LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2010

KEMENTERIAN PERTANIAN 2011

Kementerian Pertanian

KATA PENGANTAR Pembangunan pertanian tahun 2010 merupakan tahun transisi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian periode 2005-2009 ke Renstra periode 2010-2014. Kementerian Pertanian pada tahun 2010 telah menetapkan 4 (empat) sasaran utama (target sukses), yaitu: (1) Tercapainya swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) Peningkatan deversifikasi pangan, (3) Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor, dan (4) Peningkatan kesejahteraan petani. Keempat sasaran tersebut diupayakan pencapaiannya melalui 3 (tiga) program utama, yaitu: (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (2) Program Pengembangan Agribisnis, dan (3), Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, serta 4 (empat) program penunjang, yaitu; (1) Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas, (2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, (3) Program Pendidikan Tinggi, dan (4) Program Pendidikan Menengah. Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, maka pelaksanaan pembangunan pertanian dan sistem pengelolaan keuangan negara yang berbasis kinerja harus dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian. Selanjutnya sejalan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, maka hasil capaian kinerja dan sasaran perlu dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada publik melalui LAKIP. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, melalui buku LAKIP Kementerian Pertanian tahun 2010 ini, Kementerian Pertanian berusaha memaparkan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian selama tahun 2010 dalam rangka pencapaian sasaran, yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan Kementerian Pertanian tahun 2010. Kami menyadari bahwa selain berbagai keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat kendala, permasalahan, dan hambatan yang perlu mendapat perhatian serius dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan pembangunan pertanian ke depan. Tentu saja kita semua berharap kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, serta menekan semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja Kementerian Pertanian yang lebih baik, benar, transparan dan akuntabel. Keberhasilan dan pencapaian kinerja Kementerian Pertanian selama tahun 2010 adalah hasil kerjasama seluruh jajaran Kementerian Pertanian serta dukungan pemangku kepentingan di pusat dan di daerah, baik institusi pemerintah, swasta, maupun petani. Besar harapan kami LAKIP Kementerian Pertanian Tahun 2010 ini dapat memberikan gambaran kinerja Kementerian Pertanian dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010

i


Sebagai akhir dari pengantar ini kami mengajak semua pihak untuk bekerja keras, cerdas, jujur dan ikhlas dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.

Jakarta, Maret 2011 Menteri Pertanian,

SUSWONO


ii


IKHTISAR EKSEKUTIF Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme; Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tahun 2010 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pertanian periode 2010-2014, serta merupakan tahun transisi dari pelaksanaan Rencana Strategis periode 2005-2009 ke Rencana Strategis periode 2010-2014. Dalam implementasinya Renstra 2010-2014 tersebut ditindaklanjuti dengan merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2010, dan Penetapan Kinerja (PK). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang ditindaklajuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanan, telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang merupakan unsur pelaksana pemerintah, dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Pertanian dibantu oleh beberapa eselon I, yaitu: (1) Wakil Menteri Pertanian; (2) Sekretariat Jenderal; (3) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; (4) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; (5) Direktorat Jenderal Hortikultura; (6) Direktorat Jenderal Perkebunan; (7) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; (8) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; (9) Inspektorat Jenderal; (10) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; (11) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian; (12) Badan Ketahanan Pangan; (13) Badan Karantina Pertanian; (14) Staf Ahli Bidang Lingkungan; (15) Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian; (16) Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional; (17) Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi; (18) Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian. Selain itu juga ada beberapa Eselon II yang langsung berada di bawah Menteri Pertanian, yaitu: (1) Pusat Kerjasama Luar Negeri; (2) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian; (3) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian; (4) Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian; dan (5) Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Dalam mewujudkan pembangunan Jangka Menengah (2010-2014), Kementerian Pertanian menetapkan Visi “Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani”. Untuk mewujudkan Visi tersebut Kementerian Pertanian menetapkan sepuluh Misi, yaitu: (1) Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis; (2) Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan; (3) Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan; (4) Menjadikan petani yang kreatif, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010

iii


inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi; (5) Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dikonsumsi; (6) Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri; (7) Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi seara vertikal dan horizontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di perdesaan; (8) Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan internasional (9) Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan; dan (10) Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional. Tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Pertanian dalam kurun waktu 2010-2014 adalah: (1) Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal; (2) Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan; (3) Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan; (4) Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian; dan (5) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Kementerian Pertanian dalam 5 (lima) tahun (2010-2014) adalah: (1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, meliputi: (a) Swasembada kedelai: produksi 2.700 ribu ton di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 20,05 persen per tahun); Gula: produksi 5.700 ribu ton di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 17,63 persen per tahun); Daging sapi: produksi 550 ribu ton di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 7,30 persen per tahun); dan (b) Swasembada Berkelanjutan meliputi: Padi: produksi 75.700 ribu ton di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 3,22 persen per tahun); dan Jagung 29.000 ribu ton di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 10,02 persen per tahun); (2) Peningkatan Diversifikasi Pangan, meliputi: Konsumsi beras menurun sekurang-kurangnya 1,50 persen per tahun, yang secara paralel juga dibarengi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah-buahan dan sayuran; Skor Pola Pangan harapan naik 86,40 (2010) menjadi 93,30 (2014); dan Peningkatan keamanan pangan; (3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor, meliputi: Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olehan karet pada 2014 (pemberlakuan sertifikat wajib); Meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan dari 20 persen (2010) menjadi 50 persen (2014), Pengembangan tepung-tepungan untuk mensubstitusi 20 persen gandum/terigu impor pada 2014; Memenuhi sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri (2014); Meningkatkan surplus neraca perdagangan US$ 24,3 miliar (2010) menjadi US$ 54,5 miliar (2014); dan (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani, meliputi: pendapatan per kapita pertanian Rp.7,93 juta di tahun 2014, dan rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita 11,10 persen per tahun. Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Sasaran tersebut, Kementerian Pertanian menyusun arah dan kebijakan 2010-2014 yaitu: (1) Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, alsintan, Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan pola sekolah lapang lainnya; (2) Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Sarjana Membangun Desa (SMD), dan Penggerak Membangun Desa (PMD), dan rekrutmen tenaga pendamping lapang guna mempercepat pertumbuhan industri pertanian di perdesaan; (3) Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan gula konsumsi melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan; (4) Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri; (5) Peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produk-produk substitusi komoditas impor; (6) Peningkatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010

iv


kualitas dan kuantitas public goods melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, jalan desa, jalan usahatani; (7) Jaminan penguasaan lahan produktif; (8) Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani; (9) Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional; (10) Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan, dan pendampingan; (11) Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah; (12) Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif; (13) Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu secara vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasi usahatani produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional; (14) Pengembangan bio energi berbasis bahan baku lokal terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat khusunya di perdesaan dan mensubstitusi BBM; (15) Pengembangan investasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra produksi; (16) Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan dan hewan secara terpadu; (17) Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah nasional; (18) Penguatan sistem perkarantinaan pertanian: (19) Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan petani; (20) Pengembangan industri hilir pertanian di perdesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota; (21) Berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang berpihak kepada petani seperti perlindungan tarif dan non tarif perdagangan internasional, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi; (22) Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis; dan (23) Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan good governance. Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan pertanian tahun 2010 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program utama pembangunan pertanian, yaitu: (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (2) Program Pengembangan Agribisnis, dan (3), Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dan 4 (empat) program penunjang, yaitu; (1) Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas, (2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, (3) Program Pendidikan Tinggi, dan (4) Program Pendidikan Menengah. Kegiatan utama dalam mewujudkan sasaran tersebut sebanyak 26 kegiatan, terdiri dari (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebanyak 12 kegiatan utama, (2) Program Pengembangan Agribisnis sebanyak 5 kegiatan utama (3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani sebanyak 5 kegiatan utama, (4) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara sebanyak 1 kegiatan utama, (5) Program Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik dilaksanakan oleh 12 Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, dimana kegiatannya lebih bersifat fasilitasi dan administrasi dalam pelaksanaan mendukung manajemen pembangunan pertanian; (6) Program Pendidikan Tinggi sebanyak 1 kegiatan, dan (7) Program Pendidikan Menengah sebanyak 1 kegiatan. Nilai pencapaian sasaran Kementerian Pertanian tahun 2010 rata-rata mencapai 101,08 persen, antara lain: (1) Sasaran pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan (a) swasembada dengan target kedelai 1.300 ribu ton biji kering realisasi mencapai 908 ribu ton biji kering atau 69,85 persen; gula target 2.996 ribu ton dengan realisasi mencapai 2.390 ribu ton atau 80,00 persen; dan daging dengan target 412 ribu ton karkas, realisasi mencapai 440 ribu ton karkas atau 106,80 persen dan (b) swasembada berkelanjutan dengan padi dengan target 66.680 ribu ton GKG, realisasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010

v


mencapai 66.411 ribu ton GKG atau 99,60 persen; dan jagung target 19.800 ribu ton pipilan kering, realisasi mencapai 18.364 ribu ton pipilan kering atau 92,75 persen. (2) Peningkatan diversifikasi pangan, antara lain; persentase penurunan konsumsi beras pertahun target 1,50 persen realisasinya mencapai 1,43 persen atau 95,33 persen; persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian belum menunjukkan peningkatan dari target yang ditetapkan sebesar 3,64; persentase konsumsi pangan hewani menunjukkan peningkatan yang signifikan hal ini terlihat dari target sebesar 4,61, realisasinya 7,23 atau 156,83 persen; persentase konsumsi buah-buahan menunjukkan hasil yang sangat signifikan dari target 2,98 realisasinya mencapai 20.94, atau 702,68 persen; dan konsumsi sayuran belum menunjukkan peningkatan dari target 2,45. (3) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor antara lain: Sertifikasi produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet (pemberlakukan sertifikat wajib) dengan target 25 sertifikasi, realisasi 10 sertifikasi atau 40,00 persen, Peningkatan produk olahan yang diperdagangkan dengan target 20 persen, realiasasi 19 persen atau 95 persen; Peningkatan substitusi tepung gandum/terigu dengan target 5 persen, realisasi 4 persen atau 80,00 persen; Pemenuhan sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri, dengan target 20 persen, realisasi 20 persen, atau 100 persen; dan Peningkatan surplus neraca perdagangan dengan target 6,04 persen, realisasi 51,85 persen, atau 858,44 persen; (4) Peningkatan kesejahteraan petani dengan target pendapatan per kapita per tahun Rp. 5,34 juta, dan perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) target tahun 2010 sebesar 105, realisasi sebesar 103.01, atau 98,10 persen. Peningkatan tersebut dikarenakan indeks harga yang diterima petani lebih besar jika dibandingkan dengan indeks harga yang dikeluarkan petani. Di samping itu, dukungan manajemen pembangunan pertanian dari 4 (empat) program penunjang yang sasaran hanya sebatas keluaran/output bersifat fasilitasi, yaitu: (1) Program Penyelenggaraan Akuntabilitas Aparatur Negara 92,84 persen; (2) Program Penyelenggaran Kepemerintahan Yang Baik 95,11 persen; dan (3) Program Pendidikan Tinggi mencapai 100 persen, dan (4) Program Pendidikan Menengah mencapai 100 persen. Evaluasi kinerja sasaran strategis tahun 2010 sebagai berikut: Produksi kedelai tahun 2010 berdasarkan ASEM tahun 2010 BPS, mencapai 908 ribu ton biji kering, atau mencapai 69,85 persen terhadap target 1.300 ribu ton biji kering (cukup berhasil). Apabila dibandingkan produksi tahun sebelumnya (2009) mencapai 93,19 persen. Faktor penyebab rendahnya capaian produksi kedelai tahun 2010 disebabkan perubahan iklim ekstrim basah sepanjang tahun, serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), serta harga yang tidak kompetitif. Produksi gula tahun 2010 berdasarkan Angka Taksasi (Ditjen Perkebunan), mencapai 2.390 ribu ton Gula Kristal Putih (GKP), atau mencapai 80,00 persen terhadap target 2.996 ribu ton GKP (berhasil). Apabila dibandingkan produksi tahun sebelumnya (2009) mencapai 102,67 persen. Produksi daging sapi tahun 2010 berdasarkan Angka Sementara (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan), mencapai 440 ribu ton karkas, atau 106,80 persen dari target 412 ribu ton karkas (sangat berhasil). Dibandingkan produksi tahun sebelumnya (2009) mencapai 107,32 persen. Produksi padi tahun 2010 berdasarkan ASEM tahun 2010 BPS, mencapai 66.411 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG) atau mencapai 99,60 persen terhadap target 66.680 ribu ton GKG (berhasil). Dibandingkan produksi tahun sebelumnya (2009) mencapai 103,14 persen. Produksi jagung tahun 2010 berdasarkan Angka Ramalan I tahun 2011 (ARAM-I 2011), BPS, mencapai 18.364 ribu ton pipilan kering, atau mencapai 92,75 persen


vi


terhadap target 19.800 ribu ton pipilan kering (berhasil). Dibandingkan produksi tahun sebelumnya (2009) mencapai 104,77 persen. Pada tahun 2010 Kementerian Pertanian mengelola APBN sektoral (BA018) sebesar Rp.8,95 triliun yang dialokasikan di pusat dan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia yang meliputi 1.791 satker. Realisasi penyerapan sampai dengan 31 Desember 2010 mencapai Rp. 8.03,- triliun atau 89,67 persen. Pembangunan pertanian pada tahun 2010 mengalami kemajuan, namun masih ditemui kendala/hambatan, meliputi aspek: a) Administrasi dan Manajemen; b) Sumber Daya Manusia; dan c) Teknis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ditempuh berbagai upaya, antara lain: a) perbaikan sistem perencanaan kinerja, b) pembinaan dan pelatihan kepada petugas dan petani, c) peningkatan penggunaan sumberdaya lokal, dan d) koordinasi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Prestasi yang patut diapresiasi karena pada tahun 2010 Kementerian Pertanian berhasil mempertahankan swasembada padi dan jagung sebagai bagian dari sasaran swasembada berkelanjutan dan swasembada gula konsumsi.


vii


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................................................... iii DAFTAR ISI ....................................................................................................................... viii DAFTAR TABEL ................................................................................................................ ix DAFTAR GRAFIK .............................................................................................................. ix BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................ 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1 1.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan ............................................. 1 1.3 Susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian ........................ 2 1.4 Sumberdaya Manusia Kementerian Pertanian............................................. 11 BAB II.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................................ 12 2.1. Perencanaan Strategik 2010-2014 .............................................................. 12 2.1.1 Visi .................................................................................................... 12 2.1.2 Misi ................................................................................................... 12 2.1.3 Tujuan dan Sasaran .......................................................................... 13 2.1.4 Arah Kebijakan Kementerian Pertanian ............................................ 14 2.1.5 Program dan Kegiatan ...................................................................... 15 2.2. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2010 .......................................................... 16 2.2.1 Sasaran Peningkatan Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan ................................................................................... 16 2.2.2 Sasaran Peningkatan Diversifikasi Pangan....................................... 17 2.2.3 Sasaran Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor .......... 17 2.2.4 Sasaran Peningkatan Kesejahteraan Petani .................................... 18

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN............................... 21 3.1. Kreteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran .................................... 21 3.2. Pencapaian Sasaran Kementerian Pertanian tahun 2010............................ 21 3.3 Evaluasi Kinerja .......................................................................................... 22 3.3.1 Produksi Kedelai ............................................................................... 22 3.3.2 Produksi Gula ................................................................................... 23 3.3.3 Produksi Daging Sapi........................................................................ 24 3.3.4 Produksi Padi.................................................................................... 24 3.3.5 Produksi Jagung ............................................................................... 25 Sasaran 1 Tercapainya Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.................................................................................... 22 Sasaran 2 Meningkatnya Diversifikasi Pangan ................................. 30 Sasaran 3 Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor...... 34 Sasaran 4 Meningkatnya Kesejahteraan Petani................................ 42 3.4 Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya ............................................... 44 3.4.1 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur Negara (Internal) .............................................................................. 44 Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010

viii


3.4.2 Beberapa Kegiatan Yang Belum Dapat Dilaksanakan Sesuai Target Yang Telah Ditetapkan .......................................................... 45 3.4.3 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan ......................................................................................... 45 3.4.4 Pendidikan Tinggi ............................................................................. 45 3.4.5 Pendidikan Menengah ...................................................................... 46 3.5 Akuntabilitas Keuangan .............................................................................. 46 3.6 Hambatan dan Kendala .............................................................................. 46 3.7 Upaya dan Tindak Lanjut ............................................................................ 48 BAB IV. PENUTUP .......................................................................................................... 49


ix


DAFTAR TABEL Tabel 1. Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5. Tabel 6. Tabel 7. Tabel 8. Tabel 9.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertanian Tahun 2010 ................ Produksi Kedelai di Indonesia selama Tahun 2005-2010 .................................... Produksi Gula di Indonesia selama Tahun 205-2010 .......................................... Produksi Daging di Indonesia selama Tahun 2005-2010..................................... Produksi Padi di Indonesia selama Tahun 2005-2010......................................... Produksi Jagung di Indonesia selama Tahun 2005-2010 .................................... Penurunan/Peningkatan Konsumsi 2010 terhadap 2009 ..................................... Daftar Gapoktan/Pelaku Usaha Yang Telah Mendapat Sertifikasi Organik.......... Neraca Perdagangan Tahun 2010 Sektor Pertanian ..........................................

