BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN ANALISIS KINERJA KEGIATAN I PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA BULAN OKTOBER 2015
Nomor Tanggal
: :
LAKK-309/PW12/6/2015 10 NOVEMBER 2015
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Parangtritis KM 5,5 Sewon Yogyakarta 55187-Telepon : (0274) 385323; 445271 Faksimil : (0274) 415984 – E-mail :
[email protected]
Nomor : LAKK-309/PW12/6/2015 Lampiran : satu set Hal : Laporan Analisis Kinerja Kegiatan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bulan Oktober 2015
10 November 2015
Yth. Sekretaris Utama BPKP u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP di Jakarta Dengan ini kami sampaikan Laporan Analisis Kinerja Kegiatan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bulan Oktober 2015, dengan uraian sebagai berikut : A. Simpulan Hasil analisis capaian kinerja kegiatan (output) dan penggunaan sumber daya diuraikan sebagai berikut. 1. Capaian Kinerja Kegiatan Capaian kinerja kegiatan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sampai dengan bulan Oktober 2015 jika dibandingkan dengan target pada periode yang sama, berada pada rentang 100% sampai 333,33%, yang ditunjukkan oleh lima indikator kinerja kegiatan sebagai berikut. a. Rekomendasi
hasil
pengawasan,
terealisasi
sebanyak
104
atau
mencapai 114,29% dari target sebanyak 91; b. Rekomendasi pembinaan penyelenggaraan SPIP, terealisasi sebanyak 10 atau mencapai 333,33% dari target sebanyak 3; c. Rekomendasi pembinaan kapabilitas APIP, terealisasi sebanyak 2 atau mencapai 200% dari target sebanyak 1; d. Layanan dukungan manajemen, terealisasi sebanyak 53 atau mencapai 100 % dari target sebanyak 53; e. Layanan sarana dan prasarana, terealisasi sebanyak 394 atau mencapai 331,09 % dari target sebanyak 119;
2. Penggunaan Sumber Daya Capaian kinerja kegiatan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta didukung oleh penggunaan sumber daya sebagai berikut. a. Penugasan pengawasan, terealisasi sebanyak 530 atau mencapai 158,21% dari target sebanyak 335; b. Penugasan dukungan manajemen, terealisasi sebanyak 176 atau mencapai 124,82% dari target sebanyak 141; c. Layanan sarana dan prasarana, terealisasi sebanyak 2 atau mencapai 100 % dari target sebanyak 2; d. Hari penugasan, terealisasi sebanyak 15.653 OH atau mencapai 88,68% dari target sebanyak 17.652 OH; e. Dana
penugasan,
terealisasi
sebanyak
Rp3.338.486.604,00
atau
mencapai 92,23% dari target sebanyak Rp3.619.804.186,00; f. Laporan penugasan terealisir sebanyak 784 laporan atau mencapai 209,07% dari target sebanyak 375 laporan. Penyebab
tidak
tercapainya
hari
penugasan
dan
dana
penugasan
disebabkan : -
Perubahan/pergeseran waktu pelaksanaan penugasan (RMP) sesuai arahan rendal
-
Perubahan/pergeseran waktu pelaksanaan penugasan (RMP) karena masih dalam proses koordinasi dengan obyek pengawasan.
-
Efektifnya pemanfaatan SDM yang ada dengan melakukan perubahan komposisi tim dan jumlah hari penugasan.
B. Rencana Tindak Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kegiatan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, perbaikan yang akan dilakukan yaitu penyusunan rencana kegiatan agar lebih akurat sesuai dengan kebutuhan.
C. Analisis Data Kinerja 1. Rencana Kerja Sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2015 dan revisi DIPA bulan September 2015, unit kerja bertanggung jawab atas tercapainya lima sasaran kegiatan dengan enam indikator kinerja kegiatan (output). Untuk mencapai kinerja tersebut, pada Tahun 2015 2
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta merencanakan sumber daya pendukung berupa penugasan pengawasan sebanyak 352 PP, layanan dukungan manajemen sebanyak 60 kegiatan, dan pengadaan sarana prasarana sebanyak 356 unit/m2, hari penugasan sebanyak 18.398 HP, dana sebesar Rp5.138.867.000,00, dan laporan sebanyak 352 laporan. Seluruh sumber daya tersebut untuk mencapai target indikator kinerja kegiatan sebanyak 129 rekomendasi, 60 laporan/dokumen, dan 356 unit/m2 alat rumah tangga/pengolah data/gedung bangunan. Rincian sebagaimana disajikan pada tabel 1. Tabel 1 Target Output dan Sumber Daya Tahun 2015
No. A 1 2 3 B 1
C 1 2 3
Target 2015 Output Sumber Daya Uraian Lap/Dok Dana Rek PP OH Lap. /Unit/m2 (Rp000) Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Hasil 125 302 14.532 3.235.065 302 Pengawasan Rekomendasi Pembinaan 2 36 252 33.500 36 Penyelenggaraan SPIP/SPI Rekomendasi Pembinaan APIP 2 14 688 145.010 14 Sub jumlah 129 352 15.472 3.413.575 352 Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Jumlah Layanan Dukungan 60 183 2.898 1.079.764 Manajemen Perwakilan BPKP Sub jumlah 60 183 2.898 1.079.764 Termanfaatkannya asset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan Tersedianya alat pengolah data 49 1 14 310.100 Tersedianya alat rumah tangga 35 1 14 234.800 Tersedianya gedung dan 272 0 0 100.628 bangunan Sub jumlah 356 2 28 645.528 Jumlah 129 416 537 18.398 5.138.867 352
2. Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta menyajikan capaian kinerja kegiatan dan penggunaan sumber daya. Capaian kinerja kegiatan dan dukungan penugasan secara ringkas disajikan pada tabel 2.
3
Tabel 2 Ikhtisar Kinerja Kegiatan s.d. Bulan Oktober Tahun 2015 Rencana s.d. Realisasi s.d. bulan ini bulan ini No. Uraian PP Lap Rek PP % Lap % Rek % 1 2 3 4 5 6 7=6/3 8 9=8/4 10 11=10/5 A Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 1 Hasil Pengawasan 308 241 81 479 155,52 359 148,96 92 113,58 2 Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 14 13 3 27 192,86 23 176,92 10 333,33 3 Pembinaan Kapabilitas 13 12 1 24 184,62 18 150 2 200 APIP Sub jumlah A 335 266 85 530 158,21 400 150,38 104 122,35 B Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan 1 Jumlah Layanan 141 53 53 176 124,82 53 100 53 100 Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Sub jumlah B 141 53 53 176 124,82 53 100 53 100 C Termanfaatkannya asset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 1 Tersedianya alat 49 49 1 100 51 104,08 51 104,08 1 pengolah data 2 Tersedianya alat rumah 1 7 7 1 100 8 114,29 8 114,29 tangga Tersedianya gedung 3 100 272 ~ 272 ~ bangunan Sub jumlah C 2 56 56 2 100 331 591,07 331 591,07 Jumlah 478 375 194 708 148,12 784 209,07 488 251,55
Uraian secara lengkap capaian kinerja kegiatan dan penggunaan sumber daya sebagai berikut. a. Capaian Kinerja Kegiatan Indikator
kinerja
kegiatan
pengawasan
berupa
rekomendasi
hasil
pengawasan, rekomendasi hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP/SPI, rekomendasi hasil pembinaan kapabilitas APIP, sedangkan indikator kinerja kegiatan dukungan pengawasan berupa laporan, dokumen, unit dan m2. 1) Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Sampai
dengan
bulan
Oktober
2015,
kegiatan
pengawasan
menghasilkan sebanyak 92 rekomendasi atau mencapai 105,75% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 87 rekomendasi. Rincian target, realisasi, dan capaian rekomendasi disajikan pada tabel 3.
4
Tabel 3 Capaian Rekomendasi Hasil Pengawasan s.d. Bulan Oktober 2015 IKK
Target s.d Bulan ini
Rincian IKK
Rekomendasi Hasil Pengawasan
1
Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan 2 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara 3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi 4 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah 5 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi 6 Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan 7 Rekomendasi Keinvestigasian 8 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L 9 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda 10 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi 11 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan
Realisasi s.d Bulan s.d Bulan ini Bulan lalu ini
Capaian (%)
3
24
-
24
800
6
7
-
7
116,67
4
1
1
2
~
4
2
1
3
75
22
23
2
25
113,64
3
-
-
-
~
36
17
5
22
61,11
4
3
-
3
75
-
-
-
-
~
5
5
1
6
120
-
-
-
-
~
87
82
10
92
105,75
Tingginya pencapaian rekomendasi hasil pengawasan disebabkan adanya penugasan yang tidak direncanakan namun menghasilkan rekomendasi strategis. 2) Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Sampai
dengan
bulan
Oktober
2015,
kegiatan
pembinaan
penyelenggaraan SPIP menghasilkan sebanyak 10 rekomendasi atau mencapai 333,33% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 3 rekomendasi. Rincian target, realisasi, dan capaian rekomendasi disajikan pada tabel 4.
