LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2015

Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

i

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) Tahun 2015. Laporan ini berisi uraian pertanggungjawaban atas keberhasilan, hambatan dan permasalahan yang dialami PPKK dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama tahun 2015. Kegiatan penanggulangan krisis kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang tertuang dalam RKAKL PPKK tahun anggaran 2015. Pencapaian kinerja PPKK yang termasuk dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknislainnya dilakukan melalui Upaya Kesiapsiagaan; Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan; Kegiatan Pengadaan

Fasilitas

dan

Perlengkapan

Penanggulangan

Krisis

Kesehatan;

dan

Penyelenggaraan Tupoksi lainnya. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan telah memenuhi target indikator yang ditetapkan yaitu : 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan

upaya

pengurangan

risiko

krisis

kesehatan

di

wilayahnya

(34

kabupaten/kota); 2. Jumlah Provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya (6 provinsi). Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penanggulangan KrisisKesehatan ini dapat memberikan manfaat maupun informasi mengenai evaluasi kinerja selama tahun 2015 bagi semua pihak yang berkepentingan. Jakarta, 26 Januari 2016 Kepala Pusat Krisis Kesehatan

dr. Achmad Yurianto NIP 196203112014101001


ii

IKHTISAR EKSEKUTIF Tugas pokok PPKK adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019,PPKKberada dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kesehatan, dengan outcome meningkatnya upaya pengurangan risiko krisis kesehatan. Indikator yang ditetapkan berupa: 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya; 2. Jumlah Provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya. Pencapaian target di tahun 2015 adalah sebanyak 34kabupaten/kota dan 6 provinsi rawan bencana. Kegiatan penanggulangan krisis kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja anggaran yang tertuang dalam RKA-K/L PPKK tahun anggaran 2015, dengan alokasi sebesarRp.60.998.712.000,- (Enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah). Sebesar 55,25% dari alokasi anggaran tersebut, berhasil direalisasikan. Sedangkan target fisik yang berhasil tercapai adalah sebesar 87%. Pada prinsipnya, alokasi anggaran di PPKK dikelompokkan untuk empat kelompok kegiatan, yaitu upaya kesiapsiagaan, upaya penanggulangan bencana, pengadaan fasilitas dan perlengkapan penanggulangan bencana, dan anggaran untuk tupoksi lain. Empat kelompok kegiatan beserta rincian realisasi anggaran dan pencapaian target fisiknya adalah sebagai berikut : 1. Upaya Kesiapsiagaan dalam rangka Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana dengan capaian realisasi anggaran sebesar 71,8% dan pencapaian target fisik sebesar 77,4%. 2. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana dengan capaian realisasi anggaran sebesar 56,97% dan pencapaian target fisik sebesar 100%. 3. Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana dengan capaian realisasi anggaran sebesar 27,14% dan pencapaian target fisik sebesar 66,75%. 4. Penyelenggaraan Tupoksi Lain dengan capaian realisasi anggaran sebesar 65,16% dan pencapaian target fisik sebesar 72%. Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

iii

Selain menyajikan informasi pencapaian indikator, laporan ini jugauntuk menyajikan kinerja PPKK tahun 2015 dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Perjanjian Kinerja PPKK.Demikian gambaran umum dan Laporan Akuntabilitas Kinerja PPKK tahun 2015, semoga dapat bermanfaat dalam penentuan kebijakan selanjutnya. Kepala Pusat Krisis Kesehatan

dr. Achmad Yurianto NIP 196203112014101001


iv

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI

……………………………………………………………………………………………… i ……………………………………………………………………………………………. ii

…………………………………………………………………………………………………………. iv

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………………….. 1 A. LATAR BELAKANG ............................................................................................. 1 B. MAKSUD DAN TUJUAN ……………………………....................................................... 7 C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............................................................................. 8 D. SISTEMATIKA .................................................................................................... 10 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ..................................................... 11 A. PERENCANAAN KINERJA ................................................................................ 11 B. PERJANJIAN KINERJA ...................................................................................... 12 C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ............................................................... 13 D. KEBIJAKAN DAN PROGRAM ........................................................................... 14 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................ 17 A. PENGUKURAN KINERJA .................................................................................. 17 B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 ............................................... 17 1. Pencapaian Target Rencana Kinerja Tahunan .................................... 18 2. Peningkatan Peran dan Fungsi PPK Regional dan Sub-Regional ......... 22 3. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan ........................................... 25 4. Keberhasilan ....................................................................................... 33 5. Permasalahan ..................................................................................... 34 6. Usulan Pemecahan Masalah .............................................................. 35 C. SUMBER DAYA

.............................................................................................. 35

1. Sumber Daya Manusia

...................................................................... 35

2. Sarana dan Prasarana ........................................................................ 39 3. Sumber Daya Keuangan ..................................................................... 41 BAB IV PENUTUP ....................................................................................................... 46 LAMPIRAN ................................................................................................................ 47


1

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan adalah laporan pertanggungjawaban secara tertulis Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan selama setahun. Melalui LAK, dapat diketahui hasil pencapaian termasuk keberhasilan, hambatan, dan masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan di tahun berikutnya. LAK merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikembangkan untuk mewujudkan good governance dan result oriented government. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (performance-base management) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dengan demikian, untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, perlu disusun laporan akuntabilitas di setiap akhir tahun. Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode lima tahun. Kementerian Kesehatan menyusun Renstra dengan mengacu pada Visi, Misi, dan Nawacita Presiden yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. RPJMN memuat memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas-kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintaskewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan.

Penyusunan

Renstra

Kementerian

Kesehatan

dilaksanakan

melalui

pendekatan: teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up).


2

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu: 1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.


3

Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia. Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome). Dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah: 1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012). 2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup. 3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%. 4. Meningkatnya

upaya peningkatan

promosi

kesehatan

dan

pemberdayaan

masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif. 5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang akan dicapai adalah: 1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%. 2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan adalah: 1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85%. b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik sebesar 18,2%. c. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar 80%. 2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: a. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan sebesar 40%. b. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%. c. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%. d. Menurunnya prevalensi merokok pada pada usia ≤ 18 tahun sebesar 5,4%. Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

4

3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi sebanyak 5.600. b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi sebanyak 481 kab/kota. 4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90%. b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 35 jenis. c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat sebesar 83%. 5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak 5.600 Puskesmas. b. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60%. c. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 56,910 orang. 6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan. b. Meningkatnya persentase kab/kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80%. 7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan sebesar 20%. b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak 15. c. Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan yang diimplementasikan sebanyak 40.


5

8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: a. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 34 provinsi. b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak 100 rekomendasi. 9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: a. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35 buah. b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan sebanyak 120 rekomendasi. c. Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan. 10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: a. Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki temuan kerugian negara ≤1% sebesar 100%. 11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: a. Meningkatnya persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan sebesar 90%. b. Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%. 12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: a. Meningkatnya persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar 80%. b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk akses pelayanan e-health sebesar 50% Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang efektif dan efisien maka yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan,


6

dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus kegiatan, kesehatan, pembangunan kesehatan. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada tiga hal penting yakni: 1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care) Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis upaya yaitu: a. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat. b. Melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat. c. Melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan. d. Memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan. Untuk penguatan ketiga fungsi tersebut, perlu dilakukan Revitalisasi Puskesmas, dengan fokus pada 5 hal, yaitu: 1) peningkatan SDM; 2) peningkatan kemampuan teknis dan manajemen Puskesmas; 3) peningkatan pembiayaan; 4) peningkatan Sistem Informasi Puskesmas (SIP); dan 5) pelaksanaan akreditasi Puskesmas. Peningkatan sumber daya manusia di Puskesmas diutamakan untuk ketersediaan 5 jenis tenaga kesehatan yaitu: tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kefarmasian dan analis kesehatan. Upaya untuk mendorong tercapainya target pembangunan kesehatan nasional, terutama melalui penguatan layanan kesehatan primer, Kementerian Kesehatan mengembangkan program Nusantara Sehat. Program ini menempatkan tenaga kesehatan di tingkat layanan kesehatan primer dengan metode team-based. Kemampuan manajemen Puskesmas diarahkan untuk meningkatkan mutu sistem informasi kesehatan, mutu perencanaan di tingkat Puskesmas dankemampuan teknis untuk pelaksanaan deteksi dini masalah kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pemantauan kualitas kesehatan lingkungan. Pembiayaan Puskesmas diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan promotif dan preventif secara efektif dan efisien dengan memaksimalkan sumber pembiayaan Puskesmas. Pengembangan sistem informasi kesehatan di Puskesmas diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi masalah kesehatan dan capaian pembangunan kesehatan yang dilakukan secara tepat waktu dan akurat. Pelaksanaan akreditasi Puskesmas dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan difokuskan pada daerah yang menjadi prioritas pembangunan kesehatan. 2. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum Of Care). Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

7

Pendekatan

ini

dilaksanakan

melalui

peningkatan

cakupan,

mutu,

dan

keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut. 3. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan. Program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan. Sasaran strategis dokumen perencanaan RPJMN Tahun 2015-2019 dan perencanaan strategis di Kementerian Kesehatan selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kesehatan Tahun 2015. Tugas pokok Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan kinerja PPKK tahun 2015 merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator berdasarkan program, kebijakan dan sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan strategis pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan perencanaan strategis di Kementerian Kesehatan melalui Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) PPKK disusun berdasarkan laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKK dan PPK Regional serta Sub-Regional, sesuai DIPA PPKK tahun 2015. Laporan tahun anggaran 2015 ini diharapkan dapat menjadi cerminan bagi semua komponen pelaksana kegiatan penanggulangan krisis kesehatan. Perlu disadari bahwa laporan akuntabilitas ini belum dapat memberikan gambaran upaya penanggulangan krisis kesehatan secara utuh, karena berbagai kendala penilaian terhadap program dan kegiatan yang perlu disempurnakan di masa mendatang. B. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan tahun anggaran 2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan yang memuat keberhasilan maupun


8

kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/kebijakan tahun anggaran 2015, serta masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan di tahun 2016. C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas pokok Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144 tahun 2010 adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan menyelenggarakan fungsi berikut: 1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penanggulangan krisis kesehatan; 2. pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan krisis kesehatan; 3. pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penyajian informasi pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan krisis kesehatan; 4. koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan krisis kesehatan; Adapun susunan organisasi PPKK terdiri dari: 1. Bagian Tata Usaha 2. Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan 3. Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan 4. Bidang Pemantauan dan Informasi


9

KEPALA PUSAT KRISIS KESEHATAN dr. Achmad Yurianto

KEPALA BAGIAN TATA USAHA drg. M. Kamaruzzaman, MSc

KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI

KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN

KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

dr. Rien Pramindari, MKM

Yana Irawati, SKM, MKM

Ir. Mohammad Yunus, MT

KEPALA BIDANG PEMANTAUAN DAN INFORMASI

KEPALA BIDANG TANGGAP DARURAT DAN PEMULIHAN

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN, MITIGASI DAN KESIAPSIAGAAN

Lita Sianipar, SKM, M.Epid

dr. Indro Murwoko

drs. M. Royan, M.Kes

KEPALA SUBBIDANG PEMANTAUAN

KEPALA SUBBIDANG TANGGAP DARURAT

KEPALA SUBBIDANG PENCEGAHAN DAN MITIGASI

drs. Dodi Iriyanto

dr. M. Imran Saleh Hamdani, MKM

Yuniyati, S.Sos, M.Si

KEPALA SUBBIDANG INFORMASI

KEPALA SUBBIDANG PEMULIHAN

KEPALA SUBBIDANG KESIAPSIAGAAN

drg. A. Hadijah Pandita, M.Kes

dr. Ina Agustina Isturini, MKM

dr. Ira Cyndira Tresna

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan. Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

10

D. SISTEMATIKA Laporan Akuntabilitas Kinerja PPKK disusun dengan sistematika berikut : 1. Bab I (Pendahuluan)—Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, serta sistimatika penulisan laporan. 2. Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja)—Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan serta cara pencapaian tujuan. Pada awal bab ini disajikan gambaran singkat sasaran yang ingin dicapai Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan pada tahun 2015. 3. Bab III (Akuntabilitas Kinerja)—Bab ini menyajikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas Kinerja, termasuk didalamnya menguraikan sistematika keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. 4. Bab IV (Penutup). 5. Lampiran.

Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan

11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. PERENCANAAN KINERJA Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi penanggulangan krisis kesehatan, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPPKK) ditetapkan sebagai salah satu unit kerja yang berada di bawah Menteri Kesehatan. Adapun untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana tingkat nasional, Kementerian Kesehatan berada di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Presiden

Menko Kesra

Kementerian Kesehatan

PPK Regional /Dinkes Provinsi / Kab/Kota

Kementerian/ Lembaga lain

BNPB

BPBD

Gambar 2.1. Alur penyelenggaraan penanggulangan bencana Tugas dan kewenangan PPPKK adalah merumuskan kebijakan, memberikan standar dan arahan serta mengkoordinasikan penanganan krisis dan masalah kesehatan lain, baik dalam tahap sebelum, saat maupun setelah terjadinya. Dalam pelaksanaannya dapat melibatkan instansi terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah, LSM, lembaga internasional, organisasi profesi maupun organisasi kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perencanaan kinerja PPPKK merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan


12

dalam sasaran strategis. Dalam Rencana Aksi Kegiatan PPPKK, telah disusun Indikator Kinerja Kegiatan dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran organisasi. Tabel 2.1.Rencana Aksi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan No 1.

Kegiatan

Sasaran

Penanggulangan Terselenggara Krisis Kesehatan nya upaya penanggulang an krisis kesehatan secara cepat, tepat dan menyeluruh serta terkoordinasi.

Indikator Kinerja Kegiatan 1. Jumlah Kab./Kota yang mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya 2. Jumlah Provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya

2015 34

Target 2016 2017 2018 2019 34 34 34 34

7

7

7

7

B. PERJANJIAN KINERJA Sasaran strategis dokumen perencanaan RPJMN Tahun 2015-2019 dan perencanaan strategis di Kementerian Kesehatan, selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kesehatan Tahun 2015. Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan TA 2015 Sasaran Meningkatnya upaya pengurangan risiko krisis kesehatan

Indikator Kinerja

Target

Jumlah Kab./Kota yang mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya Jumlah Provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya

34 Kabupaten/ Kota

7 Provinsi

Pernyataan penetapan kinerja tersebut mengartikan pernyataan kesanggupan dari pimpinan PPPKK untuk mewujudkan suatu target kinerja, yaitu bahwa 34 kab./kota mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya dan bahwa 7 provinsi mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan

6

13

untuk mendukung pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya. 34 kab./kota dan 7 provinsi tersebut dipilih berdasarkan tingginya indeks risiko bencana yang dimiliki sesuai data IRBI (Indeks Rawan Bencana Indonesia) yang dibuat oleh BNPB, berdasarkan karakteristik sosioekonomi dan geografisnya (diprioritaskan kab./kota yang merupakan daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan) dan berdasarkan profil kesehatan daerahnya (diprioritaskan kab./kota yang merupakan daerah bermasalah kesehatan). Untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut, PPPKK menetapkan tujuan, sasaran dan kebijakan dalam penanggulangan krisis kesehatan. C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan

Pusat

Penanggulangan

Krisis

Kesehatan

adalah

terselenggaranya

penanggulangan krisis kesehatan yang mengutamakan pengurangan resiko krisis kesehatan melalui keterpaduan antar program, pemanfaatan teknologi informasi, pelaksanaan kegiatan disertai monitoring evaluasi yang berkesinambungan serta peningkatan kualitas dan pemerataan sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, PPPKK telah menetapkan strategi sebagai berikut yaitu: 1.

Memperkuat kerangka hukum penanggulangan krisis kesehatan baik untuk pra, tanggap darurat dan paska krisis;

2. Memperkuat manajemen risiko di daerah risiko bencana termasuk dengan penguatan fasilitas kesehatan serta optimalisasi pemanfaatan epidemiologi kebencanaan; 3. Meningkatkan standar peningkatan kapasitas SDM melalui akreditasi nasional dan internasional; 4. Meningkatkan peran lintas program, lintas sektor dan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan; 5. Meningkatkan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan krisis kesehatan, termasuk dengan LP, LS, NGO/LSM, masyarakat dan Internasional; 6. Menetapkan status kelembagaan PPK regional/sub regional menjadi UPT Pusat; 7. Menjadikan regional sebagai center of excellent untuk implementasi kerjasama Academy, Bussiness, Government for Community Empowerment (ABG for CE) dalam rangka pelatihan dan penelitian pengurangan risiko bencana; 8. Menyediakan dan memanfaatkan teknologi informasi diawali dengan penyusunan grand design sistem informasi; 9. Mengembangkan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala. Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan

14

D. KEBIJAKAN DAN PROGRAM Dalam penanggulangan krisis kesehatan diarahkan mengikuti kebijakan berikut. 1. Lebih menitikberatkan pada upaya pengurangan resiko krisis kesehatan dengan tetap meningkatkan kualitas untuk kegiatan tanggap darurat dan paska krisis kesehatan; 2. Peningkatan kualitas dan pemerataan kemampuan sumber daya penanggulangan krisis kesehatan; 3. Pengarusutamaan penanggulangan krisis kesehatan dalam kebijakan maupun kegiatan lintas program, lintas sektor dan masyarakat; 4. Peningkatan peran regional dalam penanggulangan krisis kesehatan; 5. Penyediaan,

pengembangan

dan

pemanfaatan

teknologi

informasi

untuk

peningkatan upaya penanggulangan krisis kesehatan; 6. Optimalisasi pelaksanaan monitoring evaluasi untuk peningkatan kualitas program yang berkesinambungan. Program dan kegiatan di Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan merupakan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya yang terbagi menjadi empat kelompok besar kegiatan, antara lain: 1. Upaya Kesiapsiagaan dalam rangka Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana yang mencakup output: a. Petugas Terlatih Penanggulangan Krisis Kesehatan b. Kebijakan/Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan c. Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan d. Dokumen Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan e. Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan 2. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencanayang mencakup output Laporan Penanggulangan Bencana. 3. Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana yang mencakup output: a. Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi b. Gedung Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional c. Perlengkapan Penanggulangan Bencana d. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4. Penyelenggaraan Tupoksi Lain yang mencakup ouput: a. Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan

15

b. Laporan Pembinaan, Kinerja, Kepegawaian, dan Kegiatan c. Layanan Perkantoran Alokasi anggaran tahun 2015 untuk menunjang capaian indikator dalam kelompok pada Tabel 2.3., antara lain: 5. Upaya Kesiapsiagaan dalam rangka Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana dengan alokasi sebesar Rp 22.595.936.000,-. 6. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana dengan alokasi sebesar Penanggulangan Bencana Rp 3.690.048.000,-. 7. Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana dengan alokasi sebesar Rp 19.056.635.000,-. 8. Penyelenggaraan Tupoksi Lain dengan alokasi sebesar Rp 15.656.093.000,-. Terkait dengan pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, PPPKK telah menetapkan indikator kinerja kegiatan, yaitu : 1. Jumlah Kab./Kota yang mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya. 2. Jumlah Provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya. Kabupaten/Kota dipandang telah mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya apabila: a.

Mendapatkan asistensi dalam manajemen penanggulangan krisis kesehatan

b. Telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas penyusunan peta respon c.

Telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas penyusunan renkon

d. Telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan RS menghadapi bencana e.

Telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dalam Manajemen Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

f.

Telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dalam penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana

g.

Telah mengikuti kegiatan Table Top Exercise Penanggulangan Krisis Kesehatan

h. Telah mengikuti kegiatan Simulasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Provinsi dipandang telah mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya apabila : a. Telah mengikuti kegiatan TOT Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan; b. Telah mengikuti kegiatan TOT Penyusunan Rencana Kontinjensi Bidang Kesehatan. Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan

16

Tabel 2.3. Program dan Alokasi Anggaran PPPKK per Ouput Tahun 2015 yang Mendukung Tercapainya Indikator Kinerja No Kegiatan Utama A. Upaya Kesiapsiagaan dalam rangka Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana 1. Petugas Terlatih Penanggulangan Krisis Kesehatan 2. Kebijakan/Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan 3. Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan 4. Dokumen Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan 5. Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan B. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana 1. Laporan Penanggulangan Bencana C. Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana 1. Peralatan Pengolah Data & Komunikasi 2. Gedung Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional 3. Perlengkapan Penanggulangan Bencana 4. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran D. Penyelenggaraan Tupoksi Lain 1. Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan 2. Laporan Pembinaan, Kinerja, Kepegawaian dan Kegiatan 3. Layanan Perkantoran 4. Output Cadangan TOTAL

Alokasi 2015 Rp 22.595.936.000 Rp 12.878.739.000 Rp 2.180.019.000 Rp 1.252.956.000 Rp 2.987.800.000 Rp 3.296.422.000 Rp 3.690.048.000 Rp 3.690.048.000 Rp 19.056.635.000 Rp 220.365.000 Rp Rp 18.547.786.000 Rp 288.484.000 Rp 15.656.093.000 Rp 519.592.000 Rp 7.994.451.000 Rp 7.043.092.000 Rp 98.958.000 Rp 60.998.712.000

Dilihat dari besarnya alokasi anggaran di tiap kelompok kegiatan, tampak bahwa kegiatan kesiapsiagaan mendapatkan alokasi anggaran lebih besar dibanding kegiatan tanggap darurat, dikarenakan PPPKK lebih menitikberatkan pada upaya pengurangan resiko krisis kesehatan.


17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Kepala Pusat penanggulangan krisis kesehatan (PPKK) atas program dan kegiatan yang telah diselenggarakan pada tahun 2015 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk membandingkan kinerja yang telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan di tahun yang sama. Dalam membandingkan capaian kinerja dengan target, dilakukan analisis per-indikator dengan menyajikan kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi PPKK dan indikatornya, serta kegiatan yang bersifat pendukung. Pencapaian kinerja PPKK pada tahun 2015 diukur dan dianalisis dari enam sudut pandang, yaitu 1. pencapaian target perjanjian kinerja tahunan; 2. peningkatan peran dan fungsi ppk regional dan sub-regional; 3. upaya penanggulangan krisis kesehatan; 4. prestasi; 5. permasalahan; dan 6. usulan pemecahan masalah. Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019, PPKK menyelenggarakan kegiatan penanggulangan krisis kesehatan yang termasuk dalam program dukungan manajemen

dan

pelaksanaan

tugas

teknis

lainnya.

