Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja

l

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

l

TAHUN 2014

Gedung II BPPT - Jl. MH Thamrin 8, Jakarta 10340, PO.Box 3110 JKP 10031 Tlp. (021) 316-9119, 316-9127, Fax. (021) 310-1835 www.ristek.go.id

TAHUN 2014

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Gedung II BPPT - Jl. MH Thamrin 8, Jakarta 10340, PO.Box 3110 JKP 10031 Tlp. (021) 316-9119, 316-9127, Fax. (021) 310-1835

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Tahun 2014

Ikhtisar Surat Pernyataan Eksektuif

i

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2014 Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Riset dan Teknologi untuk Tahun Anggaran 2014, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Riset dan Teknologi. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini. Jakarta, 25 Februari 2015 Inspektur

Dadit Herdikiagung NIP. 19600706 198703 1 001

Laporan Akuntabilitas Kinerja 2014 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

ii

Ikhtisar Tim Penyusun Eksekutif

Tim Penyusun

Pengarah

: Hari Purwanto

Ketua

: Erry Ricardo Nurzal

Wakil Ketua

: Dadit Herdikiagung

Sekretaris

: E. Wahyudi

Anggota : M. Ilmi Agus Sediadi Tamtanus Malikuz Zahar Didik Notosudjono Ophirtus Sumule Ira Nurhayati Djarot Prakoso Agung Pambudi Dedi Saputra Ferry Rahmadhan Dadan Nugraha Ermalina Edi Mulyono Sri Latifah Zulfan Adrinaldi M.Samsuri Zaenal Arifin Supriyadi Verawati Puspitaningtyas Andy Suryandi Erviyanti Puteri Pertiwi Miqdad Abdullah Siddiq


Ikhtisar Eksektuif

iii

Ikhtisar Eksekutif

L

aporan akuntabilitas ini disusun sebagai wujud dan tekad Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sejak 20 Oktober 2014, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) bergabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Sebelumnya Ditjen Dikti merupakan bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dikarenakan Penetapan Kinerja (PK) Ditjen Dikti masih menjadi bagian dari PK Kemendikbud, maka LAKIP 2014 ini hanya memasukkan LAKIP Kementerian Riset dan Teknologi. Di tahun 2014, berbagai langkah perbaikan akuntabilitas kinerja terus dilakukan dengan memperhatikan pada hal-hal yang menjadi catatan penting hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian PAN dan RB. Perbaikan dilakukan di semua komponen yang merupakan bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

Hal ini sejalan dengan semangat pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi, dimana salah satu kriteria utamanya adalah “peningkatan akuntabilitas kinerja” dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Beberapa agenda aksi yang dilakukan diantaranya melakukan Revisi Renstra 2010-2014, mempertajam Indikator Kinerja Utama (IKU), mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan (SIRen) dalam rangka pengendalian kinerja kegiatan dan anggaran, evaluasi capaian kinerja outcome (IKU) oleh Menristek dan Menristek dan Dikti, dan terus melaksanakan secara konsisten monitoring dan evaluasi kegiatan UKM-P3 (Unit Kerja Menteri untuk Pemantauan dan Pengendalian Program) secara berkala (triwulan). Bahkan mulai tahun 2013 penilaian kinerja triwulan UKMP-3 oleh Tim yang ditetapkan oleh Menristek hasilnya dipergunakan sebagai salah satu unsur pemberian tunjangan kinerja disamping unsur kehadiran dan integritas. Sesuai amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kementerian negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon I Kementerian Negara menetapkan, bahwa: Tugas pokok: Kementerian Riset dan Teknologi adalah penyelenggaraan urusan di bidang riset dan teknologi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Riset dan Teknologi menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan dan


iv

Ikhtisar Eksekutif

penetapan kebijakan di bidang riset dan teknologi; 2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan teknologi. Terkait dengan tugas pokok tersebut, dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan, hingga tahun 2014, Kementerian Riset dan Teknologi memfasilitasi penyusunan dan pembahasan peraturan perundangundangan yang diprakarsai oleh LPNK di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi, yaitu: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, PP No. 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif, PP No. 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, PP No. 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 4 Tahun 2013 tentang Informasi Geospasial, PP No. 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi. Selain itu, Kementerian Riset dan Teknologi juga menetapkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi serta Keputusan Menteri Riset dan Teknologi antara lain: Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 246/M/Kp/IX/2011 Tentang Arah Penguatan SINas untuk Meningkatkan Kontribusi Iptek terhadap Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bantuan Teknis Penelitian dan Pengembangan Kepada Badan Usaha, Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Daftar Bidang Penelitian Berisiko Tinggi dan Berbahaya dan Instansi Pemerintah Yang Berwenang Memberikan Izin Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya, Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan SIstem Inovasi Daerah (SIDa), Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 25/M/Kp/III/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian.

Adapun hasil kinerja fungsi koordinasi dan sinkronisasi dengan LPNK Ristek, lembaga litbang kementerian, daerah, perguruan tinggi dan swasta pada tahun 2014, sesuai dengan peta IKU Kementerian Riset dan Teknologi diperlihatkan pada Tabel 1 (Capaian Indikator Kinerja Utama). Dari capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kementerian Ristek tahun 2014, secara umum berhasil memenuhi target, bahkan terdapat capaian yang berhasil melebihi target yang telah ditentukan. Namun, masih ada target yang belum dapat terpenuhi, yaitu dalam hal upaya peningkatan prosentase investasi litbang swasta terhadap PDB. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama digambarkan sebagai berikut: 1. Sasaran Menguatnya Kelembagaan Iptek Indikator pencapaian sasaran Menguatnya Kelembagaan Iptek yaitu Peringkat Dunia Kualitas Lembaga Penelitian (IKU 1). Peringkat kualitas lembaga penelitian Indonesia menurut laporan Global Competitiveness Index – World Economic Forum (GCI-WEF) tahun 2014 berada pada nomor 41. Capaian peringkat ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu nomor 45. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, peringkat Indonesia meningkat 5 tingkat lebih tinggi dari sebelumnya berada pada nomor 46. Jika dibanding dengan negara ASEAN lainnya, peringkat kualitas lembaga penelitian Indonesia cukup baik dan hanya di bawah Malaysia (peringkat 20) dan Singapura (11). 2. Sasaran Menguatnya Sumberdaya Iptek Indikator pencapaian sasaran Menguatnya Sumberdaya Iptek meliputi: a) Jumlah Peneliti dan Perekayasa per 1 Juta penduduk (IKU 2), ditargetkan 500 orang Peneliti dan Perekayasa, terealisasi 551 orang Peneliti dan Perekayasa atau tercapai 110 %.; b) Prosentase Investasi Litbang Swasta terhadap PDB (IKU 3), ditargetkan 1,00 % dari PDB, terealisasi 0,09 % dari PDB atau tercapai 9 %. Tidak tercapainya target IKU ini dikarenakan antara lain:


Ikhtisar Eksektuif

Diperlukan Insentif Fiskal (diantaranya Double Tax Deduction, guna mendorong peningkatan belanja litbang sektor industri); Peraturan Perundangundangan yang ada (UU 18/2002, PP 35/2007 dan turunannya) belum terimplementasi dengan baik serta tidak ada kekuatan hukum bagi industri yang tidak mengalokasikan dana litbangnya. 3. Sasaran Menguatnya Jaringan Iptek Indikator pencapaian sasaran Menguatnya Jaringan Iptek yaitu Kolaborasi Riset Lembaga Litbang dengan Industri (IKU 4), ditargetkan terbentuk 4 kolaborasi riset, terealisasi 5 kolaborasi riset, atau tercapai 125 % yaitu kolaborasi riset: 1) pengembangan varietas dan teknologi sayuran utama dan indigenous untuk mendukung ketahanan pangan; 2) pengembangan produk Biosimilar Recombinant Human Erythropoietin (rhEPO); 3) pengembangan Limbah Nabati sebagai Pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM); 4) pengembangan kendaraan multiguna pedesaan; 5) pengembangan Roket.

v

4. Sasaran Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Iptek Indikator pencapaian sasaran Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Iptek berupa: Jumlah Paten Terdaftar (IKU 5), ditargetkan 760 Paten Terdaftar, terealisasi 2.865 Paten Terdaftar, atau tercapai 376,97 %; Jumlah Publikasi Ilmiah (IKU 6), ditargetkan 50 Publikasi Ilmiah, terealisasi 100 Publikasi Ilmiah atau tercapai 200 %. 5. Sasaran Meningkatnya Pendayagunaan Iptek Indikator pencapaian sasaran Meningkatnya Pendayagunaan Iptek yaitu Pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri, masyarakat dan untuk national security (IKU 7), pada tahun 2014 ditargetkan 18 teknologi, terealisasi 26 teknologi atau tercapai 144 %, yang dilakukan diantaranya melalui kegiatan Intermediasi Iptek, peningkatan inovasi dan kreativitas pemuda, diseminasi teknologi spesifik lokasi.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 TAHUN 2014

INIDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET 2010 - 2014

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Menguatnya Kelembagaan Iptek

Peringkat dunia kualitas lembaga penelitian

Peringkat 45

Peringkat 45

Peringkat 41

Naik 4 Peringkat

Menguatnya Sumberdaya Iptek

Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk)

500

500

551

Tercapai 110 %

1.00%

1.00%

0,09 %

Tercapai 9 %

20

4

5

Tercapai 125 %

NO.

SASARAN

1 2

Prosentase investasi litbang terhadap PDB 3

Menguatnya Jaringan Iptek

Jumlah kolaborasi riset lembaga litbang dengan industri

4

Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek

Jumlah Paten Terdaftar

3.800

760

2.865

Tercapai 376,97 %

Jumlah Publikasi Ilmiah

90

50

100

Tercapai 200 %

Meningkatnya Pendayagunaan Iptek

Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri, masyarakat dan untuk national security

158

18

26

Tercapai 144 %

5


vi

Ikhtisar Kata Pengantar Eksekutif

Kata Pengantar

S

egala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2014 memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara organisasi sejak 20 Oktober 2014, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) bergabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Dikarenakan Penetapan Kinerja (PK) Ditjen Dikti masih menjadi bagian dari PK Kemendikbud, maka LAKIP 2014 ini hanya memasukkan LAKIP Kementerian Riset dan Teknologi.

meningkatkan akuntabilitas kinerja, diantaranya melakukan Revisi Renstra 2010-2014, mempertajam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan melakukan evaluasi atas capaian kinerjanya pada tengah dan akhir tahun. Kementerian Riset dan Teknologi juga terus melaksanakan secara konsisten sistem pengendalian program/kegiatan UKM - P3 (Unit Kerja Menteri untuk Pemantauan dan Pengendalian Program) yang berfungsi untuk melakukan pemantauan, verifikasi serta evaluasi (triwulanan, tengah dan akhir tahun), mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan (SIRen). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program strategis berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Laporan ini disusun mengacu pada indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2010– 2014, serta berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja Kementerian Riset dan Teknologi. Jakarta, Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

LAKIP Tahun 2014 ini menyajikan capaian kinerja sesuai target-target yang tercantum dalam sasaran Renstra 2010-2014 yaitu penguatan kelembagaan, sumberdaya dan jaringan iptek, peningkatan relevansi dan produktivitas iptek, serta peningkatan pendayagunaan iptek, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kementerian Riset dan Teknologi terus


Mohamad Nasir

Ikhtisar Daftar Eksektuif Isi

vii

Daftar Isi

IKHTISAR EKSEKUTIF KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL DAFTAR GRAFIK BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Tugas dan Fungsi 1.4. Struktur Organisasi 1.5. Sumber Daya Manusia 1.6. Anggaran 1.7. Sistematika Penyajian

iii vi vii viii x xii 1 1 2 2 4 5 6 7

BAB II

9 9 11 14 19

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 2.2. Rencana Strategis (Renstra) 2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Riset dan Teknologi 2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2014

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN ANGGARAN 2014 3.1. Pengendalian Kinerja 3.2. Pengukuran Kinerja 3.3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 3.4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.5. Analisis Capaian Kinerja BAB IV PENUTUP

21 21 23 24 30 31 103

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Formulir RS (Rencana Strategis) 2. Formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) 3. Formulir PK (Penetapan Kinerja) 4. Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) 5. Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)


viii

IkhtisarGambar Daftar Eksekutif

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Gambar 1.2. Gambar 1.3. Gambar 2.1. Gambar 2.2. Gambar 2.3. Gambar 2.4. Gambar 3.1. Gambar 3.2. Gambar 3.3. Gambar 3.4. Gambar 3.5. Gambar 3.6. Gambar 3.7. Gambar 3.8. Gambar 3.9. Gambar 3.10. Gambar 3.11. Gambar 3.12. Gambar 3.13. Gambar 3.14. Gambar 3.15. Gambar 3.16. Gambar 3.17. Gambar 3.18. Gambar 3.19. Gambar 3.20. Gambar 3.21. Gambar 3.22. Gambar 3.23. Gambar 3.24. Gambar 3.25. Gambar 3.26. Gambar 3.27. Gambar 3.28.

Fokus Area Perubahan di Kementerian Ristek Hubungan antara Tupoksi dan Program Penguatan SINas Bagan Struktur Organisasi Kementerian Riset dan Teknologi Kerangka Pembangunan Iptek dalam RPJMN 2010-2014 Pola Pikir Sinergi Fungsional dalam Kerangka Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 Inisiatif Inovasi 1-747 Operasionalisasi Sistem Inovasi Nasional Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil (Output/Outcome) Hirarki IKU yang bermuara pada IKU Kementerian Tahapan dalam Penyusunan Laporan UKM-P3 Penandatanganan PK 2014 oleh Menristek dan Deputi Kelembagaan Iptek Penandatanganan PK 2014 oleh Deputi dan Asdep di Lingkungan Kedeputian Sumberdaya Iptek Evaluasi Outcome (IKU) Tengah Tahun dan Akhir Tahun Dashboard Kemenristek Dashboard Deputi Kalender Perencanaan Sistem Penilaian Kinerja Individu Tahapan Pemberlakuan SiPeKIK Hasil Penilaian Kinerja UKMP-3 Hasil Penilaian Kinerja UKMP-3 untuk Tunjangan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pusat Unggulan Iptek Tahun 2014 Penganugerahan Pusat Unggulan Iptek Tahun 2014 Pelaksanaan Kegiatan Supervisi 2014 Perkembangan R & D Dunia tahun 2011 Sayuran Indigenous rhEPO dan Deteksi Kanker Paru Teknologi energi untuk bahan bakar dan produk tar (limbah cair) gasifikasi batu bara Mobil Multiguna Pedesaan Produk Teknologi Hankam Mesin UTM 25 Ton telah ditampilkan di Hakteknas Universal Testing Machine (double column) Kapasitas 25 Ton Rapid Test Kolaborasi antara PT. BLST IPB – PT. Mataram Biotes Penandatanganan Kerjasama PT Mataram Biotes dengan PT BLST Proses Pemisahan Mineral Secara Fisika di Silinder Gravitasi Pengujian Teknologi Ekstraksi Mineral


1 3 4 10 14 15 17 21 22 23 24 25 25 26 26 27 28 28 28 29 36 41 42 53 58 58 59 59 60 71 71 73 73 74 75

Ikhtisar DaftarEksektuif Gambar

Gambar 3.29. Gambar 3.30. Gambar 3.31. Gambar 3.32. Gambar 3.33. Gambar 3.34. Gambar 3.35. Gambar 3.36. Gambar 3.37. Gambar 3.38. Gambar 3.39. Gambar 3.40. Gambar 3.41. Gambar 3.42. Gambar 3.43. Gambar 3.44. Gambar 3.45. Gambar 3.46. Gambar 3.47. Gambar 3.48. Gambar 3.49. Gambar 3.50. Gambar 3.51. Gambar 3.52. Gambar 3.53. Gambar 3.54. Gambar 3.55. Gambar 3.56.

Presiden Jokowi mencoba peralatan Chandue pada saat panen raya di Kab. Pinrang, 5 Nopember 2014 Home Water Purifier Lahan Sawah dengan IPAT-BO dan TABELA Beras SIDENUK Varietas Unggul Kedelai Gamasugen 1 dan Gamasugen 2 Varietas Unggul Kedelai Mutiara 1 dan Rajabasa Pupuk Organik “Amazing Bio Growth” (ABG) Pembuatan Pupuk Cair Organik Kerjasama Kementerian Ristek, LIPI dan Pemda Kabupaten Karanganyar Kemasan Pupuk HUMIKA Panen Padi Varietas Sidenuk di Desa Labuku, Kota Bau-Bau Tanggal 19 Juli 2014 Bupati Karanganyar Juliyatmono, memimpin panen Padi Sidenuk Teknologi IPAT-BO di Desa Ploso, Kecamatan Matesih, Kab. Karanganyar, pada tanggal 23 Juli 2014 Panen Padi Varietas Membramo Produk BALIPA Kementerian Pertanian di Desa Karangduren, Kabupaten Boyolali, Tanggal 25 Oktober 2014 Panen Demplot Kedelai Varietas Rajabasa di Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri Panen Demplot Kedelai Varietas Rajabasa di Kec. Ngadirejo, Kab. Wonogiri Panen Demplot Kedelai Varietas Rajabasa di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri Alat Pengolah Air Bersih (Reverse Osmosis) dan Air Hasil Penyaringan (filter) dengan Riverse Osmosis Alat Pengeringan ikan dan Hasil Ikan yang Dikeringkan Solar Cell Home System Type SL-200 – 1000 EBS Alat Tide Gauge Alat Penepung, Pencampur, Pencacah dan Pengering Rotary (arah jarum jam) Digester Biogas Anemometer dan Tiang Trigonal Proses Pembuatan MOCAF dan Pembuatan Mie Bahan Dasar Mocaf Alat Pengolah Hasil Laut Alat dan Praktek Pengolahan Bawang Merah di Kabupaten Wonogiri, Tanggal 20 November 2014 Peralatan Pembuatan Pupuk Kompos, PGPR dan Pupuk Cair (Arah Jarum Jam). Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos, PGPR dan Pupuk Cair (Arah Jarum Jam) Alat Sistem Monitoring Peringatan Dini Kematian Massal Ikan Danau Maninjau

ix

76 76 79 79 80 81 81 81 82 83 84 84 87 88 88 89 90 92 93 94 95 95 97 98 98 99 100 101


x

IkhtisarTabel Daftar Eksekutif

Daftar Tabel

Tabel 1 Tabel 1.1. Tabel 2.1. Tabel 2.2. Tabel 3.1. Tabel 3.2. Tabel 3.3. Tabel 3.4. Tabel 3.5. Tabel 3.6. Tabel 3.7. Tabel 3.8. Tabel 3.9. Tabel 3.10. Tabel 3.11. Tabel 3.12. Tabel 3.13. Tabel 3.14. Tabel 3.15. Tabel 3.16. Tabel 3.17. Tabel 3.18. Tabel 3.19. Tabel 3.20. Tabel 3.21. Tabel 3.22. Tabel 3.23. Tabel 3.24.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Realisasi Anggaran Tahun 2014 Sasaran dan IKU Renstra Kementerian Ristek 2010-2014 Penetapan Kinerja Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2014 IKU Kementerian Riset dan Teknologi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Peringkat Kualitas Lembaga Penelitian Negara ASEAN Pencapaian Target Kinerja Menguatnya Kelembagaan Iptek Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2013-2014 dan Perbandingan Capaian Indikator 2010-2014 Menguatnya Kelembagaan Iptek Progres Capaian Kinerja Pengembangan Pusat Unggulan Iptek Tahun 2010-2014 Capaian Lembaga Pusat Unggulan Iptek Tahun 2014 Sasaran Menguatnya Sumberdaya Iptek Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2013-2014 dan Perbandingan Capaian Indikator 2010-2014 Menguatnya Sumberdaya Iptek Jumlah Peneliti dan Perekayasa Per 1 Juta Penduduk Tahun 2014 Jumlah Peneliti dan Perekayasa Tahun 2009-2014 Jumlah pegawai Kemenristek dan LPNK Berdasarkan Usia dan Tingkat Pendidikan Capaian Kinerja Program Beasiswa S2 dan S3 Kuota dan Realisasi Peserta Non Gelar RISET-Pro 2013-2014 Prosentase Anggaran Litbang Indonesia tahun 2010 - 2014 Sasaran Menguatnya Jaringan Iptek Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2013-2014 dan Perbandingan Capaian Indikator 2010-2014 Menguatnya Jaringan Iptek Capaian Kinerja Kolaborasi Riset Sasaran Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Libang Iptek 2014 Perbandingan Capaian Kumulatif Kinerja Tahun 2013 dan Perbandingan Capaian Indikator 2010-2014 Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Libang Iptek Capaian Kumulatif Publikasi Ilmiah/Artikel Jurnal Sains Dan Teknik Peringkat Artikel Jurnal Sains dan Teknik di ASEAN Capaian Paten Terdaftar Insentif Riset Nasional Perbandingan Capaian Kinerja Paten Nasional Tahun 2013-2014 dan Perbandingan Capaian Indikator 2010-2014 Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek


v 6 13 19 30 31 33 33 33 37 42 43 44 45 46 47 48 50 51 55 55 56 62 62 63 64 66 67

Ikhtisar Daftar Eksektuif Tabel

Tabel 3.25. Tabel 3.26. Tabel 3.27. Tabel 3.28. Tabel 3.29. Tabel 3.30. Tabel 3.31. Tabel 3.32. Tabel 3.33. Tabel 3.34. Tabel 3.35. Tabel 3.36.

Sasaran Meningkatnya Pendayagunaan Iptek Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2013dan Perbandingan Capaian Indikator 20102014 Meningkatnya Pendayagunaan Iptek Pemanfaatan Teknologi Hasil Litbang Nasional Pemanfaatan Teknologi Hasil Litbang Nasional di Industri Tahun 2014 Tentang Status Teknologi Universal Testing Machine (UTM) Pemanfaatan Teknologi Hasil Litbang Nasional di Masyarakat Tahun 2014 Perbandingan antara Varietas Padi SIDENUK dan Padi Membramo Perbandingan Hasil Panen antara Sistem Konvensional dengan IPAT-BO Perbandingan Varietas Kedelai Raja Basa dan Mutiari 1 Produksi Kedelai Pertahun Hasil Panen Kedelai di Kab. Boyolali Pemanfaatan Teknologi Hasil Litbang Nasional untuk National Security Tahun 2014

xi

68 68 69 70 72 77 82 83 85 85 86 100


xii

IkhtisarGrafik Daftar Eksekutif

Daftar Grafik

Grafik 1.1. Grafik 1.2.. Grafik 3.1. Grafik 3.2. Grafik 3.3. Grafik 3.4. Grafik 3.5. Grafik 3.6.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Realisasi Anggaran Tahun 2014 Trend Perkembangan Artikel Jurnal Sains dan Teknologi Dampak Instrumen Kebijakan Insentif Nasionas (SINas) Kementerian Riset dan Teknologi Trend Perkembangan Artikel Sains dan Teknologi Indonesia yang tercatat di SCOPUS/ SCImago Journal & Country Rank Jurnal sains dan Teknologi (Publikasi Ilmiah) Pendaftaran Paten Sumber Ditjen HKI Kenaikan Kedelai Per Tahun di Kab. Wonogiri Kenaikan Kedelai Per Tahun di Kab. Boyolali


5 7 63 64 65 67 85 87

Bab I Pendahuluan

1

Bab 1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Sesuai arah kebijakan pembangunan iptek nasional maupun arah kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi yang menekankan pentingnya membangun Sistem Inovasi Nasional, maka Kementerian Riset dan Teknologi telah melaksanakan Programnya, yaitu “Peningkatan Kemampuan Iptek Nasional untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional”. Dalam hal ini, pembangunan iptek diarahkan untuk meningkatkan unsur-unsur Sistem Inovasi Nasional, yakni: Kelembagaan, Sumber Daya dan Jaringan Iptek, di samping penguatan core business iptek itu sendiri, yakni Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek serta Pendayagunaan Iptek. Sebagai acuan yang mengarahkan pembangunan iptek adalah dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) yang disusun secara periodik lima tahunan. Sebagai acuan dalam perencanaan strategis program dan kegiatan di lingkup Kementerian Riset dan Teknologi, yaitu Renstra Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010-2014 ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 287/M/Kp/XII/2013 Tentang Perubahan Ketiga Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010-2014. Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, Kementerian Riset dan Teknologi sebagai unit kerja Pemerintah dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintahan yang menuntut azas akuntabilitas. Setiap penyelenggara negara dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerja dari seluruh program/kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Riset dan Teknologi

terus melaksanakan Reformasi Birokrasi yang telah berlangsung sejak tahun 2010 dalam rangka menunjang kinerja organisasi agar semakin efektif dan akuntabel. Pada hakekatnya implementasi Reformasi Birokrasi merupakan langkah sistematis untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem penyelenggaraan pemerintahan secara lebih baik menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berorientasi pada hasil (result oriented government) yakni kinerja tinggi, layanan prima dan bebas KKN, sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan stakeholder lainnya. Dalam proses reformasi birokrasi, area yang terus didorong, diupayakan dan menjadi fokus perubahan secara berkelanjutan di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi mencakup perubahan pada pola pikir, perubahan pada sistem dan perubahan pada budaya organisasi. Perubahan pada ketiga area ini dapat diilustrasikan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Fokus Area Perubahan di Kementerian Ristek


2

Bab I Pendahuluan

Perubahan merupakan pergeseran organisasi dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diinginkan. Dalam organisasi, perubahan tersebut meliputi pola pikir, budaya kerja dan sistem (struktur). Pola pikir (mind set), pegawai Kementerian Riset dan Teknologi diarahkan untuk mendukung organisasi yang efisien, efektif, produktif, profesional, dan memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi dan berorientasi pada hasil (outcome). Budaya kerja (culture set), budaya kerja organisasi diarahkan pada perbaikan kondisi untuk berorientasi keluar, pemberdayaan yang optimal, pengambilan keputusan yang cepat, keterbukaan dan sinergisitas. Perubahan sistem (system set), mendorong berfungsinya sistem informasi kinerja secara optimal, mengharuskan sistem beradaptasi dengan perubahan lingkungannya, baik internal maupun eksternal. Sebagai wujud pertanggungjawaban formal atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2014, maka Kementerian Riset dan Teknologi menyusun laporan akuntabilitas kinerja ini. Laporan akuntabilitas kinerja juga dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang diamanahkan dalam berbagai peraturan perundangundangan, yaitu: a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, Kementerian Riset dan Teknologi sebagai instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja 2014 dilanjutkan

dengan melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan ke dalam susunan LAKIP Kementerian Riset dan Teknologi tahun 2014 ini sebagai wujud dari mandat yang diemban.

1.2. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan LAKIP Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2014 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada Presiden atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Kementerian Riset dan Teknologi dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan kinerja Kementerian Riset dan Teknologi.

1.3. Tugas dan Fungsi Sesuai amanah dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 4 ayat (2) huruf (c) mengenai urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah; serta Pasal 8 ayat (3) huruf (a) dan (b) mengenai fungsi Kementerian yaitu perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya; dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; maka Kementerian Riset dan Teknologi bertugas untuk melakukan penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan secara outcome base, fokus dan sinergi dengan stakeholder iptek lainnya. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), maka Kementerian Riset dan Teknologi mengkoordinasikan LPNK sebagai berikut : Badan Pengawas Tenaga Nuklir


Bab I Pendahuluan

(BAPETEN); Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN); Badan Informasi Geospasial (BIG); Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); Badan Standardisasi Nasional (BSN); Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN); dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kementerian Riset dan Teknologi selain melaksanakan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan pemerintah di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi (riptek), juga mempunyai kewenangan, diantaranya menyusun rencana nasional secara makro di bidang riset dan teknologi, pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional di bidang riptek, penerapan sistem informasi nasional di bidang riptek, serta membangun sistem inovasi dan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. Pelaksanaan tugas Kementerian Riset dan Teknologi dilandasi oleh peraturan dan perundangan yang berlaku, yaitu: 1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 5; 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2010-

3

2014; dan 4) Kebijakan Strategis Nasional Iptek (Jakstra Ipteknas) 2010-2014 yang ditetapkan sesuai Kepmen Ristek No. 193/M/Kp/IV/2010. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan teknologi; b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan teknologi; c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Riset dan Teknologi; dan d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi. Tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana disebutkan di atas dijalankan dalam rangka memperkuat Sistem Inovasi Nasional (SINas). Keterkaitan antara tugas dan fungsi dengan penguatan SINas adalah seperti dideskripsikan pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2. Hubungan antara Tupoksi dan Program Penguatan SINas


4

Bab I Pendahuluan

Satu hal penting yang menjadi kata kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga-lembaga publik adalah implementasi tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu, Kementerian Riset dan Teknologi menyadari sepenuhnya bahwa aspek tata kelola kepemerintahan yang baik merupakan landasan awal bagi kesuksesan tercapainya visi dan misi organisasi. Harus diakui pula, tantangan yang dihadapi organisasi sangatlah berat seiring dengan perkembangan lokal dan global yang menuntut organisasi harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan dan trend baru yang terjadi.

1.4. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Kementerian Riset dan Teknologi ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor: 03/M/PER/VI/2010, tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi, yaitu meliputi: a. Sekretariat Kementerian; b. Deputi Bidang Kelembagaan Iptek; c. Deputi Bidang Sumberdaya Iptek; d. Deputi Bidang Jaringan Iptek; e. Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek; f. Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek; g. Staf Ahli Bidang Pangan dan Pertanian; h. Staf Ahli Bidang Energi dan Material Maju; i. Staf Ahli Bidang TIK dan Transportasi; j. Staf Ahli Bidang Kesehatan dan Obat; k. Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan; l. Inspektorat. Struktur Organisasi Kementerian Riset dan Teknologi ini dapat dilihat dalam bagan pada Gambar 1.3.

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI *) 1. STAF AHLI BIDANG PANGAN DAN PERTANIAN 2. STAF AHLI BIDANG ENERGI DAN MATERIAL MAJU 3. STAF AHLI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI, KOMUNIKASI DAN TRANSPORTASI 4. STAF AHLI BIDANG KESEHATAN DAN OBAT 5. STAF AHLI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Staf Ahli *)

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI SEKRETARIAT KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

INSPEKTORAT

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

BIRO PERENCANAAN DEPUTI BIDANG JARINGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

BIRO UMUM

DEPUTI BIDANG RELEVANSI DAN PRODUKTIVITAS ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

DEPUTI BIDANG PENDAYAGUNAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

ASISTEN DEPUTI INVESTASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

ASISTEN DEPUTI JARINGAN PENYEDIA

ASISTEN DEPUTI RELEVANSI KEBIJAKAN RISET ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

ASISTEN DEPUTI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PEMERINTAH

ASISTEN DEPUTI PENATAAN KELEMBAGAAN

ASISTEN DEPUTI SUMBER DAYA MANUSIA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

ASISTEN DEPUTI JARINGAN PENYEDIA DENGAN PENGGUNA

ASISTEN DEPUTI RELEVANSI PROGRAM RISET ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

ASISTEN DEPUTI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MASYARAKAT

ASISTEN DEPUTI KOMPETENSI KELEMBAGAAN

ASISTEN DEPUTI SARANA DAN PRASARANA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

ASISTEN DEPUTI JARINGAN PENYEDIA DENGAN LEMBAGA REGULASI

ASISTEN DEPUTI PRODUKTIVITAS RISET ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI STRATEGIS

ASISTEN DEPUTI LEGISLASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

ASISTEN DEPUTI DATA DAN INFORMASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

ASISTEN DEPUTI PRODUKTIVITAS RISET ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MASYARAKAT

ASISTEN DEPUTI

ASISTEN DEPUTI KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN STANDARDISASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

ASISTEN DEPUTI JARINGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PUSAT DAN DAERAH

BUDAYA DAN ETIKA

ASISTEN DEPUTI JARINGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI INTERNASIONAL

ASISTEN DEPUTI PRODUKTIVITAS RISET ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI INDUSTRI

Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.3. Bagan Struktur Organisasi Kementerian Riset dan Teknologi


ASISTEN DEPUTI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI INDUSTRI STRATEGIS ASISTEN DEPUTI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI INDUSTRI KECIL MENENGAH ASISTEN DEPUTI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI INDUSTRI BESAR

Bab I Pendahuluan

1.5. Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kementerian Riset dan Teknologi didukung oleh 805 orang pegawai yang berada di Kantor Pusat Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat dan Kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Serpong. Dilihat dari profilnya, 3,98 % (32 orang) berlatar belakang jenjang pendidikan S3, 12,67 % (102 orang) lulusan S2, 33,66 % (271 orang) lulusan S1 dan sisanya non sarjana, sebagaimana terlihat pada grafik 1.1. Komposisi SDM yang memiliki jenjang S2 dan S3 berbasis Ilmu Kebijakan Publik sebanyak 9,07 % (73 orang), diantaranya 5,96 % (48 orang) berada di Unit Teknis/Kedeputian. Sedangkan berdasarkan jabatan, 30,19 % SDM menduduki jabatan struktural, 1,49% menduduki Jabatan Fungsional Tertentu, sedangkan sisanya (68,32%) menduduki Jabatan Fungsional Umum. Dalam rencana di Tahun 2014 s.d. 2019, Kementerian Riset dan Teknologi akan berusaha meningkatkan jumlah SDM/ PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu dengan tujuan meningkatkan kinerja setiap

5

individu yang pada akhirnya berdampak pada kinerja organisasi. Hal tersebut juga sesuai dengan kebijakan nasional pembinaan SDM khususnya pembinaan karier yang lebih menitikberatkan pada jabatan fungsional. Setiap tahun Kementerian Riset dan Teknologi mendorong peningkatan kualitas SDM melalui program tugas belajar, izin belajar, serta pelatihan. Di samping itu, kebijakan rekruitmen SDM (CPNS) akan lebih diprioritaskan pada kebutuhan unit teknis/kedeputian dengan berpedoman pada Standar Kompetensi Jabatan. Sedangkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai telah dilakukan talent mapping, dan assessment competence yang bertujuan untuk pengembangan pola karir pegawai. Untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pejabat pengambil kebijakan di Kementerian Riset dan Teknologi dilaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) kebijakan iptek. Diklat ini juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman akan filosofi penetapan kebijakan serta pengetahuan berbagai aspek dan lingkungan pendukung kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Grafik 1.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan


6

Bab I Pendahuluan

Terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Riset dan Teknologi telah menyampaikan Proposal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2011, yang dilanjutkan dengan verifikasi lapangan oleh Kementerian PAN & RB pada bulan Oktober 2011. Tujuan Reformasi Birokrasi di Kementerian Riset dan Teknologi adalah dalam rangka peningkatan Kinerja Tinggi, Pelayanan Prima dan Integritas Tinggi. Pada tahun 2012, Kementerian Riset dan Teknologi telah melaksanakan rencana aksi Program Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam 8 (delapan) area perubahan. Diantara rencana aksi yang dilaksanakan, beberapa diantaranya memiliki nilai ungkit dan berperan strategis dalam menggerakkan reformasi di Kementerian Riset dan Teknologi yaitu: Revisi Renstra dan IKU, Penyusunan Permen Ristek tentang Pelayanan Publik, Pelaksanaan inisiatif anti korupsi, Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan, dan penyusunan pengukuran kinerja individu. Dengan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 102 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi. Sejalan dengan itu, Kementerian Ristek telah mengeluarkan/menetapkan aturan pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja yaitu : a. Permenristek No. 7/M/PER/XII/2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Kementerian Riset dan Teknologi. b. Permenristek No. 9 Tahun 2012 tentang Jabatan dan

Kelas Jabatan serta Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi. c. Permenristek No. 10 Tahun 2012 tentang Sistem Penilaian Kinerja Individu Kementerian Ristek, yang mengatur kinerja individu melalui komponen: Kehadiran, Kinerja dan Integritas. d. Kepmenristek No. 191/M/KP/XII/2012 tentang Penetapan Penerima Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Kepmenristek No. 196/M/KP/XII/2012. e. Kepmenristek No. 192/M/Kp/XII/2012 tentang Petunjuk Teknis Penghitungan Sistem Penilaian Kinerja Individu, sebagaimana telah diubah dengan Kepmenristek No. 22/M/Kp/III/2013. Dalam pelaksanaan penghitungan pembayaran tunjangan kinerja pegawai, untuk komponen Kehadiran telah diaplikasikan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), sedangkan untuk pengukuran Kinerja dilakukan penilaian melalui sistem yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perencanaan (SIRen). Adapun komponen Integritas penilaiannya dilakukan oleh Inspektorat.

1.6. Anggaran Pagu anggaran Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2014 sebesar Rp. 555,029 Miliar terealisasi sebesar Rp.458,034 Miliar (82.52 %). Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) secara rinci disampaikan sebagaimana Tabel 1.1 dan Grafik 1.2.

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Tahun 2014 Program

Pagu

Realisasi

Tingkat Penyerapan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

123.769.199.000

121.747.994.222

98.37%

Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas)

431.259.598.000

336.286.445.622

77.98%

555.028.797.000

458.034.439.844

82.52%

Jumlah


Bab I Pendahuluan

7

Grafik 1.2. Realisasi Anggaran Tahun 2014

1.7. Sistematika Penyajian Laporan akuntabilitas ini melaporkan capaian kinerja Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2014 sesuai Rencana Strategis (Renstra) tahun 2010-2014. Analisis Capaian Kinerja (performance result) diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi, yang memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai perbaikan kinerja di masa mendatang.

3. Bab. II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014, Rencana Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Kemenristek, dan Penetapan Kinerja 2014.

Sistematika penyajian LAKIP Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

4. Bab. III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014, menjelaskan tentang pengendalian, pengukuran dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis pada tahun 2014 dan analisis capaian kinerjanya.