21 22 23 24 24 25 30 34 37

DAFTAR GRAFIK Grafik 1. Keragaan Produksi Kedelai Tahun 2005-2010 dan Sasaran Produksi Tahun 2011-2014 ........................................................................................................... Grafik 2. Keragaan Produksi Gula Jagung Tahun 2005-2010 dan Sasaran Produksi Tahun 2011-2014 ................................................................................................ Grafik 3. Keragaan Produksi Daging Sapi Tahun 2005-2010 dan Sasaran Produksi Tahun 2011-2014 ................................................................................................ Grafik 4. Keragaan produksi Padi tahun 2005-2010 dan Sasaran Produksi tahun 20112014 .................................................................................................................... Grafik 5. Keragaan produksi Jagung Jagung tahun 2005-2010 dan Sasaran Produksi tahun 2011-2014 ................................................................................................. Grafik 6. Penurunan/Kenaikan konsumsi 2010 terhadap 2009 ........................................... Grafik 7. Neraca Perdagangan Sektor Pertanian Tahun 2010 ............................................


x

23 23 24 25 25 31 37


BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu kepada Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme; Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Keputusan Kapala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara proses penerapan SAKIP dilakukan melalui empat fase; (a) menyusun Rencana Strategis, (b) merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU), (c) menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan (d) menetapkan Penetapan Kinerja (PK). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan melalui pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji tingkat capaian kinerja dan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja sebelumnya dan lebih luas lagi memperhatikan standar kinerja yang berlaku di negara lain, serta mengidentifikasi kendala/hambatan dan permasalahan serta langkahlangkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian dalam rangka perbaikan kinerja. Penerapan SAKIP tahun 2010 di samping merupakan kelanjutan tahun-tahun sebelumnya, juga merupakan tahun pertama pelaksanaan pembangunan pertanian berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Tahun 2010-2014 dan tahun transisi pelaksanaan Renstra periode 2005-2009 ke Renstra periode 2010-2014. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal hingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan pembaharuan birokrasi pemerintah untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari pratek-pratek penyimpangan. SAKIP sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan birokrasi di lingkungan pemerintahan, mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder terkait di lingkup Kementerian Pertanian dalam pengimplementasian sistem ini agar dapat diketahui secara tepat seberapa jauh tingkat capaian kinerja, kendala/hambatan dan permasalahan serta upaya pemecahannya dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, yang pada gilirannya dapat diakumulasikan menjadi bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian. 1.2

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang ditindaklajuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010

1


Pertanan, telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang merupakan unsur pelaksana pemerintahan, dipimpin oleh Menteri Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi: 1.

Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;

2.

Pengelolaan barang milik/kekayaan Kementerian;

3.

Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian;

4.

Pelaksanaan bimbingan teknis dan Kementerian Pertanian di daerah; dan

5.

Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

negara yang menjadi tanggung jawab

supervisi

atas

pelaksanaan

urusan

1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, ditetapkan Susunan Unit Organisasi Kementerian Pertanian yang terkait secara langsung atau berada di bawah Menteri Pertanian (Lampiran I.1), terdiri atas: 1.

Wakil Menteri Pertanian;

2.

Sekretariat Jenderal;

3.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

4.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;

5.

Direktorat Jenderal Hortikultura;

6.

Direktorat Jenderal Perkebunan;

7.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

8.

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;

9.

Inspektorat Jenderal;

10. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; 11. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian; 12. Badan Ketahanan Pangan; 13. Badan Karantina Pertanian; 14. Staf Ahli Bidang Lingkungan; 15. Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian; 16. Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional; 17. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi; 18. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian; 19. Pusat Kerjasama Luar Negeri; Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010

2


20. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian; 21. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian; 22. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian; dan 23. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Masing-masing unit organisasi tersebut di atas mempunyai tugas dan fungsi: 1.

Wakil Menteri Pertanian; Wakil Menteri Pertanian mempunyai tugas membantu Menteri Pertanian dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Wakil Menteri Pertanian mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. Melaksanakan tugas khusus dari Menteri Pertanian yang tidak menjadi tugas Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Staf Ahli atau Staf Khusus; b. Membantu Menteri Pertanian dalam mengupayakan perbaikan iklim investasi pertanian dan peningkatan nilai investasi publik, swasta dan masyarakat dibidang pertanian; c. Membantu Menteri Pertanian dalam upaya menghilangkan dan/atau mengurai hambatan-hambatan (debottlenecking) yang dihadapi dalam pembangunan pertanian yang bersifat lintas kementerian; dan d. Melaksanakan tugas lainnya yang bersifat ad hoc.

2.

Sekretariat Jenderal; Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian; b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian; c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian; d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat; e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.


3


3.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundangundangan; b. Pelaksanan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundangundangan; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian; dan e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

4.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan dibidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan; b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan; dan e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

5.

Direktorat Jenderal Hortikultura; Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hortikultura. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen hortikultura;


4


b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pascapanen hortikultura;

perbenihan, budidaya, perlindungan dan

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen hortikultura; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen hortikultura; e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura. 6.

Direktorat Jenderal Perkebunan; Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan; b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan; e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan.

7.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; Direktorat Jenderal Peternakan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan dibidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.


5


8.

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan di bidang mutu dan standardisasi, pengembangan usaha dan pemasaran hasil pertanian;

pengolahan,

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha dan pemasaran hasil pertanian; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha dan pemasaran hasil pertanian; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha dan pemasaran hasil pertanian; e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. 9.

Inspektorat Jenderal; Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam tugas tersebut, Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; dan e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

10. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan kebijakan teknis, pengembangan pertanian;

rencana

dan

program

penelitian

dan

b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertanian;


6


c. Pemantaun, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertanian; dan d. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 11. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian; Badan Pengembangan dan Sumberdaya Manusia Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. Pemantaun, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d. Pelaksanaan administrasi Penyuluhan dan Manusia Pertanian.

Pengembangan Sumberdaya

12. Badan Ketahanan Pangan; Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan; b. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan; c. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan; d. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pengawasan keamanan pangan segar; dan e. Pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan. 13. Badan Karantina Pertanian; Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi:


7


a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; b. Pelaksanaan perkarantinaan keamanan hayati;

hewan

dan

tumbuhan,

serta pengawasan

c. Pemantaun, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan d. Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian. 14. Staf Ahli Menteri Pertanian Staf Ahli Menteri Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang tugasnya. Staf Ahli Menteri Pertanian terdiri atas: a. Staf Ahli Bidang Lingkungan; b. Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian; c. Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional; d. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi; e. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian; Tugas dari masing-masing Staf Ahli Menteri Pertanian tersebut adalah: a. Staf Ahli Bidang Lingkungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah lingkungan; b. Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah kebijakan pembangunan pertanian; c. Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah kerja sama internasional; d. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah Inovasi dan Teknologi; dan e. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah Investasi Pertanian. 15. Pusat Kerjasama Luar Negeri Pusat Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerja sama bilateral di bidang pertanian; b. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerja sama regional di bidang pertanian; c. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerja sama multilateral di bidang pertanian; Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010

8


d. Pelaksanaan urusan atase pertanian; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Kerjasama Luar Negeri. 16. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian; Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian, dan pelayanan data dan informasi pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana, program, anggaran; b. Penyediaan dan pelayanan data dan informasi komoditas pertanian; c. Penyediaan dan pelayanan data dan informasi non komoditas pertanian; d. Pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kementerian Pertanian; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 17. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian; Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan rencana, program dan anggaran, serta kerja sama; b. Pemberian pelayanan permohonan hak dan pengujian perlindungan varietas tanaman, serta pendaftaran varietas dan sumber daya genetik tanaman; c. Penerimaan, analisis, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin, rekomendasi teknis, dan pendaftaran di bidang pertanian; d. Pelayanan penamaan, pemberian, penolakan permohonan, pembatalan hak, serta pelayanan permohonan banding, konsultasi, pertimbangan, dan perlindungan hukum perlindungan varietas tanaman; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. 18. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian; Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan program, anggaran dan evaluasi perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian; b. Pengelolaan sumberdaya dan pelayanan perpustakaan; Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010

9


c. Pembinaan sumberdaya perpustakaan di lingkungan Kementerian Pertanian; d. Pembinaan dan pengelolaan publikasi hasil penelitian pertanian; e. Penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian dan hasil-hasil penelitian pertanian melalui tatakelola teknologi informasi dan promosi; f. Pengelolaan sarana instrumentasi teknologi informasi dan bahan pustaka; dan g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. 19. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; b. Pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; c. Pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan pertanian; d. Pemberian pelayanan teknik di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijkan pertanian; e. Pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil analisis, dan pengkajian serta konsultasi publik di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; f. Evaluasi dan pelaporan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; dan g. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bila dibandingkan antara organisasi dan tatalaksana Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61 tahun 2010 dengan organisasi dan tata laksana Kementerian Pertanian sebelumnya, maka terdapat penambahan tugas dan fungsi Wakil Menteri Pertanian, dan adanya pergesaran kegiatan antar Eselon I. Namun demikian secara keseluruhan Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi tanggungjawab Kementerian Pertanian sudah tertampung seluruhnya dan telah dibagi habis ke semua Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.


10


1.4

Sumberdaya Manusia Kementerian Pertanian

Jumlah pegawai Kementerian Pertanian pada tahun 2010 di Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 22.281 orang yang tersebar di 12 Unit Kerja Eselon I dan UPT di bawah binaan masing-masing Eselon I. Jika dilihat dari jenjang pendidikannya terdiri dari: S3 sebanyak 462 orang, S2 sebanyak 2.962 orang, S1/D4 sebanyak 6.304 orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 1.203 orang, SLTA sebanyak 9.476 orang, SLTP sebanyak 670 orang, dan SD sebanyak 1.204 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2009 dengan jumlah pegawai 20.192 orang, maka jumlah pegawai tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 10,34 persen atau 2.089 orang. Kenaikan ini pada tahun 2010 dilakukan melalui rekrutmen pegawai baru. Secara rinci jumlah pegawai Kementerian Pertanian tahun 2010 dapat dilihat pada Lampiran Tabel I.2


11


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Rencana Strategik 2010-2014

2.1.1 Visi Visi Kementerian Pertanian adalah Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani.

2.1.2

Misi

Untuk mewujudkan hal tersebut misi yang harus dilaksanakan, yaitu: 1.

Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis.

2.

Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan.

3.

Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan.

4.

Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi.

5.

Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi.

6.

Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri.

7.

Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di perdesaan.

8.

Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan internasional.

9.

Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan.

10. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.


12


2.1.3

Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian, maka tujuan yang akan dicapai adalah: 1.

Mewujdkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal.

2.

Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan.

3.

Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan.

4.

Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian.

5.

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai Kementerian Pertanian selama tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1.

2.

3.

Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan a.

Swasembada meliputi: produksi kedelai naik dari 1.300 ribu ton biji kering (2010) menjadi 2.700 ribu ton biji kering di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 20,05 persen per tahun); produksi Gula naik dari 2.990 ribu ton (2010) menjadi 5.700 ribu ton di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 17,63 persen per tahun); produksi Daging sapi naik dari 412 ribu ton (2010) menjadi 546 ribu ton karkas di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 7,30 persen per tahun).

b.

Swasembada Berkelanjutan meliputi: produksi Padi naik dari 66.680 ribu ton GKG (2010) menjadi 75.700 ribu ton GKG di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 3,22 persen per tahun); dan prduksi Jagung naik dari 19.800 ribu ton (2010) menjadi 29.000 ribu ton pipilan kering di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 10,02 persen per tahun).

Peningkatan Diversifikasi Pangan, meliputi: a.

Konsumsi beras menurun sekurang-kurangnya 1,50 persen per tahun, dibarengi peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani; buah-buahan dan sayuran;

b.

Skor Pola Pangan Harapan naik 86,40 (2010) menjadi 93,30 (2014)

Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor, meliputi: a.

Terfasilitasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olahan karet pada 2014 (pemberlakuan sertifikat wajib);

b.

Meningkatkan produk olahan yang diperdagangkan dari 20 persen (2010) menjadi 50 persen (2014).

c.

Pengembangan tepung-tepungan untuk mensubstitusi 20 persen gandum/ terigu impor pada 2014.

d.

Memenuhi semua sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri (2014).

e.

Meningkatkan surplus neraca perdagangan US$ 24,30 miliar (2010) menjadi US$ 54,50 miliar (2014).


13


4.

Peningkatan Kesejahteraan Petani, meliputi: a.

Pendapatan per kapita pertanian Rp.7,93 juta di tahun 2014.

b.

Rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita 11,10 persen per tahun.

2.1.4

Arah Kebijakan Kementerian Pertanian

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Sasaran tersebut, Kementerian Pertanian menyusun arah dan kebijakan, yaitu: 1.

Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, alsintan, Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan pola sekolah lapang lainnya;

2.

Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Sarjana Membangun Desa (SMD), dan Penggerak Membangun Desa (PMD), dan rekrutmen tenaga pendamping lapang guna mempercepat pertumbuhan industri pertanian di perdesaan;

3.

Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan gula konsumsi melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan;

4.

Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri;

5.

Peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produk-produk substitusi komoditas impor;

6.

Peningkatan kualitas dan kuantitas public goods melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, jalan desa, jalan usahatani;

7.

Jaminan penguasaan lahan produktif;

8.

Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani;

9.

Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional;

10. Perberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan, dan pendampingan; 11. Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah; 12. Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif; 13. Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu secara vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasi usahatani produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional; 14. Pengembangan bio energi berbasis bahan baku lokal terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat khusunya di perdesaan dan mensubstitusi BBM; 15. Pengembangan investasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra produksi; Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010

14


16. Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan dan hewan secara terpadu; 17. Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah nasional; 18. Penguatan sistem perkarantinaan pertanian: 19. Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan petani; 20. Pengembangan industri hilir pertanian di perdesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota; 21. Berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang berpihak kepada petani seperti perlindungan tarif dan non tarif perdagangan internasional, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi; 22. Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis; dan 23. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan good governance.

2.1.5

Program dan Kegiatan

Tahun 2010 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Kementerian Pertanian periode 2010-2014 dan tahun transisi pelaksanaan Renstra periode 2005-2009 ke Renstra periode 2010-2014. Pada tahun 2010 pelaksanaan program dan anggaran pembangunan pertanian mengacu pada Renstra periode 2005-2009, yang terdiri dari 3 (tiga) program utama, yaitu: (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (2) Program Pengembangan Agribisnis, dan (3), Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, serta 4 (empat) program penunjang, yaitu; (1) Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas, (2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, (3) Program Pendidikan Tinggi, dan (4) Program Pendidikan Menengah. Sedangkan program pembangunan pertanian dalam Renstra periode 2010-2014 terdiri dari 12 program sesuai dengan jumlah Eselon I yang ada di Kementerian Pertanian. Untuk itu karena tahun 2010 merupakan tahun transisi, dimana Renstra periode 2010-2014 baru ditetapkan tahun 2010, dan pada saat penetapan Renstra periode 2010-2014 tersebut DIPA Kementerian Pertanian tahun 2010 sudah terbit, maka penyusunan LAKIP Kementerian Pertanian Tahun 2010 mengacu pada program pembangunan pertanian yang ada pada Renstra periode 2005-2009. Walaupun demikian, sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2010 tetap mengacu pada sasaran Renstra periode 2010-2014. Hal ini dapat diselaraskan, karena apabila dibandingkan antara sasaran dan program pembangunan pertanian yang ada pada Renstra periode 2005-2009 dengan yang ada pada Renstra periode 2010-2014 secara substansi tidak ada perbedaan yang cukup signifikan, kecuali pada nomenklatur dan pengelompokan kegiatan.


15


2.2

Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2010

Dalam rangka mewujudkan ke empat sasaran Kementerian Pertanian, telah dilaksanakan 3 (tiga) program utama, yaitu: (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (2) Program Pengembangan Agribisnis, dan (3), Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, serta 4 (empat) program penunjang, yaitu; (1) Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas, (2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, (3) Program Pendidikan Tinggi, dan (4) Program Pendidikan Menengah. Program-program tersebut diimplementasikan ke dalam 26 Kegiatan Utama/Strategis Kementerian Pertanian yang berada pada Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Rincian Kegiatan dan Sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut: 2.2.1 Sasaran Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Swasembada: sasaran produksi kedelai 1.300 ribu ton biji kering, produksi gula 2.996 ribu ton GKP, dan sasaran produksi daging sapi 412 ribu ton karkas. Swasembada berkelanjutan: sasaran produksi padi 66.680 ribu ton GKG, dan jagung 19.800 ribu ton pipilan kering. Pencapaian sasaran tersebut dicapai melalui kegiatan: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran Komoditas Pertanian. Sasarannya menurunnya tingkat kehilangan hasil produksi padi 0,2 - 5 persen per tahun, kelembagaan pasar sebanyak 186 unit, dan pelayanan pasar 200 kab, serta kerjasama Kementerian Pertanian sebanyak 16 MoU. Penyediaan dan Perbaikan infrastruktur Pertanian. Sasarannya meningkatnya Perluasan Areal Tanam dan Sarana dan Prasarana Pertanian (cetak sawah 12.125 ha, optimalisasi lahan 12.125 ha, SRI, 9.790 ha, JUT 485 km, JADPROD 470 km, JITUT 470 km, TAM 5.920 ha, JITUT 57.264 ha, JIDES 45.102 ha, pupuk 200 paket, dan sertifikasi lahan petani 68.500 persil). Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Penyakit Hewan, Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan. Sasarannya terkendalinya serangan OPT Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Penyakit Peternakan. Indikator sasarannya yaitu: a. Terkendalinya serangan OPT dan dampak fenomena iklim pada tanaman pangan di 34 balai, 33 prov, 1 tahun koordinasi pestisida, 311 unit SL-PHT dan 200 unit SL-Iklim. b. Penanggulangan penyakit reproduksi pada sapi potong, c. Pengendalian masuk dan menyebarnya HPT hewan karantina dan OPT karantina (HPHK dan Organisme Penganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Pengembangan Pembibitan Sapi. Sasaran berkembangnya pembibitan sapi melalui kelompok (sapi/kerbau dengan sasaran 22 paket); Peningkatan Perbibitan sapi perah dengan sasaran 10 klp; dan Fasilitas UPT Perbibitan dengan sasaran 8 kelompok) Bantuan Benih/Bibit, Sarana Produksi Pertanian, dan Penguatan Kelembagaan Perbenihan dengan sasaran meluasnya penggunaan benih varietas unggul bermutu. Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen. Sasarannya meningkatnya kegiatan mekanisasi produksi komoditas pertanian pra dan pasca panen melalui kelompok


16


7.