Sasaran

dari

kegiatan

Penanggulangan Krisis Kesehatan yaitu meningkatnya upaya pengurangan risiko krisis kesehatan, yang akan dicapai dalam 5 tahun (sampai dengan 2019) dengan indikator kinerja keluaran dan target adalah 170 Kabupaten/Kota yang mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya dan 34 Provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya. B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap 6 hal, yaitu: 1. Pencapaian Target Perjanjian Kinerja Tahunan 2. Peningkatan Peran dan Fungsi PPK Regional dan Sub-Regional 3. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan 4. Prestasi 5. Permasalahan 6. Usulan Pemecahan Masalah Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan

18

1.

Pencapaian Target Perjanjian Kinerja Tahunan Sampai dengan akhir tahun 2015, pencapaian indikator kinerja belum memenuhi target yang disepakati sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK). Pada dokumen PK Pusat penanggulangan krisis kesehatan, telah disepakati dua indikator kinerja yang dipakai untuk mengevaluasi keberhasilan kerja tahunan sebagai bagian dari pencapaian target jangka menengah. Tabel 3.2. Capaian Kinerja Pusat penanggulangan krisis kesehatan Tahun 2015 No Indikator Kinerja 1. Jumlah Kab./Kota yang mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya 2. Jumlah Provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya

Target

Capaian

%

34

34

100

7

6

85,71

Penetapan target kabupaten/kota dan provinsi dilakukan berdasarkan tingginya indeks risiko bencana yang dimiliki sesuai data IRBI (Indeks Rawan Bencana Indonesia) yang dibuat oleh BNPB, berdasarkan karakteristik sosioekonomi dan geografisnya (diprioritaskan

kab./kota

yang merupakan

daerah tertinggal,

perbatasan dan kepulauan) dan berdasarkan profil kesehatan daerahnya (diprioritaskan kab./kota yang merupakan daerah bermasalah kesehatan). Target Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran indikator PPKK dapat dilihat dalam Lampiran 4. a. Pencapaian Target Indikator Kinerja Pertama Terdapat beberapa kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian target indikator kinerja pertama. Kegiatan tersebut adalah : 1) Pendampingan Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Pusat penanggulangan krisis kesehatan sebagai unit koordinasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, memiliki tanggung jawab pembinaan Dinas Kesehatan Provinsi

serta

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota

guna

terlaksananya

pengelolaan program penanggulangan krisis kesehatan dengan baik. Peran kabupaten/kota dalam pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan sangat vital, mengingat kejadian krisis kesehatan berada di wilayah administrasi kabupaten/kota, sehingga tanggung jawab utama penanganan krisis kesehatan berada di bawah kendali dinas kesehatan setempat. Kerjasama dinas kesehatan dengan instansi terkait di wilayah tempat kejadian krisis


19

kesehatan, harus terbina secara baik, terutama dengan BPBD selaku koordinator penanggulangan bencana di daerah. Untuk memperkuat peran tersebut, sepanjang tahun 2015, PPKK telah melaksanakan kegiatan pendampingan teknis penanggulangan krisis kesehatan di dinas kesehatan kabupaten/kota terkait manajemen penanggulangan krisis kesehatan yang dilaksanakan oleh masing-masing kabupaten/kota dengan realisasi anggaran sebesar 89,69%. Kegiatan ini telah dilaksanakan di 34 kabupaten/kota rawan bencana target indikator kinerja di tahun 2015 dengan metode visitasi ke kabupaten/kota dan diskusi dengan penanggungjawab program penanggulangan krisis kesehatan di satuan kerja terkait seperti Dinas Kesehatan, BPBD, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas rawan bencana. Setelah kegiatan ini dilaksanakan, PPKK berhasil mengidentifikasi kesiapsiagaan kabupaten/kota dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan dan berhasil menentukan upaya dukungan yang dibutuhkan kabupaten/kota dalam melaksanakan penanggulangan krisis kesehatan. Selain itu, dalam kegiatan ini juga disosialisasikan kebijakan terbaru dalam penanganan krisis kesehatan dan bencana. 2) Pelatihan Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Salah satu kendala yang sering dijumpai dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang dapat difungsikan, baik dari segi jumlah maupun kompetensinya. Kekurangan tersebut dapat disebabkan oleh minimnya kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan yang dibiayai oleh anggaran daerah. Oleh karena itu, PPKK menyelenggarakan kegiatan pelatihan teknis penanggulangan krisis kesehatan yang pesertanya adalah penanggungjawab dan pelaksana program penanggulangan krisis kesehatan di dinas kesehatan, tenaga kesehatan di RSUD, tenaga kesehatan di puskesmas, tenaga kesehatan dari PMI (Palang Merah Indonesia) dan personil dari BPBD di 34 kabupaten/kota rawan bencana target indikator kinerja di tahun 2015 dengan realisasi anggaran sebesar 59%. Dalam pelatihan teknis ini, peserta diberikan pengetahuan mengenai konsepsi dasar manajemen bencana; penilaian dan perencanaan penanggulangan bencana; sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan; mitigasi bencana Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan

20

dan koordinasi dalam penanggulangan bencana; serta peta respon. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu mengidentifikasi bahaya (hazard) yang ada di wilayahnya, mengidentifikasi kerentanan dan kapasitas menghadapi bahaya, untuk kemudian dibuat analisa risiko bencana yang dituangkan dalam bentuk peta respon. b. Pencapaian Target Indikator Kinerja Kedua Terdapat beberapa kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian target indikator kinerja kedua. Kegiatan tersebut adalah : 1) TOT Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan Manajemen penanggulangan krisis kesehatan adalah pengelolaan penggunaan sumber daya yang ada untuk menghadapi ancaman krisis kesehatan dengan melakukan perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di setiap tahap penanggulangan krisis yaitu pra, saat, dan pasca-krisis. Peserta kegiatan

TOT

Peningkatan

Kapasitas

Petugas

dalam

manajemen

Penanggulangan Krisis Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang menjadi penanggung jawab program penanggulangan krisis kesehatan di tujuh Dinas Kesehatan Provinsi rawan bencana target indikator kinerja di tahun 2015 (Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Maluku Utara dan Papua). Realisasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar 97,06%. Tenaga kesehatan yang telah dilatih, diharapkan dapat memfasilitasi Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan yang pesertanya adalah tenaga kesehatan di dinas kesehatan kabupaten/kota di wilayahnya. 2) TOT Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pendampingan Penyusunan Rencana Kontinjensi Bidang Kesehatan Dalam manajemen penanggulangan krisis kesehatan dikenal tiga tahapan penanggulangan krisis, yaitu tahapan pra, saat dan pasca-krisis. Pada tahapan pra krisis, kegiatan-kegiatan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan menempati porsi terbesar yang salah satu kegiatannya adalah penyusunan perencanaan kontinjensi yang merupakan bentuk respon aktif dari peringatan dini yang dikeluarkan instansi berwewenang terkait potensi bencana yang ada di suatu wilayah tertentu.


21

Apabila bencana terjadi, rencana kontinjensi dapat difungsikan menjadi rencana operasi darurat setelah sebelumnya didahului proses pengkajian cepat (rapid assessment). Sebagaimana perencanaan pada umumnya, perencanaan kontinjensi harus terus dievaluasi dan diperbaharui secara berkesinambungan dengan mengacu pada situasi dan kondisi serta potensi kerawanan yang berkembang di suatu wilayah bencana. Peserta

kegiatan

TOT

Peningkatan

Kapasitas

Petugas dalam

dalam

Pendampingan Penyusunan Rencana Kontinjensi Bidang Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang menjadi penanggung jawab program penanggulangan krisis kesehatan di tujuh Dinas Kesehatan Provinsi rawan bencana target indikator kinerja di tahun 2015 (Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Maluku Utara dan Papua). Realisasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar 83,8%. Tenaga

kesehatan

yang

memfasilitasi/mendampingi

telah

tenaga

dilatih, kesehatan

diharapkan di

dinas

dapat kesehatan

kabupaten/kota di wilayahnya dalam menyusun rencana kontinjensi bidang kesehatan. 3) Peningkatan

Kapasitas

Petugas

Kabupaten/Kota

dalam

Manajemen

Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Pendampingan Penyusunan Rencana Kontijensi Kesehatan Kabupaten/Kota Setelah mengikuti TOT Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan dan TOT Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pendampingan Penyusunan Rencana Kontinjensi Bidang Kesehatan, tenaga kesehatan di dinas kesehatan provinsi target indikator kinerja di tahun 2015 yang menjadi peserta dua TOT tersebut selanjutnya memfasilitasi penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Petugas Kabupaten/Kota dalam Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Pendampingan Penyusunan Rencana Kontijensi Kesehatan Kabupaten/Kota yang pesertanya adalah tenaga kesehatan dari dinas kesehatan kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing. Penyelenggaraan dua kegiatan ini menggunakan dana dekonsentrasi. Dari tujuh dinas kesehatan provinsi target indikator kinerja di tahun 2015, hanya satu yang tidak menjalankan kegiatan yang dibiayai dana dekonsentrasi ini yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana dekonsentrasi di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara terkendala karena tenaga kesehatan di daerah juga terbebani merealisasikan Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan

22

kegiatan yang dibiayai APBD. Realisasi anggaran dana dekonsentrasi untuk penyelenggaraan dua kegiatan ini di enam provinsi adalah sebesar 75,13%. 2.

Peningkatan Peran dan Fungsi PPK Regional dan Sub-Regional Pada tahun 2006 Pusat penanggulangan krisis kesehatan (PPKK) membentuk Regional Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan akibat Bencana melalui Kepmenkes No. 783 Tahun 2006 dengan perubahannya pada Kepmenkes No. 1228 tahun 2007,

yang bertujuan untuk mendekatkan dan mempercepat dukungan

bantuan kesehatan secara terkoordinasi ke wilayah yang terkena krisis kesehatan akibat bencana dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sebagai Ketua Regional. Pembagian wilayah regional disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya kesehatan dan kemudahan akses untuk menjangkau wilayah pelayanan. Hampir setiap Pusat Penanggulangan Krisis Regional/Sub-Regional telah dilengkapi dengan Gedung Kantor, Gedung Transit, dan Peralatan Kantor serta Peralatan Penanggulangan Bencana. Namun, saat ini perannya masih belum optimal karena beberapa faktor, antara lain, faktor kelembagaan, ketenagaan, dan faktor dukungan kesiapan perbekalan penanggulangan krisis kesehatan yang belum maksimal.