1. Ikhtisar Eksekutif, menyajikan ringkasan pencapaian kinerja Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2014.

5. Bab. IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan.

2. Bab. I - Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi, sumber daya manusia dan anggaran.


Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja

9

Bab II. Perencanaan dan Penetapan Kinerja

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Pembangunan iptek nasional secara keseluruhan tertuang dalam politik negara melalui amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke 4 Pasal 31 ayat 5. Dalam Undang-Undang Dasar tersebut disebutkan bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Secara operasional, pentingnya peran iptek dirumuskan dalam Undang-undang No. 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek (Sisnas P3 Iptek). Selanjutnya dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mengamanatkan bahwa kebijakan iptek diarahkan untuk : a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang dan lembaga pendukung untuk mendukung proses transfer dari ide menjadi prototipe laboratorium, kemudian menuju prototipe industri sampai menghasilkan produk komersial (penguatan sistem inovasi nasional);

maupun internasional untuk mendukung peningkatan produktivitas litbang dan peningkatan pendayagunaan litbang nasional; d. Meningkatkan kreativitas dan produktivitas litbang untuk ketersediaan teknologi yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat serta menumbuhkan budaya kreativitas masyarakat; e. Meningkatkan pendayagunaan iptek dalam sektor produksi untuk peningkatan perekonomian nasional dan penghargaan terhadap iptek dalam negeri. Selaras dengan amanat dan arah kebijakan diatas, pembangunan iptek nasional diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk industri, membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan profesionalisme individu, dan akhirnya memajukan perekonomian bangsa. Kemajuan iptek diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan, perubahan iklim, ketahanan pangan, penanganan bencana, peningkatan pertahanan dan keamanan, dan lain-lain. Dengan arah kebijakan iptek tersebut, maka pembangunan iptek dilaksanakan melalui 2 (dua) prioritas pembangunan yaitu:

b. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek untuk menghasilkan produktivitas litbang yang berdayaguna bagi sektor produksi dan meningkatkan budaya inovasi serta kreativitas nasional;

a. Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) yang meliputi aspek kelembagaan, sumberdaya dan jaringan, yang berfungsi sebagai wahana pembangunan iptek menuju Visi pembangunan iptek dalam jangka panjang.

c. Mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan baik peneliti di lingkup nasional

b. Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3 Iptek) yang dilaksanakan sesuai


10


dengan arah yang digariskan dalam RPJMN 20102014. Oleh karena itu, pembangunan iptek mencakup dua prioritas utama yakni: (1) pembangunan untuk memperkuat unsur-unsur sistem inovasi nasional (SINas) agar mampu menjadi wahana pembangunan iptek yang efektif dan efisien, serta (2) pembangunan untuk meningkatkan dukungan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek bagi pembangunan nasional. Penguatan SINas mempunyai 3 sasaran, yaitu : menguatnya Kelembagaan Iptek, menguatnya Sumberdaya Iptek,

dan menguatnya Jaringan Iptek. Sementara itu, Peningkatan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek mempunyai 2 sasaran yaitu : 1) meningkatnya kemampuan nasional dalam penelitian, pengembangan dan penerapan iptek dalam bentuk: publikasi, paten, prototipe, layanan teknologi, wirausahawan teknologi; 2) meningkatnya relevansi kegiatan riset dengan persoalan dan kebutuhan riil yang dibarengi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan iptek. Kerangka Pembangunan Iptek dalam RPJMN 2010-2014 disajikan pada Gambar 2.1

Gambar 2.1 Kerangka Pembangunan Iptek dalam RPJMN 2010-2014



Kita menyadari bahwa pembangunan iptek masih belum memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan nasional. Di satu sisi, kita melihat telah banyak hasil-hasil litbang dari lembaga-lembaga litbang nasional maupun perguruan tinggi. Akan tetapi, di lain pihak, kita juga masih dihadapkan pada kenyataan bahwa hasil-hasil litbang tersebut belum memberikan kemanfaatan atau nilai tambah yang maksimal bagi masyarakat. Secara umum masalah mendasar yang dihadapi meliputi: (1) kemampuan sisi litbang menyediakan solusisolusi teknologi; (2) kemampuan sisi pengguna dalam menyerap teknologi baru yang tersedia; serta (3) integrasi sisi penyedia dan pengguna teknologi belum terbangun dengan baik. Dengan kata lain, masih perlu peningkatan sinergi iptek di antara penyedia dan pengguna. Oleh karena itu, fokus kebijakan dan program pembangunan iptek diarahkan untuk: (1) menciptakan ruang yang berfungsi sebagai “panggung inovasi”, agar terjadi interaksi dan kolaborasi yang baik antar aktoraktor inovasi nasional dalam suasana yang kondusif; (2) mempercepat koordinasi dan intermediasi antara penyedia dan pengguna teknologi, (3) mendorong pemanfaatan hasil litbang guna menyelesaikan permasalahan pembangunan, meningkatkan daya saing, memberikan layanan kepada masyarakat serta mencapai kemandirian bangsa. Selama periode 5 tahun (2010-2014), program Kementerian Riset dan Teknologi adalah Peningkatan Kemampuan Iptek Untuk Penguatan SINas, yang secara garis besar pelaksanaannya meliputi tahapan :

 Tahun

2010-2011, Pembangunan Dasar Sistem Inovasi Nasional yaitu melalui Penyusunan Renstra 2010-2014, Reorganisasi Kementerian Riset dan Teknologi, Program insentif penelitian, Program implementasi Sistem Inovasi Nasional dan Daerah, Program penguatan dan peningkatan mutu infrastruktur penelitian, Program pengembangan SDM, Program gerakan inovasi teknologi bagi

11

pemuda dan mahasiswa, serta Program penggalakan perolehan HaKI.

 Tahun

2011-2013, Implementasi Sistem Inovasi Nasional melalui program-program realisasi secara nasional dan daerah secara masif di seluruh tanah air dengan memanfaatkan potensi daerah yang terintegrasi dengan inovasi teknologi, terus mengokohkan pembangunan SDM dan infrastruktur inovasi seperti Science and Technology Park, serta program bersama lintas kementerian untuk mendukung Sistem Inovasi Nasional.

 Tahun

2013-2014, Pengokohan Sistem Inovasi Nasional melalui program-program realisasi secara nasional dan daerah yang semakin nyata dengan indikasi terwujudnya proyek inovasi bersama melibatkan secara aktif pemasok iptek (perguruan tinggi dan lembaga litbang) dan pengguna iptek (pemerintah, industri, masyarakat) untuk pemenuhan kebutuhan National Security (Hankam, Pangan dan Energi), peningkatan daya saing (industri) dan layanan masyarakat.

 Tahapan

tersebut tercermin dalam Renstra Kementerian Riset dan Teknologi yang meliputi 5 (lima) sub program pembangunan Iptek tahun 2010–2014 yaitu Penguatan Kelembagaan Iptek, Penguatan Sumber Daya Iptek, Penguatan Jaringan Iptek, Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek, dan Pendayagunaan Iptek.

2.2. Rencana Strategis (Renstra) Renstra Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010-2014 ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 287/M/Kp/XII/2013 Tentang Perubahan Ketiga Rencana Strategis Kementerian Riset Dan Teknologi Tahun 2010-2014. Penyempurnaan Renstra dilakukan terutama dalam hal indikator atau ukuran kinerja yang merepresentasikan tercapai atau tidaknya setiap tujuan atau sasaran yang ditetapkan.


12


a. Visi Dalam rangka menyatukan langkah dalam pembangunan iptek nasional, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi dilandasi suatu Visi yang ingin diwujudkan. Visi tersebut merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran. Visi Kementerian Riset dan Teknologi Pembangunan Iptek 2010– 2014 adalah:

dalam

IPTEK UNTUK KESEJAHTERAAN DAN KEMAJUAN PERADABAN Deskripsi iptek untuk kesejahteraan dimaksudkan dengan kemajuan iptek nasional yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk industri, membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan profesionalisme individu, dan meningkatkan pendapatan individu dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memajukan perekonomian bangsa. Kemajuan iptek diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan, perubahan iklim, ketahanan pangan, penanganan bencana, peningkatan pertahanan dan keamanan, dan lainlain, yang pada akhirnya meningkatkan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Deskripsi iptek untuk kemajuan peradaban dimaksudkan dengan kemajuan iptek nasional yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial dan budaya. Hasil-hasil litbang harus mencerminkan academic excellence, mempunyai economic value, dan memberikan social impact yang positif bagi kehidupan bangsa dan negara. Hal ini akan tercermin dari meningkatkan jumlah penduduk yang memasuki perguruan tinggi, jumlah S3 per tahun yang dihasilkan Perguruan Tinggi dalam negeri, jumlah

publikasi ilmiah internasional dan indek sitasi, dominasi teknologi lokal pada belanja teknologi, nasionalisme akan produk dalam negeri, dan kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian, pengembangan dan pemanfaatan iptek yang maju menempatkan Indonesia menjadi negara yang bermartabat, yang berdiri sama tinggi, dan duduk sama rendah dengan negara-negara lain di dunia. Kemajuan iptek nasional juga akan menempatkan Indonesia menjadi negara dengan peradaban maju, hasil akumulasi kemajuan budaya material dan non-material buah dari penelitian, pengembangan dan pemanfaatan iptek.

b. Misi Dalam upaya mewujudkan Visi Kementerian Riset dan Teknologi, maka disusunlah Misi sebagai berikut: 1) Meningkatkan penelitian, pengembangan dan pen dayagunaan iptek sebagai basis dalam membangun daya saing, kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional, serta mencapai kemajuan peradaban bangsa. 2) Memperkuat daya dukung iptek untuk mempercepat pencapaian tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; turut serta menjaga ketertiban dunia. Misi ini mencakup upaya menjawab permasalahan pembangunan iptek saat ini dan masa mendatang dalam aspek: kelembagaan iptek, sumber daya iptek, jaringan iptek, relevansi dan produktifitas iptek, dan pendayagunaan iptek. Misi tersebut juga merupakan pernyataan tentang hal-hal yang harus dicapai oleh organisasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan pada kurun waktu 5 tahun. Sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan, pernyataan Misi mencerminkan tentang segala sesuatu untuk pencapaian Visi tersebut.



13

c. Tujuan

d. Sasaran

Untuk mencapai Visi dan Misi Kementerian Riset dan Teknologi di atas, maka Visi dan Misi harus dirumuskan ke dalam tujuan yang lebih terarah dan operasional. Untuk meningkatkan kontribusi teknologi yang nyata terhadap upaya-upaya mensejahterakan masyarakat dan memajukan peradaban, maka tujuan yang harus dicapai adalah:

Tujuan di atas akan dicapai apabila tercapai penguatan dalam unsur-unsur Sistem Inovasi Nasional di sisi supply yakni: Kelembagaan, Sumberdaya dan Jaringan Iptek, di samping penguatan core business iptek itu sendiri, yakni Relevansi dan Produktivitas Iptek serta penguatan Pendayagunaan Iptek di kalangan pengguna baik masyarakat, pemerintah maupun dunia industri. Karena itulah, sasaran pembangunan iptek adalah:

1) Meningkatkan kemampuan litbang nasional. 2) Meningkatkan kontribusi iptek bagi pembangunan nasional. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kontribusi iptek bagi pembangunan bangsa. Hal ini dapat diperlihatkan pada Indeks Pilar Inovasi Indonesia berdasarkan WEF yang pada tahun 2010 Indonesia menduduki peringkat 36, diharapkan pada tahun 2014 peringkat Indonesia akan semakin baik yaitu pada peringkat 34 dunia.

1) 2) 3) 4) 5)

Menguatnya Kelembagaan Iptek; Menguatnya Sumber Daya Iptek; Menguatnya Jaringan Iptek; Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Iptek; Meningkatnya Pendayagunaan Iptek.

Integrasi vertikal untuk mencapai sinergi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan iptek tahun 2010-2014 dibangun dengan pola pikir yang diilustrasikan pada Gambar 2.2. Sasaran tersebut tertuang dalam Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010 – 2014 yang hingga kini telah memasuki revisi ke – 3 dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sasaran dan IKU Renstra Kementerian Ristek 2010-2014 No

Sasaran

IKU

Target 2014

1.

Tercapainya Penguatan Kelembagaan Iptek


2.

Tercapainya Penguatan Sumber Daya Iptek

Prosentase investasi anggaran litbang terhadap PDB

1%

Jumlah peneliti dan perekayasa (orang per 1 juta penduduk)

500 20

Peringkat dunia ke 45

3.

Tercapainya Penguatan Jaringan Iptek


4.

Meningkatkan Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek

Jumlah paten terdaftar

3.800

Jumlah publikasi ilmiah

90

Meningkatkan Pendayagunaan Iptek

Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang di industri, masyarakat dan untuk national security

158

5.


14


Gambar 2.2. Pola Pikir Sinergi Fungsional dalam Kerangka Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014

2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Riset dan Teknologi a. Arah Kebijakan Urgensi untuk pembangunan Sistem Nasional Iptek tidak dapat lagi ditampik, karena hanya ada satu pilihan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju, yakni meningkatkan kemampuan, penguasaan dan kemandirian iptek nasional. Iptek dimaksud adalah iptek yang tepat bagi solusi permasalahan nasional di segala bidang. Seperti disebutkan sebelumnya, kontribusi teknologi yang nyata terhadap upaya-upaya mensejahterakan masyarakat dan memajukan peradaban akan terwujud apabila terbangun sebuah sistem yang mengatur hubungan antara unsur-unsur yang mampu menyediakan iklim yang mendorong inovasi di tanah air yang dikenal sebagai sebuah Sistem Inovasi Nasional (SINas). Karena itulah, arah kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi adalah menumbuhkembangkan motivasi,

memberikan stimulasi dan fasilitasi, dan menciptakan iklim yang kondusif guna terwujudnya SINas melalui: [1] Kelembagaan Iptek yang efektif, [2] Sumberdaya Iptek yang kuat, [3] Jaringan antar-kelembagaan Iptek yang saling memperkuat (mutualistik), [4] Relevansi dan produktivitas Iptek yang tinggi, dan [5] Pendayagunaan Iptek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sistem Inovasi adalah jaringan antar institusi publik dan swasta dalam lingkup wilayah nasional (SINas) atau daerah (SIDa) di dalamnya terjadi interaksi secara koheren kegiatan memproduksi pengetahuan, menerapkan dan mendiseminasikan, sehingga menghasilkan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Para aktor utama yang menggerakkan Sistem Inovasi Nasional adalah perguruan tinggi, industri, dan lembaga litbang; sedangkan aktor pendukung terdiri dari pemerintah (nasional dan daerah), lembaga pembiayaan (pendanaan ventura), konsumen (end user), lembaga intermediasi, lembaga paten dan sertifikasi, lembaga diklat dan lainlain.



Selanjutnya dalam Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) menempatkan “penguatan kemampuan SDM dan Iptek Nasional” sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Adanya kebijakan MP3EI ini lebih menegaskan lagi betapa penguatan sistem inovasi menjadi penting lagi diterapkan dalam proses pembangunan. Strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama yaitu: (1) mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 (enam) Koridor Ekonomi; (2) memperkuat konektivitas nasional; (3) memperkuat kemampuan SDM dan Iptek nasional, dengan fokus utamanya peningkatan nilai tambah, mengintegrasikan pendekatan sektoral dan regional; memfasilitasi percepatan investasi swasta sesuai kebutuhannya dan mendorong inovasi. Selanjutnya

dalam

kerangka

MP3EI,

percepatan

15

pembangunan kemampuan iptek dilakukan melalui 6 prakarsa utama yakni: 1) Inisiatif Inovasi: 1-747 Untuk mewujudkan peningkatan produktivitas, maka direkomendasikan usulan Inisiatif Inovasi 1-747 sebagai pendorong utama terjadinya proses transformasi sistem ekonomi berbasis inovasi melalui penguatan sistem pendidikan (human capital) dan kesiapan teknologi (technological readiness). Proses transformasi tersebut memerlukan input pendanaan R&D sebesar 1% dari GDP yang terus ditingkatkan secara bertahap sampai dengan 3% GDP menuju 2025. Pelaksanaannya dilakukan melalui 7 langkah perbaikan ekosistem inovasi, sedangkan prosesnya dilakukan dengan menggunakan 4 wahana percepatan pertumbuhan ekonomi sebagai model penguatan aktor-aktor inovasi yang dikawal dengan ketat, yang dideskripsikan pada gambar 2.3. Dengan demikian, diharapkan 7 sasaran MP3EI di bidang SDM & Iptek akan dapat tercapai sehingga menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Gambar 2.3. Inisiatif Inovasi 1-747


16


2) Pengembangan Klaster Inovasi Solusi untuk 6 Koridor Ekonomi

Timur seperti mangga dan tanaman hortikultura lainnya.

Pengembangan 6 koridor ekonomi harus diiringi dengan penguatan klaster inovasi dalam kerangka meningkatkan keunggulan bersaing dan berinovasi. Keunggulan bersaing industri untuk berinovasi ditentukan oleh beberapa kondisi, antara lain faktor produksi, permintaan, industri pendukung, dan strategi & struktur perusahaan. Keempat faktor di atas satu sama lain membentuk suatu lingkungan nasional yang kondusif dimana perusahaan-perusahaan unggul dapat dilahirkan untuk berkompetisi.

• Model pengembangan kawasan industri inovasi

3) Revitalisasi PUSPIPTEK Technology Park

sebagai

Science

&

Merevitalisasi PUSPIPTEK sebagai S & T Park bertujuan untuk melahirkan IKM/UKM berbasis inovasi dalam berbagai bidang strategis yang mampu mengoptimalkan interaksi dan pemanfaatan sumber daya universitas, lembaga litbang, dan dunia industri/usaha, sehingga dapat menghasilkan produk inovatif. Untuk menjaga sustainabilitas pengelolaan S & T Park tersebut perlu dilakukan :

• Menjadikan PUSPIPTEK sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dengan manajemen profesional, sehingga tercipta link antara bisnis dan riset.

• Menjadikan PUSPIPTEK sebagai pusat unggulan riset berteknologi tinggi. 4) Pembentukan Klaster Inovasi Pemerataan Pertumbuhan

Daerah

untuk

MP3EI akan mendorong dan mengikutsertakan upaya masyarakat/pelaku usaha/pemerintah provinsi/daerah yang relatif sudah memiliki inisiatif untuk menumbuh kembangkan potensi inovasi pada produk dan program unggulan daerah. Sebagai contoh antara lain sebagai berikut:

• Model

Pengembangan Kawasan Inovasi Agroindustri, Gresik Utara, Pemprov. Jawa

produk-produk hilir yang terintegrasi, antara lain kelapa sawit, kakao, dan perikanan.

• Model Pengembangan Kawasan Inovasi Energi Kalimantan Timur sebagai model pengembangan kawasan industri inovasi energi terkemuka berbasis non-renewable dan renewable energy meliputi minyak, gas, batubara, bioenergy/CPO. 5) Penguatan Aktor Inovasi Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan MP3EI tergantung pada upaya cerdas dan efektif para aktor inovasi dari unsur akademisi/peneliti, dunia usaha/ industri, masyarakat, legislator, dan pemerintah. Beberapa pemikiran harus diupayakan dalam perencanaan dan pemanfaatan secara cerdas potensi anak bangsa dalam rangka membangun Indonesia maju dan bermartabat, antara lain:

• Menciptakan SDM yang memiliki kompetensi, berkepribadian luhur, berharkat dan bermartabat melalui pendidikan sains teknologi, pranata sosial dan humaniora yang berkualitas.

• Optimalisasi sumber daya manusia berpendidikan S2 dan S3 yang telah ada, dan menambah 7.00010.000 Ph.D di bidang sains dan teknologi secara bertahap dan terencana sampai tahun 2014.

• Pengadaan laboratorium berstandar inter nasional baik di bidang ilmu-ilmu dasar maupun terapan di perguruan tinggi, lembaga litbang LPK dan LPNK serta pusat riset swasta, untuk kepentingan kemakmuran bangsa.

• Kerjasama internasional yang mendorong pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatan berbagai best practices yang sudah dikembangkan di berbagai negara.



6) Memperkuat Operasionalisasi Nasional (SINas)

Sistem

Inovasi

Pengembangan inovasi produk suatu invensi melibatkan 3 pelaku utama dalam sistem inovasi nasional yaitu: pemerintah sebagai regulator, pelaku usaha/industri sebagai pengguna hasil invensi, dan lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi sebagai penghasil produk invensi. Seluruh aliran pengetahuan ini perlu diperkuat dan diupayakan konsensus nasional untuk menggunakan skema usulan ini sebagai dasar pengembangan produk inovasi. Pemerintah dalam hal ini akan memberikan tax insentif kepada industri, BUMNIS dan perusahan dari luar negeri yang hendak melakukan investasi foreign direct investment (FDI) yang nantinya akan menggunakan teknologi dalam negeri atau mentransfer teknologi dari luar negeri ke Indonesia. Kepada pelaku inovasi pemerintah akan memberikan insentif penelitian berupa peningkatan dana penelitian dengan syarat utama bahwa pihak industri sudah berminat menggunakan teknologi yang dikembangkan. Insentif dapat diberikan oleh pemerintah jika produk invensi sudah pasti memiliki

17

nilai pasar yang tinggi melalui persyaratan yang ketat seperti telah memiliki feasibility studies dan return of investment yang jelas. Persyaratan ini menjadi penting sebagai awal terjadinya inovasi di dalam sebuah negara. Selain itu, industri diminta untuk menjadi penggerak utama inovasi dengan memberikan state of the art kebutuhan invensi teknologi yang memiliki nilai pasar yang baik. Kebijakan pembangunan iptek hingga tahun 2014 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan iptek nasional mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Dukungan ini akan berwujud dalam bentuk peningkatan produktivitas menuju keunggulan kompetitif yang akan dicapai seiring dengan upaya memperkuat kemampuan sumber daya manusia berbasis inovasi. Warisan ekonomi berbasis sumber daya alam yang bertumpu pada labor intensive perlu ditingkatkan secara bertahap menuju skilled labor intensive dan kemudian menjadi human capital intensive. Peningkatan kemampuan modal manusia yang menguasai iptek sangat diperlukan ketika Indonesia memasuki tahap innovation-driven economies.

Gambar 2.4. Operasionalisasi Sistem Inovasi Nasional


18


b. Strategi Kebijakan Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kementerian Riset dan Teknologi diarahkan untuk menjalankan peran intermediasi dalam pembangunan Sistem Inovasi Nasional (SINas), yakni: 1) Mengkoordinir kebersamaan lembaga penelitian dalam aspek perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan di bidang litbang Iptek (supply-push technology). 2) Mempromosikan hasil litbang iptek untuk didayagunakan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 3) Menyerap kebutuhan masyarakat (termasuk pasar) dalam rangka mengarahkan aktivitas litbang Iptek (demand-driven approach). Peranan intermediasi ini penting untuk dilaksanakan dengan pendekatan manajemen yang efektif dan efisien, karena ditengarai adanya beberapa permasalahan di lapangan seperti adanya tumpang tindih program dan anggaran, Agenda Riset Nasional (ARN) yang masih belum diacu secara penuh oleh stake-holders pembangunan iptek, efek sinergi yang lemah, sehingga pembangunan iptek nasional menjadi lambat, marjinal, dan tidak terkoordinasi dengan baik. Strategi yang dijalankan oleh Kementerian Riset dan Teknologi dalam menjalankan peran intermediasi dan fungsi “koordinasi” dan “sinkronisasi” kelembagaan litbang (LPNK, LPD, Pemda, Swasta/ Industri/ Badan Usaha, dan Perguruan Tinggi) dan program litbang adalah dengan menjalankan sinergi fungsional, yaitu sinergi yang mengedepankan kebersamaan antar berbagai pemangku kepentingan dalam menjalankan fungsi-fungsi kelitbangan iptek. Pendekatan koordinasi dan sinkronisasi secara sinergi fungsional diharapkan mampu menerobos kebuntuan struktural melalui upaya membangun kebersamaan dalam menjalankan tupoksi di antara pemangku kepentingan Iptek. Dengan sinergi fungsional yang baik, maka hasil

litbang dan penemuan iptek yang dikembangkan lembaga penelitian baik di lembaga riset pemerintah maupun perguruan tinggi dapat diupayakan mampu melintasi “Lautan Kemubaziran“ untuk didayagunakan memenuhi kebutuhan industri maupun masyarakat pengguna lain.

c. Program Berdasarkan arah kebijakan pembangunan iptek nasional maupun arah kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi yang menekankan pentingnya membangun sebuah Sistem Inovasi Nasional (SINas), maka Program Kementerian Riset dan Teknologi selama periode 5 tahun adalah “Peningkatan Kemampuan Iptek Nasional untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional”. Pembangunan iptek diarahkan untuk meningkatkan unsur-unsur Sistem Inovasi Nasional, yakni: Kelembagaan, Sumber Daya, dan Jaringan Iptek, di samping penguatan core business iptek, yakni Relevansi dan Produktivitas Iptek serta Pendayagunaan Iptek. Dengan demikian, maka 5 pilar program pembangunan iptek tahun 2010 – 2014, yaitu: 1) Penguatan Kelembagaan Iptek, diarahkan bagi meningkatkan kualitas kelembagaan iptek, antara lain dicapai melalui kegiatan arah pengembangan kelembagaan iptek, penataan kelembagaan iptek, penguatan kompetensi lembaga iptek, pengembangan sistem legislasi iptek, pengembangan budaya dan etika iptek. 2) Penguatan Sumber Daya Iptek, diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya iptek, yang dicapai melalui kegiatan peningkatan SDM iptek, peningkatan sarana dan prasarana iptek, peningkatan investasi iptek, pengembangan data dan informasi iptek, peningkatan kekayaan intelektual dan standardisasi. 3) Penguatan Jaringan Iptek, diarahkan untuk penguatan jaringan iptek yang dicapai melalui kegiatan penguatan jaringan antar penyedia iptek, pengembangan jaringan antar penyedia dengan



pengguna iptek, penguatan hubungan penyedia iptek dengan lembaga regulasi, penguatan jaringan pusat dan daerah, penguatan jaringan Iptek internasional. 4) Relevansi dan Produktivitas Iptek, diarahkan untuk menyelaraskan antara kapasitas iptek, dengan kebutuhan pengguna dan meningkatkan produktivitas iptek yang dicapai melalui kegiatan pemeta rencanaan riptek nasional, pengembangan riptek prioritas, peningkatan produktivitas riptek strategis, peningkatan produktivitas riptek masya rakat, peningkatan produktivitas riptek industri. 5) Pendayagunaan Iptek, diarahkan untuk meningkatkan pendayagunaan hasil litbangyasa nasional yang dicapai melalui kegiatan analisis kebutuhan iptek nasional, pendayagunaan iptek masyarakat, pendayagunaan iptek strategis, pendayagunaan iptek industri kecil menengah, dan pendayagunaan iptek industri besar.

2.4. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014 Dengan telah diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

19

Pemerintah (SAKIP), Kementerian Riset dan Teknologi menindaklanjuti dengan menyusun Penetapan Kinerja (PK). Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah: meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Kementerian Riset dan Teknologi telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2014 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada, berbasis pada Renstra Kementerian Ristek 2010 - 2014. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2. Penetapan Kinerja Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2014 NO. 1. 2.

3. 4.

5.

SASARAN Menguatnya Kelembagaan Iptek Menguatnya Sumberdaya Iptek

Menguatnya Jaringan Iptek Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek Meningkatnya Pendayagunaan Iptek

INIDIKATOR KINERJA UTAMA

45

ANGGARAN (Rp) SEMULA REVISI 18.464.500.000 13.066.940.000

500

154.952.200.000 153.438.847.000

PROGRAM SEMULA

TARGET 2014

Peringkat dunia kualitas Peringkat lembaga penelitian Jumlah peneliti dan perekayasa Peneliti dan (orang/1 juta penduduk) Perekayasa

1 % Peningkatan 13.982.200.000 10.748.957.000 Kemampuan Kolaborasi 4 Iptek untuk 116.238.242.000 110.236.167.000 Penguatan Sistem Paten Terdaftar 760 122.828.800.000 106.205.743.000 Inovasi Publikasi Ilmiah 50 Nasional

Prosentase investasi litbang terhadap PDB Jumlah kolaborasi riset lembaga litbang dengan industri Jumlah Paten Terdaftar Jumlah Publikasi Ilmiah

Persentase

Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional (industri, masyarakat, national security)

Teknologi

18

49.395.003.000

37.562.944.000


Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2014

21

Bab III. Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2014

3.1. Pengendalian Kinerja Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan penajaman hasil-hasil kerja Kementerian Riset dan Teknologi, maka pola pikir/mind set manajemen program berupa: perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan disempurnakan menjadi manajemen kinerja (hasil kerja) berupa: perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengendalian kinerja dan pelaporan kinerja sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 3.1. Penyempurnaan ini dilakukan, agar kerja kementerian berubah dari pendekatan/cara pandang yang berorientasi proses/kegiatan (process oriented) menuju manajemen kinerja yang berorientasi hasil/

kinerja (output/outcome oriented). Untuk itu, halhal yang berkaitan dengan hasil kerja seperti tujuan, sasaran, target, capaian, indikator kinerja utama (IKU) menjadi titik-tolak manajemen, yang dirumuskan secara seksama, jelas dan akurat serta ditetapkan. Dalam hal pengendalian kinerja, Kementerian Riset dan Teknologi terus melakukan perbaikan. Dari PK 2014 yang telah ditandatangani, maka telah dibuat penjabaran lebih lanjut dokumen PK ke dalam suatu rencana aksi yang lebih detail dan dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan kinerja secara periodik (triwulan dan semesteran) melalui Unit Kerja Menteri untuk Pemantauan dan Pengendalian Program (UKMP-3).

Pengndalian Kinerja

1

3 Pengukuran Kinerja

Capaian Kinerja

5

Evaluasi Kinerja

2

4

Gambar 3.1. Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil (Output/Outcome)


Kementerian Riset dan Teknologi melaksanakan perencanaan kinerjanya secara lima Laporan Akuntabilitas Kinerja 2014 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

tahunan dan tahunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 200102014, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK). Untuk menjaga konsistensi, keterpaduan dan keselarasan sasaran kinerja dalam

Kinerja

Kinerja

2

22

4



Kementerian Riset dan Teknologi melaksanakan perencanaan kinerjanya secara lima tahunan dan tahunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 20010Kementerian Riset Kerja dan Pemerintah, Teknologi melaksanakan Untuk menjaga konsistensi, keterpaduan dan keselarasan 2014, Rencana Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja perencanaan kinerjanya secara lima tahunan dan

sasaran kinerja dalam masing-masing dokumen, maka

(PK). menjaga konsistensi, dan keselarasan sasaran dalam tahunanUntuk yang tertuang dalam dokumen Rencanaketerpaduan Strategis dilakukan harmonisasi, formulasi IKUkinerja antara IKU level (Renstra) 20010-2014, Rencana maka Kerja dilakukan Pemerintah, harmonisasi, Kementerian, Deputi, AsdepIKU sebagaimana masing-masing dokumen, formulasi antara diperlihatkan IKU level Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK).

pada Gambar 3.2.

Kementerian, Deputi, Asdep sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 3.2.

IK K-

a

IKKIkk -bb

IK Ikk K-a a

IKKIkk

b -b

IK Ikk K-a a

IKKIkk

b -b

IK Ikk K-a

a

IKKIkk -bb

Gambar 3.2. 3.2. Hirarki IKU pada Kementerian Gambar Hirarki IKUyang yang bermuara bermuara pada IKUIKU Kementerian

Pada indikator-indikator tersebut dilakukan• pengendalian kegiatan dan Pada indikator-indikator tersebut dilakukan pengendalian Penilaian kinerjakinerja outcome dilakukan(output) oleh Menteri kinerja kegiatan (output) dan outcome periodik Riset dan dan Menteri Riset, Teknologi outcome secara periodik dalam secara rangka menjaga agar arahTeknologi program/kegiatan on the track dalam rangka menjaga agar arah program/kegiatan on dan Pendidikan Tinggi pada semester dan akhir dan mendukung pencapaian IKU, sesuai dengan perencanaan kinerja. Kegiatan-kegiatan the track dan mendukung pencapaian IKU, sesuai dengan tahun. Hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi yang dilakukan dalam rangka pengendalian antara lain : dalam rangka pengumpulan data perencanaan kinerja. Kegiatan-kegiatan yang dilakukankinerja dan mengukur dalam rangka pengendalian kinerja antara lain : kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan • Monitoring dan evaluasi (monev) tingkat Kementerian 29 dan sasaran. (melalui Unit Kerja Menteri Untuk Pemantauan dan Pengendalian Program/UKM-P3); Pengendalian • Mempresentasikan laporan pengendalian kegiatan internal (melalui unit Inspektorat). tersebut dalam Rapim kepada Menteri, agar mendapat perhatian penuh pimpinan dan unit kerja • Penilaian kinerja output dilakukan oleh Tim Penilai terkait. UKMP-3 secara periodik tribulanan, hasilnya telah digunakan sebagai salah satu dasar pemberian • Memastikan hasil evaluasi UKM-P3 ditindaklanjuti/ tunjangan kinerja pegawai, selain unsur kehadiran dimanfaatkan oleh unit kerja terkait untuk perbaikan dan integritas. pelaksanaan kinerja kegiatan selanjutnya.



23

Terkait dengan laporan pengendalian kegiatan tri bulanan UKM-P3, tahapan dan metodologi penyusunan laporan adalah:

yang hasilnya dipergunakan sebagai salah satu dasar pemberian tunjangan kinerja pegawai disamping komponen kehadiran dan integritas.

• Dokumen PK yang telah ditandatangani dijabarkan

• Penilaian kinerja kegiatan UKMP-3 secara tri bulanan

lebih lanjut ke dalam rencana aksi lebih detail (matrik 8 kolom) yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan kinerja secara periodik.

dilakukan oleh Tim Penilai melalui sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Perencanaan (SIRen) Kementerian Riset dan teknologi.

• Program yang diukur terutama adalah program strategis kementerian, yang telah didefinisikan/ ditetapkan. Kuantifikasi besaran kinerja melalui pengisian matriks 8 kolom dengan bingkai waktu (tri bulanan).

• Penilaian kinerja kegiatan tri bulanan (B03 s/d B12)

• Monitoring dan verifikasi lapangan (sampling). • Evaluasi tengah dan akhir tahun oleh Tim Pakar untuk memberikan keyakinan yang memadai dan rekomendasi bahwa arah dan target kinerja dapat tercapai.

• Penyusunan laporan hasil evaluasi tri bulanan, tengah tahun dan akhir tahun.

oleh suatu Tim Penilai yang ditetapkan oleh Menristek

SK Menegristek No.208/M/KP/VII/2010. Lap tri wulanan UKM-P3

Draft-2 MONLAP & VERIFIKASI

• Bag Monev • Wkl Deputi DATA & LAP

• Inspektorat • TAM • Humas

Draft-1

FINALISASI LAP & DISTR

• SAM/SKM • Pakar lain

• TU Sesmen • Biro Umum

ANALISIS & REKOMEND

Draft-3

Gambar 3.3. Tahapan dalam Penyusunan Laporan UKM-P3

3.2. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial

organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Adapun rumusannya adalah sebagai berikut:


24


Prosentase Capaian =

Realisasi Rencana

x 100%

Dengan membandingkan antara realisasi dan rencana kegiatan, maka dapat dilihat jumlah prosentase pencapaian pada masing-masing indikator kinerja. Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Untuk mengukur capaian masing-masing IKU dilakukan secara umum yakni melalui data statistik nasional dan internasional yang ada, data survei, serta data kegiatan. Sedangkan analisis capaian masingmasing IKU diupayakan disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan alasan penetapan masingmasing IKU; cara mengukurnya; capaian kinerja yang membandingkan tidak hanya antara realisasi kinerja dengan target, tetapi pembandingan dengan tahun sebelumnya, trend kinerja selama 3-5 tahun terakhir dan pada akhir periode Renstra; pencapaian secara nasional dan/atau internasional disertai dengan data pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik, news dan data pendukung lainnya.

integral dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), yang meliputi aspek: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Dengan memperhatikan secara cermat hasil penilaian akuntabilitas kinerja di tahun sebelumnya, perbaikan dan penguatan diantaranya difokuskan pada hal-hal yang menjadi catatan penting hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian PAN dan RB. Beberapa langkah perbaikan yang dilakukan dalam SAKIP adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja 1) Melakukan Revisi Renstra 2010-2014 hingga Revisi ke-3 sesuai dengan Kepmenristek No. 278/Kp/ XII/2013. Pada dokumen Renstra Revisi tersebut pada Tujuan dan Sasaran telah tercantum indikator dan target kinerja pada akhir periode Renstra, sebagai representasi dari kondisi jangka menengah yang akan diwujudkan. 2) Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015. 3) Menyusun Penetapan Kinerja (PK) tahun 2014. Penandatanganan PK 2014 telah dilakukan pada tanggal 6 Februari 2014 oleh Menristek, Para Deputi dan Asisten Deputi (Asdep), yang sebelumnya didahului masing-masing Deputi mempresentasikan program, kegiatan dan target kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2014.

3.3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian Riset dan Teknologi terus melaksanakan berbagai upaya perbaikan, dengan tujuan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dan berorientasi kepada hasil (result oriented government). Implementasi dan pengembangan sistem akuntabilitas dilakukan di semua komponen yang merupakan bagian

Gambar 3.4 Penandatanganan PK 2014 oleh Menristek dan Deputi Kelembagaan Iptek



25

Gambar 3.5 Penandatanganan PK 2014 oleh Deputi dan Asdep di Lingkungan Kedeputian Sumberdaya Iptek 4) Menyusun penjabaran lebih lanjut dokumen PK 2014 ke dalam suatu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress)

kinerja secara periodik (tribulanan). 5) Menetapkan dan melakukan evaluasi outcome (IKU) secara periodik (tengah tahun oleh Menristek dan akhir tahun oleh Menristek dan Dikti).

Gambar 3.6 Evaluasi Outcome (IKU) Tengah dan Akhir Tahun Selain perbaikan dokumen-dokumen perencanaan, Kementerian Ristek juga melakukan berbagai agenda aksi diantaranya : 1) Mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Informasi Perencanaan (SIRen). SIRen dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam sistem perencanaan di Kementerian

Riset dan Teknologi. Sistem ini dikembangkan secara online, namun mempunyai sistem keamanan yang berjenjang melalui penggunaan password. Kegiatan yang sudah direncanakan tidak bisa diubah sewaktuwaktu, perlu ijin prinsip secara berjenjang. Salah satu keunggulan SIRen ini adalah penyerapan anggaran dapat diketahui secara online.


26


Pada perkembangannya, kebutuhan konten sistem informasi untuk sistem perencanaan terus bertambah, terutama kebutuhan informasi dan konten monitoring dan evaluasi program dan kegiatan. Hingga kini pengembangan SIRen sudah pada tahap pengembangan untuk penilaian kinerja

kegiatan tribulanan UKMP-3 oleh Tim Penilai dan menampilkan dashboard rencana dan realisasi kegiatan secara fisik dan anggaran, hasil penilaian kinerja tribulanan, dan telah dapat menampilkan data realisasi anggaran berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) secara real time.

Gambar 3.7. Dashboard Kemenristek

Gambar 3.8. Dashboard Deputi



2) Kalender Perencanaan Kemenristek.

27

pelaksanaan kegiatan setelah keluarnya DIPA.

Untuk mendukung Perencanaan yang baik dan akurat di Kementerian Riset dan Teknologi, telah dibuat Kalender Perencanaan. Kalender ini menerangkan agenda-agenda penting dalam penyusunan Anggaran DIPA dan tahapan yang harus dilakukan baik secara internal maupun agenda penting terkait dengan instansi Bappenas, DPR dan DJA. Dalam kalender perencanaan juga mencakup agenda pengendalian kinerja atas

3) Pedoman Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran.

Pedoman ini dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan RKA-K/L yang dilandasi perencanaan berbasis kinerja, sehingga evaluasi kegiatan dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien. Pedoman perencanaan masih dalam proses legalisasi untuk ditetapkan dalam Permenristek dan Dikti.

Gambar 3.9 Kalender Perencanaan

b. Pengukuran Kinerja Kementerian Riset dan Teknologi mengupayakan pengukuran atas target-target yang direncanakan dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berorientasi pada hasil (Outcome) dan diformalkan dalam Keputusan Menteri. Untuk lebih meningkatkan

Akuntabilitas Kinerja, Kementerian Riset dan Teknologi telah mereviu IKU sesuai Kepmenristek No. 279/M/ Kp/X/2013 yang diberlakukan sebagai indikator kinerja utama pada kegiatan Kementerian Ristek tahun 2014, yaitu :


28


1) Peringkat dunia kualitas lembaga penelitian 2) Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/ 1 juta penduduk) 3) Presentase investasi anggaran litbang terhadap PDB

TAHAPAN PEMBERLAKUAN Si PeKIK No.

Komponen

1

Kehadiran

5) Jumlah paten terdaftar

2

6) Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang di industri, masyarakat dan untuk national security

3

4) Jumlah kolaborasi riset lembaga litbang dengan industri

Dalam hal pengukuran kinerja 2014, Kementerian Riset dan Teknologi telah menetapkan target semesteran dari IKU. Target IKU tersebut dimonitor dan dievaluasi pada semester dan akhir tahun oleh Menteri. Sementara itu, dalam hal pengukuran kinerja individu, Kementerian Riset dan Teknologi juga telah menetapkan Si PeKIK (Sistem Penilaian Kinerja Individu Kemenristek), dengan komponen penilaian : Kehadiran (bobot 20%, diukur harian Sistem Absensi); Capaian Kinerja (bobot 50%, diukur semesteran dari Pencapaian Kinerja Output); Integritas (bobot 30%, diukur semesteran berdasarkan Temuan BPK/Inspektorat).

2012 Hanya diukur dari komponen kehadiran

2013

2014

60% JanJun 13

40% JulDes 13

20% JanJun 14

20% Jul-Des 14

Capaian

20% Smt I/12

40% Smt II/12

50% Smt I/13

50% Smt I/13

Integritas

20 % Smt I /12

20 % Smt II/12

30 % Smt I /13

30 % Smt II /13

Gambar 3.11. Tahapan Pemberlakuan SiPeKIK Mulai tahun 2013 untuk komponen Capaian, telah dilakukan penilaian kinerja oleh Tim Penilai terhadap target-target tribulanan (B3 s/d B12) yang tercantum dalam UKMP-3. Landasan yang dipergunakan adalah SK Menegristek No. 192/M/Kp/XII/2012 tentang Petunjuk Teknis Penghitungan Sistem Penilaian Kinerja Individu dan SK Menegristek No. 14/M/Kp/II/2013 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Kementerian Ristek. Pola pelaksanaannya telah dilakukan secara on line melalui Sistem Informasi Perencanaan (SIRen).

Si PeKIK

Sistem Penilaian Kinerja Individu Kemenristek DASAR HUKUM : Perpres No 102 Tahun 2012 Permen No 10 Tahun 2012 Kepmen No 192 /M/Kp/XII/2012

Gambar 3.10 Sistem Penilaian Kinerja Individu Pemberlakuan SI PeKIK diatur sebagai berikut :

Gambar 3.12. Hasil Penilaian Kinerja UKMP-3



29

pemantauan dan pengendalian program dan kegiatan, dilakukan evaluasi secara berkala dan konsisten melalui Unit Kerja Menteri Untuk Pemantauan dan Pengendalian Program (UKM-P3) pada Tengah dan Akhir Tahun. Pada tahun 2014 telah dilakukan evaluasi kinerja outcome (IKU) untuk mengetahui sejauhmana progress capaian atas target IKU yang telah ditetapkan. Hal ini juga untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi pimpinan atas pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan.

e. Capaian Kinerja Gambar 3.13. Hasil Penilaian Kinerja UKMP-3 untuk Tunjangan Kinerja

c. Pelaporan Kinerja Penyajian informasi dalam LAKIP Kementerian dan Unit Kerja secara terus menerus diperbaiki dan ditingkatkan antara lain melalui Capaian Kinerja dari unit kerja dengan IKU yang terukur. Dalam Laporan LAKIP ini juga terus ditingkatkan kualitasnya diantaranya menggambarkan pembandingan kinerja yang memadai, mencakup tidak hanya antara realisasi kinerja dengan target, tetapi pembandingan dengan tahun sebelumnya, tren kinerja selama 3-5 tahun terakhir dan pada akhir periode Renstra maupun kontribusinya terhadap pencapaian nasional dan pembandingan dengan Internasional, serta dampak yang ditimbulkan dari capaian kinerja IKU. LAKIP yang disusun juga sudah dimanfaatkan dalam proses manajemen dalam pengambilan keputusan. Rekomendasi hasil evaluasi AKIP oleh Menpan dan RB diantaranya telah ditindaklanjuti dengan Revisi Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 dan IKU Kementerian Riset dan Teknologi.

d. Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja internal terhadap LAKIP Eselon I dilakukan oleh Inspektorat. Disamping itu, dalam rangka

Untuk mendapatkan capaian Output dan Outcome yang terukur telah tersusun Peta Strategi dan IKU Kementerian Riset dan Teknologi berbasis Balanced Score Card (BSC). Dari hasil evaluasi kinerja output dan outcome secara umum semua sasaran yang ditetapkan Kementerian Riset dan Teknologi meliputi 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) berhasil dicapai (100 %) dan bahkan beberapa diantaranya berhasil melebihi yang ditargetkan, sedangkan adanya target yang belum dapat terpenuhi yaitu dalam hal upaya meningkatkan prosentase investasi litbang terhadap PDB. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang ada belum mampu memberikan insentif bagi industri untuk meningkatkan investasinya dalam kegiatan litbang. Untuk meningkatkan capaian-capaian indikator outcome yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK), maka Kementerian Riset dan Teknologi berupaya meningkatkan fungsi koordinasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian outcome bisa disinergikan dengan kebijakan dan program dari Kementerian Terkait. Selain itu, dalam upaya peningkatan capaian indikator outcome, maka Kementerian Riset dan Teknologi berupaya untuk meningkatkan efektivitas kinerja instrumen kebijakan yang ada. Disamping capaian kinerja output dan outcome, capaian kinerja lainnya yang diraih Kementerian Ristek yaitu penerapan SMM ISO 9001:2008 dengan menghasilkan 5 Sertifikat ISO 9001:2008 terhadap 5 layanan di


30


Kementerian Riset dan Teknologi. Untuk tahun 2011, sertifikasi layanan PP IPTEK, untuk tahun 2012, 1 sertifikat layanan Peneliti Asing Biro Hukum dan Humas dan 1 Help Desk untuk LPSE. Untuk tahun 2013, 1 sertifikat layanan PPID dan tahun 2014, 1 sertifikat layanan Wisma Tamu Puspiptek, Serpong.

pemangku kepentingan mudah dalam mengukur dan menganalisa keberhasilan kinerja Kementerian, maka ditentukan indikator yang menjadi indikator utama. IKU Kementerian Riset dan Teknologi disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstranas Iptek) Tahun 2010-2014 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Ristek Tahun 2010-2014 sesuai dengan Kepmenristek No. 26/M/Kp/ III/2013. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam IKU Kementerian Riset dan Teknologi dapat dilhat pada tabel 3.1. dibawah ini.

3.4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Riset dan Teknologi merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang menjadi tanggungjawabnya. Dari indikator-indikator yang telah ditetapkan dan agar

Tabel 3.1 IKU Kementerian Riset dan Teknologi Tujuan 1: Meningkatkan kemampuan litbang nasional Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1.



2.

Menguatnya Sumber Daya Iptek

Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk) Prosentase investasi litbang terhadap PDB

3.



Tujuan 2: Meningkatkan kontribusi iptek bagi pembangunan nasional Sasaran Strategis 4.

Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Iptek

Indikator Kinerja Jumlah Paten Terdaftar Jumlah Publikasi Ilmiah

5.


Alasan yang mendasari penetapan IKU di atas adalah karena Kementerian Riset dan Teknologi bersungguhsungguh ingin “mewujudkan iptek sebagai kekuatan utama kesejahteraan berkelanjutan dan peradaban bangsa”, sehingga mampu memberikan solusi permasalahan iptek mengenai keterbatasan sumberdaya iptek, rendahnya


kontribusi iptek nasional di sektor produksi dan lemahnya sinergi kebijakan iptek. Dari masing-masing indikator kinerja di atas telah ditetapkan target-target yang hendak dicapai. Target dan keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2014 dirinci sebagaimana Tabel 3.2.



31

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 NO.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN

1



2

Menguatnya Sumberdaya Iptek

Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk) Prosentase investasi litbang terhadap PDB

3


4

Meningkatnya Jumlah Paten Terdaftar Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek Jumlah Publikasi Ilmiah

5




3.5. Analisis Capaian Kinerja Kementerian Riset dan Teknologi telah menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam periode 2010 - 2014 yaitu penguatan dalam unsur-unsur Sistem Inovasi Nasional (SINas) di sisi supply yakni: Kelembagaan, Sumber Daya, dan Jaringan Iptek, di samping penguatan core business iptek itu sendiri, yakni Relevansi dan Produktivitas Iptek, serta Pendayagunaan Iptek di kalangan pengguna baik masyarakat, industri maupun untuk national security. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kementerian negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon I Kementerian Negara menetapkan, bahwa Tugas : Kementerian Riset dan Teknologi mempunyai tugas penyelenggaraan urusan di bidang riset dan teknologi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Riset dan Teknologi menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan dan

TARGET 2010 - 2014

TAHUN 2014 TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Peringkat 45 Peringkat 45 Peringkat 41 Naik 4 Peringkat 500

500

551

Tercapai 110 %

1.00%

1.00%

0,09 %

Tercapai 9 %

20

4

5

Tercapai 125 %

3.800

760

2.865

Tercapai 376,97 %

90

50

100

Tercapai 200 %

158

18

26

Tercapai 144 %

penetapan kebijakan di bidang riset dan teknologi; 2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan teknologi. Dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan, hingga tahun 2014 Kementerian Riset dan Teknologi menetapkan kebijakan dan memfasilitasi penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan yang diprakarsai oleh LPNK di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi, yaitu:

 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan

 Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

 PP No. 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif


32


 PP No. 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir

 PP No. 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 4 Tahun 2013 tentang Informasi Geospasial

 PP No. 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi. Selain itu, Kementerian Riset dan Teknologi juga menetapkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi serta Keputusan Menteri Riset dan Teknologi antara lain:

 Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 246/M/Kp/IX/2011 Tentang Arah Penguatan SINas untuk Meningkatkan Kontribusi Iptek terhadap Pembangunan Nasional

 Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bantuan Teknis Penelitian dan Pengembangan Kepada Badan Usaha

 Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Daftar Bidang Penelitian Berisiko

Tinggi dan Berbahaya dan Instansi Pemerintah Yang Berwenang Memberikan Izin Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya

 Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan SIstem Inovasi Daerah (SIDa)

 Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 25/M/ Kp/III/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian. Dalam hal koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan teknologi, beberapa capaian kinerja Kementerian Riset dan Teknologi tercermin pada capaian indikator kinerja utama (IKU). Dari tabel 3.2 diatas menunjukkan capaian IKU Kementerian Riset dan Teknologi tahun 2014 bahwa secara umum target berhasil dipenuhi, bahkan terdapat capaian yang melebihi target yang telah ditentukan. Secara lebih detail dari masingmasing sasaran telah ditetapkan indikator kinerja utama yang hendak dicapai. Capaian indikator kinerja dijelaskan dalam analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Menguatnya Kelembagaan IPTEK Pembangunan Kelembagaan Iptek dalam rangka penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas), dilaksanakan secara berkesinambungan pada periode tahun 2010-2014. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kemampuan iptek nasional, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa untuk mempercepat pencapaian tujuan negara. Pembangunan kemampuan iptek nasional diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dalam penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan iptek yang dibutuhkan bagi peningkatan daya saing industri nasional dan kesejahteraan bangsa. Untuk penguatan kelembagaan Iptek tersebut, maka sistem insentif, penghargaan dan peningkatan budaya

masyarakat yang kondusif dalam pengembangan iptek perlu diberikan. Penetapan sasaran ‘Menguatnya Kelembagaan Iptek’ diimplementasikan dengan menetapkan indikator kinerja utama yaitu Peringkat Dunia Kualitas Lembaga Penelitian. Peringkat dunia kualitas lembaga penelitian diambil dengan mengacu pada laporan Global Competitiveness Index (GCI) dari World Economic Forum (WEF) yang dipublikasikan setiap tahun, dan kualitas lembaga penelitian merupakan salah satu variabel dari 7 variabel dalam menghitung peringkat inovasi yang merupakan pilar ke 12 dari GCI. Variabel lainnya yaitu: kapasitas inovasi, pembiayaan litbang oleh badan usaha, kolaborasi


33


litbang antara perguruan tinggi dan industri, belanja pemerintah dalam produk teknologi maju, ketersediaan peneliti dan perekayasa , serta paten. Penilaian variabel ini dilakukan melalui survei opini oleh pakar yang ditunjuk WEF di seluruh negara responden. Selanjutnya diberikan penilaian dengan skala antara 1 (poor) – 7 (best) dan diperingkatkan berdasarkan capaian nilai masing-masing negara .

Jika dibanding dengan negara ASEAN lainnya, peringkat kualitas lembaga penelitian Indonesia cukup baik dan hanya di bawah Malaysia (peringkat 20) dan Singapura (11) seperti terlihat pada tabel 3.3 berikut. Tabel.3.3. Peringkat Kualitas Lembaga Penelitian Negara ASEAN No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

IKU 1 Peringkat Dunia Kualitas Lembaga Penelitian Peringkat kualitas lembaga penelitian Indonesia menurut laporan GCI-WEF tahun 2014 berada pada nomor 41. Capaian peringkat ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu nomor 45. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, peringkat Indonesia meningkat 5 tingkat lebih tinggi dari sebelumnya berada pada nomor 46.

Negara Singapura Malaysia Indonesia Thailand Philippine Laos Vietnam Myanmar Timor Leste

Peringkat 2013 11 27 46 60 91 74 89 143 141

Peringkat 2014 11 20 41 61 75 86 96 136 138

Pencapaian target kinerja dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2014 digambarkan pada Tabel. 3.4 berikut :

Tabel. 3.4. Pencapaian Target Kinerja Menguatnya Kelembagaan Iptek Sasaran Strategis Menguatnya Kelembagaan Iptek

Target Kinerja

Indikator Kinerja Peringkat Dunia Kualitas Lembaga Penelitian

45

Sasaran Strategis Menguatnya Kelembagaan Iptek, capaiannya didukung IKU 1 Peringkat Dunia Kualitas Lembaga Penelitian pada tahun 2014 telah melebihi target dengan mencapai peringkat 41 dari target yang ditetapkan peringkat 45 (4 peringkat lebih tinggi). Adapun dana yang dialokasikan untuk pencapaian kinerja tersebut sebesar Rp.18.464.500.00,- telah dilakukan

Anggaran (Rp. ribu) 13.066.940.000

Kinerja 41 (naik 4 peringkat)

Realisasi Anggaran (Rp.ribu) 12.891.495.203

(%) 94,13

revisi karena adanya program penghematan anggaran pemerintah menjadi Rp.13.066.940.000,- terealisasi sebesar Rp.12.891.495.203,- (98.66%). Perbandingan dengan tingkat capaian tahun 2014 dan target dalam Renstra 2010-2014 menunjukkan adanya peningkatan, hal ini dapat diilustrasikan dalam Tabel 3.5

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2013-2014 dan Perbandingan Capaian Indikator 2010-2014 Menguatnya Kelembagaan Iptek IKU

Satuan

Peringkat Dunia Kualitas Peringkat Lembaga Penelitian Dunia

T 46

Tahun 2013 R 46 Sesuai target

T 45

Tahun 2014 R 41 Melebihi target

Capaian Target s/d 2014 T 46

R 41

Melebihi target


34


Berdasarkan Tabel 3.5 di atas terlihat bahwa capaian IKU jumlah Peringkat Dunia Kualitas Lembaga Penelitian sampai dengan akhir periode 2010-2014 meningkat cukup signifikan yaitu peringkat dunia 41 dari target peringkat dunia 46. Tercapainya target IKU ini didapatkan karena dukungan sumberdaya baik berupa dukungan anggaran yang memadai, SDM yang kompeten, dukungan kebijakan dari pimpinan, maupun efektivitas instrumen kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi dalam mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan iptek . Instrumen kebijakan yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan IKU ini adalah program Pusat Unggulan Iptek (PUI). Melalui instrumen kebijakan ini, Kemenristek dalam 5 tahun terakhir terus mendorong tumbuh kembangnya PUI di seluruh Indonesia. Dengan memberikan insentif

pembinaan kepada pusat-pusat litbang berpotensi dan berkinerja baik, sampai saat ini telah ditetapkan 9 pusat litbang menjadi PUI. Dengan pelaksanaan program PUI ini tidak hanya meningkatkan kinerja dari pusat litbang itu sendiri, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan dan pengakuan dari pihak industri kepada pusat litbang. Setelah ditetapkan menjadi PUI banyak tawaran kerjasama riset yang datang dari industri bahkan dari lembaga internasional dan negara sahabat. Hal lain yang sangat menggembirakan selama perjalanan 5 tahun pelaksanaan kegiatan pengembangan Pusat Unggulan Iptek, yaitu bahwa Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah mengakui program Pusat Unggulan Iptek dan menempatkannya menjadi hot issue dalam OECD Science, Technology, and Industry Outlook 2014.

Sumber: OECD STI Outlook 2014



Kebijakan Pengembangan Pusat Unggulan Iptek telah sejalan dengan amanat yang tertera dalam Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 yaitu pengembangan pusat-pusat unggulan yang memiliki keunggulan kompetitif dan mampu berdaya saing serta meningkatkan perekonomian bangsa. Selain itu, kegiatan pengembangan Pusat Unggulan Iptek ini juga merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka turut mendukung pelaksanaan kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang tertera dalam Perpres No. 32 tahun 2011. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan salah satu dari tiga strategi utama pelaksanaan MP3EI, yaitu pengembangan center of excellence di setiap koridor ekonomi, yang didorong melalui pengembangan SDM dan iptek yang sesuai untuk peningkatan daya saing. Sejalan dengan 9 Program Prioritas Nawa Cita, pada program 7 dinyatakan secara tegas “Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik” dengan cara “membangun kedaulatan pangan, mewujudkan kedaulatan energi, mewujudkan kedaulatan keuangan, mendirikan bank petani/ nelayan dan UMKM termasuk gudang dengan fasilitas

35

pengolahan pasca panen di tiap sentra produksi tani/ nelayan, dan mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional”, maka kegiatan pengembangan Pusat Unggulan Iptek merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mempercepat pencapaian program Nawa Cita tersebut. Program PUI kemudian dituangkan dalam Rensta Tahun 2010-2014 dan dijabarkan melalui pelaksanaan kegiatan pengembangan PUI yang ditetapkan melalui SK Menristek No. 81a/M/Kp/III/2011 tentang Pembentukan Program Pengembangan Pusat Unggulan Iptek. Pusat Unggulan Iptek adalah suatu organisasi baik berdiri sendiri maupun berkolaborasi dengan organisasi lainnya (konsorsium) yang melaksanakan kegiatankegiatan riset bertaraf nasional dan internasional pada bidang spesifik secara multi dan inter disiplin dengan standar hasil yang sangat tinggi serta relevan dengan kebutuhan pengguna iptek. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga litbang nasional dalam kerangka penguatan SINas agar dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.


36


Gambar. 3.14. Pelaksanaan Kegiatan Pusat Unggulan Iptek Tahun 2014 Sejak tahun 2010 kegiatan Pengembangan Pusat Unggulan Iptek, mulai diinisiasi oleh Kementerian Riset dan Teknologi melalui penyusunan konsepsi pengembangan Pusat Unggulan Iptek di Indonesia. Penyusunan konsepsi pengembangan Pusat Unggulan Iptek dilakukan dengan menyusun kerangka umum pengembangan Pusat Unggulan Iptek berupa Pedoman Pengembangan Pusat Unggulan Iptek. Kriteria yang telah ditetapkan dan menjadi persyaratan lembaga litbang untuk ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek, yaitu kemampuan lembaga litbang untuk menyerap informasi dan teknologi dari luar (sourcing/absorptive capacity),

kemampuan lembaga litbang untuk mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development capacity), kemampuan lembaga litbang untuk mendiseminasikan hasil-hasil riset (disseminating capacity), dan kemampuan lembaga litbang untuk mengembangkan potensi sumber daya lokal (local resources development capacity). Setelah 5 tahun pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pusat Unggulan Iptek, beberapa capaian kinerja telah berhasil dicapai oleh kegiatan ini. Capaian kinerja sesuai dengan target dalam Renstra Kementerian Ristek dapat terlihat sesuai dengan tabel dibawah ini.



37

Tabel.3.6. Progres Capaian Kinerja Pengembangan Pusat Unggulan Iptek Tahun 2010-2014 No.

Tahun

Pusat Unggulan Iptek

Keterangan

1.

2010

Penyusunan konsepsi pengembangan Pusat Unggulan Iptek

2. 3.

2011 2012

4.

2013

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Jember (Kakao) Lembaga Penyakit Tropis (Institute of Tropical Disease) Universitas Airlangga Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Jember (Kopi) Pusat Studi Biofarmaka – IPB Pusat Kajian Hortikultura Tropika - IPB Pusat Penelitian Karet Pusat Penelitian Pigmen Material Aktif Universitas Ma Chung Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

Konsepsi Pengembangan Pusat Unggulan Iptek Kepmenristek No.314/M/Kp/XII/2011

5.

2014

Kepmenristek No. 189/M/Kp/XI/2012

Kepmenristek No.284/M/Kp/XII/2013

Kepmenristek dan Dikti No.48/M/Kp/ XII/2014

Catatan: Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia ditetapkan dua kali menjadi PUI. Pada tahun 2012 hanya untuk kakao saja, sedangkan untuk kopi ditetapkan pada tahun 2013.

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa setelah lima tahun perjalanan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pusat Unggulan Iptek telah banyak capaian yang didapatkan, baik oleh Kementerian Riset dan Teknologi sebagai penyelenggara Pusat Unggulan Iptek, lembaga litbang yang dibina dan dikembangkan sebagai Pusat Unggulan Iptek, maupun masyarakat secara keseluruhan. Dimulai sejak tahun 2010 dimana pada tahun tersebut telah dihasilkan Konsepsi Pengembangan Pusat Unggulan Iptek. Kemudian pada tahun 2011 telah dilakukan seleksi terhadap lembaga litbang yang ada di Indonesia dan telah didapatkan 4 lembaga litbang hasil seleksi dimana salah satunya yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit telah ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek. Pada tahun 2012 juga telah dikembangkan 8 lembaga litbang baru yang tersebar di 6 koridor ekonomi MP3EI dan telah ditetapkan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia sebagai Pusat Unggulan Iptek. Selain itu, pada tahun yang sama, berdasarkan hasil pembinaan terhadap Pusat Unggulan Iptek juga telah ditetapkan Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga sebagai Pusat Unggulan Iptek. Pada tahun 2013 dikembangkan 5 lembaga litbang baru dan telah ditetapkan Pusat Penelitian Kopi dan

Kakao Indonesia, Pusat Kajian Hortikultura Tropika, dan Pusat Studi Biofarmaka Institut Pertanian Bogor sebagai Pusat Unggulan Iptek. Pada tahun 2014, juga telah dilakukan kegiatan seleksi lembaga litbang baru untuk ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek berjumlah 11 lembaga litbang, dan 4 lembaga telah ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek, yaitu Pusat Penelitian Karet, Pusat Penelitian Pigmen Material Aktif Universitas Ma Chung, Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia, dan Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi. Dengan ditetapkannya 4 lembaga sebagai Pusat Unggulan Iptek, maka total lembaga litbang yang telah ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek berjumlah 9 lembaga dari total 27 lembaga yang dibina sebagai Pusat Unggulan Iptek. Jumlah tersebut masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah total lembaga litbang yang ada di Indonesia. Jumlah lembaga litbang di Indonesia sampai dengan tahun 2014, yaitu 226 di LPK, 86 di LPNK, 53 BPPD, 120 PTN, 600 PTN kedinasan, 3.019 PTS, 20.415 Badan Usaha Besar dan Menengah, serta 24 Lembaga Penunjang.


38


Penilaian/pengukuran yang digunakan untuk penetapan Pusat Unggulan yaitu bahwa lembaga litbang pengusul harus melewati tahapan seleksi maupun pembinaan sebagai Pusat Unggulan iptek. Lembaga litbang yang telah mampu memenuhi persyaratan berupa empat kriteria yang merupakan penilaian atas kemampuan lembaga litbang seperti yang telah disebutkan sebelumnya dan mendapatkan hasil penilaian > 850 (skala 0-1.000), maka lembaga tersebut direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek. Apabila nilai lembaga litbang tersebut 700-850 maka lembaga litbang tersebut akan direkomendasikan untuk dibina/dikembangkan menjadi Pusat Unggulan Iptek. Terkait dengan MP3EI dan upaya pemerataan pengembangan Pusat Unggulan Iptek di setiap Koridor Ekonomi, Kementerian Riset dan Teknologi mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan lembaga yang dikembangkan berdasarkan usulan terbaik di koridor ekonomi berdasarkan kegiatan ekonomi utama di masing-masing koridor. Sedangkan lembaga litbang

yang ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek dari hasil pembinaan, penilaian didasarkan pada capaian output yang dihasilkan lembaga dan didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Tim Monev. Lembaga litbang yang ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek akan diberikan predikat sebagai Pusat Unggulan Iptek. Predikat tersebut diberikan pada acara Penganugerahan Pusat Unggulan Iptek. Pada tahun 2014, acara penganugerahan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2014 di Auditorium BPPT Jakarta. Penganugerahan Pusat Unggulan Iptek diberikan secara langsung oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Prof. Drs. H. Muhammad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D. Dalam acara tersebut selain acara penganugerahan juga dilakukan acara penandatanganan Masterplan bagi 11 lembaga litbang baru yang akan dikembangkan tahun 2015, dan pameran produk teknologi unggulan hasil dari 27 lembaga litbang yang dikembangkan sebagai PUI, mitra industri strategis dan stakeholder terkait selama 2 hari.



39


40




41

Gambar 3.15. Penganugerahan Pusat Unggulan Iptek Tahun 2014 Lembaga litbang yang telah terpilih dan ditetapkan untuk dikembangkan menjadi Pusat Unggulan Iptek tahun 2014 akan mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari penyelenggara PUI pada tahun 2015. Kegiatan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan berupa kegiatan supervisi serta monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan PUI yang dilakukan oleh lembaga litbang terpilih sesuai dengan rencana strategis (masterplan) pengembangan PUI yang

telah disusun sebelumnya. Selain itu, juga dilakukan workshop dalam rangka penguatan kelembagaan PUI. Selain kegiatan pembinaan tersebut Kementerian Riset dan Teknologi juga memberikan insentif bagi pengembangan kelembagaan Pusat Unggulan Iptek berupa insentif sumber daya manusia, insentif fasilitas jaringan internasional, dan insentif riset. Insentif ini diberikan maksimal tiga tahun dan akan dievaluasi setiap tahunnya.


42


Gambar. 3.16. Pelaksanaan Kegiatan Supervisi 2014 Lembaga litbang yang ditetapkan menjadi Pusat Unggulan Iptek di bidangnya masing-masing diharapkan selain mempunyai capaian akademik yang baik juga harus dapat mendukung terwujudnya industri yang berdaya saing, meningkatkan produksi dan kualitas produk dalam rangka kemandirian, serta meningkatkan nilai tambah dan jumlah ekspor. Kebijakan Pengembangan PUI selama 5 tahun

perjalanan pengembangannya juga telah memperoleh beberapa manfaat positif, diantaranya mampu mendapatkan capaian outcome berupa capaian academic excellence yang didapatkan dari hasil capaian output lembaga, economic benefit sebagai capaian outcome tidak langsung dari kegiatan pengembangan PUI dan dampak lainnya berupa dukungan bagi kebijakan pemerintah.

Tabel 3.7. Capaian Lembaga Pusat Unggulan Iptek Tahun 2014 No

Output

Jumlah Minimal

Hasil Yang dicapai PPKS

PURPLSO

PKHT IPB

LPTUnair

Karet

Koka

Biofarma ka

Hutan Tropis

Rumput Pariwisa Ruminan Laut ta sia

Sagu

Academic Excellence (40%) 1.

Undangan untuk menjadi pembicara dalam konferensi internasional Undangan sebagai pemakalah internasional Kunjungan lembaga internasional ke Pusat Unggulan Iptek

Reklam Mikroel Mikro ektronik MRCPP asi elektronik a

PAIR

3

3

0

3

9

5

3

7

0

0

1

1

0

1

4

6

19

5

14

4

8

10

14

16

11

7

3

35

4

5

18

7

9

8

3

6

1

7

54

6

22

18

4

5

3

7

3

2

7

46

11

20

14

6

18

0

25

19

8

0

2

0

0

1

1

0

0

8

5

6

7

6

15

6

6

13

3

1

4

7

2

0

3

16

4

1

2

1

1

2

1

15

0

0

1

3

0

2

2

1

3

4

Lulusan S2/S3 pertahun berbasis riset Komersialisasi dan Pemanfaatan (60%)

2

2

4

10

8

2

2

11

6

5

2

3

0

0

4

0

1

7.

Produk yang dilisensikan

9.

Kontrak kerjasama riset pada tingkat nasional Kontrak kerjasama riset pada tingkat internasional Kontrak (Non Riset): pelatihan, transfer teknologi, jasa konsultasi, dan lain-lain, dengan industry, masyarakat, dan pemerintah

1

2

2

2

1

1

1

3

1

0

0

1

0

2

3

14

4

3

4

5

1

6

3

17

4

1

0

8

2

0

0

3

14

3

1

2

3

2

6

1

8

3

1

0

1

3

0

0

1

7

1

15

93

2

21

19

32

101

32

7

13

34

11

5

2

7

21

9

1

3

5

2

19

1

1

5

3

0

3

1

1

1

3

2

2

2. 3.

4. 5. 6.

Publikasi ilmiah pertahun dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi Publikasi ilmiah pertahun dalam jurnal ilmiah internasional Paten terdaftar (Khusus untuk lembaga litbang yang telah ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek, minimal 1 paten granted )

8.

10. 11.

12.

Produk berbasis sumber daya lokal

Sumber: Kementerian Riset dan Teknologi, 2014 (diolah)



Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pegembangan Pusat Unggulan Iptek, yaitu: 1) Sulitnya koordinasi dengan lembaga litbang terutama pada Pusat Unggulan Iptek yang berbentuk konsorsium. Hal ini disebabkan terpusatnya wewenang hanya pada perorangan saja; 2) Belum jelasnya pembagian tugas dan program kerja pada Pusat Unggulan Iptek yang berbentuk konsorsium; 3) Kemampuan lembaga Pusat Unggulan Iptek yang tidak merata. Beberapa lembaga litbang telah mampu mandiri sebagai Pusat Unggulan Iptek, beberapa lembaga lainnya masih perlu mendapatkan bimbingan intensif

43

untuk pengembangan lembaganya yang mungkin pembentukannya masih relatif baru; 4) Keterbatasan SDM pengelola kegiatan Pusat Unggulan Iptek terutama SDM dari penyelenggara Pusat Unggulan Iptek; dan 4) Keterbatasan anggaran dalam pengelolaan Pusat Unggulan Iptek, khususnya biaya operasional penguatan kelembagaan bagi lembaga litbang Pusat Unggulan Iptek. Dari uraian tersebut dan berdasarkan atas penyebab, kendala dan hambatan di atas, diusulkan untuk dapat dilakukan perbaikan pada periode mendatang antara lain koordinasi dengan unit-unit terkait untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Menguatnya Sumber Daya IPTEK Pembangunan Sumber Daya Iptek, seperti pengelolaan SDM Iptek, sarana dan prasarana Iptek, data dan informasi Iptek, kekayaan intelektual dan standarisasi Iptek, dan besarnya anggaran investasi di bidang Iptek dirasakan masih terus ditingkatkan, agar dapat mengokohkan sistem nasional iptek dan berkontribusi bagi percepatan pencapaian tujuan negara. Berkaitan dengan hal tersebut maka penetapan Sasaran

Menguatnya Sumber Daya Iptek adalah dalam kerangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek yang handal. Hal tersebut diwujudkan dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama yaitu Jumlah peneliti dan perekayasa (orang / 1 juta penduduk) dan Prosentase investasi litbang terhadap PDB. Indikator kinerja, target dan realisasinya pada tahun 2014 dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.8. Sasaran Menguatnya Sumber Daya Iptek Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Output

Menguatnya Jumlah peneliti dan sumber daya iptek perekayasa (orang/1 juta penduduk) Prosentase investasi litbang terhadap PDB

Target Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Realisasi % Anggaran

%

500

153.438.847.000

551

110

69.707.123.230

45.43

1%

10.748.957.000

0.09

9

10.518.621.470

97,86

Pada tabel diatas diperlihatkan Sasaran Strategis Menguatnya Sumber Daya Iptek, capaian realisasinya didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja. Capaian realisasi fisik salah satu indikator kinerja dapat terealisasi bahkan melebihi 100% yaitu capaian kinerja IKU 2, Jumlah Peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk) pada tahun

2014 mencapai 110% dari target 500 dan terealisasi 551 Peneliti dan Perekayasa. Sementara untuk capaian kinerja IKU 3, Prosentase investasi litbang terhadap PDB diperoleh capaian sebesar 9% yaitu dari target 1% terealisasi 0.09%. Tidak tercapainya target IKU ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:


44


a. Institusi yang melakukan pendataan belanja litbang secara berkesinambungan belum terkoordinasi dengan baik; b. Diperlukan Insentif Fiskal dan Finansial (diantaranya Double Tax Deduction, guna mendorong peningkatan belanja litbang sektor industri); c. Kementerian Riset dan Teknologi tidak mempunyai kewenangan langsung dalam meningkatkan belanja litbang sektor industri. Kebijakan insentif fiskal merupakan kewenangan Kementerian Keuangan karena menyangkut penerimaan negara; d. Peraturan Perundang-undangan yang ada (UU 18/2002, PP 35/2007 dan turunannya) belum terimplementasi dengan baik serta tidak ada kekuatan

hukum bagi industri yang tidak mengalokasikan dana litbangnya; e. Peran serta masyarakat khususnya dunia usaha dalam mendukung pengadaan data belum optimal. Dana yang dialokasikan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Iptek setelah revisi Rp.153.881.219.000,- terealisasi sebesar Rp. 69.707.123.230,- (45.43%) dan kegiatan Investasi Litbang setelah revisi Rp.10.748.957.000,terealisasi sebesar Rp.10.518.621.470,- (97,86%). Perbandingan dengan tingkat capaian tahun 2014 dan target dalam Renstra 2010-2014 menunjukkan adanya peningkatan, hal ini dapat diilustrasikan dalam Tabel berikut :

Tabel 3.9. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2013-2014 dan Perbandingan Capaian Indikator 2010-2014 Menguatnya Sumber Daya Iptek IKU Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk) Prosentase investasi litbang terhadap PDB

Satuan Peneliti dan Perekayasa Prosentase

T 470 0.50

Tahun 2013 R % 529 122.55 0.08

Berdasarkan Tabel 3.9. di atas terlihat bahwa capaian IKU Jumlah peneliti & perekayasa (orang/1 juta penduduk) sampai dengan tahun 2014 sebanyak 551 orang meningkat bila dibandingkan tahun 2013 yaitu 529 orang. Sementara itu, untuk capaian IKU Prosentase investasi litbang terhadap PDB pada tahun 2014 sebesar 9 % meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 16 %. Sementara itu, sampai dengan akhir periode 20102014, untuk IKU Jumlah peneliti & perekayasa (orang/1 juta penduduk) telah dicapai sebesar 110 % yaitu 551 peneliti dan perekayasa dari yang ditargetkan 500 peneliti dan perekayasa. Sedangkan untuk IKU Prosentase investasi litbang terhadap PDB dicapai sebesar 9 % yaitu 0.09 % dari yang ditargetkan 1 %.