5
Tabel 4 Capaian Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP s.d. Bulan Oktober 2015 IKK
Rincian IKK
Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
1
Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional 2 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Realisasi
Target s.d Bulan ini 1
s.d Bulan lalu 1
Bulan ini
2
3
Capaian (%)
-
s.d Bulan ini 1
9
-
9
450
10
-
10
333,33
100
Tingginya pencapaian rekomendasi hasil pengawasan disebabkan adanya penugasan yang tidak direncanakan namun menghasilkan rekomendasi strategis. 3) Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Kapasitas APIP Sampai dengan bulan Oktober 2015, kegiatan pembinaan kapasitas APIP menghasilkan dua rekomendasi atau mencapai 200% dari rencana pada periode yang sama sebanyak satu rekomendasi. Rincian target, realisasi, dan capaian rekomendasi disajikan pada tabel 5. Tabel 5 Capaian Rekomendasi Pembinaan Kapasitas APIP s.d. Bulan Oktober 2015 IKK Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP
1
Realisasi
Rincian IKK
Target s.d Bulan ini
s.d Bulan lalu
Bulan ini
s.d Bulan ini
Capaian (%)
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
1
2
0
2
200
1
2
0
2
200
Jumlah Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP
Dalam rangka mendukung realisasi dan capaian ketiga indikator kinerja kegiatan pengawasan, sampai dengan bulan Oktober 2015 Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta telah melaksanakan penugasan pendukung kegiatan sebanyak 530 penugasan, sebagaimana disajikan dalam tabel 6.
6
Tabel 6 Realisasi Kegiatan Pengawasan s.d. Bulan Oktober 2015
No.
Jumlah Rekomendasi Jumlah Target Realisasi PP s.d. s.d. bulan bulan ini ini
Kegiatan
A 1 2 3
Penugasan direncanakan Pengawasan Intern Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Pembinaan Kapabilitas APIP Sub jumlah B Penugasan tidak direncanakan 1 Pengawasan Intern 2 Penyelenggaraan SPIP 3 Pembinaan Kapabilitas APIP Sub jumlah Jumlah
240 7 11 258 239 20 13 272 530
87 3 1 91
59 2 2 63
91
33 8 0 41 104
Dari Tabel 6 dapat dilihat adanya penugasan pengawasan tahun 2015 sebanyak 272 PP, mendukung capaian kinerja tahun 2015 dengan realisasi 41 rekomendasi yang sebelumnya tidak direncanakan dalam RKT. Rincian penugasan pengawasan untuk setiap indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada lampiran I, II, III, dan IV. 4) Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Pengawasan Kegiatan dukungan pengawasan terdiri dari penugasan dukungan manajemen
dan
layanan
sarpras
(tidak
termasuk
layanan
perkantoran). Sampai dengan bulan Oktober 2015, penugasan dukungan manajemen menghasilkan sebanyak 53 laporan atau mencapai 100% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 53 laporan/dokumen. Adapun penugasan layanan sarpras menghasilkan sebanyak 331 unit atau mencapai 591,07% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 56 unit, sebagaimana disajikan dalam tabel 7.
7
Tabel 7 Capaian Kegiatan Dukungan Pengawasan s.d. Bulan Oktober 2015
No.
Kegiatan
PP/Keg
1
Penugasan dukungan manajemen Layanan Sarpras
176
Lap/Dok
2
Unit/ Paket
2
Satuan
Output Target Realisasi s.d. s.d. bulan ini bulan ini 53 53
56
331
Capaian (%) 100,00
591,07
Dari Tabel 7 menunjukkan bahwa realisasi indikator output penugasan dukungan manajemen sampai dengan bulan Oktober 2015 sebanyak 53 laporan/dokumen atau mencapai 100% dari target pada periode yang sama sebanyak 53 laporan/dokumen. Realisasi indikator output layanan sarpras sampai dengan bulan Oktober 2015 sebanyak 331 unit atau mencapai 591,07% dari target pada periode yang sama sebanyak 56 unit. Rincian PP dan kegiatan yang mendukung output penugasan dukungan manajemen dan layanan sarpras dapat dilihat pada lampiran V. b. Penggunaan Sumber Daya Sumber daya kegiatan terdiri dari penugasan pengawasan/dukungan manajemen, sarana dan prasarana, hari penugasan, dan dana (di luar layanan perkantoran/gaji, tunjangan kinerja, dan belanja bahan
), serta
laporan penugasan. 1) Penugasan Pengawasan Realisasi penugasan pengawasan sampai dengan bulan Oktober 2015, sebanyak 708 PP atau mencapai 148,12% dari target pada periode yang sama sebanyak 478 PP, dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel 8.
8
Tabel 8 Target dan Realisasi PP s.d. Bulan Oktober 2015 Target PP No .
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan
Realisasi PP
Capaian (%)
Sd Bln s.d. s.d. Bln Bln Bln ini ini Bln ini ini lalu 1 2 3 4 5 6 7 8=6/3 9=7/4 A Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Hasil 1 36 308 377 102 479 283,33 155,52 Pengawasan 2 Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 2 14 23 4 27 200 192,86 3 Rekomendasi Pembinaan APIP 1 13 19 5 24 500 184,62 Sub jumlah A 39 335 419 111 530 284,62 158,21 B Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan 8 1 Jumlah Layanan Dukungan 141 147 29 176 362,50 124,82 Manajemen Perwakilan BPKP Sub jumlah B 147 29 176 362,50 124,82 8 141 C Termanfaatkannya asset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan Bln ini
s.d. Bln ini
1 Tersedianya alat pengolah 0 data 2 Tersedianya alat rumah 0 tangga Tersedianya gedung 0 3 bangunan Sub jumlah C 0 Jumlah 47
1
1
0
1
~
100
1
1
0
1
~
100
0
0
0
0
~
~
2 478
2 568
0 140
2 708
~ 297,87
100 168,17
2) Hari Penugasan Sampai dengan bulan Oktober 2015, realisasi hari penugasan sebanyak 15.653 OH atau mencapai 88,68% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 17.652 OH, dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel 9.
9
Tabel 9 Target dan Realisasi OH s.d. Bulan Oktober 2015 No . 1 A 1 2 3
B 1
C
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan
Target OH Bln ini
Realisasi OH
s.d. Bln ini
s.d Bln lalu
Capaian (%)
s.d. Bln ini
Bln ini
s.d. Bln ini
Bln ini
2 3 4 5 6 7 8=6/3 9=7/4 Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Hasil 1.799 14.408 8.138 1.831 9.969 101,78 69,19 Pengawasan Rekomendasi Pembinaan 46 501 189 23 212 50 42,32 Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan 51 599 441 156 597 305,88 99,67 APIP Sub jumlah 1.896 15.508 8.768 2.010 10.778 106,01 69,50 Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan 117 Jumlah Layanan Dukungan 2.116 4.219 624 4.843 533,33 228,88 Manajemen Perwakilan BPKP Sub jumlah 117 2.116 4.219 624 4.843 533,33 228,88 Termanfaatkannya asset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan
1 Tersedianya alat pengolah data 2 Tersedianya alat rumah tangga Tersedianya gedung 3 bangunan Sub jumlah Jumlah
-
14
18
-
18
~
128,57
-
14
14
-
14
~
100
-
-
-
-
-
~
~
-
28 17.652
32 13.019
2.634
32 15.653
~ 130,85
114,29 88,68
2.013
Perbandingan realisasi HP dengan potensi HP periode sampai dengan Oktober 2015 sebagai berikut :
Potensi HP s.d Oktober 2015 per PFA = 197,50 (10/12 x 237)
Realisasi HP per PFA s.d Oktober 2015 = 10.778/107 = 100,73 HP per PFA
Dari kondisi di atas terlihat bahwa realisasi HP/PFA sampai dengan Oktober 2015 sebesar 100,73 HP atau mencapai 51% dibanding potensi HP/PFA yang tersedia sebesar 197,50 HP. Penyebab tidak tercapainya hari penugasan terutama disebabkan hal sebagai berikut : a) Perubahan/pergeseran waktu pelaksanaan penugasan (RMP) sesuai arahan rendal.
10
b) Perubahan/pergeseran waktu pelaksanaan penugasan (RMP) karena
masih
dalam
proses
koordinasi
dengan
obyek
pengawasan. c) Mengefektifkan pemanfaatan SDM yang ada dengan melakukan perubahan komposisi tim dan jumlah hari penugasan. Perbandingan realisasi HK dengan potensi HK untuk layanan dukungan manajemen perwakilan BPKP DIY sampai dengan Oktober 2015 sebagai berikut: Potensi HK s.d. Oktober 2015 per PFU = 197,50 (10/12X237) Realisasi HK per PFU s.d. Oktober 2015 = 4875/77 = 63,31 HK per PFU Dari kondisi di atas terlihat bahwa realisasi HK/PFU s.d. Oktober 2015 sebesar 63,31 HK atau mencapai 32,06% dibanding potensi HK/PFU yang tersedia sebesar 197,50 HK, disebabkan belum seluruh tugas rutin administrasi kantor dibuatkan penugasan/ST secara formal. 3) Realisasi Dana Sampai dengan bulan Oktober 2015, realisasi dana penugasan sejumlah Rp3.338.486.604,00 atau mencapai 92,23% dari rencana periode yang sama sejumlah Rp3.619.804.186,00, dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel 10.