Gambar 3.2. Pusat Penanggulangan Krisis Regional dan Subregional Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan

23

Pusat Penanggulangan Krisis Regional/Sub-Regional (PPK Regional/Sub-Regional) yang ada saat ini membantu PPKK dalam mempercepat respons dan mendekatkan bantuan kesehatan bagi korban di wilayah bencana yang pengelolaannya dipegang oleh dinas kesehatan provinsi yang menjadi pusat regional. Kegiatan yang berkaitan dengan PPK Regional/Sub-Regional selama tahun 2015, antara lain: a. Pertemuan Koordinasi 9 PPK Regional dan 2 Sub-Regional dengan Anggota PPK Regional/Sub-Regional Setiap PPK Regional/Sub-Regional memiliki beberapa provinsi yang menjadi anggotanya. Sebagai sebuah kesatuan wilayah, maka perlu dijalin hubungan kerja dan harmonisasi tugas dan fungsi masing-masing anggota regional/sub-regional. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik antara anggota regional. Kegiatan ini diadakan untuk menyelaraskan upaya penanggulangan krisis kesehatan yang terkoordinasi antar provinsi dalam lingkup PPK Regional/SubRegional. Manfaat lainnya adalah tiap anggota regional/sub-regional dapat menyamakan persepsi dan berbagi pengalaman serta pengetahuan tentang penanganan menghadapi situasi krisis kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan di provinsi ketua regional/sub-regional dengan pesertanya adalah dinas kesehatan provinsi anggota regional/sub-regional. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar 88,72%. b. Rapat Internalisasi Organisasi di 9 PPK Regional dan 2 PPK Sub-Regional Salah satu kebijakan penanggulangan krisis kesehatan adalah pengarusutamaan penanggulangan krisis kesehatan dalam kebijakan maupun kegiatan baik di lintasprogram maupun lintas-sektor dan masyarakat. Strategi yang dijalankan guna mendukung kebijakan tersebut adalah meningkatkan peran lintas program, lintas sektor dan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan. Oleh karena itu dijalankanlah kegiatan Rapat Internalisasi Organisasi di 9 PPK Regional dan 2 PPK Sub-Regional. Kegiatan ini dilaksanakan di provinsi ketua regional/sub-regional dengan perwakilan dari lintas program maupun lintas sektor terkait di provinsi ketua regional/sub-regional sebagai pesertanya. Kegiatan ini diadakan untuk menyelaraskan upaya penanggulangan krisis kesehatan yang terkoordinasi antar satuan kerja di provinsi ketua regional/subregional. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar 80,05%. c. Simulasi Penanggulangan Krisis Kesehatan.


24

Simulasi penanggulangan krisis kesehatan merupakan suatu bentuk latihan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan menanggulangi krisis kesehatan yang muncul akibat bencana. Simulasi ini dilaksanakan dalam rangka menguji sistem yang telah disusun sebelumnya oleh berbagai satuan kerja yang terlibat dalam penanggulangan krisis kesehatan. Kegiatan simulasi ini terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, yaitu : 1) Rapat persiapan, guna menyusun rancangan skenario simulasi, Rencana Informasi Geladi (RIG), Rencana Operasional Geladi (ROG) dan struktur organisasi penyelenggara simulasi. 2) Geladi Posko (Table Top Exercise), guna menguji fungsi komando, koordinasi dan komunikasi antar satuan kerja. 3) Drill Teknis, guna melatih keterampilan penanggulangan krisis kesehatan dan operasionalisasi alat serta perlengkapan penanggulangan krisis kesehatan. 4) Simulasi dan Evaluasi Pelaksanaan Simulasi. Melalui simulasi, dapat dicapai peningkatan kemampuan dan ketrampilan teknis serta koordinasi dan komando yang lebih baik bagi satuan kerja penanggulangan krisis kesehatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan di PPK Regional DKI Jakarta dengan realisasi anggaran sebesar 94,11%. d. Penataan Gudang di 9 PPK Regional dan 1 PPK Sub-Regional Untuk mempercepat upaya penanggulangan krisis kesehatan, PPKK telah membentuk 9 regional dan 2 sub-regional yang berperan sebagai titik koordinasi dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan di wilayahnya masing-masing. Untuk menunjang peran tersebut dibutuhkan gudang penyimpanan peralatan penanggulangan krisis kesehatan yang hingga saat ini telah ada di 9 PPK Regional dan 1 PPK Sub-Regional. Dalam penanggulangan krisis kesehatan diperlukan sarana berupa perlengkapan penanggulangan krisis. Agar perlengkapan tersebut dapat dipelihara dan dioperasionalkan dengan baik dan benar, diperlukan tempat penyimpanan yang memadai, dalam hal ini gudang. Kegiatan ini bertujuan agar perlengkapan penanggulangan krisis kesehatan dapat difungsikan dengan baik ketika diperlukan. Terdapat beberapa aktivitas dalam kegiatan ini, diantaranya yaitu pembuatan peta posisi barang di gudang; melakukan penataan, pengelompokan, pengkodean dan pembersihan perlengkapan di gudang; pembuatan Aplikasi Penyimpanan Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan

25

Barang di gudang PPK; serta pelatihan singkat penggunaan Aplikasi Penyimpanan Barang. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar 97,77%. e. Pengadaan CCTV di 9 PPK Regional/Sub-Regional Guna mendukung tugasnya dalam penanggulangan krisis kesehatan di wilayahnya, PPK Regional dan Sub-Regional dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. PPK Regional dan Sub-Regional tersebut juga dilengkapi dengan sarana penunjang lain yang nilai perolehannya tidak kecil. Agar sarana dan prasarana tersebut aman, dapat terpelihara dengan baik dan tidak mengalami kerusakan atau hilang, maka diperlukan pemantauan terusmenerus dengan menggunakan sarana pemantauan CCTV (Closed CircuitTelevision). Di tahun 2015, 9 PPK Regional dan 1 PPK Sub-Regional telah dilengkapi dengan CCTV. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar 305,57%. 3.

Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan Pada dasarnya, alokasi anggaran di PPKK dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu alokasi anggaran untuk kegiatan yang telah direncanakan yang besarnya adalah Rp.57.308.664.000,- (93,95% dari total anggaran) dan alokasi anggaran untuk kegiatan yang bersifat insidentil terkait dengan upaya penanggulangan krisis kesehatan yang besarnya adalah Rp.3.690.048.000,- (6,05% dari total anggaran). Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan meliputi upaya kesiapsiagaan dalam rangka penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, pengadaan fasilitas dan perlengkapan

penanggulangan

krisis

kesehatan

akibat

bencana,

serta

penyelenggaraan tupoksi lain. Sedangkan kegiatan yang bersifat insidentil meliputi upaya tanggap darurat krisis kesehatan. Penyerapan anggaran untuk kegiatan yang telah direncanakan adalah sebesar 55,14%. Sedangkan penyerapan anggaran untuk kegiatan yang bersifat insidentil adalah sebesar 56,97%. Apabila dianalisa berdasarkan siklus bencana, selama tahun 2015 PPKK telah menyelenggarakan semua kegiatan dalam siklus bencana dan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PPKK seperti yang tertuang dalam Permenkes No. 1144 tahun 2010. Sesuai siklus bencana, kegiatan tersebut dibagi ke dalam 3 fase, yaitu: a. Fase prabencana. Kegiatan selama fase prabencana terbagi menjadi: 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penanggulangan krisis kesehatan, berupa: - Penyusunan Revisi Permenkes Nomor 64 Tahun 2013 Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan

26

- Penyusunan Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kesehatan Tahun 2015 - Penyusunan

Pedoman

Implementasi

Klaster

Kesehatan

dalam

Penanggulangan Krisis Kesehatan - Revisi Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan - Penyusunan Kurikulum dan Modul ITC-DRR - Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Penanggulangan Krisis Kesehatan 2) Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan, melalui kegiatan : - Pelatihan Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan - Upaya Peningkatan Kinerja dan Kompetensi Pegawai - TOT Peningkatan Kapasitas Petugas dalam

Manajemen Penanggulangan

Krisis Kesehatan - Penyelenggaraan Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam Rangka Sail Tomini 2015 - TOT Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pendampingan Penyusunan Rencana Kontinjensi Bidang Kesehatan - Simulasi Penanggulangan Krisis Kesehatan - Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana (Internasional) 3) Pemantauan, pelaporan dan penyajian informasi pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan krisis kesehatan, seperti : - Penyusunan Buku Tinjauan Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2014 - Pameran Penanggulangan Krisis Kesehatan - Penyusunan Buku Penanggulangan Krisis Kesehatan Erupsi Gunung Api (Pembelajaran dari Permasalahan Erupsi Gn. Sinabung, Gn. Kelud dan Gn. Merapi) - Penyusunan Buku dan Film Dokumentasi Penanggulangan Krisis Kesehatan - Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan (SI-PPKK) Berbasis Android - Penyusunan Buku Penanggulangan Krisis Kesehatan 2009 – 2014 - Penyusunan Buku Kinerja Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2014 - Pemantauan Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan - Penyusunan Dokumen Perencanaan Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan

27

- Penyusunan Dokumen Penganggaran - Penyusunan Dokumen Keuangan - Penyusunan Dokumen Evaluasi - Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) 4) Koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan krisis kesehatan, seperti : - Kajian Manajemen Kebencanaan - Executive Meeting Forum Fasilitas Kesehatan Aman Bencana - Experts support to monitor and evaluate safe health facilities policy research - Rapat Koordinasi Klaster Kesehatan - Rapat Koordinasi Sub Klaster Kesehatan - Rapat Koordinasi Kajian Kebutuhan Pemberdayaan Masyarakat - Pertemuan Koordinasi 9 PPK Regional dan 2 Sub-Regional dengan Anggota PPK Regional/Sub-Regional - Rapat Internalisasi Organisasi di 9 PPK Regional dan 2 PPK Sub-Regional - Pengadaan Alat Pengolah Data PPPKK Sub-Regional Sumatera Barat - Pengadaan Perlengkapan Alat Dokumentasi - Pengadaan Alat Pengolah Data PPPKK - Rapat-Rapat Teknis/Workshop - Pendampingan Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan - Pengembangan MOU Bidang Penanggulangan Krisis Kesehatan - Penataan Gudang di 9 PPK Regional dan 2 Sub-Regional - Upaya Peningkatan Kinerja dan Kompetensi Pegawai - Pengadaan Perlengkapan Penanggulangan Bencana - Penyelenggaraan Operasional Perkantoran - Pengadaan CCTV di 9 PPPKK Regional/Sub-Regional - Pengadaan Rak Penyimpanan Barang di Gudang PPPKK 5) Pelaksanaan administrasi pusat. b. Fase Tanggap Darurat. Kegiatan selama fase tanggap darurat terbagi menjadi: 1) Koordinasi dan Pelaksanaan Tanggap Darurat dan Pemulihan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan. Pemantauan bencana dilakukan selama 1 tahun penuh (365 hari) selama 24 jam yang terbagi dalam 2 shift sehari. Di hari kerja, shift pertama berada di jam kerja (07.30-16.00 WIB) dan dan shift kedua di luar jam kerja (16.00-07.30 WIB). Di hari libur (Sabtu, Minggu dan libur nasional), juga berlaku 2 shift, sama Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan

28

halnya dengan hari kerja. Kejadian bencana dilaporkan dan diperbaharui setiap hari sampai masa tanggap darurat dinyatakan berakhir. Menurut data Pusat penanggulangan krisis kesehatan, selama Januari sampai dengan Desember 2015 terjadi kasus krisis kesehatan sebanyak 938 kali dan mengakibatkan korban meninggal sebanyak 893 orang, luka berat (rawat inap) sebanyak 2.876 orang, luka ringan (rawat jalan) sebanyak 508.565 orang, hilang sebanyak 169 orang dan pengungsi sebanyak 256.739 orang. Data jumlah dan jenis kejadian bencana berdasarkan hasil pemantauan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.3. Tabel Frekuensi Bencana berdasarkan Jenis Bencana Bulan Januari

7 8

1 2

13 7 0 22 0

17 7 0 14 0

23 8 0 15 0

0

0

0

1

55

94

Kebakaran Kebakaran Hutan dan Lahan Kecelakaan Transportasi Kecelakaan Industri Kejadian Luar Biasa (KLB) - Penyakit Kejadian Luar Biasa (KLB) - Keracunan Gagal Teknologi

3 0

10 0

4

10

5

3

9

0 1

0 0

0 8

1 0

4

4

3

1

1

Wabah Penyakit (Epidemi - Pandemi) TOTAL

0

Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial Aksi Teror dan Sabotase TOTAL GRAND TOTAL