16

T 500

Tahun 2014 R % 551 110

1%

0.09

9

Beberapa informasi terkait dideskripsikan sebagai berikut:

Capaian Target s/d 2014 T R % 500 551 110 1%

capaian

0.09

kinerja

9

IKU

IKU 2 Peneliti dan Perekayasa (Orang/1 Juta Penduduk) Jumlah peneliti dan perekayasa per 1 juta penduduk (IKU 2), sampai tahun 2014 ditargetkan 500 orang, terealisasi 551 orang atau tercapai 110%, dapat digambarkan pada tabel 3.10. berikut :



45

Tabel 3.10. Jumlah Peneliti dan Perekayasa Per 1 Juta Penduduk Tahun 2014 Fungsional Perekayasa Fungsional Peneliti Pertama 640 Pertama 2.722 Muda 535 Muda 2.642 Madya 1.055 Madya 2.701 Utama 98 Utama 1.044 2.328 9.109 Total Peneliti Jumlah Penduduk 2014 (proyeksi) dengan tingkat pertumbuhan 1,49%/tahun Peneliti Per 1 Juta penduduk Tahun 2014 (per 8-12-2014)

Fungsional Dosen Asisten ahli Lektor Lektor kepala Guru besar

40.797 48.295 33.210 5.078 127.380 138.817 252.034.317 550,78

Sumber: Pusbindiklat BPPT, https://forlap.dikti.go.id/ dan http://pusbindiklat.lipi.go.id/pembinaan-peneliti/data-peneliti/)

Istilah peneliti dan perekayasa di sini memiliki pengertian yang sama dengan researcher (peneliti) yang disebutkan dalam dokumen internasional OECD Frascati Manual. Peneliti adalah para profesional yang terlibat dalam pembuatan konsep atau penciptaan pengetahuan baru, produk, proses, metoda, dan sistem serta profesional yang terlibat dalam pengelolaan proyek penelitian dan pengembangan (litbang). Keberadaan peneliti ini bisa di public sector (litbang kementerian/lembaga, perguruan tinggi negeri), business enterprises (litbang perusahaan, litbang perguruan tinggi swasta) dan private non-profit (NGO dan lainnya). Data jumlah peneliti yang ditampilkan dalam laporan ini dikumpulkan dari sektor publik/pemerintahan (jumlah pegawai negeri yang terlibat dalam jabatan fungsional peneliti dan fungsional perekayasa) dan perguruan tinggi (jabatan fungsional dosen negeri maupun swasta). Sedangkan data jumlah peneliti pada litbang perusahaan dan sektor private non-profit secara lengkap sampai saat ini belum ada data. Berdasarkan data dari Buku Saku Indikator Iptek Indonesia yang diterbitkan LIPI tahun 2014 disebutkan bahwa peneliti yang bekerja pada industri manufaktur berjumlah 7.298 orang (Survei Litbang Industri Manufaktur, Papiptek-LIPI 2012) yang terdiri dari 0,05 % orang berpendidikan S3; 1,32 % berpendidikan S2; 39,84 % berpendidikan S1; dan 58,79 % berpendidikan SMK-D3. Namun data ini tidak dimasukkan dalam laporan ini karena sampai saat ini masih belum ada survei baru untuk memperoleh

data baru dan memverifikasi data yang telah diperoleh. Pada tabel 3.10 di atas disampaikan pengukuran secara rinci jumlah peneliti dan perekayasa per 1 juta penduduk pada tahun 2014 melalui data yang diperoleh dari LIPI sebagai pengelola jabatan fungsional peneliti, BPPT sebagai pengelola jabatan fungsional perekayasa dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) sebagai pengelola jabatan fungsional dosen pendidikan tinggi. Dalam perhitungan jumlah fungsional dosen di perguruan tinggi sampai dengan tahun 2013, masih dimasukkan jumlah fungsional dosen tidak tetap yang diperoleh dari tahun sebelumnya. Namun mulai tahun 2013 berdasarkan UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, jabatan akademik dosen tidak tetap dikelola oleh masing-masing perguruan tinggi, sehingga untuk tahun 2014 hanya menggunakan data dosen tetap yang diperoleh dari Dirjen Dikti. Untuk meningkatkan akurasi penghitungan jumlah peneliti dan perekayasa ini masih perlu dikaji keberadaan jabatan fungsional lain yang ada di LPNK Ristek yang mempunyai fungsi litbang seperti jabatan fungsional Pranata Nuklir yang dikelola BATAN, Pengawas Radiasi (BAPETEN), Surveyor Pemetaan (Badan Informasi Geospasial) dan lainnya, serta data peneliti sektor swasta dan private non-profit. Untuk melihat dinamika perkembangan jumlah peneliti dan perekayasa, pada tabel 3.11 berikut ini ditampilkan jumlah peneliti dan perekayasa berdasarkan jabatan fungsional dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.


46


Tabel 3.11. Jumlah Peneliti dan Perekayasa Tahun 2009-2014 Jabatan Fungsional Peneliti Fungsional Perekayasa Fungsional Dosen Jumlah Peneliti Perekayasa (HC) Jumlah per 1 juta penduduk

2009 7.886 471 97.447 105.804 -

Jumlah jabatan fungsional peneliti secara hitungan headcount cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah ini tersebar pada 39 kementerian dan lembaga pemerintah. Dari Tabel 3.11 dapat dilihat bahwa untuk tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah pegawai yang menduduki jabatan fungsional peneliti sekitar 2,21 % dibandingkan tahun 2013. Jumlah fungsional perekayasa untuk tahun 2014 hanya terjadi kenaikan sedikit jika dibandingkan tahun 2013. Kenaikan jumlah fungsional peneliti dan perekayasa memperlihatkan adanya korelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan para peneliti melalui kenaikan tunjangan fungsional peneliti melalui Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2012 dan/atau adanya tunjangan kinerja pada beberapa kementerian dan lembaga sebagai apresiasi dari kegiatan Reformasi Birokrasi yang diinisiasi oleh Kementerian PAN dan RB yang mendorong pegawai negeri masuk ke dalam jabatan fungsional. Dalam menghitung jumlah peneliti, ada metode lain yang biasanya digunakan, yakni dengan memperhitungkan jumlah waktu kerja yang dialokasikan untuk kegiatan litbang (Full Time Equivalent, FTE) dengan satuan orang-tahun. Hasil survey Litbang sektor Pemerintahan tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi memperlihatkan jumlah peneliti di Kementerian dan Lembaga riset sektor pemerintah berdasarkan hitungan FTE adalah sekitar 4.841 orang, dimana dari hitungan headcount sekitar 9.467 orang. Sehingga rasio FTE peneliti di sektor litbang pemerintah adalah sekitar 0,51. Data ini menunjukkan bahwa para peneliti di sektor pemerintah menggunakan setengah dari waktu kerjanya untuk melaksanakan penelitian.

2010 7.502 1.967 108.116 117.663 455

2011 7.605 2.176 120.065 129.846 538

2012 8.085 1.649 117.058 126.792 518

2013 8.912 2.322 120.492 131.463 529

2014 9.109 2.328 127.380 138.817 551

Adapun rasio FTE peneliti di perguruan tinggi berdasarkan survei litbang sektor Perguruan Tinggi tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memperlihatkan hasil lebih rendah yakni sekitar 0,33. Hal ini dapat dipahami karena dosen memiliki tugas Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat). Sebagai perbandingan dengan negara lain, data jumlah peneliti di beberapa negara yang diambil dari Unesco Institute for Statistics berdasarkan hitungan headcount (HC) dan FTE pada tahun 2010 adalah sebagai berikut: Turki memiliki jumlah peneliti secara HC:1.730 dan FTE:892 peneliti per satu juta penduduk, sehingga rasio FTE adalah 0,52; Cina HC:1.285 dan FTE:890 peneliti per satu juta penduduk sehingga rasio FTE adalah 0,69; Jepang HC:7.021 dan FTE:5.151 peneliti per satu juta penduduk, sehingga rasio FTE adalah 0,73; Malaysia HC:2.384 dan FTE:1.459 peneliti per satu juta penduduk, sehingga rasio FTE adalah 0,61; Singapura HC:7.199 dan FTE:6.307 peneliti per satu juta penduduk, sehingga rasio FTE adalah 0,87; dan Brazil HC:1203 dan FTE:710 peneliti per satu juta penduduk sehingga rasio FTE adalah 0,59. Data perbandingan yang disampaikan di atas memperlihatkan bahwa jumlah peneliti per 1 juta penduduk Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara maju seperti Korea Selatan baik dengan perhitungan headcount, FTE maupun rasio FTE. Namun kecenderungan data per tahun memperlihatkan adanya peningkatan minat SDM di kementerian, lembaga dan perguruan tinggi untuk melakukan pekerjaan di bidang litbangrap Iptek. Kementerian Riset dan Teknologi dalam hal ini terus menerus secara intensif membangun



miliu/ekosistem inovasi yang kondusif bagi pelaksanaan litbangrap Iptek, sehingga semakin banyak SDM Iptek di berbagai sektor yang akan menjadi peneliti dan bergelut di dalam kegiatan litbang. Persoalan serius yang dihadapi SDM Iptek saat ini adalah masalah kaderisasi dan peningkatan kompetensi dari para Peneliti Muda dalam membangun miliu/ekosistem inovasi yang kondusif bagi pelaksanaan litbangrap Iptek. Sebagian besar Peneliti Senior yang ada di kelembagaan Iptek terutama sektor pemerintah saat ini banyak yang memasuki masa persiapan pensiun (ageing community).

47

Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan dalam hal kompetensi (gap of competency). Dengan demikian, tanpa adanya upaya yang sistematis dan terarah untuk peningkatan kompetensi dari para Peneliti muda (usia < 35 tahun), maka akan mempengaruhi kualitas penelitian, produktivitas, inovasi, dan kinerja kelembagaan iptek terutama LPNK Kemenristek untuk masa mendatang. Pada tabel di bawah ini diperlihatkan demografi pegawai dari Kementerian Riset dan Teknologi dan 7 LPNK Kemenristek berdasarkan tingkat pendidikan dengan memperbandingkan data 2012 dan data tahun 2014.

Tabel 3.12. Jumlah pegawai Kemenristek dan LPNK Berdasarkan Usia dan Tingkat Pendidikan

722

2.388

14.508

742

2.561

13.654

Sumber: Kemenristek dan LPNK, 2014 Berdasarkan kondisi tersebut di atas, diperlukan adanya peningkatan kemampuan SDM Iptek. Melalui proyek pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM Iptek yang terencana diharapkan Kemenristek dan LPNK Kemenristek dapat segera memenuhi kebutuhan SDM profesionalnya, sekaligus memperkuat kelembagaan dan meningkatkan produktivitas kegiatan penelitian dan pengembangan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Untuk membangun ekosistem inovasi yang kondusif ini Kementerian Riset dan Teknologi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM Iptek dan Peneliti

serta membangun jejaring riset menyelenggarakan kegiatan beasiswa. Saat ini, ada kegiatan Beasiswa Pascasarjana yang dibiayai melalui APBN murni dan beasiswa RISET-Pro yang dibiayai melalui pinjaman Bank Dunia. Kegiatan Beasiswa Kemenristek ini mempunyai peran yang penting dalam upaya peningkatan kapasitas SDM Iptek di LPNK Ristek. Dari tabel 3.12 dapat dilihat adanya peningkatan jumlah pegawai LPNK yang berpendidikan S2 dan S3. Peningkatan ini sebagian besar merupakan


48


kontribusi dari kegiatan beasiswa yang dilaksanakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi, sebagaimana akan dijelaskan berikut. Kegiatan Beasiswa Pascasarjana (S-2 dan S-3) Kementerian Riset dan Teknologi merupakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM Iptek yang secara spesifik ditujukan serta sivitas di lingkungan Kemenristek dan LPNK Kemenristek, dan telah berjalan guna meningkatkan kualitas sumberdaya para peneliti sejak tahun 2003. Program Beasiswa Pascasarjana bertujuan menyediakan tenaga Magister dan Doktoral yang berbasis riset, menciptakan jejaring riset antara Kementerian Riset dan Teknologi - LPNK Ristek dan Perguruan Tinggi (PT) dalam dan luar negeri guna meningkatkan kinerja serta sebagai upaya mendorong optimalisasi kualitas Perguruan Tinggi pada level global. Program Beasiswa Pascasarjana ini meliputi program gelar magister (S2) dan doktoral (S3), program non-gelar berupa pelatihan, pemagangan riset, kursus di dalam dan luar negeri, serta program pendukung meliputi pembiayaan untuk publikasi ilmiah, dan pembiayaan konferensi/ seminar/ training. Untuk program gelar, bidang studi yang diambil terkait dengan 7 (tujuh) bidang fokus Kementerian Riset dan Teknologi yaitu bidang Ketahanan Pangan, Sumber Energi Baru dan Terbarukan, Teknologi dan Manajemen Transportasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Teknologi Pertahanan dan Keamanan, Teknologi Kesehatan dan Obat, Teknologi Material Maju, di tambah dengan kebijakan publik. Kegiatan beasiswa Pascasarjana pada tahun anggaran 2014 terdiri dari pendidikan gelar S2/S3 dalam negeri dan pendidikan non-gelar/program pendukung berupa pembiayaan mengikuti konferensi internasional.

Kegiatan pendidikan gelar luar negeri dan pendidikan non gelar berupa training dan pemagangan riset dialihkan ke dalam kegiatan beasiswa RISET-Pro. Pada tahun 2014 target karyasiswa yang telah ditetapkan adalah untuk S2 sebesar 475 karyasiswa dan S3 sebesar 115 dengan realisasinya untuk S2 sebesar 475 karyasiswa dan S3 sebesar 165 karyasiswa. Jumlah ini merupakan akumulasi dari tahun 2010. Adapun rincian capaian kinerja tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Program Gelar : (1) Telah lulus 17 orang program S3 dan 51 orang program S2; (2) Jumlah karyasiswa Beasiswa Pascasarjana Angkatan 2014 yang kuliah S2 dan S3 dalam negeri sebanyak 67 orang, berasal dari Kemenristek, LPNK Ristek (LIPI, Batan, BPPT, Lapan, Bapeten, BSN, Bapeten), Koridor Ekonomi (Bangka Belitung, Sumatera Selatan), dan tersebar di perguruan tinggi ITB 9 orang, UI 34 orang, IPB 10 orang, UGM 8 orang, ITS 3 orang, dan Universitas Padjajaran 3 orang; (3) Jumlah karyasiswa pascasarjana yang sedang melanjutkan kuliah dari angkatan-angkatan sebelumnya dan masih dibiayai sebanyak 264 orang baik dalam maupun luar negeri. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 program beasiswa telah meluluskan karyasiswa sebanyak 260 orang yang terdiri dari 226 karyasiswa S2 dan 34 karyasiswa S3. Jumlah kelulusan ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pertambahan pegawai LPNK dan Kementerian yang berpendidikan S2 dan S3 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Bila dihitung sejak tahun 2003 dimulainya program beasiswa telah meluluskan sebanyak 295 karyasiswa sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13. Capaian Kinerja Program Beasiswa S2 dan S3 Program S2 S3 Total

S/D 2009 12 23 35

2010 12 1 13

2011 6 7 13

2012 37 2 39


2013 120 7 127

2014 51 17 68

Jumlah 238 57 295


2. Program non gelar/Program Pendukung: (1) Presentasi makalah di konferensi/ seminar internasional sebanyak 31 orang yang berasal dari BPPT 10 orang, LIPI 5 orang, BATAN 10 orang, BIG 1 orang dan instansi lain 5 orang. Sebanyak 7 makalah direncanakan terbit dalam jurnal internasional sedangkan 24 makalah lainnya akan diterbitkan dalam bentuk prosiding internasional. Untuk mengakselerasi peningkatan kapasitas SDM Iptek di kelembagaan Iptek, mulai bulan Oktober tahun 2013 Kementerian Riset dan Teknologi menambahkan satu kegiatan baru yang bernama Research and Innovation in Science and Technology Project (RISET-Pro) yang dibiayai melalui pinjaman World Bank dan kegiatan pendampingan yang berasal dari rupiah murni. Tujuan dari kegiatan ini adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang iptek, serta untuk memperkuat kinerja insentif dan kapasitas sumber daya manusia di kelembagaan Iptek. Komponen utama dalam kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas SDM Iptek melalui pendidikan gelar ke luar negeri dan pendidikan non gelar baik di luar maupun di dalam negeri. Komponen ini didukung oleh komponen lain berupa kajian kerangka kebijakan inovasi dan revitalisasi lembaga riset, penguatan pembiayaan litbang di dalam mencapai tujuan yang dimaksud, serta komponen manajemen proyek. Masing-masing komponen terbagi lagi dalam subkomponen aktivitas. Pada tahun 2013 target karyasiswa pendidikan gelar RISET-Pro yang telah ditetapkan adalah untuk pendidikan S2 luar negeri sebanyak 5 karyasiswa dan S3 sebanyak 30 karyasiswa dengan realisasinya untuk S2 sebanyak 5 karyasiswa dan S3 sebanyak 30 karyasiswa. 34 karyasiswa berasal dari LPNK Ristek (Batan 5, BPPT 8, BSN 1, LAPAN 4, LIPI 12, BIG 3, Ristek 1) dan 1 karyasiswa dari Koridor ekonomi. Adapun negara tujuan studi karyasiswa adalah Amerika Serikat 1, Australia 6, Belanda 3, Inggris 4,

49

Jerman 8, dan Jepang 11 karyasiswa. Adapun pada tahun 2014 sejumlah 82 calon karyasiswa sedang mengikuti program Pra-Keberangkatan. Pada tahun 2014 ini juga telah lulus seleksi administrasi sebanyak 148 orang calon karyasiswa untuk angkatan tahun 2015, dan akan mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Pada saat ini, pendidikan gelar ini masih difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM Iptek di 7 LPNK Ristek, Kementerian Riset dan Teknologi dan sedikit untuk kelembagaan Iptek di Koridor Ekonomi. Untuk masa mendatang perlu melibatkan juga kelembagaan Iptek yang lebih luas di luar LPNK Ristek, seperti Litbang Kementerian lain, sektor swasta, dan kelembagaan Iptek lain di pusat dan daerah. Adapun target untuk pendidikan non gelar pada tahun 2013 adalah sebanyak 130 orang sedangkan realisasinya adalah sebanyak 121 orang. Jumlah ini terbagi ke dalam 4 jenis pendidikan non gelar yang dilaksanakan yakni tailor made course dalam dan luar negeri sebanyak 39 orang, off-the-shelf course luar negeri sebanyak 42 orang, work placement luar negeri sebanyak 30 orang, dan visiting scholar sebanyak 1 orang. Beberapa jenis pelatihan belum ada pesertanya, karena belum ada proposal yang masuk dan sempitnya waktu pelaksanaan kegiatan. Peserta pendidikan non gelar ini berasal dari LPNK Ristek, Pusat Unggulan Iptek yang dibina/ ditetapkan Kemenristek, Konsorsium Riset, Swasta, inventor masyarakat maupun pemerintahan daerah. Beragam negara yang menjadi tujuan pendidikan non gelar ini yakni Amerika, Australia, Belanda, Inggris, Jerman, Jepang, Swiss, China, Korea Selatan, Singapura, Kanada, Malaysia, Italia, Perancis, Vietnam dan Ekuador. Adapun target untuk pendidikan non gelar pada tahun 2014 adalah sebanyak 196 orang dan realisasinya adalah sebanyak 256 orang. Target dan realisasi pendidikan non gelar pada tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.


50


Tabel 3.14. Kuota dan Realisasi Peserta Non Gelar RISET-Pro 2013-2014 No

Program

1. 2 3 4

Taylor-made Off-the-shelf Work Placement Visiting Scholar JUMLAH

Kuota 2013 LN DN 25 25 25 25 10 10 10 70 60

Realisasi LN DN 27 0 42 0 39 12 1 109 12

Hal yang masih patut menjadi perhatian Kementerian Riset dan Teknologi ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja IKU ini diantaranya adalah perlunya menghadirkan kebijakan implisit terkait peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang merupakan konsensus semua pemangku kepentingan; melakukan penataan pengorganisasian SDM Iptek secara nasional; dan peningkatan produktivitas peneliti yang masih rendah yang tercermin dari jumlah peneliti dari perhitungan FTE. Data Indonesia memperlihatkan bahwa hanya separuh waktu saja dalam setahun yang digunakan oleh peneliti untuk mengerjakan litbang, sedangkan di negara maju hampir seluruh waktunya (90%) digunakan untuk litbang terutama di litbang pemerintah dan di sektor bisnis.

IKU 3 Prosentase Investasi Litbang Terhadap PDB Investasi Iptek sebagai salah satu pilar dalam Pembangunan Sumberdaya Iptek, dirasakan masih harus terus ditingkatkan, agar dapat mengokohkan sistem nasional iptek dan berkontribusi bagi percepatan pencapaian tujuan negara. Guna mencapai sasaran target kinerja tersebut, telah dilakukan beberapa langkah-langkah strategis, yaitu : 1. Penyusunan Naskah Akademik Peningkatan Investasi Iptek sebagai upaya dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan peningkatan investasi iptek.

Kuota 2014 LN DN 40 25 25 25 51 14 16 132 64

Realisasi LN DN 109 25 15 0 75 0 17 216 25

Kegiatan ini bertujuan menyempurnakan konsep Naskah Akademik Peningkatan Investasi Iptek sehingga dapat menjadi komitmen bersama antara pihak-pihak terkait. Dalam hal ini difokuskan pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 35 Tahun 2007. Selain itu, juga dibahas konsep Insentif Fiskal Double Tax Deduction, untuk melengkapi kajian ini. Hasil dari kegiatan ini adalah rekomendasi Naskah Akademik Kebijakan Peningkatan Investasi Iptek. Rekomendasi ini bermanfaat untuk terjadinya peningkatan kontribusi pembiayaan litbang industri untuk mendorong daya saing Indonesia. Insentif fiskal yang digagas adalah insentif Double Tax Deduction bukan hanya Tax Deduction, akan tetapi berupa tax allowance. Insentif ini berupa pengurangan penghasilan kena pajak hingga 200 % bagi badan usaha yang mengeluarkan pembiayaan litbang. Pembiayaan litbang tersebut dapat berupa pelaksanaan kegiatan litbang yang dilakukan oleh badan usaha secara inhouse di Indonesia, pengeluaran biaya litbang oleh badan usaha kepada penyelenggara litbang tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah (perguruan tinggi atau lembaga litbang di Indonesia), maupun penambahan jumlah peneliti dari tahun sebelumnya. 2. Penyusunan Roadmap Pengeluaran Pembiayaan Litbang 1 % dari PDB sebagai langkah dan upaya dalam percepatan capaian target belanja litbang nasional.

Kegiatan ini menyusun suatu Roadmap Pengeluaran Pembiayaan Litbang 1 % dari PDB. Tujuannya adalah tersusunnya roadmap pengeluaran pembiayaan



51

litbang yang mencapai 1 % dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagai manfaatnya diharapkan kinerja institusi litbang baik litbang pemerintah maupun swasta meningkat. Selain itu, peningkatan pembiayaan litbang ini dapat melahirkan inovasiinovasi baru yang unggul yang juga meningkatkan daya saing Nasional. Sebagai tujuan akhirnya peran iptek meningkat dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan peringkat Indonesia di percaturan global.

terjadi peningkatan pembiayaan litbang sebesar 1% dari PDB dengan kontribusi pendanaan swasta sebesar 60%. Untuk mencapai target tersebut diperlukan 3 program yang saling mendukung yaitu 1) program peningkatan efektifitas kebijakan dan instrumen kebijakan peningkatan investasi litbang, 2) program penguatan sinergitas Academic Business Government and Community (ABG+C) pusat dan daerah serta kerjasama riset internasional, dan 3) program peningkatan kualitas sumberdaya iptek.

Dalam roadmap tersebut telah terpetakan bahwa dengan mendorong peningkatan pembiayaan litbang di lembaga litbang, perguruan tinggi, dan industri besar pada periode 2014 – 2017 diharapkan pada tahun 2017 proporsi swasta dapat mencapai 25 % dan pembiayaan litbang terhadap PDB mencapai 0,2 %. Kemudian pada periode 2018 – 2021, diharapkan terjadi peningkatan pembiayaan litbang di lembaga litbang, perguruan tinggi, industri besar dan IKM, sehingga pada tahun 2021 proporsi swasta dapat mencapai 40% dan pengeluaran pembiayaan litbang terhadap PDB mencapai 0,5%. Pada jangka waktu lima tahun berikutnya (periode 2022 – 2025), dengan mendorong peningkatan pembiayaan litbang di lembaga litbang, perguruan tinggi, industri besar, IKM, dan masyarakat diharapkan pada tahun 2025

Secara umum, roadmap ini menggambarkan sejumlah terobosan yang “diterjemahkan” dalam berbagai upaya yang strategis untuk mencapai target pengeluaran pembiayaan litbang pada tahun 2025. Dukungan lembaga yang secara khusus memiliki kewenangan dan sumberdaya dalam mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data dan informasi pengeluaran pembiayaan litbang terhadap PDB secara berkelanjutan juga sangat diperlukan dalam mendukung upaya peningkatan pembiayaan litbang. Dengan demikian, maka penelitian dan pengembangan nasional/daerah diharapkan dapat berkontribusi langsung terhadap tercapainya pembangunan nasional jangka panjang sampai tahun 2025, yaitu terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur dan sejahtera.

Tabel 3.15. Prosentase Anggaran Litbang Indonesia tahun 2010 - 2014 TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014

R & D of GDP 0,08% 0,08% 0,08% 0,09% 0,09%

SUMBER Indikator Iptek tahun 2009, LIPI

KETERANGAN Data sama dengan th 2010 Data sama dengan th 2010

Indikator Iptek tahun 2014, LIPI Data sama dengan th 2013

Lemahnya investasi Litbang juga dipicu dari kebijakan perpajakan yang belum kondusif terhadap inovasi. Pengaturan insentif perpajakan dan kepabeanan dalam PP 35/2007 tidak bersifat mandiri, tetapi sangat tergantung pada regulasi perpajakan dan kepabeanan, sebagaimana disebut dalam pasal 6 ayat (3) PP 35/2007.

Menurut Badan Kebijakan Fiskal, sebagian pengaturan mengenai insentif perpajakan dan kepabeanan yang disebut dalam PP35/2007 sebenarnya telah diakomodasi dalam peraturan perpajakan dan kepabeanan. Beberapa regulasi tersebut antara lain :


52


1. PP No. 93/2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto; 2. PMK 231/KMK.03/2001 s.t.d.d. PMK 70/ PMK.011/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/ KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk; 3. KMK 143/KMK.05/1997 s.t.d.d. PMK 51/PMK.04/2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan; dan 4. PMK 103/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Buku Ilmu Pengetahuan. Akan tetapi, insentif perpajakan dan kepabeanan tersebut di atas, tidak dilaksanakan oleh pihak industri, karena dianggap tidak menarik oleh industri. UndangUndang 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek juga belum dapat memberikan dampak siginifikan terhadap Penguatan Investasi Litbang. Disamping itu, Budaya Inovasi juga belum sepenuhnya tumbuh dikalangan masyarakat. Belanja litbang per PDB Indonesia tersebut diatas masih di bawah 1% jauh di bawah rata-rata Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) yang sudah di atas 2%. Disamping itu bila dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik pada umumnya, investasi Iptek yang berasal dari dunia usaha di Indonesia terutama pihak swasta atau industri besar untuk kegiatan Research and Development (R & D) lebih rendah.

Investasi Iptek dari sektor swasta atau industri besar yang masih sangat terbatas tersebut mengakibatkan kemampuan industri dalam menghasilkan inovasi teknologi masih rendah. Bahkan beberapa industri besar dan industri yang merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia mempunyai ketergantungan yang besar pada teknologi yang berasal dari industri induknya atau dari negara asing. Akibatnya, ketergantungan semakin besar pada negara asing penghasil teknologi dan kurangnya pemanfaatan teknologi hasil litbang dalam negeri. Ketergantungan industri pada teknologi impor antara lain disebabkan oleh kelemahan lembaga litbang nasional dalam menyediakan teknologi yang tepat. Di negara-negara maju, perkembangan perekonomiannya sangat dipengaruhi oleh tingkat penguasaan iptek. Melalui proses inovasi di bidang Iptek inilah suatu bangsa akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dalam negerinya termasuk daya saingnya. Iptek diyakini merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi. Dengan berpegang pada keyakinan tersebut, sejumlah negara industri baru, yaitu : Korea Selatan, Taiwan, China, Thailand, Singapura, dan Malaysia, secara konsisten menginvestasikan sejumlah besar dana untuk memajukan Iptek di negaranya. Negara-negara tersebut telah berhasil menciptakan invensi dan inovasi secara signifikan, kemudian diterapkan di sektor industri. (Anonimous. 2004. Visi Iptek 2025, Fondasi Ekonomi Masa Depan). Oleh karena itu, investasi Iptek merupakan hal yang mutlak untuk terus dikembangkan. Guna mewujudkan peningkatan investasi litbang, perlu upaya untuk memberikan insentif bagi industri yang mengeluarkan anggarannya untuk kegiatan litbang. Insentif tersebut dapat berupa double tax deduction untuk kegiatan litbang. Dengan insentif tersebut, maka diharapkan prosentase anggaran litbang/ PDB akan meningkat dan proporsi anggaran litbang industri akan lebih besar dibanding dengan anggaran litbang pemerintah. Akibatnya, peluang-peluang untuk menghasilkan produk yang kompetitif akan makin besar.



Pada negara maju, pengeluaran pembiayaan untuk penelitian dan pengembangan sudah dianggarkan secara berkelanjutan oleh pemerintah serta mendorong pihak swasta untuk membiayai pengeluaran pembiayaan penelitian dan pengembangan lebih besar karena sangat berpengaruh terhadap pengembangan investasinya. Amerika Serikat, investasi R & D per PDB berdasarkan laporan yang dirilis oleh Badan Sains Nasional Amerika Serikat pada Januari 2013 (National Science Foundation, 2013), telah mencapai 2.74 %, dimana sektor bisnis memberikan kontribusi terbesar dalam alokasi pengeluaran penelitian dan pengembangan, yaitu sebesar 60.1 % sedangkan kontribusi pihak pemerintah sebesar 32.3 %. Sementara itu, di China, besarnya dukungan penelitian dan pengembangan dari pihak swasta merupakan hasil dari beberapa kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah China, yang diantaranya adalah adanya kebijakan insentif pajak baru bagi sektor swasta. Lebih lanjut, pada tahun 2010, pemerintah

53

China telah mulai menjalankan kebijakan pengurangan pajak bagi perusahaan pelaksana penelitian dan pengembangan dan kebijakan untuk mempercepat depresiasi atas investasi peralatan penelitian dan pengembangan. Pemerintah China juga serius mengajak masyarakat (individu atau perusahaan) untuk melahirkan inovasi-inovasi lewat pemberian insentif yang amat menarik, dan ini terbukti mampu meningkatkan jumlah paten. India, pada tahun 2011, telah mencapai 0.9 % dari total PDB nya (Department of Scence and Technology, Govt. Of India, 2013). Rasio pengeluaran penelitian dan pengembangan antara pihak swasta dan pemerintah masih sekitar 1:3. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun Bangalore Science Park sebagai hub IT terpenting dan terdepan di benua Asia dan dunia. Tak kurang dari 150 ribuan tenaga ahli bidang IT, berikut 220-an perusahaan multinasional Fortune, berkumpul di kawasan ini. Perkembangan tersebut dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.

Gambar 3.17. Perkembangan R & D dunia tahun 2011. Sumber : Battelle Magazine, International Monetary Fund, CIA World Bank, CIA World Facbook, OECD


54


Untuk menggambarkan dan membandingkan tingkat intensitas R&D dalam suatu perekonomian selama jangka waktu tertentu, penggunaan indikator yang paling tepat adalah GERD as % GDP (Gross Domestic Expenditure on R&D as % GDP). Kementerian Riset dan Teknologi di tahun 2014 telah menyempurnakan Roadmap Pengeluaran Pembiayaan Litbang 1 % dari PDB guna memperoleh gambaran berapa besaran prosentase investasi litbang terhadap PDB, dengan mengkaji dan menganalisis perkembangan investasi litbang baik nasional maupun internasional. Kondisi pengeluaran pembiayaan litbang nasional pada tahun 2014 sebesar 0,09 % dari PDB (Indikator Iptek Indonesia 2014). Dari 0,09 %, proporsi pembiayaan litbang nasional masih didominasi oleh anggaran pemerintah sebesar 74 % dan swasta sebesar 26 % terjadi penurunan proporsi pembiayaan litbang di sektor pemerintah maupun swasta jika dibandingkan dengan tahun 2013 pemerintah sebesar 81,3 % dan swasta sebesar 18,7 %. Tahun 2014 kenaikan belanja litbang sektor swasta sebesar 26 %, jika dibandingkan dengan prediksi prosentasi belanja litbang sektor swasta dalam roadmap terlihat bahwa pada tahun 2014, prosentase belanja litbang sektor swasta sudah di atas angka prediksi roadmap yaitu sebesar 25 % di tahun 2014-2017. Akan tetapi, kenaikan tersebut belum dapat menaikkan angka prosentasi litbang nasional jika dibagi dengan besaran PDB tahun 2013 sebesar Rp. 9.083,97 trilyun. Tahun 2013 -2014, kenaikan di sektor swasta masih berada di bawah angka perkiraan yang tercantum di roadmap yaitu sebesar 81,3 % pemerintah dan swasta sebesar 18,7 %. Kondisi ini berbanding terbalik dengan negara-negara maju. Di luar negeri, pembiayaan riset tidak semua berasal dari pemerintah. Untuk itu, perlu adanya upaya peningkatan proporsi belanja litbang swasta, sehingga swasta dapat dilibatkan dan memiliki peluang untuk meningkatkan anggaran litbangnya. Hal ini sesuai dengan konsep Sistem Inovasi Nasional dimana

inovasi teknologi harus berorientasi pada kebutuhan pasar atau persoalan nyata (demand-driven) dan peran pemerintah/lembaga litbang hanya sebagai supporting dalam pembentukan environment. Anggaran litbang nasional dalam 5 tahun kedepan diprediksi masih akan mengandalkan APBN sebagai sumber pendanaannya, namun dengan strategi-strategi yang tepat diharapkan proporsinya akan semakin menurun. Strategi yang mungkin dilakukan dalam rangka peningkatan pengeluaran pembiayaan litbang tertuang dalam Roadmap Pengeluaran Pembiayaan Litbang 1 % dari PDB yaitu 1) meningkatkan sinergitas dan efektifitas anggaran litbang pemerintah, dan 2) mendorong peningkatan peran serta litbang sektor swasta. Dengan mendorong peningkatan pembiayaan litbang di lembaga litbang, perguruan tinggi, dan industri besar pada periode 2014 - 2017 diharapkan pada tahun 2017 proporsi swasta dapat mencapai 25 % dan pembiayaan litbang terhadap PDB mencapai 0,2 %. Kemudian pada periode 2018 - 2021, diharapkan terjadi peningkatan pembiayaan litbang di lembaga litbang, perguruan tinggi, industri besar dan IKM, sehingga pada tahun 2021 proporsi swasta dapat mencapai 40 % dan pengeluaran pembiayaan litbang terhadap PDB mencapai 0,5 %. Pada jangka waktu lima tahun berikutnya (periode 2022 – 2025), dengan mendorong peningkatan pembiayaan litbang di lembaga litbang, perguruan tinggi, industri besar, IKM, dan masyarakat diharapkan pada tahun 2025 terjadi peningkatan pembiayaan litbang sebesar 1 % dari PDB dengan kontribusi pendanaan swasta sebesar 60 %. Untuk mencapai target tersebut diperlukan 3 program yang saling mendukung yaitu : 1) program peningkatan efektifitas kebijakan dan instrumen kebijakan peningkatan investasi litbang, 2) program penguatan sinergitas Academic Business Government and Community (ABG+C) pusat dan daerah serta kerjasama riset internasional, dan 3) program peningkatan kualitas sumberdaya iptek.



55

Menguatnya Jaringan Iptek Untuk mendorong Sasaran Menguatnya Jaringan Iptek ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang hendak dicapai adalah Jumlah kolaborasi riset lembaga litbang dengan industri. Jumlah kolaborasi riset lembaga litbang industri ditetapkan sebagai IKU dengan alasan bahwa kolaborasi riset lembaga litbang dengan industri menunjukkan terwujudnya jaringan serta sinergi antara penyedia dengan pengguna iptek serta terlaksananya riset bersama.

Penguatan Jaringan Iptek secara berkesinambungan terus dilaksanakan dalam periode waktu 2010-2014. Penguatan jaringan iptek diarahkan untuk memperkokoh sistem inovasi nasional dan sistem inovasi daerah, yang menuntut sinergi antar aktor inovasi, yaitu penyedia iptek (lembaga litbang dan perguruan tinggi), pengguna iptek (IKM dan industri), lembaga regulasi (pemerintah pusat dan daerah), serta lembaga penunjang. Jaringan iptek yang diperkuat bukan bukan hanya pada level daerah dan nasional, namun juga pada level internasional.

Indikator kinerja, target dan realisasinya pada tahun 2014 dapat digambarkan pada Tabel berikut :

Tabel 3.16. Sasaran Menguatnya Jaringan Iptek Sasaran Strategis Menguatnya Jaringan Iptek

Indikator Kinerja Jumlah Kolaborasi riset lembaga litbang dengan industri

Target Kinerja

Anggaran (Rp.)

Kinerja

(%)

Realisasi Anggaran (Rp.)

(%)

4

110.236.167.000

5

125

105.979.915.623

96.14

Sasaran Strategis Menguatnya Jaringan Iptek, capaian fisiknya dapat terealisasi bahkan melebihi 100 % yaitu Jumlah Kolaborasi riset lembaga litbang dengan industri pada tahun 2014 mencapai 125 % dari target 4 terealisasi 5 Kolaborasi Riset. Tercapainya target ini karena Kementerian Riset dan Teknologi terus mendorong kolaborasi riset dalam rangka reduksi tumpang tindih riset dan agar hasil-hasil riset dimanfaatkan oleh pengguna.

Adapun dana yang dialokasikan untuk pencapaian kinerja setelah revisi penghematan Rp.110.236.167.000,terealisasi sebesar Rp.105.979.915.623,- (96,14 %). Perbandingan tingkat capaian tahun 2014 dan target dalam Renstra 2010-2014 dapat diilustrasikan dalam Tabel 3.17.

Tabel 3.17. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2013-2014 dan Perbandingan Capaian Indikator 2010-2014 Menguatnya Jaringan Iptek Indikator Kinerja

Satuan

Jumlah Kolaborasi riset lembaga litbang dengan industri

Kolaborasi Riset

T

Tahun 2013 R

%

T

5

7

140

4

Tahun 2014 R % 5

125

Capaian Target s/d 2014 T R % 20

25

125


56


Berdasarkan Tabel 3.17 di atas terlihat bahwa capaian IKU Jumlah Kolaborasi riset lembaga litbang dengan litbang perusahaan pada tahun 2013 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 140 %, sedangkan untuk capaian IKU tahun 2014 melebihi target sebesar 125 %. Sementara itu, sampai dengan tahun 2014 (2010-2014), telah dicapai sebesar 125 % yaitu 25 kolaborasi dari yang ditargetkan 20 Kolaborasi Riset. Beberapa informasi terkait capaian kinerja IKU di deskripsikan sebagai berikut:

IKU 4. Kolaborasi Riset Lembaga Litbang dengan Industri Kolaborasi riset didefinisikan sebagai bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, dan saling memberikan manfaat. Dengan demikian, kolaborasi riset yang dimaksudkan merupakan kerjasama dan interaksi antara lembaga litbang dalam menjalankan aktivitas riset untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu tujuan kolaborasi agar penggunaan sumberdaya (manusia, saranaprasarana dan pembiayaan) dapat dilakukan secara efisien dan juga mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kolaborasi riset ini mengindikasikan kerjasama yang berpotensi untuk memberi nilai ekonomi, dan khususnya

daya saing industri nasional. Selain itu, lembaga litbang juga semakin profesional dalam mendukung kebutuhan teknologi yang nyata. Bentuk kolaborasi riset adalah berupa konsorsium riset. Kementerian Riset dan Teknologi sesuai dengan fungsi dan kewenangannya berperan aktif dalam membentuk konsorsium. Pembangunan konsorsium riset antara perguruan tinggi dan lembaga litbang dengan litbang perusahaan/industri, merupakan sebuah langkah lanjutan atau bentuk lain dari langkah nyata memadukan kegiatan riset yang ada di perguruan tinggi dan lembaga litbang yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna teknologi. Keberadaan konsorsium akan menunjang pembentukan sinergi antara Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, dan Industri. Kegiatan ini mendukung salah satu dari tiga konsep strategi utama MP3EI yakni Penguatan Kemampuan SDM dan Iptek Nasional. Selain itu, terbentuknya konsorsium ini dapat mengatasi permasalahan yang sering diduga sebagai penyebab kurangnya output penelitian, seringnya terjadi duplikasi penelitian dan rendahnya resources sharing antara peneliti maupun lembaga litbang, serta hasil riset yang tidak dimanfaatkan oleh pengguna. Pengokohan konsorsium riset “7 bidang fokus” dan penajaman produk target serta pengikut-sertaan industri/ BUMN atau daerah menjadi kunci keberhasilan kolaborasi riset ini yang penting untuk terus dikembangkan. Data jumlah capaian kolaborasi riset lembaga litbang dengan litbang perusahaan dikontribusikan dari berbagai kegiatan pengembangan Pusat Unggulan, Relevansi dan Produktivitas Iptek, dan penguatan jaringan iptek. Berikut diuraikan rincian jenis kolaborasi/konsorsium yang terbentuk:

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Kolaborasi Riset Bidang Fokus Pangan dan Pertanian

Tahun 2010 -

Tahun 2011 -

Tahun 2012 -


Tahun 2013 Teknologi varietas sayuran utama

Tahun 2014 Teknologi varietas sayuran utama


Bidang Fokus Energi

TIK Transportasi

Kesehatan dan Obat

Hankam

Material Maju

Tahun 2010 -

Tahun 2011 -

-

-

Integrasi teknologi pengembangan Computer Based Interlocking (CBI).

Prototipe CBI yang merupakan bagian terpenting dari sistem persinyalan listrik kereta api. Pengembangan Riset vaksin teknik DNA untuk Forensik. penyakit influenza H1N1 dan H5N1. Perencanaan Roket D-230 (road-mapping) kaliber 122 roket peluru mm, RX-1220 kendali, dan RKXrekayasa dan 2020 berhasil peluncuran diluncurkan Roket D-230 dengan (Dirgantara menggunakan berjarak tembak sistem 20-30 km). peluncur buatan dalam negeri Truk Gaz. -

Tahun 2012 Prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut – Sistem Bandulan (PLTGL-SB) di Kab. Bangkalan System on chip (SoC) sistem smartcard 1. PrototypeCBU dan DMI untuk Automatic Train Protection (ATP) berskala laboratorium

Tahun 2013 Prototipe PLTGLSB 20 kW, pengembangan lanjut prototipe sebelumnya. Rancang bangun radar pengawas udara Prototipe Automatic Train Protection (ATP) skala industri

57

Tahun 2014 Teknologi energi untuk bahan bakar dan produk tar (limbah cair) gasifikasi batu bara

Kendaraan multiguna pedesaan

2. Kendaraan multiguna pedesaan

Vaksin hepatitis B, vaksin dengue dan vaksin TB

Protoipe vaksin Teknologi rhEPO dan hepatitis B berbasis deteksi kanker paru protein rekombinan sub-unit Indonesia

Prototype Roket D-230 Penyempurnaan RX-1220 dan Roket D-230 roket model RXRX-2020 2020

Dalam upaya meningkatkan sinergi antar Lembaga Litbang, Perguruan Tinggi dan dunia usaha, meningkatkan produktifitas dan efisiensi litbang serta mengurangi tumpang tindih riset, Kementerian Riset dan Teknologi memfasilitasi pembentukan kolaborasi dan mendorong pengembangan konsorsium riset/inovasi dengan capaian kinerja berupa terbentuknya kolaborasi/konsorsium pada 7 (tujuh) bidang prioritas iptek yaitu bidang teknologi : ketahanan pangan, kesehatan dan obat, energi, teknologi dan manajemen transportasi, teknologi informasi dan

-

Penyempurnaan Roket kendali turbojet

Teknologi pemurnian pasir zirkon

komunikasi, pertahanan keamanan, material maju. Pada bidang ketahanan pangan telah dihasilkan beberapa teknologi, diantaranya kegiatan pengembangan varietas dan teknologi sayuran utama dan indigenous untuk mendukung ketahanan pangan. Riset ini telah mendapatkan beberapa varietas unggul dan teknologi. Varietas dan teknologi tersebut ada yang siap didiseminasikan ke masyarakat tetapi ada juga yang dalam tahap pengembangan.


58


Pengembangan produk Biosimilar recombinant human erythropoietin (rhEPO), telah melakukan MTX Gene Amplification: Produksi protein farmasetik recombinant human erythropoietin dengan modifikasi pola glikosilasi. Kegiatan pengembangan produk Biosimilar recombinant human erythropoietin telah menghasilkan produksi obat berbasis Biosimilar rhEPO dengan pola glikosilasi. Gambar 3.18. Sayuran Indigenous Selain itu, pada bidang fokus ketahanan pangan telah dihasilkan proses pengembangan porang, kakao dan jagung, teknologi pemanfaatan lahan rawa lebak, teknologi budidaya perikanan (ikan sidat, udang, teknologi pakan ternak dan ikam), teknik pengawetan makanan, pengendalian hama tanaman, pengembangan sentra kopi, inseminasi sapi, pengembangan model kawasan industri kakao terpadu, pengembangan makroalga dan sebagainya. Juga riset tentang peningkatan kualitas proses produk oleofood kelapa sawit. Pada bidang kesehatan dan obat telah dikembangkan beberapa teknologi antara lain: Pengembangan Sistem Terpadu Deteksi Dini Kanker Paru, Pengembangan produk Biosimilar recombinant human erythropoietin (rhEPO), Pengembangan Teknologi dan Aplikasi Boron Neutron Capture Cancer Therapy dengan Compact Neutron Generator, teknologi pengembangan vaksin hepatitis B, vaksin dengue dan vaksin TB, Portable Malaria Diagnosis, stem cell (untuk kanker, diabetes mellitus), Mesin Haemodialisa, dan sebagainya. Dalam hal penyakit kanker, beberapa jenis senyawa yang sama muncul pada pasien yang berbeda. Jenis senyawa yang paling banyak muncul pada pasien kanker dan tidak ditemukan pada orang sehat, diindikasikan sebagai senyawa khas/spesifik (calon biomarker). Validasi sistem deteksi, pembuatan prototipe alat deteksi dan uji aplikasi teknis di rumah sakit dan industri pelayanan deteksi kanker (FKUI/RS Persahabatan, LIPI dan SCI PT Kalbe Farma, Tbk).

Stem cell terapi untuk berbagai penyakit (termasuk DM tipe 2). Stem cell pada DM digunakan untuk merepair jaringan pankreas yang rusak, efek parakrin dari stem cell, memperbaiki pembuluh darah yang rusak, meningkatkan produksi c peptide, meningkatkan produksi insulin, dan menurunkan kadar gula.

Gambar 3.19 rhEPO dan Deteksi Kanker Paru Pada bidang energi baru dan terbarukan (EBT) juga telah dilakukan, diantaranya pengembangan Limbah Nabati sebagai Pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Menghasilkan Energi Terbarukan Hidrogen untuk Kelistrikan. Generator pembangkit listrik (fuel cell) telah dikuasai teknologi oleh tim, sehingga memudahkan untuk aplikasi di lapangan. Penggunaan teknologi bersih dan inovasi penyimpanan energi dalam bentuk hydrogen. Selain itu, pengembangan catalytic upgrading limbah tar gasifikasi batubara menjadi bahan bakar cair sintetis berbasis diesel, dan sebagainya. Membuat desain sistem proses (konfigurasi) pengolahan tar (limbah cair) gasifikasi batubara menjadi bahan bakar cair sintetik melalui catalytic cracking. Melakukan uji kinerja unit tar cracking untuk memperoleh bahan bakar cair sintetis.



Gambar 3.20 Teknologi energi untuk bahan bakar dan produk tar (limbah cair) gasifikasi batu bara Dalam bidang teknologi dan manajemen transportasi, telah dikembangkan kendaraan multiguna pedesaan, yaitu kendaraan yang selain untuk mengangkut penumpang, namun juga bisa digunakan untuk berdagang (sebagai toko) dan juga dapat difungsikan untuk mengolah hasil pertanian. Dengan disain unik sistem transmisi dan berbagai tipe box yang bisa diganti dengan mudah, maka kendaraan ini bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan. Selain itu, telah menghasilkan Mesin Bensin Bio-Etanol dan Gas dengan Injeksi Langsung. Platform prototype mesin SINJAI adalah mesin biofuel 2 silinder 650 cc berbahan bakar mixed fuel bioetanol 50 (campuran bensin 50 % dan bioethanol 50 %), direct injection, ECU programmable lambda sensitive dengan daya maksimum 22 kW serta emisi memenuhi EURO 2.

Gambar 3.21. Mobil Multiguna Pedesaan

59

Dalam bidang Teknologi Hankam, telah dilakukan riset dalam berbagai topik baik untuk senjata, radar, wing in ground effect amphibi tanpa awak, Remote Weapon System (RWS) Pada Combat Boat. Dari hasil pengembangan desain Senjata Serbu Bawah Air ini menunjukkan beberapa kelebihan diantaranya penggunaan popor senjata yang juga dapat berfungsi sebagai alat bantu dalam membidik sasaran. Popor tersebut dapat dilipat ke atas hingga menempel body dan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam membidik sasaran. Desain tersebut dapat membantu user untuk mengenai target yang akan ditembak. Sedangkan hasil uji terbang untuk pesawat wig dapat lepas landas dari permukaan air pada kecepatan 30 km/ jam atau 10 m/detik dengan jarak lintasan 15 – 30 meter. Keterbatasan manuver dibatasi oleh ketinggian terbang sekitar 5 -15 cm di atas permukaan air hanya dapat dilakukan dengan rudder (tidak menggunakan airleron). Hal ini dilakukan untuk menghindari sayap menyentuh permukaan air yang menyebabkan kerusakan pesawat. Di tahun 2014, Kementerian Riset dan Teknologi bersama Konsorsium Roket Nasional telah melakukan: 1) Pengembangan roket RX-1220, RHan-122A, Rhan122B, Roket RX-320 dan RX-450, dan Desain/Revisi Desain Roket RX-1220, Rhan-122A, Rhan-122B, RX2020, RX-320, dan RX-450, serta spesifikasi teknis Roket Kendali TurboJet. 2) Koordinasi dengan LAPAN terkait pengembangan roket kendali turbojet 3) Uji terbang Roket Rhan 122A, Rhan 122B, dan RX2020 di Pameungpeuk pada tanggal 6-7 Maret 2014, 4) Uji Terbang/Tabel Tembak Roket Rhan 122B di Lumajang pada 10-20 Juli 2014, 5) Uji Terbang RX-320 dan uji statis RX-450 di Pameungpeuk pada 20-22 Agustus 2014, 6) Uji terbang Roket RX-320, uji statis Roket RX-450, dan uji terbang Roket RHan-122B di Pameungpeuk tanggal 17-20 Nopember 2014


60


Roket RX-2020

Mobil Perkasa untuk Meluncurkan RHan-122A, RHan-122B, RX-2020

Mobil RM-70 GRAD untuk meluncurkan RHan-122B

Gambar 3.22. Produk Teknologi Hankam Hasil ataupun keluaran dari pembentukan kolaborasi/ konsorsium riset adalah Jurnal, prosiding, prototype dan paten yang diharapkan hasil tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pengguna iptek baik oleh para peneliti di lembaga litbang sebagai bahan penelitian lanjutan

(prosiding dan jurnal) maupun prototype dan paten yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga litbang industri untuk dilanjutkan menjadi prototype yang dapat diproduksi sesuai kebutuhan industri dan pasar.



61

Relevansi Dan Produktivitas Litbang Iptek Penguasaan iptek melalui riset dan pengembangan (litbang), perekayasaan serta pemanfaatan iptek nasional telah dan terus akan digulirkan pemerintah, meskipun jika dibandingkan dengan laju peningkatan litbang negara lain, harus diakui bahwa capaian kita masih lemah. Oleh karena itu, kontribusi litbang iptek bagi percepatan pencapaian tujuan negara masih harus ditingkatkan, misalnya saja tercermin dari indikatorindikator pembangunan iptek. Tuntutan masyarakat dan kebutuhan industri, agar kegiatan penelitian di lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) dapat menghasilkan kontribusi yang konkrit bagi masyarakat khususnya dunia usaha menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan iptek saat ini. Namun, tidak mudah untuk mendorong perkembangan iptek sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan globalisasi. Oleh karena itu, perlu dibangun beberapa hal untuk mengurangi permasalahan pokok, antara lain :

• Peningkatan sinergi kebijakan maupun program terkait pembangunan iptek baik intra institusi/ aktor pengembang iptek (LPNK Ristek, lembaga riset kementerian teknis, industri, dan perguruan tinggi), menyebabkan kegiatan iptek baik dari segi kualitas maupun skalanya belum mampu memberikan hasil yang signifikan.

• Penguatan produktivitas lembaga litbang pemerintah dan perguruan tinggi dalam menyediakan teknologi untuk mendukung sektor-sektor strategis terkait dengan 7 bidang fokus pembangunan iptek. Kelemahan ini mengakibatkan belum dapat dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil litbang pemerintah dan perguruan tinggi dalam industri.

• Peningkatan peran dan keterlibatan masyarakat

dalam pengembangan iptek, sehingga produktivitas Iptek di kalangan masyarakat masih rendah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai iptek.

• Peningkatan produktivitas Iptek di kalangan industri. Hal ini diindikasikan oleh masih lemahnya minat dan kontribusi kalangan industri dalam pembangunan iptek nasional, baik keterlibatan dalam riset maupun pendanaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka arah kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi ditujukan pada upaya untuk menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Inovasi Nasional (SINas) serta meningkatkan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Salah satu bukti keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini adalah terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, industri dan masyarakat serta terbentuknya keunggulan akademik (academic excellence) dengan dihasilkannya Artikel Jurnal Sains dan Teknik/Publikasi Ilmiah Nasional dan Internasional, serta Paten Terdaftar. Oleh karena itu, Artikel Jurnal Sains dan Teknik/Publikasi Ilmiah serta Paten Terdaftar ditetapkan sebagai IKU untuk menggambarkan peningkatan produktivitas litbang iptek. Sejalan dengan itu, Kementerian Riset dan Teknologi menetapkan kebijakan iptek nasional, serta mewujudkan pencapaian sasaran Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek dengan menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang hendak dicapai yang target dan realisasinya pada tahun 2014 dapat digambarkan pada Tabel berikut:


62


Tabel 3.19 Sasaran Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Libang Iptek 2014 Sasaran Strategis Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Libang Iptek

Indikator Kinerja Jumlah Publikasi Ilmiah Jumlah paten Terdaftar

Target Kinerja

Anggaran (Rp.)

Kinerja

50

Realisasi Capaian 2014 (%) Anggaran (Rp.)

100

200

106.205.743.000 760

103.613.275.004 2.865*)

(%)

97.56

376,97

*) Realisasi capaian tahun 2014 berdasarkan data Ditjen HKI Sasaran Strategis Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Libang Iptek, capaiannya didukung oleh indikator kinerja IKU Publikasi Ilmiah pada tahun 2014 mencapai 200 % dari target 50 terealisasi 100 Artikel dan IKU Jumlah Paten Terdaftar pada tahun 2014 mencapai 376,97 % dari target 760 terealisasi 2.865 Paten Terdaftar. Indikator Kinerja tersebut dihasilkan dari Output paket Insentif Riset SINas yang telah mendorong peningkatan jumlah Publikasi Ilmiah dan Jumlah Paten Terdaftar

secara nasional dan internasional yang dilakukan oleh peneliti dari Indonesia. Adapun dana yang dialokasikan untuk pencapaian kinerja setelah revisi penghematan Anggaran Rp. 106.205.743.000,- terealisasi sebesar Rp. 103.613.275.004,- (97,56 %). Perbandingan dengan tingkat capaian tahun 2013 dan target dalam Renstra 2010-2014 menunjukkan adanya peningkatan, dapat diilustrasikan dalam Tabel berikut :

Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Kumulatif Kinerja Tahun 2013 dan Perbandingan Capaian Indikator 2010-2014 Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Libang Iptek Indikator Kinerja Jumlah Publikasi Ilmiah Jumlah Paten Terdaftar

Satuan Publikasi Ilmiah Paten Terdaftar

T

Tahun 2013 R %

T

Tahun 2014 R %

Capaian Target 2010 s/d 2014 T R %

40

137

342

50

100

200

90

394

437,78

760

1.663

218

760

2.865

376,97

3.800

6.868

180,74

Berdasarkan Tabel 3.20 di atas terlihat bahwa target kinerja tahun 2014 dengan indikator kinerja Utama Jumlah Publikasi Ilmiah dengan target 50 publikasi terealisasi 100 publikasi atau 200 % dari target yang telah ditentukan. Prosentase Tingkat Capaian Kumulatif 2010 s.d 2014 terhadap Target 2014 adalah 437,78 %. Realisasi Capaian jumlah Publikasi Ilmiah turun dari 342 % pada tahun 2013 menjadi 200 % pada tahun 2014. Sedangkan untuk Indikator kinerja Utama Jumlah Paten Terdaftar dengan target 760 paten terdaftar terealisasi 2.865 paten

terdaftar atau 376,97 % dari target yang telah ditentukan. Prosentase Tingkat Capaian Kumulatif 2010 s.d 2014 terhadap Target 2014 adalah 180,74%. Realisasi Capaian Jumlah Paten Terdaftar naik dari 218 % pada tahun 2013 menjadi 376,97 % pada tahun 2014. Sementara itu, sampai dengan akhir periode 2010-2014, untuk indikator kinerja utama Jumlah Publikasi Ilmiah telah dicapai sebesar 437,78 % yaitu 394 Publikasi Ilmiah dari yang ditargetkan 90 Publikasi Ilmiah. Untuk indikator



kinerja utama Jumlah Paten Terdaftar telah dicapai sebesar 180,74 % yaitu 6.868 Paten Terdaftar dari yang ditargetkan 3.800 Paten terdaftar. Beberapa informasi terkait dideskripsikan sebagai berikut:

capaian

kinerja

IKU

IKU 5. Jumlah Publikasi Ilmiah Dalam rangka mendorong produktivitas iptek, Kementerian Riset dan Teknologi mendorong

63

terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, industri, dan masyarakat, serta terbentuknya keunggulan akademik (academic excellence) dengan dihasilkannya Publikasi Ilmiah (Artikel Jurnal Sains dan Teknik). Sejalan dengan itu, Kementerian Riset dan Teknologi menetapkan kebijakan iptek nasional, serta mewujudkan pencapaian sasaran meningkatnya relevansi dan produktivitas iptek dengan menetapkan indikator kinerja utama yang hendak dicapai berupa “Jumlah Publikasi Ilmiah”.

Tabel 3.21 Tabel Capaian Kumulatif Publikasi Ilmiah/Artikel Jurnal Sains dan Teknik No 1. 2.

Jurnal sains dan Teknolgi (Publikasi Ilmiah) Jurnal Sains Dan Teknik Nasional (hasil Insentif SINas Ristek) Jurnal Sains Dan Teknik Internasional (hasil Insentif SINas Ristek) Artikel Jurnal Sains Dan Teknik Nasional (yang tercatat di SCImago)**

2010 78 77 2.497

2011 141 19 3.149

2012 157 90 3.551

2013 183 176 4.175

2014 163 87 **

**) Berdasarkan The SCImagoJournal & Country Rank dari http://www.scimagojr.com/ per 9 Februari 2015. Data untuk tahun 2014, belum dapat diukur karena data pembanding resmi SCOPUS/SCImago belum diterbitkan. The SCImagoJournal & Country Rank adalah sebuah portal indeks peringkat publikasi yang ada pada the Scopus® database (Elsevier B.V.).

Grafik 3.1. Trend Perkembangan Artikel Jurnal Sains dan Teknologi Dampak Instrumen Kebijakan Insentif Nasionas (SINas) Kementerian Riset dan Teknologi


64


Peringkat artikel jurnal sains dan teknik Indonesia menurut data SCImago dari tahun 2010-2013 mengalami peningkatan. Indonesia menempati urutan ke-4 diantara negara ASEAN setelah Malaysia, Singapura dan Thailand, dalam peringkat jumlah publikasi jurnal ilmiah internasional yang terindeks oleh Scopus, seperti tertera dalam tabel 3.22.

publisitas artikel jurnal sains dan teknik nasional yang tercatat dalam data SCImago Journal & Country Rank (citable documents) belum dapat diidentifikasi karena keterbatasan data sebaran hasil publikasi insentif Insinas di Indonesia. Pada kurun waktu 2010-2014 kenaikan publisitas artikel sebagai dampak langsung IKU Kementerian Ristek sejalan dengan publisitas artikel jurnal sains & teknik secara nasional yang mengalami kenaikan.

Namun demikian Kontribusi publikasi hasil Insentif Sinas Kementerian Riset dan Teknologi terhadap

Grafik 3.2. Trend Perkembangan Artikel Sains dan Teknologi Indonesia yang tercatat di SCOPUS/ SCImago Journal & Country Rank Trend kenaikan artikel jurnal sains & teknik yang dihasilkan dari kebijakan insentif SINas Kementerian Ristek merupakan dampak langsung dari kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi yang mewajibkan setiap penerima dana Insentif SINas untuk mempublikasikan hasil riset terkait di jurnal baik tingkat nasional maupun internasional yang tertuang kontrak Kerjasama antara

Kementerian Riset dan Teknologi dengan Lembaga Pelaksana Insentif sebagai amanah dalam PP No. 20 tahun 2005. Diharapkan kebijakan serupa dapat diimplementasikan di institusi litbang secara nasional, sehingga terjadi peningkatan publisitas yang signifikan dengan indikator kenaikan tercatat di SCOPUS/SCImago atau sumber lainnya yang terakreditasi.

Tabel 3.22 Peringkat Artikel Jurnal Sains dan Teknik di ASEAN Negara

2010 Jumlah

2011

Rangking

Jumlah

2012

Rangking

Jumlah

2013

Rangking

Jumlah

Rangking

Malaysia

15.345

29

20.219

23

21.926

23

23.190

23

Singapura

15.003

33

15.888

33

17.253

32

17.052

30

Thailand

9.850

40

10.514

41

11.607

42

11.313

42

Indonesia

2.497

57

3.149

56

3.551

56

4.175

55

Vietnam

2.095

63

2.331

62

2.992

59

3.443

58


65


Negara

2010 Jumlah

Filipina

2011

Rangking

Jumlah

2012

Rangking

Jumlah

2013

Rangking

Jumlah

Rangking

1.270

70

1.549

68

1.609

70

1.631

70

Kamboja

186

123

213

124

238

122

248

124

Laos

134

131

156

130

196

129

187

132

Brunei

116

135

164

126

234

124

249

123

Myanmar

114

136

161

128

111

141

97

148

Sumber: www.scimagojr.com per 9 Februari 2015 (Data peringkat 2014 belum dipublikasi)

Publikasi ilmiah ini dimanfaatkan untuk penyebaran informasi hasil kegiatan riset iptek yang diharapkan diacu oleh pemangku kepentingan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas riset iptek di bidang yang terkait. Dengan adanya publikasi ilmiah dapat dihindari duplikasi penelitian. Peningkatan jumlah 4500

4.175

4000 3.551

3500 3000 2500

publikasi mengindikasikan secara langsung terjadinya peningkatan aktivitas riset iptek di seluruh institusi litbang secara Nasional. Publikasi ini akan dimanfaatkan sebagai bahan masukan untuk penyusunan Jakstranas Iptek 2015-2019 dan ARN 2015-2019.

3.149 Jurnal Sains Dan Teknik Nasional (hasil Insentif SINas Ristek)

2.497

2000

Jurnal Sains Dan Teknik Internasional (hasil Insentif SINas Ristek)

1500 1000 500

78 77

0 2010

141 19

157 90

183 176

2011

2012

2013

163 87

Artikel Jurnal Sains Dan Teknik Nasional (yang tercatat di SCImago)**

2014

Tahun

Grafik 3.3. Jurnal sains dan Teknolgi (Publikasi Ilmiah) Jika dipetakan luaran jurnal nasional antara yang dihasikan melalui insentif riset SINas dengan Artikel Jurnal Sains dan Teknik yang tercatat di SCImago, maka masih terdapat

korelasi positif, yaitu ketika jurnal nasional luaran Insentif SINas naik, maka luaran jurnal nasional yang tercatat di Scimago juga naik.


66


dalam bentuk Paten Sederhana (Pasal 6 No.14/2001 tentang Paten).

IKU 6. Jumlah Paten Terdaftar

Disamping itu, selain paten di dalam negeri para peneliti juga mengajukan paten di luar negeri yang dilindungi dengan perjanjian kerjasama internasional berupa Patent Cooperation Treaty (PCT). Patent Cooperation Treaty (PCT) adalah Perjanjian Kerjasama Internasional yang memfasilitasi kebutuhan permohonan paten secara internasional. Hadirnya PCT dalam dunia paten semakin memberi kemudahan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas paten secara internasional. Peranan PCT dalam permohonan paten menjadi solusi untuk pendaftaran paten di banyak negara, karena lebih menghemat dari segi waktu dan biaya. Bukan hanya itu, dalam PCT, kepentingan inventor juga dilindungi, yaitu dengan dibuatnya ketentuan untuk menyelesaikan sengketa terhadap perkara dalam permohonan paten melalui PCT.

Paten Terdaftar adalah permohonan paten yang didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM yang dihasilkan dari invensi dalam negeri, baik yang difasilitasi secara langsung maupun tidak langsung oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Dengan demikian Lingkup kinerja yang diukur adalah pendaftaran paten yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang dan/ atau mendapat dukungan dari Kementerian Riset dan Teknologi. Hal tersebut dapat berupa insentif langsung dari Kementerian Riset dan Teknologi, baik sepenuhnya maupun sebagian, maupun pendaftaran paten yang tidak langsung dibiayai oleh Kementerian Riset dan Teknologi, tetapi menjadi bagian dari pengembangan lembaga intermediasi, terutama sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang.

Prosentase Tingkat Capaian paten (Kumulatif) 20102014 yang dihasilkan dari Insentif Riset SINas terhadap Target 2014 adalah 222 %. Output paten terdaftar ini dimanfaatkan untuk penyebaran informasi hasil kegiatan riset iptek yang diharapkan diacu oleh pemangku kepentingan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas riset iptek di bidang yang terkait. Dengan adanya peningkatan jumlah paten mengindikasikan secara langsung terjadinya peningkatan aktivitas riset iptek. Jumlah paten akan dimanfaatkan sebagai bahan masukan untuk penyusunan Jakstranas Iptek 2015-2019 dan ARN 2015-2019.

Pendaftaran paten merupakan syarat untuk memperoleh paten. Paten adalah Hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 ayat (1) UU No.14/2001 tentang Paten). Sementara itu, Paten sederhana adalah setiap invensi berupa produk atau proses yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, kontruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum

Tabel 3.23 Capaian Paten Terdaftar Insentif Riset Nasional No

Paten Terdaftar

Target Kumulatif 2014

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Jumlah Paten Terdaftar

35

30

28

4

9

7

Capaian


Capaian 2010-2014

Prosentase Capaian Kumulatif

78

222


67

Tabel 3.24 Perbandingan Capaian Kinerja Paten Nasional Tahun 2013-2014 dan Perbandingan Capaian Indikator 2010-2014 Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek No 1.

Paten Terdaftar Jumlah Paten Terdaftar

Target Kumulatif 2014

2010

2011

2012

2013

2014

3.800

748

769

823

1.663

2.865

Capaian

Capaian 2010-2014

Prosentase Capaian Kumulatif

6.868

180,74

*Sumber: Ditjen HKI.http://www.dgip.go.id/paten-pengumuman-a-tahun-2014

Prosentase tingkat capaian kumulatif paten yang dihasilkan dari Insentif Riset Nasional 2010-2014 terhadap Target tahun 2014 adalah 222%. Capaian Paten terdaftar Nasional kumulatif 2010 – 2014 terhadap target tahun 2014 adalah 180,74 %. Terjadi peningkatan jumlah paten

yang signifikan mulai tahun 2013 adalah sebagai dampak kebijakan insentif paten untuk pengurusan paten di Ditjen HKI. Sesuai data Ditjen HKI jumlah paten terdaftar sampai September tahun 2014 adalah 2.865 atau 376,97% dari target 2014 sebesar 760 paten terdaftar.

Grafik 3.4. Pendaftaran Paten Sumber Ditjen HKI

Meningkatnya Pendayagunaan IPTEK Pendayagunaan iptek dalam berbagai bidang pembangunan ditujukan untuk percepatan pencapaian tujuan nasional, yakni dalam bidang hankam, kesejahteraan rakyat, pelayanan publik dan pengokohan daya saing ekonomi. Kita menyadari bahwa

pembangunan iptek masih belum menampilkan kinerja yang maksimal dalam proses pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan litbang tidak dapat dipisahkan dari pendayagunaannya ke dalam pembangunan nasional


68


secara riil. Kemampuan litbang kita akan meningkat apabila hasilnya didayagunakan secara maksimal, dan sebaliknya pendayagunaan hasil litbang juga akan mengalami stagnasi apabila kemampuan litbang kita tidak meningkat. Upaya pendayagunaan hasil riset secara optimal menjadi kunci terintegrasinya iptek ke dalam proses pembangunan nasional. Pada kondisi ini makna Sistem Inovasi Nasional (SINas) menjadi penting dan strategis. Kementerian Riset dan Teknologi menetapkan Sasaran “Meningkatnya Pendayagunaan Iptek” dengan indikator yang hendak dicapai yaitu 1) Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri, 2) Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di masyarakat, 3) Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional untuk national security. Penetapan indikator tersebut sebagai upaya Kementerian Riset dan Teknologi mendorong hasilhasil riset lembaga litbang iptek dan perguruan tinggi agar

dimanfaatkan oleh pengguna yaitu industri, masyarakat dan untuk national security.

IKU 7. Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri, masyarakat, dan untuk national security Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri, masyarakat, dan national security diukur berdasarkan pemanfaatan teknologi di industri, masyarakat dan national security. Adapun indikator kinerja diukur dengan membandingkan antara target dan hasil capaian kegiatan, serta melihat dampak sosial maupun ekonomi bagi pengguna teknologi. Indikator kinerja, target dan realisasinya pada tahun 2014 dapat digambarkan pada Tabel berikut :

Tabel 3.25 Sasaran Meningkatnya Pendayagunaan Iptek Sasaran Strategis Meningkatnya Pendayagunaan Iptek

Indikator Kinerja

Target Kinerja

Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri, masyarakat dan national security

18

Anggaran (Rp.)

Realisasi Kinerja

(%)

Anggaran (Rp.)

(%)

26

144.44

33.376.045.322

88.85

37.562.944.000

Sasaran Strategis Meningkatnya Pendayagunaan Iptek, capaiannya didukung oleh indikator kinerja Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri, masyarakat dan national security, yang realisasi fisiknya dapat terealisasi bahkan melebihi 100 % yaitu 144.44 %, dari target 18 terealisasi 26 Teknologi.

Adapun dana yang dialokasikan untuk pencapaian kinerja setelah revisi penghematan menjadi Rp. 37.862.944.000,terealisasi sebesar Rp. 33.376.045.322,- (88,85 %). Bila dibandingkan dengan tingkat capaian tahun 2013 dan target dalam Renstra 2010-2014 dapat diilustrasikan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.26. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2013 dan Perbandingan Capaian Indikator 2010-2014 Meningkatnya Pendayagunaan Iptek Indikator Kinerja Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri, masyarakat dan untuk national security

Satuan Teknologi

T 6

Tahun 2013 R % 10

166,67

T 18


Tahun 2014 R % 26

144,44

Capaian Target s/d 2014 T R % 158

182

115,19


Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk Indikator Kinerja Utama sasaran Meningkatnya Pendayagunaan Iptek yaitu : a. Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri, masyarakat dan untuk national security capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 144,44%, sementara untuk tahun 2013 sebesar 166,67%. Kenaikan capaian kinerja tahun 2014 ini tidak sebesar capaian kinerja di tahun 2013. b. Sementara itu, sampai dengan akhir periode 2010-

69

2014, untuk jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional, masyarakat dan untuk national security telah dicapai sebesar 115,19 % yaitu 182 Teknologi dari yang ditargetkan 158 Teknologi. Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam kaitan pencapaian sasaran antara lain intermediasi iptek, peningkatan inovasi dan kreativitas pemuda, diseminasi teknologi spesifik lokasi serta berbagai kegiatan lainnya. Kinerja capaian tersebut tergambar dalam tabel 3.27 berikut:

Tabel 3.27 Pemanfaatan Teknologi Hasil Litbang Nasional No.

Pemanfaatan Hasil Riset

2012

2013

2014

1

Industri

• Teknologi Pengembangan Bibit • Sapi Unggul Nasional • Mesin Nano Partikel

• Teknologi Mesin RUSNAS 500 cc • Teknologi home purifier water berbasis membran dan bahan hollow fibre • Teknologi Pigmen Besi Oksida dari Pasir Besi • Teknologi Brown Coal

• Teknologi alat uji universal berkapasitas 25 ton • Teknologi Rapid Test alat pendeteksi flu burung • Mesin Pemanen Padi Chandue • Teknologi Ekstraksi Mineral • Teknologi Pengembangan home purifier water berbasis membran dan bahan hollow fibre

2

Masyarakat

• Teknologi pengembangan kawasan peternakan terpadu • Teknologi alternatif untuk mengatasi kesulitan air di Tepus, Gunung Kidul

• Teknologi IPAT-BO untuk tanaman padi • Teknologi Pipanisasi Air Bersih • Teknologi Inseminasi Buatan (IB) pada Kambing • Teknologi Penerangan Jalan Umum Solar Sell

• Teknologi Varietas Padi SIDENUK • Teknologi Pola Tanam Padi IPAT-BO dengan Tabela • Teknologi Varietas Kedelai: Gamasugen-1 • Teknologi Varietas Kedelai: Gamasugen-2 • Teknologi Varietas Kedelai: Mutiara-1 • Teknologi Varietas Kedelai: Rajabasa • Teknologi Air Bersih (Riverse Osmosis) • Teknologi Pengering Ikan Laut • Teknologi Penerangan Jalan Umum dan Rumah Tangga dengan Solar Cell • Teknologi Pupuk Organik “Amazing Bio Growth” • Teknologi Pupuk Cair Organik Megarizo • Teknologi Pupuk Pembenah Tanah “Humika” • Teknologi Monitor Pasang Surut Air Laut untuk TEWS (Tide Gauge) • Teknologi Pengolahan Pakan Ternak • Teknologi Pengolahan Limbah Ternak • Teknologi Monitor Kecepatan Angin (PLTH) • Teknologi Pengolahan Mie berbahan baku Mocaf Ubi Singkong • Teknologi Pengolahan Makanan Laut • Teknologi Varietas Bawang Merah • Teknologi Pupuk Kompos dan Pupuk Cair dari Urine Ternak


70

No.


Pemanfaatan Hasil Riset National Security

3

2012

2013

2014

• Teknologi Roket untuk • Teknologi Open Source Teknologi Sistem Monitoring dan Peringatan Dini bidang Hankam Software Kematian Massal Ikan Danau Maninjau • Teknologi Mitigasi (OSS) untuk pengamanan Bencana Banjir data dan Longsor • Teknologi Proses Fixed Bed untuk Mendukung Desa Mandiri Energi

Pemanfaatan Teknologi Hasil Litbang Nasional di Industri Pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di Industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, mendorong tumbuhnya industri nasional serta meningkatkan kontribusi iptek nasional dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini ada anggapan di kalangan calon pengguna (industri) bahwa teknologi baru yang dikembangkan lembaga litbang belum teruji dengan baik, kesenjangan pengetahuan (knowledge gap), biaya terlalu tinggi, risiko permintaan, kemitraan, risiko ekonomi, serta kurangnya personil yang berkualitas. Permasalahan lain adalah kesesuaian antara ilmu dan teknologi yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga litbang dengan

ilmu dan teknologi yang dibutuhkan oleh pengguna masih rendah. Untuk itu, Kedeputian Bidang Pendayagunaan Iptek berinisiatif mengembangkan suatu lembaga intermediasi yaitu Business Technology Center (BTC) yang tersebar di berbagai daerah dan Business Innovation Center (BIC). Keberadaan lembaga intermediasi ini dimaksudkan untuk menjembatani komunikasi dan intermediasi antara lembaga litbang dengan dunia industri dengan harapan agar terjadi komunikasi timbal balik antara para peneliti dan pelaku industri. Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2014 terkait dengan pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri adalah :

Tabel 3.28. Pemanfaatan Teknologi Hasil Litbang Nasional di Industri Tahun 2014 No.

Teknologi

Penghasil Teknologi

Industri Pengguna

1

Alat Uji Universal (UTM)

Nasril, MSi ( MEPPO BPPT )

PT. Testindo

2

Rapid Test Flue Burung

Dr. I Wayan T (IPB)

PT. Mataram Biotes

3

Teknologi Ekstraksi Mineral

• Irianto (CV Sekawan) • Dr. Nurul TR Pusat Inovasi LIPI

CV Nanotech Indonesia

4

Mesin Pemanen Padi Chandue

Paisal Chandue (CV. Chandue Tanindo)

PT. Sarandi Karya Nugraha

5

Teknologi Pengembangan Home Purifier Drinking Water

Prof. Dr. Ir. I Gede Wenten M.Sc, Institut Teknologi Bandung

PT. Ifaria Gemilang dan PT. Ya Sunli



Secara garis besar pemanfaatan hasil litbang nasional di industri dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Alat Uji Universal (UTM) Universal Testing Machine (UTM) untuk quality control produk incoming (dari supplier) dan untuk quality check produk hasil produksi (produk jadi), sangat dibutuhkan dan menjadi suatu yang harus dimiliki oleh kalangan industri. Universal Testing Machine (UTM) dibutuhkan pada hampir semua jenis industri. Pada bidang pendidikan digunakan untuk pengajaran ilmu material dan pengujian di teknik mesin, teknik sipil, dan teknik kehutanan untuk pengetesan kayu. Penggunaan UTM untuk pengujian mekanik suatu material, yaitu untuk memperoleh data-data yang

71

dapat menunjukkan sifat mekanik material tersebut, diantaranya meliputi batas lumer, kekuatan tarik, tingkat kekenyalan, pertambangan panjang, dan pengecilan luas penampang. Mesin ini umumnya diperuntukan bagi pengujian bebanbeban statik. Beban tarik tersebut dimulai dari nol dan berhenti pada beban atau tegangan patah tarik (ultimate strength) dari material yang bersangkutan. Beban uji yang telah dinormalisasikan ukurannya dipasang pada mesin tarik, kemudian diberi beban (gaya tarik) secara perlahan-lahan dari nol hingga maksimum. Prototype UTM 25 Ton pemasaran serta pengenalannya telah dilakukan di pameran bertepatan dengan Hakteknas (Hari Kebangkitan Teknologi Nasional) tahun 2014 di Kementerian Riset dan Teknologi.

Gambar 3.23. Mesin UTM 25 Ton telah ditampilkan di Hakteknas

Gambar 3.24. Universal Testing Machine (double column) Kapasitas 25 Ton


72


Tabel 3.29. Tentang Status Teknologi Universal Testing Machine (UTM) Kolaborasi

Kegiatan Intermediasi Kerjasama Pengembangan dan Komersialisasi Alat Uji Universal (UTM)

Litbang Nasril, MSi

Bisnis / Industri PT. Testindo

(MEPPO BPPT)

2. Rapid Test Flu Burung Bermanfaat mampu mendeteksi keberadaan antibodi spesifik terhadap virus H5N1 secara cepat dan akurat. Jejak infeksi yang ditinggalkan oleh virus H5N1 pada seseorang sebenarnya bisa ditunjukkan dengan keberadaan antibodi spesifik terhadap virus tersebut. Salah satu cara mendeteksi keberadaan antibodi ini adalah dengan teknik koaglutinasi tidak langsung, dimana dengan protokol ini mampu dideteksi keberadaan antibodi spesifik terhadap virus H5N1 secara cepat dan akurat. Penggunaan teknik konglutinasi inilah maka invensi ini berjudul “Rapid Test Menggunakan Teknik Koaglutinasi Tidak Langsung Untuk Deteksi Antibodi Flu Burung” yang merupakan invensi terpilih 102 Inovasi Indonesia.

Keunggulan teknologi • Pelaksanaan uji sangat mudah dan murah, • Hasil uji dapat diketahui dengan segera, spesifik dan memiliki kesensitifan yang memadai • Teknik “koaglutinasi tidak langsung” dapat dikembangkan untuk mendeteksi keberadaan antibodi flu burung dalam tubuh suatu induk semang • Tidak menimbulkan iritasi pada kulit Flu burung telah bersifat enzootik pada ayam, sehingga memungkinkan terjadinya infeksi silang dari ayam ke

Status Penandatangangan MoU: 13 Mei 2014

Keterangan Teknologi Mesin uji universal untuk uji kekuatan bahan (biasanya dipakai di bidang sipil) untuk memberikan gaya tekan pada benda uji (misalnya: kayu, karet, kawat, besi). Mesin ini dapat merekam beberapa kekuatan/daya lenting bahan uji hingga putus/patah.

binatang lain, bahkan ke manusia. Saat ini belum tersedia alat uji cepat untuk mendeteksi keberadaan virus flu burung (H5N1) pada manusia karena ukurannya yang sangat kecil. lsolasi virus H5N1 ini juga memerlukan persyaratan yang sangat rumit, mahal dan waktu yang lama. Menggunakan isolat lapang S. aureus yang telah diketahui memiliki protein A melalui serangkaian percobaan. Pengujian dilakukan pada kelinci dan marmot, untuk kemudian diuji keberadaan antibody IgY yang nantinya dapat digunakan sebagai Prototipe Diagnostik kit. Prototipe Diagnostik Kit adalah merupakan reaksi antara sediaan A dan sediaan B, dengan perbandingan tertentu, sehingga diperoleh suatu suspensi yang tidak menunjukkan reaksi aglutinasi. Prototipe kit ini dapat mendeskriminasi beberapa serum yang mengandung antibodi spesifik terhadap H5N1 dengan serum yang tidak mengandung antibodi spesifik ini. Dengan menggunakan masing-masing 5 ekor ayam, 5 ekor kelinci dan 5 ekor marmot yang sebelumnya disensitisasi dengan vaksin inaktif H5N1, keberadaan antibodi dapat dideteksi pada semua serum hewan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya reaksi koaglutinasi yang jelas dalam waktu 5 detik pengamatan. Reaksi ini tidak dijumpai jika kit direaksikan dengan serum yang tidak mengandung antibodi terhadap AI H5N1.



73

Gambar 3.25. Rapid Test Kolaborasi antara PT. BLST IPB – PT. Mataram Biotes

Kerjasama Produksi Rapid Test Flu Burung Berawal dari pertemuan yang diinisasi BIC, mengundang beberapa tokoh pegiat bisnis dan inovasi. Pada tanggal 29 Mei 2014 bertempat di RM. Harum Manis, Jakarta. Diantara peserta yang hadir mantan CEO Biofarma Bapak Syamsul Arifin, PT. BLST Bapak Meika Rusli Syahbana. Dari pertemuan tersebut kedua pihak tertarik satu sama lain dalam pengembangan rapid test pendeteksi flu burung yang dimiliki oleh IPB. Komunikasi berlanjut dengan baik antara dua pihak dalam merealisasikan. Hasil invensi yang dimiliki universitas/litbang menuju industrialisasi. Inovasi yang akan diaplikasikan ke industri merupakan hasil karya dosen Fakultas Kedokteran Hewan IPB yang berjudul “Rapid Diagnosis Test Avian Influenza untuk Unggas”. Inovasi tersebut akan diaplikasikan oleh PT. Mataram Biotes Indonesia (MBI) yang berlokasi di Mataram yang menawarkan kerjasama produksi.

Saat ini sedang dijajaki kerjasama produksi Rapid Test untuk Flu Burung, dimana PT. Mataram Biotest akan bertindak sebagai pengembang produk dan pemasaran (sole agent), produksi akan dilakukan di sarana Biotest di Mataram (Lombok), dan technological assistance akan dilakukan oleh IPB yang diwakili PT. BLST IPB. Penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama dilakukan pada Rabu, 17 September 2014 bertempat di PT. BLST IPB. Dalam penandatanganan kontrak tersebut, IPB diwakili oleh Direktur Utama PT. BLST, Dr. Meika Syahbana Rusli, sementara pihak Mataram Biotes Indonesia diwakili oleh Direktur Utamanya, Bapak Soedibyo. Penandatanganan juga disaksikan langsung oleh inovator, Prof. Dr. I Wayan T Wibawan, Komisaris MBI – Bapak M. Syamsul Arifin serta perwakilan dari Business Innovation Center dan Direktorat Riset dan Inovasi.

Gambar 3.26. Penandatanganan Kerjasama PT Mataram Biotes dengan PT BLST


74


3. Teknologi Ekstraksi Mineral Merupakan teknologi Ekstraksi Mineral terutama Emas. Bermanfaat sebagai pengolahan hasil tambang sebelum

diekspor. Konsep kerja proses pemisahan mineral secara fisika di silinder gravitasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.27. Proses Pemisahan Mineral Secara Fisika di Silinder Gravitasi Secara konsep terdapat pipa-pipa yang dipasang simultan dihubungkan dengan blower diujung untuk menerbangkan batuan mineral yang telah ditumbuk (milling). Dengan asumsi massa jenis yang lebih besar akan jatuh di tabung awal kemudian Massa jenis yang lebih kecil masih melayang dan masuk ke tabung berikutnya. Demikian seterusnya. Hingga akan terdapat material berbeda (bergantung massa jenis) di tabung yang berbeda.

Pemanfaatan Teknologi Ekstraksi Mineral (Nikel, Emas, Perak) Kegiatan Intermediasi teknologi ekstraksi mineral terinspirasi adanya kebijakan pemerintah di sektor MINERBA (Mineral dan Batubara) yang meminta hasil tambang untuk dilakukan pengolahan (smelting) sebelum dilakukan export. Pihak swasta bidang otomotif (Bpk. Irianto) yang pernah juga bekerja/melakukan kunjungan kerja ke PT. Newmont Nusa Tenggara (NTB). Dimana, pada perusahaan besar pemisahan mineral dilakukan

dengan bahan kimia tertentu dengan menggunakan teknik apung (floatation). Ide yang ditawarkan adalah pemisahan dengan teknik gravitasi menggunakan perbedaan massa jenis mineral sebagai basis. Pertemuan perdana dilakukan pada tanggal 2 juli 2014. menghadirkan Dr. Nurul Taufiqu Rochman (Pusat Inovasi LIPI) dan Bapak Irianto sebagai pihak Inovator. Berdasarkan pertemuan tersebut. Bapak Irianto me nunjukkan prototype serta hitungan matematis mesin pemroses ekstraksi emas. Bapak Nurul Taufiqu Rochman berencana untuk turut berkerjasama dikarenakan ketertarikannya di mesin ekstraksi mineral ini. Juga dibahas mengenai dampak terhadap masyarakat setelah ditetapkannya aturan mengenai penjualan bahan mentah seperti di Newmont. Pertemuan lanjutan dilakukan di workshop Pusat Inovasi LIPI menghadirkan untuk membahas pembuatan proposal bisnis serta melihat langsung alat Ball mill Cylinder yang akan digunakan oleh Bapak Irianto untuk pembuatan alat ekstraksi mineral.



75

Gambar 3.28. Pengujian Teknologi Ekstraksi Mineral Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Bapak Indrayana, selaku direktur CV. Nanotech, salah satu tenant dari Pusinov LIPI yang berkecimpung dalam usaha pembuatan mesin-mesin berteknologi nano. Untuk mengurangi biaya pembuatan, telah dilakukan persetujuan untuk menggunakan beberapa mesin-mesin perkakas yang telah ada, seperti ball mill cylinder, blower, maupun beberapa tabung silinder. Pada pertengahan bulan September 2014, Bapak Indrajaya dari CV. Nanotech serta Bapak Irianto memutuskan untuk mengganti silinder untuk ekstraksi mineral. Sebelumnya telah digunakan Ball Mill Cylinder. Namun setelah melalui beberapa pertimbangan, akhirnya digunakan sistem Friction Mill Cylinder.

Kendala Pemanfaatan Teknologi Ekstraksi Mineral (Nikel, Emas, Perak) Meskipun dari pihak Pusinov LIPI (Bapak Nurul Taufiqu Rochman) sudah menyatakan kesediaannya untuk membantu proses kolaborasi dengan memberikan investasi dalam bentuk pemberian fasilitas sarana dan pra-sarana, kendala yang masih dihadapi dalam kegiatan intermediasi ini adalah belum ditemukannya Investor yang bersedia untuk membantu proses pembuatan mesin ekstraksi emas. Dalam rencana sebelumnya, BIC (Bussiness Innovation Center, Bapak Kristanto) terus berupaya untuk bertemu dengan bapak Sandiaga Uno.

Ia berpendapat bahwa Bapak Sandiaga Uno mempunyai ketertarikan yang sangat besar terhadap teknologi berbasis inovasi yang bisa dikomersilkan kedepan. MoU telah ditandatangani pada tanggal 2 Oktober 2014 bertempat di Pusat Inovasi dan Inkubasi LIPI, Cibinong.

4. Mesin Pemanen Padi Chandue Mesin pemanen padi chandue adalah mesin pemanen padi dengan metode sisir. Berbeda dengan mesin panen padi yang ada dipasaran yang menggunakan sistem potong maupun sabit. Keunggulan Mesin Panen Padi Chandue ini adalah, mesin ini hanya mengambil bulir padi di areal sawah, memisahkan dengan batang di areal sawah. Sangat membantu pada lahan becek, karena proses panen menjadi lebih sulit, karena gabah harus tetap kering. Karena kualitas gabah pada hasil panen tidak hanya tergantung pada proses penanaman saja, namun juga proses pemanennya. Perlakuannya tentu berbeda, tergantung jenis lahan pertanian.

Keunggulan Inovasi • Kontruksi sederhana dan suku cadang mudah diperoleh • Mudah dalam pengoperasian dan perawatan • Dapat beroperasi pada lahan tergenang dan berlumpur, juga berjalan di pematang sawah • Dalam memanen pada kondisi rebah


76


Potensi Aplikasi Alat ini bisa digunakan pada lahan becek dan kering, dan telah diuji oleh petani. Karena menggunakan mobil bekas, alat ini lebih terjangkau bagi petani.

Prinsip kerja alat : Padi yang siap panen masuk ke dalam roda karet berbentuk sisir ketika alat dijalankan. Bulir padi akan terangkat dan masuk ke dalam kotak penyimpanan di belakang.

namun bercitarasa air pegunungan (tidak antah) dan sehat. Teknologi ini merupakan penggabungan pengembangan teknologi membrane untuk pemurnian air minum dan beberapa komponen dan teknologi yang menghasilkan satu kesatuan dalam satu tabung filter. Dipadukan dengan kebutuhan pasar dan telah bekerjasama dengan pihak swasta – PT. Ifaria Gemilang mendirikan industri untuk memproduksi secara massal dan menyebarkan keseluruh Indonesia, bahkan direncanakan untuk ekspor ke Thailand, Malaysia, Vietnam dan Filipina dalam waktu dekat.

Tujuan dari pemanen padi buatan lokal ini adalah untuk mempercepat proses pemanenan padi dengan meningkatkan efisiensi, produktivitas, juga kualitas. Mesin ini dapat dikendarai atau ditumpangi di atasnya dan dapat berjalan di lahan becek baik berair maupun non berair. Mesin ini melakukan penyisiran pada gabah di lahan basah maupun kering, dan memastikan gabah yang dihasilkan tetap kering.

Gambar 3.29. Presiden Jokowi mencoba peralatan Chandue pada saat panen raya di Kab. Pinrang, 5 Nopember 2014

5. Home Purifier Drinking Water Teknologi penghasil air minum bebas kuman dan bebas mineral yang tidak diperlukan oleh tubuh manusia,

Gambar 3.30 Home Water Purifier



77

Pemanfaatan Teknologi Hasil Litbang Nasional di Masyarakat Pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di masyarakat merupakan pendayagunaan teknologi hasil penelitian, pengembangan dan rekayasa LPNK Riset dan Teknologi, LPK dan Lembaga Litbang Daerah seperti Perguruan Tinggi, Balai Penelitian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan unsur swasta di masyarakat (pemerintah daerah), melalui Kegiatan Diseminasi Teknologi Spesifik Lokasi. Terdapat 3 (tiga) kegiatan utama di dalam melaksanakan diseminasi teknologi sehingga teknologi itu dapat dimanfaatkan, yaitu: Pertama, kegiatan peningkatan kapasitas iptek masyarakat, merupakan kegiatan pengembangan masyarakat (community and development) ataupun peningkatan kapasitas (capacity building) di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan yang dilakukan antara lain pengenalan tentang teknologi hasil litbangyasa, pelatihan pemanfaatan teknologi dan penerapan teknologinya di lapangan. Dengan menggunakan metode ini diharapkan masyarakat dapat memahami prinsip kerja dari sebuah teknologi yang akan digunakan; Kedua, kegiatan penerapan teknologi, berupa alat-alat produksi (hard technology) ataupun sistem produksi (soft technology), yang dimaksudkan sebagai sarana dan prasarana pendukung kelancaran dan keberhasilan

kegiatan community and development maupun capacity building. Ketiga, Penguatan Inovasi Masyarakat, merupakan suatu metode yang digunakan supaya teknologi yang di manfaatkan oleh masyarakat dapat berkesinambungan dan menciptakan pasar untuk menjual produk – produk yang telah dihasilkan dengan menggunakan teknologi tersebut. Kegiatan yang dilakukan meliputi pendampingan pengguna teknologi sampai dengan berhasil. Pada Tahun Anggaran 2014 Kementerian Riset dan Teknologi telah bekerja sama dengan beberapa Lembaga dalam melakukan diseminasi teknologi. Berdasarkan grafik pada halaman berikutnya, dapat dilihat bahwa stakeholder yang berperan dalam mendiseminasikan hasil litbangyasa yang dimanfaatkan oleh masyarakat terdiri dari LPNK-Ristek sebesar 57 %, kemudian disusul dengan hasil litbang Universitas sebesar 24 %, dan hasil litbang swasta Nasional sekitar 10 %. Dimana hasil litbangyasa yang paling tinggi dimanfaatkan oleh masyarakat adalah BATAN di Bidang Pangan . Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2014 terkait dengan pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di masyarakat, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.30 Pemanfaatan Teknologi Hasil Litbang Nasional di Masyarakat Tahun 2014 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Teknologi Teknologi Pola Tanam Padi IPAT-BO dengan TABELA Teknologi Varietas Padi SIDENUK Teknologi Varietas Kedelai: Gamasugen-1 Teknologi Varietas Kedelai: Gamasugen-2 Teknologi Varietas Kedelai: Mutiara-1 Teknologi Varietas Kedelai: Rajabasa

Penghasil Teknologi Universitas Padjadjaran BATAN BATAN

Pengguna Petani Kab. Karanganyar, Kota Bau-Bau, Kab. Boyolali & Kab. Solok Petani di Kab. Karanganyar & Kota Bau-Bau Petani di Kab. Wonogiri

BATAN

Petani di Kab. Wonogiri

BATAN BATAN

Petani di Kab. Wonogiri Petani di Kab. Wonogiri


78 No. 7.


18.

Teknologi Teknologi Pupuk Organik “Amazing Bio Growth” (ABG) Teknologi Pupuk Cair Organik Megarhizo Teknologi Pupuk Pembenah Tanah “Humika” Teknologi Air Bersih (Riverse Osmosis) Teknologi Pengering Ikan Laut Teknologi Penerangan Jalan Umum dan Rumah Tangga dengan Solar Cell Teknologi Monitor Pasang Surut Air Laut untuk TEWS (Tide Gauge) Teknologi Pengolahan Pakan Ternak Teknologi Pengolahan Limbah Ternak Teknologi Monitor Kecepatan Angin (PLTH) Teknologi Pengolahan Mie berbahan baku Mocaf Ubi Singkong Teknologi Pengolahan Makanan Laut

19.

Teknologi Varietas Bawang Merah

20.

Teknologi Pupuk Kompos dan Pupuk Cair dari Urine Ternak

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Penghasil Teknologi Universitas Padjadjaran LIPI PT. Global Growth Swasta Nasional BPPT Swasta Nasional

Pengguna Petani di Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri & Kota Bau-Bau Petani di Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri & Kota Bau-Bau Petani di Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri & Kota Bau-Bau Masyarakat di Kab. Painan

LAPAN dan BPPT

Nelayan di Kab. Pasaman Masyarakat di Kab. Rajaampat dan Kota Jayapura Masyarakat Nelayan Kab. Pacitan

BATAN BATAN LAPAN

Peternak di Kab. Sleman Peternak di Kab. Sleman Masyarakat di Kab. Bantul

Universitas Jember

Masyarakat di Kab. Wonogiri

Universitas Lambung Mangkurat Direktorat Perbenihan, Kementerian Pertanian RI Universitas Mataram

Nelayan di Kab. Kotabaru

Secara garis besar capaian pemanfaatan hasil litbang nasional di masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Teknologi Pola Tanam Padi IPAT-BO dengan TABELA Teknologi tanam padi IPAT-BO dengan TABELA, adalah pola tanam padi dengan IPAT-BO (Intensifikasi Padi Aerob Terkendali Berbasis Organik) dipadukan alat bantu tabur benih langsung (TABELA) dalam proses penanamannya. IPAT-BO merupakan sistem produksi holistik dan terencana dengan menitikberatkan pemanfaatan kekuatan biologis tanah (pabrik pupuk alami), tanaman input lokal untuk memulihkan kesehatan lahan dan melipatgandakan hasil padi. Karena dengan teknologi IPAT-BO petani akan hemat air, hemat bibit, hemat pupuk anorganik, hemat pestisida dan pertumbuhan serta hasil panen berlipat ganda.

Masyarakat Kab. Wonogiri Petani dan Peternak di Kota Mataram

TABELA (tabur benih langsung) merupakan alat bantu untuk menabur benih padi dengan sistem rotasi yang menggunakan pipa plastik berlubang yang digerakan oleh poros roda. Tabela dibuat dari pipa plastik 3 inchi dengan panjang keseluruhan 180 cm. Pipa dilubangi dengan diameter 1,3 cm, dengan jarak antar baris lubang 20 cm dan jumlah baris lubang 9 baris. Pipa kemudian dilengkapi dengan roda gerak dan tuas pemegang sesuai gambar rencana. Dari 9 baris lubang dan untuk setiap lubangnya dapat menjatuhkan benih padi sebanyak 10 - 15 butir, dengan kecepatan pengoperasian 0,5 meter/ detik dapat menyelesaikan 1 hektar dalam waktu 3,086 jam. Untuk diameter padinya rata-rata 0,3 cm dan Jarak tanam sebesar 26,6c × 20 cm (vertikal×horizontal). Alat penabur benih padi ini sangat memiliki daya bantu dibidang pertanian persemaian padi secara langsung di daerah rawa dibandingkan dengan harus menggunakan cara konvensional atau secara manual.



79

Gambar 3.31. Lahan Sawah dengan IPAT-BO dan TABELA Beberapa keunggulan teknologi IPAT-BO mampu meningkatkan hasil produksi padi. Pada lahan sawah yang relatif baik (produksi 6-8 t/ha) kenaikan produksi berkisar 50-100% sedangkan pada lahan yang kurang subur (produksi 3-5 t/ha) kenaikan produksi mencapai 100–200%. Kenaikan hasil tersebut berkaitan langsung dengan meningkatnya zona perakaran hingga 4-10 kali, jumlah anakan bermalai hingga 60-80 malai/rumpun, panjang malai 25-35 cm dan jumlah gabah 150-250 butir/ malai serta meningkatnya keanekaragaman biota tanah (biodiversity) yang menguntungkan (beneficial organism in soils) dalam kondisi aerob. Keunggulan lainnya adalah hemat air yaitu hanya 25 - 35% dari sawah konvensional, hemat bibit sampai dengan 20–25%, hemat pupuk anorganik, dan hemat pestisida karena masalah hama keong dapat dikendalikan dengan mudah. Panen lebih awal sekitar 7-10 hari. Atas kerjasama Kementerian Riset dan Teknologi bersama Universitas Padjadjaran (penghasil teknologi IPAT-BO dan pupuk ABG) dan perusahaan swasta nasional (penghasil TABELA), maka Teknologi IPAT-BO dengan TABELA melalui demplot padi, maka telah dimanfaatkan oleh petani padi di Kab. Solok (Prov. Sumatera Barat), Kab. Karanganyar, Kab. Boyolali (Prov. Jawa Tengah) dan Kota Bau-Bau (Prov. Sulawesi Tenggara.

2. Teknologi Varietas Padi SIDENUK Varietas ini berasal dari jenis padi Diah Suci yang diradiasi sinar gamma dengan dosis 0,20 kGy dari 60Co. Inpari Sidenuk memiliki warna daun dan batang hijau, bentuk gabah ramping berwarna kuning bersih dengan jumlah gabah per malai 175-200 butir, memiliki potensi hasil 9,1 ton/ha GKG. Beberapa keunggulan inpari sidenuk ini adalah agak tahan wereng batang coklat biotipe 1, 2 dan 3. Selain itu juga agak tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri patotipe III. Padi ini cocok ditanam di ekosistem sawah dataran rendah sampai ketinggian 600 mdpl dan tidak dianjurkan ditanam di daerah endemik tungro dan blas,

Gambar 3.32. Beras SIDENUK


80


karena padi ini rentan terhadap hawar daun bakteri patotipe IV, agak rentan terhadap hawar daun bakteri patotipe VIII dan rentan terhadap peyakit tungro serta semua ras blas. Dengan deskripsi tersebut, tekstur nasi pulen dengan kadar amilosa 20,6 %, padi sawah varietas Inpari Sidenuk diharapkan mampu berperan aktif dalam peningkatan pemenuhan kualitas pangan Indonesia. Masih terkait dengan demplot padi, maka Kementerian Riset dan Teknologi, Universitas Padjadjaran, BATAN (produsen benih SIDENUK) dan Universitas Padjadjaran, dengan teknologi IPAT-BO telah melakukan demplot padi SIDENUK di Kab. Karanganyar (Prov. Jawa Tengah) dan Kota Bau-Bau (Prov. Sulawesi Tenggara.

3. Teknologi Varietas Kedelai Gamasugen-1 Dari analisis data uji multilokasi, 2 galur dari 14 genotipe yang diuji, menunjukkan perbedaan yang nyata pada produktivitas. Gamasugen-1 sebagai Galur Q-298 memiliki umur super genjah 66 hari, lebih cepat dari varietas sebelumnya yang rata-rata 73 hari, produktivitas tinggi (rata-rata 2,41 ton/ha). Galur mutan Q-298 mempunyai indeks stabilitas masing 0,84 yang berarti stabil ditanam untuk semua lokasi pengujian. Keunggulan lainnya, produksi tinggi dengan rata-rata 2,4 hingga 2,6 ton per hektar, tahan terhadap penyakit karat daun (Phakospora pachirhyzi Syd), tahan penyakit bercak (Cercaspora), dan tahan terhadap serangan hama pengerek pucuk (Melanamagromyza sojac).

4. Teknologi Varietas Kedelai Gamasugen-2 Dari analisis data uji multilokasi, 2 galur dari 14 genotipe yang diuji, menunjukkan perbedaan yang nyata pada produktivitas. Gamasugen-2 sebagai Galur 4-Psj memiliki umur super genjah 68 hari, lebih cepat dari varietas sebelumnya yang rata-rata 73 hari, produktivitas tinggi (rata-rata 2,42 ton/ha). Galur mutan 4-Psj mempunyai indeks stabilitas 0,79 yang berarti stabil ditanam untuk semua lokasi pengujian seperti Kedelai Gamasugen-1. Keunggulan lainnya, produksi tinggi dengan rata-rata 2,6 ton per hektar, tahan terhadap penyakit karat daun (Phakospora pachirhyzi Syd), tahan penyakit bercak (Cercaspora), dan tahan terhadap serangan hama pengerek pucuk (Melanamagromyza sojac). Kementerian Riset dan Teknologi bekerjasama BATAN (produsen benih Kedelai Gamasugen-1, Gamasugen-2, Mutiara-1 dan Rajabasa) telah melakukan demplot kedelai di Kab. Wonogiri dan Kab. Boyolali.

5. Teknologi Varietas Kedelai: Mutiara-1 Kedelai Mutiara-1 dihasilkan melalui iradiasi sinar gamma 150 Gy pada varietas Muria. Mutiara 1 memiliki ukuran biji yang super besar yaitu dengan berat sekitar 23,2 gram per 100 butir, jauh lebih besar dibandingkan dengan biji kedelai lokal lainnya. Potensi hasil 4,1 ton per hektar. Mutiara 1 bersifat tahan rebah, tahan terhadap penyakit karat daun, tahan penyakit bercak/hawar daun coklat dan tahan terhadap hama penggerek pucuk. Berproduksi tinggi di lahan optimal/sawah. Lahan kering tegalan dan lahan sawah.

6. Teknologi Varietas Kedelai: Rajabasa

Gambar 3.33. Varietas Unggul Kedelai Gamasugen 1 dan Gamasugen 2.

Galur mutan No. 214 >< 23-D yang berasal dari iradiasi sinar gamma varietas Guntur dengan dosis 0.14 kGy menghasilkan varietas Kedelai Rajabasa. Keunggulan Kedelai Rajabasa antara lain tahan terhadap karat daun (Phakospora pachirhyzi Syd). Agak toleran terhadap cekaman masam. Lahan kering masam dan pasang surut.



81

Pupuk Organik Cair ABG (Amazing Bio-Growth) dan ABG Tablet Three In One, telah dimanfaatkan dalam demplot padi dan kedelai di Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri dan Kota Bau-Bau.

8. Teknologi Pupuk Cair Organik Megarhizo Gambar 3.34. Varietas Unggul Kedelai Mutiara 1 dan Rajabasa

7. Teknologi Pupuk Organik “Amazing Bio Growth” ABG Pupuk Organik Cair ABG (Amazing Bio-Growth) dan ABG Tablet three in one. ABG merupakan konsentrat organik dan nutrisi tanaman hasil ekstraksi secara mikrobiologis, melalui proses fermentasi berbagai bahan organik berkualitas tinggi (ikan, ternak dan tanaman), mengandung senyawa bioaktif (plant growth promoting agent, asamasamamino, enzim), mikroba menguntungkan (pengurai, penambat N, pelarut fosfat dan penghasil fitohormon) dan diperkaya dengan hara esensil. Produk kami ada 8 jenis, untuk pertanian, peternakan, perikanan(tambak). Banyak sekali keuntungan dari penggunaan pupuk kami, selain ramah lingkungan, pembenah tanah (memperbaiki kondisi tanah yang sudah sakit karena dampak pupuk kimia berlebihan), memacu pertumbuhan (mengandung hormon ZPT), meningkatkan hasil dan mempercepat masa tanam.

Gambar 3.35. Pupuk Organik “Amazing Bio Growth” (ABG)

Pupuk cair organik Megarhizo merupakan pupuk hayati, produk hasil kegiatan mikrobia tanah, penyedia unsur hara, peningkat ketersediaan hara, pengontrol organisme pengganggu tanaman, pengurai bahan organik dan pembentuk humus serta pemantap agregat tanah. Beberapa keuntungan lainnya dari pupuk cair organik Megarhizo antara lain: mudah diserap oleh akar tanaman; mencegah terjadinya ledakan suplai hara yang dapat membuat tanaman menjadi keracunan; menjaga kelembaban tanah; meningkatkan struktur tanah; mencegah terjadinya erosi lapisan atas tanah yang mengandung banyak hara; menjaga tingkat kesuburan tanah yang berlebihan pemupukan dengan pupuk kimia; dan menjaga kehilangan secara luas hara Nitrogen dan Fosfor terlarut dalam tanah. Sebagaimana Pupuk Organik Cair ABG (Amazing BioGrowth), pupuk cair organik Megarhizo juga telah dimanfaatkan dalam demplot padi dan kedelai di Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri dan Kota Bau-Bau.

Gambar 3.36. Pembuatan Pupuk Cair Organik Kerjasama Kementerian Ristek, LIPI dan Pemda Kabupaten Karanganyar.


82


9. Teknologi Pupuk “HUMIKA”

Pembenah

Tanah

HUMIKA adalah produk Asam Humat berupa konsentrat tinggi dari garam Asam Humat (kalium humat), tersedia dalam bentuk padatan dan cairan. HUMIKA adalah padatan dan mudah larut dalam air (95% water soluble). Karena berupa padatan dan konsentrat, maka penggunaan HUMIKA selain lebih efisien dan efektif, juga akan lebih mudah dan praktis dalam hal aplikasi maupun transportasi. HUMIKA dibuat dari bahan mineral alam Leonardite yang diperoleh dari bumi Nusantara dengan kualitas prima karena mengandung Asam Fulvat yang tinggi (sekitar 40%). Produksi HUMIKA diproses dengan teknologi ekstraksi dan kristalisasi yang optimal dan terkontrol sehingga dihasilkan produk dengan kualitas tinggi dan ketepatan konsentrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi utama HUMIKA sebagai pembenah tanah (Soil Conditioner) dan perangsang pertumbuhan tanaman (Plant Growth Stimulant). Sampai tingkat tertentu, dapat berfungsi sebagai pupuk organik (Organic Fertilizer) karena mengandung berbagai unsur hara makro maupun mikro yang dibutuhkan tanaman.

Gambar 3.37. Kemasan Pupuk HUMIKA Guna memberikan gambaran hasil yang dicapai dalam pemanfaatan hasil litbang nasional di masyarakat, khususnya dalam demplot padi maupun kedelai, yang telah berhasil meningkatkan produksi panennya dikarenakan adanya sinergitas beberapa teknologi yaitu Teknologi Pola Tanam Padi IPAT-BO dengan TABELA, Teknologi Varietas Padi SIDENUK, Teknologi Varietas Kedelai Gamasugen-1, Teknologi Varietas Kedelai Gamasugen-2, Teknologi Varietas Kedelai Mutiara-1, Teknologi Varietas Kedelai: Rajabasa, Teknologi Pupuk Organik “Amazing Bio Growth”, Teknologi Pupuk Cair Organik Megarizo, Teknologi Pupuk Pembenah Tanah “HUMIKA”, sebagai berikut:

Tabel 3.31. Perbandingan antara Varietas Padi SIDENUK dan Padi Membramo Deskripsi Padi SIDENUK Ketahanan terhadap hama Tahan wereng batang coklat biotipe 1, 2 dan 3 Ketahanan terhadap penyakit

Tahan penyakit hawar daun bakteri patotipe III, rentan terhadap hawar daun bakteri patotipe IV, agak rentan

Padi Membramo Tahan wereng coklat biotipe 2, agak tahan biotipe 3. Tahan Bakteri hawar daun strain III dan IV.

terhadap hawar daun bakteri patotipe VIII, rentan terhadap penyakit tungro serta rentan terhadap semua ras blas Anjuran tanam

Cocok ditanam diekosistem sawah dataran rendah sampai ketinggian 600 meter dari permukaan laut dan tidak dianjurkan ditanam didaerah endemik tungro dan blas


Baik ditanam di lahan sawah dataran rendah hingga ketinggian <500 m dpl dan sawah tadah hujan.


Berdasarkan data tersebut memperlihatkan bahwa masing-masing Varietas Padi memiliki keunggulan yang berbeda dan bisa digunakan tergantung dari kondisi lapangan. Berikut adalah data lapangan yang didapatkan setelah menggunakan perpaduan antara penggunaan teknologi IPAT-BIO dengan Varietas Padi yang berbedabeda.

83

Pupuk pembenah tanah HUMIKA hasil litbang swasta nasional ini (PT. Global Growth), telah dimanfaatkan juga untuk demplot padi dan kedelai di Kab. Solok Provinsi Sumatera Barat, Kab. Karangnyar, Kab. Boyolali Provinsi Jawa Tengah dan Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 3.32 Perbandingan Hasil Panen antara Sistem Konvensional dengan IPAT-BO No

Kelompok Tani

1 2 3 4 5 6 7

Poktan Kenko Situru Suko Tani Sri Utomo Karya Tani Soreang Tani Rejo 3 PP Kerja

Jenis Tanaman Padi Padi Padi Padi Padi Padi Padi

Lokus Bau Bau Lumajang Magetan Ponorogo Bandung Karanganyar Boyolali

Dari hasil lapangan memperlihatkan bahwa hasil perpaduan antara teknologi tanam IPAT-BIO dengan varietas–varietas padi bibit unggul mengalami kenaikan yang signifikan. Sebagai contoh lokasi di Kab. Karanganyar menggunakan varietas padi SIDENUK dimana dengan menggunakan sistem konvensional hasil yang di dapatkan

Varietas Sidenuk Hibrida DG 1 Inpari 4 Pandan Wangi Mira I Sidenuk Membramo

Hasil Sistem Konvensional 3 ton/ha 6 ton/ha 6 ton/ha 6 ton/ha 7 ton/ha 7 ton/ha 7 ton/ha

Hasil Teknologi IPAT-BO 9 ton/ha 11.2 ton/ha 12.4 ton/ha 9.1 ton/ha 11.4 ton/ha 10.1 ton/ha 11.8 ton/ha

sekitar 7 – 9 ton/ha, setelah menggunakan sistem IPATBIO mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 11,4 – 12 ton/ha, penambahannya sekitar 4 – 4.4 ton/ha. Selain itu agar menjadi padi berbasis organik maka dalam masa tanam padi menggunakan Pupuk Organik ABG hasil litbangyasa Universitas Padjadjaran.

Gambar 3.38. Panen Padi Varietas Sidenuk di Desa Labuku, Kota Bau-Bau Tanggal 19 Juli 2014


84


Gambar 3.39. Bupati Karanganyar Juliyatmono, memimpin panen Padi Sidenuk Teknologi IPAT-BOdi Desa Ploso, Kecamatan Matesih, Kab. Karanganyar, pada tanggal 23 Juli 2014

Gambar 3.40. Panen Padi Varietas Membramo Produk BALIPA Kementerian Pertanian di Desa Karangduren, Kabupaten Boyolali, Tanggal 25 Oktober 2014



Untuk varietas unggul kedelai, BATAN telah melakukan tehnik mutasi menggunakan radiasi adalah salah satu metode pemuliaan tanaman yang bisa secara produktif menghasilkan benih-benih unggul. Dengan teknik ini Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sudah menghasilkan benih unggul, kedelai sebanyak 8 varietas, yaitu: Muria, Tengger, Meratus, Rajabasa, Mitani,

85

Mutiara 1, Gamasugen 1 dan Gamasugen 2. Pada tahun 2014 Kementerian Riset dan Teknologi melakukan percobaan terhadap Varietas Rajabasa dan Mutiara 1 serta Varietas Gamasugen 1 dan Gamasugen 2, di daerah Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Boyolali. Berikut adalah keunggulan dari masing-masing varietas Kedelai.

Tabel 3.33. Perbandingan Varietas Kedelai Raja Basa dan Mutiari 1 Deskripsi Bobot 1000 Biji Ketahanan Terhadap Penyakit

Raja Basa 15 gram Tahan terhadap karat daun (Phakospora pachirhyzi Syd)

Tahan Terhadap Cekaman Lingkungan Wilayah Adaptasi

Agak toleran terhadap cekaman masam Lahan kering masam dan pasang surut

Diseminasi teknologi di daerah Kab. Wonogiri dilakukan di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Purwantoro, Kecamatan Ngadirojo, dan Kecamatan Wuryantoro dengan menggunakan Kedelai Varietas Rajabasa. Dari

Mutiara 1 23,2 gram Tahan terhadap penyakit karat daun (Phakospora pachirhyzi Syd), tahan terhadap penyakit bercak/hawar daun coklat (Cercospora) dan agak rentan CMMV. Berproduksi tinggi di lahan optimal/sawah Lahan kering tegalan dan lahan sawah

hasil perpaduan teknologi Pupuk Cair ABG (Litbangyasa UNPAD) dengan Variasi Kedelai BATAN menghasilkan data untuk Tahun 2014, yaitu :

Tabel 3.34. Produksi Kedelai Pertahun

No 1. 2. 3.

Kecamatan Wuryantoro Ngadirojo Purwantoro

Panen ( Ton / ha ) Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Wonogiri 2009 2010 2011 2012 2013 1.384635 1.374883 1.156325 1.327263 1.36792 1.073217 1.247184 1.056778 1.335055 1.36 1.284822 1.260933 1.135054 1.272733 1.275918

Ristek 2014 2.2 2.95 1.7

Grafik 3.5. Kenaikan Kedelai Pertahun di Kab. Wonogiri


86


Produktivitas di Kecamatan Purwantoro yang dicapai masih tergolong rendah dibanding hasil penelitian yang dilakukan institusi penelitian yang ada, namun demikian setingkat lebih tinggi dibanding rata-rata produksi varietas yang ditanam petani setempat. Sedangkan untuk varietas Gamasugen 1 dan Gamasugen 2 masih kurang berhasil atau bisa dikatakan panennya gagal. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain : Waktu tanam tidak bersamaan dengan tanaman disekitarnya; Benih tidak dikeringkan lagi, meski sesaat sebelum ditanam; Benih tidak dilakukan inokulasi dengan Rhizobium spp; Pengolahan tanah kurang intensif; Tidak digunakan pembenah tanah; Penyiangan belum dilakukan secara optimal; Pemupukan masih disebarkan diatas permukaan tanah. Sedangkan untuk dua kecamatan lain sesuai dengan hasil penelitian bahkan lebih dari perkiraan, secara singkat hasil demplot kedelai di Kab. Wonogiri dan Kab. Boyolali dapat dijabarkan seperti berikut ini: Panen kedelai yang merupakan hasil demplot benih unggul kedelai produksi BATAN di Desa Kepyar dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2014, dengan hasil 1,7 ton per Ha. Hasil panen ini dirasakan belum optimal, sehingga perlu perhatian yang khusus dalam pola tanam, baik terhadap pengolahan lahan sebelum masa tanam, maupun keseriusan para petaninya dalam merawat tanamannya. Panen dihadiri oleh Kepala Kantor Litbang Iptek Kab. Wonogiri, perwakilan dari: Balitbang Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian Pangan dan Holtikultura, Dewan

Riset Daerah Kab. Wonogiri, Camat Purwantoro, PPL Kec. Purwantoro, Kades dan Sekdes Kepyar, Kelompok Tani dan Petanim Desa Kepyar, serta Kementerian Riset dan Teknologi. Sementara itu hasil panen di Desa Kerjo Kidul, Kecamatan Ngadiroro yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2014 di pagi hari, dengan 4 ubinan (2.5 m x 2.5 m) masing-masing 3,3 ton/ha, 3,08 ton/ha, 2,8 ton/ha dan 2,08 ton/ha dan dikonversi berdasarkan ketentuan yang diberlakukan diperoleh produksi sebanyak 2.95 ton/ ha wose kering. Hasil ini melampaui hasil panen yang biasa diperoleh rata-rata 1,4 ton/ha. Panen kedelai hasil demplot di Desa Kerjo Kidul dihadiri perwakilan dari Kementerian Riset dan Teknologi, perwakilan Balitbangda Prov Jawa Tengah, Litbangiptek Kabupaten Wonogiri beserta jajarannya dan petani peserta. Sedangkan panen di Desa Pulutan Wetan, Kecamatan Wuryantoro, yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2014 di siang harinya, diperoleh produksi rata-rata sebanyak 2.2 ton/ha wose kering. Panen kedelai hasil demplot di Desa Pulutan Wetan selain dihadiri perwakilan dari Kementerian Riset dan Teknologi, perwakilan Balitbangda Prov Jawa Tengah, Kantor Litbang Iptek Kabupaten Wonogiri beserta jajarannya dan petani peserta, juga hadir Camat Wuryantoro. Begitu juga dengan kegiatan di Kabupaten Boyolali, Kecamatan Sawit dari hasil perpaduan teknologi Pupuk Cair Megarizo (Litbangyasa LIPI) dengan Variasi Kedelai BATAN menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 3.35. Hasil Panen Kedelai di Kab. Boyolali Panen ( Ton / ha ) Sumber : Kab. Boyolali dalam Angka Tahun 2014 Kab. Boyolali

2009 1.29

2010 1.13

2011 1.33

2012 1.26


2013 1.18

Ristek Kec. Sawit 2014 2.37


87

Grafik 3.6. Kenaikan Kedelai Pertahun di Kab. Boyolali Dari hasil perpaduan antara pupuk organik ABG, Pupuk Cair Organik Megarizo dan Varietas Kedelai Unggul, menghasilkan kenaikan produksi yang begitu signifikan. Kegiatan seperti ini perlu lagi ditingkatkan kedepannya

untuk kemajuan bangsa dan kemandirian pangan. Penyebarluasan teknologi ini perlu adanya sosialisasi ke petani-petani lokal sehingga program untuk para penyuluh pertanian perlu di tingkatkan.

Gambar 3.41. Panen Demplot Kedelai Varietas Rajabasadi Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri


88


Gambar 3.42. Panen Demplot Kedelai Varietas Rajabasa di Kec. Ngadirejo, Kab. Wonogiri

Gambar 3.43. Panen Demplot Kedelai Varietas Rajabasa di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri

10. Teknologi Air Bersih (Riverse Osmosis) Pengadaan air bersih di Indonesia khususnya untuk skala yang besar masih terpusat di daerah perkotaan, dan dikelola oleh Perusahan Air Minum (PAM) kota yang bersangkutan. Dari hasil survey penduduk antar sensus (SUPAS) 1995, prosentase banyaknya rumah tangga dan sumber air minum yang digunakan di berbagai daerah di Indonesia sangat bervariasi tergantung dari kondisi geografisnya. Secara nasional yakni sebagai berikut :

Permasalahan yang timbul yakni sering dijumpai bahwa kualitas air tanah maupun air sungai yang digunakan masyarakat kurang memenuhi syarat sebagai air minum yang sehat bahkan di beberapa tempat bahkan tidak layak untuk diminum. Air yang layak diminum, mempunyai standar persyaratan tertentu yakni persyaratan fisis, kimiawi dan bakteriologis, dan syarat tersebut merupakan satu kesatuan. Jadi jika ada satu saja parameter yang tidak memenuhi syarat maka



air tesebut tidak layak untuk diminum. Pemakaian air minum yang tidak memenuhi standar kualitas tersebut dapat menimbulkan gangguan kesehatan, baik secara langsung dan cepat maupun tidak langsung dan secara perlahan.

89

Guna mengatasi persoalan air bersih khususnya di wilayah Kabupaten Painan, Provinsi Sumatera Barat, maka pada tahun 2014 telah di diseminasikan teknologi pengolah Air Bersih (Riverse Osmosis).

Gambar 3.44. Alat Pengolah Air Bersih (Reverse Osmosis) dan Air Hasil Penyaringan (filter) dengan Riverse Osmosis.


90


Dari hasil filterisasi didapatkan air bersih yang bisa langsung diminum oleh masyarakat sekitar. Dalam dampak sosial (Social Impact) dengan terpenuhinya air bersih masyarakat tidak perlu lagi khawatir terhadap masalah bakteri yang dapat menimbulkan bebagai macam penyakit. Sedangkan dalam economic impact di dapatkan bahwa setiap warga yang membeli air tersebut harus membeli dengan harga Rp. 3.000,-/galon, dimana hasil pendapatan tersebut digunakan untuk melakukan maintenance alat Riverse Osmosis.

11. Teknologi Pengering Ikan Laut Pada tahun 2014 Kementerian Riset dan Teknologi bekerjasama dengan BPPT telah mendiseminasikan teknologi pengering ikan laut di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Pengawetan ikan merupakan salah satu cara dalam meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan dan budi daya sehingga nelayan dan

petambak dapat memperoleh penghasilan tambahan jika dibandingkan dengan menjual dalam bentuk segar. Selain itu, usaha pengawetan ikan dapat membuka lapangan kerja baru. Pengawetan ikan adalah berbagai cara yang digunakan untuk memperpanjang usia simpan ikan dan produk ikan. Cara pengawetan ikan diantaranya adalah melalui pengeringan, penggaraman, pengasapan, pembekuan, pengalengan ikan dan kombinasinya. Pembekuan dan pengalengan merupakan metode yang baru diperkenalkan di jaman modern. Metode Pengawetan melalui pengeringan dapat mengurangi ikan busuk dan ikan dapat bertahan lama disimpan sehingga nelayan tidak merugi. Pengawetan ikan juga mengubah cara pemasaran ikan sehingga daerah yang jauh dari laut dapat menerima ikan dan produk ikan. Teknologi pengeringan disini dengan cara ikan dimasukkan ke dalam alat pengering.

Gambar 3.45. Alat Pengeringan ikan dan Hasil Ikan yang Dikeringkan.



Selain dikeringkan ikan dapat dibuat abon, dengan demikian cara untuk memperpanjang masa ikan adalah dengan mengolah ikan tersebut, sehingga nelayan dapat merasakan hasil tangkapannya tidak sia-sia adanya.

12. Teknologi Penerangan Jalan Umum dan Rumah Tangga dengan Solar Cell Dalam rangka Pemanfaatan Tenaga Surya (Sel Surya/ Solar Cell) untuk penerangan jalan umum (PJU) di Kab. Rajaampat dan untuk kebutuhan rumah tangga di Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, telah di diseminasikan teknologi Solar Cell Home System. Pemanfaatan sel surya untuk kebutuhan rumah tangga di Kota Jayapura telah terpasang dan dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat setempat. Kecuali sel surya untuk PJU di Kab. Rajaampat belum terpasang karena terkendala infrastruktur di wilayah tersebut. Keberadaan dan pengelolaan alat sel surya yang direncanakan untuk PJU saat ini ada di Pemda Kab. Rajaampat. Maksud dari kegiatan ini adalah menyediakan listrik dengan Solar Home System (SHS) yang akan digunakan oleh masyarakat yang memiliki anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah di wilayah Kota Jayapura yang masih belum mendapat aliran listrik ataupun masih sering mengalami gangguan pasokan tenaga listrik. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan penerangan rumah untuk peningkatan mutu belajar siswa pelajar di Kota Jayapura, sehingga bisa menjadi sistem percontohan yang dapat diterapkan di daerah terpencil lain yang berada di Provinsi Papua khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Sehingga proses pemerataan hasil teknologi dan pembangunan dapat tercapai dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

91

Penerangan jalan umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adanya fasilitas jalan, tujuan utama dari penerangan jalan adalah untuk menghasilkan kecepatan, keakuratan, dan kenyamanan penglihatan di waktu malam hari, menjaga kualitas jarak pandang, serta memudahkan bagi kendaraan yang melintas dan juga pejalan kaki. Fungsi penerangan jalan umum selain untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengendara, khususnya untuk mengantisipasi situasi perjalanan pada malam hari juga untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas serta untuk memberikan kenyamanan dan keindahan lingkungan jalan. Penerangan jalan umum meliputi penerangan pada jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan. Lampu penerangan jalan (PJU) LED dengan panel surya/solar cell sebagai sumber listrik. PJU tenaga matahari tidak membutuhkan kabel listrik. Sangat cocok untuk daerah yang jauh dari jangkauan listrik. Keuntungan menggunakan PJU berbasis Solar Cell : LED mempunyai efisiensi tinggi, life time lama dan tegangan kerja rendah; Dapat digunakan untuk daerah pedalaman dan bencana; Perkembangan Teknologi mendorong efisiensi dan output cahaya LED semakin baik; Panel surya memanfaatkan energi matahari dan matahari adalah bentuk energi paling berlimpah yang tersedia diplanet kita; Panel surya mudah dipasang dan memiliki biaya pemeliharaan yang sangat rendah karena tidak ada bagian yang bergerak; Panel surya tidak memberikan kontribusi terhadap polusi suara dan bekerja dengan sangat; Merupakan energi terbarukan yang tidak pernah habis; Menghemat listrik dalam jangka panjang; Mengurangi pemanasan global; Bersih dan ramah lingkungan; Praktis tidak memerlukan perawatan; Umur panel surya yang panjang; Tidak tergantung dengan PLN; dan Sangat cocok untuk daerah tropis seperti Indonesia yang berlimpah akan energi panas matahari.


92


Gambar 3.46. Solar Cell Home System Type SL-200 – 1000 EBS

13. Teknologi Monitor Pasang Surut Air Laut untuk TEWS (Tide Gauge) Pasang surut laut adalah naik atau turunnya posisi permukaan perairan atau samudera yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari. Ada tiga sumber gaya yang saling berinteraksi: laut, matahari, dan bulan. Pasang laut menyebabkan perubahan kedalaman perairan dan mengakibatkan arus pusaran yang dikenal sebagai arus pasang, sehingga perkiraan kejadian pasang sangat diperlukan dalam navigasi pantai. Wilayah pantai yang terbenam sewaktu pasang naik dan terpapar sewaktu pasang surut, disebut mintakat pasangs.

Periode pasang laut adalah waktu antara puncak atau lembah gelombang ke puncak atau lembah gelombang berikutnya. Panjang periode pasang surut bervariasi antara 12 jam 25 menit hingga 24 jam 50 menit. Air laut merupakan fluida dengan massa jenis yang lebih tinggi, hingga 800 kali udara. Selain itu, sifat fenomena pasang surut yang dapat diprediksi berdasarkan wilayah diikuti dengan pemantauan yang kontinu mampu menjaga pasokan energi listrik dari pembangkit listrik jenis ini.



Salah satu daerah yang rawan terjadinya pasang surut adalah di sekitar pantai Samudera Indonesia salah satunya adalah Kabupaten Pacitan. Kementerian Riset dan Teknologi bekerjasama dengan LAPAN dan BPPT telah memasang Monitor Pasang Surut Air Laut untuk TEWS (Tide Gauge). Tide Gauge adalah alat untuk mengukur

93

perubahan muka laut secara mekanik dan otomatis. Dengan alat ini pasang surut air laut bisa terukur maka jika terjadi gempa atau tsunami bisa diketahui dengan cepat. Alat ini sangat bermanfaat untuk masyarakat disekitar pantai.

Gambar 3.47. Alat Tide Gauge

14. Teknologi Pengolahan Pakan Ternak Kebutuhan untuk membuat suplemen pakan dengan molases sebagai salah satu komposisinya untuk di wilayah Kabupaten Sleman - DI. Yogyakarta mudah didapat. Suplemen pakan telah diuji coba pada sapi potong jantan betina, sapi perah dara, kambing peranakan Etawa dan sapi perah untuk produksi susu, mampu memberikan peningkatan bobot badan hidup dan produksi susu. Bahan baku untuk komposisi suplemen pakan tersebut diatas pada umumnya terdiri dari bahan yang mengandung karbohidrat mudah tersedia (tetes/

molases, onggok, tepung roti), karbohidrat untuk energi dan serat kasar yang sedang (dedak, pollard). Untuk yang mengandung sumber protein berasal dari limbah pertanian (daun singkong, daun kacang, sisa seleksi benih kedelai), hijauan leguminosa (gamal, desmodium, caliandra, kelor dan turi), nitrogen tanpa protein (urea), limbah industri perkebunan (minyak kedelai, corn gluten feed, gandum, kelapa sawit, kopra, kecap, minyak dari biji kapuk). Sedangkan yang mengandung sumber mineral adalah lakta mineral, super mineral, kulit kerang, grit dan kapur pertanian.


94


Teknologi pakan lainnya adalah konsentrat, silase, probiotik dan pakan komplit, masing-masing pakan ini berbeda fungsinya. Adapun informasi yang lebih rinci adalah sebagai berikut Konsentrat selain bahan pakan penguat juga menambah kebutuhan protein dan mineral karena didalamnya juga tersedia zat nutrisi tersebut, arti dari pakan penguat karena mampu menyediakan sumber energi dalam upaya agar ternak dapat meningkatkan produksinya. Silase merupakan teknologi pengawetan pakan dengan cara fermentasi, pada umumnya kandungan berat keringnya lebih rendah. Proses fermentasi ini didukung oleh adanya aktivitas mikroba yang mencerna pakan tersebut, sehingga pakan menjadi lebih harum dan kualitasnya meningkat. Penerapan teknologi pengawetan pakan dengan silase ini ada yang menambahkan mikroba/ probiotik ada juga yang tidak karena dalam pakan tersebut terdapat mikroba alami. Pakan yang diawetkan ini meliputi rumput lapangan, gajah, jerami padi dan jagung basah. Stater lain yang dihasilkan adalah probiotik merupakan hasil penelitian pengembangan dengan cara memanfaatkan cairan rumen ternak kerbau yang kemudian dengan identifikasi, uji secara in vitro dan

in vivo mampu memperbaiki hasil fermentasi dan meningkatkan bobot badan ternak domba. Hasil ini diujikan cobakan di lapangan pada sapi potong, kambing dan sapi perah hasilnya bobot badan dan produksi susu meningkat, bahkan ditambahkan dengan kombinasi SS untuk pembuatan silase, domba yang diberi pakan silase tersebut juga meningkat bobot badannya. Demikian juga saat diuji cobakan pada sapi betina potong juga memperbaiki kondisi tubuh dan meningkatkan bobot badan. Penambahan probiotik untuk pakan ternak hanya 100-125 g/ekor/hari. Starter ini lebih efektif bila dikombinasikan dengan dedak padi. Bahan untuk membuatnya silase hijauan serat kasar tinggi dan konsentrat juga mudah tersedia di daerah tersebut, dan silase hijauan serat kasar tinggi ini akan mudah dikembangkan menjadi silase pakan komplit. Pakan komplit merupakan campuran dari bahan-bahan yang mengandung nutrisi lengkap dengan presentase komposisi tertentu. Kandungan nutrisinya meliputi hijauan serat kasar tinggi, konsentrat dan probiotik atau SS. Untuk mendukung pelaksanaan pengawetan pakan ini diperlukan copper multiguna, mesin penepung, mesin mixer pencampur pakan dan mesin pengering, tong plastik yang lengkap dengan tutup dan klem nya, plastik dan bahan pakannya.

Gambar 3.48. Alat Penepung, Pencampur, Pencacah dan Pengering Rotary (arah jarum jam)



15. Teknologi Pengolahan Limbah Ternak Selain pengolahan pakan ternak, di Kabupaten Sleman, DI. Yogyakarta juga telah di diseminasikan teknologi pengolah limbah ternak. Merupakan salah satu cara untuk mengurangi limbah pada ternak. Limbah ternak ini dapat di manfaatkan sebagai pupuk organik dan juga bisa digunakan sebagai penghasil listrik sekala rumah tangga. Teknologi tersebut adalah digester biogas. Prinsip dasar pembuatan biogas adalah adanya Dekomposisi bahan organik secara anaerobic (tertutup dari udara bebas) untuk menghasilkan sebagian besar adalah berupa Gas Metan ( yang memiliki sifat mudah terbakar) dan karbon dioksida, gas inilah yang disebut biogas. Proses dekomposisi aneorobik dibantu oleh sejumlah mokroorganisme, terutama bakteri mektan. Suhu yang baik untuk proses ferkmentasi adalah 30-55 oC, dimana pada suhu tersebut mikroorganisme mampu merombak bahan organik secara optimal. Keuntungan dari energi biogas adalah menghasilkan gas metan sebagai pengganti bahan bakar khususnya minyak tanah dan dapat dipergunakan untuk memasak. Dalam skala besar, biogas dapat digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Disamping itu, dari proses produksi biogas akan dihasilkan sisa kotoran ternak yang dapat langsung dipergunakan sebagai pupuk organik pada tanaman/ budidaya pertanian. Dan yang lebih penting lagi adalah

95

mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian bahan bakar minyak bumi yang tidak bisa diperbaharui.

Gambar 3.49. Digester Biogas

16. Teknologi Monitor Kecepatan Angin (PLTH) Dalam Pemanfaatan Tenaga Angin dan Matahari untuk Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) di Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah didiseminasikan teknologi Prototipe Tiang Trigonal dan Anemometer. Tujuan diseminasi ini antara lain meningkatkan wawasan masyarakat tentang Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid serta mengedukasi dan meningkatkan kemampuan pelajar SMK dalam penguasaan Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) terutama terkait teknologi kincir; dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang energi baru dan terbarukan.

Gambar 3.50. Anemometer dan Tiang Trigonal


96


17. Teknologi Pengolahan Mie berbahan baku Mocaf Ubi Singkong Pada tahun anggaran 2014, Kementerian Riset dan Teknologi telah bekerjasama dengan Universitas Jember melaksanakan diseminasi teknologi pengolah mie berbahan baku Mocaf Ubi Kayu di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Ubi kayu atau singkong (Manihot esculenta Crantz) merupakan salah satu sumber karbohidrat lokal Indonesia yang menduduki urutan ketiga terbesar setelah padi dan jagung. Tanaman ini merupakan bahan baku yang paling potensial untuk diolah menjadi tepung. Tanaman palawija ini telah dikenal dan dibudidayakan secara luas di hampir seluruh wilayah Indonesia. Selama lima tahun terakhir, produksi singkong Indonesia terus meningkat secara konsisten. Pada tahun 2011, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi singkong nasional mencapai 24,08 juta ton. Singkong segar mempunyai komposisi kimiawi terdiri dari kadar air sekitar 60 %, pati 35 %, serat kasar 2,5 %, kadar protein 1 %, kadar lemak, 0,5 % dan kadar abu 1 %, karenanya merupakan sumber karbohidrat dan serat makanan, namun sedikit kandungan zat gizi seperti protein. Singkong segar mengandung senyawa glokosida sianogenik dan bila terjadi proses oksidasi oleh enzim linamarase maka akan dihasilkan glukosa dan asam sianida (HCN) yang ditandai dengan bercak warna biru, akan menjadi toxin (racun) bila dikonsumsi pada kadar HCN lebih dari 50 ppm. Bahan baku singkong tersedia melimpah dan murah diseluruh Indonesia, karena singkong mudah ditanam disemua jenis tanah yang ada diseluruh pelosok Nusantara. Selama ini hasil panen singkong lebih

banyak dibuat gaplek dari pada diolah menjadi bahan baku setengah jadi atau produk lain yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi. Padahal teknologi fermentasi atau mengolah singkong menjadi produk lain, misalnya menjadi tepung Mocaf (Modified Cassava Flour). Mocaf adalah produk tepung dari ubi kayu (Manihot esculenta Crantz) yang diproses menggunakan prinsip memodifikasi sel ubi kayu secara fermentasi menggunakan bakteri asam laktat. Mikroba yang tumbuh menyebabkan perubahan karakteristik dari tepung yang dihasilkan. Mikroba juga menghasilkan asam-asam organik, terutama asam laktat yang akan terimbibisi dalam bahan, dan ketika bahan tersebut diolah akan dapat menghasilkan aroma dan cita rasa khas yang dapat menutupi aroma dan citarasa ubi kayu yang cenderung tidak menyenangkan konsumen. Selama proses fermentasi terjadi pula penghilangan komponen penimbul warna, dan protein yang dapat menyebabkan warna coklat ketika pengeringan. Dampaknya adalah warna Mocaf yang dihasilkan lebih putih jika dibandingkan dengan warna tepung ubi kayu biasa. Mocaf dapat digunakan sebagai bahan baku, baik substitusi maupun seluruhnya, dari berbagai jenis produk bakery seperti kue kering (cookies, nastar, dan kaastengel dll), kue basah (cake, kue lapis, brownies, spongy), dan roti tawar. Selain itu tepung Mocaf juga dapat digunakan dalam pembuatan mie, dan campuran produk lain berbahan baku gandum atau tepung beras. Hasil produk berbahan mocaf ini tidak jauh berbeda dengan produk yang menggunakan bahan tepung terigu maupun tepung beras.



97

Gambar 3.51. Proses Pembuatan MOCAF dan Proses Pembuatan Mie Bahan Dasar Mocaf

18. Teknologi Pengolahan Makanan Laut Pengawetan ikan merupakan salah satu cara dalam meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan dan budi daya sehingga nelayan dan petambak dapat memperoleh penghasilan tambahan jika dibandingkan dengan menjual dalam bentuk segar. Selain itu, usaha pengawetan ikan dapat membuka lapangan kerja baru. Pengawetan ikan adalah berbagai cara yang digunakan untuk memperpanjang usia simpan ikan dan produk ikan. Cara pengawetan ikan diantaranya adalah melalui pengeringan, penggaraman, pengasapan, pembekuan, pengalengan ikan dan kombinasinya. Pembekuan dan pengalengan merupakan metode yang baru diperkenalkan di jaman modern. Metode Pengawetan

melalui pengeringan dapat mengurangi ikan busuk dan ikan dapat bertahan lama disimpan sehingga nelayan tidak merugi. Pengawetan ikan juga mengubah cara pemasaran ikan sehingga daerah yang jauh dari laut dapat menerima ikan dan produk ikan. Teknologi pengeringan disini dengan cara ikan dimasukkan ke dalam alat pengering. Guna membantu pengolahan hasil laut nelayan di Desa Sarang Tiung, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Kementerian Riset dan Teknologi bekerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat telah mendiseminasikan alat pengolah hasil laut, yang antara lain seperti terlihat pada gambar di bawah.


98


Gambar 3.52. Alat Pengolah Hasil Laut

19. Teknologi Pengolahan Bawang Merah Dalam rangka meningkatkan produk olahan bawang merah di Kabupaten Wonogiri, Kementerian Riset dan Teknologi bekerjasama dengan Direktorat Perbenihan, Kementerian Pertanian, telah mendiseminasikan teknologi pengolah bawang merah, yaitu Mesin Pengupas Bawang Merah, Blower Untuk mesin pengupas bawang, Penggoreng komplete (Deep

Flaying), Mesin Pengemas, Spinner, dan Perajang Bawang Merah. Diseminasi teknologi ini mempunyai tujuan meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan pengusaha produk makanan olahan khususnya pengolahan bawang goreng; dan meningkatnya pengetahuan pelaku industri produk makanan terkait dengan pengolahan bawang dan desain produk.

Gambar 3.53. Alat dan Praktek Pengolahan Bawang Merah di Kabupaten Wonogiri, Tanggal 20 November 2014



20. Teknologi Pupuk Kompos dan Pupuk Cair dari Urine Ternak Untuk membantu pembuatan Pupuk Kompos Berkualitas Standard pada petani dan peternak di wilayah Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi NTB, Kementerian Riset dan Teknologi bekerjasama dengan Universitas Mataram telah mendiseminasikan teknologi pupuk kompos dan pupuk cair dari urine ternak, yang meliputi:

99

Mesin Penghancur Sampah Organik, Pengayak Sampah, Pengaduk Kompos, Mesin Granulator, Genset Diesel, Pompa Air. Tujuan diseminasi teknologi antara lain memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para petani dan peternak dalam membuat Pupuk Kompos Organik, Pembuatan PGPR/Plant Growth Promoting Rhizobakteri dan Pupuk Cair.

Gambar 3.54. Peralatan Pembuatan Pupuk Kompos, Pupuk PGPR dan Pupuk Cair (Arah Jarum Jam).


100


Gambar 3.55. Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos, PGPR dan Pupuk Cair (Arah Jarum Jam).

Pemanfaatan Teknologi Hasil Litbang Nasional untuk National Security Keamanan nasional (national security) menurut Rancangan Undang-undang tentang Keamanan Nasional merupakan kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman. Keamanan Nasional meliputi: (a) Keamanan Insani; (b) Keamanan Publik; (c) Keamanan ke Dalam; dan (d) Keamanan ke Luar.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan teknologi berperan sebagai salah satu alat bagi tercapainya keamanan nasional. Teknologi yang dimanfaatkan untuk national security meliputi teknologi yang dikembangkan untuk pertahanan dan keamanan (hankam), kecukupan pangan, dan pemenuhan energi; yang dapat memberikan perlindungan terhadap rakyat, kemudahan dalam mendapatkan pangan dan energi, pengurangan terhadap ketergantungan impor atau pihak asing. Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2014 terkait dengan pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional untuk National Security adalah :

Tabel 3.36 Pemanfaatan Teknologi Hasil Litbang Nasional untuk National Security Tahun 2014 No. 1.

Teknologi Sistem monitoring peringatan dini kematian massal ikan Danau Maninjau.

Penghasil Teknologi Pusat Penelitian Limnologi LIPI


Pengguna Pemkab Agam Sumatera Barat


Sistem Monitoring Peringatan Dini Kematian Massal Ikan Danau Maninjau. Danau Maninjau merupakan danau besar yang termasuk jenis vulkano-tektonik dengan kedalaman air maksimum mencapai 185 m. Danau ini berada di Kabupaten Agam – Sumatera Barat yang merupakan kebanggaan masyarakat dan sekaligus mempunyai peran penting bagi kehidupan sehari-hari. Saat ini danau Maninjau mempunyai fungsi ekonomi sebagai pembangkit tenaga listrik yang menghasilkan energi tahunan sebesar 205 GWH, sumber air irigasi, perikanan baik budidaya ikan dalam keramba apung maupun tangkap, dan sebagai tujuan pariwisata nasional maupun internasional. Fungsi ekologi, antara lain mengontrol keseimbangan air tanah dan iklim mikro, dan habitat bagi organism. Hasil pengukuran kualitas air danau Maninjau oleh staf Stasiun Limnologi – Puslit Limnologi LIPI dengan Water

101

Quality Checker pada saat kejadian bencana di danau Maninjau di awal Januari 2009 bencana kematian masal ikan lebih dari 13 ribu ton) menunjukkan Oksigen (DO) pada permukaan air hanya sebesar 1,05 mg/l (kondisi normal sekitar 7 mg/l) dengan suhu 28 °C, dan pH 7,17. Pada kedalaman air 3 m kandungan DO sudah mencapai 0,46 mg/l dan suhu 27,2 °C. Pada kolom air inilah yang biasanya digunakan untuk keramba apung, dengan kandungan oksigen yang sangat rendah ini dapat menyebabkan kematian massal ikan. Melalui Aplikasi Sistem Monitoring on-line Lingkungan Perairan Danau data serial sekitar saat kejadian bencana dapat dicuplik dan diolah untuk membangun model interaksi parameter cuaca dan kondisi fisik air serta menentukan batasan kritis pemicu kejadian bencana tersebut.

Gambar 3.56. Alat Sistem Monitoring Peringatan Dini Kematian Massal Ikan Danau Maninjau


Bab IV Penutup

103

Bab IV. Penutup

L

aporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2014 ini menyajikan informasi atas hasil-hasil kinerja yang dicapai periode Tahun Anggaran 2014 secara menyeluruh, dalam upaya meningkatkan kemampuan iptek untuk penguatan Sistem Inovasi nasional (SINas), serta meningkatkan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek (P3 Iptek) agar hasil-hasil riset dapat memberikan nilai tambah dan kemanfaatan secara riil bagi masyarakat. Berbagai keberhasilan maupun kekurangan sebagaimana tercermin dalam capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators), telah tergambarkan secara rinci pada tabel, gambar dan penjelasan diatas. Secara umum semua sasaran yang ditetapkan Kementerian Riset dan Teknologi meliputi 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) berhasil dicapai (100 %) dan bahkan beberapa diantaranya berhasil melebihi yang ditargetkan, sedangkan adanya target yang belum dapat terpenuhi yaitu dalam hal upaya meningkatkan prosentase investasi litbang terhadap PDB. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang ada belum mampu memberikan insentif bagi industri untuk meningkatkan investasi untuk kegiatan litbang. Untuk meningkatkan capaian-capaian indikator outcome yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK) tahun 2014, Kementerian Riset dan Teknologi berupaya meningkatkan fungsi koordinasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar

pencapaian outcome bisa disinergikan dengan kebijakan dan program dari Kementerian/Lembaga terkait. Selain itu, dalam upaya peningkatan capaian indikator outcome, maka Kementerian Riset dan Teknologi juga berupaya untuk meningkatkan efektivitas kinerja instrumen kebijakan yang ada dan dilakukan evaluasi oleh Menteri Riset dan Teknologi pada semester dan akhir tahun. Disamping itu, Kementerian Riset dan Teknologi terus melakukan sosialisasi atas kebijakan strategis iptek beserta hasil-hasilnya kepada lembaga dan pelaku riset serta pengguna hasi-hasil riset, baik di pusat maupun daerah dalam bentuk Laporan Tahunan maupun Buku Kinerja Kementerian Riset dan Teknologi Dalam Pembangunan Nasional 2010-2014. Pengembangan instrumen koordinasi dan sinkronisasi program juga dilakukan agar terjadi sinergi dan refocusing pelaksanaan riset, serta menghindarkan tumpangtindih riset atau kondisi dimana hasil-hasil riset tidak dimanfaatkan oleh pengguna. Dengan berbekal komitmen, kesamaan persepsi dan kekuatan, Kementerian Riset dan Teknologi dari tahun ke tahun selalu berupaya terus meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan peran dan tanggungjawab yang diembannya, sehingga amanah RPJMN 2010-2014 di bidang iptek yang dibebankan kepada Kementerian Riset dan Teknologi optimis dapat dicapai dan ditingkatkan kinerjanya.


Lampiran

105

LAMPIRAN


: Iptek untuk kesejahteraan dan kemajuan peradaban

1

Indikator

(1) (2) Meningkatkan Peringkat dunia kualitas kemampuan litbang lembaga penelitian nasional

Uraian

Tujuan Target s.d Uraian 2014 (3) (4) 45 Menguatnya kelembagaan iptek Indikator

Laporan Akuntabilitas Kinerja 2014 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Rekomendasi kebijakan pelembagaan budaya iptek Jumlah kategori penghargaan budaya iptek Jumlah lembaga iptek yang mengadopsi pedoman penyusunan kode etik penelitian

Jumlah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkualitas Rekomendasi kebijakan penataan kelembagaan litbang Jumlah Pranata litbang terakreditasi Jumlah laporan peringkat kualitas lembaga litbang Jumlah laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan iptek Rekomendasi kebijakan penguatan kompetensi kelembagaan litbang Jumlah lembaga litbang yang dibina menjadi pusat unggulan iptek Rekomendasi kebijakan sistem legislasi iptek Jumlah rekomendasi pengembangan kebijakan SINas

(5) Rekomendasi kebijakan arah pengembangan kelembagaan

Sasaran (6) Penguatan sistem inovasi nasional

Kebijakan (7) Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional

Program

5 Pengembangan budaya dan etika iptek

4 Pengembangan sistem legislasi iptek

3 Penguatan kompetensi lembaga litbang

2 Penataan kelembagaan litbang

(8) 1 Arah pengembangan kelembagaan Sistem Inovasi

Kegiatan

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

(9)

Keterangan

Misi : 1 Memperkuat daya dukung iptek untuk mempercepat pencapaian tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; serta turut serta menjaga ketertiban dunia 2 Meningkatkan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan iptek sebagai basis dalam membangun daya saing, kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional, serta mencapai kemajuan peradaban bangsa.

Visi

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 2010-2014

1/6

106 Lampiran

(1)

(2) Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk Prosentase investasi anggaran litbang terhadap PDB 1.00%

(3) (4) 500 Peneliti Menguatnya SD Iptek

Interoperabilitas perpustakaan digital online Informasi indikator dan statistik iptek Rekomendasi kebijakan pengelolaan kekayaan intelektual dan standardisasi Iptek Jumlah lembaga pengelola kekayaan intelektual Jumlah kepemilikan HKI yang difasilitasi Jumlah HKI lainnya

Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk) Jumlah karyasiswa RISETPRO Rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan sumber daya Iptek Rekomendasi kebijakan pengelolaan data dan informasi iptek

Jumlah roadmap pengeluaran pembiayaan litbang 1% dari PDB Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan investasi litbang Iptek Prosentase anggaran litbang terhadap PDB Rekomendasi kebijakan peningkatan SDM iptek Karyasiswa S2 dan S3 Bidang Iptek

(5) Rekomendasi kebijakan peningkatan investasi Iptek

(6)

(7) Program Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional

7 Fasilitasi proses perolehan hak paten dan kepemilikan HKI produk teknologi dan produk kreatif

6 Pengelolaan kekayaan intelektual dan standardisasi

5 Pengelolaan data dan informasi iptek

4 Peningkatan sarana dan prasarana litbang

3 Peningkatan kapasitas SDM Iptek (Beasiswa)

2 peningkatan SDM Iptek

(8) 1 Peningkatan investasi litbang

(9)

Lampiran


2/6

107

(1)

(2) Jumlah kolaborasi riset lembaga litbang dengan industri

(3) (4) 20 Menguatnya Konsorsium jaringan iptek

Jaringan/ kerjasama lembaga iptek pusat dengan daerah Jumlah laporan pelaksanaan Rakornas Balitbangda Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan jaringan Iptek Jumlah daerah yang menerapkan SIDa Rekomendasi kebijakan jaringan internasional Jumlah kerjasama riset internasional Jumlah mobilitas Internasional SDM Iptek

Rekomendasi kebijakan pengembangan jaringan penyedia dengan lembaga regulasi Rekomendasi kebijakan dan instrumen kebijakan pengembangan jaringan lembaga iptek pusat dengan daerah

(5) Rekomendasi kebijakan antar peneliti dan lembaga litbang Forum jaringan antar peneliti dan lembaga litbang berdasarkan bidang fokus Kolaborasi riset antar lembaga penyedia Iptek Jumlah forum peneliti dan Lemlitbang berbasis regional Rekomendasi kebijakan pengembangan jaringan penyedia dengan pengguna iptek Model jaringan penyedia dengan pengguna Iptek berbasis STP di Puspiptek Serpong Laporan pengelolaan kawasan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi di Serpong Jumlah paket revitalisasi sarana dan prasarana kawasan pusat penelitian Iptek, Serpong Jumlah revitalisasi sarana bangunan laboratorium penelitian Iptek, Serpong

(6)

(7)

5 Pengembangan jaringan penyedia iptek dengan internasional

4 pengembangan jaringan penyedia iptek pusat dengan daerah

3 pengembangan hubungan lembaga regulasi dengan penyedia iptek

2 pengembangan jaringan penyedia dengan pengguna iptek

(8) 1 pengembangan jaringan penyedia iptek

(9)

108 3/6

Lampiran


2

(1) (2) Meningkatkan Jumlah Publikasi Ilmiah kontribusi iptek bagi pembangunan nasional Jumlah Paten Terdaftar

(4) Meningkatkan relevansi dan produktivitas 3800 Paten litbang iptek Terdaftar

(3) 90 Artikel

Kajian konsep Pusritekla yang berkelanjutan Jumlah Konsorsium riset bidang kesehatan dan obat Jumlah hasil riset obat herbal Jumlah prototype alat kesehatan Jumlah Konsorsium riset bidang material maju Jumlah Konsorsium bidang energi baru dan terbarukan Jumlah prototype teknologi Hankam

Jumlah konsorsium riset mobil listrik Jumlah paten terdaftar Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Riptek Strategis

Jumlah konsorsium

Jumlah paket insentif riset SINas Jumlah artikel jurnal sains dan teknik

Laporan evaluasi pelaksanaan dan rekomendasi pengembangan instrumen kebijakan program riset Iptek nasional

Rekomendasi Kebijakan Relevansi Program Riset Iptek Nasional

(5) Rekomendasi Relevansi Kebijakan Riset Iptek Laporan pelaksanaan rakornas iptek Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan riset secara sinergi antara perguruan tinggi dengan lembaga litbang

(6) Peningkatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek

(7) Program Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional

6 Peningkatan dukungan teknologi bagi pemberdayaan industri strategis bidang pertahanan

5 Pengembangan riset iptek strategis nasional

4 Insentif riset SINas

3 Pengembangan program riset iptek nasional

2 Peningkatan efektivitas riset secara sinergi antara perguruan tinggi dengan lembaga litbang

(8) 1 Pengembangan kebijakan riset iptek nasional

(9)

Lampiran


4/6

109

(1)

Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang di industri, masyarakat, dan untuk nasional security

(2)

(4)

158 Meningkatkan Teknologi pendayagunaan iptek

(3)

Jumlah SOP Teknologi mitigasi bencana Jumlah lokasi pendayagunaan teknologi iklim Rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek masyarakat Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di masyarakat Jumlah Paket promosi iptek Jumlah Paket diseminasi iptek

Rekomendasi kebijakan analisis pendayagunaan dan kebutuhan iptek institusi pemerintah Jumlah Model ATP (Paket diseminasi iptek pemerintah)

Jumlah prototipe teknologi transportasi

Jumlah Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan relevansi dan produktivitas Iptek Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Riptek Industri

pangan mencakup pengelolaan lahan sub optimal, sumber daya kemaritiman dan pengembangan industri perdesaan berbasis produk lokal dan hasil riset Jumlah Paket penelitian litbang unggulan di bidang kesehatan, obatobatan, dan instrumentasi medis Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Riptek Masyarakat

(5) Jumlah Rekomendasi kebijakan peningkatan dukungan litbang untuk ketahanan mencakup pengelolaan lahan sub optimal, sumber daya kemaritiman dan pengembangan industri perdesaan berbasis produk lokal Jumlah Konsorsium litbang ketahanan

(6)

Program Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional

(7)

Laporan Akuntabilitas Kinerja 2014 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI 5 Peningkatan promosi dan diseminasi iptek

4 Pendayagunaan dan kebutuhan iptek masyarakat

2 Pendayagunaan teknologi mitigasi bencana 3 Adaptasi perubahan iklim

1 Pendayagunaan dan kebutuhan iptek institusi pemerintah

10 Pengembangan riset iptek industri

8 Peningkatan Litbang Iptek Unggulan di Bidang Kesehatan, Obat-obatan, dan Instrumentasi Medis 9 Pengembangan riset iptek masyarakat

(8) 7 Peningkatan Upaya Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian yang Mampu Menciptakan Benih Unggul dan Hasil Penelitian Lainnya Menuju Kualitas Produktivitas Hasil Pertanian Nasional yang Tinggi

(9)

5/6

110 Lampiran

(1)

(2)

(3)

(4)

Rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek Industri Kecil dan Menengah (IKM) Jumlah Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan Iptek Jumlah intermediasi iptek di daerah Jumlah intermediasi Iptek skala nasional (SINas) untuk mendukung ISTP Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri Rekomendasi kebijakan peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda Jumlah kelompok Technopreneur pemuda Rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek industri besar Jumlah paket Iptek untuk mendukung pembangunan koridor ekonomi

Rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek strategis Jumlah Model pendukung (epemasaran dan e-Desain) untuk pengembangan model ekonomi Jumlah daerah yang melakukan migrasi ke OSS Aplikasi percontohan OSS untuk bidang strategis Jumlah rekomendasi kebijakan Hasil analisis monitoring pelaksanaan kegiatan SIAK dan Penerapan e-KTP

Jumlah paket sosialisasi PLTN

(5) Jumlah Pilot project pendukung teknologi untuk pembangunan daerah tertinggal

(6)

(7)

13 Pendayagunaan dan kebutuhan iptek industri besar

12 Peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda

10 Pengembangan sistem informasi dan administrasi kependudukan (SIAK) untuk reformasi birokrasi dan tata kelola 11 Pendayagunaan dan kebutuhan iptek industri kecil dan menengah (IKM)

9 Peningkatan pemanfaatan dan pengembangan perangkat lunak berbasis open source

7 Peningkatan Dukungan Teknologi bagi Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan termasuk Energi Alternatif Geothermal, Tenaga Surya, Mycrohidro, Bio-Energy, dan Nuklir 8 Pendayagunaan dan kebutuhan iptek strategis

(8) 6 Pengembangan dan pendayagunaan teknologi pendukung pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan pasca konflik

(9)

Lampiran


6/6

111



1 5 1 1 1

1 1 1 1 1

Jumlah rekomendasi kebijakan penataan kelembagaan litbang Jumlah pranata litbang terakreditasi Jumlah rekomendasi kebijakan penguatan kompetensi kelembagaan litbang Jumlah lembaga iptek yang menjadi pusat unggulan iptek Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan dukungan litbang untuk ketahanan pangan mencakup pengelolaan lahan sub optimal, sumberdaya kemaritiman dan pengembangan industri perdesaan berbasis produk lokal Jumlah konsorsium litbang ketahanan pangan mencakup pengelolaan lahan sub optimal, sumberdaya kemaritiman dan pengembangan industri perdesaan berbasis produk lokal dan hasil riset Jumlah rekomendasi kebijakan sistem legislasi iptek Jumlah rekomendasi pengembangan kebijakan SINas Jumlah rekomendasi kebijakan pelembagaan budaya iptek Jumlah kategori penghargaan budaya iptek Jumlah pedoman umum etika iptek

1

1 1 1 1 1 1

3

Target

Jumlah Standard Operation Procedure (SOP) Jumlah rekomendasi penyempurnaan kegiatan dan anggaran Jumlah produk hukum KRT Jumlah content website ristek terbaharui Jumlah laporan hasil audit dan hasil evaluasi Jumlah rekomendasi kebijakan arah pengembangan kelembagaan

2

1

Meningkatnya dukungan manajemen bagi pelaksanaan tugas serta pelaksanaan tugas lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis

Unit Kerja: Kementerian Riset dan Teknologi

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014

1/4

112 Lampiran


1

Jumlah lembaga pengelola kekayaan intelektual Jumlah kepemilikan HKI yang difasilitasi Jumlah paten terdaftar

Rekomendasi kebijakan peningkatan investasi Iptek Prosentase investasi litbang swasta terhadap PDB Jumlah konsorsium riset bidang kesehatan dan obat Jumlah hasil riset obat herbal Jumlah prototipe alat kesehatan Jumlah konsorsium riset bidang material maju Jumlah prototipe Paket penelitian litbang unggulan di bidang kesehatan Rekomendasi kebijakan peningkatan SDM iptek Jumlah karyasiswa S2 dan S3 Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk) Rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek Jumlah sarana dan prasarana Iptek yang direvitalisasi Rekomendasi kebijakan pengelolaan data dan informasi iptek Jumlah interoperabilitas perpustakaan digital online Jumlah buku indikator dan statistik iptek Rekomendasi kebijakan pengelolaan kekayaan intelektual dan standardisasi Iptek

2 1 1.00% 1 2 1 1 1 12 1 S2 = 120 dan S3 = 20 35 peneliti 1 2 1 1 1 1 8 10 760

3

2/4

Lampiran

113


Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek Bagi Peningkatan Daya Saing Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, dan Kemandirian Bangsa


1

Jumlah rekomendasi kebijakan sinergi program riptek nasional Jumlah rekomendasi kebijakan Relevansi Program Riset Iptek Nasional Jumlah paket insentif riset SINas Jumlah artikel jurnal sains dan teknik Jumlah rekomendasi kebijakan Peningkatan Produktivitas Riptek Strategis Jumlah konsorsium riset kelautan Jumlah rekomendasi kebijakan dukungan teknologi untuk revitalisasi pertahanan Jumlah prototipe alutsista Jumlah rekomendasi kebijakan Peningkatan Produktivitas Riptek Masyarakat Jumlah rekomendasi kebijakan Peningkatan Produktivitas Riptek Industri Jumlah transportasi

Jumlah rekomendasi kebijakan antar peneliti dan lembaga litbang Kolaborasi riset lembaga litbang dengan litbang perusahaan Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan jaringan penyedia dengan pengguna iptek Jumlah model STP Jumlah rekomendasi kebijakan Jumlah jaringan lembaga litbang pemerintah / perguruan tinggi dengan industri Jumlah peneliti lembaga litbang pemerintah yang terlibat akselerasi litbang industri Jumlah rekomendasi kebijakan dan instrumen kebijakan pengembangan jaringan penyedia dengan pemerintah Jumlah rekomendasi kebijakan dan instrumen kebijakan pengembangan jaringan lembaga iptek pusat dengan daerah Jumlah jaringan/kerjasama lembaga iptek pusat dengan daerah Jumlah konsorsium bidang energi baru dan terbarukan Jumlah prototipe Jumlah rekomendasi kebijakan jaringan internasional Jumlah kerjasama penelitian internasional Jumlah rekomendasi tentang arah kebijakan, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pembangunan nasional iptek

2

1 1 20 18 1 1 1 3 1 3 1

4 1 1 1 8 1

1

1 5 1 1 1 2 20 1

3

3/4

114 Lampiran


2

Meningkatnya pendayagunaan iptek Jumlah rekomendasi kebijakan analisis pendayagunaan dan kebutuhan iptek institusi pemerintah Bagi Peningkatan Daya Saing Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, dan Jumlah SOP Kemandirian Bangsa Jumlah rekomendasi kebijakan pendayagunaan teknologi untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim Konsorsium pendayagunaan teknologi untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim Jumlah lokasi yang mendayagunakan teknologi Jumlah rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek masyarakat Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di masyarakat Jumlah Model Pusat-Pusat Peragaan Iptek di Daerah Jumlah paket diseminasi iptek Jumlah pilot project pendukung teknologi untuk pembangunan daerah tertinggal Jumlah paket penelitian, pengembangan, dan perekayasaan Jumlah rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek strategis Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional untuk national security Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan pemanfaatan dan pengembangan perangkat lunak berbasis open source Jumlah aplikasi percontohan OSS untuk Hankam Jumlah rekomendasi kebijakan pelaksanaan kegiatan SIAK dan penerapan e-KTP Jumlah rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek Industri Kecil dan Menengah (IKM) Jumlah paket Iptek untuk mendukung pengembangan koridor ekonomi Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda Jumlah pilot project peningkatan inovasi dan kreativitas pemuda Jumlah rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek industri besar

1

1 1 4 1

1 1 1

3 1 12 1 20 4 800 1 2 1

1

1 1

1

3

4/4

Lampiran

115


Indikator Kinerja 2 Jumlah rekomendasi kebijakan arah pengembangan kelembagaan tentang rancangan reformasi kelembagaan lembaga penunjang Jumlah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) yang berkualitas Jumlah rekomendasi kebijakan penataan kelembagaan litbang tentang penataan kelembagaan litbang pemerintah Jumlah pranata litbang terakreditasi Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan Iptek 2010-2014 Jumlah rekomendasi kebijakan penguatan kompetensi kelembagaan litbang tentang pengembangan pusat unggulan Iptek Jumlah pusat unggulan iptek Jumlah rekomendasi kebijakan sistem legislasi Iptek bagi penguatan pusat unggulan Iptek Jumlah legislasi lintas sektor yang mendukung iptek (rekomendasi dalam penguatan SINas (Draft amandemen II 18/2002)) Jumlah rekomendasi kebijakan pelembagaan budaya Iptek tentang strategi pelembagaan budaya Iptek di lemlitbang Jumlah sistem apresiasi budaya iptek Jumlah lembaga Iptek yang mengadopsi pedoman penyusunan kode etik penelitian

Sasaran Strategis

1



3

Target


4,730,236,000 401,244,000 1,310,774,000

2 pusat unggulan Iptek 1 rekomendasi kebijakan 1 rumusan kebijakan

1 sistem 3 lembaga

1/5

1,655,056,000 312,813,000

434,950,000

452,781,000

1 rekomendasi kebijakan


611,087,000 977,371,000

2 pranata litbang 1 Laporan

1,295,102,000

433,826,000

5

Anggaran

451,700,000

Penguatan Kelembagaan Iptek

4

Program


7 BPPD


PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2014

116 Lampiran

2

Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan data dan informasi Iptek Jumlah interoperabilitas perpustakaan digital online Jumlah buku indikator dan statistik Iptek Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan kekayaan intelektual dan standardisasi Iptek Jumlah usulan unit pengelola dan kepemilikan HKI yang difasilitasi

Menguatnya Sumber Jumlah rekomendasi kebijakan tentang peningkatan SDM Iptek (Master Daya Iptek Plan peningkatan Peneliti dan Perekayasa) Jumlah karyasiswa S2 dan S3 Menguatnya Sumber Jumlah karyasiswa RISET PRO Daya Iptek Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek tentang optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana Iptek (Tata cara pemanfaatan laboratorium lembaga litbang pemerintah oleh swasta) Jumlah laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan sumber daya Iptek 2010-2014 Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan investasi Iptek (Double tax deduction untuk R&D di Industri/Swasta) Jumlah roadmap pengeluaran pembiayaan litbang 1% dari PDB

1


1,841,711,000

30 proposal lembaga yang difasilitasi

2/5

442,009,000 3,627,585,000 1,181,963,000 455,163,000

817,037,000

1 roadmap 1 rekomendasi kebijakan 2 koneksi 1 buku 1 rekomendasi kebijakan

560,889,000


25,252,200,000 128,186,647,000 505,639,000

442,372,000

5

874,589,000

Penguatan Sumber Daya Iptek

4

1 laporan

30 karyasiswa 81 karyasiswa 1 rekomendasi kebijakan


3

Lampiran

117

2

3 unit sarana-prasarana di Puspiptek, yaitu: Laboratorium Bersama Indonesia Life Science Center (ILSC) tahap I, Technology Business Incubation Center (TBI Center ) tahap I, dan Information Center

1 model jaringan penyedia dengan pengguna di STP 1 laporan


1 forum


3


Jumlah jaringan/kerjasama lembaga Iptek pusat dengan daerah Jumlah daerah yang menerapkan SIDa Jumlah rekomendasi kebijakan jaringan internasional tentang prioritas utama kerjasama bilateral dan regional Jumlah jaringan penelitian internasional

3/5

5,317,523,000

9 kerjasama riset internasional

461,567,000

904,850,000

471,056,000

65,000,000,000

3,337,191,000

2,852,761,000

429,058,000

157,003,000

490,070,000

5

248,303,000 2,868,722,000 610,618,000

Penguatan Jaringan Iptek

4

4 (empat) Jaringan/kerjasama 10 daerah yang menerapkan SIDa 1 rekomendasi kebijakan

Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan jaringan penyedia 1 rekomendasi kebijakan dengan lembaga regulasi tentang alih teknologi Jumlah laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan 1 laporan Jaringan Iptek 2010-2014 Jumlah rekomendasi kebijakan dan instrumen kebijakan pengembangan 1 rekomendasi kebijakan jaringan lembaga iptek pusat dengan daerah bagi peningkatan sumber daya manusia daerah melalui knowledge transfer bertema strategi

Menguatnya Jaringan Jumlah rekomendasi kebijakan jaringan antar peneliti dan lembaga Iptek litbang Jumlah forum jaringan antar peneliti dan lembaga litbang berdasarkan bidang fokus "Food, Energy, and Water (FEW)" Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan jaringan penyedia dengan pengguna Iptek (Mobilitas personil lemlitbang ke industri) Jumlah model jaringan penyedia dengan pengguna Iptek berbasis STP di Puspiptek Serpong Jumlah laporan pengelolaan kawasan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi di Serpong Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun di Puspiptek dalam rangka revitalisasi dan pengembangan Puspiptek

1

118 Lampiran

510,034,000

350,800,000 591,686,000


4/5

1,216,000,000

478,400,000

1 Rekomendasi Kebijakan 1 Prototipe

838,464,000

1,623,808,000

1 Rekomendasi Kebijakan 1 Laporan

644,007,000


1 konsorsium 1 konsorsium 1 konsorsium 1 konsorsium 1 prototipe 13 paket penelitian

1,312,961,000 301,586,000 269,086,000 257,487,000 1,631,619,000 10,023,725,000

Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek

5

Jumlah konsorsium riset kelautan Jumlah konsorsium riset bidang kesehatan dan obat Jumlah konsorsium riset bidang material maju Jumlah konsorsium bidang energi baru dan terbarukan Jumlah prototipe pada bidang teknologi hankam Jumlah paket penelitian litbang unggulan di bidang kesehatan, obatobatan, dan instrumen medis Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan dukungan litbang untuk ketahanan pangan mencakup pengelolaan lahan sub optimal, sumberdaya kemaritiman dan pengembangan industri perdesaan berbasis produk lokal Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan produktivitas riptek masyarakat tentang pengetahuan tradisional Jumlah laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan relevansi dan produktivitas Iptek 2010-2014 Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan produktivitas riptek industri tentang kandungan teknologi dalam negeri Jumlah konsorsium bidang teknologi transportasi

1 dokumen ARN

1 rekomendasi kebijakan 1 rumusan Jakstranas

4

79,238,028,000 401,162,000

Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan riset secara sinergi antara perguruan tinggi dengan lembaga litbang riptek (Jakstranas Iptek 2015Jumlah rekomendasi relevansi kebijakan 2019) Jumlah rekomendasi kebijakan relevansi program riptek nasional (Agenda Risetinsentif Nasional (ARN) 2015-2019) Jumlah paket riset SINas 2014


3

250 paket Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan produktivitas riptek strategis 1 rekomendasi kebijakan

2

1

Lampiran

119

2

Jumlah pilot project pemanfaatan teknologi untuk daerah tertinggal Jumlah lokasi sosialisasi PLTN Jumlah rekomendasi kebijakan spin-off lembaga litbang menjadi perusahaan berbasis teknologi Jumlah model pendukung (e-Pemasaran dan e-Desain) untuk pengembangan model ekonomi Jumlah aplikasi percontohan OSS untuk bidang strategis Jumlah rekomendasi kebijakan tentang start up capital untuk mendorong timbulnya perusahaan pemula berbasis teknologi Jumlah layanan intermediasi iptek Jumlah laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan iptek 2010-2014 Jumlah kelompok technopreneur pemuda Jumlah rekomendasi kebijakan tentang insentif pajak untuk pemanfaatan produk teknologi dalam negeri di industri besar Jumlah paket iptek untuk mendukung pengembangan koridor ekonomi

Jumlah rekomendasi pendayagunaan teknologi mitigasi bencana Jumlah konsorsium pendayagunaan teknologi untuk penurunan emisi gas CO2 sub adaptasi perubahan iklim Jumlah rekomendasi model kebijakan asuransi teknologi untuk mengurangi resiko uji coba penerapan teknologi Jumlah paket diseminasi Iptek Jumlah model pengembangan Puspa Iptek Daerah

Meningkatkan Jumlah rekomendasi kebijakan Pre-Commercial Government Pendayagunaan Iptek Procurement untuk medorong pendayagunaan Iptek pada institusi pemerintah Jumlah model Agro Techno Park (paket diseminasi Iptek pemerintah)

1


1,156,996,000

6 paket

5/5

1,000,000,000 700,000,000

3 kelompok 1 rekomendasi kebijakan

791,576,000 700,000,000

1 aplikasi 1 rekomendasi kebijakan

5,674,500,000 1,500,000,000

290,400,000

1 model

10 intermediasi 1 laporan

1,822,365,000 644,105,000 700,000,000

4,500,000,000 13,696,800,000

14 paket diseminasi Iptek 4 model 2 pilot project 2 lokasi sosialisasi 1 rekomendasi kebijakan

700,000,000


2,176,203,000

700,000,000

5

533,000,000 276,999,000

Pendayagunaan Iptek

4

1 rekomendasi (SOP) 1 konsorsium

1 model Agro Techno Park


3

120 Lampiran


1

Sasaran Strategis

1 1 3

1 5 1 1 2 1 1 1 1 3

Rekomendasi kebijakan Pranata litbang Laporan Rekomendasi kebijakan Pusat unggulan Iptek Rekomendasi kebijakan Rumusan kebijakan Rekomendasi kebijakan Sistem Lembaga

1

2 1

1

5 1

1

7

7

BPPD Berkualitas

1

4 1

3 Rekomendasi kebijakan

2

Jumlah rekomendasi kebijakan arah pengembangan kelembagaan tentang rancangan reformasi kelembagaan lembaga penunjang Jumlah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) yang berkualitas Jumlah rekomendasi kebijakan penataan kelembagaan litbang tentang penataan kelembagaan litbang pemerintah Jumlah pranata litbang terakreditasi Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan Iptek 2010-2014 Jumlah rekomendasi kebijakan penguatan kompetensi kelembagaan litbang tentang pengembangan pusat unggulan Iptek Jumlah pusat unggulan iptek Jumlah rekomendasi kebijakan sistem legislasi Iptek bagi penguatan pusat unggulan Iptek Jumlah legislasi lintas sektor yang mendukung iptek (rekomendasi dalam penguatan SINas (Draft amandemen II 18/2002)) Jumlah rekomendasi kebijakan pelembagaan budaya Iptek tentang strategi pelembagaan budaya Iptek di lemlitbang Jumlah sistem apresiasi budaya iptek Jumlah lembaga Iptek yang mengadopsi pedoman penyusunan kode etik penelitian

Realisasi

Target

Indikator Kinerja


5

% 6

Program

100.00% 100.00%

100.00%

100.00%

100.00% 100.00%

100.00%

100.00% 100.00%

100.00%

100.00%

100.00% Penguatan Kelembagaan Iptek

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2014

1,655,056,000 312,813,000

434,950,000

1,310,774,000

4,730,236,000 401,244,000

452,781,000

611,087,000 977,371,000

451,700,000

1,295,102,000

433,826,000

7

Pagu

1,609,722,038 312,558,800

434,196,781

1,288,509,100

4,726,542,680 400,510,650

439,083,200

592,521,058 975,107,596

447,525,700

1,243,922,200

421,295,400

8

Realisasi

Anggaran

1/5

97.26% 99.92%

99.83%

98.30%

99.92% 99.82%

96.97%

96.96% 99.77%

99.08%

96.05%

97.11%

9

%

Lampiran

121


1 2 1 1 30

Rekomendasi kebijakan Koneksi Buku Rekomendasi kebijakan Proposal lembaga yang difasilitasi

1

Rekomendasi kebijakan

Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan data dan informasi Iptek Jumlah interoperabilitas perpustakaan digital online Jumlah buku indikator dan statistik Iptek Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan kekayaan intelektual dan standardisasi Iptek Jumlah usulan unit pengelola dan kepemilikan HKI yang difasilitasi

1

Laporan

1

30 81 1

Karyasiswa Karyasiswa Rekomendasi kebijakan

Roadmap

1

30

2 1 1

1

1

1

1

30 81 1

1

4


Realisasi

Target

Jumlah roadmap pengeluaran pembiayaan litbang 1% dari PDB

Jumlah rekomendasi kebijakan tentang peningkatan SDM Iptek (Master Plan peningkatan Peneliti dan Perekayasa) Jumlah karyasiswa S2 dan S3 Jumlah karyasiswa RISET PRO Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek tentang optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana Iptek (Tata cara pemanfaatan laboratorium lembaga litbang pemerintah oleh swasta) Jumlah laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan sumber daya Iptek 2010-2014 Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan investasi Iptek (Double tax deduction untuk R&D di Industri/Swasta)

2

1


Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 6

Program

100.00%

100.00% 100.00% 100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00% Penguatan Sumber Daya Iptek 100.00% 100.00% 100.00%

5

%

1,841,711,000

3,627,585,000 1,181,963,000 455,163,000

442,009,000

817,037,000

560,889,000

874,589,000

25,252,200,000 128,186,647,000 505,639,000

442,372,000

7

Pagu

1,840,893,800

3,624,587,675 1,159,308,700 441,818,790

432,475,200

812,799,150

527,861,275

856,752,900

22,817,958,973 46,889,164,257 491,859,000

330,264,980

8

Realisasi

Anggaran

2/5

99.96%

99.92% 98.08% 97.07%

97.84%

99.48%

94.11%

97.96%

90.36% 36.58% 97.27%

74.66%

9

%

122 Lampiran



1

Sasaran Strategis

9

9

4

1

4

Jaringan/kerjasama

1

1

1


1

10

1

Laporan

10

3

1

1

1

10

10

3


Unit sarana-prasarana di Puspiptek, yaitu: Laboratorium Bersama Indonesia Life Science Center (ILSC) tahap I, Technology Business Incubation Center (TBI Center ) tahap I, dan Information Center

1

Model jaringan penyedia dengan pengguna di STP Laporan 1

1

1

1


Daerah yang menerapkan SIDa Jumlah rekomendasi kebijakan jaringan internasional tentang Rekomendasi kebijakan prioritas utama kerjasama bilateral dan regional Jumlah jaringan penelitian internasional Kerjasama

Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan jaringan penyedia dengan lembaga regulasi tentang alih teknologi Jumlah laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan Jaringan Iptek 2010-2014 Jumlah rekomendasi kebijakan dan instrumen kebijakan pengembangan jaringan lembaga iptek pusat dengan daerah bagi peningkatan sumber daya manusia daerah melalui knowledge transfer bertema strategi Jumlah jaringan/kerjasama lembaga Iptek pusat dengan daerah Jumlah daerah yang menerapkan SIDa

Jumlah laporan pengelolaan kawasan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi di Serpong Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun di Puspiptek dalam rangka revitalisasi dan pengembangan Puspiptek

Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan jaringan penyedia dengan pengguna Iptek (Mobilitas personil lemlitbang ke industri) Jumlah model jaringan penyedia dengan pengguna Iptek berbasis STP di Puspiptek Serpong

1

4 1

3

2

Jumlah rekomendasi kebijakan jaringan antar peneliti dan Rekomendasi kebijakan lembaga litbang Jumlah forum jaringan antar peneliti dan lembaga litbang Forum berdasarkan bidang fokus "Food, Energy, and Water (FEW)"

Realisasi

Target

Indikator Kinerja 6

Program

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00% Penguatan Jaringan Iptek 100.00%

5

%

5,317,523,000

610,618,000

2,868,722,000

248,303,000

461,567,000

904,850,000

471,056,000

65,000,000,000

30,424,636,000

2,852,761,000

429,058,000

157,003,000

490,070,000

7

Pagu

5,246,702,254

607,231,740

2,647,019,601

246,307,601

460,817,753

897,540,501

419,555,800

62,309,008,960

29,954,130,979

2,143,091,847

403,522,798

156,792,735

488,193,054

8

Realisasi

Anggaran

3/5

98.67%

99.45%

92.27%

99.20%

99.84%

99.19%

89.07%

95.86%

98.45%

75.12%

94.05%

99.87%

99.62%

9

%

Lampiran

123


Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan produktivitas riptek masyarakat tentang pengetahuan tradisional Jumlah laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan relevansi dan produktivitas Iptek 2010-2014 Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan produktivitas riptek industri tentang kandungan teknologi dalam negeri Jumlah konsorsium bidang teknologi transportasi

Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan riset secara sinergi antara perguruan tinggi dengan lembaga litbang Jumlah rekomendasi relevansi kebijakan riptek (Jakstranas Iptek 2015-2019) Jumlah rekomendasi kebijakan relevansi program riptek nasional (Agenda Riset Nasional (ARN) 2015-2019) Jumlah paket insentif riset SINas 2014 Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan produktivitas riptek strategis Jumlah konsorsium riset kelautan Jumlah konsorsium riset bidang kesehatan dan obat Jumlah konsorsium riset bidang material maju Jumlah konsorsium bidang energi baru dan terbarukan Jumlah prototipe pada bidang teknologi hankam Jumlah paket penelitian litbang unggulan di bidang kesehatan, obat-obatan, dan instrumen medis Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan dukungan litbang untuk ketahanan pangan mencakup pengelolaan lahan sub optimal, sumberdaya kemaritiman dan pengembangan industri perdesaan berbasis produk lokal

2

1


Indikator Kinerja

Sasaran Strategis

1 1 1

Rekomendasi Kebijakan Prototipe

1


Laporan

1

1 1 1 1 1 13

Konsorsium Konsorsium Konsorsium Konsorsium Prototipe Paket penelitian

1

1 1 1 1 1 13

250 1

Paket Rekomendasi kebijakan

Rekomendasi Kebijakan

250 1

1

Dokumen ARN

Laporan Akuntabilitas Kinerja 2014 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI 1

1

1

1

1

1

1

Rumusan Jakstranas

1

1

4


Realisasi

Target 6

Program

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00%

100.00% Relevansi dan Produktivitas 100.00% Litbang Iptek

5

%

1,216,000,000

478,400,000

838,464,000

1,623,808,000

644,007,000

1,312,961,000 301,586,000 269,086,000 257,487,000 1,631,619,000 16,540,615,000

79,238,028,000 401,162,000

510,034,000

591,686,000

350,800,000

7

Pagu

1,208,851,855

451,004,040

807,283,577

1,479,288,322

641,083,700

1,222,891,416 281,220,866 257,461,358 237,161,000 466,168,803 15,902,191,972

78,835,913,016 400,228,847

491,792,102

585,074,030

345,660,100

8

Realisasi

Anggaran

4/5

99.41%

94.27%

96.28%

91.10%

99.55%

93.14% 93.25% 95.68% 92.11% 28.57% 96.14%

99.49% 99.77%

96.42%

98.88%

98.53%

9

%

124 Lampiran

Jumlah layanan intermediasi iptek Jumlah laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan iptek 2010-2014 Jumlah kelompok technopreneur pemuda Jumlah rekomendasi kebijakan tentang insentif pajak untuk pemanfaatan produk teknologi dalam negeri di industri besar

Jumlah pilot project pemanfaatan teknologi untuk daerah tertinggal Jumlah lokasi sosialisasi PLTN Jumlah rekomendasi kebijakan spin-off lembaga litbang menjadi perusahaan berbasis teknologi Jumlah model pendukung (e-Pemasaran dan e-Desain) untuk pengembangan model ekonomi Jumlah aplikasi percontohan OSS untuk bidang strategis Jumlah rekomendasi kebijakan tentang start up capital untuk mendorong timbulnya perusahaan pemula berbasis teknologi

6

3 1

Kelompok Rekomendasi kebijakan

1 1

Aplikasi Rekomendasi kebijakan 10 1

1

Model

Intermediasi Laporan

2 1

14 4

Paket diseminasi Iptek Model

Lokasi sosialisasi Rekomendasi kebijakan

1


2

1

Konsorsium

Pilot project

1

1

6

3 1

10 1

1 1

1

2 1

2

14 4

1

1

1

1

Model Agro Techno Park Rekomendasi (SOP)

1

4 1


2

Jumlah rekomendasi kebijakan Pre-Commercial Government Procurement untuk medorong pendayagunaan Iptek pada institusi pemerintah Jumlah model Agro Techno Park (paket diseminasi Iptek pemerintah) Jumlah rekomendasi pendayagunaan teknologi mitigasi bencana Jumlah konsorsium pendayagunaan teknologi untuk penurunan emisi gas CO2 sub adaptasi perubahan iklim Jumlah rekomendasi model kebijakan asuransi teknologi untuk mengurangi resiko uji coba penerapan teknologi Jumlah paket diseminasi Iptek Jumlah model pengembangan Puspa Iptek Daerah

Realisasi

Target

Indikator Kinerja

Jumlah paket iptek untuk mendukung pengembangan koridor Paket ekonomi Jumlah anggaran Tahun 2014 Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2014


1

Sasaran Strategis 6

Program

100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00%

100.00% 100.00%

100.00%

100.00% 100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00% Pendayagunaan Iptek

5

%

431,259,598,000

1,156,996,000

1,000,000,000 700,000,000

5,674,500,000 1,500,000,000

791,576,000 700,000,000

290,400,000

644,105,000 700,000,000

1,822,365,000

4,500,000,000 13,696,800,000

700,000,000

276,999,000

533,000,000

2,176,203,000

700,000,000

7

Pagu


74.90%

93.94%

96.96%

71.78%

88.02%

9

%

97.96%

99.48%

90.56% 91.71%

99.44% 95.16%

99.15%

92.26% 98.26%

89.13%

90.08% 86.65%

5/5

336,099,811,852

1,133,407,200

994,796,951 697,600,200

5,138,945,670 1,375,692,590

787,164,422 666,140,275

287,925,900

594,246,621 687,824,276

1,624,308,504

4,053,799,047 11,868,120,392

524,276,247

260,202,700

516,774,850

1,562,000,000

616,155,477

8

Realisasi

Anggaran

Lampiran

125


Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang di industri, masyarakat, dan untuk national security

Teknologi

Paten Terdaftar

Jumlah publikasi ilmiah


Artikel

Jumlah paten terdaftar


Kolaborasi

% Investasi litbang swasta

Prosentase investasi anggaran litbang terhadap PDB Jumlah kolaborasi riset lembaga litbang dengan industri

Peneliti dan perekayasa per 1 juta penduduk

Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk)


45

18

50

760

4

1.00%

500

26

100

611

5

0.09%

551

41

4


Peringkat dunia

3


2

1

Realisasi

Target


Indikator

Sasaran

Uraian


TAHUN 2014

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

144%

200%

80%

125%

9%

110%

110%

5

%

1/2

6

Keterangan

126 Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Recommend Documents