Tabel 10 Rencana dan Realisasi Dana s.d. Bulan Oktober 2015 No. 1 A 1 2 3
B 1
Realisasi Dana (000) Capaian (%) Sd Bln s.d. Bln s.d. Bln ini s.d. Bln ini Bln ini Bln ini lalu ini Bln ini 2 3 4 5 6 7 8=6/3 9=7/4 Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Hasil 412.982 2.322.750 1.605.491 459.364 2.064.855 111,23 88,90 Pengawasan Rekomendasi Pembinaan 8.100 108.041 23.042 13.893 36.935 171,52 34,19 Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan 7.500 138.150 132.462 12.046 144.508 160,61 104,60 APIP Sub jumlah 87,44 428.582 2.568.941 1.760.995 485.303 2.246.298 113,23 Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan
Target Dana (000)
Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Jumlah Layanan Dukungan 108.828 714.013 537.260 121.133 658.393 111,31 Manajemen Perwakilan BPKP Sub jumlah 108.828 714.013 537.260 121.133 658.393 111,31
11
92,21 92,21
C 1
Termanfaatkannya asset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 100.500
310.000
209.500
96.850
306.350
96,37
98,82
2
Tersedianya alat pengolah data Tersedianya alat rumah tangga
-
26.850
26.850
-
26.850
~
100
3
Tersedianya gedung bangunan
-
-
-
100.595
100.595
~
~
Sub jumlah
100.500
336.850
236.350
197.445
433.795
196,46
128,78
Jumlah
637.910
3.619.804
2.534.605
803.881
3.338.486
126,02
92,23
Penyebab tidak tercapainya realisasi dana pelaksanaan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP serta dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya terutama disebabkan hal sebagai berikut : a) Perubahan/pergeseran
waktu
pelaksanaan
penugasan
(RMP)
waktu
pelaksanaan
penugasan
(RMP)
sesuai arahan rendal. b) Perubahan/pergeseran
karena masih dalam proses koordinasi dengan obyek pengawasan. c)
Mengefektifkan pemanfaatan SDM yang ada dengan melakukan perubahan komposisi tim dan jumlah hari penugasan.
4) Laporan Penugasan Sampai dengan bulan Oktober 2015, realisasi laporan penugasan sebanyak 784 laporan atau mencapai 209,07% dari rencana periode yang sama sebanyak 375 laporan, dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel 11. Tabel 11 Rencana dan Realisasi Laporan Penugasan s.d. Bulan Oktober 2015 Target Realisasi Laporan Laporan No Sasaran Kegiatan/Indikator s.d. . Kinerja Kegiatan Bln Bln Bln s.d. Bln ini lalu ini Bln ini ini 2 1 3 4 5 6 7 A Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Penyelenggaraan SPIP 1 Rekomendasi Hasil 25 241 299 60 359 Pengawasan 2 Rekomendasi Pembinaan 1 13 20 3 23 Penyelenggaraan SPIP/SPI 3 Rekomendasi Pembinaan APIP 1 12 16 2 18 27 266 335 Sub jumlah 65 400
Capaian (%) Bln ini
s.d. Bln ini
8=6/3 9=7/4 dan Pembinaan 240
148,96
300
176,92
200 240,74
150 150,38
12
Lampiran I/1 - 2 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA REALISASI PENUGASAN PENGAWASAN (PP) DIRENCANAKAN & TIDAK DIRENCANAKAN s.d. BULAN OKTOBER 2015 Kegiatan No. 1
Program
Kode
Nama Kegiatan
IKK
Rincian IKK
Pengawasan 3701 Pelaksanaan Penugasan Direncanakan Pengawasan Intern Intern 1 Rekomendasi Hasil Akuntabilitas Keuangan Akuntabilitas Pengawasan 2 Negara dan Pembinaan Keuangan Penyelenggaraan SPIP Negara dan 3 Pembinaan 4 Penyelenggaraan 5 Sistem Pengendalian Intern 6 Pemerintah 7
Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan Rekomendasi Keinvestigasian 8 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L 9 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda 10 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi 11 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan
Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
1 2 3
Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda Jumlah Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP
1 2
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Jumlah Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP Jumlah Rekomendasi Program 06
Penugasan Tidak Direncanakan 1 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan Rekomendasi Hasil Pengawasan 2 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara 3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi 4 5
Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi
6 7 8
Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan Rekomendasi Keinvestigasian Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L
Jumlah PP
Jumlah Rekomendasi target s.d. realisasi s.d. bulan ini bulan ini
22
3
4
47
6
7
7 47
4 4
2 1
73
22
20
0 24 8 0 12 0 240 2 1 4 7 0 11 11 258
3 36 4 0 5 0 87 1 0 2 3 0 1 1 91
0 18 3 0 4 0 59 1 0 1 2 0 2 2 63
104 13 2 12
0 0 0 0
20 0 0 2
51
0
5
0 7 30
0 0 0
0 4 0
Lampiran I/2 - 2 Kegiatan No.
Program
Kode
Nama Kegiatan
IKK
Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP
Rincian IKK 9 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda 10 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi 11 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan 12 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas 13 Nasional Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L 14 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda Jumlah Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 15 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L 16 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Jumlah Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP Jumlah Rekomendasi Program 06 Jumlah Rekomendasi
Jumlah PP
0 20 0 239 0 2 18 20 0 13 13 272 530
Jumlah Rekomendasi target s.d. realisasi s.d. bulan ini bulan ini
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
0 2 0 33 0 0 8 8 0 0 0 41 104
Lampiran II/1 - 8 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA RINCIAN NAMA PP YANG MENDUKUNG REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN S.D. BULAN OKTOBER TAHUN 2015 No.
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan
1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP A Penugasan Direncanakan 1 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan 1.1A Kepada Sekretaris Jenderal KPU RI terkait pola perencanaan yang bersifat top down agar memperhatikan semua ketentuan peraturan perundangan yang ada sehingga pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran atas DIPA/RKA Satker yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tidak menyalahi/menyimpang dari ketentuan. 1.1A.1 Audit Operasional pada KPU DIY 1.1B
Inspektur Kab. Klaten agar mendampingi SKPD dalam pelaksanaan rencana aksi sesuai tenggat waktu yang disepakati, melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dan berkoordinasi dengan satgas SPIP
1.1B.1
Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK pada Pemkab Klaten Tahun 2014
1.2B
1.2B.1 1.3B 1.3B.1
Sekda Kab. Kebumen agar memerintahkan Inspektorat dan DPPKAD Kab. Kebumen agar mendampingi SKPD dalam merealisasikan tindak lanjut sebagaimana tertuang dalam dokumen action plan sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati, melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik atas penyelesaian tindak lanjut sebagaimana tertuang dalam dokumen action plan dan berkoordinasi dengan Satgas SPIP untuk mendeteksi permasalahan dan risiko secara lebih mendalam atas temuan BPK sebagaimana tertuang dalam action plan dan mendorong penyusunan dalam suatu Rencana Tindak Pengendalian sehingga dapat dipahami oleh seluruh SKPD Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK pada Pemkab Kebumen Tahun 2014 Inspektorat Kabupaten Gunungkidul harus proaktif memantau dan mendampingi penyelesaian tindaklanjutnya. Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK pada Pemkab Gunungkidul tahun 2014
2
Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara
2.1A
Bupati Cilacap agar mengupayakan percepatan pelaksanaan program Pamsimas pada desa yang memerlukan dana APBD dan mendorong satuan kerja Program Pamsimas Pokja AMPL, Panitia Kemitraan dan Asosiasi BP SPAMS melakukan pembinaan rutin. Audit atas Laporan Keuangan Loan IBRD 4204/5829-ID Third Water Supply Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS) Kabupaten Cilacap Bupati Klaten agar mendorong Pokja AMPL Kab Klaten menyusun rencana aksi percepatan pelaksanaan kegiatan optimalisasi dan kegiatan pengembangan program Pamsimas serta mengupayakan percepatan pelaksanaan program pamsimas pada desa yang memerlukan dana APBD. Audit atas Laporan Keuangan Loan IBRD 4204/5829-ID Third Water Supply Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS) Kabupaten Klaten Bupati Magelang agar mengupayakan percepatan pelaksanaan program Pamsimas pada desa yang memerlukan dana APBD dan mendorong satuan kerja Program Pamsimas Pokja AMPL, Panitia Kemitraan dan Asosiasi BP SPAMS melakukan pembinaan rutin.
2.1A.1 2.2A
2.2A.1 2.3A
2.3A.1
Audit atas Laporan Keuangan Loan IBRD 4204/5829-ID Third Water Supply Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS) Kabupaten Magelang
2.4A
Bupati Klaten agar mendorong kepada Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas PU dan Kepala DPPKAD Kabupaten Klaten untuk lebih meningkatkan koordinasi antar instansi dalam menyusun rencana kerja dan melaksanakan program WISMP Phase II di Kab Klaten Audit Keuangan atas Lap. Keu. Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Bappeda Kab.Klaten TA yang berakhir 31 Desember 2014
2.4A.1 2.4A.2 2.4A.3
Audit Keuangan atas Lap. Keu. Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Dinas Pertanian Kab. Klaten TA yang berakhir 31 Desember 2014 Audit Keuangan atas Lap. Keu. Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Dinas PU Kab. Klaten TA yang berakhir 31 Desember 2014
2.1C 2.1C.1 2.2C 2.2C.1 2.3C 2.3C.1
Menyusun Laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Reviu Laporan Keuangan RSUD Kabupaten Kebumen tahun 2014 Menyusun dan menetapkan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi Pendampingan penyusunan laporan keuangan tahun 2014 pada RSUD Majenang Merekrut tenaga akuntansi di masing-masing UPTD Puskesmas Bimbingan Teknis Penyusunan Neraca Awal BLUD UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
3 3.1C 3.1C.1
Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi Aplikasi SIA PDAM sesuai dengan ketentuan Upgrade Aplikasi SIA PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo
Lampiran II/2 - 8 No.
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 3.2C 3.2C.1
Menetapkan revisi corporate plan 2012-2016 sebagai acuan operasional perusahaan Reviu Corporate Plan Tahun 2012-2016 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo
4 4.1
Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah 1.Pemkab Magelang belum memiliki regualasi pengelolaan KSD dan strategi pengembangan KSD yang mendorong pencapaian prioritas daerah. 2. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) belum melaksanakan peran sesuai Permendagri 22/2009 3. Kerjasama pembangunan SPBU Salam tidak sesuai ketentuan dan pelaksanaannnya tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disepakati 4.Kerjasama pembangunan taman rekreasi kalibening terbengkalai dan kontribusi pendapatan tidak terealisir 5. Aset hasil kerjasama pembangunan ruko plaza muntilan terancam hilang kepemilikannya dari Pemkab Magelang 6. Kerjasama pertokoan Metro Square kurang menguntungkan bagi daerah
4.1.1
Evaluasi atas Kerjasama Pengelolaan Aset Daerah pada Pemkab Magelang ---NIHIL---
5 5.1A
Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi Kepada Bupati Klaten agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk memutakhirkan database peserta JKN dan Jamkesda secara periodik serta memanfaatkan sisa dana kapitasi Tahun 2014 serta menyusun rencana penggunaan dana kapitasi secara cermat dan optimal.
5.1A.1. 5.2A
Audit Kinerja atas Program JKN pada Kabupaten Klaten Kepala Dinas Pendidikan terkait pengelolaan TPG TK Non PNS di Kab Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, Bantul dan Kota Yogyakarta agar mengusulkan kepada Direktur P2TK PAUDNI Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan koreksi positif sebesar Rp242.427.700, koreksi negatif sebesar Rp302.037.800 dan menindaklanjuti kelebihan bayar sebesar Rp130.252.125
5.2A.1 5.2A.2 5.2A.3 5.2A.4 5.2A.5 5.3A
Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Kulon Progo Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Bantul Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Gunungkidul Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Sleman Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kota Yogyakarta
5.3A.1 5.3A.2 5.3A.3 5.3A.4 5.3A.5 5.4A
5.4A.1 5.4A.2 5.4A.3 5.1B
Kepala Dinas Pendidikan terkait pengelolaan TPG TK Non PNS di Kab Cilacap, Kebumen, Purworejo, Magelang dan Klaten agar mengusulkan kepada Direktur P2TK PAUDNI Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan koreksi positif sebesar Rp591.566.500, koreksi negatif sebesar Rp220.372.600 dan menindaklanjuti kelebihan bayar sebesar Rp104.693.610
Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Magelang Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Kebumen Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Purworejo Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Klaten Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Cilacap Berkoordinasi dengan instansi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan mengenai percepatan penyelesaian basan dan baran yang dititipkan di Rupbasan. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kinerja pengelolaan barang bukti hasil penanganan TPK di masing-masing unit kerja serta melakukan penyimpanan barang bukti hasil penyitaan.
Audit Tujuan Tertentu atas Benda Sitaan dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Tinggi Audit Tujuan Tertentu atas Benda Sitaan dan Barang Rampasan pada Kementerian Hukum dan HAM Audit Tujuan Tertentu atas Benda Sitaan dan Barang Rampasan pada POLDA DIY Tim menyarankan agar dilakukan perbaikan pada dua butir konsideran, 34 butir ayat/pasal dan satu bab untuk disempurnakan, dikurangkan ataupun ditambahkan.
5.1B.1 5.2B
Pembahasan Rancangan Perbup Klaten tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dilakukan perbaikan dengan menambah jurnal pembentuk beban dengan menggunakan bantuan microsoft access
5.2B.1 5.3B
Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Panggungharjo di Kab. Bantul Agar TAPD selalu memperhatikan jangka waktu setiap tahap proses penyusunan APBD sesuai ketentuan dan menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai salah satu alat kendali dalam penganggaran; Agar Bappeda menyusun Formulir Pengendalian Kebijakan Perumusan Rancangan Awal RKPD dan Formulir Pengendalian Kebijakan Rancangan Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik agar pengendalian perencanaan lebih berkualitas. Pengamatan, Evaluasi dan Pengujian pada Bidang Pengelolaan APBD Tahun 2014 dan Tahun 2015 di Kab. Kulon Progo Direkomendasikan agar dilaksanakan penyelesaian masalah berupa penyusunan kebijakan, penegakan peraturan perpanjakan daerah serta pengenaan sanksi dan penghargaan. Sedangkan untuk risiko, disusun rencana tidak perbaikan untuk penyempurnaan sistem perpajakan. Pengamatan, Evaluasi dan Pengujian pada Bidang Pendapatan APBD Tahun 2014 dan Tahun 2015 di Kab. Kulon Progo Menyelesaikan proses alih status aset PPPYBDS Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang
5.3B.1 5.4B
5.4B.1 5.1C 5.1C.1 5.1C.2
Lampiran II/3 - 8 No.
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 5.1C.3 5.1C.4 5.1C.5 5.1C.6 5.1C.7 5.1C.8 5.1C.9 5.1C.10 5.1C.11 5.2C 5.2C.1 5.2C.2 5.2C.3 5.2C.4 5.2C.5 5.2C.6 5.2C.7 5.2C.8 5.2C.9 5.2C.10 5.2C.11 5.3C 5.3C.1 5.3C.2 5.4C 5.4C.1 5.4C.2 5.4C.3 5.4C.4 5.4C.5
Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Menetapkan dan menerapkan Kebijakan Pengelolaan Aset Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan BPPSPAM terkait kebutuhan penambahan air baku Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Menekan biaya operasional dan menurunkan tingkat kehilangan air Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul
5.5C 5.5C.1 5.5C.2 5.5C.3 5.5C.4 5.5C.5 5.5C.6 5.5C.7 5.5C.8 5.5C.9 5.5C.10 5.5C.11 5.6C 5.6C.1 5.6C.2 5.6C.3 5.6C.4 5.6C.5 5.6C.6 5.6C.7 5.6C.8 5.7C 5.7C.1 5.7C.2 5.7C.3 5.7C.4
Memperbaiki jaringan distribusi dan pengendalian terhadap flushing Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Meningkatkan promosi dan kapasitas produksi Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum dengan pengujian sesuai Permenkes 492 Tahun 2010 Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo
Lampiran II/4 - 8 No.
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 5.7C.5 5.7C.6 5.7C.7 5.7C.8 5.7C.9 5.7C.10 5.7C.11 5.8C. 5.8C.1 5.8C.2 5.8C.3 5.8C.4 5.8C.5 5.8C.6 5.8C.7 5.8C.8 5.8C.9 5.8C.10 5.8C.11 5.9C. 5.9C.1 5.9C.2 5.9C.3 5.9C.4 5.9C.5 5.9C.6 5.9C.7 5.9C.8 5.9C.9 5.9C.10 5.9C.11 5.10C. 5.10C.1 5.10C.2 5.10C.3 5.10C.4 5.10C.5 5.10C.6 5.10C.7 5.10C.8 5.10C.9 5.10C.10 5.11C. 5.11C.1 5.11C.2 5.11C.3 5.11C.4 5.11C.5 5.11C.6 5.11C.7 5.12C 5.12C.1
Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Membangun Sistem Pengendalian Intern yang efektif Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Meningkatkan cakupan layanan dengan mengoptimalkan kapasitas produksi Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Mengoptimalkan kontinuitas aliran air agar dapat melayani 24 jam Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Melakukan penggantian atau perbaikan water meter induk yang rusak Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Berupaya meningkatkan kinerja dalam penerapan GCG melalui perbaikan pelaksanaan GCG Assessment Good Corporate Governance (GCG) pada PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Tahun 2014
6
Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan ---NIHIL---
7
Rekomendasi Keinvestigasian
Lampiran II/5 - 8 No.
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 7.1D 7.1D.1 7.2D 7.2D.1 7.3D 7.3D.1 7.4D 7.4D.1 7.5D 7.5D.1 7.6D 7.6D.1 7.7D 7.7D.1 7.8D 7.8D.1 7.9D 7.9D.1 7.10D 7.10D.1 7.11D 7.11D.1 7.12D 7.12D.1 7.13D 7.13D.1 7.14D 7.14D.1 7.15D 7.15D.1 7.16D
7.16D.1 7.17D
7.17D.1
Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 176.165.000,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. PKA dalam perkara Penyewaan Excavator pada Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 569.714.057,64 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. PKA di hadapan Penyidik dalam perkara Penyimpangan APBDes Desa Serut Kec. Gedangsari Kab. Gunungkidul Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.475.542.500,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses hukum selanjutnya. Audit dalam rangka PKKN Program Pengembangan Model Pengelolaan Tanaman Terpadu Kedelai Kab. Gunungkidul Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 163.397.500,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. PKA dalam perkara Tanggul Progo di Desa Banaran Kec. Galur Kab. Kulon Progo Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 176.165.000,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. PKA dalam perkara Penyewaan Excavator pada Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.248.874.000,00 dan telah disampaikan pada Persidangan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. PKA dalam perkara a.n. Prof. Dr. Ir. Susanto bin Somowiyarjo Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 134.790.500,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. PKA di depan Penyidik dalam perkara TPK dalam pelaksanaan Revitalisasi Lapangan Olah Raga di Desa Wiladeg Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul TA 2011 keuangan a.n. tersangka BUDI NGESTI HARTONO Penyimpangan tersebut telah merugikan daerah sebesar Rp 134.790.500,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. PKA di depan Penyidik dalam perkara TPK dalam pelaksanaan Revitalisasi Lapangan Olah Raga di Desa Wiladeg Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul TA 2011 keuangan a.n. tersangka SUKOCO Penyimpangan tersebut telah merugikan daerah sebesar Rp 62.000.000,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses hukum selanjutnya. PKKN Dana Rehab Rekon Paska Gempa Bantul Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.475.542.500,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. PKA dalam perkara Program pengembangan model tanaman terpadu kedelai di Kab Gunungkidul Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 176.165.000,00 dan telah disampaikan pada Persidangan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di persidangan dalam perkara a.n terdakwa Prof. Ir. Bambang Sudaryanto bin Ratmo Sumarjo di Tipikor DIY telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp19.000.000,00 dan telah disampaikan kepada Penyimpangan tersebut Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di Hadapan Penyidik dalam perkara TPK Penyimpangan Dana Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersamatersebut (KUBE)telah 'Makmur' Dusunkeuangan Besari Gunungkidul Penyimpangan merugikan negara/daerah sebesar Rp186.145.550,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. Pemberian Keterangan Ahli (PKA) didepan penyidik atas dugaan TPK UPK Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kecamatan Wirobrajan di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 163.397.500,00 dan telah disampaikan dalam Persidangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan. PKA dalam persidangan atas nama terdakwa DWI HARYANTO pada tanggal 11 Juni 2015 di Pengadilan Tipikor Yogyakarta Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 62.000.000,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan PKA di depan Penyidik Kejaksaan Negeri Bantul dalam perkara TPK Dana Bansos Rehab Rekon Paska Gempa Tahun 2006 di Desa Dlingo Kec Dlingo Kab Bantul a.n. tersangka SENO A.Md bin Machori Hasil perhitungan tim audit, dalam perkara tersebut tidak terjadi kerugian keuangan negaradan hal itu telah disampaikan kepada Majelis Hakim di Sidang Pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan PKA di depan persidangan dalam perkara TPK a.n. terdakwa MARYANI binti MARTO UTOMO di Pengadilan Tipikor Yogyakarta Hasil perhitungan tim audit, dalam perkara tersebut tidak terjadi kerugian keuangan negaradan hal itu telah disampaikan kepada Majelis Hakim di Sidang Pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
7.18D
PKA di persidangan dalam perkara TPK atas nama terdakwa DAHONO bin PAWIRODINOMO di Pengadilan Tipikor Yogyakarta Hasil perhitungan telah disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk dapat dilakukan proses hukum selanjutnya.
7.18D.1
PKA dalam perkara a.n. terdakwa R. SUYANTO Bin HARJO MULYONO di Pengadilan Tipikor Yogyakarta
Lampiran II/6 - 8 No.
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 8 8.1D 8.1D.1 8.2D 8.2D.1 8.3D
Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L Telah terimplementasi tujuh atribut FCP dan disarankan untuk melengkapi Atribut FCP lainnya Bimbingan Teknis Penyusunan Fraud Control Plan pada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Adanya pengetahuan dan pemahaman pegawai/pejabat di RSUD Kebumen mengenai FCP Sosialisasi FCP pada RSUD Kabupaten Kebumen Dengan adanya pemahaman dan kepedulian yang baik dari mahasiswa baru peserta sosialisasi atas korupsi dan langkahlangkah pencegahan yang dapat dilakukan, diharapkan agar mereka dapat berperan serta dan menyatakan dirinya sebagai pribadi anti korupsi dan menjadi pelopor anti korupsi di lingkungannya masing-masing.
8.3D.1
SOSPAK untuk Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)
9
Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda ---NIHIL---
10 10.1C 10.1C.1 10.2C
Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi Penyempurnaan norma waktu SOP dan mendokumentasikan data kinerja Pendampingan penyusunan Analisis Beban Kerja pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Memperbaiki mekanisme pengelolaan keuangan BLUD sesuai Permendagri No 61 tahun 2007 sehingga tidak menghambat fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD
10.2C.1 10.1D
Pendampingan implementasi SIA BLUD pada Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo Mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melanjutkan proses hukum perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
10.1D.1 10.2D 10.2D.1
Koordinasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2015 Mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melanjutkan proses hukum perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Koordinasi Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2015
11
Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi ---NIHIL--Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan 59 B Penugasan Tidak Direncanakan 1 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan 1.1A Pekerjaan Pembangunan Tahap II Gedung ICC RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta sebesar Rp2.482.120.047,00 telah memenuhi kewajaran harga dan penyelesaian tagihan atas sisa pekerjaan pembangunan tahap II gedung ICC RSUP Dr. Sardjito dapat dilanjutkan dengan DIPA TA 2015. 1.1A.1 Verifikasi atas pelaksanaan pembangunan gedung ICC pada RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta 1.2A Pada DIPA BLU RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 tidak ada alokasi anggaran untuk pembayaran Utang Usaha per 31 Desember 2014 sebesar Rp23.514.690.983,40 dan Biaya yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2014 sebesar Rp17.082.176.360,00, sehingga agar dianggarkan dalam DIPA RSUP Sardjito 1.2A.1 Verifikasi atas Utang Usaha RSUP Dr. Sardjito 1.3A Pembangunan gedung Asrama Mahasiswa Sendowo dan Kinanthi I pada UGM Yogyakarta telah memenuhi unsur urgensi untuk dilanjutkan pembangunannya. Sedangkan perhitungan anggaran untuk penyelesaian pembangunan gedung Asrama Sendowo sebesar Rp63.586.370.000 lebih tinggi dibandingkan hasil perhitungan sehingga tidak memenuhi prinsip kewajaran harga, dan perhitungan anggaran untuk gedung asrama Kinanthi I sebesar Rp75.466.142.000,00 telah memenuhi prinsip kewajaran harga. 1.3A.1 Clearence atas pembangunan Asrama Sendowo dan Kinanthi serta Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada 1.4A
1.4A.1 1.1B 1.1B.1 1.2B 1.2B.1 1.3B 1.3B.1 1.4B
Pekerjaan Pembangunan empat gedung RSA UGM telah memenuhi unsur urgensi untuk dilanjutkan pembangunannya. Sedangkan untuk kewajaran harga agar mempertimbangkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara dan peraturan Bupati Sleman tentang stadarisasi harga barang dan jasa di Kab Sleman. Serta meninta Dinas PU, Perumahan dan ESDM DIY untuk menghitung pekerjaan penyelesaian pembangunan empat gedung RSA UGM sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Negara. Clearance atas Rencana Penyelesaian Pembangunan Gedung Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM Yogyakarta Tim menyarankan agar para petugas akuntansi SKPD Kab. Gunungkidul meningkatkan pemahaman perlakuan SAP berbasis akrual NON PKPT-Narasumber Pelatihan SAP Berbasis Akrual di Pemkab Gunungkidul Tim menyarankan agar dilakukan identifikasi rekening anggaran dengan memperhatikan pola mapping yang telah dibentuk NON PKPT-Narasumber Kegiatan Mapping SIMDA Akrual di DPPKAD Kabupaten Bantul Tim menyarankan agar para petugas akuntansi SKPD Kab. Magelang meningkatkan pemahaman perlakuan SAP berbasis akrual Narasumber Pelatihan SIMDA Keuangan Sisi Pertanggungjawaban untuk seluruh SKPD pada Pemkab Magelang [NON PKPTNarasumber Pelatihan SIMDA Keuangan Sisi Pertanggungjawaban untuk seluruh SKPD pada Pemkab Magelang NON PKPT-Monitoring dan Penjajagan Pemutakhiran SIMDA BMD Versi 2.02 ke versi 2.69 di Pemkab Klaten
Lampiran II/7 - 8 No.
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 1.4B.1 1.5B 1.5B.1 1.6B 1.6B.1 1.7B 1.7B.1 1.8B 1.8B.1 1.9B 1.9B.1 1.10B
1.10B.1 1.11B 1.11B.1 1.12B 1.12B.1 1.13B 1.13B.1 1.14B 1.14B.1 1.15B 1.15B.1 1.16B 1.16B.1
Tim menyarankan agar Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Klaten melakukan perbaikan kelengkapan data BMD untuk memenuhi system requirement SIMDA BMD Tim menyarankan agar dilakukan identifikasi rekening anggaran dengan memperhatikan pola mapping yang telah dibentuk NON PKPT-Narasumber Pendampingan Mapping SIMDA Akrual untuk akun BLUD di Kab. Bantul Tim menyarankan agar Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Purworejo melakukan perbaikan kelengkapan data BMD untuk memenuhi system requirement SIMDA BMD NON PKPT-Pendampingan Operasionalisasi SIMDA BMD Versi 2.1 di DPKKAD Kab. Purworejo DPPKAD Kabupaten Klaten (c.q Bidang Akuntansi) agar segera melaksanakan rencana aksi perbaikan pemetaan rekening dan Kepala DPPKAD memantau pelaksanaannya NON PKPT-Narasumber Mapping Kode Rekening SIMDA di Pemkab Klaten [NON PKPT-Narasumber Mapping Kode Rekening SIMDA di Pemkab Klaten] DPPKAD Kabupaten Klaten (c.q. Bagian Aset) agar segera menyiapkan data hasil rekonsiliasi sehingga segera dapat divalidasi oleh UPB SD dan diinput ke SIMDA BMD NON PKPT-Pendampingan Rekonsiliasi Aset Tahun 2014 dan Inputting data ke SIMDA BMD Dinas Pendidikan Kab. Klaten Memberikan rekomendasi perbaikan penyajian laporan keuangan untuk piutang PBB, kontrak-kontrak yang tidak selesai pada akhir tahun anggaran dalam rangka mempertahankan opini WTP NON PKPT-Pendampingan reviu LKPD tahun 2014 pada Inspektorat Kabupaten Sleman Untuk penerapan akuntansi berbasis akrual, Narasumber menyarankan agar disusun infrastruktur yang menyelaraskan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kebijakan akuntansi dan penatausahaan keuangan agar berkesesuaian dengan aplikasi keuangan yang digunakan NON PKPT-Narasumber Sosialisasi SAP Berbasis Akrual di pemkab Bantul Tim memberikan saran perbaikan atas catatan dalam LRA, Persediaan, Utang Jangka Pendek, Utang Jangka Panjang dan Aset tetap. NON PKPT-Narasumber FGD Evaluasi Reviu LKPD Kota Yogyakarta Tim menyarankan agar para petugas akuntansi DPPKAD dan SKPD Kab. Purworejo meningkatkan pemahaman perlakuan SAP berbasis akrual NON PKPT-Narasumber Diklat Teknis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Angkatan I pada Pemkab Purworejo Tim menyarankan agar para auditor Kab. Kebumen meningkatkan pemahaman perlakuan SAP berbasis akrual NON PKPT-Narasumber Bimtek SAP Berbasis Akrual di Inspektorat Kab. Kebumen Dilakukan perbaikan pembukuan dengan menambah jurnal pembentuk beban dengan menggunakan bantuan microsoft access Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2015 berbasis akrual dengan Aplikasi SIMDA Keuangan pada Pemkab Kebumen Agar Kepala DPPKAD Kabupaten Klaten memformalkan SOP dan mengagendakan pembahasan tahap inventarisasi aset dalam rapat koordinasi tingkat pimpinan secara berkala NON PKPT-Pendampingan Rekonsiliasi Aset Tahun 2014 dan Inputting data ke SIMDA BMD Dinas Pendidikan Kab. Klaten Agar proses inventarisasi aset segera diselesaikan sehingga penyusutan laporan keuangan per 31 Desember 2014 restatement dapat segera dilaksanakan NON PKPT-Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Penyesuaian Saldo Awal TA. 2015 pada Pemkab Bantul
2
Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara ---NIHIL---
3
Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi ---NIHIL---
4 4.1B 4.1B.1
Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah Tim menyarankan agar menambahkan pertimbangan risiko dan penyesuaian sisdur sesuai alur SIMDA
4.2B 4.2B.1 5 5.1B
5.1B.1 5.2B 5.2B.1
NON PKPT-Pencermatan Sisdur Pengelolaan Retribusi Daerah Pemkab Purworejo [NON PKPT-Pencermatan Sisdur Pengelolaan Retribusi Daerah Pemkab Purworejo]
Pendampingan menyarankan agar draft sistem dan prosedur penilaian aset tanah, gedung dan bangunan segera difinalkan sehingga dapat dipedomani. NON PKPT-Pendampingan Penyusunan Sistem dan Prosedur Penilaian Aset pada Pemkab Klaten Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi Kepala Desa dan Perangkat Desa harus terus diberi pemahaman dan ketrampilan dengan workshop dan Bimtek atau pendampingan agar dapat mengelola keuangan desa dengan tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bermanfaat bagi warga desa. NON PKPT-Narasumber workshop pengelolaan keuangan desa pada Pemkab Sleman Bendahara Desa harus selalu diberikan pemahaman dan ketrampilan melalui workshop/bimtek/pendampingan agar dapat mengelola keuangan desa dengan tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. NON PKPT- Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bantul
Lampiran II/8 - 8 No.
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 5.3B 5.3B.1 5.4B 5.4B.1
Pemkab Kulon Progo berkomitmen akan menerapkan aplikasi SIMDA Desa yang dikembangkan oleh BPKP sebagai sarana untuk memudahkan Kepala/Perangkat Desa dalam mengelola keuangan desa sehingga laporan realisasi APBDesa segera dapat disampaikanKesiapan dan pencairan dana desa tepat waktu. NON PKPT-Survei Pembinaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Pemkab Kulon Progo Aplikasi SIMDA Desa yang dikembangkan oleh BPKP sebagai sarana untuk memudahkan Kepala/Perangkat Desa dalam mengelola keuangan desa. NON PKPT-Paparan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa di Pemda Sleman
5.5B
Pemkab Purworejo segera mentransfer dana desa Tahap I ke rekening desa. Aplikasi SIMDA Desa yang dikembangkan oleh BPKP sebagai sarana untuk memudahkan kepala/perangkat desa dalam mengelola keuangan desa akan disosialisasikan sesuai permintaan Pemkab Purworejo.
5.5B.1
NON PKPT-Survei Kesiapan Pembinaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Pemkab Purworejo
6
Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan ---NIHIL---
7 7.1D
Rekomendasi Keinvestigasian Hasil perhitungan telah disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk dapat dilakukan proses hukum selanjutnya.
7.1D.1 7.2D
PKA dalam perkara dugaan penyimpangan pengelolaan PAD Desa Sriharjo, Imogiri, Bantul oleh Sdr. EDY GUNAWAN Hasil perhitungan telah disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk dapat dilakukan proses hukum selanjutnya.
7.2D.1
Perpanjangan (ST-358/PW12/5/2015) Audit PKKN atas perkara TPK Dugaan Penyimpangan Pengelolaan PADes di Desa Sriharjo Kec. Imogiri Kab. Bnatul TA 2008 - 2013 Hasil perhitungan telah disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk dapat dilakukan proses hukum selanjutnya
7.3D 7.3D.1 7.4D 7.4D.1
PKA di POLDA DIY, tentang dugaan TPK Dana Hibah Pemda DIY TA 2013 oleh Sdr. LEKSO JUMENO selaku Ketua Kelompok Ternak Sapi Andini Makmur Ds. Sidorejo, Desa Karangtengah, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul Hasil perhitungan telah disampaikan di depan Persidangan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. PKA atas nama terdakwa H. MARDI MULYO Bin CIPTO MIHARJO di Pengadilan Tipikor Yogyakarta
8
Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L ---NIHIL---
9
Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda ---NIHIL---
10 10.1C
Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi Melakukan monitoring terhadap seluruh UPTD agar segera menyempurnakan penyusunan laporan keuangan dan RSB serta melengkapi persyaratan administrasi lainnya. Narasumber Workshop Penyusunan Laporan Keuangan dan Rencana Strategis Bisnis pada UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Kantor Pengelola taman Pintar agar mengimplementasikan SIA BLUD Tahun 2016 Pendampingan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi BLUD Tahap I pada Kantor Pengelolaan Taman Pintar dan UPT Pusat Bisnis Kota Yogyakarta
10.1C.1 10.2C 10.2C.1
11
Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi ---NIHIL--Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan (tidak direncanakan) 33
Lampiran III PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA RINCIAN NAMA PP YANG MENDUKUNG REKOMENDASI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP S.D. BULAN OKTOBER TAHUN 2015 No.
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan
1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP A Penugasan Direncanakan 1 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional 1.1 Bupati Magelang agar membuat sisdur PBJ di tingkat Pemda yang dapat menguatkan peran masing-masing SKPD/Unit kerja dalam PBJ untuk mendukung pengendalian PBJ secara keseluruhan dengan menggunakan indikator yang terpantau secara terus menerus. dan membuat standarisasi sarana dan prasarana pemda serta standar barang agar diidentifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa SKPD dapat dilakukan dengan cermat dan akuntabel. 1.1.1 Survei penataan sisdur PBJ di Pemkab Magelang 2 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L ---NIHIL--3 3.1
Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda RTP yang disusun dalam rangka menyelenggarakan SPIP yang memadai di Pemkab bantul, diharapkan lebih banyak lagi RTP yang dapat disusun baik tingkat kabupaten maupun SKPD
3.1.1 Narasumber Pendampingan Penyusunan RTP pada Pemkab Bantul Jumlah Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 2 Jumlah Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP (direncanakan) 2 B Penugasan Tidak Direncanakan 1 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional ---NIHIL--2
Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L ---NIHIL---
3 3.1 3.1.1 3.2
Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda Satgas SPIP Kabupaten proaktif sosialisasi dan asistensi penyelenggaraan SPIP ke SKPD NON PKPT-Diklat SPIP Di Kab. Purworejo 1. Workshop mengundang Satgas Kabupaten supaya ikut terlibat dan proaktif dalam menerapkan SPIP di tingkat Kabupaten dan SKPD 2. Sekda akan menyusun RTP SPIP atas kegiatan utama dan akan dikonsultasikan ke BPKP DIY NON PKPT-Pendampingan RTP SPIP Pemkab Gunungkidul
3.2.1 3.3
3.3.1 3.4 3.4.1 3.5 3.5.1 3.6 3.6.1 3.7 3.7.1
3.8 3.8.1
Dalam Pembekalan disampaikan sbb: 1. Peserta pembekalan agar menyampaikan materi Penyusunan RTP kepada pegawai di lingkungan SKPD masingmasing dan melanjutkan penyusunan RTP SKPD 2. Satgas SPIP Kota Magelang agar membantu dan memfasilitasi penyusunan RTP SKPD 3. Inspektorat Kota MAgelang agar memonitor pelaksanaan penyusunan RTP SKPD NON PKPT-Pembekalan Penyusunan RTP SKPD kepada satgas SPIP Pemkot Magelang Tim menyarankan agar Satgas SPIP Disperandagkop ESDM menyelesaikan RTP SKPD NON PKPT-Narasumber Pelatihan SPIP di Disperindagkop ESDM Kab. Gunungkidul Memberikan usulan perbaikan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemkot Magelang, khususnya nilai LAKIP CC dapat menjadi B atau nilai yang semakin meningkat. NON PKPT-Narasumber Penyusunan LKjIP Pemkot Magelang Tim menyarankan agar Inspektur Kab. Klaten untuk memperbaiki pola kerja tim reviu. NON PKPT-Narasumber Pendampingan reviu LKjIP Kabupaten Klaten tahun 2014 Memberikan rekomendasi perbaikan menuju kinerja yang lebih baik sebelumnya SAKIP Kab Sleman B menuju A NON PKPT-Penyusunan Laporan Kinerja Pemkab Sleman Tahun 2014 SKPD agar menyusun RTP dengan difasilitasi Satgas SPIP Kab. Magelang NON PKPT-Penyusunan RTP Tingkat SKPD pada Pemkab Magelang Jumlah Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP (Tidak Direncanakan) 8
Lampiran IV PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA RINCIAN NAMA PP YANG MENDUKUNG REKOMENDASI PEMBINAAN KAPABILITAS APIP S.D. BULAN OKTOBER 2015 No.
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan
1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP A Penugasan Direncanakan 1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L NIHIL 2
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
2.1
Kepada Bupati Klaten untuk: 1. Segera menanda tangani Internal Audit Charter sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dan independensi APIP dalam menjalankan fungsinya. 2. Mencukupi kebutuhan jumlah SDM di APIP sampai pada jumlah yang ideal. 3. Memberikan anggaran yang cukup untuk peningkatan kualitas SDM di lingkungan APIP
2.1.1
Bimbingan teknis peningkatan level kapabilitas APIP dan penerapan ketentuan JFA pada Inspektorat Kabupaten Klaten
2.2
Kepada Walikota Magelang untuk: 1. Segera menanda tangani Internal Audit Charter sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dan independensi APIP dalam menjalankan fungsinya. 2. Mencukupi kebutuhan jumlah SDM di APIP sampai pada jumlah yang ideal. 3. Memberikan anggaran yang cukup untuk peningkatan kualitas SDM di lingkungan APIP Bimbingan teknis peningkatan level kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Magelang Jumlah Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP 2 Buah Rekomendasi Strategis
2.2.1
B Penugasan Tidak Direncanakan 1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L NIHIL 2
Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L NIHIL
Lampiran V PERWAKILAN BPKP D. I. YOGYAKARTA CAPAIAN KEGIATAN DUKUNGAN PENGAWASAN S.D. BULAN OKTOBER 2015 Kegiatan No.
Program
1
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sasaran Kegiatan Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
Kode
Nama Kegiatan
3670 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan3676 Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Output IKK
Rincian IKK
Jumlah Layanan Perkantoran Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
69 LAP
10
10
100,00
Jumlah Layanan Perkantoran
69 LAP
10
10
100,00
11 2 1 3 17 18 6 7 3 9 2 4 25 7 61
0 1 1 2 10 2 1 12 1 1 2 4 12 4 0
0 1 1 2 10 2 1 12 1 1 2 4 12 4 0
0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Jumlah Laporan Budaya Kerja (Semester) Jumlah Laporan GDN (Bulanan) Jumlah Dokumen Pemrosesan Kenaikan Pangkat Terpadu Jumlah Dokumen RKA BPKP (Indikatif/Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran) Jumlah Laporan Keuangan (Bulanan, Semesteran, Tahunan) Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan (Tahunan) Jumlah Laporan BMN
1 Printer Warna (Infus) 2 Printer Laser 3 PC 4 LCD Projector 5 Scanner 6 UPS 7 All In PC 8 External HD 3 TB 9 Internal HDD 2,5 GB 10 Kamera 11 Printer Laser Jet 12 Mesin Scanner 13 Screen 14 Stavolt 15 Monitor TV
Tersedianya alat rumah tangga BPKP
Capaian (%)
Jumlah dokumen gaji/tunjangan kinerja unit kerja
Jumlah Laporan Konservasi Energi/Penghematan Energi (Semester) 12 Jumlah Laporan Kehumasan Triwulan 13 Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 14 Jumlah Laporan Program Pelatihan Mandiri (PPM/IHT) 15 Jumlah Dokumen Rapat Kerja/Koordinasi Pengawasan dan Pelaksanaan SPIP Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Termanfaatkann 3678 Pengadaan dan Penyaluran Sarana Tersedianya alat dan Prasarana BPKP pengolah data BPKP ya Aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert
target realisasi PP/Keg Satuan s.d. s.d. bulan ini bulan ini
16 Scanner Barcode 1 Mesin Penghancur Kertas 2 Lemari Arsip 3 Lemari Arsip (Koleksi Perpustakaan) 4 Lemari locker
LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP
176 1 1 0 0 0 0
53 UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT
53 5 3 7 6 2 6 4 2 1 4 4 2 1 1 1 2 2 3 0
6 4 12 7 3 7 4 1 2 2 1 1 1 2 2 3 0
100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 120,00 133,33 171,43 116,67 150,00 116,67 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
Lampiran V Kegiatan No.
Program
Sasaran Kegiatan
Kode
Nama Kegiatan
Output IKK
Rincian IKK
5 Perlengkapan sound system 6 Partisi Meja Kerja 7 Filling Cabinet 8 Kulkas 9 Portal Parkir Elektronik Gedung dan Bangunan
1 Pagar Pembatas Lantai 4 ( m2) 2 Rehab Atap Parkir Motor (m2) Jumlah Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP Jumlah Program 01 Jumlah
PP/Keg
0 0 0 0 0 0 0 2 247 247
Satuan
UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT
target realisasi s.d. s.d. bulan ini bulan ini
0 0 0 0 0 0 0 56 119 119
0 0 0 0 1 74 198 331 394 394
Capaian (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591,07 331,09 331,09
Lampiran VI/1 - 2 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA TARGET DAN REALISASI PP, OH, DANA, DAN LAPORAN S.D. BULAN OKTOBER 2015
Kode No. Kegiatan 1
IKK
Rincian IKK
3701 Rekomend 1 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan asi Hasil Pengawas 2 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara an 3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi 4 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah 5 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi 6 Rekomendasi Perbaikan Kelancaran 7 Pembangunan Rekomendasi Keinvestigasian 8 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L 9 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda 10 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi 11 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan
2
Rekomend 1 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan asi SPIP Program Prioritas Nasional Pembinaa 2 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L n Penyeleng 3 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda ga-raan Jumlah Rekomendasi Pembinaan SPIP Penyelenggaraan SPIP Rekomend 1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L asi Pembinaa 2 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda n Kapabilita Jumlah Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP s APIP Jumlah Rekomendasi Program 06 Jumlah dokumen gaji/tunjangan kinerja unit 3670 Jumlah kerja Layanan Jumlah Layanan Perkantoran Perkantor an 3676 Jumlah 1 Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Laporan Dukungan 2 Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) Manajeme 3 Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi n Pemerintah (LAKIP) Perwakila 4 Jumlah Laporan Budaya Kerja (Semester) n BPKP 5 Jumlah Laporan GDN (Bulanan) 6 Jumlah Dokumen Pemrosesan Kenaikan Pangkat Terpadu 7 Jumlah Dokumen RKA BPKP (Indikatif/Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran) 8 Jumlah Laporan Keuangan (Bulanan, Semesteran, Tahunan) 9 Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan (Tahunan) 10 Jumlah Laporan BMN 11 Jumlah Laporan Konservasi Energi/Penghematan Energi (Semester) 12 Jumlah Laporan Kehumasan Triwulan 13 Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 14 Jumlah Laporan Program Pelatihan Mandiri (PPM/IHT 15 Jumlah Dokumen Rapat Kerja/Koordinasi Pengawasan dan Pelaksanaan SPIP
s.d. bula bulan n ini ini
Realisasi
Target
Realisasi Output
Target Output
s.d. s.d. bulan bulan bula bulan ini ini n ini ini
PP Laporan s.d. bulan s.d. bula bulan ini bulan ini n ini ini
Dana
OH
PP
bulan s.d. ini bulan ini
bulan ini
s.d. bulan ini
OH
Laporan s.d. bulan ini bulan ini
Dana
bulan ini
s.d. bulan ini
bulan ini
s.d. bulan ini
Capaian (%) PP
OH
Dana
Lap.
-
3
-
24
2
25
138
1.225
-
167.541.400
-
23
14
126
206
1.772
39.720.805
225.329.193
11
109
504,00
-
6
-
7
1
58
-
2.971
73.197.550
430.491.950
-
49
3
60
85
1.535
2.518.000
364.417.618
1
54
103,45
4
4
1
2
3
9
189
449
35.639.000
125.542.000
2
6
3
9
27
232
7.659.164
37.685.164
-
5
100,00
51,67
30,02
83,33
-
4
1
3
8
61
597
2.791
92.100.000
444.385.000
8
57
40
59
794
1.297
48.104.155
163.984.549
2
15
96,72
46,47
36,90
26,32
6 2 4 -
22 3 36 4
2 5 -
25 22 3
13 1 1
86 3 24 12
668 50 23
4.732 225 640 434
169.711.450 3.000.000 10.260.000 17.074.000
626.143.450 40.280.000 172.086.650 149.671.700
7 1 3 3
58 2 22 8
25 4 5
124 31 38
510 39 39
3.798 355 383
269.632.373 14.120.088 52.053.966
869.799.083 72.760.088 212.069.189
38 2 4
93 25 35
144,19 0,00 129,17 316,67
80,26 138,91 0,00 0,00 55,47 42,28 88,25 141,69
160,34 0,00 113,64 437,50
1
5
1
6
7
30
134
941
12.000.000
166.608.000
1
16
8
32
131
597
25.555.456
118.809.826
2
23
0,00 106,67
0,00 63,44
0,00 143,75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
87
10
92
36
308
1.799
14.408
412.982.000
2.322.750.150
25
241
102
479
1.831
9.969
459.364.007
2.064.854.710
-
1
1
-
1
2
4
46
199
8.100.000
29.148.000
1
3
1
2
4
42
-
8.600.000
-
-
-
-
-
-
2
-
40
-
3.000.000
-
2
1
3
1
25
-
-
1
-
2
-
9
-
8
-
262
-
75.893.000
-
8
2
22
18
145
13.892.916
28.335.446
2
19
1
3
-
10
2
14
46
501
8.100.000
108.041.000
1
13
4
27
23
212
13.892.916
36.935.446
60
-
51,67
84,65
0,00 71,31
473,91 110,20
0,00
0,00
0,00
0,00
155,52
69,19
88,90
148,96
1
50,00
21,11
29,50
33,33
3
150,00
62,50
0,00
150,00
275,00
55,34
37,34
237,50
192,86
42,32
34,19
176,92
0,00
359
3
144,65 134,49
23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
-
1
-
2
1
13
51
599
7.500.000
138.150.000
1
12
5
24
156
597
12.046.026
144.508.119
2
18
184,62
99,67 104,60
150,00
18
1 91
10
2 104
1 39
13 335
51 1.896
599 15.508
7.500.000 428.582.000
138.150.000 2.568.941.150
1 27
12 266
5 111
24 530
156 2.010
597 10.778
12.046.026 485.302.949
144.508.119 2.246.298.275
18 400
184,62 158,21
99,67 104,60 69,50 87,44
150,00 150,38
1
10
1
10
8
89
1.200
12.242
2.084.940.949
19.905.654.968
1
10
5
69
897
10.717
1.866.822.062
19.914.149.955
10
77,53
87,54 100,04
100,00
1
10
1
10
8
89
1.200
12.242
2.084.940.949
19.905.654.968
1
10
5
69
897
10.717
1.866.822.062
19.914.149.955
10
77,53
87,54 100,04
100,00
-
-
-
-
1
15
1
1
-
-
-
-
2
11
200
625
-
17.070.000
0
0
-
1
-
1
-
2
-
-
-
18.300.000
-
1
-
2
-
53
-
10.245.000
0
1
100,00
1
1 2 10
1
1 2 10
2
1 3 21
63
20 49 663
903.333
20.600.000 30.880.000 8.129.997
1
1 2 10
1
1 3 17
28
405 93 1.061
-
152.500 6.292.800 1.028.000
0 0 1
1 2 10
100,00 100,00 80,95
2 65 1 1
73,33 62500,00
0,00
0,00
0,00
55,98
100,00
2025,00 189,80 160,03
0,74 20,38 12,64
100,00 100,00 100,00
-
2
-
2
-
13
-
210
-
117.260.000
-
2
2
18
7
338
22.422.403
109.349.703
0
2
138,46
160,95
93,25
100,00
1
1
1
1
1
7
20
100
71.480.000
71.480.000
1
1
-
6
-
42
4.943.300
57.238.943
1
1
85,71
42,00
80,08
100,00
1
12
1
12
1
15
19
277
7.388.571
88.662.854
1
12
2
7
15
124
37.417.250
114.610.390
1
12
46,67
44,77 129,27
100,00
-
1 1
-
1 1
-
2 3
-
60 51
-
-
-
1 1
3
3 9
119
79 157
1.283.000
43.044.100 56.979.900
0 0
1 1
150,00 300,00
131,67 307,84
0,00 0,00
100,00 100,00
1
2 4
1
2 4
1 -
4 4
14 -
56 122
11.408.000
17.683.000 34.224.000
1
2 4
2
2 4
72
20 126
-
4.131.000 19.041.938
0 1
2 4
50,00 100,00
35,71 103,28
23,36 55,64
100,00 100,00
1
12
1
12
2
19
-
226
4.812.857
50.973.185
1
12
1
25
12
1.074
17.807.376
46.494.176
1
12
131,58
475,22
91,21
100,00
1
4
1
4
-
11
-
178
5.350.000
16.050.000
1
4
-
7
-
182
-
3.150.000
1
4
63,64
102,25
19,63
100,00
-
-
-
-
-
21
-
103
7.485.000
239.770.000
-
-
16
61
171
464
37.259.950
169.564.879
0
0
290,48
450,49
70,72
0,00
G:\LAPBUL OKT 2015\Lampiran 6 lapbul BPKP DIY okt2015revisi.xlsLampiran 6 lapbul BPKP DIY okt2015revisi.xlsLampiran VI FINAL utk KKA
Lampiran VI/2 - 2
Kode No. Kegiatan
Target Output IKK
3678 Tersedian ya alat pengolah data BPKP
Rincian IKK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Printer Warna (Infus) Printer Laser PC LCD Projector Scanner UPS All In PC External HD 3 TB Internal HDD 2,5 GB Kamera Printer Laser Jet Mesin Scanner Screen Stavolt Monitor TV Scanner Barcode Mesin Penghancur Kertas Lemari Arsip Lemari Arsip (Koleksi Perpustakaan) Lemari locker Perlengkapan sound system Partisi Meja Kerja Filling Cabinet Kulkas Portal Parkir Elektronik
Target
Realisasi Output
s.d. bula bulan n ini ini 6 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 -
53 5 3 7 6 2 6 4 2 1 4 4 2 1 1 1 2 2 3 -
PP s.d. s.d. bulan bulan bula bulan ini ini n ini ini 6 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1
OH
Realisasi Dana
bulan s.d. ini bulan ini
bulan ini
Laporan PP s.d. bulan s.d. bula bulan ini bulan ini n ini ini
s.d. bulan ini
OH bulan ini
Dana
s.d. bulan ini
bulan ini
s.d. bulan ini
53 6 4 12 7 3 7 4 1 2 2 1 1 1 2 2 3 1
8
141
117
2.116
108.827.761
714.013.036
624
4.843
121.133.279
658.393.329
-
14 14 -
2.600.000 2.100.000 21.900.000 24.000.000 5.200.000 4.360.000 7.840.000 19.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 -
13.752.000 6.446.000 50.000.000 72.792.000 10.250.000 35.460.000 44.000.000 4.360.000 7.840.000 8.000.000 24.600.000 19.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 6.900.000 7.980.000 11.970.000 -
53 5 3 7 6 2 6 4 2 1 4 4 2 1 1 1 2 2 3 -
176
1 1 -
6 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 -
29
-
-
1 1 -
-
18 14 -
3.100.000 2.350.000 25.650.000 23.000.000 5.550.000 5.000.000 8.450.000 14.000.000 2.900.000 3.850.000 3.000.000 -
17.040.000 8.869.000 88.150.000 83.990.000 15.650.000 41.370.000 10.081.000 1.100.000 16.350.000 14.000.000 2.900.000 3.850.000 3.000.000 6.900.000 7.980.000 11.970.000 -
Laporan s.d. bulan ini bulan ini 6
53 1 1 3 2 1 0 0 2 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 4 12 7 3 7 0 4 1 2 0 0 2 1 1 1 2 2 3 0 0 0 0 0 1
Tersedian ya alat rumah tangga BPKP
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gedung dan Bangunan
1 Pagar Pembatas Lantai 4 ( m2)
-
-
74
74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40.700.000
40.700.000
74
74
2 Rehab Atap Parkir Motor (m2)
-
-
198
198
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
59.895.000
59.895.000
198
198
Jumlah Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP Jumlah Program 01 Jumlah
16
56
289
331
-
2
-
28
100.500.000
336.850.000
16
56
-
2
-
32
197.445.000
433.795.000
289
331
23 41
119 210
296 306
394 498
16 55
232 567
1.317 3.213
14.386 29.894
2.294.268.710 2.722.850.710
20.956.518.004 23.525.459.154
23 50
119 385
34 145
247 777
1.521 3.531
15.592 26.370
2.185.400.341 2.670.703.290
21.006.338.284 23.252.636.559
296 361
394 794
G:\LAPBUL OKT 2015\Lampiran 6 lapbul BPKP DIY okt2015revisi.xlsLampiran 6 lapbul BPKP DIY okt2015revisi.xlsLampiran VI FINAL utk KKA
Capaian (%) PP
OH
Dana
Lap.
228,88 128,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92,21 123,91 137,59 176,30 115,38 152,68 116,67 0,00 231,22 0,00 208,55 0,00 0,00
100,00 120,00 133,33 171,43 116,67 150,00 116,67 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
100,00 100,00 100,00
100,00 106,47 137,04
114,29 128,78 108,38 100,24 88,21 98,84
591,07 331,09 206,23
124,82 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