2 2 1 0

2 1 4 0

9 1 2 0

3 1 0 0

12 1 7 0

19 0 3 0

205 11 20 0

7 1 0 2 0

3 2 1 0 0

3 0 3 1 0

5 3 0 7 0

1 4 0 5 0

5 0 0 3 0

14 4 0 15 0

13 9 0 9 0

114 51 4 100 0

1

0

0

0

0

0

2

2

6

66 82 19 17 Bencana Non Alam 11 15 7 5 5 0 0 1

12

22

22

12

55

55

511

0 9

7 42

5 18

3 7

2 2

4 0

72 84

11

12

12

7

3

3

5

84

0 23

0 4

0 4

0 0

0 1

0 0

0 3

0 1

1 45

3

16

5

6

12

3

5

1

4

66

6

2

0

1

3

2

2

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

25

38

34

75

36

18

11

14

370

2

6

24 55 27 Bencana Sosial 3 8 11 3

6

7

0

2

3

5

56

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

2 70

6 125

3 107

8 114

11 85

3 47

6 52

8 105

0 58

2 32

3 69

5 74

57 938

Jun 9 2 0 0

Mei

Total

Apr

Des

6

10 6 0 7 0

Nov

4 5

28 0 0 0

Okt

3

51 0 1 0

Sep

1 2

30 1 1 0

Agus

10

Banjir Letusan Gunung Api Gempa Bumi Gempa Bumi dan Tsunami Tanah Longsor Banjir Bandang Kekeringan Angin Puting Beliung Gelombang Pasang/Badai Banjir dan Tanah Longsor TOTAL

Jul

5 6 7 8 9

Mar

1 2 3 4

Jenis Krisis Kesehatan

Feb

No

Jan

s.d. Desember Tahun 2015

Bencana Alam 34 6 0 2 1 0 0 0


29

Kejadian bencana alam merupakan kejadian paling dominan (54,5%) dengan didominasi oleh kejadian banjir diikuti oleh kejadian bencana non alam (39,4%) dan bencana sosial (6,1%). Kejadian bencana terbanyak sepanjang tahun 2015 terjadi pada bulan Februari yang didominasi oleh kejadian banjir. Hal yang sama terjadi juga di bulan Maret dan April, dimana frekuensi bencana tinggi dan didominasi juga oleh kejadian banjir. Frekuensi bencana juga tinggi di bulan Agustus, namun didominasi oleh kejadian kebakaran hutan dan lahan. Hal ini sejalan dengan pola cuaca di Indonesia.


30

FREKUENSI KEJADIAN BENCANA DI TIAP PROVINSI SEPANJANG TAHUN 2015 200

180

180 160 140

120 100 80 60 40 20

87 63

68 56

56

52 35

29 27 25

5

13

3

13

29

23 12 12

12

1

22 3

12 14

3

12

6

13

19 6

16

5

5

0

Gambar 3.3. Frekuensi Kejadian Bencana di tiap provinsi selama Tahun 2015 Kejadian bencana selama tahun 2015 paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Timur (180 kejadian) diikuti oleh Provinsi Jawa Barat (87 kejadian) dan Provinsi Jawa Tengah (68 kejadian).


31

JUMLAH KORBAN MENINGGAL, LUKA BERAT DAN HILANG AKIBAT BENCANA SEPANJANG TAHUN 2015 751

800 700 600 500

394

400 300 200

FREKUENSI BENCANA 238

160

168

105 125 107 95 114 99 86 100 70 58 61 38 14 9 2 0 0

85 67

3

47

251

201

276

MENINGGAL LUKA BERAT

155

143 136 105 74 74 69 86 58 50 41 52 33 22 20 13 32 20 57 1 11

HILANG

Gambar 3.4. Jumlah korban meninggal, luka berat dan hilang akibat bencana per-bulan selama tahun 2015 Dari gambar di atas, terlihat bahwa kuantitas korban meninggal, luka berat maupun hilang tidak selalu berbanding lurus dengan frekuensi kejadian bencana. Kuantitas korban jiwa jumlahnya tinggi di bulan Mei dan Juni. Di bulan-bulan tersebut, korban luka berat tinggi jumlahnya diakibatkan karena KLB Keracunan Makanan. Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan

32

JUMLAH KORBAN LUKA RINGAN DAN PENGUNGSI AKIBAT BENCANA SEPANJANG TAHUN 2015 250000

227,027

200000 150000

117,518

100000 63,891 50000 0

17,905 5,514

PENGUNGSI

73,953

13,258 15,880 12,965 19,629 24,281 16,564 15,304 12,337 278 2,488

62,507

LUKA RINGAN

35,290 53

21,276

4,931 163

1,521

771

Gambar 3.5. Jumlah korban luka ringan dan pengungsi akibat bencana per-bulan selama Tahun 2015 Dari gambar di atas, terlihat bahwa kuantitas korban luka ringan maupun pengungsi tidak selalu berbanding lurus dengan frekuensi kejadian bencana. Kuantitas korban jiwa jumlahnya tinggi di bulan Juli, Agustus dan September. Di bulan-bulan tersebut, korban luka ringan tinggi jumlahnya diakibatkan karena bencana Kabut Asap Kebakaran Hutan dan Lahan.


33

2) Pelaksanaan Administrasi Pusat Dukungan tenaga, logistik maupun dana operasional diberikan untuk membantu mengatasi krisis kesehatan. Dukungan tenaga dilakukan pada saat tanggap darurat bencana maupun pasca bencana. Dukungan tenaga pada saat tanggap darurat bencana untuk melakukan kegiatan Rapid Health Assessment (RHA) yaitu sebesar Rp 752.439.700,- atau 70,3% dari pagu. Sedangkan pasca bencana untuk mendukung kegiatan penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana yaitu sebesar Rp 135.018.800,- atau 64,5% dari pagu. Bantuan operasional dapat berupa handling cost, bahan habis pakai, serta klaim perawatan pasien korban bencana. Pada tahun 2015 bantuan operasional, pembayaran klaim serta pengadaaan obat dan bahan habis pakai yang diberikan kepada daerah yang mengalami kejadian krisis kesehatan adalah sebesar Rp 202.681.746,- atau 19,8% dari pagu . 4.

Keberhasilan Sampai dengan akhir tahun 2015, PPKK telah mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2015, dengan capaian 34 Kabupaten/Kota mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya dan 6 provinsi mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya. PPKK berhasil mencapai keberhasilan lainnya sebagai berikut : a. Menyusun 3 Pedoman yang diajukan untuk menjadi Permenkes yaitu : -

Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Bencana Bidang Kesehatan

-

Pedoman Implementasi Klaster Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana

-

Pedoman

Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

Penanggulangan

Krisis

Kesehatan b. Menyusun draft revisi Permenkes No. 64 tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan dan saat ini sedang diajukan untuk disahkan menjadi Permenkes. c. Mengoptimalkan kerjasama lintas-program dan lintas-sektor dalam upaya kesiapsiagaan melalui rapat koordinasi klaster kesehatan dan sub klaster kesehatan serta geladi penanggulangan krisis kesehatan akibat kecelakaan transportasi laut dalam rangka persiapan Sail Tomini 2015.


34

d. mengoptimalkan kerjasama dengan EHA-WHO (Emergency and Humanitarian Action) melalui kegiatan penelitian “Analisis Kesenjangan antara Peraturan Perundangan dan Program Nasional terkait Fasilitas Epalayanan Kesehatan yang Aman terhadap Bencana dengan Kerangka Kerja Internasional”. e. terlibat dalam proses Rapid Health Assessment (RHA) serta penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan sumber daya kesehatan pasca bencana bersama-sama lintas program Kemenkes, di bawah koordinasi BNPB. 5.

Permasalahan a. Belum optimalnya upaya monitoring dan evaluasi kegiatan. Hal ini disebabkan karena belum adanya instrumen monitoring yang dikembangkan dan digunakan untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan. Selain itu, hasil evaluasi belum digunakan

seoptimal

mungkin

untuk

perbaikan

perencanaan

kegiatan

berikutnya. b. Belum berjalannya mekanisme koordinasi yang optimal antara Kementerian Kesehatan (melalui PPKK) dengan BNPB dalam hal pemanfaatan dana tanggap darurat (Dana Siap Pakai) yang dialokasikan pada DIPA BNPB untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan krisis kesehatan pada kondisi tanggap darurat bencana. c. Masih belum optimalnya peran dan tanggung jawab pemerintah daerah yang tercermin dalam perencanaan dan pengalokasian penganggaran yang sangat minim. Hal ini menyebabkan pusat harus mengakomodir hal-hal yang seharusnya ditangani oleh daerha. d. Belum selesainya proses hibah barang milik negara (BMN) yang berada dalam pencatatan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN PPKK kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. e. Masih terkendalanya proses pelembagaan PPK Regional/Sub-Regional. Saat ini, semua aktivitas PPK Regional/Sub-Regional masih dijalankan oleh Dinas Kesehatan Provinsi setempat. Sehingga Dinkes Provinsi menjalankan 2 fungsi yaitu sebagai Dinas Kesehatan dan sebagai perpanjangan pusat di PPK Regional/Sub Regional sehingga fungsi PPK Regional/Sub Regional tidak optimal. f. Realisasi anggaran belum optimal karena revisi baru selesai pada bulan Agustus 2015.


35

6.

Usulan Pemecahan Masalah Terkait permasalahan yang teridentifikasi, usulan pemecahan masalah yang diajukan adalah perlu dilakukannya koordinasi untuk, antara lain: a. Mengoptimalkan upaya monitoring dan evaluasi dengan cara menyusun alat bantu monev yang disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan. b. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 105 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, dana yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan tanggap darurat (Dana Siap Pakai), dialokasikan pada DIPA BNPB. Guna mengoptimalkan mekanisme koordinasi antara Kementerian Kesehatan (melalui PPKK) dengan BNPB dalam hal pemanfaatan dana tanggap darurat tersebut, perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di satker PPKK yang bertanggungjawab khusus untuk kegiatan tanggap darurat bidang kesehatan. c. Perlu dilakukan sosialisasi dan advokasi tentang peran pemerintah daerah dalam penanggulangan krisis kesehatan. d. Membentuk satuan tugas atau kelompok kerja khusus guna mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan dalam proses hibah BMN yang berada dalam pencatatan PPKK kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. e. Membentuk satuan tugas atau kelompok kerja khusus guna melanjutkan proses pelembagaan PPK Regional/Sub-Regional menjadi perwakilan PPKK di daerah dan yang menjalankan aktivitas sehari-hari adalah pegawai PPKK bukan pegawai Dinas Kesehatan Provinsi.

C. SUMBER DAYA Tantangan pembangunan kesehatan menuntut adanya dukungan sumber daya yang cukup serta arah kebijakan strategis pembangunan kesehatan yang tepat. Dukungan sumber daya terutama sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pembiayaan sangat dibutuhkan. 1. Sumber Daya Manusia Pada tahun 2015, jumlah pegawai yang aktif bekerja di PPKK sebanyak 68 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 58 orang merupakan PNS aktif dan 10 orang adalah tenaga honorer. PPKK dipimpin oleh 1 orang Kepala, 4 orang Pejabat Eselon III, 9 orang Pejabat Eselon IV, dan 54 orang staf (44 orang PNS dan 10 orang tenaga honorer) yang terdistribusi di 1 (satu) Bagian dan 3 (tiga) Bidang. Rincian penyebaran Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

36

pegawai (Pejabat Eselon III-IV dan staf) di PPKK, antara lain, sebanyak 31 pegawai di Bagian Tata Usaha; sebanyak 11 pegawai di Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan; 13 pegawai di Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan; dan sebanyak 12 pegawai di Bidang Pemantauan dan Informasi.

