaian yang masih terdapat perbedaan angka antara data KPU dan data Satgas Kementerian Keuangan, sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Nomor 460/SJ/IV/2012 tanggal 25 April 2012 tentang Temuan BPK Terhadap Tindak Lanjut Selisih Inventarisasi dan Penilaian. KPU Provinsi NTB telah menindaklanjuti temuan BPK tersebut dengan melakukan koordinasi dengan pihak KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Mataram dengan diterbitkannya Berita Acara Verifikasi dan Validasi Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN Pada Komisi Pemilihan Umum

Provinsi

Nusa

Tenggara

Barat

Nomor

BA-

25/WKN.14/KNL.03/2012. Dalam

rangka

penyelesaian

penyusunan

Laporan

Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) maka telah dibuat Nota Kesepakatan Angka Laporan Keuangan Komisi Pemilihan (BA.076) Tahun 2011 Yang Dimasukkan Dalam Laporan Pemerintah Pusat Tahun 2011 Nomor : NK-079/PB.6.4/2012 tanggal 27 April 2012. Berdasarkan nota kesepakatan tersebut maka Komisi Pemilihan Umum menyetujui akan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2011 sebagai asersi final beserta rinciannya secara lengkap sesuai dengan angka dalam lampiran Nota Kesepakatan kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, serta Laporan BMN kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara paling lambat tanggal 7 Mei 2012.

37

D.3. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual tingkat pemerintah pusat merupakan suplemen yang dilampirkan pada Laporan Keuangan pemerintah Pusat Tahunan secara berjenjang dari mulai UAKPA sampai dengan UAPA. Pendapatan dan Belanja Secara Akrual biasanya muncul pada saat akhir tahun anggaran dimana terdapat belanja barang ataupun belanja pegawai yang masih harus dibayar pada tahun yang bersangkutan dan akan dibebankan pada tahun berikutnya sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan. Transaksi belanja secara akrual per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp.1.666.750,00 dan Rp.1.266.200,00 yang merupakan Belanja Barang yang masih harus dibayar berupa tagihan rekening air bulan Desember 2012 dan 2011 yang pembebanannya pada pagu anggaran tahun 2013 dan 2012. Daftar Informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat disajikan sebagaimana dalam lampiran.

D.4. REKENING PEMERINTAH Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor KPU Provinsi NTB adalah :  Bank Mandiri (Persero) Tbk.KC Mataram Cakranegara Jalan Pejanggik Nomor 20-22 Cakranegara-Mataram A/C 145-000238474-7 a.n. Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor Wajib Pajak (NPWP) : 00.370.610.8.911.000.

38

D.5. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN 1.

Selain mengelola dana APBN yang berasal dari Bagian Anggaran 076, KPU Provinsi NTB juga mengelola dana Hibah dari Pemerintah Provinsi NTB yang digunakan untuk Belanja Rutin dan Persiapan Pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 sesuai dengan Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi NTB dengan KPU Provinsi NTB Nomor : 900/132/KESDA

dan

Nomor

:

196/Sesprov.017/IV/2012

tanggal 5 April 2012 sebesar Rp.8.000.000.000,00 yang diubah menjadi

Rp.10.500.000.000,-

sesuai

dengan

Addendum

Perjanjian Hibah Nomor 900/398/Kesda tanggal 2 Nopember 2012. Dana Hibah tersebut di transfer melalui rekening PT.Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Mataram dengan Nomor Rekening 006.21.03306.00.3 melalui 4 (empat) tahapan, yaitu pada tanggal 11 April 2012 sebesar Rp.645.082.200,00 , tanggal 26 Juli 2012 sebesar Rp.1.235.507.650,00; pada tanggal 15 Oktober 2012 sebesar Rp.6.119.410.150,00 dan 28 Nopember 2012 sebesar Rp.2.500.000.000,00. (SP2D terlampir) Realisasi penggunaan dana hibah per 31 Desember 2012 sebesar Rp.9.679.656.721,00

dengan

sisa

dana

sebesar

Rp.820.343.279,00 telah disetor kembali ke Kas Daerah pada tanggal 3 Januari 2013 melalui PT.Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Mataram. (Bukti setor terlampir). Adapun penunjukan Bendahara Pengeluaran APBD pada KPU Provinsi NTB sesuai dengan Surat Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 62/Kpts/KPU.Prov.017/2012 tanggal 9 April 2012 a.n. Ulya Horida,A.Md. 2.

KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh seorang Sekretaris setingkat Eselon II/a adalah instansi vertikal Komisi Pemilihan Umum dan bertanggungjawab secara langsung kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Selain bertindak sebagai entitas pelaporan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), juga bertindak selaku 39

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W) lingkup KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh Hj. Desak Putu Yuliastini, SH., MH., NIP.19580728 198303 2 007. Adapun Pejabat Pengelola Keuangan pada KPU Provinsi NTB ditunjuk langsung oleh Sekretaris KPU Provinsi NTB selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan. a.

Surat

Keputusan

Nomor

49/Kpts/KPU-Prov-017/2012

tanggal 14 Maret 2012 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi NTB Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada KPU Provinsi NTB Bagian Anggaran 076 Tahun 2012 a.n.Baiq Nelly Yuniarti, AP.,M.Si. b.

Surat

Keputusan

Nomor


tanggal 14 Maret 2012 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi NTB Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM) Pada KPU Provinsi NTB Bagian Anggaran 076 Tahun 2012 a.n.H.Lalu Agus Suhaimi,S.IP. c.

Surat

Keputusan

Nomor


tanggal 14 Maret 2012 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi NTB Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada KPU Provinsi NTB Bagian Anggaran 076 Tahun 2012 a.n.Nining Wahyuni, SE.

40

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 BA /UAPA Eselon 1/UAPPA-E1 UAPPA-W Satuan Kerja/UAKPA

: 076 : 01 : 23.00 : 654450 (Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB)

Pendapatan/Belanja No (1) 1.

Kode Akun

Uraian

(2)

(3)

522113 Beban

Langganan Air

Realisasi Penyesuaian Akrual (Rp) Realisasi Menurut Menurut Dokumen Basis Kas Basis Sumber Tambah Kurang (Rp) Akrual (Rp) (4) (5) (6) (7) (8) 10.659.100 1.666.750 (1.266.200) 11.059.650 Tagihan Air Bulan Desember 2012

41

LAPORAN KEUANGAN KPU PROVINSI NTB TAHUN 2012

Recommend Documents