8.

Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan. Sasarannya meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi budidaya tanaman pangan sesuai dengan agroklimat daerah setempat. Indikator sasarannya: a. Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan 30 Provinsi dan 377 Kab/Kota. b. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi budidaya tanaman pangan sesuai dengan agroklimat daerah setempat. c. Produksi semen beku 4 juta dosis, 850.000 liter, 200 ULIB; Pengawalan satker SLPTT dengan sasaran 400 satker. Penelitian dan Diseminasi Inovasi Pertanian. Indikator sasarannya meningkatnya inovasi dan deseminasi teknologi pertanian. Indikator sasarannya: a. Inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan, dan produk olahan. b. Inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya pertanian. c. Rekomendasi kebijakan pertanian. d. Diseminasi inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan dan produk olahan.

2.2.2 Sasaran Peningkatan Diversifikasi Pangan Peningkatan diversifikasi pangan dengan sasaran menurunnya konsumsi beras sekurang-kurangnya 1,5 persen per tahun, dibarengi peningkatan konsumsi umbiumbian, pangan hewan, buah-buahan dan sayuran; Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ditargetkan 86,40; Pencapaian sasaran tersebut dicapai melalui kegiatan: 9.

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Indikator sasarannya meningkatnya pemantapan Distribusi dan Harga Pangan. 10. Restrukturisasi Perunggasan. Indikator sasarannya tertatanya pengembangan Perunggasan di pemukiman dan terpenuhinya kebutuhan pakan lokal. 11. Diversifikasi Pangan. Indikator sasarannya meningkatnya pemantapan Keanekaragam Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar di 2.000 Desa pada 200 Kab/Kota. 12. Pengembangan Desa Mandiri Pangan, 1.750 dan persentase KK miskin yang ditanggani sebanyak 50 persen 2.2.3 Sasaran Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor Sasaran kegiatan meliputi: target sertifikasi produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olahan karet (pemberlakuan sertifikasi wajib) sebanyak 25 sertifikasi, peningkatan produk olahan yang diperdagangkan sebesar 20 persen, peningkatan subsitusi tepung gandum/terigu sebesar 5 persen, pemenuhan sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri sebesar 20 persen dan peningkatan surplus neraca perdagangan sebesar 6,04 persen. Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui kegiatana: 13. Pengembangan Agroindustri Perdesaan/Terpadu. Indikator sasarannya berkembangnya agroindustri Perdesaan/Terpadu bidang usaha Peternakan dan Hortikultura dan Pengolahan Hasil Pertanian. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010

17


14. Integrasi Tanaman-Ternak, Kompos dan Biogas. Sasarannya meningkatnya penggunaan pupuk anorganik dan populasi ternak serta fasilitasi peningkatan produksi perkebunan. 15. Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat dan Pengembangan Perkebunan Komersial (Bahan Baku Bio Energi). Sasarannya terlaksanannya pengembangan dan manajemen perkebunan. 16. Pengembangan Pertanian Organik dan Pertanian Berkelanjutan. Sasarannya Berkembangnya Pertanian Organik yang berwawasan lingkungan dan aman konsumsi. 17. Peningkatan Kegiatan Eksibisi, Perlombaan dan Penghargaan kepada Petani/Pelaku Agribisnis. Sasarannya meningkatnya prestasi kerja, eksibisi, pemberian penghargaan kelompok tani, ternak, hortikultura dan promosi bidang pertanian. 2.2.4 Sasaran Peningkatan Kesejahteraan Petani Sasaran kegiatan meliputi: peningkatan pendapatan per kapita pertanian; dan peningkatan rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita 11,10 persen per tahun. Namun karena pada saat penyusunan LAKIP ini informasi PDB petani per kapita belum tersedia, maka indikator sasaran yang digunakan adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Indikator NTP ini sesuai dengan yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam SK Mentan Nomor: 1185/Kpts/OT.140/3/2010 bahwa target NTP tsebesar 105. Pencapaian sasaran tersebut dicapai melalui: 18. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Sasarannya berkembangnya agribinsis perdesaan melalui kelompok. Indikator Sasaran yaitu: a. Meningkatnya dan berkembangnya usaha agribisnis di perdesaan melalui Gapoktan dengan sasaran 10.000 desa b. Terbentuknya jaringan kerja usaha antar pemerintah, petani dan stakeholder dengan sasaran 33 Prov, 20.812 orang mitra tani pendamping. 19. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan melalui LM3 dan Pemuda Membangun Desa (PMD). Sasarannya berkembangnya bidang usaha tanaman pangan, hortukulutra, peternakan, perkebunan, dan jaringan kerja usaha melalui LM3 dan PMD. Indikator sasaran yaitu: a. Meningkatnya pendapatan LM3 dan Kelompok tani UPJA sebanyak 250 LM3 dan 476 PMD b. Penguatan Kelembagaan Peternakan 755 LM3 c. Berkembangnya usaha pengolahan dan pemasaran di 200 LM3 d. Terbentuknya jaringan kerja usaha antara pemerintah, petani dan stakeholder 33 LM3, 2.400 orang, 3.4000 eksemplar informasi PUAP. e. Berkembangnya agribisnis hortikultura di 400 LM3. 20. Magang, Sekolah Lapang dan Pelatihan, Pendidikan Pertanian, dan Kewirausahaan Agribisnis. Sasarannya terselenggaranya SL-Hama Terpadu Perkebunan, SL-GAP Hortikultura, Diklat kewirausahaan dan pembekalan THL TB PP. Indikator sasaran yaitu: a. Terlaksananya sekolah lapang pengendalian hama terpadu (perkebunan di 79 KT). Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010

18


b. Terlatihnya aparatur dan non aparatur sesuai dengan kebutuhan petugas. c. Tertatanya kegiatan kelembagaan, ketenaga kerjaan dan pembiayaan 7 Balai, 2 SPP, 557 Mahasiswa, 2.100 Siswa, 8 SKKNI, 2 LSP, 2 LDP, 3.395 orang d. Pelaksanaan SL-GAP Hortikultura 91 paket. 21. Peningkatan Sistem Penyuluhan, Sumberdaya Manusia Pertanian, dan Pengembangan Kelompok Tani. Sasarannya terfasilitasinya penyuluh, pemberdayaan petani, pelaku agribisnis di kawasan FEATI. Indikator Sasaran yaitu: a. Meningkatnya kegiatan kelembagaan, ketenagakerjaan dan pembiayaan 27.393 PNS, 19.170 THL TBPP, 3.942 BPP, 33 prov, 473 kab, 21 satker b. Meningkatnya sarana dan prasarana FEATI 18 prov, 68 kab. 22. Kebijakan, Perencanaan, Koordinasi, Keuangan, Kepegawaian, Monitoring, dan Evaluasi, Pengembangan Data Statistik dan Informasi, Kerjasama serta Pengarusutamaan Gender dan Penyelesaian masalah-masalah mendesak dan bencana alam. Sasarannya meningkatnya dukungan manajemen dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Indikator sasaran yaitu: a. Meningkatnya kualitas rumusan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta tertib administrasi dan layanan sebanyak 80 dok, 41 Unit. b. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kementerian, berkembangnya SDM aparatur pertanian, dan meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian dan publik sebanyak 42 dok. c. Meningkatnya layanan informasi untuk pengembangan agribisnis dan tertib administrasi serta lembaga sebanyak 4 paket, 45 dok, 5 keg, dan 122 unit. d. Meningkatnya pengelolaan dan operasional Pusat Informasi Agribisnis, meluasnya informasi program pembangunan pertanian secara cepat dan akurat, meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana, serta meningkatnya fasilitasi hubungan antar lembaga Kementerian/Lembaga, pertemuan Bakohumas serta fasilitasi pemangku kepentingan dan pemberian bantuan hukum sebanyak 407 dok, 42 unit. e. Meningkatnya hubungan dan kualitas rumusan perencanaan kerjasama internasional di bidang pertanian. f. Meningkatnya : kualitas, validitasi, metode pengumpulan data dan pelaporan data elektronik, serta pelaksanaan program dan kerja dalam pengelolaan data dan informasi pertanian. g. Meningkatkan pelayanan perizinan, dan promosi investasi pertanian serta meningkatnya kualitas PNBP dan penatausahaan anggaran h. Meningkatnya pelayanan perlindungan varietas tanaman dan meningkatkan pelayanan perizinan. i. Meningkatnya kinerja satuan kerja dan petugas lapangan j. Terlaksananya penerapan dan pemantapan good governance, penyelesaian daerah konflik, bencana alam. k. Terfasilitasinya daerah perbatasan/pemanfaatan lahan gambut/Inpres untuk pengembangan peternakan. l. Tersusunnya kebijakan dan program dan data base m. Terpantaunya program dan kegiatan Ditjen Peternakan. n. Meningkatnya kualitas laporan, koordinasi, penyusunan program, anggaran, sosialisasi, monev. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010

19


o. Terfasilitasinya kegiatan READ p. Tersusunnya rumusan draft RUU Lembaga Pembiayaan Pertanian. Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas didukung beberapa program seperti program Penerapan Pemerintahan Yang Baik, Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur, dan Pendidikan Tinggi dan Menengah. Adapun bentuk fasilitasi dari programprogram tersebut adalah: 23. Pembayaran Gaji, pemeliharaan pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan, penyelenggaraan operasional dan pelayanan publik serta birokrasi pada 12 Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Sasarannya meningkatnya pelayanan aparatur, kelancaran administrasi dan pelayanan publik kepada semua pihak. 24. Penyelesaian Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur Negara (internal). Indikator sasarannya terlaksananya fungsi pengawasan dan pemeriksaan internal. 25. Penyelenggaraan/pengembangan pendidikan sumber daya manusia. Indikator sasarannya tertatanya kegiatan pendidikan dari aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan dan pembiayaan untuk pendidikan tinggi sebanyak 300 Mahasiswa. 26. Penyelenggaraan/pengembangan pendidikan sumber daya manusia. Indikator sasarannya tertatanya kegiatan pendidikan dari aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan dan pembiayaan untuk pendidikan menengah di 12 provinsi.


20


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

3.1.

Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan tahun 2010 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian>100 persen), (2) berhasil (capaian 80-100 persen), (3) cukup berhasil (capaian 60-79 persen), dan (4) kurang berhasil (capaian <60 persen) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. 3.2.

Pencapaian Sasaran Kementerian Pertanian tahun 2010

Kementerian Pertanian secara formal telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan Kementerian Pertanian sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor:1185/Kpts/OT.140/3/2010. Capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertanian dalam tahun 2010 dapat disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertanian Tahun 2010 No 1.

2.

3.

4.

Sasaran Tercapainya swasembada dan swasembada berkelanjutan

Meningkatnya diversifikasi pangan

Meningkatnya nilai tambah, daya saing dan ekspor

Meningkatnya kesejahteraan petani

Indikator Kinerja Utama Swasembada : Jumlah Produksi Kedelai Jumlah Produksi Gula Jumlah Produksi Daging Sapi Swasembada berkelanjutan: Jumlah Produksi Padi Jumlah Produksi Jagung Persentase penurunan konsumsi beras pertahun Persentase peningkatan konsumsi : - Umbi-umbian, - Pangan hewani, - Buah-buahan dan - Sayuran. Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Jumlah sertifikasi produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olahan karet (pember-lakuan sertifikasi wajib) Persentase peningkatan produk olahan yang diperdagangkan Persentase peningkatan substitusi tepung gandum/terigu Persentase pemenuhan semua sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri Persentase peningkatan surplus neraca perdagangan Nilai Tukar Petani (NTP)

Target

Realisasi

% Capaian

1.300 ribu ton 2.996 ribu ton 412 ribu ton

908 ribu ton 2.390 ribu ton 440 ribu ton

69,85 % 80,00 % 106,80 %

66.680 ribu ton 19.800 ribu ton 1,5 %

66.411 ribu ton 18.364 ribu ton 1,43 %

99,60 % 92,75 % 95,33 %

3,64 4,61 2,98 2,45 86,40 25 sertifikasi

(3,40) 7,23 20,94 (0,94) 80,60 10 sertifikasi

0 156,83 702,68 0 93.29 % 40 %

20,00 %

19,00 %

95,00 %

5,00 %

4,00 %

80,00 %

20,00 %

20,00 %

100,00 %

6,04 %

51,85 %

858,44 %

105

103,01

98,10 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 4 Sasaran/14 Indikator Kinerja Utama tersebut diantaranya sebanyak 2 Sasaran/Indikator Kinerja Utama sangat berhasil, 9 berhasil, dan 3 cukup berhasil/ kurang berhasil.


21


3.3.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2010

Sasaran 1

Tercapainya Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

Kementeraian Pertanian pada tahun 2010 menetapkan lima komoditas pangan utama (padi, jagung, kedelai, gula dan daging sapi) sebagai wujud dari sasaran Peningkatan Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, sebagai berikut: 1.

Produksi kedelai tahun 2010 berdasarkan ASEM 2010 BPS mencapai 908 ribu ton biji kering atau 69,85 persen dari target 1.300 ribu ton biji kering (cukup berhasil), dan bila dibandingkan dengan produksi tahun 2009 mencapai 93,19 persen.

2.

Produksi gula tahun 2010 berdasarkan Angka Taksasi (Ditjen Perkebunan), mencapai 2.390 ribu ton gula kristal putih (GKP), atau mencapai 80,00 persen terhadap target 2.996 ribu ton GKP (berhasil). Apabila dibandingkan produksi tahun sebelumnya (2009) mencapai 91,22 persen.

3.

Produksi daging sapi tahun 2010 berdasarkan Angka Sementara (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan), mencapai 440 ribu ton, atau mencapai 106,80 persen terhadap target 412 ribu ton (sangat berhasil). Apabila dibandingkan produksi tahun sebelumnya (2009) mencapai 106,80 persen. Sedangkan untuk swasembada berkelanjutan adalah: 1.

Produksi padi tahun 2010 berdasarkan ASEM 2010 BPS mencapai 66.411 ribu ton gabah kering giling (GKG) atau 99,60 persen dari target 66.680 ribu ton GKG (berhasil) dan bila dibandingkan dengan produksi tahun 2009 mencapai 103,14 persen.

2.

Produksi jagung tahun 2010 berdasarkan ASEM 2010 BPS mencapai 18.364 ribu ton pipilan kering atau 92,75 persen dari target 19.800 ribu ton pipilan kering (berhasil) dan bila dibandingkan dengan produksi tahun 2009 mencapai 104,17 persen.

3.3.1

Produksi Kedelai

Produksi kedelai selama 6 tahun terakhir 2005 sampai 2010 mengalami fluktuasi. Pencapaian produksi kedelai tahun 2010 sebesar 908 ribu ton biji kering atau 69,85 persen dari target, dan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 66 ribu ton biji kering atau 6,78 persen. Keragaan produksi Kedelai, seperti pada tabel dan grafik berikut: Tabel. 2. Produksi Kedelai di Indonesia selama Tahun 2005-2010 Sasaran Capaian Produksi Persen terhadap Tahun (ribu ton) (ribu ton) Sasaran 1. 2005 777 808 103,99 2. 2006 827 748 90,45 3. 2007 950 593 62,42 4. 2008 1.300 776 59,69 5. 2009 1.800 974 54,11 6. 2010* 1.300 908 69,85 *Angka Sementara 2010, BPS Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010

22


Grafik 1. Keragaan Produksi Kedelai Tahun 2005-2010 dan Sasaran Produksi Tahun 2011-2014

3.3.2. Produksi Gula Produksi gula selama 6 tahun terakhir (2005 sampai 2010) menunjukkan trend meningkat. Produksi gula pada tahun 2010 baru mencapai 2.390 ribu ton atau 80,00 persen dari target. Bila dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 460 ribu ton (16,14 persen). Angka tersebut belum bisa menggambarkan produksi gula tahun 2010 secara keseluruhan karena masih dalam perhitungan. Keragaan produksi gula, seperti pada tabel dan grafik berikut: Tabel.3. Produksi Gula di Indonesia selama Tahun 2005-2010 Sasaran Capaian Produksi No. Tahun (ton) (ton) 1. 2005 2.242 2.242 2. 2006 2.267 2.307 3. 2007 2.660 2.448 4. 2008 2.740 2.801 5. 2009 3.350 2.850 6. 2010* 2.996 2.390

Persen terhadap Sasaran 100,00 101,76 92,03 102,23 85,07 80,00

*) Angka Taksasi, Ditjen Perkebunan.