Bidang Pemantauan dan Informasi (12 orang) 18%

Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan (13 orang) 19%

Distribusi Pegawai PPKK per Bidang/Bagian Tahun 2015 Bagian Tata Usaha (31 orang) 46%

Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan (11 orang) 17%

Gambar 3.6. Distribusi pegawai PPKK berdasarkan Bidang/Bagian Kepangkatan pegawai di PPKK antara lain, sebanyak 5 orang masuk dalam Golongan II, 45 orang Golongan III, dan sebanyak 8 orang Golongan IV.


37

Distribusi Pegawai PPKK Tahun 2015 berdasarkan Golongan Kepangkatan Golongan IV (8 orang) 14%

Golongan II (5 orang) 9%

Golongan III (45 orang) 77%

Gambar 3.7. Perbandingan Pegawai PPKK berdasarkan Golongan Kepangkatan Pegawai PPKK memiliki latar belakang pendidikan yang beragam dengan rincian sebanyak 6 orang memiliki latar belakang pendidikan SMA, 5 orang dengan pendidikan Diploma, 29 orang dengan pendidikan Sarjana dan sebanyak 18 orang dengan latar belakang pendidikan Pascasarjana.

Distribusi Pegawai PPKK Tahun 2015 berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir Diploma (5 orang) 9%

SMA (6 orang) 10% Pasca Sarjana (18 orang) 31%

Sarjana (29 orang) 50%

Gambar 3.8. Perbandingan Pegawai PPKK berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir


38

Jenis latar belakang pendidikan pegawai di PPKK sangat beragam karena kebutuhan dalam penanggulangan bencana memerlukan berbagai disiplin ilmu dan keahlian. Umumnya, jenis pendidikan di PPKK terbagi menjadi 2 kelompok besar yaitu, kelompok kesehatan (34 pegawai) dan kelopok nonkesehatan (24 orang). Jumlah pegawai berlatang belakang kesehatan (dokter umum, kesehatan masyarakat, gizi, dan apoteker) hampir sebanding dengan jumlah pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan nonkesehatan (y.i., psikologi, manajemen, hukum, sastra, akuntansi, sekretaris, teknik informatika, teknik elektro, administrasi pemerintahan, dan komunikasi).

Distribusi Pegawai PPKK Tahun 2015 berdasarkan Jenis Kompetensi

Non-Kesehatan (24 orang) 41%

Kesehatan (34 orang) 59%

Gambar 3.9. Perbandingan Jumlah Pegawai PPKK berdasarkan Jenis Kompetensi Perbandingan antara jumlah pegawai pria dan jumlah pegawai wanita tidak jauh berbeda, yaitu, pegawai pria sebanyak 30 orang dan pegawai wanita sebanyak 28 orang. Semua pegawai dibekali dengan kemampuan penanggulangan bencana di lapangan tanpa membedakan gender. Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai PPKK, pada tahun 2015 PPKK telah mengirim karyawannya untuk mengikuti pelatihan, pertemua, workshop dan seminar internasional, di antaranya: a. Course on Healthcare and Pandemic Preparedness, di Singapura b. 15th Annual Meeting inter Agency Working Group on Reproductive Health in Crises, di Dead Sea, Yordania c. Third World Conference on Disaster Risk Reduction, di Sendai, Jepang Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

39

d. APEC Training Course on Building Capacity in Health Hotline Responding to Public Health Emergency, di Beijing, China e. 11th International Basic Course on Assistance and Protection Against Chemical Weapons, di Krosevac, Serbia f. 15th Annual Workshop to Coordinate Assistance and Protectio Under Article X of Chemical Weapon Convention, di Antalya, Turki g. The 3rd Meeting for the Survey on the Current Situation of Disaster/Emergency Medicine System in the ASEAN Region, di Bangkok, Thailand h. 3rd Senior Official’s Meeting (SOM-3), di Cebu, Filipina i.

Health Emergencies in Large Population (HELP) Course, di New Delhi, India

j.

10th Training Course in Public Health Emergency and Disaster Management (PHEDMa) for Health care Professionals of South East Asia Region, di Srilanka

k. Conference of WHO ERM Collaboration Center, di Moscow, Rusia l.

Southeast Aisa ICRC Heatlht and Humanitarian Action in Emergency Workshop, di Singapura

m. Regional Workshop on Stregnthening and Networking of Public Health Emergency Operation Center, di New Delhi, India n. Invitation to hte 13 hte ASEAN and Japan High Level Official Meeting on Caring Societies, di Kobe, Jepang 2. Sarana dan Prasarana Nilai BMN (Barang Milik Negara) pada tanggal 1 Januari 2015 menjadi saldo awal pada Laporan Barang Kuasa Pengguna di Tahun Anggaran 2015. Nilai saldo awal tersebut adalah sebesar Rp 83.218.855.419,-. Nilai BMN pada tanggal 31 Desember 2015 menurut Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2015 adalah sebesar Rp 75.887.519.358,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah). Nilai BMN dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos perkiraan Neraca sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 3.4. Nilai BMN Berdasarkan Pos Perkiraan Neraca Per Tanggal 31 Desember 2015 AKUN NERACA KODE 117111 117131 117191

URAIAN Barang Konsumsi Bahan Baku Persediaan

NILAI BMN 39.978.640 73.294.870 12.623.798.482

JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN

NILAI NETTO 0 0 0

39.978.640 73.294.870 12.623.798.482


40

AKUN NERACA

JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN

KODE

URAIAN

NILAI BMN

NILAI NETTO

131111 132111 133111 134113 135111 135121 136111 162151 166112

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jaringan Aset Tetap dalam Renovasi Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Software Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan JUMLAH

1 433.575.430.487 50.455.892.400 602.331.000 267.462.000 32.515.670 121.605.000 953.530.000 21.578.402.390

0 416.195.918.406 6.887.132.733 47.045.363 44.537.000 0 0 0 21.262.088.080

1 17.379.512.081 43.568.759.667 555.285.637 222.925.000 32.515.670 121.605.000 953.530.000 316.314.310

520.324.240.940

444.436.721.582

75.887.519.358

Aset BMN ini tersebar di kantor pusat PPKK, 9 (sembilan) Pusat Penanggulangan Krisis Regional dan 2 (dua) Pusat Penanggulangan Krisis Sub-Regional. Aset PPKK tersebut, mencakup: a. Barang Persediaan Barang persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan penanggulangan bencana. b. Tanah Saldo Tanah pada Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kemenkes per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1,-. Jumlah tersebut adalah tanah yang terdapat di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. c. Peralatan dan Mesin Mutasi tambah peralatan dan mesin terdiri dari pembelian lemari besi, lemari kayu, lemari display, CCTV, display, meja kerja kayu, kursi besi metal, meja resepsionis, alat komunikasi, personal komputer dan printer. Mutasi kurang peralatan dan mesin terdiri dari perahu karet, mesin ketik, filling kabinet, electric whiteboard, meja kerja kayu, kursi besi metal, meja komputer, Faximile, PC unit, notebook dan printer yang rusak berat sehingga akan diusulkan penghapusannya. d. Gedung dan Bangunan Aset berupa gedung dan bangunan ini tersebar di kantor pusat PPKK, 9 (sembilan) Pusat Penanggulangan Krisis Regional dan 2 (dua) Pusat Penanggulangan Krisis Sub-Regional berupa gedung sekretariat, gudang peralatan dan gedung transit. Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

41

e. Jaringan Saldo Jaringan pada Pusat penanggulangan krisis kesehatan per 31 Desember 2015 adalah

sebesar Rp 555.285.637,-. Jumlah ini diperoleh setelah ada

akumulasi penyusutan sebesar Rp 47.045.363,f. Aset Tetap Lainnya Saldo Aset Tetap Lainnya pada Pusat penanggulangan krisis kesehatan per 31 Desember 2015 sebesar Rp 32.515.670,-. Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan mutasi tambah maupun mutasi kurang. g. Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pusat penanggulangan krisis kesehatan per 31 Desember 2015 sebesar Rp 121.605.000,-. Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan mutasi tambah maupun mutasi kurang. Mengingat besarnya nilai sarana dan prasarana PPKK, baik dalam bentuk aset di Pusat maupun di Regional dan Sub-Regional, pengelolaan BMN yang lebih cermat dan teliti perlu dilakukan, khususnya untuk permintaan barang persediaan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dapat berpengaruh pada optimalisasi upaya penanggulangan krisis kesehatan. 3. Sumber Daya Keuangan Alokasi anggaran PPKK pada awal tahun 2015 mengalami penurunan sekitar 2,05% dari total alokasi awal tahun 2014, yaitu dari sebesar Rp. 70.484.700.000,- menjadi sebesar Rp. 69.038.900.000,- berdasarkan Pagu Anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Seiring dengan kebijakan efisiensi perjalanan dinas, alokasi anggaran mengalami penurunan.


42

Alokasi dan Realisasi TA 2015 (dalam jutaan) 70,000

65,934 60,998

60,000 50,000 40,003 40,000

33,700

30,000

Alokasi Realisasi

20,000 10,000 2014

2015

Gambar 3.9. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2014 dan 2015 di PPKK (dalam jutaan) Pencapaian kinerja PPKK selama tahun 2015 didasarkan pada masing-masing kegiatan dengan membandingkan antara target penetapan kinerja dan realisasi capaian kegiatan. PPKK memperoleh anggaran APBN yang dialokasikan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 sejumlah Rp. 69.038.900.000,(Enam puluh sembilan milyar tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan mengalami revisi hingga alokasi akhir sejumlah Rp. 60.998.712.000,- (Enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah). Dalam proses pelaksanaannya, anggaran PPKK mengalami dua kali revisi (lihat Lampiran 10), antara lain: a. Revisi I dalam rangka Efisiensi dan Refocusing. b. Revisi II dalam rangka Pencatatan Hibah Langsung Luar Negeri. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk mengefisiensikan anggaran perjalanan dinas di Kementerian/Lembaga, maka dilakukan Revisi ke-1 RKAKL PPKK 2015 dengan efisiensi sebesar 8.052.788.000,- atau 11,66% dari total anggaran PPKK semula. Revisi ke-2 berkaitan dengan pengalokasian dana hibah langsung dari luar negeri yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan Experts Support to Monitor and Evaluate Safe Health Facilities Policy Research. Untuk mengetahui realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui dalam rangka pencapaian sasaran, dilakukan penilaian akuntabilitas guna perbaikan pelaksanaan


43

program/kegiatan pada masa yang akan datang. Analisis akuntabilitas didasarkan dengan membandingkan tingkat kinerja yang direncanakan dengan realisasi pencapaian kinerja dalam tahun 2015 pada masing-masing kegiatan. Perbandingan Persentase Rencana Penarikan Dana, Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik TA 2015 100

100

90

87

80 70

62.5

60

55.25

50 30 20 10 0

Realisasi Keuangan (%)

36.55

40 29.52 8.06 5.07 2.33 Tw 1

16.04

Rencana Penarikan Dana (%)

Realisasi Fisik (%) 20.15

8.41 Tw 2

Tw 3

Tw 4

Gambar 3.11. Perbandingan Rencana Penarikan Dana, Realisasi Keuangan, dan Realisasi Fisik Kegiatan PPKK TA 2015 Dari Gambar 3.11., tampak bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan rencana penarikan kegiatan yang disusun pada setiap triwulan. Hal tersebut disebabkan oleh: a.

Proses revisi efisiensi perjalanan dinas dan refocusing selesai pada akhir bulan Juli, sehingga pelaksanaan kegiatan baru dimulai kembali pada bulan Agustus.

b.

Terdapat blokir anggaran pengadaan alat kesehatan rumah sakit lapangan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

c.

Terdapat dua paket pengadaan barang dengan alokasi Rp. 12.790.392.000,- (dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang mengalami gagal lelang karena terbatasnya waktu pelaksanaan.

d.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana dekonsentrasi terkendala karena tugas ganda petugas di Dinas Kesehatan dalam realisasi kegiatan bersumber APBD dan APBN.

Pada prinsipnya alokasi anggaran di PPKK terdiri dari empat kelompok besar kegiatan, yaitu upaya kesiapsiagaan, upaya penanggulangan bencana, pengadaan fasilitas dan perlengkapan penanggulangan bencana, dan anggaran untuk tupoksi lain. Perbandingan alokasi anggaran dan realisasi dapat dilihat dalam Gambar 3.12.


44

Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 (dalam jutaan) 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 -

22,595

19,056

16,224

15,656 10,201

3,690 Upaya Kesiapsiagaan

2,102

Upaya Penanggulangan Krisis

5,172

Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Bencana

Alokasi Tupoksi Lain

Realisasi

Gambar 3.12. Alokasi dan Realisasi Anggaran berdasarkan Kelompok Besar Kegiatan di PPKK Tahun 2015 Total realisasi anggaran Pusat penanggulangan krisis kesehatan tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 33.700.663.662,- atau sebanyak 55,25% dari total anggaran dengan realisasi fisik sebesar 87%. Rincian realisasi anggaran PPKK, antara lain: a. Upaya Kesiapsiagaan dalam rangka Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana dengan alokasi sebesar Rp 22.595.936.000,- dan realisasi sebesar Rp 16.224.310.381,- (Enam belas milyar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) atau sekitar 71,8%. b. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana dengan alokasi sebesar Penanggulangan Bencana Rp 3.690.048.000,- dan realisasi sebesar Rp 2.102.159.446,- (Dua milyar seratus dua juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) atau sekitar 56,97%. c. Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana dengan alokasi sebesar Rp 19.056.635.000,- dan realisasi sebesar Rp 5.172.525.500,- (Lima milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau sekitar 27,14%. d. Tupoksi Lain dengan alokasi sebesar Rp 15.656.093.000,- dan realisasi sebesar Rp 10.201.668.335,- (Sepuluh milyar dua ratus satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) atau sekitar 65,16%.


45

Tabel 3.35. Realisasi Anggaran PPKK Tahun Anggaran 2015 NO

URAIAN OUTPUT

1

Petugas Terlatih Penanggulangan Krisis Kesehatan Kebijakan/Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Laporan Penanggulangan Bencana Dokumen Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Keuangan Laporan Pembinaan, Kinerja, Kepegawaian dan Kegiatan Gedung Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional Perlengkapan Penanggulangan Bencana Layanan Perkantoran Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Output Cadangan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TOTAL

ALOKASI ANGGARAN REVISI (Rp) 12.878.739.000

9.267.603.985

71,96

REALISASI FISIK (%) 100

2.180.019.000

1.832.659.975

84,07

100

1.252.956.000

1.115.420.050

89,02

81

3.690.048.000 2.987.800.000

2.102.159.446 1.450.985.466

56,97 48,56

100 50

3.296.422.000

2.557.640.905

77,59

56

220.365.000

216.960.000

98,45

100

519.592.000

402.068.600

77,38

100

7.994.451.000

3.585.967.723

44,86

88

0

0

0

0

18.547.786.000

4.683.660.000

25,25

67

7.043.092.000 288.484.000 98.958.000

6.213.632.012 271.905.500 0

88,22 94,25 0

100 100 0

60.998.712.000

33.700.663.662

55,25

87

REALISASI (Rp)

%


46

BAB IV PENUTUP E. KESIMPULAN 1. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan telah merealisasikan kegiatan tahun 2015 untuk mencapai target sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2015, dengan capaian 34 kabupaten/kota mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya dan 6 provinsi mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya. 2. Alokasi anggaran di PPKK dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu alokasi kegiatan terencanakan dan alokasi kegiatan

insidentil. Kegiatan-kegiatan yang telah

direncanakan meliputi upaya kesiapsiagaan, pengadaan fasilitas dan perlengkapan penanggulangan krisis kesehatan, serta penyelenggaraan tupoksi lain.Sedangkan kegiatan yang bersifat insidentil meliputi upaya tanggap darurat krisis kesehatan. 3. Penyerapan anggaran untuk kegiatan yang telah direncanakan adalah sebesar 55,14% dengan capaian fisik sebesar 72,05%. Sedangkan penyerapan anggaran untuk kegiatan yang bersifat insidentil adalah sebesar 56,97% dengan capaian fisik sebesar 100%. F. SARAN 1. Keberhasilan yang dicapai PPKK pada tahun 2015diharapkan dapat menjadi titik awal penyelenggaraan kegiatan periode selanjutnya, sekaligus menjadi barometer efektivitas dan efisiensi kegiatan tersebut. 2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatanini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan media informasi dalam pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.


47

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja PPKK Tahun 2015


48

Lampiran 1. Lanjutan.....


49

Lampiran 2. Daftar Kabupaten Kota Rawan Bencana Tahun 2015

Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

50

Lampiran 2. Lanjutan…


51



52



53

Lampiran 3. Program dan Alokasi Anggaran per-Ouput PPKK Tahun 2015 No KLASIFIKASI KEGIATAN (Output) A Upaya Kesiapsiagaan dalam rangka Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana 1 Petugas Terlatih Penanggulangan Krisis Kesehatan 2 Kebijakan/Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan 3 Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan 4 Dokumen Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan 5 Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan B Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana 1 Laporan Penanggulangan Bencana C Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana 1 Peralatan Pengolah Data & Komunikasi 2 Gedung Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional 3 Perlengkapan Penanggulangan Bencana 4 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran D Penyelenggaraan Tupoksi Lain 1 Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan 2 Laporan Pembinaan, Kinerja, Kepegawaian dan Kegiatan 3 Layanan Perkantoran 4 Output Cadangan TOTAL

Alokasi 2015 Rp 22.595.936.000 Rp 12.878.739.000 Rp 2.180.019.000 Rp 1.252.956.000 Rp 2.987.800.000 Rp 3.296.422.000 Rp 3.690.048.000 Rp 3.690.048.000 Rp 19.056.635.000 Rp 220.365.000 Rp Rp 18.547.786.000 Rp 288.484.000 Rp 15.656.093.000 Rp 519.592.000 Rp 7.994.451.000 Rp 7.043.092.000 Rp 98.958.000 Rp 60.998.712.000


54

5 6 7 8

1 2

Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial Aksi Teror dan Sabotase TOTAL GRAND TOTAL

Des

4

Nov

3

Kebakaran Kebakaran Hutan dan Lahan Kecelakaan Transportasi Kecelakaan Industri Kejadian Luar Biasa (KLB) - Penyakit Kejadian Luar Biasa (KLB) - Keracunan Gagal Teknologi Wabah Penyakit (Epidemi Pandemi) TOTAL

Okt

1 2

Sep

10

Agus

9

Jul

5 6 7 8

Bencana Alam 28 34 6 9 0 0 2 2

2 2

2 1

9 1

3 1

12 1

19 0

205 11

0 0

1 0

4 0

2 0

0 0

7 0

3 0

20 0

7 1 0 2

3 2 1 0

3 0 3 1

5 3 0 7

1 4 0 5

5 0 0 3

14 4 0 15

13 9 0 9

114 51 4 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

2

2

6

66 82 19 17 Bencana Non Alam 11 15 7 5 5 0 0 1

12

22

22

12

55

55

511

0 9

7 42

5 18

3 7

2 2

4 0

72 84

11

12

12

7

3

3

5

84

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

23

4

4

0

1

0

3

1

45

3

3

16

5

6

12

3

5

1

4

66

1 0

6 0

2 0

0 0

1 0

3 0

2 0

2 0

0 0

0 0

0 0

18 0

13

25

38

34

75

36

18

11

14

370

2

6

24 55 27 Bencana Sosial 3 8 11 3

6

7

0

2

3

5

56

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

6 8 52 105

0 58

2 32

3 69

5 74

57 938

51 0

1 0

1 0

0 0

1 0

0 0

10 6 0 7

13 7 0 22

17 7 0 14

23 8 0 15

0

0

0

0

0

0

55

94

3 0

10 0

4

10

5

3

9

0

0

0

1

1

0

8

4

4

1 0

Mei

30 1

Apr

Mar

3 4

Banjir Letusan Gunung Api Gempa Bumi Gempa Bumi dan Tsunami Tanah Longsor Banjir Bandang Kekeringan Angin Puting Beliung Gelombang Pasang/Badai Banjir dan Tanah Longsor TOTAL

Total

Feb

1 2

Jenis Krisis Kesehatan

Jan

No

Jun

Lampiran 4. Tabel Frekuensi Bencana berdasarkan Jenis Bencana Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2015

0

0

0

2 6 3 8 70 125 107 114

11 85

3 47


55

Lampiran 5. Tabel Jumlah Korban akibat Bencana Bulan Januari s.d. Desember 2015

Uraian

Meninggal

Luka Berat

Luka Ringan

Hilang

Pengungsi

Jan

Feb

Mar

58

86

105

168

5.514

16.564

-

17.905

Apr

61

Mei

Jun

Jul

Agt

Sept

Okt

Nov

Des

Total

38

67

160

74

86

20

50

57

136

893

99

751

394

238

201

155

251

143

276

2.876

12.337

278

2.488

15.304

73.953 227.027

117.518

35.290

1.521

771

508.565

14

9

2

3

41

11

22

13

20

1

33

169

63.891

13.258

15.880

12.965

19.629

24.281

53

4.931

163

21.276

62.507

256.739

95


56

Lampiran 6. Realisasi Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana Tahun 2015 NO.

JENIS BANTUAN

1

Pembelian Masker

2

Klaim pasien di RS PARU PARU BATU Klaim pasien di RSUD Saiful Anwar Malang Klaim pasien di RS Persahabatan

3 4 5

Klaim pasien di RSPI Sulianto Saroso TOTAL

PROVINSI

REALISASI

Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan Jawa Timur

Rp

18.000.000,-

Rp

127.623.157,-

Jawa Timur

Rp

22.061.900,-

DKI Jakarta

Rp

17.625.039,-

DKI Jakarta

Rp

17.371.650,-

Rp

202.681.746,-


57

Lampiran 7. Alokasi Anggaran Revisi TA 2015 PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT

PAGU (Rp) AWAL REVISI I Progam Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kegiatan Penanggulangan Krisis Kesehatan 1 Petugas Terlatih Penanggulangan Krisis Kesehatan 7.091.186.000 12.878.739.000 2 Kebijakan/Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan 1.746.588.000 2.180.019.000 3 Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan 1.648.129.000 1.252.956.000 4 Laporan Penanggulangan Bencana 23.457.867.000 3.690.048.000 5 Dokumen Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan 4.109.364.000 2.975.200.000 6 Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan 2.802.898.000 3.296.422.000 7 Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi 217.391.000 220.365.000 8 Dokumen Perencanaan, Anggaran dan keuangan 1.310.393.000 519.592.000 9 Laporan pembinaan, kinerja, kepegawaian dan kegiatan 7.733.979.000 7.994.451.000 10 Gedung Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional 11.657.885.000 0 11 Perlengkapan Penanggulangan Bencana 131.144.000 18.547.786.000 12 Layanan Perkantoran 7.043.092.000 7.043.092.000 13 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 88.984.000 288.484.000 14 Output Cadangan 98.958.000 TOTAL 69.038.900.000 60.986.112.000

REVISI II

12.878.739.000 2.180.019.000 1.252.956.000 3.690.048.000 2.987.800.000 3.296.422.000 220.365.000 519.592.000 7.994.451.000 0 18.547.786.000 7.043.092.000 288.484.000 98.958.000 60.998.712.000


58

Lampiran 8. Perbandingan Anggaran pada TA 2014 dan TA 2015 NO

URAIAN OUTPUT

ALOKASI ANGGARAN REVISI (Rp) 2014 2015 7.425.812.000 12.878.739.000

REALISASI (Rp) 2014 2015 6.384.123.085 9.267.603.985

1

Petugas terlatih penanggulangan krisis kesehatan Kebijakan/Pedoman penanggulangan krisis kesehatan Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Penanggulangan Bencana

2.854.042.000

2.180.019.000

1.932.058.642

1.832.659.975

67,7

84,07

100

100

2.048.395.000

1.252.956.000

1.575.592.175

1.115.420.050

76,92

89,02

60

81

6.339.633.000

3.690.048.000

6.773.099.457

2.102.159.446

88,48

56,97

100

100

Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Peralatan Pengolah Data & Komunikasi

2.031.964.000

2.987.800.000

934.539.238

1.450.985.466

51,09

48,56 57,69

50

3.152.604.000

3.296.422.000

2.764.493.200

2.557.640.905

84,1

77,59

100

56

2.981.554.000

220.365.000

2.515.829.000

216.960.000

84,38

98,45 91,59

100

6.144.072.000 897.371.000

519.592.000 7.994.451.000

5.302.877.207 742.590.200

402.068.600 3.585.967.723

86,31 82,75

77,38 44,86

100 100

100 88

12.834.980.000

0

10.098.988.036

0

78,68

0 88,24

0

16.708.458.000

18.547.786.000

0

4.683.660.000

0

25,25

0

67

12

Layanan Perkantoran Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Keuangan Laporan Pembinaan, Kinerja, Kepegawaian dan Kegiatan Gedung Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional Perlengkapan Penanggulangan Bencana

202.600.000

7.043.092.000

179.850.000

6.213.632.012

88,77

88,22

100

100

13

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

863.215.000

288.484.000

799.802.700

271.905.500

92,65

94,25

100

100

14

Output Cadangan

-

98.958.000

-

0

0

0

0

0

64.484.700.000

60.998.712.000

40.003.842.940 33.700.663.662

60,67

55,25 83,13

87

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TOTAL

% Realisasi % FISIK 2014 2015 2014 2015 85,97 71,96 83,22 100


59

Lampiran 9. Realisasi Pengadaan TA 2015 NO

NAMA PAKET KEGIATAN

1 2 3 4

Pengadaan Jasa Konsultan GAP Dan Pelatihan ISO Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Dokumen ISO Pengadaan Jasa Konsultan Pendampingan Implementasi ISO

5

Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kurikulum dan Modul ITC-DRR Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Penanggulangan Krisis Kesehatan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Pedoman Implementasi Klaster Kesehatan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Penyelenggaraan Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana (Internasional) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Klaster Kesehatan Penyelenggaraan Peningkatan Motivasi dan Kinerja Pegawai I Penyelenggaraan Peningkatan Motivasi dan Kinerja Pegawai II Pengadaan Jasa Dalam Rangka Penataan Gudang di PPPKK Regional/Sub Regional Penyelenggaraan TOT Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Pendampingan Penyusunan Rencana Kontinjensi Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Simulasi Penanggulangan Krisis Kesehatan DKI Jakarta

6

7 8

9 10 11 12 13 14

15

Pengadaan Jasa Konsultan Pendampingan Audit Eksternal ISO

KONTRAK NO/TGL REALISASI (Rp) NOMOR KONTRAK TANGGAL 48.500.000 BN.01.01/1/911.1/2015 17 September – 1 Oktober 2015 48.000.000 BN.01.01/1/1012.1/2015 9 -29 Oktober 2015 47.250.000 BN.01.01/1/1158.1/2015 6 – 19 November 2015 48.250.000 BN.01.01/1/1288.1/2015

27 November – 14 Desember 2015

41.000.000 BN.01.01 / 2 / 831 / 2015

31 Agustus – 31 Oktober 2015

41.243.000

31 Agustus – 29 September 2015

41.000.000 BN.01.01 / 2 / 830 / 2015


41.243.000 BN.01.01/3/831.1/2015


549.339.600 BN.01.01/2/926.1/2015

21 September – 19 November 2015

673.876.700 BN.01.01/3/1146/2015 119.000.000 BN.01.01/1/372/2015 198.000.000 BN.01.01/1/1246/2015

3 November – 8 Desember 2015 28 – 30 April 2015 24 November – 22 Desember 2015

469.923.000 BN.01.01/1/939/2015

25 September – 8 Desember 2015

763.648.000 BN.01.01/2/925.1/2015


987.100.000 BN.01.01/2/993.1/2015

5 Oktober – 3 Desember 2015


60

NO 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

NAMA PAKET KEGIATAN Penyelenggaraan TOT Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan Pengadaan Jasa Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan (SI-PPKK) Berbasis Android Pengadaan Jasa Setting Jaringan Radio Komunikasi di 34 Dinkes Provinsi dan 11 Dinkes Kab/Kota Pengadaan Jasa Penulisan Buku Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Erupsi Gunung Api Pengadaan Jasa Pakaian Dinas Pegawai/Perawat Pengadaan Masker Pengadaan Perahu Karet Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pengadaan Perahu Karet untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan Pengadaan Laptop untuk Satker PPPKK Pengadaan Rak Penyimpanan Barang Penyelenggaraan Training GIS

REALISASI (Rp)

KONTRAK NO/TGL

798.689.000 BN.01.01/2/990.1/2015

5 Oktober – 3 Desember 2015

174.700.000 BN.01.01/4/475/2015

25 Mei – 25 Juni 2015

77.000.000 BN.01.01/4/953/2015


133.000.000 BN.01.01/1/721/2015


68.325.000 490.622.000 3.231.800.000 832.328.000

BN.01.01/1/722.1/2015 BN.01.01./1/1046/2015 BN.01.01/1/1296.1/2015 BN.01.01/1/1172.1/2015

129.000.000 BN.01.01/1/720/2015 167.960.000 BN.01.01/1/1010.1/2015 142.000.000 BN.01.01/1/888.1/2015 59.500.000 BN.01.01/4/697/2015

3 Agustus – 2 Oktober 2015 15 – 28 Oktober 2015 1 – 30 Desember 2015 10 November – 9 Desember 2015 4 Agustus – 1 November 2015 8 Oktober – 6 November 2015 15 September – 15 Oktober 2015 31 Juli 2015


61

Lampiran 10. Pelatihan dan Seminar Internasional Tahun 2015 NO 1.

KEGIATAN 10 th Training Course in Public Health Emergency and Disaster Management (PHEDMa) for Health-care Professionals of South East Asia Region

WAKTU 7 – 11 Desember 2015

LOKASI Colombo, Srilanka

PENYELENGGARA The Health Emergency and Disaster Management Training Centre (HEDMaTC) of The Faculty of Medicine, University of Peradeniya and WHO Srilanka International Committee of The Red Cross (ICRC) bekerja sama dengan WHO SEARO Organization of Prohibition Chemical Weapon (OPCW)

2.

Health Emergencies in Large Population (HELP) Course

29 Oktober – 8 November 2015

New Delhi, India

3.

11 th International Basic Course on Assistance and Protection Against Chemical Weapons

15 – 19 Juni 2015

Krosevac, Sernia

4.

3rd Senior Official’s Meeting (SOM-3)

26 – 30 Agustus 2015

Cebu, Philippines

APEC

5.

15th Annual Workshop to Coordinate Assistance and Protection Under Article X of Chemical Weapon Convention

22 – 27 Juni 2015

Antalya, Turkey

Organization of Prohibition Chemical Weapon (OPCW)

6.

The 3 rd Meeting for The Survey on The Current Situation of Disaster/Emergency Medicine System in The ASEAN Region

6 – 10 Juli 2015

Bangkok, Thailand

JICA

7.

Conference of WHO ERM Collaboration Centre

17 -19 November 2015

Moscow, Russia

WHO

PESERTA - Shinta Rahmawati, S.Gz (Staf Bidang TDP) - Yuniati, S.Sos, M.Si (Kasubbid Kesiapsiagaan) Astika Fardani, SKM (Staf Bidang Pemantauan dan Informasi) Dr. Arifin (Staf Bidang PMK) Dr. Rakhmad Ramadhanjaya (Staf Bagian Tata Usaha) Dr. Ira Cyndira Tresna (Kasubbid Pencegahan dan Mitigasi) Siti Khadijah, S.Si, Apt, MM (Staf Bagian Tata Usaha) Dr. Achmad Yurianto (Kepala PPPKK) Dr. Indro Murwoko (Kabid TDP) Setiorini, SKM, MKM (Staf Bidang TDP) Zulkarnain Gaffar, SS, MKM (Staf Bidang Pemantauan dan Informasi) Drs. M. Royan, M.Kes (Kabid PMK) Wijayanti, SS, MM (Staf Bidang TDP) Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

62

NO 8.

KEGIATAN Southeast Asia ICRC Healthand Humanitarian Action in Emergency Workshop Regional Workshop on Strengthening and Networking of Public Health Emergency Operation Centre

WAKTU 12 – 16 Oktober 2015 28 September – 2 Oktober 2015

LOKASI Singapore

10.

Invitation to The 13 the ASEAN and Japan High Level Official Meeting on Caring Societies

20 – 22 Oktober 2015

Kobe, Japan JICA

11.

APEC Training Course on Buliding Capacity in Health Hotline Responding to Public Health Emergency Course on Healthcare and Pandemic Preparedness 15 th Annual Meeting Inter Agency Working Group on Reproductive Health in Crisis 3rd World Conference on Disaster Risk Reduction

7 – 10 April 2015

Beijing, China

9.

12 13 14

New Delhi, India

PENYELENGGARA ICRC WHO SEARO

APEC

Singapore 24 – 28 Februari 2015 Maret 2015

Dead Sea, Jordan Sendai, Japan

Inter Agency Working Group on Reproductive Health in Crisis JICA

PESERTA Wijayanti, SS, MM (Staf Bidang TDP) Drg. M. Kammaruzaman, M.Sc (Kabag Tata Usaha) Lita Renata Sianipar, SKM, M.Epid (Kabid PI) Dr. Achmad Yurianto (Kepala PPPKK) Dr. Indro Murwoko (Kabid TDP) Dr. Adi Sopiandi, M.Kes (Staf Bidang PMK) Drg. Hadijah Pandita, M.Kes (Kasubbid Informasi) Dr. Ina Agustina Isturini , MKM (Kasubbid Pemulihan) Dr. M. Imran S. Hamdani, MKM (Kasubbid Tanggap Darurat)


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents