LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN TAHUN 2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2014
16 Desember 2014
PERINTAH HARIAN JAKSA AGUNG RUPUBLIK INDONESIA 1. TINGKATKAN PRESTASI Yang telah dicapai, wujudkan jati diri kejaksaan sebagai lembaga Penegak Hukum modern yang dapat dipercaya, disegani dan bermartabat ; 2. SENATIASA MENEGEDEPANKAN KEBENARAN & KEADILAN Dalam penegakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan serta berlandaskan hati nurani ; 3. TETAP SEMANGAT DALAM TUGAS DAN PENNGABDIAN Laksanakan setiap penugasan dengan penuh keikhlasan sebagai kontribusi nyata terhadap Kejaksaan.
i
Daftar Isi BAB I
Pendahuluan ...................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ............................................................................. 1 1.2. Struktur Organisasi Kejaksaan .................................................... 6
BAB II Rencana Kerja dan Perjanjian Kerja ............................................. 13 2.1. Rencana Stratejik Kejaksaan Republik Indonesia 2010 - 2014 . 13 2.1.1. Visi .................................................................................. 13 2.1.2. Misi .................................................................................. 13 2.2. Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja 2014 ........................ 14 BAB III Akuntabilitas Kinerja ....................................................................... 22 3.1. Pencapaian Sasaran .................................................................. 22 3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2014 ............................................... 29 3.3. Capaian Kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan…………...30 BAB IV Penutup ............................................................................................ 61 4.1. Kesimpulan ................................................................................ 61 4.2. Saran-Saran ............................................................................... 61 LAMPIRAN I
RENCANA STRATEJIK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 – 2014 ....................................... 66
LAMPIRAN II
RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 ......................................................................... 76
LAMPIRAN III PENGUKURAN KINERJA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 ................................ 81
ii
KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yangtelah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Akuntabilitas
penyusunan Kinerja
Instansi
Laporan Pemerintah
(LAKIP ) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun
2015
Kejaksaan
Selatan.Menindaklanjuti
Tinggi
surat
Sulawesi
Jaksa
Agung
Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-441/C/Cr.3/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal Kewajiban Pengisian Data pada Aplikasi E.Monev dan E- LAKIP sebagai Pelaporan, Monitoring dan Pengendalian serta Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Kejaksaan R.I Tahun 2014, telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tahun 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2014 ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran danrencana strategis di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat serta berguna bagi semua pihak sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akandatang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Makassar, Januari 2015 Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
SUHARDI, SH.,MH. JAKSA UTAMA MADYA NIP. 195806201985031004
iii
Ikhtisar Eksekutif IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor : 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-021/A/J.A/03/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia. Visi Kejaksaan Republik Indonesia adalah “ Mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independent dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila”. Dalam rangka melaksanakan tugas yang diuraikan dalam
Rencana Kerja
Tahun 2014 tersebut telah ditetapkan komitmen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang merupakan prioritas kegiatan adalah penyelesaian perkara baik perkara Tindak Pidana Umum, perkara Tindak Pidana Korupsi dan Perkara Tindak Pidana Khusus lainnya maupun perkara Perdata dan Tata Usaha Negara serta kegiatan Intelijen agar pelaksanaan tugas dapat lebih sistematis, terarah, efektif, terkendali dan terukur sehingga peningkatan kinerja dapat lebih optimal.
iv
Adapun pencapaian tujuan dan sararan diprioritaskan pada optimalisasi kinerja penanganan perkara seluruh tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus terutama penanganan perkara tindak pidana yang menarik perhatian masyarakat dan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang meliputi aspek kuantitas dan kualitas dengan skala prioritas mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang kerugian negaranya relative cukup besar dan mengoptimalkan pelaksanaan penyitaan untuk pemulihan / penyelamatan kekayaan Negara yang telah diselewengkan oleh para pelaku tindak pidana korupsi, serta melakukan pencegahan timbulnya tindak pidana korupsi. Disamping itu juga mengoptimalkan peran bidang Intelijen dan bidang Pembinaan serta bidang Pengawasan Melekat (Waskat) dalam rangka untuk membentuk aparat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang handal, tangguh, professional dan proporsional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani serta tugas-tugas lain yang terkait. Perihal tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dapat dibuktikan dengan capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang diukur dengan adanya penanganan perkara korupsi dan perkara tindak pidana khusus lainnya, penyelesaian perkara tindak Pidana Umum, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, pelaksanaan kegiatan di bidang Intelijen dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pembinaan, demikian juga penyelesaian kegiatan di bidang Pengawasan Melekat (Waskat). Pertanggungjawaban kepada publik ini merupakan kewajiban yang tidak semata-mata
dimaksudkan
sebagai
upaya
untuk
menemukan
kelemahan
pelaksanaan tugas-tugas organisasi melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi,
v
efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan organisasi serta fungsi publik terhadap jalannya organisasi. Secara umum evaluasi kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah berhasil dilaksanakan dengan baik selama kurun waktu kerja tahun 2014 yang dapat dinilai pada kegiatan 6 (enam) bidang yaitu ; Bidang Pembinaan,yaitu dengan adanyaPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2014 yang telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp.10.116.249,- (sepuluh juta seratus enam belas dua ratus empat puh sembilan rupiah),selanjutnya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan juga
GEDUNG KANTOR KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
telah berhasil melanjutkan pembangunan kantor hingga 9 (sembilan) lantai Tahap IV dengan total Anggaran sebesar Rp.4.017.314.000,-(empat milliar tujuh belas juta tiga ratus empat belas ribu rupiah),demikian juga dalam rangka pembenahan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan juga telah melaksanakan kegiatan Rekruitmen Calon Pegawai Pegeri Sipil (CPNS) untuk sentra Makassar yang diikuti oleh 864 (delapan ratus enam puluh empat) orang peserta dan dinyatakan lulus hingga tahap akhir oleh Kejaksaan Agung RI sebanyak 40 (empat puluh) orang peserta untuk wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan,Melaksanakan kegiatan Seleksi Pelatihan Pendidikan Pembentukan Jaksa
vi
(PPPJ) tahun 2014 yang diikuti oleh 191 Peserta Pegawai Kejaksaan dan yang dinyatakan lulus sebanyak 42 Peserta Pegawai Kejaksaan untuk sentra wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Bidang Intelijen,selama melaksanakan Kinerja tahun 2014 telah berhasil melakukan Pelacakan Aset Tersangka yang sedang dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan sebanyak 4 Kegiatan Pelacakan Aset yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Penyelidikan
Tinggi
Sulawesi
sebanyak
9
Selatan,
kemudian
(sembilan)
juga
Kegiatan,
melakukan melakukan
Kegiatan Kegiatan
Penyuluhan/Penerangan Hukum di sekolah maupun Instansi BUMN sebanyak 4 (empat) Kegiatan dengan perincian 2 kegiatan di sekolah (penyuluhan hukum) yang dihadiri sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) peserta, 1 (satu) kegiatan di Instansi BUMN (penerangan hukum) dengan dihadiri 60 (enam puluh) peserta dan melaksanakan 1 kegiatan penerangan hukum jaringan masyarakat anti KKN untuk kegiatan ke-III tahun 2014 tentang "Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Dari KKN" terhadap peserta BIMTEK APARATUR DESA SE KAB.SOPPENG. Bidang Tindak Pidana Khusus, bahwa capaian kinerja pada Bidang Tindak Pidana Khusus untuk Kejati SulSel, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Se-SulSelBar selama kurun waktu periode Januari s/d Desember Tahun 2014, telah dilaksanakan kegiatan penyelidikan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) perkara, kegiatan penyidikan sebanyak 80 (delapan puluh) perkara, kegiatan penuntutan sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) perkara. Adapun kegiatan penyelamatan keuangan Negara Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan,Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah berhasil menyelamatkan uang Negara sebesar Rp.8.288.449.332,80,- (delapan milliar duaratus delapan puluh
vii
delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah koma delapan puluh sen).Kegiatan pelaksanaan eksekusi telah dilaksanakan sebesar 100% yaitu sebanyak 13 (tiga belas) perkara. Bidang Tindak Pidana Umummemiliki target penyelesaian perkara yang terdiri atas 2 (dua) perkara Khusus (100%), 119 (seratus sembilan belas) perkara pada tahap Pra Penuntutan (100%), 119 (Seratus sembilan belas) perkara pada Penuntutan (100%), 119 (Seratus sembilan belas) Perkara pada eksekusi (100%) kemudian dalam pelaksanaannya telah berhasil menyelesaikan perkara tahap Pra Penuntutan sebanyak 119 Perkara (100%),tahap penuntutan sebanyak 119 Perkara (100%), tahap eksekusi sebanyak 45 Perkara (38%), serta Jenis Perkara Khusus 1 Pekara (50%) dan adapun Data Tersangka Pidana Mati yang belum di eksekusi sampai saat ini adalah sebanyak 3 orang yang masing-masing atas nama Ruben Pata Sambo, Agustinus Sambo dan Markus Pata Sambo yang dihukum karena telah melakukan pembunuhan secara bersama-sama sebagaiaman diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.Selain itu selama tahun 2014 ini terdapat 1 perkara yang menarik perhatian publik yaitu atas nama tersangka SOEDIRJO ALIMIN yang didakwa melanggar Pasal 266 Ayat 2 KUHPidana. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negaraselama pelaksanaan Kinerja Tahun 2014 telah melampaui capaian target /program kerja pada Tahun 2014, yang mana target program kinerja tahun 2014 ditentukan sebanyak 103 (100%) perkara/ kegiatan, sedangkan yang berhasil dicapai pada tahun 2014 seluruhnya berjumlah 177 atau 170%perkara/ kegiatan selain itu para Jaksa Pengacara Negara (JPN) telah melakukan kegiatan sosialisasi tentang tugas pokok dan wewenang Kejaksaan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dimana pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tersebut telah memperlihatkan hasil yaitu semakin meningkatnya Instansi
viii
Pemerintah, BUMN, dan BUMD di wilayah Sulawesi Selatan yang mempercayakan penanganan perkara/kasusnya kepada Jaksa Pengacara Negara dengan melakukan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) atau Kesepakatan bersama dengan 9 Instansi pada Tahun 2014.Mengenai keuangan negara yang telah
berhasil
diselamatkan/dipulihkanselama
tahun
2014
adalah
sebesarRp.3.241.089.750,00 (tiga milliar dua ratus empat puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Bidang Pengawasan selama pelaksanaan kinerja tahun 2014 telah menghasilkan kinerja berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebanyak 30 obyek periksa terdiri dari 7 obyek periksa Kejaksaan Tinggi dan 23 obyek periksa Kejaksaan Negeri dengan rincian Terbukti 8 Orang,Tidak Terbukti 5 Orang dan masih dalam proses 25 Orang yang dimana
sangat mempengaruhi
kinerja ke arah yang lebih baik dan telah berhasil membuat form pengaduan secara online pada website Kejaksaan Tinggi
Sulawesi Selatan dengan nama domain
www.kejati-sulsel.go.id. Bagian
Tata
Usaha
(Sekretariat)telah
berhasil
membina
dan
mengembangkan Kegiatan ketatausahaan dan administrasi sehari-hari serta tugastugas operasional lainnya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Adapun surat masuk dan keluar yang berhasil dikelola selama periode tahun 2014 berjumlah 14.497 115Surat
surat yang meliputi9.559surat masuk dan 3.859surat keluar, sebanyak Rencana
Tuntutan
(Rentut),sebanyak
811Surat
Perintah
Kepala
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan serta sebanyak 113Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Kemudian Bagian Tata Usaha juga senantiasa membangun rasa integritas pegawai pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yaitu dengan melaksanakan upacara hari besar seperti Peringatan
ix
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan Hari Anti Korupsi sedunia dan Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa Disamping itu juga telah berhasil membina dan meningkatkan tugas-tugas keprotokolan dan keamanan dalam (Kamdal) dengan menggelorakan program “Nyaman dan Aman Terkendali”. Disampaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Institusi Kejaksaan tinggi sulawesi selatan dalam satu tahun anggaran yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran
kejaksaan
dimana
Kejaksaan
Tinggi
Sulawesi
Selatan
harus
mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Akuntabilitas kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ini menjadi penting sebagai barometer untuk mengukur dan mengevaluasi sampai sejauhmana outcome (hasil) yang telah dicapai selama kurung waktu tahun 2014 dengan menyajikan data secara jujur, objektif dan akurat dengan segala kekurangan dan kelemahan yang belum berhasil diatasi sehingga menjadi tantangan untuk dapat diperbaiki ditahun mendatang. Makassar, Januari 2015 Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
SUHARDI, SH.,MH. JAKSA UTAMA MADYA NIP. 19580620.198503.1.004
x
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan
Negara,
khususnya
dibidang
penuntutan.Sebagai
badan
yang
berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, serta Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri merupakan Kekuasaan Negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam tata kehidupan reformasi sekarang ini, harapan agar Kejaksaan sebagai institusi pemerintahan harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya ( performance of work accountability ) kepada publik secara transparan. Secara konseptual,
Kejaksaan
Tinggi
Sulawesi
Selatan
mempertanggungjawabkan
kinerjanya
( performance of work accountability ) selama 1 (satu) tahun, yaitu
periode Januari sampai dengan Desember 2014 dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi SelatanTahun 2014 yang merupakan Laporan Tahunan ( LAPTAH ) 2014 yang di dalamnya mencakup aspek teknis penanganan perkara dalam kategori sebagai pertanggungjawaban teknis (judicial of accountability), yaitu
teknis penyelidikan dan penyidikan, teknis
prapenuntutan dan penuntutan, teknis upaya hukum dan eksekusi terhadap semua penanganan perkara baik Pidana Umum maupun Pidana Khusus dan juga teknis penanganan perkara Perdata dan TUN serta permasalahan-permasalahan Intelijen. Selain itu juga mencakup aspek pertanggungjawaban administrasi ( administration of
1
accountability ), pertanggungjawaban sumber daya manusia ( human recources of accountability ) baik fungsional jaksa maupun tata usaha, serta pertanggungjawaban penggunaan keuangan ( financial of accountability ). Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2014 yang
merupakan
Laporan
Tahunan
(
LAPTAH
)
2014
dibuat
sebagai
pertanggungjawaban kepada Pimpinan atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang dipercayakan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan selama 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2014 berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo Peraturan Presiden RI Nomor 38 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI Jo Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2014 didasarkan kepada Surat Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-231/C/Cr.3/11/2013 tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Petunjuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Melalui Aplikasi e- LAKIP. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2014 disusun dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mewajibkan kepada setiap Instansi Pemerintah untuk melaporkan Akuntabilitas Kinerja.
2
Selanjutnya, bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2014 dimaksudkan sebagai laporan pelaksanaan penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2014, sehingga penyusunannya mendasarkan kepada
DIPA
Nomor
:
DIPA
–
006.01.2.008107/2015
tanggal
14
November2014yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara serta Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (APBN 2013). Demikian juga bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2014 dimaksudkan sebagai laporan pelaksanaan kinerja, sehingga penyusunannya mengacu kepada : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga; 4. Peraturan
Pemerintah
Nomor
39
Tahun
2006
Tentang
Tata
Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencana Pembangunan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN);
3
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010; 8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-011/JA/01/2010 Tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014; Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggungjawab sebagaimana tersebut diatas, dituangkan dalam program-program pada Rencana Kerja. Bahwa Rencana Kerja dimaksudkan untuk memberikan wadah dan arah dalam mewujudkan pembangunan hukum sesuai dengan posisi serta kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Dalam rangka pelaksanaan kinerja secara efektif, efisien, tertata dan berkesinambungan, untuk menghasilkan kualitas kerja yang optimal serta nyata sesuai dengan kebutuhan organisasi, maka Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menyusun Rencana Kerja (RENKER) dan Program Kerja (PROKER) Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan Tahun 2014 dengan mengacu kepada Rencana Kerja (RENKER) dan Program Kerja (PROKER) KejaksaanTinggi Sulawesi SelatanTahun 2014. Selanjutnya dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja sesuai dengan kebutuhan organisasi, maka Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah mendapat alokasi anggaran untuk tahun 2014 sesuai dengan DIPA Nomor : DIPA – 006.01.2.008107/2015 Tanggal 14 November2014. Berdasarkan evaluasi terhadap aspek keuangan diperoleh bahwa kinerja keuangan dapat dinilai baik, hal ini dapat dibuktikan sebagai beriktu :
4
-
Anggaran
yang
dialokasikan
didalam
DIPA
dapat
diserap
dan
dipertanggungjawabkan untuk membiayai semua Kegiatan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat baik, untuk keperluan Operasional Kantor maupun Belanja Mesin dan Pembangunan. -
Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI dialokasikan dalam DIPA 2014 secara Umum dapat diserap untuk membiayai Pembangunan yang ada di Wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Sealatan, dan Sulawesi Barat.
-
Anggaran
Program
Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan
Kasus
Intelijen, yang dialokasikan dalam DIPA 2014 secara umum dapat diserap untuk membiayai Penyidikan dan Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. -
Anggaran Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI yang dialokasikan dalam DIPA 2014 secara umum dapat diserap untuk membiayai Penanganan Laporan Pendukung pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
-
Anggaran Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum yang dialokasikan dalam DIPA 2014 Secara umum dapat diserap untuk membiayai Penanganan Pra Penuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
-
Anggaran
Penanganan
dan
Penyelesaian
Perkara
Pidana Khusus,
Pelanggaran HAM yang berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dialokasikan dalam DIPA 2014 secara umum dapat diserap untuk
5
membiayai Penyidikan,Penyelidikan, Pra Penuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. -
Anggaran Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dialokasikan dalam DIPA 2014 secara umum dapat diserap untuk membiayai Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
1.2. Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi yang mewilayahi 2 (dua) Propinsi yakni Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dengan membawahi 1(satu) Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, 6 (enam) Asisten dan 1 (satu) Kepala Bagian Tata usaha, 6 orang Koordinator serta 28 (Dua Puluh Delapan) Kejaksaan Negeri dan 9 (Sembilan) Cabang Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan juga merupakan instansi pelaksana putusan / penetapan Hakim dalam lingkup Pidana. Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan juga memiliki peran lain yakni dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan meliputi kegiatan : Di bidang pidana : a. Melakukan penuntutan; b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. (2) Dalam
bidang
ketertiban
dan
ketenteraman
umum,
Kejaksaan
turut
menyelenggarakan kegiatan : a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum; c. Pengamanan peredaran barang cetakan; d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Dan dalam melaksanakan fungsi tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mempunyai tugas : a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia serta
7
melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan Kejaksaan tinggi sulawesi selatan. b. Membina aparatur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan agar berdaya guna dan berhasil guna; c. Mengendalikan kebijaksanaan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif dan tindakan hukum lain; d. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain; e. Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial lain; f. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk kedalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan Negara; g. Melakukan tindakan hukum dibidang perdata dan tata usaha Negara, mewakili pemerintah dan Negara didalam dan diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan Negara; h. Membina dan melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya; i.
Memberikan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugastugas lain.
8
Dalam
rangka
melaksanakan
tersebut,pengorganisasian
Kejaksaan
tugas
Republik
pokok Indonesia
dan
fungsinya
didasarkan
atas
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I. yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dengan Struktur Organisasi sebagai Berikut :
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEPALA BAGIAN TATA USAHA
KOORDINATOR
ASISTEN BIDANG INTELIJEN
ASISTEN BIDANG PEMBINAAN
ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM
ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
ASISTEN BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
ASISTEN BIDANG PENGAWASAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI
9
Jabatan: Kepala Kejaksaan Tinggi Nama: SUHARDI, S.H., M.H. Golongan: IV/d (Jaksa Utama Madya) 01/04/2012 NIP: 195806201985031004 / 6855829 Pendidikan: MAGISTER HUKUM Status: PNS
Jabatan: Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nama: HERU SRIYANTO, S.H., MH Golongan: IV/c (Jaksa Utama Muda) 01/04/2013 NIP: 196310271985011001 / 4856352 Pendidikan: SARJANA HUKUM PIDANA, MAGISTER HUKUM Status: PNS
Jabatan: Asisten PEMBINAAN Nama: RUDY YULIANTO, S.H., M.H. Golongan: IV/b (Jaksa Utama Pratama) 01/04/2007 NIP: 195907051986031002 / 6865935 Pendidikan: MAGISTER HUKUM Status: PNS
10
Jabatan: Asisten INTELIJEN Nama: ANDI MUH IQBAL ARIEF, S.H., M.H. Golongan: IV/b (Jaksa Utama Pratama) 01/04/2008 NIP: 196212281983031001 / 4836264 Pendidikan: MAGISTER HUKUM Status: PNS
Jabatan: Asisten TINDAK PIDANA UMUM Nama: Drs. MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.H. Golongan: IV/b (Jaksa Utama Pratama) 01/10/2008 NIP: 196412311990031020 / 6906425 Pendidikan: MAGISTER HUKUM Status: PNS
Jabatan: Asisten TINDAK PIDANA KHUSUS Nama: GERRY YASID, S.H., M.H. Golongan: IV/b (Jaksa Utama Pratama) 01/04/2005 NIP: 196303011989031004 / 6896318 Pendidikan: MAGISTER HUKUM Status: PNS
11
Jabatan: Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Nama: ADI SUTANTO, S.H., M.H. Golongan: IV/b (Jaksa Utama Pratama) 01/10/2006 NIP: 196001021986031001 / 6866010 Pendidikan: MAGISTER HUKUM Status: PNS
Jabatan: Asisten PENGAWASAN Nama: ARIES SURYA, S.H. Golongan: IV/b (Jaksa Utama Pratama) 01/04/2007 NIP: 195703211985031003 / 6855749 Pendidikan: SARJANA HUKUM Status: PNS
Jabatan: Kepala Bagian Tata Usaha Nama: IMANUEL RUDY PAILANG, S.H., M.H. Golongan: IV/a (Jaksa Madya) 01/10/2013 NIP: 197502131999031001 / 69975165 Pendidikan: MAGISTER HUKUM (HASANUDIN) Status: PNS
12
BAB II RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KERJA 2.1. Rencana Stratejik Kejaksaan Republik Indonesia 2010 2014 2.1.1. Visi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan,
akuntabel,
untuk
dapat
memberikan
pelayanan
prima
dalam
mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, dan nilai-nilai kepatutan. 2.1.2. Misi 1. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun penanganan penanganan
perkara
seluruh
tindak
kuantitas
pidana,
perkara Perdata dan Tata
Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen 2. Mengoptimalkan Peranan Bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan
Tugas
Bidang-Bidang
Lainnya,
Terutama Terkait Dengan Upaya Penegakan Hukum.
13
3. Mengoptimalkan Tugas Pelayanan Publik Di Bidang Hukum Dengan Penuh Tanggung Jawab, Taat Azas, Efektif dan Efisien, Serta Penghargaan Terhadap Hak-Hak Publik. 4. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan,
pembenahan
sistem
informasi
manajemen
terutama
pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue- print) pembangunan sum 5. Membentuk Aparat Kejaksaan Yang Handal, Tangguh, Profesional, Bermoral dan Beretika Guna Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang, Terutama dalam Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Serta Tuigas-Tugas Lainnya Yang Terkait. 2.1.3. Tujuan 1. Terwujudnya optimalisasi fungsi Kejaksaan di segala bidang penegakan hukum secara efektif dan efesien. 2. Terwujudnya aparatur Kejaksaan yang kompeten dan kompetitif. 3. Mengoptimalkan Tugas Kejaksaan dalam Hal Pelayanan Publik Dibidang Hukum sebagai penggerak utama Reformasi Birokrasi di tubuh Kejaksaan Republik Indonesia.
2.2. Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja 2014 Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya dibidang penuntutan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan
14
Tinggi, serta Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri merupakan Kekuasaan Negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak hanya terfokus pada penanganan perkara tindak pidana umum semata tetapi juga terhadap penanganan perkara korupsi,tata usaha negara serta pengaduan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi
tersebut
senantiasa
hukum.Implementasi
didasarkan
pelaksanaan
tugas
pada
asas
tersebut
persamaan
dilakukan
didepan
dengan
tidak
membedakan orang,baik dari status sosial,suku,agama ataupun ras.Berdasarkan pasal 30 UU No.16 tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat 3 (tiga) tugas utama/ wewenang yang dimiliki Kejaksaan.
15
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: SUHARDI, S.H.,MH.
Jabatan
: KEPALAKEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN (Selanjutnya disebut pihak pertama)
Nama
: HM PRASETYO
Jabatan
: JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Selaku atasan langsung pihak pertama (Selanjutnya disebut pihak kedua) Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapai target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Makassar, 16 Desember 2014 Pihak Kedua,
Pihak Pertama,
HM PRASETYO
SUHARDI, S.H.,MH.
16
LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA 2014 Unit Kerja
: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
Tahun
: 2014 INDIKTOR
SASARAN
KINERJA
1
2
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
3
4
5
Pelaksanaan Koordinasi Dengan
Semua
Satuan
Kerja
Dalam
Rangka
Penyiapan
Dukungan Manajemen dan
Rumusan Rencana
dan
Program
Kerja,
Monitoring
Layanan
12 Bulan
Perkantoran
Layanan
dan
Dukungan Teknis Lainnya Jaksa
Agung
Pembinaan
di
Muda
47.730.825.000
Kejagung,
Kejati, Kejari dan Cabjari
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan
di
Seluruh Indonesia Tersedianya Sarana
dan
Prasarana Gedung
Kantor,
rumah
jabatan
untuk
aparatur
Kejaksaan
di
daerah,
Pusat
Rumah
Sakit
Pengadaan peralatan, perlengkapan dan inventaris kantor
Pembangunan/Pengadaan/ 39 Unit
Peningkatan Sarana dan
6.585.000.000
Prasarana Kejaksaan RI
Kejaksaan, Kendaraan Operasional roda4,
kendaraan
17
tahanan
serta
sarana perlengkapan gedung
untuk
seluruh
satuan
kerja
baik
di
pusat maupu Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan
Laporan
Tugas Rutin dan
Pengaduan
Pembangunan
masyarakat yang
Semua
ditindaklanjuti dan
Unsur
Kejaksaan
diselesaikan
Berdasarkan
terhadap
Peraturan
penyalahgunaan
Perundang-
wewenang
Undangan
dan
Peningkatan Aparatur 34 Lapdu
Daerah Kejari Jajaran
Pengawasan
Kejaksaan Baik
dan
di
di
Kejati,
Cabjari
Pengawasan
dan
512.325.000
di
Daerah
di
Daerah
Kebijaksanaan yang
Ditetapkan
Oleh
Jaksa
Agung. Peningkatan Kualitas
Laporan dan
hasil
kegiatan
Kuantitas
Penyelidikan/pen
Penyelesaian
gamanan/penggal
Penanganan
angan
Penyelidikan/Pen
intelijen
gamanan/
Kejaksaan Tinggi
10 LHK
kasus
Penanganan
di
Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan
Penggalangan yang
Laporan
Dilaksanakan
Pelaksanaan
Baik,
Kegiatan
Kejari Cabjari.
Kejati, Maupun
175.400.000
di
Kejati,
Kejari dan Cabjari
Hasil
5 Laporan
67.875.000
Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari
18
Kelompok
4
Meningkatnya
Masyarakat yang
Kelompok
Kualitas
diberi Penyuluhan
Masyaraka
Penyelenggaraan
Hukum
t
Kegiatan
Penerangan
Penyuluhan/Pene
Penguatan
rangan
Jaringan
dan
44.600.000
Hukum Hubungan
dan
Penyuluhan Hukum
Masyarakat
Anti
2 Laporan
100.000.000
6 Perkara
125.370.000
KKN di Kejati dan
Masyarakat
Kejari Penanganan
Meningkatnya
Perkara
Tindak
Pidana
Umum
Khusus
Penanganan
Penyelesaian Perkara
Pidana
Perkara
Umum
Secara
Umum
Pidana Umum di Kejaksaan
Pidana
Tinggi/Kejaksaan
Yang
dan
Cepat, Tepat dan
Diselesaikan
Akuntabel.
dalam tahap Pra Penuntutan
dan
Penuntutan
di
Perkara
119
Cabang
Negeri Kejaksaan 395.675.000
Negeri
Perkara
Kejaksaan Tinggi Kasus
Tindak
pidana
korupsi
Meningkatnya
yang diselesaikan
Penyelesaian
Pada
Perkara
Pidana
Penyelidikan
Khusus,
dan
Tindak
Pidana
Korupsi
Secara
Tahap
Akuntabel
upaya
pelaksanaan
Oleh
eksekusi
Kejaksaan Daerah.
di
Perkara
Tindak Pidana Korupsi dan Tindak
Pidana
Khusus
Lainnya di Kejati, Kejari
hukum,
Dilaksanakan Jajaran
Penanganan
Pengendalian penggunaan
662.340.000
di
Kejaksaan Tinggi
Cepat, Tepat dan yang
7 Kasus
dan Cabjari dan
2 Perkara
37.100.000
eksaminasi untuk Perkara
Pidana
Khusus
di
Kejaksaan Tinggi
19
Perkara
tindak
pidana
khusus
yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
dan
Penuntutan
di
157.640.000 4 Perkara
Kejaksaan Tinggi Perkara
Tindak
pidana
korupsi
yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan
dan
Penuntutan
di
1.016.370.000 23 Perkara
Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I Perkara
tindak
pidana
korupsi
yang diselesaikan dalam
tahap
penyelidikan dan penyidikan
15 Perkara
875.250.000
1 perkara
19.110.000
di
Kejaksaan Tinggi (di splitsing) Pengendalian penggunaan upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi
dan
eksaminasi untuk perkara
pidana
khusus
yang
diberikan
di
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan
Cabang
20
Kejaksaan Negeri (di spliting) Perkara
dan Tata Usaha
Peningkatan Kualitas
dan
Perdata
dan Tata Usaha yang
Dilaksanakan
di
Daerah
di
Kejati,
yang
Baik
di
Kejaksaan
Penyelesaian
Negara
Negara
diselesaiakan
Kuantitas
Perkara
Perdata
Kejari
Maupun Cabjari.
3 Perkara
Tinggi/Kejaksaan
Penanganan Penyelesaian
Negeri/Cabang
dan
51.345.000
Perkara
Perdata dan Tata Usaha
Kejaksaan Negeri
Negara di Kejati, Kejari dan
(Litigasi)
Cabjari
Operasional Pos Media dan
Informasi
12 Bulan
Pelayanan
Layanan
30.000.000
Hukum Gratis
Anggaran Tahun 2014 : Rp 57.939.470.000 (Lima Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
Makassar , 16 Desember 2014 KEPALAKEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
SUHARDI, S.H.,MH.
21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pencapaian Sasaran Akuntabilitas kinerja merupakan langkah strategis dalam menerapkan kinerja lembaga dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented). Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kegiatan dan hasil (output and outcome) akan lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat pada umumnya. Output merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil langsung pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan instansi pemerintah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan outcome adalah manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari adanya program dan kegiatan tersebut terutama dalam hal pelayanan publik yang optimal seperti adanya persamaan di depan hukum (equality before the law), adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan di masyarakat.
Semakin
meningkatnya
tuntutan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
(SAKIP).
Penerapan
sistem
tersebut
bertujuan
agar
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Akuntabilitas kinerja dapat dipertanggungjawabkan apabila disertai dengan adanya informasi mengenai hasil yang diperoleh.Hasil kinerja yang diperoleh harus diukur
sampai
sejauhmana
pencapaian
sasaran
melalui
pengukuran
22
kinerja.Berdasarkan analisa terhadap akuntabilitas kinerja tersebut dapat dijadikan landasan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dengan memperhatikan rencana kerja dan realisasi kerja dalam program Kejaksaan 2014. Berhasil tidaknya pencapaian sasaran tersebut dapat di ukur dari pengukuran pencapaian sasaran yang dilakukan dengan membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja.
INDIKTOR KINERJA 1
Layanan Perkantoran Pengadaan peralatan, perlengkapan dan inventaris kantor Laporan hasil kegiatan Penyelidikan/penga manan/penggalang an kasus intelijen di Kejaksaan Tinggi Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari
ANGGARAN
REALISASI KINERJA(100 %)
REALISASI ANGGARAN
2
3
4
5
12 Bulan Layanan
48.138.725.000 diRevisi menjadi 47.730.825.000
TARGET KINERJA
(100%)
39 Unit (100%)
10 LHK (100%)
5 Laporan (100%)
12 bulan layanan
38 Unit 6.585.000.000
(97,43%)
9 LHK 175.400.000
146.750.000 diRevisi menjadi 67.875.000
(80%)
41.204.787.205 (86,32%)
6.399.509.000 (97,18%)
166.700.000 (95,03%)
4 Laporan
54.300.000
(80%)
(80%)
23
Kelompok 4 Kelompok Masyarakat yang Masyarakat diberi Penyuluhan (100%) Hukum Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejati dan Kejari Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Khusus
2 Laporan (100%)
6 Perkara (100%)
Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan dalam 119 Perkara tahap Pra (100%) Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Tinggi Kasus Tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi Pengendalian penggunaan upaya hukum, pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi untuk Perkara Pidana
7Perkara (100%)
2 Perkara (100%)
49.520.000
3 Kelompok
20.730.000
(80%)
(46,47%)
1 Laporan
80.000.000
(50%)
(80%)
1 Perkara
79.000.000
(16,6 %)
(63,01%)
diRevisi menjadi 395.675.000
119 Perkara (100 %)
373.475.000
300.000.000
7 Perkara (100%)
diRevisi menjadi 44.600.000
100.000.000
600.000.000 diRevisi menjadi 125.370.000
438.900.000
diRevisi menjadi
100.000.000 37.100.000
624.255.000 (94,24%)
662.340.000
diRevisi menjadi
(94,38%)
2 Perkara (100%)
37.085.000 (99,95%)
24
Khusus di Kejaksaan Tinggi Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Tinggi Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di Kejaksaan Tinggi (di splitsing) Pengendalian penggunaan upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi untuk
151.070.000
189.550.000 4 Perkara (100%)
diRevisi menjadi 157.640.000
4 Perkara (100%)
(95,85%)
23 Perkara (100%)
1.016.370.000
15 Perkara (100%)
707.450.000
1 Perkara (100%)
17.570.000
220.950.000 23 Perkara (100%)
15 Perkara (100%)
1 perkara (100%)
diRevisi menjadi 1.016.370.000
225.000.000 diRevisi menjadi 875.250.000
75.000.000 diRevisi menjadi 19.110.000
(100%)
(84,25%)
(91,94%)
25
perkara khusus diberikan Kejaksaan Kejaksaan dan Kejaksaan (di spliting)
pidana yang di Tinggi, Negeri Cabang Negeri
Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaiakan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (Litigasi) Operasional Pos Media Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis Laporan Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang di Daerah
3 Perkara (100%)
12 Bulan Layanan (100%)
34 Lapdu (100%)
51.345.000
4 Perkara
50.235.000
(133,3%)
(97,83%)
30.000.000 diRevisi menjadi 17.280.000
12 Bulan
38 lapdu 512.325.000
(111,1 %)
2.987.000 (17,28%)
254.993.300 (49,77%)
26
3.2. CAPAIAN TATA KELOLA APARATUR KEJAKSAAN YANG BAIK Proiritas nasional yang terkait dengan Kejaksaan Republik Indonesia adalah pelaksanaan tata kelola aparatur kejaksaan yang baik,secara umum capaian Indikator Kinerja Tahun 2014 menunjukkan adanya perkembangan,meskipun terdapat beberapa indikator yang memerlukan kerja keras dan perhatian,tidak hanya dari Kejaksaan R.I. saja namun juga komitmen dan kerja keras seluruh Instansi Pemerintah, khususnya Instansi Penegak Hukum dalam rangka mencapai targettarget supremasi penegakan hukum yang dituangkan dalam Rencana Strategic Kejaksaan Tahun 2010 – 2014 dengan mengacu kepada RPJMN 2010-2014. Demikian juga halnya dalam presentase capaian kinerja khususnya dalam hal penyerapan Anggaran Tahun 2014, Kejaksaan R.I memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang menunjukkan adanya peningkatan setiap tahun target capaian, sedangkan untuk Aparat Kejaksaan Tinggi dan Juga Aparat Kejaksaan Negeri didaerah memerlukan kerja keras dan kerja sama seluruh bidanguntuk mencapain target RPJMN,sehingga dirasa perlu melakukan langkah-langkah akselerasi secara menyeluruh yang melibatkan beberapa instansi terkait.Daya dan upaya yang dapat dilakukan kejaksaan adalah meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi penyelenggaraan pemerintah melalui reformasi birokrasi yang diperluas,baik sasaran maupun kualitasnya seperti penerapan Pakta Integritas Kontrak Kinerja, Pengembangan IKU dan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
27
3.3. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN Pengukuran tingkat pencapaian kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara Target Pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2014 dan Realisasinya.Secara Keseluruhan Capaian Kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2014 sebesar 89,82% . Pengukuran Kinerja ditentukan oleh Indikator kinerja yang terukur dalam jumlah atau Persentase.Pengukuran capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tersebut difokuskan pada TUPOKSI Kejaksaan R.I khususnya dalam hal penanganan perkara dengan metologi sebagai berikut : 1. Profesional /Akuntabel Pengukuran kinerja selain mengenai ketepatan waktu,juga mengenai apakah suatu
kasus/permasalahan
prosedur/ketentuan
dan
atau
tidak
kegiatan terdapat
telah
dilaksanakan
penyimpangan
serta
sesuai dapat
dipertanggungjawabkan,jadi semata-mata tidak hanya sekadar penyelesaian saja,
melainkan
tetapi
juga
dapat
bermanfaat
dan
berguna
bagi
pemerintah,masyarakat yangdapat memberikan kepastian hukum hingga tidak berlarut-larut penanganan dan penyelesaian perkaranya ; 2. Cepat / Tepat Pengukuran dikaitkan dengan kecepatan dan ketepatan waktu proses penanganan
dan
penyelesaian
kasus/perkara/permasalahan
yang
berhubungan dengan SOP yang telah ditetapkan jangka waktu setiap kegiatannya
dalam
kegiatan
proses
penanganan
28
permasalahan/kasus/perkara
sabagaimana
ditetapkan
dalam
Standard
Operational Procedure (SOP) masing-masing bidang ; 3. Transparan Setaip kegiatan pada seluruh bidang,terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat/publik dengan perkecualian sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, misalnya yang menghambat proses penegakan hukum (ps.15).
Sasaran strategis I.I Tujuan I Terwujudnya Fungsi Kejaksaan Yang Efektif dan Efesien
Terwujudnya optimalisasi fungsi Kejaksaan di Segala
Dalam mewujudkan reformasi birokrasi,penataan
organisasi
bidang Penegakan hukum secra efektif dan efesien
/kelembagaan yang proporsional dan rasional serta dibarengi dengan pengoptimalan fungsi kelembagaan adalah sebuah keharusan dalam rangka mencapai subtansi kegiatan penataan kelembagaan instansi pemerintah. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebagai salah satu Lembaga Pemerintah dalam hal penegakan hukum mempunyai 7 pilar penunjang dalam fungsinya sebagai lembaga penegak hukum, teridiri dari 6 unit teknis dan 1 unit administratif, yaitu : Pembinaan,Intelijen,Pidana Umum,Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara dan Pengawasan, serta Bagian Tata Usaha,selain itu Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan juga merupakan sentra diklat untuk wilayah
29
Indonesia Timur. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
sebagai Lembaga
Penuntut didalam suatu proses Peradilan dalam menjalankan fungsinya terus berusaha untuk memenuhi ekspektasi masyarakat sulawesi selatan yaitu sebagai lembaga penegak hukum yang efektif, efesien serta akuntabel. Dalam pelaksanaanya telah dilakukan sampai dicapai hasil sebagai berikut :
CAPAIAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN TAHUN 2014
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan Intelijen dibidang sosial politik, ekonomi,keuangan,pertahanan keamanan dan ketertiban umum
100 90 80 70
Target 100%
60
Realisasi 75,375%
50
Capaian 72,5%
40 30 20 10 0 Capaian Target Kinerja Bidang Intelijen
30
Peningkatan Kualitas Pelaksaan Pra Penuntutan,Pemeriksaan Tambahan,Penuntutan,Pelaksaan Hakim dan Putusan Pengadilan,Pengawasan Terhadap Putusan lepas bersyarat dan Tindakan Hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.
100 90 80 70 Target 100%
60
Realisasi 78,695%
50
Capaian 100%
40 30 20 10 0 Capaian Target Kinerja Bidang Tindak Pidana Umum
Peningkatan Kualitas Pelaksaan Pra Penuntutan,Pemeriksaan Tambahan,Penuntutan,Pelaksaan Hakim dan Putusan Pengadilan,Pengawasan Terhadap Putusan lepas bersyarat dan Tindakan Hukum lainnya dalam perkara tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya.
100 99 98 97 Target 100%
96
Realisasi Anggaran
95
Capaian Kinerja %
94 93 92 91 90 Capaian Target Kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus
31
Meningkatkan Penegakan,Bantuan Pertimbangan dan Pelayanan Hukum kepada Instansi Pemerintah dan Negara diBidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk meneyelamatkan kekeayaan Negara dan Menegakkan Kewajiban Pemerintah berdasrkan Peraturan Perundang-undangan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
140 120 100 Target 100% 80
Realisasi 57,55% Capaian 133,3%
60 40 20 0 Capaian Target Kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Terlaksananya funsi pengawasan melalui Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan (Juklas Was), Program Kerja Pemeriksaan (PKP) Instrument Penilaian Kinerja Jaksa (IPKJ), Instrument Penilaian Kinerja Pejabat Pengawasan Fungsional (IPKPPF) dan Instrumen Lainnya secara efektif dalam rangka menggerakkan roda organisasi ke arah optimalisasi kinerja.
120 100 80
Target 100% Realisasi 49,77%
60
Capaian 111,1%
40 20 0 Capaian Target Kinerja Bidang Pengawasan
32
BIDANG INTELIJEN
Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam
Tahun
2014
telah
melaksanakan
kegiatan jaringan masyarakat anti KKN yang dilakukan
oleh satuan kerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yaitu
sebanyak 1 kegiatan dari 2 kegiatan yang telah ditargetkan, kegiatan jaringan masyarakat ini diharapkan mampu menjadi tindakan
preventif
dalam
rangka
pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam
rangka
penegembalian
keuangan
negara
melalui
penanganan
perkara
korupsi,
Bidang
Intelijen
Kejaksaan
Tinggi
Sulawesi Selatan selama tahun 2014 telah berhasil melakukan Pelacakan Aset tersangka yang sedang dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan sebanyak 4 Kegiatan Pelacakan Aset yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan,
Melakukan Penyelidikan (sembilan)
Kegiatan sebanyak Kegiatan,
9 dan
33
Melakukan Kegiatan Penyuluhan/Penerangan Hukum di sekolah maupun Instansi BUMN sebanyak 4 (empat) kegiatan yaitu 2 kegiatan di sekolah (penyuluhan hukum) dengan dihadiri peserta sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) peserta, 1 (satu) Kegiatan di Instansi BUMN (penerangan hukum) dengan dihadiri 60 (enam puluh) peserta dan melaksanakan 1 kegiatan penerangan hukum jaringan masyarakat anti KKN untuk kegiatan ke-III tahun 2014 tentang "Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Dari KKN" terhadap peserta BIMTEK APARATUR DESA SE KAB.SOPPENG. Pelaksanaan Kegiatan Intelijen dibidang politik,sosial dan budaya yaitu berupa pemetaan sosial
danpolitik
wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi
Selatan : Pemetaan Sosial & Politik Kasus Perjudian Tahun 2014
Pemetaan Sosial & Politik Kasus Sara dan Keimigrasian Tahun 2014
34
Pemetaan Sosial & Politik Kasus Cegah Tangkal dan Senjata Api Tahun 2014
Pemetaan Sosial & Politik Kasus Aksi Massa / Unujuk Rasa Tahun 2014
35
Pemetaan Sosial & Politik Kasus Teror/Pembakaran/Sabotase/Pengeboman dan NarkobaTahun 2014
36
BIDANG TINDAK PIDANA UMUM
Kejaksaan
Tinggi
Sulawesi
Selatan
sebagai
lembaga penuntut umum,khususnya dalam perkara Pidana
Umum
memberikan
perhatian
yang
penuhdalam penanganan perkara tindak pidana umum dengan melakukan percepatan dan optimalisasi melalui : 1. Penyelesaian penanganan perkara yang lebih cepat,efektif,efesien,dan terkendali secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan hati nurani. 2. Kesetaraan peneriman dan penyelesaian hasil penyidikan yang lebih sederhana. 3. Pedoman Rencana Tuntutan pidana Perkara Tindak Pidana Umum sebagai optimalisasi pemenuhan rasa keadilan masyarakat didelegasikan kepada kejaksaan Negeri. 4. Meminalisir bolak-balik perkara serta tunggakan SPDP dan P-21. 5. Masih belum meratanya penyelesaian perkara Tindak Pidana Umum.
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam komitmennya terhadap target kinerja yaitu dalam meningkatnya kualitas penanganan perkara pidana umum telah berhasil melampaui dari target yang ditetapkan,baik itu keberhasilan dalam menangani
perkara
pra
penuntutan
yang
ditingkatkan
ke
tahap
penuntutan,presentase keberhasilan tahap penuntutan maupun presentase eksekusi atas putusan pengadilan yang telah Inkracht (telah mempunyai kekuatan hukum tetap).
37
GRAFIK DATA PERKARA YANG MASUK PADA BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2014 250
200
150 OHARDA KAMNEGTIBUM 100
TPUL
50
0 JUMLAH SPDP
JUMLAH TAHAP I
JUMLAH P-21
JUMLAH TAHAP II
GRAFIK CAPAIAN KINERJA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM TAHUN 2014 120 100 80 60 40 20
TARGET REALISASI PROSENTASE %
0
38
GRAFIK REALISASI ANGGARAN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM TAHUN 2014 400,000,000 350,000,000 300,000,000 250,000,000 TARGET
200,000,000
REALISASI
150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 PERKARA KHUSUS
PRA PENUNTUTAN & PENUNTUTAN
Bidang Tindak Pidana Umumjuga telah mencatat keberhasilan dari target penyelesaian perkara dimana terdapat 2 (dua) perkara pada PERKARA KHUSUS (100%), 119 (seratus sembilan belas) Perkara pada PRA PENUNTUTAN (100%), 119 (Seratus sembilan belas) Perkara pada PENUNTUTAN (100%), 119 (Seratus sembilan belas) Perkara pada EKSEKUSI (100%) dan dari terget-target tersebut telah berhasil diselesaikan penanganan Perkara Tahap PRA PENUNTUTAN sebanyak 119 Perkara (100%), Tahap PENUNTUTAN sebanyak 119 Perkara (100%), Tahap EKSEKUSI sebanyak 45
Perkara
(38%),
Jenis
Perkara
Khusus sebanyak 1 Pekara (50%) namun adapun Data Tersangka Pidana Mati yang
39
belum di Eksekusi Sampai saat ini dikarenakan masihmenunggu koordinasi tindak lanjut tahapannya dari DEPKUMHAM R.I sebanyak 3 Orang yaitu atas nama Ruben Pata Sambo, Agustinus Sambo dan Markus Pata Sambo yang dipidana mati karena talah melakukan kejahatan pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana ketentuan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, selain itu terdapat 1perkara yang menarik perhatian yaitu
atas
nama
Publik tersangka
SOEDIRJO ALIMIN yang disangka melanggar
Pasal
266
Ayat
2
KUHPidana.
Tersangka An.SOEDIRJO ALIMIN
40
BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
Berpedoman
kepada
Target
Pencapaian
Kinerja
Bidang Tindak Pidana Khusus sesuai yang ditetapkan oleh UKP-4maupun sesuai dengan INPRESS No.2
Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, terdapat 6 (enam) Strategi yang dilaksanakan, yaitu antara lain : 1. Strategi Pencegahan Kejaksaan Sulawesi Selatan bertanggungjawab terhadap aksi kegiatan berupa: a. Publikasi secara regular jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara ( pengembalian kekayaan Negara, denda, dan barang rampasan); b. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas penanganan perkara berbasis Teknologi Informasi (TI); c. Optimalisasi Data Base Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI (SIMKARI); d. Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi yang dapat menjamin pelaksanaan pengawasan internal dan eksternal yang akuntabel; e. Pelaksanaan
Whistleblowing
system
dan
penyelesaian
penanganan
pengaduan masyarakat yang terintegrasi Kementerian/ Lembaga; f. Pelaksanaan UU Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Bersama Pimpinan Instansi Penegak Hukum dan instansi terkait tentang perlindungan bagi saksi, pelapor, saksi pelapor dan perkara tindak pidana yang bekerjasama ( Justice Collaborator ); g. Pengelolaan dan penata-usahaan aset; h. Pelaksanaan kewajiban pelaporan harta kekayaan;
41
i.
Pelaksanaan perbaikan sistem pembinaan personel;
j.
Penguatan proses pengangkatan pejabat yang menempati pos strategis.
2. Strategi Penegakan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bertanggungjawab terhadap aksi kegiatan berupa : a. Penanganan dugaan pelanggaran oleh oknum Kejaksaan RI yang menjadi sorotan media cetak nasional; b. Optimalisasi dan Akuntabilitas penanganan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK; c. Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait terpidana korupsi; d. Pelaksanaan koordinasi penanganan perkara antara Kejaksaan RI dan KPKRI; e. Optimalisasi penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi untuk Bidang Tindak Pidana Khusus untuk Kejati Sul-Sel sebanyak 80 (delapan puluh) perkara Korupsi, sedangkan dalam DIPA Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sul-Sel untuk penanganan perkara korupsi didukung biaya untuk 98 perkara; f. Penguatan Koordinasi antara KPK, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI; g. Optimalisasi penggunaan upaya hukum pembuktian terbalik kekayaan tidak wajar dan pencucian uang dalam kasus Korupsi; h. Optimalisasi penerapan tuntutan yang konsisten dan adil bagi terdakwa Tindak Pidana Korupsi;
42
3. Strategi Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Pada strategi ini, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melaksanakan Koordinasi secara harmonis dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanggungjawab terhadap aksi atau kegiatan berupa pelaksanaan kajian ˮ Tindak Pidana, menghalangi proses Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsiʺ untuk mendapatkan
rumusan
perbaikan
dalam
implementasi/
penerapan
pemidanaannya.
4. Strategi Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Asset Hasil Korupsi. Pada Strategi ini, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bertanggungjawab terhadap aksi atau kegiatan berupa : a. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait penyimpan barang sitaan dan barang rampsan; b. Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan asset sitaan dan rampasan; c. Optimalisasi pengembalian atau penggantian uang Negara yang dikorupsi; d. Peningkatan Transparansi pengelolaan asset.
5. Strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Dalam strategi ini, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, terkait dengan tupoksi Bidang Tindak Pidana Khusus turut mendukung pendidikan dan budaya Anti Korupsi, antara lain menjadi Narasumber dalam berbagai forum diskusi,yang membahas tentang menghindari perilaku korupsi dimulai dari diri sendiri dan perlu ditanamkan rasa kejujuran pada generasi muda, melaksanakan dialog dengan forum Rektor se kota Makassar maupun dengan Badan Eksekutif
43
Mahasiswa se kota Makassar, Coffee Morning dengan para Muspida Tingkat I dan para Tokoh masyarakat se kota Makassar, Pemasangan Spanduk maupun pembagian stiker serta buku saku yang berisi ajakan untuk melawan korupsi, Dialog interaktif melalui media tv dan Radio, Upacara peringatan hari anti korupsi yang menghadirkan organisasi kemasyarakatan se kota Makassar.
6. Strategi Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam strategi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bertanggungjawab terhadap aksi atau kegiatan berupa penyusunan laporan/ Implementasi terkait Konvensi PBB Tahun 2013 tentang agenda pemberantasan korupsikarena Indonesia telah ikut meratifikasi konvensi United Nations Convention Against Coruption kedalam UU Nomor 7 Tahun 2006. Selain itu Kejaksaan juga senantiasa memanfaatkan atau bersinergi dengan lembaga PPATK untuk dalam negeri dan juga bersinergi dengan dengan menjadi member Lembaga Internasional yaitu CARIN ASIA PACIFIK (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network tingkat Asia Pasifik) dalam rangka melacak dan mengembalikan aset-aset negara yang disembunyikan di luar negeri . Bahwa sesuai dengan capaian kinerja selama Tahun 2014 serta penilaian, verifikasi dan pemantauan UKP4, dapat dinyatakan bahwa secara keseluruhan tagret-target yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud diatas telah tercapai .
44
Bahwa untuk capaian kinerja pada Bidang Tindak Pidana Khusus untuk Kejati SulSel, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Se-SulSelBar selama kurun waktu periode Januari s/d Desember Tahun 2014, telah dilaksanakan kegiatan penyelidikan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) perkara, kegiatan penyidikan sebanyak 80 (delapan puluh) perkara, kegiatan penuntutan sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) perkara. Adapun kegiatan penyelamatan keuangan Negara Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan,Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Se-SulSelBar telah berhasil menyelamatkan uang Negara sebesar Rp.8.288.449.332,80,- (delapan milliar duaratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah koma delapan puluh sen) Kegiatan pelaksanaan eksekusi telah dilaksanakan sebesar 75,51% yaitu sebanyak 74 (tujuh puluh empat) perkara dari 98 (sembilan puluh delapan) perkara yang ditargetkan untuk seluruh wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. ˃
Kegiatan penyelidikan, Penyedikan, Penuntutan untuk Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejari dan Kacabjari se-wilayah Sulawesi Selatan dan Barat sebagai berikut:
No
TAHAPAN
1.
2.
1.
TARGET
CAPAIAN
PERSENTASE
3.
4.
5.
Penyelidikan
5
41
820%
Penyidikan
5
12
240%
Penuntutan
5
20
400%
TAHUNAN
Kejaksaan Tinggi
45
2.
Kejari & Cabjari seSulselbar Penyelidikan
93
107
115%
Penyidikan
93
68
73%
Penuntutan
93
127
136,5%
Eksekusi
98
74
75,51%
Tersangka Korupsi Alkes RSUD SulBar sebesar Rp.5,4 Milliar
Tersangka Korupsi Sekretaris Daerah Pemerintah Sulawesi Selatan, Andi Muallim, dalam perkara dugaan korupsi bantuan sosial.
46
Grafik Pencapaian Kinerja Penyelidikan,Penyidikan,Penuntutan dan Uheksi Bidang Tindak Pidan Khusus
45 40 35 30 Target
25
Capaian
20 15 10 5 0 Penyelidikan
Penyidikan
Penuntutan
Grafik Prosentase Pencapaian Kinerja Penyelidikan,Penyidikan,Penuntutan dan Uheksi Bidang Tindak Pidan Khusus
900 800 700 600 500
Target 100%
400
Capaian %
300 200 100 0 Penyelidikan
Penyidikan
Penuntutan
Uheksi
47
Kasus Tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi
100 99 98
Target Kinerja100%
97
Capaian Kinerja100%
96 95
Target Realisasi Anggaran 100%
94
Realisasi Anggaran 94.24 %
93 92 91 Capaian Kinerja Pidsus
Pengendalian penggunaan upaya hukum, pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi untuk Perkara Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi
100 99.99 Target Kinrja 100%
99.98 99.97
Capaian Kinerja 100%
99.96
Target Realisasi Anggaran 100%
99.95
Realisasi Anggaran 99,95%
99.94 99.93 99.92 Capaian Kinerja Pidsus
48
Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Tinggi
100 99 Target Kinerja 100% 98 Capaian Kinerja 100% 97 Target Realisasi Anggaran 100%
96
Realisasi Anggaran 95,85% 95 94 93 Capaian Kinerja Pidsus
Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I
100 90 80
Target Kinerja 100%
70 Capaian Kinerja 100%
60 50
Target Realisasi Anggaran 100%
40
Realisasi Anggaran 100%
30 20 10 0 Capaian Kinerja Pidsus
49
Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di Kejaksaan Tinggi (di splitsing)
100
95
Target Kinerja 100% Capaian Kinerja 100%
90
Target Realisasi Anggaran 100%
85
Realisasi Anggaran 84,25% 80
75 Capaian Kinerja Pidsus
Pengendalian penggunaan upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi untuk perkara pidana khusus yang diberikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri (di spliting)
100 98 Target Kinerja 100% 96 Capaian Kinerja 100% 94 Target Realisasi Anggaran 100%
92
Realisasi Anggaran 91,94% 90 88 86 Capaian Kinerja Pidsus
50
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2014 telah meningkatkan berbagai
upaya
dalam
memberikan
pelayanan dan bantuan hukum secara profesional dan proporsional kepada Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui tugas dan fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD dan perorangan yang memanfaatkan jasa Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk penaganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang sedang dhadapi. Hal tersebut diatas dapat tercapai sebagai wujud kerja keras dalam upaya meningkatkan kinerjal para Jaksa Pengacara Negara dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan memasarkan (marketing) tugas pokok dan wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tersebut telah memperlihatkan hasil dengan indikasi semakin meningkatnya Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD yang mempercayakan penanganan perkara/kasus maupun meminta pendapat hukum (legal opinion) kepada Jaksa Pengacara Negara. Tahun 2014 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah melaksanakan kegiatan Penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) atau Kesepakatan Bersama dalam rangka penyelesaian masalah Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu :
51
1. Kesepekatan bersama dengan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar pada tanggal 06 Januari 2014; 2. Kesepakatan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal, 24 Februari 2014; 3. Kesepakatan bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal, 04 Maret 2014; 4. Kesepakatan bersama dengan PT. Semen Tonasa pada tanggal, 17 April 2014; 5. Kesepakatan bersama dengan Perum Perumnas Regional VII pada tanggal 19 Mei 2014; 6. Kesepakatan bersama dengan Perum Bulog Divre Sulselbar pada tanggal, 23 Juni 2014; 7. Kesepakatan bersama dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Cabang VIII Makassar pada tanggal, 20 Agustus 2014; 8. Kesepakatan bersama dengan Kantor Cabang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Mamuju pada tanggal, 02 Desember 2014; 9. Kesepakatan bersama dengan PT. Pupuk Kalimantan Timur pada tanggal, 12 Desember 2014. Berdasarkan Kesepakatan Bersama dalam rangka penyelesaian masalah Perdata dan Tata Usaha Negara inilah beberapa Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD telah mengajukan permintaan Pendapat Hukum atau Legal Opinion (LO) dan Pendampingan Hukum atau Legal Assistance (LA) terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Untuk Tahun Anggaran 2014 Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara telah menyelesaikan sebanyak 6 (enam) permintaan Pendapat Hukum atau Legal Opinion (LO) atau capaian 100% dari permintaan yang masuk dan 4(empat)
52
permintaan Pendampingan Hukum atau Legal Assistance (LA) atau capaian 100% dari permintaan yang masuk. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk Satuan Kerja (SATKER) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Tahun Anggaran 2014 menargetkan 100 (Seratus) perkara/kegiatan
berdasarkan
RKA-KL
T.A.
2014,
sedangkan
capaian
target/program kinerja pada Tahun 2014 sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) perkara/kegiatan, sehingga mencapai atau melebihi target sebesar 173%. Jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan atau dipulihkan pada Tahun 2014 mencapai sebesar Rp. 3.241.089.750,00 (Tiga milyar dua ratus empat puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 68.625.000,- (Enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pelaksanaan penanganan dan penyelesaian perkara dengan penyerapan anggaran mencapai sebesar Rp. 53.222.000,- (Lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) atau prosentase capaian sebesar 77,55%. Perbandingan prosesntase penyerapan anggaran dengan penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara merupakan wujud nyata keberhasilan dari kerja keras Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk memberikan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah lainnya yang berimplikasi meningatnya kepercayaan dari Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD.
53
A. PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN : NO
JENIS PERKARA
1.
PERDATA
2.
TATA
USAHA
CAPAIAN
TARGET
REALISASI
3
4
133
-
-
-
100
173
173
(%)
KET
NEGARA
3.
PEMULIHAN
DAN
PERLINDUNGAN HAK
4 3.5 3 2.5
Target
2
Realisasi
1.5 1 0.5 0 Perdata
Tata Usaha Negara
54
180 160 140 120 Target 100%
100
Realisasi %
80
Persentase Capaian % 60 40 20 0 Perdata
B. JUMLAH
Tata Usaha Negara
KEUANGAN
Category 4
NEGARA
YANG
DISELAMATKAN
DAN
DIPULIHKAN DI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN : NO
1.
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(Rp)
(Rp)
(%)
SATKER
KEJATI SULSEL
5.000.000.000
3.241.089.750,-
500
Target
400
Realisasi
KET
65
300 200
Presentase Target Capaian 100%
100
Presentase Capaian 65%
0 X 10.000.000 (untuk target & realisasi)
55
Sebagai tindak lanjut Reformasi Birokrasi
BIDANG PENGAWASAN
dan agenda pembaruan Kejaksaan di bidang
pengawasan,dalam
rangka
peningkatan citra dan optimalisasi Kinerja, telah dilakuna Revisi atau Rencana Penyempurnaan peraturan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan Bidang Pengawasan antara lain sebagai berikut : 1. Data Base Laporan On Line : Dengan tersedianya Data Base Laporan pengaduan On Line pada jaringan DASKRIMTI hal Ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian lapdu (Laporan Pengaduan)secara cepat dan akurat, dan program ini menjadi salah satu Quick Wins dalam reformasi birokrasi.
2. Laporan Pengaduan Melalui Website Kejaksaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan telah menyediakan kanal khusus untuk pengaduan
masyarakat
dengan
alamat
www.kejati-sulsel.go.id
Dengan
tersedianya akses publik melalui website Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mengontrol prilaku pegawai
56
Bagian
Bidang
Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan selama pelaksanaan kinerja tahun 2014 telah menghasilkan kinerja berdasarkan Pengawasan
Program
Kerja
Tahunan (PKPT) sebanyak 30
obyek
periksa terdiri dari 7 obyek periksa Kejaksaan Tinggi dan 23 obyek periksa Kejaksaan Negeri dengan rincian Terbukti 8 Orang,Tidak Terbukti 5 Orang dan masih dalam proses 25 Orang yang dimana sangat mempengaruhi kinerja ke arah yang lebih baik.
57
Sasaran strategis 2.I Tujuan 2.1 Mewujudkan sistem Rekrutment yang terbuka dan independent
Terwujudnya Aparatur Kejaksaan yang Kompeten dan Kompetitif
Dalam
mewujudkan
reformasi
birokrasi
,penataan jumlah aparatur CPNS yang direkrut dan ditempatkan sesuai dengan formasi merupakan sebuah upaya untuk merasionalisasi jumlah pegawai Kejaksaan R.I. di dipusat maupun di daerah. Dalam penerimaan pegawai Kejaksaan R.I. Tahun 2014 ini,sesuai dengan capaian sistem penerimaan yang cepat,tepat,akurat dan akuntabel maka Kejaksaan R.I. membuka penerimaan pegawai secara on-line melalui website resmi Kejaksaan dengan alamat : www.kejaksaan.go.id yang diluar dugaan mendapat minat begitu besar dari masyarakat. Hingga pendaftaran ditutup,total pelamar untuk wilayah Kejaksaan Tinggi
Sulawesi
Selatan
adalah
melebihi 1.000 orang dengan formasi yang dibutuhkan 1.000 formasiuntuk wilayah
seluruh
penyaringan Kejaksaan
Indonesia.Dalam calon
pegawai,
R.I melaksanakan Tes
Kompetensi Dasar (TKD) secara serentak pada tanggal 25 September 2014 dan menggunakan tenaga penguji dari luar Instansi Kejaksaan untuk mewujudkan sistem penerimaan pegawai yang terbuka dan Independent.Pelaksanaan pengumuman
58
hasil akhir seleksi CPNS Kejaksaan R.I. dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2014 Rekruitmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan diikuti 864 (delapan ratus enam puluh empat) orang peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus hingga tahap akhir oleh Kejaksaan Agung RI sebanyak 40 (empat puluh) orang peserta untuk wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
CAPAIAN KINERJA Presentase Keberhasilan Sisitem Penerimaan Pegawai yang Cepat , Tepat, Akurat dan Akuntabel 100 80
Target100%
60
Realisasi100%
40
Capaian100%
20 0 Keberhasilan Sistem Penerimaan Pegawai Tahun 2014
Rekrutment Pegawai Kejaksaan R.I Tahun 2014 di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan
59
Sasaran strategis 2.2 Tujuan 2.2 Mewujudkan sistem Rekrutment Jaksa yang Kompetitif dan Akuntabel
Terwujudnya Aparatur Kejaksaan yang Kompeten dan Kompetitif
Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebagai Sentra Diklat untuk Wilayah
Indonesia
Timur
Pendidikan
Pembentukan
melaksanakan
kegiatan
Seleksi
Pelatihan
Jaksa (PPPJ) tahun 2014 yang diikuti
oleh
Pegawai
82
Peserta
Kejaksaan
R.I
diwilayah Indonesia bahagian timur dan lulus
yang dinyatakan
sebanyak 42 Peserta
Pegawai
Kejaksaan
Seleksi Pelatihan Pendidikan Pembetukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2014
untuk
wilayah Sentra Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
60
BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan
KESIMPULAN : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2014 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja lembaga dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kejaksaan
Republik Indonesia tahun 2010-2014.Di dalamnya diuraikan tentang
Pencapain Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja pada Struktur di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 2014. Namun demikian masih terdapat hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan masing-masing bidang dalam mewujudkan kinerja yang maksimal terutama
yang
berkaitan
dengan
peningkatan
efektifitas
kinerja
terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan perkara serta pembinaan manejerial internal dalam tatanan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik.Oleh karena ituperlu diambil langkah- langkah strategis, diantaranya melalui kegiatan : 1. IN HOUSE TRAINING, merupakan bentuk kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pada lokasi atau tempat tertentu melalui pembimbingan yang berasal dari akademisi maupun praktisi ; 2. PERS GETHERING, merupakan bentuk kegiatan yang mewadahi bentuk komunikasi
antara
organisasi
dengan
masyarakat
melalui
perantaraanmedia,sehingga konsep dan tujuan organisasi serta tugas dan
61
fungsinya dapat diketahui dan diharapkan dapat menumbuhkan citra positif pada masyarakat; 3. LAWFULL INTERCOREPTION,merupakan Pemanfaatan teknologi melalui teknik penyadapan dalam upaya pengungkapan maupun penanganan perkara khususnya Tindak Pidana Korupsi ; 4. DETERN EFFECT (Pemberian Efek Jera), merupakan langkah dalam peningkatan fungsi pengawasan juga daya tangkal (PREVENTIVE EFFECT) serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi ; 5. Meningkatkan
profesionalisme
JaksaPengacara
Negara
yang
mampu
membela Negara dalam Menyelesaikan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Pengadilan, dalam upaya peningkatan kepercayaan dari Lembaga Negara,Instansi Pemerintah,BUMN/BUMD baik dipusat maupun didaerah ; 6. Bahwa untuk memberikan pelayanan yang lebih baik efektif,efesien dan terukur dalam memberikan pelayanan prima kepada klien/masyarakat juga sedang dilakukan revisi/penyempurnaan terhadap Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksaan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan RI agar lebih sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan (yang dihadapi masyarakat). 7. Bahwa dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus yang menarik perhatian masyarakat,kejaksaan RI menggunakan Strategi yakni telah melakukan pemetaan 10 (sepuluh) Area Rawan Korupsi sebagaimana tertuang dalam kesepakatan bersama antara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ,Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pemetaan 10 (sepuluh) area rawan korupsi pada tanggal 29 Maret 2013.
62
Dengan terlaksananya sebagai program kerja tahunan sebagaimana yang dituangkan pada Rencana Kerja Tahun 2014 secara umum dapat diambil kesimpulan
yang
menggambarkan
sebagaimana
kinerja
yang
telah
diwujudkan selama setahun dari rencana Strategis Kejaksaan 2010-2014. Melihat capaian terhadap sasaran yang ditetapkan terutama pada aspek “copre business” instansi kejaksaan yaitu dalam penaganan perkara-perkara baik pidana umum maupun pidana khusus terutama tindak pidana korupsi maupun penanganan kasus dari bidang intelijen guna mendukung bidang lainnya serta perkara pada bidang perdata dan tata usaha negara yang orientasinya penyelesaian asset kekeyaan Negara, telah mewujudkan keberhasilan meskipun masih terdapat beberapa hal yang belum mencapai target akibat kendala serta hambatan dalam pelaksaan,capaian sasaran tersebut juga tidak terlepas dari kesediaan Sumber Daya Manusia yang kompeten yang dikelola dengan baik oleh bidang pembinaan pegawai yang didukung dengan pelaksanaan pengawasan melekat terhadap pegawai dilingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sehingga pelaksaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran bisa terwuju,. Kesimpulan tersebut dapat diambil berdasarkan analisa terhadap data yang disajikan melalui metode pendekatan yang lebih terukur,objektif,dan jujur demi memperoleh
outcome
yang dapat
dipertanggungjawabkan,tanpa
mengabaikan anlisis berdasarkan output dan benefit yang dihasilkan. Penggunaan analisa ini tidak terlepas dari semakin menguatnya suasana keterbukaan(transparansi)
antara
kebijakan
yang
disarankan
instansi
kejaksaan dengan aspirasi yang dituntut dan diharapkan oleh publik terhadap kinerja Instansi Kejaksaan.
63
4.2. Saran-Saran
SARAN : 1. Perlu meningkatakan profesionalisme dan kemampuan sumber daya manusia sehingga nantinya dapat meningkatkan penyelesaian program dan kegiatan yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnyadengan menegedepankan disiplin dan penuh rasa tanggung jawab. 2. Guna terciptanya optimalisasi kinerja tahunan tahun 2014 perlu adanya perubahan cara berfikir,budaya kerja dan perilaku aparat kejaksaan pada terutama pada kegiatan penyelidikan,pengamanan,penggalangan maupun pemberian dukungan intelijen kepada bidang lain,sehingga bidang intelijen dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman umum serta memastikan fungsi bidang lainnya dapat berjalan dengan lancar ; 3. Perlunya
diterapkan
system
reward
and
punishment
yang
konsisten,transparant,objektif dan peneyempurnaan tata laksana serta perbaikan kesejahteraan pegawai. 4. Perlunya penataan secara komperehensif dari berbagai aspek sehingga reformasi birokrasi Kejaksaan R.I dapat berjalan dengan baik ; 5. Perlunya dilakukan peningkatan kualitas SDM Kejaksaan RI dengan melakukan berbagai diklat teknis maupun penjenjangan sehingga dapat memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan pada masing-masing bidang. 6. Perlu adanya perubahan pola pikir untuk lebih bersungguh-sungguh melaksanakan tugaspokok dan fungsi guna meningkatkan profesionalisme bagi jaksa fungsional dalam penanganan perkara Korupsi/KKN dan HAM
64
yang didukung oleh staf tata usaha /Sekertariatan dalam penyelesaian administrasi perkara. 7. Perlunya ditingkatkan Pengawasan secara melekat yang dilakukan oleh bidang pengawasasan serta oleh atasan lansung,sehingga pelaksanaan kegiatan atau tugas,pokok dan fungsi masing-masing bidang bisa berjalan dengan baik. 8. Agar tiap-tiap bidang maupun SATKER senantiasa menyampaikan laporan
tahunan
khususnya
mengenai
data-data
penyelesaian
kasus/perkara sehingga dapat terpantau secara konkrit dan jelas penuntasannya,juga
melaporkan
penyelesaian
atas
tunggakan
kasus/perkara yang ada pada tahun sebelumnya secara rutin sehingga terlihat jelas perbedaan antara data tunggakan kasus yang diselesaikan pada tahun sebelumnya dengan data penyelesaian kasus yang diterima pada tahun laporan. 9. Agar melakukan review kembali terhadap indikator kinerja dan melakukan penyempurnaan indikator utama (IKU) untuk dijadikan acuan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang diinginkan. 10. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan (baik dalam dokumen Rencana Stratejik dan Rencana Kerja Tahunan) dengan indikator kinerja yang terukur dan relevan dengan ukuran keberhasilan sasaran atau tujuan yang direncanakan. Makassar , 16 Desember 2014 KEPALAKEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
SUHARDI, S.H.,MH
65
LAMPIRAN I RENCANA STRATEJIK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 – 2014 TUJUAN Uraian 1 Mengoptimalkan penyusunan dan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) terhadap penyelesaian perkara tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, tindak pidana lainnya, pelanggaran HAM yang berat, perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, kegiatan Intelijen Kejaksaan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan agar pelaksanaan tugas dapat lebih sistematis, terarah, efektif, efisian, terkendalidan terukur sehingga peningkatan kinerja akanlebih optimal dan juga meningkatkan penyelamatan uang Negara atas kesadaran hukum masyarakat dari
Indikator 2 Penanganan perkara tindak pidana umum secara berkualitas dan profesional
Penanganan perkara tindak pidana umum secara berkualitas dan profesional yang dilaksanakan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari secara profesional, proporsional
Penanganan perkara tindak pidana
SASARAN Target 3 Penanganan perkara pidum sesuai dengan KUHP, SOP dan penanganan perkara pidum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Penanganan perkara pidum sesuai dengan KUHP, SOP dan penanganan perkara pidum sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditangani oleh Kejati, Kejari dan Cabjari sesuaiSOP dan peraturan yang berlaku Penanganan perkara pidum sesuai dengan
Uraian 4 Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum, baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat serta mampu menciptakan suasana kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan
Indikator 5 Jumlah perkara dalam tahap prapenuntutan yang diselesaikan
Meningkatkan penyelesaian
Jumlah Pengendalian penggunaan upaya
Jumlah perkara dalam tahap penuntutan yang diselesaikan Jumlah Pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi yang diberikan. Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejati, Kejari dan Cabjari.
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN Kebijakan 6 SOP Penanganan perkara pidum sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Program 7 Peningkatan Prapenuntutan di Kejaksaan Agung.
KET 8
Peningkatan Penuntutan di Kejaksaan Agung. Peningkatan Upaya hukum, Eksekusi dan Eksaminasi
SOP Penanganan perkara pidum sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang ditangani oleh Kejati, Kejari dan Cabjari sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
SOP Penanganan perkara pidum sesuai
Peningkatan Upaya hukum,
66
hasil penanganan perkara yang ditangani Kejaksaan baik secara kuantitas maupun kualitasnya serta mampu menciptakan suasana kondusif yang mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan Kejaksaan.
khusus secara berkualitas dan profesional
KUHP, SOP dan penanganan perkara khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Penanganan perkara tindak pidana khusus secara berkualitas dan profesional
Penanganan perkara pidsus sesuai dengan KUHP, SOP dan penanganan perkara khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Penanganan perkara pra penuntutan dan penuntutan tindak pidana khusus secara berkualitas dan profesional
Penanganan perkara prapenuntutan dan penuntutan sesuai dengan KUHP, SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
penanganan perkara tindak pidana khusus, Tindak Pidana Korupsidan Perkara Pelanggaran HAM baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat serta mampu menciptakan suasana kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat serta terciptanya suatu kondisi penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang didukung oleh masyarakat dan mendapat kepercayaan masyarakat
hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi yang diberikan
petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Eksekusi dan Eksaminasi
Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan Jumlah perkara tin dak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap penyidikandan eksaminasi yang diberikan untuk perkara pelanggaran HAM yang berat Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra Penuntutan. Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap penuntutan
SOP Penanganan perkara pidsus sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
SOP Penanganan perkara prapenuntutan dan penuntutan pelanggaran sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan
67
Penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya secara berkualitas dan profesional di laksanakan pada Kejati, Kejari dan Cabjari
Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di laksanakan pada Kejati, Kejari dan Cabjari sesuai dengan KUHP, SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Penanganan perkara pelanggaran perkara HAM berat secara berkualitas dan profesional
Penanganan perkara pelanggaran HAM berat sesuai dengan KUHP, SOP dan peraturan-peraturan yang berlaku
Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat
Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari Jumlah perkara tindak pidana khusus (ZEE Perikanan, Kepabeanan dan Cukai) yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari. Jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan Jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan Jumlah Pra penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan Jumlah Penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan Jumlah Pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi yang diberikan untuk perkara pelanggaran HAM yang berat
SOP Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari
SOP Penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat
68
Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara berkualitas dan profesional
Penanganan kegiatan intelijen di bidang ekonomi, Keuangan dan pembangunan secara berkualitas dan profesional
Terlaksananya
Penanganan perkaraPerdata dan Tata Usaha Negaradengan KUHP, SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Penanganan kegiatan intelijen di bidang ekonomi, Keuangan dan pembangunan sesuai dengan KUHP, SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Kegiatan koordinasi
Meningkatkan pelaksanaan tugas dan wewenang dalam penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dengan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan pelayananhukum kepada pemerintah, penegakan hukum, serta penindakan hukum lain sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yangkomprehensif dilengkapi dengan data berupa bukti hukum dan fakta hukum yang valid dan optimal, serta mampu menciptakan suasana kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan
Jumlah perkara perdata yang diselesaikan Jumlah perkara tata usaha negara yang diselesaikan. Jumlah perkara pemulihan dan perlindungan hak yang diselesaikan Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Jumlah kegiatan intelijen di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan tepat waktu yang dilaksanakan oleh jajaran Direktorat Ekonomi dan Keuangan Jaksa Agung MudaIntelijen. Jumlah produksi dan sarana hasil pelaksanaan kegiatan intelijen Jumlah kegiatan intelijen di bidang ideologi, sosial, politik, pertahanan keamanan dan ketertiban umum tepat waktu Terselesaikannya
SOP Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
SOP Penanganan kegiatan intelijen dibidang ekonomi, keuangan dan pembangunan sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Intelijen
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata Peningkatan Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Penanganan Pemulihan dan Perlindungan HAK Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari Pelaksanaan Kegiatan Hukum Ekonomi dan Keuangan di Kejaksaan Agung
Pelaksanaan Kegiatan Produksi Sarana Intelijen Kejaksaan Agung Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Politik di Kejaksaan Agung
SOP Penanganan
Penanganan
69
Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang prima dan meningkatkan pengkajian, penelitian dan pengembangan serta kerjasama hukum yang mendukung tugas pokok dan fungsiaparatur Kejaksaan serta meningkatkan kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan terhadap semua unsur Kejaksaanberdasarkan peraturan perundangundangan dan ketentuan serta kebijakan yang telah di tentukan oleh Jaksa Agung RI, terutama dalam penegakan hukum.
kegiatan koordinasi dengan seluruh satuan kerja dalam rangka persiapan rumusan rencana kerja monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan intelijen Meningkatkan pelayanan penyusunan perundangundangan dan kerjasama hukum
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang ada
Terlaksananya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan dan PNBP
Terlaksananya kegiatan ini berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku
Pelayanan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku
Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari
Terlaksananya pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri Meningkatnya kualitas Pembinaan pengelolaan keuangan dan PNBP
Jumlah kerja sama hukum sebagai implementasi MLA dalam rangka pengembalian terdakwa/tersangka dan asset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri Jumlah rancangan peraturan perundangundangan yang dilakukan penelaahan. Pembayaran gaji dan hak-hak keuangan pegawai Pengelolaan keuangan, bimbingan teknis pelaksanaan anggaran dan pelaporan realisasi anggaran serta monitoring dan bimbingan teknis penanganan perkara dalam rangka meningkatkan pengembalian asset negara hasil
Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan yang dilaksanakan di Kejati, Kejari dan Cabjarisesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Intelijen SOP peranan pembinaan manajemen kinerja dan administrasi keuangan, penyusun rumusan rancangan peraturan serta penelitian, pengembangan keilmuan dan kegiatan ilmiah sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Pembinaan
Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di, Kejati, Kejari dan Cabjari
Pelayanan Penyusunan Peraturan PerundangUndangan dan Kerjasama Hukum
Pembinaan Pengelolaan Keuangan
70
penanganan/penyeles aian perkara Pengelolaan PNBP yang disetor ke kas negara
Terlaksananya kegiatan pengusutan, pemeriksaan atas lapdu masyarakat adanya penyimpangan, penyalahgunaan jabatan/ wewenang dan sangsi terhadap pegawai Kejaksaan yang terbukti melakukan tindakan tercela/terbukti melakukan tindak pidana
Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku
Meningkatnya penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dgn tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan dan perundangundangan dan kebijaksanaan yang ditetap oleh Jaksa Agung Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan RI Penelitian, pengkajian,peng embangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya dan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Republik Indonesia
Jumlah penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya
Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaankeuangan
SOP peranan pengawasan dalam rangka menidaklanjuti Lapdu untuk mendukung tugastugas penegakan hukum baik manajemen administrasi maupun pelaksanaan penanganan teknis perkara dan disiplin pegawai sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Pengawasan
Peningkatan Pengawasan Bidang Kepegawaian dan Pelaksanaan Tugas-Tugas Umum
Peningkatan Pengawasan Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan.
71
Meningkatkan pelaksanaan pelaporan
Terlaksananya kegiatan koordinasi
Memberikan pelayanan publik
Terlaksananya kegiatan dalam penyiapan
Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana umum yang ditindaklanjuti Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan operasi intelijen yang ditindaklanjuti Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan perkara perdata dan tata usaha negara yang ditindaklanjuti Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seluruh aparat Kejaksaan, baik di Kejati dan jajaran pengawas di daerah yang ditindaklanjuti Jumlah peraturan pembentukan satuan
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Bidang Tindak Pidana Umum
Peningkatan Pengawasan Bidang Intelijen
Peningkatan Pengawasan Bidang Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara
Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejati dan jajaran pengawasan di daerah
Pelaksanaan pelayanan publik dalam rangka
Perencanaan, Pengembangan
72
Kinerja secara akuntabel, transparan, tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran serta akurat dan taat azas sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang didukung pelaksanaan operasional simkari II untuk mendukung program quickwins gunaPengimplementasian program reformasi birokrasi dalam penyajian data dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publikdalam hal penyebaran informasi dan penerimaan pengaduan masyarakat baik terkait laporan penanganan perkara atau kasus maupun pelaksanaan Kinerja aparatur Kejaksaan.
dengan seluruh satuan kerja dalam rangka memberikan pelayanan publik yang optimal
Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi management terutama pengimplementasian,
Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi manajemen terutama
secara professional dengan ketentuan yang berlaku
perencanaan anggaran, pengembangan manajemen, organisasi dan tatalaksana dilingkungan Kejaksaan serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan rencana kerja dan penyediaan data inventarisasi pembangunan Kejaksaan diseluruh Indonesia Tersedianya basis data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat, cepat dan lengkap dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses oleh masyarakat Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesadaran hukum masyarakat maupun penyelenggaraan Negara
Pelaksanaan penyelenggaraan ini berdasar peraturan perundangundangan yang
Tersusunnya peraturan/dokumen sebagai pengimplementasian Blue Print mengenai
kerja baru Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Jumlah kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan rencana kerja
Jumlah data perkara yang disajikan dalam rangka pelayanan Sistem Informasi Manajemen berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk jenis perkara KDRT, perkara anak dan perkara lainnya (statistik kriminal) Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi. Jumlah dokumen yang terkait dengan pengimplementasian Blue Print mengenai rekruitmen pegawai,
mendukung tugastugas Kejaksaan dan informasi Kejaksaan untuk meningkatkan integritas Kejaksaan sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung RI
Manajemen, Organisasi Dan Tata Laksana, Pengolahan Data serta Pemantauan dan Penilaian
Sistem Informasi Manajemen
Penerangan dan Penyuluhan Hukum
Pelaksanaan pembenahan program quick wins untuk akses masyarakat dan cetak biru (blue print)
Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari
73
evaluasi dan pengkajian atas organisasi Kejaksaan yang telah diubah dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan organisasi Kejaksaan dan penyempurnaan ketatalaksanaan (Business process) berdasar kan susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan yang baru serta meningkatkan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui pembayaran tunjangan kinerja atau remunerasi.
pengimplementasian program quikwins melalui pembenahan manajemen yang berbasis teknologi informasi
berlaku
rekruitmen pegawai, pola jenjang karier dan pra diklat.
pola jenjang karier dan pra diklat.
Meningkatnya kualitas Pembinaan kepegawaian meliputi rekruitmen pegawai, jenjang karier dan mutasi pegawai. Terlaksananya Pembinaan pengelolaan perlengkapan dan kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan
Jumlah laporan manajemen kepegawaian terkait dengan rekruitmen pegawai, pola jenjang karier dan pra diklat Jumlah kegiatan pengelolaan dan pelaporan aset yang dimiliki Kejaksaan RI Penyusunan rencana kebutuhan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok seluruh pegawai Kejaksaan Jumlah Pelayanan Pembayaran hak-hak Keuangan Pegawai pada Kejati, Kejari dan Cabjari Jumlah Pelayanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah Pelayanan Birokrasi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan CabangKejaksaan Negeri
Terlaksananya Operasional, Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
melalui stuktur organisasi Kejaksaan dan peningkatan pengadaan sarana dan prasarana operasional Kejaksaan sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung RI
Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan RI
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan
74
Menyusun dan memperbaiki serta mengimplementasikan sistemmanajemen kepegawaian guna meningkatkan SDM Kejaksaan yang berkualitas dan meningkatkan disiplin kerja serta efektifitas kerjadalam pelaksaan tugas pokok dan fungsi yang berkualitas melalui Pendidikan dan pelatihan bagi seluruh aparatur Kejaksaan dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan penegakan hukum
Meningkatkan kinerja aparatur Kejaksaan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai
Tercapainya kinerja yang nyaman untuk dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Pusat Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional roda 4, kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun di daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum
Menghasilkan aparat Kejaksaan yang profesional dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran penegakan hukum dalam masyarakat
Jumlah laporan pelaksanaan Diklat untuk menunjang peningkatan professional aparat Kejaksaan berdasarkan peraturan dan perundangundangan yang berlaku
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan maupun fungsional bagi aparatur Kejaksaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme.
Pembangunan/ perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru Jumlah Rumah dinas pada satuan kerja baru yang belum dimiliki Jumlah pengadaan kendaraan operasional dan tahanan Jumlah pengadaan sarana perlengkapan dan peralatan Jumlah gedung kantor dan rumah dinas yang direhabilitasi Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan dan fungsional dan jumlah peserta
Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI
Meningkatkan pelayanan dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk aparatur Kejaksaan sesuai dengan petunjuk Kepala Diklat Kejaksaan
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan
75
LAMPIRAN II RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
Laporan hasil kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus intelijen di
10 LHK
INTELIJEN Peningkatan
Kualitas
dan
Kuantitas
Penyelesaian
Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan yang
Kejaksaan Tinggi
Dilaksanakan Baik, Kejati, Kejari Maupun Cabjari. Tersusunya Laporan hasil kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan
93 LHK
kasus intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Tersusunnya Laporan Hasil kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di
98 Laporan
Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Meningkatnya
Kualitas
Penyelenggaraan
Kegiatan
Terselenggaranya Penyuluhan Hukum kepada Kelompok Masyarakat.
Penyuluhan/Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat
69 Kelompok Masyarakat
Terselenggaranya kegiatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejakasaan Tinggi
58 Laporan
dan Kejaksaan Negeri Terjaringnya masyarakat yang memiliki semangat Anti KKN di tiap Kejaksaan
200 orang
76
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Terjaringnya masyarakat yang memiliki semangat anti KKN di tiap Kejaksaan
5.600 orang
Tinggi.
Negeri PIDUM Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Umum Secara
Perkara
Pidana Umum Yang Diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan
Cepat, Tepat dan Akuntabel.
Penuntutan di Kejaksaan Tinggi Terselesaikannya Pra penuntutan perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri dan
132 Perkara
5.756 Perkara
Cabang Kejaksaan Negeri Prosentase keberhasilan penelitian berkas perkara Tindak Pidana Umum di
80 %
Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti. Terselesaikannya Penuntutan perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri
5.756 Perkara
dan Cabang Kejaksaan Negeri Prosentase keberhasilan pelaksanaan putusan perkara tindak pidana umum yang
90 %
telah memiliki kekuatan hukum tetap ( Eksekusi ) di Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Khusus
6 Perkara
PIDSUS
77
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, dan
Terselesaikannya perkara tindak pidana korupsi dalam tahap penyelidikan dan
98 Perkara
Tindak Pidana Korupsi Secara Cepat, Tepat dan Akuntabel
penyidikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan cabang Kejaksaan Negeri
yang Dilaksanakan Oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah. Prosentase keberhasilan penyilidikan perkara tindak pidana korupsi yang dapat
80 %
ditingkatkan ke penyidikan Prosentase keberhasilan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi produk
80 %
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang diikuti dengan penyerahan berkas perkara ( Tahap I ) oleh penyidik kepada Penuntut Umum. Terselesaikannya penanganan perkara tindak pidana korupsi pada tahap Pra
98 Perkara
Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Prosentase keberhasilan pra penuntutan dari berkas perkara hasil penyidikan
80 %
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang dinyatakan lengkap dan berhasil ditingkatkan ke Penututan ( Penyerahan tersangka dan barang bukti / tahap 2 ) Prosentase keberhasilan pra penuntutan dari berkas perkara hasil penyidikan
80 %
Kepolisian dan dinyatakan lengkap ( P-21) oleh Jaksa Peneliti. Prosentase keberhasilan penuntutan perkara tindak pidana korupsi produk dari
95 %
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang terbukti di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
78
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Prosentase keberhasilan penuntutan perkara tindak pidana korupsi produk dari
80 %
Kepolisian yang terbukti di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terselesaikannya perkara Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan
5 Perkara
Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Prosentase keberhasilan penanganan perkara tindak pidana khusus yang berhasil
80 %
terbukti di muka persidangan. Prosentase keberhasilan pelaksanaan putusan perkara tindak pidana khusus yang
80 %
telah memiliki kekuatan hukum tetap. Terlaksananya Eksekusi perkara Tindak pidana Korupsi dan tindak pidana khusus
494 Perkara
lainnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Prosentase keberhasilan pelaksanaan putusan perkara tindak pidana korupsi yang
80 %
telah memiliki kekuatan hukum tetap. DATUN Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyelesaian Perkara
Terselesaikannya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (
Perdata dan Tata Usaha Negara yang Dilaksanakan di Daerah
LITIGASI ) di Kejaksaan Tinggi
3 Perkara
Baik di Kejati, Kejari Maupun Cabjari. Terselesaiakannya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di
139 Perkara
Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri ( NON LITIGASI )
79
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Prosentase kemenangan penanganan perkara DATUN melalui jalur Pengadilan (
80 %
LITIGASI ) Prosentase kemenangan penanganan perkara DATUN melalui jalur diluar
80 %
Pengadilan ( NON LITIGASI ) PENGAWASAN Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan
Terselesaiakannya laporan Pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan
Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan
wewenang yang dilakukan oleh seluruh aparat Kejaksaan
Berdasarkan
Peraturan
Perundang-Undangan
34 Lapdu
dan
Kebijaksanaan yang Ditetapkan Oleh Jaksa Agung.
80
LAMPIRAN III PENGUKURAN KINERJA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 INTELIJEN ANGGARAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA
1
TARGET
2
3
REALIS
PERSENTA
ASI
SE (%)
4
PROGRAM/KEGIATAN PAGU
5
6
REALISA SI
%
7
8
9
175.400.0
289.260.0
164.
00
00
9%
Program Penyelidikan/Pengamanan/Peng galangan Kasus Intelijen Peningkatan Kualitas
Laporan
dan
Penyelidikan/pengamanan/peng
Kuantitas
hasil
Penyelesaian
galangan
kasus
Penanganan
Kejaksaan Tinggi
kegiatan
intelijen
di
10
9
LHK
LHK
90 %
Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Peng galangan di Kejati, Kejari dan Cabjari
Penyelidikan/Pengam anan/ Penggalangan
Tersusunya
yang
kegiatan
Baik,
Dilaksanakan Kejati,
Kejari
Maupun Cabjari.
Laporan
hasil
Penyelidikan/pengamanan/peng galangan Kejaksaan
kasus
intelijen
93
0
LHK
LHK
0%
di
Negeri/Cabang
81
Kejaksaan Negeri Tersusunnya
Laporan
Hasil
98
7
Laporan
Laporan
69
2
Kelompo
Kelompo
k
k
Masyara
Masyara
kat
kat
58
1
Laporan
Laporan
200
0
tiap Kejaksaan Tinggi.
orang
orang
Terjaringnya masyarakat yang
5.600
0
orang
orang
7.1 %
kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Meningkatnya
Terselenggaranya
Kualitas
Hukum
Penyelenggaraan
Penyuluhan
kepada
Masyarakat.
Penyuluhan/Peneran Hukum
dan
Penerangan Hukum
Kelompok
Kegiatan
gan
2.9 %
dan
Penyuluhan
771.940.0
289.260.0
00
00
37.5 %
Hubungan Masyarakat
Terselenggaranya
kegiatan
1.7 %
Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejakasaan
Tinggi
dan
Kejaksaan Negeri Terjaringnya masyarakat yang
0%
memiliki semangat Anti KKN di
0%
memiliki semangat anti KKN di tiap Kejaksaan Negeri
82
PIDUM
SASARAN
INDIKATOR
TARGET REALISASI
KINERJA
1
2
3
4
PERSENTASE (%)
ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN
5
6
Program
Penanganan
PAGU
REALISASI
%
7
8
9
dan
Penyelesaian Perkara Pidana Umum Meningkatnya
Perkara
penyelesaian
Umum
perkara
tindak
Pidana
132
99
Perkara
Perkara
75 %
Umum
Yang
Diselesaikan
dalam
pidana umum di
tahap Pra Penuntutan
Kejaksaan
dan
Tinggi,
Kejaksaan Tinggi
Penuntutan
Penanganan Perkara Pidana di
Kejaksaan
438.900.000
443.400.000
101.0 %
Tinggi/Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
di
Kejaksaan Negeri,
dan
Terselesaikannya Pra
Cabang
penuntutan
Kejaksaan
Pidana
Negeri
Kejaksaan Negeri dan
0
Perkara
Perkara
80
0
0%
perkara
Umum
Cabang
5.756
di
Kejaksaan
Negeri Prosentase
0%
keberhasilan penelitian
berkas
% (0 )
83
perkara Pidana
Tindak Umum
di
Kejaksaan Negeri dan Cabang
Kejaksaan
Negeri
yang
dinyatakan
lengkap
oleh Jaksa Peneliti. Terselesaikannya Penuntutan
5.756
0
0%
Perkara
Perkara
90
0
0%
0
0%
perkara
Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri dan
Cabang
Kejaksaan Negeri Prosentase keberhasilan pelaksanaan putusan
% (0 )
perkara tindak pidana umum memiliki hukum Eksekusi
yang
telah
kekuatan tetap
(
)
di
Kejaksaan Negeri dan Cabang
Kejaksaan
Negeri. Penanganan Perkara
6
84
Tindak Pidana Umum
Perkara
Perkara
Khusus
PIDSUS INDIKATOR
SASARAN
TARGET REALISASI
KINERJA
1
2
3
4
PERSENTASE (%)
ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN PAGU REALISASI %
5
6
Program
7
Penanganan
8
9
dan
Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, yang
Pelanggaran
Berat
dan
Ham
Perkara
Tindak Pidana Korupsi Meningkatnya
Terselesaikannya perkara
penyelesaian
tindak
perkara
dalam tahap penyelidikan
pidana
pidana
0
0%
dan
penyidikan
pidana
korupsi
Kejaksaan
secara cepat, tepat
Kejaksaan
dan
cabang Kejaksaan Negeri
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak
korupsi
khusus dan tindak
akuntabel
98 Perkara
Perkara
Pidana
Khusus
Lainnya
0
1.755.195.000
0 %
di
Kejati, Kejari dan Cabjari
di Tinggi,
Negeri
dan
yang dilaksanakan oleh
jajaran
Prosentase
keberhasilan
80
0
0%
85
kejaksaan daerah.
di
penyilidikan
perkara
tindak
korupsi
pidana
% (0 )
yang dapat ditingkatkan ke penyidikan Prosentase
keberhasilan
80
0
0%
98
0
0%
Perkara
Perkara
80
0
Penyidikan perkara tindak pidana
korupsi
Kejaksaan
produk
% (0 )
Tinggi,
Kejaksaan
Negeri
dan
Cabang Kejaksaan Negeri yang
diikuti
penyerahan
dengan berkas
perkara ( Tahap I ) oleh penyidik kepada Penuntut Umum. Terselesaikannya penanganan
perkara
tindak
korupsi
pada
pidana tahap
Penuntutan
Pra dan
Penuntutan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Prosentase
keberhasilan
0%
86
pra
penuntutan
dari
perkara
hasil
berkas
penyidikan
% (0 )
Kejaksaan
Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang dinyatakan lengkap
dan
berhasil
ditingkatkan ke Penututan ( Penyerahan tersangka dan barang bukti / tahap 2 ) Prosentase pra
keberhasilan
penuntutan
dari
perkara
hasil
berkas
80
0
0%
0
0%
% (0 )
penyidikan Kepolisian dan dinyatakan lengkap ( P21) oleh Jaksa Peneliti. Prosentase
keberhasilan
95
penuntutan perkara tindak pidana dari
korupsi
produk
Kejaksaan
Tinggi,
Kejaksaan
Negeri
% (0 )
dan
Cabang Kejaksaan Negeri yang
terbukti
di
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
87
Prosentase
keberhasilan
80
0
0%
5
0
0%
Perkara
Perkara
80
0
0%
0
0%
0
0%
penuntutan perkara tindak pidana dari
korupsi
produk
Kepolisian
terbukti
di
% (0 )
yang
Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi. Terselesaikannya perkara Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan
Tinggi,
Kejaksaan
Negeri
dan
Cabang Kejaksaan Negeri Prosentase
keberhasilan
penanganan
perkara
tindak
khusus
pidana
% (0 )
yang berhasil terbukti di muka persidangan. Prosentase
keberhasilan
pelaksanaan
80
putusan
perkara
tindak
pidana
khusus
yang
telah
% (0 )
memiliki kekuatan hukum tetap. Terlaksananya
Eksekusi
494
88
perkara
Tindak
pidana
Perkara
Perkara
80
0
Korupsi dan tindak pidana khusus lainnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan
Negeri
dan
Cabang Kejaksaan Negeri Prosentase
keberhasilan
pelaksanaan
0%
putusan
perkara
tindak
pidana
korupsi
yang
telah
% (0 )
memiliki kekuatan hukum tetap.
DATUN
SASARAN
1
INDIKATOR KINERJA 2
TARGET REALISASI
3
4
PERSENTASE (%)
ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN
5
6
Program
Penanganan
Penyelesaian Perdata
dan
PAGU
REALISASI
%
7
8
9
dan
Perkara Tata
Usaha
89
Negara Peningkatan
Terselesaikannya
Kualitas
dan
penanganan Perdata
dan
Penyelesaian
Usaha
Negara
Perkara
LITIGASI
dan Tata Usaha Negara
Tata
Perkara
Perkara
0%
)
Penanganan
dan
Penyelesaian Perdata
dan
Perkara Tata
51.345.000
37.332.000
72.7 %
Usaha
Negara di Kejati, Kejari dan
(
Cabjari
di
Kejaksaan Tinggi
yang
Dilaksanakan
di
Terselesaiakannya
Daerah
di
penanganan
Kejati,
0
perkara
Kuantitas
Perdata
3
Baik
Kejari
Maupun Cabjari.
Perdata Usaha
139
0
0%
Perkara
Perkara
80
0
0%
0
0%
perkara
dan
Tata
Negara
di
Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan
Negeri
(
NON LITIGASI ) Prosentase kemenangan penanganan
perkara
% (0 )
DATUN melalui jalur Pengadilan ( LITIGASI ) Prosentase
80
kemenangan penanganan
perkara
% (0 )
90
DATUN melalui jalur diluar
Pengadilan
(
NON LITIGASI )
PENGAWASAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
TARGET REALISASI
3
4
PERSENTASE (%)
ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN
5
6
PAGU
REALISASI
%
7
8
9
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas
Aparatur Kejaksaan RI Terlaksananya
Terselesaiakannya
Kegiatan
laporan Pengaduan
34
0
Lapdu
Lapdu
0%
Peningkatan Aparatur
Pengawasan Kejaksaan
masyarakat terhadap
Pelaksanaan
penyalahgunaan
dan
Tugas Rutin dan
wewenang
yang
Pengawasan di Daerah
Pembangunan
dilakukan
oleh
Semua
seluruh
Kejaksaan
985.513.300
192.4 %
Daerah Baik di Kejati, Kejari
Pengawasan Atas
Unsur
di
512.325.000
Cabjari
dan
Jajaran
aparat
Kejaksaan
Berdasarkan Peraturan
91
PerundangUndangan
dan
Kebijaksanaan yang
Ditetapkan
Oleh
Jaksa
Agung.
92