Grafik 2. Keragaan Produksi Gula tahun 2005-2010 dan Sasaran Produksi Tahun 2011-2014


23


3.3.3

Produksi Daging Sapi

Produksi daging sapi selama 6 tahun terakhir (2005-2010) menunjukan trend kenaikan yang cukup menggembirakan. Produksi daging sapi dua tahun terakhir 2009-2010 relatif sama berkisar 440 ribu ton karkas. Bila dibandingkan dengan target maka capaian produksi daging sapi tahun 2010 mencapai 106,80 persen bila dibandingkan dengan target. Keragaan produksi daging sapi seperti pada tabel dan grafik berikut: Tabel.4. Keragaan Produksi Daging di Indonesia selama Tahun 2005-2010 No.

Tahun

1. 2. 3. 4. 5. 6.

2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Sasaran (ribu ton karkas) 392 404 416 428 441 412

Capaian Produksi (ribu ton karkas) 359 396 418 421 440 440

Persen terhadap Sasaran 91,58 98,02 100,48 98,36 99,77 106,80

*Angka Sementara 2010, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Grafik 3. Keragaan Produksi tahun 2005-2010 dan Sasaran produksi Tahun 2011-2014

3.3.4. Produksi Padi Capaian produksi padi selama 6 (enam) tahun terakhir rata-rata menunjukkan trend yang meningkat setiap tahunnya. Keragaan produksi padi, secara rinci seperti pada tabel berikut: Tabel. 5. Produksi Padi di Indonesia selama Tahun 2005-2010 No.

Tahun

Sasaran (ribu ton)

Capaian Produksi (ribu ton)

1.

2005

55.030

54.151

98,4

2.

2006

55.720

54.455

97,72

3.

2007

58.180

57.157

98,25

4.

2008

60.500

60.326

99,72

5.

2009

63.530

64.398

101,37

6.

2010*

66.680

66.411

99,60

Persen terhadap Sasaran

*Angka Sementara 2010, BPS


24


Dari tabel di atas, menunjukkan produksi padi tahun 2010 mencapai 66.411 ribu ton GKG atau 99,60 persen. Bila dibandingkan dengan produksi tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 2.013 ribu ton GKG atau 3,03 persen. Keberhasilan ini dapat mempertahankan status Indonesia dalam swasembada beras sejak tahun 2007 dan terhindar dari krisis pangan seperti yang terjadi di negara lain. Lebih rinci dapat dilihat pada grafik berikut ini. Grafik 4. Keragaan Produksi tahun 2005-2010 dan sasaran produksi Tahun 2011-2014

3.3.5.

Produksi Jagung

Produksi jagung selama 2005 sampai 2010 menunjukan trend kenaikan, produksi jagung pada tahun 2010 mencapai 18.364 ribu ton pipilan kering atau 92,75 persen. Kondisi ini bila kita bandingkan dengan capaian produksi jagung tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 735 ribu ton atau 4,67 persen. Keragaan produksi jagung, secara rinci seperti pada tabel dan grafik berikut: Tabel. 6. Produksi Jagung di Indonesia selama Tahun 2005-2010 Sasaran Capaian Produksi Persen terhadap No. Tahun (ribu ton) (ribu ton) Sasaran 1. 2005 12.000 12.524 104,33 2. 2006 12.440 11.609 93,33 3. 2007 13.530 13.288 97,78 4. 2008 16.200 16.317 100,74 5. 2009 19.490 17.629 90,45 6. 2010* 19.800 18.364 92,75 *Angka Sementara 2010, BPS Grafik 5. Keragaan produksi Jagung tahun 2005-2010 dan Sasaran produksi tahun 2011-2014


25


Faktor Pendukung Pencapaian Berkelanjutan, antara lain:

Sasaran

Swasembada

dan

Swasembada

a. Pencapaian produksi padi tahun 2010 antara lain dari hasil kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian berupa Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) padi sebanyak 107.164 unit (2,394 juta ha), Sekolah Lapangan Pengelolaan Hama Terpadu (SLPHT) sebanyak 371 unit dan Sekolah Lapangan Iklim sebanyak 200 unit, serta adanya dukungan dari program bantuan benih (BLBU) padi sebanyak 74.839 ton seluas 3,202 juta ha dari anggaran subsidi. Sedangkan faktor penghambat disebabkan karena pengaruh iklim ekstrim basah sepanjang tahun yang menyebabkan peningkatan produktivitas tidak optimal, meluasnya serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan bencana banjir di beberapa daerah yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. b. Pencapaian produksi jagung tahun 2010 antara lain dari hasil kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian berupa Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) jagung sebanyak 9.951 unit (149 ribu ha), serta adanya dukungan dari program bantuan benih benih (BLBU) jagung hibrida sebanyak 13.351 ton seluas 895 ribu ha dari anggaran subsidi. Sedangkan faktor penghambat disebabkan karena pengaruh iklim ekstrim basah sepanjang tahun yang menyebabkan peningkatan produktivitas tidak optimal. c. Pencapaian produksi kedelai tahun 2010 antara lain dari hasil kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian berupa Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) kedelai sebanyak 18.631 unit (186 ribu ha), serta adanya dukungan dari program bantuan benih (BLBU) kedelai sebanyak 19.781 ton seluas 507 ribu ha dari anggaran subsidi. Sedangkan faktor penghambat disebabkan karena pengaruh iklim ekstrim basah sepanjang tahun sehingga mengurangi luas pertanaman/panen yang hanya mencapai 672 ribu ha atau 76,89 persen dari target 874 ribu ha serta meningkatnya gangguan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), dan produktivitas hanya mencapai 13,46 ku/ha atau 90,34 persen dari target 14,90 ku/ha. d. Capaian produksi tahun 2010 tersebut, juga dipengaruhi oleh serapan penyaluran pupuk bersubsidi (urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik) mencapai 7.358.000 ton atau 77,61 persen dari target 9.480.749 ton. Tidak tercapainya target penyaluran pupuk bersubsidi antara lain dipengaruhi karena adanya kenaikan HET yang relatif cukup tinggi, dengan kisaran kenaikan antara 25 persen- 45 persen. Sasaran tersebut di atas, diwujudkan melalui Kegiatan utama Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebanyak 8 kegiatan. Adapun hasil pengukuran pencapaian sasaran rata-rata mencapai 96,87 persen dari taget. Sampai dengan Desember tahun 2010 nilai kelompok kinerja (Tabel III.6 Lampiran), adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian

Pengukuran pencapaian indikator sasaran menurunnya tingkat kehilangan hasil pertanian dan meningkatnya daya saing pasar domestik sebanyak 10 indikator sasaran, realisasinya mencapai 90,87 persen. Indikator sasaran berupa penurunan losses padi 0,5 persen per tahun dan meningkatnya rendemen beras 10 persen per tahun, tersedianya jagung pakan untuk subsidi impor di 21 kabupaten/ kota, beroperasinya pasar tani sebanyak 32 unit, beroperasinya pasar lelang sebanyak 5 unit, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010

26


beroperasinya Sub Terminal Agribisnis (STA) secara optimal sebanyak 11 unit, beroperasinya pasar ternak sebanyak 25 pasar ternak, terlaksananya pemantauan dan stabilisasi harga untuk 4 komoditi, beroperasinya pelayanan informasi pasar secara optimal di 180 kabupaten/ kota, beroperasinya kemitraan yang telah difasilitasi sebanyak 18 unit. Ada 1 indikator yang belum dimanfaatkan yaitu dryer dengan tungku sekam sebanyak 6 unit, power threser 200 unit dan UPH kopi dan sagu 4 unit. 2.

Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur

Pengukuran pencapaian indikator sasaran peningkatan penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana pertanian mencapai 110,58 persen. Indikator sasaran tersebut antara lain: lahan kering dari target 1.050 ha terealisasi 1.077,5 ha (102,62 persen); Optimalisasi lahan seluas 9.790 ha terealisasi 9.434 ha (96,36 persen), Jalan usaha tani sepanjang sepanjang 485 km terelisasi 483 km atau (99,59 persen) dari target, Jalan produksi sepanjang 470 km, (99,79 persen) dari target sepanjang 469 km, JITUT terealisasi 57.525 ha (100,46 persen) dari target seluas 57.264 ha, pengembangan JIDES target seluas 45.102 ha terealisasi 44.225 ha (98,06), pengembangan TAM dengan target seluas 5.920 ha terealisasi 6.030 ha (101,86 persen), APPO/Rumah Kompos dari target 200 paket terealisasi 235 paket (117,50 persen), sertifikasi lahan petani dengan target seluas 65.500 persil terealisasi 72.600 persil (105,99 persen). Realisasi anggaran mencapai Rp.299,79 miliar atau 92,30 persen dari target Rp.324,87 miliar. Ouput kegiatan ini tersebar di 33 provinsi. Perlu kami sampaikan bahwa untuk penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian sebagian besar pencapaiannya diatas 100 persen, hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian di lapangan bersifat padat karya yang banyak melibatkan petani dan masyarakat. 3.

Pengendalian Orgnisme Pengganggu Tanaman (OPT), Penyakit Hewan, Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan

Pengukuran pencapaian indikator sasaran terkendalinya serangan OPT pertanian mencapai 94,98 persen. Indikator sasaran tersebut antara lain: Dampak dari Fenomena Iklim mencapai 100 persen dari target, hasilnya adalah meningkatnya pengendalian OPT hortikultura, meningkatnya penerapan terknologi pengendalian OPT dengan nilai capaian 85,71 persen, terdistribusi vaksin Anthrax 250.000 dosis, memfasilitasi peningkatan produktivitas tanaman perkebunan dan mengurangi luas serangan OPT di 2 provinsi mencapai 99,75 persen, pengendalian masuk dan menyebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). 4.

Pengembangan Pembibitan Sapi

Pengukuran pencapaian indikator sasaran berkembangnya pembibitan sapi melalui kelompok rata-rata mencapai 91,04 persen. Indikator ini berupa pengembangan pembibitan sapi potong, kerbau, sapi perah dan unggas. Nilai capaian rata-rata Input dana yang terealisasi sebesar Rp 211,14 miliar (80.29 persen) dari total Rp 262,98 miliar dengan dukungan sumberdaya manusia Ditjen peternakan dan kesehatan hewan, unsur daerah, pakar/ahli. Output rata-rata mencapai 91,04 persen, berupa: 1) Pengembangan Pembibitan Sapi Potong tahun 2010 realisasinya sebanyak 820 ekor; 2) Pengembangan Perbibitan Kerbau tahun 2010, terealisasi sebanyak 150 ekor; 3) Pengembangan Pembibitan Sapi Melalui Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS). Pada 2010 terdapat 93 pelaku usaha (77 kelompok/gabungan kelompok, 10 koperasi dan 6 Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010

27


perusahaan) telah realisasi KUPS dengan total plafon kredit sebesar 250,41 miliar rupiah untuk pengadaan sapi betina sebanyak 18.497 ekor; 4) terlaksananya lomba dan Kontes Ternak di Provinsi Jawa Tengah; 5) Pengembangan pembibitan sapi perah pada tahun 2010 realisasinya sebanyak 123 ekor; 6) Lokasi kegiatan uji zuriat adalah : Jawa Barat (4 Kabupaten, 5 Koperasi), Jawa Tengah (3 Kabupaten, 7 Koperasi), DIY (1 Kabupaten, 3 Koperasi), Jawa Timur (6 Kabupaten, 15 Koperasi), BBPTU Sapi Perah Baturraden, PT. Greenfields, PT. Naksatra Kejora, PT. Taurus Dairy Farm, dan Ponpes Ma’had Al-Zaytun. Tahun 2010 pelaksanaan kegiatan uji zuriat sapi perah nasional memasuki tahun ke VII, pada tahap ini dilakukan Inseminasi Buatan (IB) pada DC (Daughter Cow) serta pengukuran produksi susu, yang merupakan periode kritis, karena kebutuhan DC per Calon Pejantan Unggul (CPU) akan menentukan keberhasilan uji zuriat sapi perah; dan 7) Pengembangan pembibitan sapi potong melalui dana APBN-P sebanyak 369 kelompok. 5.

Bantuan Benih/Bibit, Sarana Kelembagaan Perbenihan

produksi

Pertanian

dan

penguatan

Pengukuran pencapaian indikatror sasaran meluasnya penggunaan benih varietas unggul bermutu mencapai 90,33 persen. Indikator sasaran ini meningkatnya fungsi kelembagaan, pembinaan penangkar, dan koordinasi pengawasalan perbenihan di 33 provinsi. Sasaran tersebut diwujudkan oleh kegiatan Bantuan Benih/Bibit, Sarana Produksi Pertanian dan Penguatan Kelembagaan Perbenihan tanaman pangan. Nilai capaian indikator input dana 77,94 persen, indikator output 58,54 persen -100 persen, indikator outcome 100 persen. 6.

Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen

Pengukuran pencapaian indikator sasaran meningkatnya kegiatan mekanisasi produksi komoditas pertanian 100 persen. Indikator sasaran tersebut, yaitu: terlaksananya kegiatan UPJA center, Penguatan UPJA, dan terlaksananya koordinasi dan pengawasan, meningkatnya pengetahuan petugas dan petani dalam penerapan budidaya tanaman hortikultura sesuai GAP dan SOP, meningkatnya penerapan GAP/SOP hortikultura, meningkatnya pengembangan kawasan sentra hortikultura, tersedianya laporan tentang penggunaan anggaran APBN yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan di pusat dan daerah dengan nilai capaian 95,75 persen, meningkatnya usaha pasca panen dan meningkatnya layanan pengujian mutu alsintan mencapai 74,00 persen. Indikator sasaran adalah alsintan yang siap diedarkan dan termanfaatkan RMU di 28 Kabupaten. 7.

Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Pertanian Serta Pengembangan Kawasan

Pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi,produktivitas, dan mutu produk pertanian serta pengembangan kawasan, dengan sasaran meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi budidaya pertanian sesuai agroklimat setempat. Pengukuran pencapaian indikator sasaran meningkatnya pengetahuan dan keterampilan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian serta pengembangan kawasan mencapai 100 persen. Indikator sasaran tersebut berupa: meningkatkan kemampuan kelompok budidaya tanaman pangan dan meningkanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010

28


pendapatan dan kesejahteraan petani padi, terdistribusinya semen beku 4,06 juta dosis, pengadaan N2 cair 850 ribu liter, Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) 200 unit. 8.

Penelitian dan Diseminasi Inovasi Pertanian

Pengukuran pencapaian indikator sasaran meningkatnya inovasi dan diseminasi teknologi pertanian mencapai rata-rata 119,03 persen. Nilai capaian indikator sasaran/outcome berkisar 75 persen hingga 151,52 persen. Indikator sasaran/outcome ini berupa (1) Inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan, dan produk olahan sebanyak 66 teknologi dengan capaian 151,52 persen; (2) Inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya pertanian sebanyak 68 teknologi dengan capaian 120,59 persen; (3) Rekomendasi kebijakan pertanian sebanyak 60 rekomendasi dengan capaian 105,00 persen; dan (4) Diseminasi inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan dan produk olahan sebanyak 32 teknologi dengan capaian 75 persen. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah mencapai hasil/outcome adalah: (1) Dimanfaatkannya 22 VUB padi sawah, padi hibrida, padi gogo, padi rawa, jagung, kedelai, kacang tanah, dan ubijalar oleh pengguna dan diperbanyak oleh UPBS; (2) Tersedianya benih sumber dari 6 komoditas untuk diperbanyak oleh UPBS untuk memenuhi kebutuhan pengguna; (3) Tersedianya 67 inovasi pertanian unggulan spesifik agroekosistem sebagai bahan diseminasi; (4) Dimanfaatkannya 1 rekomendasi kebijakan mekanisme subsidi pupuk langsung ke petani oleh stakeholder; (5) Dimanfaatkannya 1 rekomendasi kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan pertanian oleh stakeholders; (6) Dimanfaatkannya 1 rekomendasi kebijakan optimalisasi sumberdaya pertanian di lahan kering oleh stakeholders; (7) Dimanfaatkannya 1 rekomendasi kebijakan tentang investasi pertanian oleh stakeholders; (8) Dimanfaatkannya 1 rekomendasi kebijakan Untuk Mengakselerasi Pembangungan Pertanian di Daerah oleh stakeholders; (9) Dimanfaatkannya 1 rekomendasi kebijakan tentang akselerasi inovasi teknologi pengolahan hasil dan alsintan oleh stakeholders; (10) Dimanfaatkannya 1 rekomendasi kebijakan kinerja program PUAP dan List Desa Penerima PUAP 2010 oleh stakeholders; (11) Dimanfaatkannya 1 rekomendasi kebijakan peningkatan pembangunan pertanian dan perdesaan oleh stakeholders; (12) Dimanfaatkannya 4 rekomendasi kebijakan tanggapan terhadap isu-isu aktual pembangunan pertanian selama tahun 2010 oleh stakeholders; (13) Dimanfaatkannya 25 rekomendasi kebijakan antisipatif dan responsif spesifik wilayah, regional dan nasional; (14) Tersebarluaskannya 228 inovasi pertanian melalui berbagai media diseminasi di BBP2TP dan 32 provinsi/BPTP; (15) Terimplementasikannya 2 model FMA dan model VCA di 18 provinsi; (16) Penguatan 3 jenis kelembagaan (Gapoktan, Penyuluh Pendamping, dan Penyelia Mitra Tani), keuangan/LKM, dan Pengembangan Usaha Agribisnis di 32 provinsi; (17) Tersebarluaskannya 3 teknologi benih sumber padi, jagung, kedelai, dan sayuran; dan (18) Dimanfaatkannya teknologi hasil penelitian yang sudah dipatenkan oleh 11 stakeholders.


29


Sasaran 2

Meningkatnya Diversifikasi Pangan

Indikator kinerja Peningkatan Diversifikasi Pangan dapat dilihat dari persentase penurunan konsumsi beras, peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah-buah dan sayuran serta skor Pola Pangan Harapan (PPH). 1.

Prosentase penurunan konsumsi beras per tahun Konsumsi beras tahun 2010 mengalami penurunan dari target 1,5 persen mencapai 1,43 persen atau 95,33 persen (berhasil) terhadap tahun 2009 yaitu dari 102,22 kg/kap/tahun menjadi 100,76 kg/kap/tahun. Ini mengindikasikan bahwa diversifikasi pangan, terutama dari beras ke non beras terlaksana dengan baik.

2.

Prosentase peningkatan umbi-umbian, pangan hewani, buah-buahan dan sayuran: a. Konsumsi umbi-umbian tahun 2010 ditargetkan 3,64 persen, tetapi pada tahun 2010 konsumsi umbi-umbian belum menunjukkan peningkatan (kurang berhasil). b. Konsumsi pangan hewani mengalami peningkatan yang sangat signifikan dimana target peningkatan tahun 2010 sebesar 4,61 persen dan realisasinya 7,23 persen dengan capaian 156,83 persen (sangat berhasil). c. Konsumsi buah-buahan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dimana target peningkatan tahun 2010 sebesar 2,98 persen dan realisasinya 20,94 persen dengan capaian 702,68 persen (sangat berhasil) dan d. Konsumsi sayuran tahun 2010 target 2,45 persen, tetapi pada tahun 2010 konsumsi sayuran belum menunjukkan peningkatan (kurang berhasil).

3.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Target PPH pada tahun 2010 sebesar 86,40, dengan capaian 80,60 atau 93,29 persen dari target (berhasil), bila dibandingkan dengan tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 2,28 persen .

Faktor Pendukung Sasaran Peningkatan Diversifikasi Pangan Keberhasilan ini disebabkan meningkatnya pendapatan penduduk yang menyebabkan pengalihan konsumsi pangan dari beras dan umbi-umbian ke buah-buahan dan pangan hewani (Tabel 7). Hal ini juga ditunjukkan dari peningkatan konsumsi protein dari 59,17 gram pada tahun 2009 menjadi 59,98 gram pada tahun 2010 atau naik sebesar 1,37 persen Tabel. 7. Perubahan Pola Konsumsi Pangan Tahun 2010 terhadap 2009 Konsumsi

2009 (Kg)

2010 (Kg)

Perubahan (persen)

102,22

100,76

-1,43

Umbi-umbian

14,7

14,2

-3,4

Hewani

42,9

46

7,23

Buah

23,07

27,9

20,94

Sayur

49,75

49,28

-0,94

Beras


30


Grafik 6. Penurunan/Kenaikan konsumsi 2010 terhadap 2009

Faktor Pendukung Keberhasilan Peningkatan Diversifikasi Pangan, antara lain: a.

Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

Peningkatan diversifikasi pangan tersebut di dukung dengan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Salah satu indikator sasaran dari kegiatan tersebut diatas, yaitu: (1) Jumlah desa yang menerapkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman sebanyak 18.33 desa terdiri dari: 1.810 desa untuk pengembangan kelompok wanita pemanfaatan pekarangan, 1.950 desa pelaksana kegiatan P2KP bagi anak SD/MI, dan 1.680 desa pelaksana kegiatan usaha mikro kecil bidang pangan untuk kegiatan penepungan; (2) Jumlah perguruan tinggi yang sudah melakukan penelaahan dan diseminasi penganekaragaman konsumsi pangan sebanyak 17 perguruan tinggi atau 89,47 persen; (3) Jumlah OKKPD yang telah memberikan sertifikat PRIMA di 10 provinsi sebanyak 10 OKKPD atau 100 persen; (4) Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang telah menerapkan sistem penanganan keamanan pangan segar sebanyak 33 provinsi dan 30 kabupaten/kota atau terealisasi 100 persen; dan (5) Jumlah provinsi yang telah menindaklanjuti hasil analisis konsumsi pangan sebanyak 33 provinsi. Indikator kinerja sasaran telah terealisasi rata-rata 96,03 persen, dengan sebagian besar indikator kinerja sasaran terealisasi 100 persen kecuali pada indikator kinerja sasaran ”Jumlah desa yang menerapkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman” yang terealisasi 90,67 persen, dan ”Jumlah perguruan tinggi yang sudah melakukan penelaahan dan diseminasi penganekaragaman konsumsi pangan” yang terealisasi 17 perguruan tinggi atau 89,47 persen. b.

Produksi Tanaman Pangan

Produksi komoditas tanaman pangan dalam rangka mendukung diversifikasi pangan meliputi kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Berdasarkan Aram III BPS, produksi kacang tanah tahun 2010 mencapai 780 ribu ton biji kering atau 88,44 persen dari target 882 ribu ton, kacang hijau 324 ribu ton biji kering atau 90,00 persen dari target 360 ribu ton, ubi kayu 23.093 ribu ton umbi basah atau 103,80 persen dari target 22,248 juta ton dan ubi jalar 2.06 ribu ton umbi basah atau 103,00 persen dari target 2.000 ribu ton. Bila dibandingkan dengan produksi tahun 2009, semuanya mengalami peningkatan: kacang tanah mencapai 100,26 persen, kacang hijau 103,18 persen, ubi kayu 104,78 persen dan ubi jalar 100,10 persen lebih rinci dapat dilihat pada (Lampiran Tabel III.1). Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010

31


Pencapaian produksi kacang tanah tahun 2010 didukung antara lain melalui kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian berupa Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) sebanyak 4.612 unit (46 ribu ha), serta adanya dukungan program bantuan benih (BLBU) sebanyak 7.257 ton seluas 61 ribu ha dari anggaran subsidi. Sedangkan faktor penghambat tidak tercapainya luas tanam/panen yang hanya mencapai 92,19 persen dari target 679 tibu ha akibat kompetisi dengan tanaman padi dan peningkatan produktivitasnya tidak optimal karena iklim basah yang ekstrim sepanjang tahun yang mengakibatkan pengisian polong tidak sempurna. Pencapaian produksi kacang hijau tahun 2010 didukung antara lain dari hasil kegiatan Pengelolaan Tanaman Terpadu. Sedangkan faktor penghambat antara lain menurunnya luas tanam/panen yang hanya mencapai 87,16 persen dari target 327 ribu ha akibat persaingan dengan komoditas lain. c.

Produksi Peternakan

Produksi telur (ayam buras, ayam ras, dan itik) tahun 2010 mencapai 1.372 ribu ton atau 91,00 persen dari sasaran tahun 2010 sebesar 1.507 ribu ton. Jika dibandingkan dengan tahun 2009 naik sebesar 5,50 persen dari angka sementara tahun 2009 sebesar 1.300 ribu ton; 5) Produksi susu tahun 2010 mencapai 923 ribu ton 126,80 persen dari sasaran tahun 2010 sebesar 728 ton. Jika dibandingkan dengan tahun 2009 mengalami kenaikan 11,60 persen dari angka sementara tahun 2009 sebesar 827 ribu ton (Lampiran Tabel III.2) Populasi: 1) Sapi Potong pada tahun 2010 mencapai 13.633.000 ekor atau 106 persen dari sasaran tahun 2010 sebesar 12.795.000. Jika dibandingkan dengan tahun 2009 naik 6,80 persen. Populasi Sapi Perah mencapai 495.000 ekor atau 116,74 persen dari sasaran tahun 2010 sebesar 424.000 ekor. Jika dibandingkan dengan tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 4,20 persen dari angka sementara sebesar 475.000 ekor; 2) Populasi Kerbau mencapai 16.641.000 ekor atau 103,29 persen dari sasaran tahun 2010 sebesar 16.111.000 ekor. Jika dibandingkan dengan tahun 2009 angka sementara naik 3,90 persen; 3) Populasi Kambing, Domba, Babi, Kuda, Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging dan Itik capaiannya berkisar antara 90,50 persen hingga 136,40 persen dari sasaran tahun 2010. Jika dibandingkan dengan tahun 2009 kenaikannya berkisar 2,50 persen hingga 21,80 persen, kecuali Ayam Ras Petelur mengalami penurunan 6,80 persen dari angka sementara tahun 2009 sebesar 1.111.418.000 ekor (Lampiran Tabel III.3). d.

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Jumlah desa yang memasuki tahap dan prosentase KK miskin yang tertangani dari total KK miskin dilokasi desa pelaksana realisasinya rata-rata mencapai 56,97 persen. Ouput/keluaran kegiatan ini adalah jumlah pelaksana Demapan di 350 Kab. Nilai capaian rata-rata indikator Input mencapai 100 persen, Output mencapai 113,94 persen dan Outcome mencapai 56,97 persen karena beberapa desa masih dalam proses. e.

Produksi Hortikultura

Secara keseluruhan pencapaian produksi tahun 2010 menunjukkan keberhasilan dengan nilai 105,89 persen, adalah sebagai berikut:


32


a.

Buah mencapai 19.380,075 ribu ton atau 102 dari target 18.853,058 ribu ton. Jika dibandingkan dengan angka ATAP tahun 2009 naik 3,89 persen dari 18.653,900 ribu ton;

b.

Sayuran mencapai 10.989,737 ribu ton atau 104,05 persen dari target 10.561,813 ribu ton. Jika dibandingkan ATAP 2009 naik 3,77 persen dari 10.589,820 ribu ton (Lampiran Tabel III.5)

Capaian-capaian peningkatan diversifikasi pangan tersebut di atas, didukung oleh kegiatan utama sebanyak 3 kegiatan, yaitu: 1.

Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Pengukuran pencapaian sasaran dilihat melalui meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan. Indikator sasaran sebanyak 3 indikator berupa Jumlah LDPM yang melakukan fungsi cadangan pangan, jumlah LDPM yang melakukan fungsi usaha, dan jumlah provinsi yang menyediakan informasi pasokan dan harga pangan dengan rata-rata indikator mencapai 93,95 persen. Nilai capaian rata-rata indikator Input mencapai 98,43 persen, Output rata-rata 95,39 persen, dan Outcome mencapai 93,95 persen.

2.

Restrukturisasi Perunggasan Pengukuran pencapaian indikator sasaran tertatanya pengembangan perunggasan di pemukiman dan terpenuhinya kebutuhan pakan lokal mencapai 100 persen. Indikator sasaran berupa meningkatnya kelompok peternak unggas di perdesaan yang menerapkan sistem GFP, tertatanya pemeliharaan unggas di pemukiman, dan terpenuhinya kebutuhan pakan unggas dari pakan lokal. Nilai capaian rata-rata indikator Input: dana yang terealisasi sebesar Rp 20,93 miliar (86,87 persen) dari total Rp 24,09 miliar dengan dukungan sumberdaya manusia Ditjen peternakan dan kesehatan hewan, unsur daerah, pakar/ahli. Output: pengembangan unggas di perdesaan melalui VPF sebanyak 55 klp, penataan unggas di pemukiman 9 lokasi, dan pengembangan pakan lokal 8 klp.

3.

Diversifikasi Pangan Pengukuran pencapaian sasaran meningkatnya penanganan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan yang indikator sasaran 6 buah berupa jumlah desa yang menerapkan pola konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman, jumlah Perguruan Tinggi yang sudah melakukan penelaahan dan diseminasi penganekaragaman konsumsi pangan, jumlah OKKPD yang telah memberikan sertifikat PRIMA, jumlah provinsi dan kabupaten/kota yg telah menerapkan sistem penanganan keamanan pangan segar, dan jumlah provinsi yang telah menindaklanjuti hasil analisis. Konsumsi pangan dengan rata-rata indikator mencapai 97,39 persen. Output/keluaran kegiatan ini berupa jumlah kelompok wanita tani yang diberi sosialisasi melalui SL-pekarangan di 200 desa; jumlah SD/MI yang diberi sosialisasi komsumsi beragam, berimbang, dan aman di 200 desa dll. Nilai capaian rata-rata indikator Input mencapai 92,66 persen dan Output rata-rata 65,60 persen, dimana rendahnya capaian indikator keluaran ini dikarenakan ada provinsi/kabupaten yang belum melaksanakan penanganan pangan segar. Outcome kegiatan ini mencapai 97,82 persen.


33


Sasaran 3

Meningkatnya Nilai tambah, Daya Saing dan Ekspor

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja. yaitu: 1. Jumlah sertifikasi produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet (pemberlakukan sertifikasi wajib) mencapai 10 sertifikasi atau 40 persen dari target sebanyak 25 sertifikasi (kurang berhasil). 2. Persentase peningkatan produk olahan yang diperdagangkan mencapai 19 persen atau 95 persen dari target sebesar 20 persen (berhasil). 3. Persentase peningkatan substitusi tepung gandum/terigu mencapai 4 persen atau 80 persen dari target sebesar 5 persen (berhasil). 4. Persentase pemenuhan sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri mencapai 20 persen atau 100 persen dari target 20 persen (berhasil). 5. Persentase peningkatan surplus neraca perdagangan mencapai 51,85 persen atau 858,44 persen dari target sebesar 6,04 persen (sangat berhasil). Faktor pendukung keberhasilan sasaran Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor Pengukuran pencapaian Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam tahun 2010 didukung oleh kegiatan sebagai berikut: a.

Sertifikasi Pangan Organik, Pemberlakukan Sertifikasi Wajib Kakao dan Sarana Pengolahan Kakao Fermentasi

Untuk sertifikasi produk pertanian organik, telah dilakukan fasilitasi kepada 25 gapoktan/ pelaku usaha yang melakukan usaha pertanian organik di 6 provinsi. Dari 25 gapoktan/ pelaku usaha tersebut 10 gapoktan/ pelaku usaha telah memperoleh sertifikasi organik, 4 gapoktan/ pelaku usaha dalam proses sertifikasi dan 11 gapoktan/ pelaku usaha masih dalam penerapan sistem pangan organik, sehingga pencapaian target hanya sebesar 40 persen. Daftar gapoktan/ pelaku usaha yang telah mendapat sertifikasi organik adalah sebagai berikut: Tabel 8. Daftar Gapoktan/ Pelaku Usaha Yang Telah Mendapat Sertifikasi Organik No Gapoktan/ Pelaku Usaha Produk Organik 1. Gapoktan Tranggulasi di Kab. Semarang Sayuran organik 2. Gapoktan Beras Green Grow di Kab. Semarang Beras organik 3. Gapoktan Tambak Sirang di Kab. Banjar Padi siam organik 4. Gapoktan Padi Babirik di Kab. Hulu Sungai Utara Padi organik 5. Gapoktan Tanuse di Kab. Malang Sayuran organik 6. Gapoktan Lila Cita Karya di Kab. Buleleng Anggur organik 7. Gapktan Beras Merah di Kab. Tabanan Beras merah organik 8. Subak Selat di Kab. Gianyar Beras organik 9. Ir. Dadan Hidayat, MSi di Kab. Bandung Barat Sayuran organik 10. Gapoktan Tunas Baru di Kab. Barito Kuala Jeruk organik


34


b.

Pengembangan Produk Olahan

Untuk meningkatkan daya saing produk telah dilakukan berbagai upaya di dalam negeri antara lain perbaikan mutu produk, pengorganisasian pelaku usaha, pemetaan produksi komoditi prioritas (Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur), peningkatan SDM (peningkatan pengetahuan tentang ekspor bagi Gapoktan dan pengelolalan system rantai dingin), Pengembangan kemitraan antara eksportir dengan Kelompok Tani dan Gapoktan, fasilitasi Cold Storage ( 8 Provinsi: Aceh, Sumut, Kepri, Jabar, Jateng, Jateng, Sulsel, Sulut). c.

Agroindustri Aneka Tepung Lokal (Singkong dan Sagu)

Impor tepung gandum yang cukup tinggi (sekitar 5 juta ton/ tahun) mengindikasikan bahwa keamanan pangan kita dapat terganggu setiap saat. Sementara itu potensi bahan baku tepung seperti singkong, ubi jalar, sagu dan lainnya cukup tersedia di dalam negeri. Pemerintah dalam kebijakannya mengharapkan pada akhir tahun 2014 kemandirian tepung nasional serta substitusi 20 persen tepung impor (atau sekitar 240 ribu ton) dapat dicapai. Upaya pencapaian substitusi tepung impor ini dilakukan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh pihak swasta. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian akan mengimplementasikan kebijakan pengembangan tepung-tepungan berbasis sumber daya lokal, yang ditargetkan bisa mensubstitusi 5 persen per tahun impor gandum/ terigu, pemenuhan ini tentunya dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi yang ada dan atau pembangunan Unit Pengolahan Hasil (UPH) tepung (pabrik baru). Beberapa komoditas yang dapat dikembangkan sebagai bahan baku produk tepung-tepungan adalah ubi kayu, gandum lokal, ubi jalar, ganyong, garut dan lain-lain. Pada tahun 2010 telah dilakukan fasilitasi peralatan pengolahan tepung-tepungan (sagu dan singkong) sebanyak 13 unit di 13 kabupaten/ kota dengan kapasitas 2 ton per hari. Dari pembangunan UPH ini dihasilkan tambahan sekitar 9.000 ton, sehingga dari target substitusi impor gandum 5 persen per tahun dapat tercapai sebesar 4 persen per tahun. d.

Sarana Pengolahan Kakao Fermentasi

Untuk meningkatkan mutu biji kakao sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan atau industri dalam negeri, telah dilakukan berbagai upaya mulai dari pembinaan budidaya tanaman, penanganan pasca panen dengan penekanan pada perlakuan fermentasi biji kakao serta penerapan sistem jaminan mutu, agar sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan yaitu SNI 2323 – 2010 Biji Kakao. Jika diberlakukan SNI wajib kakao fermentasi, maka kakao unfermentasi tidak diterima di pasar dalam negeri maupun ekspor. Saat ini kebijakan/ peraturan yang menetapkan pemberlakuan SNI wajib biji kakao fermentasi masih dalam tahap persiapan. Jika kebijakan tersebut ditetapkan pada tahun 2011 maka diperlukan masa transisi selama 2 tahun untuk pemberlakuannya, mengingat kondisi saat ini pelaku usaha/ petani kakao di Indonesia belum siap melakukan fermentasi biji kakao. Oleh karena itu upaya yang telah dilakukan untuk mendorong petani melakukan fermentasi dan penerapan sistem jaminan mutu serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010

35


penerapan SNI 2323 – 2010 biji kakao secara benar, konsisten dan berkelanjutan, pada tahun 2010 telah dilakukan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan kakao fermentasi di 28 kabupetan/ kota. Kegiatan yang dilakukan berupa pendampingan oleh site manajer, fasilitasi peralatan/ sarana penglohan kakao fermentasi (box fermentasi, mesin pemecah buah, mesin pemisah lendir dan nipe, mesin sortasi biji, alat pengukur kadar air), fasilitasi bangunan UPH kakao dan Pengembangan Modal Usaha Kelompok (PMUK). Sampai dengan tahun 2014 diperkirakan kebutuhan sarana pengolahan kakao fermentasi sebanyak 140 unit. Sedangkan target pemenuhan sarana pengolahan kakao fermentasi pada tahun 2010 adalah 20 persen dari 140 unit tersebut, sehingga faslitasi yang telah dilakukan sebanyak 28 unit pada tahun 2010 telah memenuhi target tersebut. e.

Perkembangan Neraca Perdagangan (Ekspor-Impor)

Dalam rangka peningkatan akses pasar untuk memacu pertumbuhan ekspor produk pertanian ke berbagai Negara tujuan ekspor telah dilakukan berbagai kebijakan dan program akselerasi ekspor, promosi dan diplomasi serta advokasi di berbagai Negara dan forum kerjasama internasional. Percepatan dan peningkatan ekspor difokuskan pada beberapa komoditas utama yang memiliki daya saing di pasar global, antara lain Komoditi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Karet, Minyak Atsiri), dan Komoditi Hortikultura (Buah, Sayur, Tanaman Hias, dan Biofarmaka). Peningkatan neraca nilai perdagangan produk pertanian tahun 2009 dibandingkan tahun 2010 (periode Januari - Nopember) mencapai 51,85 persen yaitu dari US$ 10.796 M pada tahun 2009 menjadi US$ 16.394 M pada tahun 2010, sedangkan target yang akan dicapai sebesar 6,04 persen per tahun. Tingginya capaian target tersebut disebabkan meningkatnya harga produk pertanian di pasaran dunia akibat menurunnya supply produksi produk pertanian terutama untuk komoditi strategis seperti kopi, karet, kakao, dll. Menurunnya produksi produk pertanian tersebut dipengauruhi perubahan iklim yang tidak menentu saat ini. Sumbangan terbesar dari peningkatan ini adalah oleh peningkatan nilai ekspor produk perkebunan yaitu sebesar 47,13 persen, dan kemudian berturut-turut adalah tanaman pangan 42,31 persen, peternakan 20,87 persen dan hortikultura 1,59 persen (Lampiran Tabel III.7). Selain pasar utama yang selama ini menjadi andalan tujuan ekspor seperti Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Malaysia dan Negara Asean lainnya, juga telah dikembangkan akses pasar ke berbagai Negara di Timur Tengah dan Arab Saudi, China, Korea, India, dan Eropa Timur. Khusus untuk peningkatan ekspor buah dan sayur telah dilakukan percepatan melalui kerjasama dengan Singapura dan China sejak tahun 2009. Peningkatan kerjasama perdagangan buah dan sayur ke Singapura telah menjadi komitmen Kedua Pemimpin Negara yang tertuang dalam kesepakatan pada saat kunjungan Presiden RI tanggal 17–19 Mei 2010 ke Singapura. Peningkatan kontribusi sayur dan buah Indonesia di pasar Singapura meningkat dari 6,1 persen pada tahun 2009 menjadi 10 persen pada tahun 2010. Dalam pencapaian target tersebut telah dilakukan berbagai upaya antara Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010

36


lain: Pembentukan Asosiasi Eksportir Sayur dan Buah Indonesia ke Singapura pada bulan November 2009; pembentukan Task Force Peningkatan Ekspor Sayur dan Buah antara Indonesia dan Singapura pada bulan Januari 2010; Pembentukan Working Group on Agribusiness, Penandatanganan MoU antara Eksportir Indonesia dengan Gabungan Supermarket di Singapura dan Asosiasi Industri Makanan Singapura; Kegiatan Promosi dan Public Awareness kepada konsumen Singapura melalui 6 Media cetak dan 1 media TV Singapura pada bulan September 2010; Penetapan Key Performance Indicators Working Group on Agribusiness antara lain peningkatan volume ekspor sebesar 20 persen per tahun untuk Sayur (dari 29.089 ton tahun 2009) dan Buah (dari 2.283 ton tahun 2009) dari Indonesia ke Singapura. Peningkatan akses pasar buah-buahan ke China telah dilakukan melalui penyelesaian kesepakatan Protokol Karantina untuk buah Salak dan Manggis, serta akan diselesaikan untuk 10 jenis buah-buahan lainnya dalam waktu dekat. Selain kegiatan promosi dalam berbagai event di China, juga telah dilakukan kerjasama antara eksportir Indonesia dengan importir China yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan ditanda tangani pada saat kegiatan Indonesian Tropical Fruit Festival pada arena Shanghai World Expo tanggal 2 Oktober 2010 yang lalu. Tabel 9. Neraca Perdagangan Tahun 2010 Sektor Pertanian Kementan

Volume (Kg) 2009

2010

Ekspor

25.313.891.608

25.810.560.542

Impor

12.349.653.442

Neraca

12.964.238.166

Nilai (USD)

Pert. (persen)

Pert. (persen)

2009

2010

2

19.765.248.230

28.728.635.189

45

14.822.521.792

20

8.968.783.548

12.334.457.340

38

10.988.038.750

(15)

10.796.464.682

16.394.177.849

52

Grafik 7. Neraca Perdagangan Sektor Pertanian Tahun 2010

Di samping itu, juga diwujudkan oleh Kegiatan utama Program Pengembangan Agribisnis sebanyak 5 kegiatan. Hasil pengukuran pencapaian indikator sasaran ratarata mencapai 97,83 persen dari taget. Sampai dengan Desember tahun 2010 nilai kelompok kinerja, adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan Agroindustri Perdesaan/Terpadu. Indikator sasaran adalah berkembangnya agroindustri perdesaan. Pengukuran pencapaian indikator sasaran mencapai 86,64 persen. Indikator sasaran tersebut berupa: terlaksananya kegiatan UPJA unggas sebanyak 26 kelompok, tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010

37


peralatan IB 200 paket, terlaksananya unit pelaksana P2SDS di 18 provinsi, tersedianya kendaraan roda 2 bagi inseminator 300 unit, pengembangan produksi pakan skala kecil 10 kelompok, pengembangan ternak sapi perah sebanyak 15 kelompok, pemberdayaan kelompok peternak kelinci sebanyak 9 klp, pemberdayaan kelompok peternak puyuh 11 klp, pemberdayaan kelompok peternak babi ramah lingkungan 5 klp, optimalisasi kelahiran melalui sinkronisasi birahi sebanyak 9.000 akseptor, diterapkannya jaminan mutu dan keamanan pangan di 33 provinsi, standar secara handal oleh pembina dan pelaku usaha sebanyak 100 orang, dihasilkannya pengawas mutu kakao yang kompeten sebanyak 103 orang,dihasilkannya pengawas mutu bokar yang kompeten sebanyak 69 orang, dihasilkannya auditor internal laboratorium yang kompeten 25 orang, tersedianya SDM pendamping di 33 provinsi, terukurnya rendemen TBS kelapa sawit untuk menyempurnakan Permentan penetapan harga TBS kelapa sawit produksi perkebun 9 dokumen, terbangunnya agroindustri tepung singkong dan sagu di 13 kabupaten/ kota, serta beroperasinya, terbangunnya agroindustri beras untuk ekspor di 6 kabupaten/ kota dan beroperasinya, kemampuan kabupaten/ kota untuk memproduksi karet bokar bersih di 15 kabupaten/ kota, kemampuan kabupaten/ kota memproduksi kopi kualitas ekspor di 16 kabupaten/ kota, terbangunnya agroindustri mete dan minyak atsiri di 16 kabupaten/ kota dan beroperasinya/terbangunnya agroindustri susu di 16 kabupaten/ kota dan beroperasinya/terbangunnya agroindustri hortikultura di 12 kabupaten/ kota dengan capaian 100 persen, beroperasinya grading packaging secara optimal di 6 kabupaten/kota, beroperasinya PPTSK secara optimal di 37 kabupaten/ kota, terbangunnya agroindustri gula merah di 1 kabupaten dan beroperasinya. meningkatnya produksi dan laju pertumbuhan produksi tercapai 95,75 persen dari target. 2. Integrasi Tanaman-Ternak, Kompos dan Biogas. Indikator sasarannya adalah meningkatnya penggunaan pupuk organik, populasi ternak, dan fasilitasi produksi perkebunan. Pengukuran pencapaian indikator sasaran meningkatnya penggunaan pupuk organik dan non organik, pupulasi ternak, fasilitasi produk perkebunan mencapai 91,56 persen. Indikator sasaran tersebut berupa: penggunaan pupuk organik, dan terkawalnya pengadaan RP3O di 33 provinsi, jumlah kelompok pengembangan integrasi tanaman-ternak, jumlah kelompok pengembang tanaman-unggas, jumlah Batamas, jumlah demplot biogas babi/unggas dan jumlah kelompok pupuk organik kotoran hewan. 3.

Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat dan Pengembangan Perkebunan Komersial (Bahan Baku Bio Energi)

Indikator sasaran yang ditetapkan subsektor Perkebunan melaksanakan 13 (tiga belas) fokus kegiatan utama. Indikator sasaran mencapai 77,46 persen, yang terdiri dari: a.

Revitalisasi Perkebunan untuk kelapa sawit seluas 125.000 ha, Karet 10.000 ha, dan kakao untuk tahun 2010 tidak ditargetkan, sehingga total pengembangan revitalisasi untuk melaksanakan perluasan, peremajaan dan rehabilitasi seluas 135.000 ha. Realisasi untuk kelapa sawit seluas 26.332 ha (21,07 persen) dengan jumlah petani 12.126 KK dan untuk karet seluas 1.886 ha (18,86 persen) dengan jumlah petani 1.046 KK. Sedangkan untuk kakao yang tidak ditargetkan ternyata dapat dilaksanakan dengan realisasi seluas 128 ha dengan jumlah petani 94 KK.


38


Sehingga total realisasi Revitalisasi Perkebunan seluas 28.346 ha atau mencapai 20,99 persen. b.

Akselerasi peningkatan produksi gula sebesar 2.996 ribu ton dan dapat terealisasi sebesar 2.390 ribu ton atau mencapai 80,00 persen.

c.

Meningkatkan produksi tanaman kapas di dalam negeri agar kebutuhan bahan baku serat (khususnya kapas) pada industri TPT nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun semakin terpenuhi, meningkatkan ekspor sekaligus devisa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkapasan baik di hulu, intermediate maupun di hilir. Namun untuk tahun 2010 sasaran produksi yang akan dicapai tersebut masih rendah yang terealisasi sebesar 3.779 ton atau mencapai 14,01 persen.

d.

Kelapa Sawit-Ternak, Kopi-Ternak, Tebu- Ternak, dan Kakao-Ternak yang dilaksanakan sebanyak 27 paket di 16 Provinsi 24 Kabupaten dan realisasi fisik rata-rata hampir 100 persen. Usaha budidaya tanaman perkebunan secara melekat dihadapkan pada fluktuasi harga jual. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut maka dikembangkan cabang usahatani ternak, dengan memanfaatkan potensi hasil samping dan limbah yang tersedia yaitu hasil samping dari tanaman untuk pakan ternak, dan kotoran ternaknya dimanfaatkan sebagai pupuk dan biogas, meningkatkan pendapatan petani dan mempertangguh usahatani perkebunan rakyat. Serta kegiatan ini sekaligus mendukung kebijakan swasembada daging tahun 2010, kebijakan ketahanan pangan dan pengembangan wilayah. Sehingga sasaran untuk mendukung swasembada daging dapat tercapai.

e.

Pengembangan DME berbasis jarak pagar dimulai dengan memfasilitasi pembangunan kebun induk, pengembangan tanaman, pengadaan UPH dan kompor serta pembangunan rumah Unit Pengolahan Hasil (UPH) di 13 provinsi. Namun demikian di dalam pelaksanaannya, karena keterbatasan benih unggul, maka pengembangan tanaman tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana dan tahun 2010 telah dilaksanakan pengembangan jarak pagar seluas 534 ha yang tersebar di 7 Provinsi 7 Kabupaten telah terealisasi fisiknya sebesar 86,90 persen dan pengadaan sarana kompor 375 unit dengan realisasi fisik 62,20 persen; Sehingga sasaran untuk meningkatkan produksi tanaman jarak pagar di areal perkebunan sebesar 15 ribu ton baru tercapai sebesar 7,5 ribu ton atau mencapai 50,00 persen.

f.

Pengembangan Kelapa Terpadu (Kelapa Dalam), untuk meningkatkan produktivitas usaha tani kelapa secara berkelanjutan. Indonesia dengan kondisi alam dan iklim yang mendukung mempunyai potensi dalam pengembangan komoditas kelapa. Berdasarkan data yang ada, tingkat produktivitasnya mengalami penurunan yang diakibatkan karena pohon kelapa sudah berumur sangat tua. Untuk itu kegiatan yang dialokasikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengembangan Kelapa Terpadu, pada tahun 2010 dilaksanakan kegiatan yang meliputi : (a) Rehabilitasi bangunan untuk 10 unit dengan realisasi fisik mencapai 41,90 persen, (b) Peremajaan kelapa terpadu seluas 37.074 ha dengan realisasi fisik mencapai 89,50 persen, (c) Pengembangan kelapa di wilayah PLG seluas 800 ha dengan realisasi fisik 89 persen, (d) Pembinaan dan pengawalan kelapa terpadu sebanyak 76 kegiatan dengan realisasi fisik telah mencapai 100 persen, dan (e) Penguatan kelembagaan petani kelapa terpadu dengan realisasi fisik


39


sebesar 100 persen. Sehingga diharapkan dengan program tersebut dapat membantu petani untuk meningkatkan pendapatannya dan sekaligus menyerap tenaga kerja di perdesaan dengan sasaran untuk meningkatkan produksi tanaman kelapa yang ditargetkan sebesar 3.266.447 ton telah tercapai 100 persen. g.

Pengembangan Komoditi Unggulan Nasional Non Revitalisasi Perkebunan dengan. sasaran untuk meningkatkan produksi komoditas ekspor yang ditargetkan seperti: (a) Kelapa Sawit sebesar 23.109 ribu ton tercapai 19.760 ribu ton atau 85,51 persen; (b) Jambu Mete sebesar 145.000 ton tercapai 100 persen, (c) Karet sebesar 2.681 ribu ton tercapai 2.592 ribu ton (96,68 persen); (d) Kakao sebesar 988.000 ton tercapai 845.000 ton atau 85,53 persen, dan (e) Kopi Robusta sebesar 698.000 ton tercapai 479.000 ton atau 68,62 persen. Sehingga sasaran pengembangan komoditi Unggulan Nasional Non Revitalisasi Perkebunan yang rarat-rata mencapai 87,27 persen.

h.

Pengembangan Teh Rakyat dan Rempah seluas 5.568 ha di 7 Provinsi tersebar di 14 Kabupaten. Sasaran yang dicapai untuk pengembangan Teh Rakyat dan Rempah adalah: (a) Terfasilitasinya peningkatan produksi Teh yang ditargetkan sebesar 168.000 ton dengan realisasi sebesar 150.342 ton atau 89,49 persen; (b) Terfasilitasinya peningkatan produksi Lada yang ditargetkan sebesar 82.930 ton telah terealisasi sebesar 84.218 ton atau 101,55 persen; (c) Terfasilitasinya peningkatan produksi Cengkeh yang ditargetkan sebesar 77.520 ton telah terealisasi sebesar 88.033 ton atau 105,82 persen; (d) Terfasilitasinya peningkatan produksi Pala yang ditargetkan sebesar 11.893 ton telah terealisasi sebesar 11.893 ton atau 100 persen. Sehingga capaian sasaran pengembangan Teh Rakyat dan Rempah dengan rata-rata yang mencapai 99,22 persen.

i.

Pengembangan Kopi Specialty seluas 5.323 ha di 12 Provinsi. Sasaran pengembangan Kopi Specialty adalah untuk meningkatkan produksi ekspor Kopi yang ditargetkan sebesar 698.000 ton dan telah tercapai sebesar 479.000 ton atau mencapai 68,62 persen.

j.

Pengembangan Komoditas Spesifik (Kina, Nilam, Rami, Pinang, Gambir) seluas 388 ha di 7 Provinsi 5 Kabupaten. Sasaran yang telah tercapai dari komoditi spesifik yaitu : (a) Kina dengan target 76 persen dan terealisasi 76 persen atau tercapai 100 persen; (b) Nilam dengan target 76 persen dan terealisasi 50 persen atau tercapai 65,79 persen; (c) Rami dengan target 76 persen dan terealisasi 15 persen atau tercapai 20 persen; (d) Pinang dengan target 76 persen dan terealisasi 76 persen atau tercapai 100 persen; dan (e) Gambir dengan target 76 persen dan terealisasi 76 persen atau tercapai 100 persen, sehingga rata-rata capaian sasaran produksi komoditi spesifik sebesar 77,16. Namun untuk pengembangan Nilam dan Rami yang produktivitasnya masih rendah, dengan harga yang berlaku, dan usaha tani Rami tidak mampu bersaing dengan komoditas alternatifnya. Rendahnya produktivitas antara lain disebabkan oleh penggunaan bahan tanaman yang kurang baik mutunya (klon tidak murni dan bibit dari segala sumber, yaitu berupa rizoma, bonggol, maupun batang), pemilihan daerah tidak selektif dan pupuk belum sesuai. Sebagai bahan pembuatan tekstil hubungan serat rami dengan serat kapas bersifat substitusi. Artinya agar dapat


40


menggantikan serat kapas, serat rami harus mempunyai keunggulan kompetitif baik harga maupun mutu. k.

Revitalisasi Perbenihan yang dilaksanakan di 32 Provinsi berupa pembangunan, pemurnian dan pemeliharaan kebun benih, kebun induk, kebun entres, dan blok penghasil tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih (PIT), penguatan kelembagaan perbenihan yang kegiatannya meliputi : a) Fasilitasi Pembangunan Kebun Induk, Penilaian dan Penetapan BPT dan PIT Kelapa b) Fasilitasi Pembangunan Kebun Entres Karet c) Fasilitasi Pembangunan Kebun Induk Jambu Mete dengan kebun sumber benih Jambu mete , d) Fasilitasi Pembangunan Kebun Induk Jarak Pagar, dimana luas Kebun Induk jarak pagar, e) Fasilitasi Penyediaan Benih Kelapa Sawit, f) Fasilitasi Penyediaan Benih Kemiri Sunan yang berasal dari BPT pohon induk kemiri sunan, g) Pembangunan Kebun Koleksi Nasional Sumber Daya Genetik Kelapa Sawit, Fasilitasi Penyediaan Benih Kakao Somatic Embryogenesis (SE), h) Fasilitasi Penyediaan Benih Kopi, i) Fasilitasi Penyediaan benih untuk Komoditi Spesifik, j) Penguatan Kelembagaan Perbenihan Dari uraian kegiatan Revitalisasi Perbenihan yang dilaksanakan tersebut untuk mencapai sasaran dalam mendukung penyediaan benih tanaman perkebunan yang bermutu dengan penggunaan benih unggul bermutu dan bersertifikat yang ditargetkan sebesar 45 persen dan dapat terealisasi dengan sasaran fisik yang mencapai 35 persen atau tercapai 77,78 persen.

l.

Revitalisasi Perlindungan Perkebunan. sasaran yang dicapai adalah memfasilitasi peningkatan produktivitas tanaman perkebunan sebesar 72,50 persen dari potensi produksi dan realisasi fisik yang dicapai sebesar 72,20 persen atau mencapai 99,59 persen.

m. Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional pengembangannya mulai tahun 2009. Gernas Kakao yang direncanakan selama 3 tahun (2009-2011) dengan nilai anggaran yang ditetapkan sebesar 3 trilyun rupiah dengan pembebanan anggaran pada BA 999 dari Kementerian Keuangan. Disamping Gernas kakao, terdapat juga pengembangan yang dilakukan secara reguler melalui dana Tugas Pembantuan dengan kegiatan Revitalisasi dan Non Revitalisasi. Produksi komoditas perkebunan umumnya mengalami peningkatan. Pertumbuhan produksi didorong oleh produk CPO kelapa sawit sebesar 19.760.010 ton, karet kering sebesar 2.591.940 ton, kopra kelapa sebesar 3.266.450 ton, biji kakao kering sebesar 844.630 ton dan biji kopi berasan sebesar 698.000 ton, gula tebu sebesar 2.694.230 ton. Komoditas yang produksinya meningkat sangat nyata selama pelaksanaan RPJM pertama adalah jarak pagar dan kapas dengan laju pertumbuhan per tahun masing-masing mencapai 295,54 persen dan 67,05 persen. Komoditas lain yang produksinya meningkat cukup tinggi adalah kelapa sawit (11,96 persen), karet (3,07 persen), tebu (4,49 persen), kopi (1,77 persen), jambu mete (1,63 persen), kelapa (1,07 persen), lada (1,55 persen), dan cengkeh (9,68 persen). Namun demikian masih terdapat komoditas yang rata-rata produksinya mengalami penurunan, yaitu tembakau dan teh dengan laju penurunan per tahun mencapai 3,15 persen dan 1,81 persen meskipun kemudian cenderung naik kembali.


41


4.

Pengembangan Pertanian Organik dan Pertanian Berkelanjutan

Pengukuran pencapaian indikator sasaran berkembangnya pertanian organik dan Pertanian berkelanjutan mencapai 63,27 persen. Indikator sasaran tersebut berupa: jaminan mutu serta sertifikasi produk pertanian mencapai 63,27 persen. Indikator sasaran berupa tersedianya inspektor keamanan pangan yang kompeten 26 orang dan inspektor pangan organik yang kompeten 24 orang, sertifikasi organik untuk 10 gapoktan, terbentuk dan terverifikasinya OKKPD 14 lembaga, ditetapkannya SNI produk pertanian oleh BSN sebanyak 17 dokumen, diterapkannya sistem jaminan mutu oleh 70 poktan/ gapoktan, dilaksanakannya pedoman kerjasama dan harmonisasi SAP 2 kesepakatan, ditetapkannya standar mutu harmonisasi sebanyak 9 standar, beroperasinya usaha pengolahan kompos dan biogas sebanyak 21 poktan; perumusan/revisi SNI, fasilitasi pengembangan hortikultura organik dan pengembangan hortikultura di DAS. 5. Peningkatan Kegiatan Eksibisi, Perlombaan dan Penghargaan Kepada Petani/Pelaku Agribisnis. Pengukuran pencapaian indikator sasaran meningkatnya prestasi kerja para petugas, petani, peternak, promosi, mencapai 95 persen. Indikator sasaran berupa: penilaian petani/pelaku agribisnis di 33 Provinsi, terlaksananya lomba kelompok ternak dan petugas, pemasyarakatan produk buah-buahan, sayuran dan biofarmaka, pekan Flori dan Flora Nasional, partisipasi pemasyarakatan tanaman hias dan hortikultura, meningkatnya jaringan bisnis/networking antara pelaku usaha agribisnis Indonesia dengan pelaku usaha luar negeri dalam 6 event pameran/misi dagang internasional di 6 negara, terciptanya dukungan 2 negara terhadap citra positif persawitan Indonesia dalam event green campaign, tercapainya 25 dokumen kesepakatan/kebijakan baru dalam rangka memperlancar akses pasar ekspor, perlindungan produk pertanian dalam negeri, keseimbangan supplay demand dan peningkatan daya saing, tersedianya 3 jenis kebijakan (Tarif Bea Masuk, Biaya Keluar dan PPN) yang melindungi kepentingan pelaku usaha produk pertanian dalam negeri, termanfaatkannya 3 dokumen bahan rekomendasi kebijakan dan informasi peluang pasar oleh instansi pembina, pelaku usaha dan stakkeholder, terbinanya 6 komoditas strategis dalam memanfaatkan peluang pasar ekspor dan kesepakatan dengan negara mitra ekspor; tersedianya 1 unit cool storage sebagai sarana pemasaran mendukung ekspor; terbinanya SDM di 3 provinsi wilayah sentra produksi di bidang pemasaran ekspor; meningkatnya stakkeholder yang memanfaatkan informasi pengembangan pasar ekspor di 33 provinsi; terjadinya transaksi dari 3 event promosi dalam negeri sebesar Rp. 46,8 miliar; meningkatnya kinerja, prestasi pribadi dan kinerja 24 poktan/ pelaku usaha/ lembaga penerima penghargaan ketahanan pangan bidang PPHP.

Sasaran 4

Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Target Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2010 sebesar 105, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2010 sebesar 103,01 atau 98,10 persen. Apabila dibandingkan dengan capain NTP 2009 sebesar 101,20 mengalami peningkatan sebesar 1,79 persen. Hal ini menunjukkan indeks harga yang diterima petani lebih besar dari indeks harga yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010

42


dibayarkan petani. Meskipun NTP belum dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari kesejahteraan petani, namun NTP sampai saat ini masih merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan petani. Oleh karena itu, NTP disebut salah satu indikator relatif yang menunjukkan tingkat kesejahteraan petani. Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran Peningkatan Kesejahteraan Petani Hasil pengukuran pencapaian indikator sasaran kegiatan pendukung peningkatan kesejahteraan petani rata-rata mencapai 100,58 persen dari target. Sampai dengan Desember tahun 2010 nilai kelompok kinerja, adalah sebagai berikut: a.

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Pengukuran pencapaian indikator sasaran mencapai 100,58 persen. Indikator tersebut berupa: berkembanya usaha agribinis di perdesaan melalui Gapoktan sebanyak 10.000 desa/Gapoktan realisasinya mencapai 8.587 desa/Gapoktan atau 85,87 persen dari target, berkembangnya penyuluhan di lokasi PUAP, dan meningkatnya kapasitas kemampuan pengelola Gapoktan, penyuluh pendamping dan Penyelia mitra tani PUAP rata-rata mencapai 100 persen dari target. b.

Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan melalui LM3 dan Penggerak Membangun Desa (PMD)

Pengukuran pencapaian indikator sasaran mencapai 100,09 persen. Indikator tersebut berupa: berkembangnya usaha tani di lingkungan LM3, tersalurnya bantuan modal usaha LM3 dan PMD. Sasaran ini diwujudkan oleh kegiatan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui LM3 dan PMD; kegiatan LM3 tanaman pangan sebanyak 589 paket, SMD sebanyak 700 paket, penyelamatan sapi betina produktif 125 kelompok, pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis hortikultura kepada LM3 di 434 ponpes. c.

Magang, Sekolah Lapang Kewirausahaan Agribisnis

dan

Pelatihan,

Pendidikan

Pertanian

dan

Pengukuran pencapaian indikator sasaran mencapai 108,54 persen. Indikator sasaran ini berupa: meningkatnya kesadaran kelompok tani alumni SL-PHT dalam mengurangi luas serangan OPT pada tanaman perkebunan mencapai 59,38 dari target. Revitalisasi Perlindungan Perkebunan untuk melaksanakan pengendalian OPT dan non OPT seluas 8.332 ha, pengendalian kebakaran dan gangguan usaha perkebunan (GUP), SL-PHT perkebunan di 19 Provinsi. jumlah petani peserta SL-PHT pada tahun 2010 sejumlah 78 kelompok tani atau sejumlah 1.950 orang/petani dan telah menyelesaikan pelatihan/capaian fisiknya 84 persen, terfasilitasinya PIA di UPT Pelatihan, terfasilitasinya peningkatan kapasitas kompetensi Widyaiswara, terfasilitasinya peningkatan kapasitas pengelola P4S, terselenggaranya Pelatihan bagi aparatur, terselenggaranya pelatihan bagi non-aparatur, terselenggaranya kerjasama pelatihan luar negeri bagi negara-negara ASEAN, Asia Selatan, Pasifik dan Afrika, terstandardisasi & terakreditasinya jenis profesi SDM pertanian, meningkatnya kualitas lembaga pendidikan, meningkatnya jenjang pendidikan formal aparatur, terlaksananya kerjasama pendidikan dalam dan luar negeri, terevaluasinya pelaksanaan retooling di bidang kelapa sawit, tersusunnya SKKNI bidang pertanian, terfasilitasinya sertifikasi penyuluh pertanian, terfasilitasinya pembentukan LSP/LDP, meningkatnya kompetensi Bahasa inggris guru dan dosen, peningkatan keterampilan dasar teknis instruksional Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010

43


dosen STPP, pengembangan Assesor Kompetensi bersertifikat, terbina dan terakreditasinya P4S, dan terfasilitasinya kelembagaan P4S, tersalurnya bantuan modal kerja usaha bagi lulusan SPP terbaik menjadi wirausahawan muda, tersalurnya fasilitasi bagi SPP untuk pendampingan wirausahawan muda pertanian, terselenggaranya Diklat Fungsional RIHP bagi penyuluh dan non-penyuluh pertanian, terlaksananya magang dan SL penerapan GAP/SOP oleh petani dan kelompok tani hortikultura di 20 provinsi. d.

Peningkatan Sistem Penyuluhan, Sumberdaya Manusia Pertanian dan Pengembangan Kelompok Tani

Pengukuran pencapaian indikator sasaran 100 persen. Indikator sasaran berupa: pembinaan dan penyuluhan pertanian, tumbuhnya usaha agribisnis dan kelembagaan petani (Poktan/Gapoktan) melalui Farmers Managed Activities (FMA), tumbuhnya penyuluh swadaya, tumbuhnya kepengurusan FMA, terfasilitasinya kemitraan petani dengan perusahaan/swasta, terbangunnya gedung BPP baru, terehabilitasinya gedung BPP lama, tersedianya perlengkapan kantor untuk BPP, tersusunnya pedoman FMA, pedoman pembentukan kelembagaan tani, kurikulum pelatihan agribisnis dan pedoman Monev FEATI, terbimbing dan terbinanya pelaksanaan FEATI, dan terselenggaranya rencana aksi anti korupsi di lokasi FEATI. Nilai capaian rata-rata indikator Input mencapai 86,75 persen, Output rata-rata mencapai 100,68 persen dan Outcome ratarata mencapai 100 persen. 3.4 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Di samping sasaran strategis Kementerian Pertanian masih ada dukungan sasaran operasional yang berisifat manajemen pembangunan pertanian, yaitu: Kebijakan, Perencanaan, Koordinasi, Keuangan, Kepegawaian, dan Evaluasi, Pengembangan Data Statistik dan Informasi, Kerjasama serta Pengarustamaan gender dan Penyelesaiaan masalah-masalah mendesak dan bencana Alam. Pengukuran pencapaian indikator sasaran mencapai 95,60 persen. Indikator tersebut berupa: Keuangan, Kepegawaian, Monev, Pengembangan Data Statistik dan Informasi Kerjasama serta Pengarustamaan Gender dan Penyelesaian Masalah-Malasah mendesak dan Bencana Alam bidang Peternakan, bidang Tanaman Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dukungan manajemen SDM Pertanian di Kawasan FEATI, dukungan manajemen Perkebunan. Kegiatan-kegiatan tersebut difasilitasi melalui program penunjang Kepemerintahan Yang Baik. Program ini telah menghantarkan Kementerian Pertanian menurunkan Kerugian Negara (KN) dari Rp. 46,5 Miliar menjadi Rp. 27,3 Miliar atau 41,29 persen. Selain itu berdasarkan survei integritas yang telah dilakukan oleh KPK tahun 2010, Kementerian Pertanian menduduki peringkat pertama (score 7,63 dari skala 10) sebagai Lembaga Publik yang memiliki integritas. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan KKN dan penegakan Good Governence and Clean Governence di lingkungan Kementerian Pertanian sudah pada jalur yang tepat (on the right track). 3.4.1

Penyelenggaraan (Internal)

Pengawasan

dan

Pemeriksaan

Aparatur

Negara

Hasil pengukuran pencapaian indikator sasaran berkisar 41,96 hingga 100 persen dari taget. Sampai dengan Desember tahun 2010 nilai kelompok kinerja, adalah sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010

44


berikut. Pengukuran pencapaian sasaran secara umum pencapaian hasil kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan. Beberapa kegiatan yang mencapai target antara lain audit kinerja terhadap 405 Satker atau 105,47 persen dari target sebanyak 384 Satker; pengawasan dengan tujuan tertentu terhadap 4 kegiatan atau 200 persen dari target sebayak 2 kegiatan; evaluasi terhadap LAKIP Eselon I sebanyak 12 LAKIP atau 100 persen dari target 12 LAKIP; evaluasi program/kegiatan strategik terhadap 4 kegiatan atau 100 persen dari target sebanyak 4 kegiatan; reviu laporan keuangan sebanyak 2 laporan atau 100 persen dari target sebanyak 2 laporan; dan pengawalan program/kegiatan strategis sebanyak 4 laporan atau 100 persen dari target. Kegiatan tersebut didukung dengan anggaran Rp.27.174.687.720 dengan realisasi Rp.21.693.372.216 atau 79,82 persen. Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Apapratur Negara (Internal) akuntabilitas tahun 2010 rata-rata mencapai 92,84 persen. Sasaran ini hanya bersifat keluaran, karena hasil pemeriksaan dapat dipergunakan untuk melakukan perbaikan manajemen. 3.4.2 Beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sesuai target. Audit anggaran bantuan luar negeri (BLN) terhadap 17 Satker atau 70,83 persen dari target sebanyak 24 Satker; audit khusus/investigasi terhadap 14 kasus pengaduan atau 38,89 persen dari target sebanyak 36 kasus; monitoring penyelesaian TLKN pada 31 Provinsi atau 96.88 persen dari target; dan pengawalan dan pendampingan proses pengadaan barang dan jasa sebanyak 8 kegiatan atau 66,67 persen dari target sebanyak 12 kegiatan. Secara umum outcome maupun benefit dari kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Apapratur Negara (Internal) yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal adalah dimanfaatkannya laporan hasil audit yang dapat digunakan untuk melakukan perbaikan manajemen dari satker yang diperiksa. Salah satu indikator kinerja yang digunakan adalah semakin menurunnya saldo nilai kerugian negara yang ditemukan dalam audit sebagai tindak lanjut terhadap berbagai saran dalam laporan hasil pemeriksaan baik yang menyangkut temuan administrasi maupun temuan kerugian negara. 3.4.3

Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Sampai dengan Desember tahun 2010 nilai kelompok kinerja ini karena sifatnya hanya fasilitasi dan monitoring, maka tidak disajikan secara rinci, karena hanya bersifat fasilitasi sarana dan prasarana penunjang. 3.4.4

Pendidikan Tinggi

Hasil pengukuran pencapaian sasaran terselenggaranya pendidikan tinggi pertanian di STPP sebanyak 557 orang lulusan STPP atau 100 persen dari target, dan lulusan retooling sebanyak 687 orang atau 100 persen dari target. Pengukuran kinerja kegiatan: Input berupa dana Rp.19.844.600.000 terealiasi Rp.16.757.711.400 atau sebesar 84,44 persen, Output rata-rata 100 persen.


45


3.4.5

Pendidikan Menengah

Hasil pengukuran pencapaian sasaran terselenggaranya pendidikan menengah sebanyak 5.000 orang atau 100 persen dari target. Nilai capaian kinerja kegiatan: Input berupa dana sebesar Rp.55.113.000.000 terealisasi Rp.46.440.913.700 atau 84,26 persen, Output rata-rata 100 persen. 3.5. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2010 anggaran yang bersumber dari APBN untuk Kementerian Pertanian sebesar Rp. 8,95 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 7 (tujuh) Program Pembangunan Pertanian dimana sebesar 20 persen berada di pusat dan 80 persen dialokasikan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Alokasi anggaran tersebut telah memperhatikan keseimbangan antara pusat-daerah. Alokasi anggaran di pusat sebagian besar dimanfaatkan langsung oleh petani di seluruh Indonesia seperti untuk bantuan penanggulangan bencana alam dan kerusuhan, sedangkan ke daerah disalurkan dalam bentuk Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan untuk membiayai kegiatan operasional dan fisik. Secara total sampai dengan Desember 2010 realisasi penyerapannya mencapai Rp. 8,03 triliun atau 89,69 persen. Penyerapan anggaran per Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sampai dengan bulan 31 Desember 2010 seperti (Tabel III.10 Lampiran). 3.6. Hambatan Dan Kendala Pelaksanaan kinerja pembangunan pertanian tahun 2010 masih banyak ditemui hambatan/kendala, namun secara umum pelaksanaannya dapat diatasi/ ditanggunglangi. Hambatan yang dijumpai antara lain: 1.

Cakupan tugas, komoditas dan tanggung jawab dalam pembangunan pertanian sangat besar, serta keterkaitan dengan pihak-pihak lain. Pembangunan Pertanian yang terintegrasi dalam suatu kawasan telah dicoba untuk di wujudkan dengan berbagai kegiatan, namun demikian besarnya wilayah kerja yang secara geografis terpisah-pisah dalam kepulauan dan memiliki beragam agroklimat dan agro ekosistem secara teknis membutuhkan alokasi anggaran yang memadai.

2.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa rantai pasok (SCM) dan pasar yang berkeadilan di tingkat lapangan khususnya produk pertanian masih jauh dari harapan. Petani dan produsen masih merasa kesulitan dalam mendapatkan keuntungan yang proporsional dan pada umumnya mengalami kesulitan dalam memecahkan permasalahan ini meskipun telah diinisiasi dengan pengaktifan berbagai kelembagaan dan kelompok-kelompok usaha dalam membantu menciptakan pasar yang adil.

3.

Perhatian penggunaan sarana produksi lebih ditekankan pada aspek input produksi (benih, pupuk dan pestisida), sementara pengembangan sarana peralatan dan mesin produksi, penggunaan sarana modern masih terbatas. Dilain pihak penerapan usahatani sesuai dengan norma dan aturan baku (GAP dan SOP) belum memadai. Kemampuan institusi perbenihan (pemerintah, swasta maupun penangkar) untuk menyediakan benih bermutu varietas unggul masih terbatas. Selain itu insentif bagi pelaku usaha perbenihan (penangkar, produsen dan grower)


46


kurang memadai. Hal ini telah menyebabkan meningkatnya penggunaan/peredaran benih asalan dan benih impor ilegal. 4.

Permasalahan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pertanian di daerah yang masih rendah serta terbatasnya jumlah tenaga/petugas yang benar-benar menguasai dibidang teknis, menyebabkan sebagian kegiatan mengalami keterlambatan dan bahkan ada yang tidak dapat melaksanakan.

5.

Masalah Administrasi dan Manajemen, antara lain: a. Proses pencairan dana yang dibintang memerlukan waktu penyelesaian yang lama. b. Kebijakan anggaran nasional mengharuskan dilakukan revisi. c. Belum lancarnya arus pelaporan dari satker lingkup Kementan dan pelaksanaan kegiatan belum konsisten dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga banyak kegiatan yang menumpuk di triwulan akhir;

6.

Masalah Kelembagaan dan SDM antara lain: a. Kelembagaan dan kemitraan usaha masih lemah, petani belum terlibat langsung dalam kegiatan agribisnis secara utuh serta wawasan dan kemampuan SDM kewirausahaan petani/kelompok juga masih lemah. Kegiatan usaha kelompok juga berdasarkan hamparan dengan usaha campuran, belum menurut kelompok komoditas, di samping kelompok yang ada masih berorientasi pada produksi. b. Petugas pengelola keuangan yang telah mendapat pelatihan, dimutasikan ke unit kerja lain. c. Sumberdaya manusia pertanian baik kuantitas maupun kualitasnya masih terbatas. d. Penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan bidang tugasnya. e. Pelaksanaan PP No.41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah berimplikasi kepada pelaksanaan kegiatan di daerah.

7.

Masalah Teknis, antara lain: a. Masih lemahnya kelembagaan petani sehingga mengakibatkan lemahnya posisi tawar petani dan rendahnya akses petani ke sumber daya. b. Terbatasnya akses modal petani untuk usaha pertanian. c. Petani belum mengadopsi teknologi pertanian secara optimal. d. Rendahnya produktivitas pertanian sebagai akibat dari (1) keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, (2) serangan OPT, dan (3) dampak anomali iklim. e. Ketergantungan bahan baku dan sarana produksi pertanian yang bersumber dari impor.


47


3.7.

Upaya dan Tindaklanjut.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan utama, akan ditempuh berbagai upaya, antara lain: 1.

2.

3.

4.

5.

6. 7. 8. 9.

Menerbitkan Pedum, juknis, SK Pengelola Keuangan, serta mengoptimalkan pemanfaatan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Berbagai perangkat aturan tersebut diupayakan untuk diselesaikan lebih awal dan dikirim ke daerah tepat waktu, serta terlebih dahulu dilakukan sosialiasi. Meningkatkan koordinasi di tingkat Pusat dengan melakukan pengembangan jejaring kerja dengan memanfaatkan forum-forum koordinasi lintas sektoral seperti: Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, Kemenko Kesra, dan lingkup Kementerian Pertanian. Koordinasi dilakukan dalam rangka penjabaran tugas pokok dan fungsi unit kerja secara lebih jelas dan tegas antara tugas pembinaan (steering), pengawasan (controling), dan pelaksanaan (rowing). Peningkatan koordinasi antara Pusat dan Daerah melalui pertemuan-pertemuan di pusat dan regional. Upaya-upaya percepatan kegiatan melalui: (a) penetapan calon petani/calon lokasi (CP/CL) lebih awal (T-1), (b) menggerakkan petugas lapangan untuk proaktif mendampingi petani, (c) persiapan tender lebih awal, (d) penetapan pengelolaan keuangan dilakukan lebih awal, dan (e) peningkatan monitoring dan evaluasi dilapangan. Hal ini dalam rangka mencari jalan keluar yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan di daerah secara cepat dan tepat. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (Prov/Kab/Kota) terkait pergantian pejabat pengelola keuangan di daerah agar apabila terjadi pergantian pejabat pengelola keuangan, harus dibarengi dengan penetapan pejabat yang baru, hal ini dilakukan agar program/kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal palang yang telah ditetapkan oleh daerah. Melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang realiasinya rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta menghimpun permasalahan, kendala dan hambatan yang timbul serta mencarikan jalan keluarnya. Perbaikan sistem perencanaan kinerja, dan perencanaan anggaran secara selektif. Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada petugas dan petani serta meningkatkan koordinasi untuk mengoptimalkan pelaku usaha di daerah. Penerapan Good Agriculture Pratices (GAP), dan Perencanaan berbasis kinerja. Meningkatkan penggunaan sumberdaya lokal yang berwawasan lingkungan.


48


BAB IV PENUTUP

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional yang diselaraskan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Menteri Pertanian. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban oleh Menteri Pertanian kepada Presiden RI dan masyarakat. Kementerian Pertanian pada tahun 2010 telah menetapkan empat sasaran strategis, yaitu: (1) Peningkatan Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, (2) Peningkatan Diversifiaksi Pangan, (3) Peningkatan Daya Saing, Nilai Tambah dan Ekspor, dan (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Kementerian Pertanian telah melaksanakan 3 (tiga) program utama, yaitu: (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (2) Program Pengembangan Agribisnis, dan (3), Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, serta 4 (empat) program penunjang, yaitu; (1) Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas, (2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, (3) Program Pendidikan Tinggi, dan (4) Program Pendidikan Menengah. Program tersebut diimplementasikan ke dalam 26 kegiatan utama. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran: (1) Peningkatan Swasembada : (a) kedelai mencapai 69,85 persen dari target 1.300 ribu ton biji kering, (b) gula mencapai 80,00 persen dari target 2.996 ribu ton, dan (c) daging sapi mencapai 106,80 persen dari target 412 ribu ton karkas, serta Swasembada Berkelanjutan: (d) padi mencapai 99,60 persen dari target 66.680 ribu ton GKG, (e) jagung mencapai 92,75 persen dari target 19.800 ribu ton pipilan kering; (2) Peningkatan diversifikasi pangan, antara lain; persentase penurunan konsumsi beras pertahun target 1,50 persen realisasinya mencapai 1,43 persen atau 95,33 persen; persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian belum menunjukkan peningkatan dari target yang ditetapkan sebesar 3,64; persentase konsumsi pangan hewani menunjukkan peningkatan yang signifikan hal ini terlihat dari target sebesar 4,61, realisasinya 7,23 atau 156,83 persen; persentase konsumsi buah-buahan menunjukkan hasil yang sangat signifikan dari target 2,98 realisasinya mencapai 20,94, atau 702,68 persen; dan konsumsi sayuran belum menunjukkan peningkatan dari target 2,45 capaiannya. (3) Peningkatan Daya Saing, Nilai Tambah dan Ekspor, yaitu: (a) Jumlah sertifikasi produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet (pemberlakukan sertifikasi wajib) mencapai 40 persen dari target 25 sertifikasi, (b) Persentase peningkatan produk olahan yang diperdagangkan mencapai 95 persen dari target sebesar 20 persen, (c) Persentase peningkatan substitusi tepung gandum/ terigu mencapai 80 persen dari target 5 persen, (d) Persentase pemenuhan sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri mencapai 100 persen dari target 20 persen dan (c) Persentase peningkatan surplus neraca perdagangan mencapai 858,44 persen dari target 6,04 persen; dan (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani dimana Nilai Tukar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010

49


Petani (NTP) mencapai 103,01 (98,10 persen) dari target NTP 2010 sebesar 105, hal ini menunjukan kesejahteraan petani cenderung meningkat, walaupun laju pertumbuhannya belum sesuai target. Keberhasilan tersebut berdampak pada meningkatnya ketahanan pangan nasional (khususnya melalui penyediaan dan diversifikasi pangan), meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor pertanian nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.


50


STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERTANIAN MENTERI PERTANIAN WAKIL MENTERI STAF AHLI 1. Bidang Lingkungan; 2. Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian; 3. Bidang Kerja Sama Internasional; 4. Bidang Inovasi dan Teknologi; 5. Bdang Investasi Pertanian.

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

SEKRETARIAT JENDERAL

INSPEKTORAT JENDERAL

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN


DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

BADAN KETAHANAN PANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BADAN KARANTINA PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN


TABEL III.10 REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010

ES1 (1) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

URAIAN (2) SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN TANAMAN PANGAN DITJEN HORTIKULTURA DITJEN PERKEBUNAN DITJEN PETERNAKAN DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN DITJEN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN BADAN KETAHANAN PANGAN BADAN KARANTINA PERTANIAN JUMLAH


DIPA (3) 1,475,369,329,000 66,097,200,000 1,059,094,135,000 418,949,550,000 454,116,000,000 1,141,507,952,000 373,008,800,000 926,834,418,000 944,665,073,000 1,247,591,158,000 397,683,500,000 448,006,857,000 8.952.923.972.000

TOTAL REALISASI (4) 1.255.954.884.644 54.228.210.400 954.024.529.123 387.978.800.337 406.385.165.291 1.045.310.547.264 335.179.114.110 820.479.227.062 886.347.227.578 1.092.432.585.352 365.193.918.643 424.773.729.055 8.028.287.938.859

% (5) 85,12 82,04 90,07 92,60 89,48 91,57 89,85 88,52 93,82 87,56 91,83 94,81 89,67

Kementerian Pertanian TABEL III.11. a. DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTANIAN MENURUT GOLONGAN/RUANG PER DESEMBER 2010

NO.

UNIT ESELON

Gol.IV

Gol.III

Gol.II

Gol.I

Jumlah

e

d

c

b

a

Jml

d

c

b

a

Jml

d

c

b

a

Jml

d

c

b

a

Jml Seluruhnya

1

Sekretariat Jenderal

4

10

8

39

82

143

142

96

407

231

876

63

62

40

57

222

1

6

0

3

10

1.251

2

Inspektorat Jenderal

0

5

38

23

23

89

29

29

69

43

170

4

19

10

19

52

0

3

0

0

3

314

3

Ditjen Tanaman Pangan

1

4

5

29

48

87

69

57

202

194

522

40

68

89

329

526

6

29

0

5

40

1.175

4

Ditjen Hortikultura

0

4

3

24

27

58

40

34

96

78

248

13

24

28

43

108

5

7

3

0

15

429

5

Ditjen Peternakan & Keswan

2

1

21

69

150

243

126

239

622

264

1.251

113

219

70

318

720

55

78

5

19

157

2.371

6

Ditjen Perkebunan

1

6

8

39

68

122

104

79

291

473

947

17

61

521

81

680

3

12

0

5

20

1.769

7

Ditjen Prasara & Sarana Pertanian0

2

3

15

19

39

33

25

69

52

179

14

17

27

18

76

2

0

0

0

2

296

8

Ditjen P2HP

0

5

5

26

40

76

48

54

71

47

220

21

26

24

9

80

2

1

0

0

3

379

9

Badan Litbang Pertanian

117

103

135

279

477

1.111

782

827

1.445

1.269

4.323

456

480

283

1.191

2.410

95

304

26

244

669

8.513

10 Badan Penyuluhan & PSDMP

5

10

29

86

184

314

201

195

370

381

1.147

84

105

146

490

825

44

96

30

81

251

2.537

11 Badan Ketahanan Pangan

1

4

1

16

19

41

33

34

136

51

254

9

12

9

19

49

0

2

0

1

3

347

12 Badan Karantina Pertanian

0

1

6

35

118

160

214

492

591

363

1.660

44

384

207

404

1.039

5

31

0

5

41

2.900

131

155

262

680

1.255

2.483

1.821

2.161

4.369

3.446

11.797

878

1.477

1.454

2.978

6.787

218

569

64

363

1.214

22.281

Jumlah


Kementerian Pertanian TABEL. III.11.b DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN KEMENTERIAN PERTANIAN PER DESEMBER 2010 NO.

UNIT ESELON

S3

S2

TINGKAT PENDIDIKAN S1/D4 D3/SM SLTA

SLTP

SD

JUMLAH

1


16

158

446

58

545

17

11

1.251

2


1

109

121

11

60

7

5

314

3


3

71

374

49

616

32

30

1.175

4

Ditjen Hortikultura

7

69

160

13

151

12

17

429

5

Ditjen Peternakan

20

428

412

150

1.033

125

203

2.371

6

Ditjen Perkebunan

3

123

496

76

1.020

25

26

1.769

7

Ditjen PLA

1

40

126

12

105

7

5

296

8

Ditjen P2HP

8

72

171

17

106

3

2

379

9


375

1.114

2.237

427

3.389

310

661

8.513

10 Badan Peng. SDMP

17

301

767

150

989

104

209

2.537


6

46

143

12

128

2

10

347


5

431

851

228

1.334

26

25

2.900

462

2.962

6.304

1.203

9.476

670

1.204

22.281

TOTAL


TABEL III.iii8.e. VALIDASI AKHIR PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT JENIS KELAMIN KEMENTERIAN PERTANIAN PER DESEMBER 2010 NO.

UNIT ESELON

JENIS KELAMIN L

P

JUMLAH

1


793

458

1.251

2


202

112

314

3


735

440

1.175

4

Ditjen Hortikultura

265

164

429

5

Ditjen Peternakan

1.659

712

2.371

6

Ditjen Perkebunan

1.116

653

1.769

7

Ditjen PLA

185

111

296

8

Ditjen P2HP

202

177

379

9


5.961

2.552

8.513

1.777

760

2.537


190

157

347


1.882

1.018

2.900

14.967

7.314

22.281

10 Badan Peng. SDMP

TOTAL

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents