LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 2012
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatNya, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko
Polhukam)
dapat
menyelesaikan
penyusunan
Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012. LAKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan
Kemenko Polhukam
dalam
menyelenggarakan tugas di bidang politik, hukum dan keamanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian dan Lembaga. Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, Kemenko Polhukam telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mendukung tujuan pembangunan nasional sesuai dengan Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2010-2014. Keberhasilan program-program yang telah terlaksana dengan hasil yang terukur dan sesuai dengan rencana akan menjadi barometer agar program-program pada masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sementara itu, berbagai kendala serta kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2012 menjadi bahan evaluasi kami bagi perbaikan kinerja Kemenko Polhukam pada tahun-tahun mendatang. Saya menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang selama ini secara konsisten dan sungguh-sungguh bersama dengan Kemenko Polhukam mewujudkan stabilitas politik, hukum dan keamanan guna menunjang pembangunan nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat Indonesia. Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam Tahun 2012 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja. Jakarta,
Maret 2013
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
DJOKO SUYANTO i
DAFTAR ISI
HAL KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
iv
BAB I : PENDAHULUAN A. B.
C.
LATAR BELAKANG KELEMBAGAAN KEMENKO POLHUKAM 1. Tugas dan Fungsi
1 2 2
2. Organisasi
3
PERAN KEMENKO POLHUKAM
4
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RPJMN 2010-2014 B. RENCANA STRATEGIS KEMENKO POLHUKAM 2010-2014
5 6
1. Visi dan Misi
6
2. Sasaran Strategis
7
3. Arah Kebijakan
7
C. PERJANJIAN KINERJA 2012 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN RPJMN 2010-2014 PADA TAHUN 2012
8 10
B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012
13
C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012
14
BAB IV : PENUTUP
49
LAMPIRAN : Lampiran 1. Struktur Organisasi Kemenko Polhukam Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahun 2012 per Kedeputian Lampiran 3. Review Pencapaian RPJMN 2010-2014 pada 2012 Lampiran 4. Form Pengukuran Kinerja 2012
ii
DAFTAR TABEL II.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2012
9
III.1
Capaian Prioritas I Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
10
III.2
Capaian Kinerja Tahun 2012
13
III.3
Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Diplomasi Indonesia
14
III.4
Data Kemajuan Kasus WNI yang Terkena Hukuman Mati
21
III.5
Capaian Sasaran Meningkatnya Supremasi Hukum dan Pemajuan HAM
30
III.6
Capaian Sasaran Terwujudnya Stabilitas Keamanan
36
III.7
Capaian Sasaran Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur
III.8
dan Tata Kelola Pemerintahan
45
Realisasi Anggaran 2012
48
DAFTAR GRAFIK III.1
Indeks Demokrasi Indonesia 2009-2010
16
III.2
Persentase Distribusi Kasus WNI di Luar Negeri 2012
24
III.3
Penyelesaian Kasus WNI di Luar Negeri tahun 2012
25
III.4
Capaian Pembentukan Pokja RAN-HAM 2012
35
III.5
Perkembangan Capaian MEF
37
III.6
Perbandingan Penyelesaian Kejahatan Konvensional 2011-2012
39
III.7
Perbandingan Penyelesaian Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara
40
III.8
Perbandingan Penyelesaian Kejahatan Transnasional 2011-2012
40
III.9
Perbandingan Penyelesaian Kejahatan Impilkasi Kontijensi 2011-2012
42
III.10
Penyelesaian Tindak Kejahatan 2012
42
III.11
Perbandingan Jumlah Kejahatan dan Penyelesaiannya 2011-2012
43
III.12
Perbandingan Skor Integritas Pelayanan Publik
46
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian dan Lembaga serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: PER-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam, bahwa Kemenko Polhukam mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengoordinasikan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang politik, hukum dan keamanan. Untuk mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2010-2014 sebagaimana telah direvisi dalam Peraturan Menko Polhukam Nomor: Per-13/Menko/Polhukam/06/2012, Kemenko Polhukam menetapkan target pada masing-masing sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Peraturan Menko Polhukam Nomor: Per-12/Menko/Polhukam/06/2012 tentang Indikator Kinerja Utama Kemenko Polhukam. Pengukuran capaian hasil koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan tahun 2012 diperoleh melalui pemenuhan berbagai Indikator Kinerja yang dinyatakan
dalam
bentuk
pernyataan,
baik
kuantitatif
dan
kualitatif
yang
menggambarkan tingkat pencapaian dan sasaran yang telah ditetapkan. Koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam tidak dapat dilepaskan dari pencapaian kinerja nasional. Melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang dilakukan, Kemenko Polhukam telah mendorong pelaksanaan tugas teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan optimal, melalui rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang diberikan. Adapun capaian pengelolaan bidang politik, hukum dan keamanan sebagai berikut: 1. Capaian kinerja di bidang politik dalam negeri antara lain dapat dilihat dari peningkatan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Hasil survei IDI pada tahun 2010, menunjukkan skor 63,17. Sedangkan hasil sementara IDI tahun 2011 dengan skor 65,48. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas praktik demokrasi di Indonesia. Selain itu, untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, Kemenko Polhukam telah menyusun Draft Grand Design Pemantapan Wawasan Kebangsaan. iv
2. Politik luar negeri ditandai dengan keterkaitan erat masalah nasional, regional dan global dalam segala bidang seperti politik keamanan, ekonomi, lingkungan dan sosial. Dari peran diplomasi Indonesia selama tahun 2012 diperoleh kemajuan yang berarti dalam banyak bidang seperti kerjasama bilateral dan mitra strategis, perundingan perbatasan dengan negara tetangga, perlindungan WNI/TKI di luar negeri, pemeliharaan perdamaian dan stabilitas kawasan dan global, dan konsolidasi demokrasi dan nilai HAM. Beberapa capaian penting politik luar negeri yang memerlukan peranan dan keterlibatan Kemenko Polhukam melalui koordinasi pemangku kepentingan tingkat nasional dapat terlihat dalam terlaksananya 32 perundingan batas darat dan laut dengan 7 negara tetangga. Upaya perlindungan WNI di luar negeri, yang merupakan agenda prioritas nasional, berhasil mengurangi hingga 50% pelaporan kasus WNI di luar negeri, pembebasan 110 WNI dari ancaman hukuman mati dan 33 telah bebas murni dan telah dipulangkan ke tanah air serta penanganan WNI dalam situasi konflik seperti di Suriah. Pemajuan HAM setelah disepakatinya Deklarasi HAM ASEAN dapat dicatat sebagai bagian dari capaian penting pollugri pada tahun 2012. 3. Capaian kinerja di bidang hukum dapat dilihat dari aspek Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM). Realisasi capaian IPK pada tahun 2012 adalah sebesar 32 dari rencana target sebesar 3,2. (Pada tahun 2012, terjadi perubahan metode dan skala pengukuran dari 1 s.d 100). Dalam rangka pelaksanaan RANHAM, untuk K/L telah mencapai 68,7 persen dari rencana target 70 persen dan untuk Pemda sebesar 61,2 persen melebihi dari target 50 persen. 4. Dari sisi pertahanan, dalam rangka memenuhi pembentukan postur minimum essential force serta terwujudnya kemandirian, peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri sangat dibutuhkan, terutama untuk produk-produk militer yang secara teknis mampu diproduksi di dalam negeri. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sebagai institusi yang merumuskan kebijakan pembelian Alutsista TNI dan Alut Polri, diselesaikannya Master Plan Industri Pertahanan dan Road Map menuju revitalisasi industri pertahanan dalam negeri. Pada 2012, pencapaian MEF sebesar 35 persen dari target pencapaian MEF adalah sebesar 28,7 persen. v
5. Di bidang Keamanan, dari sisi penindakan, Polri telah berhasil menangkap 89 orang tersangka tindak pidana terorisme sepanjang tahun 2012. Selain itu dalam hal penyelesaian kasus tindak pidana kejahatan konvensional, transnasional, kontijensi dan kekayaan negara telah mencapai target yaitu sebesar 64 persen. Dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme, BNPT telah melaksanakan berbagai program antara
lain
program
deradikalisasi
dan
membentuk
Forum
Komunikasi
Penanggulangan Terorisme (FKPT) di 15 provinsi. 6. Sebagai hasil koordinasi Kemenko Polhukam di bidang pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi, Jumlah K/L yang telah Melaksanakan RB pada tahun 2012 sebanyak 20 K/L. Dalam bidang integritas penyelenggaraan pemerintahan, skor Integritas Pelayanan Publik mencapai 6,37. LAKIP Kemenko Polhukam tahun 2012 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan maupun kepada semua pemangku kepentingan mengenai capaian kinerja Kemenko Polhukam pada tahun anggaran 2012. Selain itu, LAKIP juga diharapkan dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.
Jakarta, Maret 2013
vi
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemenko Polhukam Tahun 2012 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam. Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemenko Polhukam Tahun 2012 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kemenko Polhukam TA 2012. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik, sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat sebagai alat utama dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik.
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
1
B.
Kelembagaan Kemenko Polhukam 1. Tugas dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara bahwa Kemenko Polhukam bertugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dalam menjalankan tugas yang diamanatkan tersebut, Kemenko Polhukam melakukan fungsi sebagai berikut: a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik,hukum, dan keamanan; b. koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
c. pengendalian
penyelenggaraan
urusan
kementerian
sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b; d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenko Polhukam; e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenko Polhukam; dan f. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden. Untuk mendukung pelaksananaan tugas dan fungsi, kemenko Polhukam mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga sebagai berikut: a. Kementerian Dalam Negeri; b. Kementerian Luar Negeri; c. Kementerian Hukum dan HAM; d. Kementerian Pertahanan; e. Kementerian Komunikasi dan Informasi; f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; g. Tentara Nasional Indonesia; h. Kepolisian Republik Indonesia;
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
2
i.
Badan Intelijen Negara;
j.
Kejaksaan Republik Indonesia;
k. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; l.
Badan Koordinasi Keamanan Laut.
2. Organisasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dibantu oleh 8 (delapan) Pejabat Eselon I-a yang teridiri dari Sekretaris Menko Polhukam dan 7 (tujuh) Deputi yang dengan susunan: a. Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri; b. Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri; c. Deputi III Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara; e. Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan Nasional; f. Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa; g. Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur; Selain dibantu pejabat Eselon I-a, Menko Polhukam juga dibantu oleh Staf Ahli dan Staf Khusus setingkat Eselon I-b dengan susunan : a. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi; b. Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional; c. Staf Ahli Bidang Wilayah dan Pembangunan Daerah; d. Staf Ahli Bidang Perekonomian; e. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; f. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan g. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya. h. Staf Khusus sebanyak 3 (tiga) orang; Selain para Pejabat Eselon I di atas, terdapat 39 (tiga puluh sembilan) Pejabat Eselon II, terdiri dari 35 (tiga puluh lima) Asisten Deputi, dengan LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
3
masing-masing Deputi membawahi 5 (lima) Asisten Deputi dan 3 (tiga) Kepala Biro berada di bawah Sesmenko Polhukam. Dalam rangka pengawasan internal, Menko Polhukam dibantu Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dipimpin oleh Inspektur. Pejabat Eselon III dan IV berada di lingkungan Sekretariat Menko Polhukam dan Unit Kedeputian. Kepala Bagian (Eselon III) dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Eselon IV) yang memberikan pelayanan administratif, sedangkan Kepala Bidang (Eselon III) dan Kepala Sub Bidang (Eselon IV) adalah yang membantu Asisten Deputi di unit kedeputian. Pejabat dan Staf Kemenko Polhukam terdiri dari berbagai unsur lintas instansi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011, Kemenko Polhukam membawahi secara administratif 2 (dua) Sekretariat Komisi, yaitu Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional. C.
Peran Kemenko Polhukam dalam mendukung Pencapaian Tujuan Nasional Secara umum, peran yang telah dilakukan oleh kemenko Polhukam dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan telah berjalan dengan optimal, walaupun dalam tataran implementasi masih ditemukan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan cenderung mengedepankan ego sektoral. Kemenko Polhukam melaksanakan tugas dan fungsi melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi, meliputi Rapat Koordinasi Paripurna Tingkat Menteri (RPTM), Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) baik Tingkat Menteri atau Tingkat Eselon I, Rapat Kelompok Kerja (Pokja), Desk, pemantapan, monitoring dan evaluasi kebijakan , Forum Koordinasi, Focus Group Discussion, Workshop, Tim Kerja dan lain sebagainya. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut menghasilkan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Menko kepada Presiden/Wakil Presiden, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RPJMN 2010-2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2010-2014 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL). RPJMN 2010-2014 berpijak pada visi dan misi Kabinet Indonesia Bersatu II dengan agenda pembangunan sebagai berikut : Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi Agenda IV : Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Agenda V : Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan Sasaran pembangunan nasional dalam perkuatan demokrasi dan penegakan hukum adalah tercapainya indeks demokrasi pada angka 73 dan Indeks Persepsi Korupsi pada angka 5,0. Visi dan Misi pemerintah 2010-2014, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya yaitu: 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola; 2. Pendidikan; 3. Kesehatan 4. Penanggulangan kemiskinan 5. Ketahanan pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim investasi dan iklim usaha 8. Energi
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
5
9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik 11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi 12. Prioritas Nasional Lainnya (Polhukam, Kesra, Perekonomian) Kemenko Polhukam bertanggung jawab dalam lingkup koordinasi pelaksanaan pencapaian prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; Daerah Tertinggal Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik, serta Prioritas Lainnya Bidang Polhukam.
B. Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2010-2014 Kemenko Polhukam mempunyai peran penting dalam mengkoordinasikan perencanaan dan perumusan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan bidang politik, hukum dan keamanan agar mencapai hasil yang diharapkan. Sebagai langkah awal, Kemenko Polhukam menyusun Rencana Strategis Tahun 2010-2014 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional II Tahun 2010-2014. Rencana Strategis mencakup Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja. Rencana Strategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun
yaitu
tahun
2010
sampai
dengan
tahun
2014,
dengan
memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis. 1. Visi dan Misi Sejalan dengan visi dan misi Kabinet Indonesia Bersatu II serta tugas pokok dan fungsi Kemenko Polhukam yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan, maka Kemenko Polhukam menetapkan visi : Terwujudnya stabilitas bidang politik, hukum dan keamanan yang efektif untuk mencapai Indonesia yang demokratis, adil, aman dan damai.
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
6
Guna mewujudkan visi tersebut, Kemenko Polhukam menetapkan Misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan kegiatan demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan yaitu: a. Mewujudkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan. b. Mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan. c. Menyelenggarakan evaluasi dan kajian sebagai bahan pertimbangan untuk koordinasi penyusunan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan 2. Sasaran Strategis Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam koordinasi kebijakan bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai berikut: a. Meningkatnya kualitas demokrasi dan diplomasi Indonesia; b. Meningkatnya Supremasi Hukum dan Pemajuan HAM; c. Terwujudnya stabilitas keamanan; d. Meningkatnya pendayagunaan aparatur dan tata kelola kepemerintahan.
3. Arah Kebijakan Arah kebijakan Kemenko Polhukam diimplementasikan melalui aktualisasi program prioritas dan kegiatan lingkup koordinasi kelembagaan bidang polhukam untuk jangka waktu lima tahun kedepan (2010-2014). Sedangkan Strategi untuk pencapaian sasaran pembangunan bidang polhukam dilaksanakan melalui implementasi program dan kegiatan dengan berpedoman restrukturisasi program dan kegiatan. Prioritas kegiatan bidang politik, hukum dan keamanan dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014), adalah : 1) Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan; 2) Penegakan pilar demokrasi;
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
7
3) Penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan terorisme; 4) Perwujudan kondisi keamanan dan kepastian hukum dalam rangka penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif; 5) Kebijakan pengelolaan daerah tertinggal; 6) Perwujudan keamanan di wilayah terdepan, terluar, dan perbatasan; 7) Pengelolaan daerah pasca-konflik; dan 8) Kerjasama Internasional. Adapun program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014) adalah sebagai berikut :
1) Program Peningkatan Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan; 2) Program Layanan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kemenko Polhukam;
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam. C. PERJANJIAN KINERJA 2012 Rencana Kinerja Tahunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya, Penetapan Kinerja disusun sebagai komitmen dari Rencana Kinerja Tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas Instansi Pemerintah. Kemenko Polhukam telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan Kinerja adalah kontrak kinerja para pejabat atas kegiatan yang dilaksanakan selama 1(satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran penetapan kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja. Adapun penetapan kinerja Kemenko Polhukam tahun 2012 adalah sebagai berikut:
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
8
Sasaran Strategis (1) Meningkatnya kualitas demokrasi dan diplomasi Indonesia
Meningkatnya Supremasi Hukum dan Pemajuan HAM
Terwujudnya stabilitas keamanan
Meningkatnya pendayagunaan aparatur dan tata kelola kepemerintahan.
Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2012 Indikator Kinerja (2) 1. Indeks Demokrasi Indonesia 2. Jumlah kerjasama/diplomasi internasional 3. Jumlah Grand Design Strategi Wawasan Kebangsaan 1. Indeks Persepsi Korupsi 2. Persentase K/L yang melaksanakan Rencana Aksi Nasional HAM Nasional 3. Persentase Pemda yang melaksanakan Rencana Aksi Nasional HAM Nasional 1. Skala Minimum Essential Forces 2. Persentase penyelesaian tindak pidana Kejahatan Konvensional, Transnasional, Kontijensi dan Kekayaan Negara 1. Skor Integritas Pelayanan Publik. 2. Jumlah K/L yang telah Melaksanakan RB
Target (3) 68-70 4 1 3,2 70%
50%
28,7
64,25% 7,25 40
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A.
Capaian RPJMN 2010-2014 Bidang Polhukam Tahun 2012 Prioritas Nasional yang menjadi tanggung jawab kemenko Polhukam mencakup Prioritas I: Reformasi dan Tata Kelola, Prioritas 10: Daerah Terdepan, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik serta Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan merupakan capaian nasional dalam koordinasi Kemenko Polhukam. Capaian prioritas I Reformasi dan Tata Kelola yang sudah pada jalur (on the track) untuk mencapai target akhir RPJMN 2014 meliputi: Indeks Integritas instansi pusat : 6.86, Opini WTP Kementerian/Lembaga 77 % , persentase Kementerian/Lembaga yang akuntabel sebesar 95,06 % dan persentase Pemerintah Provinsi
yang
akuntabel sebesar 75,76 %. Selain itu, terdapat capaian yang membutuhkan kerja keras menuju target RPJMN pada tahun 2014 yaitu skor integritas pemerintah daerah (6.32) dan Persentase Kabupaten/Kota yang akuntabel (pada tahun 2011: 12,78%). Tabel III.1 Capaian Prioritas I Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola No
Indikator
Capaian
1
Indeks Integritas Instansi Pusat
6.86 %
2
Opini WTP Kementerian/Lembaga
3
Persentase K/L yang akuntabel
95.06 %
4
Persentase Pemerintah Provinsi yang akuntabel
75.76%
5
Skor Integritas Pemerintah Daerah
6
Persentase Kabupaten/Kota yang akuntabel
77 %
6.32 12.78 %
Beberapa capaian yang sulit dicapai pada akhir RPJMN 2014 diantaranya : Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dengan skor 32 dari target 5.0 pada tahun 2014. Sebagai informasi pada tahun 2012 terjadi perubahan metodologi dan skala (1-100) pada
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
10
pengukuran IPK. Kemudahan berusaha juga menjadi hal perlu mendapatkan atensi serius karena pada tahun 2012 Indonesia menempati peringkat 129. Peringkat ini turun 3 peringkat dari tahun 2011 dengan peringkat 126. Opini WTP pada Pemerintah Daerah juga masih rendah yaitu 16%. Beberapa hal yang menjadi hambatan pencapaian prioritas reformasi dan tata kelola antara lain: lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan manajemen
barang
milik
negara,
rendahnya
kesadaran
hukum
dalam
pemberantasan korupsi, kurangnya kapasitas aparat pengawas internal dan pengelola keuangan, belum optimalnya implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, belum optimalnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mencapai target RPJMN 2014 adalah sebagai berikut : Penanganan kasus-kasus korupsi skala besar, Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha, Peningkatan kualitas SDM aparatur, Peningkatan akuntabilitas keuangan dan manajemen Barang Milik Negara serta Akselerasi Implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Capaian Prioritas 10 Daerah Terdepan, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik sudah pada jalur (on the track) dan diprediksi dapat dicapai pada akhir tahapan RPJMN. Capaian yang berkaitan dengan bidang politik, hukum dan keamanan diantaranya: terbangunnya 206 pos perbatasan, 40 border sign post 77 pilar batas dan 190 sign post, pelaksanaan pergelaran satuan TNI di wilayah perbatasan. Atensi pada aspek politik, hukum dan keamanan adalah sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan, pengawasan keamanan perbatasan, pembangunan pos lintas batas negara terpadu, pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat dan pulau terluar serta mengintensifkan perundingan batas darat dan laut. Capaian Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang sudah pada jalur (on the track) diantaranya: Persentase penggunaan alat utama sistem pertahanan TNI (15,86%) dan Polri (14,30%) dari industri dalam negeri, jumlah
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
11
penanganan perkara di Tingkat MA, penyelesaian administrasi perkara di tingkat pertama dan banding di Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, penanganan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan dan KPK. Selanjutnya sasaran yang membutuhkan kerja keras untuk mencapai target pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: peningkatan jumlah Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) yang baru terbentuk di 15 Provinsi pad atahun 2012, Pencapaian Skala Minimum Essential Forces (MEF) pada tahun 2012 dengan skor 35% sedangkan target pada tahun 2014 adalah 45,8%, penyelesaian administrasi perkara di tingkat pertama dan banding di Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal perkuatan kualitas demokrasi Indeks Demokrasi Indonesia sementara pada tahun 2012 adalah 65,48. Angka naik dari tahun 2011 dengan skor 63,17. Dalam upaya mewujudkan keamanan dalam negeri, saat ini rasio Polri terhadap pendukuk 1:613, sementara target pada tahun 2014 adalah 1: 575. Langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mencapai target sasaran RPJMN 2014 adalah implementasi program deradikalisasi dan kontra radikalisme, dukungan penyiapan tahapan Pemilu 2014, peningkatan pendidikan politik, pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri serta berupaya memenuhi rasio ideal Polri: masyarakat dan implementasi community policing. Terlampir review pencapaian RPJMN 2010-2014 pada tahun 2012.
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
12
B.
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012 Pengukuran tingkat capaian kinerja Kemenko Polhukam dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar, capaian kinerja Kemenko Polhukam pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2012 Sasaran Strategis (1) Meningkatnya kualitas demokrasi dan diplomasi Indonesia
Meningkatnya Supremasi Hukum dan Pemajuan HAM
Terwujudnya stabilitas keamanan
Meningkatnya pendayagunaan aparatur dan tata kelola kepemerintahan.
Indikator Kinerja (2) a) Indeks Demokrasi Indonesia b) Jumlah kerjasama/diplomasi internasional c) Jumlah Draft Grand Design Strategi Wawasan Kebangsaan a) Indeks Persepsi Korupsi b) Persentase K/L yang melaksanakan Rencana Aksi Nasional HAM Nasional c) Persentase Pemda yang melaksanakan Rencana Aksi Nasional HAM Nasional a) Skala Minimum Essential Forces b) Persentase penyelesaian tindak pidana Kejahatan Konvensional, Transnasional, Kontijensi dan Kekayaan Negara a) Skor Integritas Pelayanan Publik. b) Jumlah K/L yang telah Melaksanakan RB
Target (3) 68-70
Realisasi (4) 63,17*
Persentase (5) 93
Realisasi 2011 (6) 67,13**
4
12
300
-
1
1
100
-
3,2
32***
100
3,2
70%
68,7%
98,1
-
50%
61,2%
122,4
-
28,7
35
121.9
29,6
64,25%
58.4
90.9
60
7,25
6.37
87.9
6.31
40
20
50
16
* Skor IDI Tahun 2010, hasil survei tahun 2011. ** Skor IDI Tahun 2009, hasil survey tahun 2010. *** Pada 2012, terdapat perubahan metodologi dan skala menjadi 0-100 (-) indikator ini belum digunakan pada tahun 2011
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
13
C.
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja tahun 2012 1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Diplomasi Indonesia Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas demokrasi dan diplomasi Indonesia diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut: Tabel III.3 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Diplomasi Indonesia Sasaran Strategis (1) Meningkatnya kualitas demokrasi dan diplomasi Indonesia
Indikator Kinerja (2) a) Indeks Demokrasi Indonesia b) Jumlah kerjasama/diplomasi internasional c) Jumlah Draft Grand Design Strategi Wawasan Kebangsaan
Target (3) 68-70
Realisasi (4) 63,17*
Persentase (5) 93
4
12
300
1
1
100
* Skor IDI Tahun 2010, hasil survei tahun 2011.
a) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Secara umum perkembangan demokrasi di satu sisi ditentukan oleh sejauh mana kebutuhan-kebutuhan warga negara (democratic demand) dapat dipenuhi oleh negara (democratic supply). Di sisi lain, sejauh mana warga negara memiliki adab bernegara (civic virtue) sehingga mampu mengekspresikan tuntutantuntutannya secara beradab, tidak dengan kekerasan dan tidak melanggar hakhak warga negara lain. Dalam rangka menakar praktik demokrasi di Indonesia, Pemerintah menyusun suatu instrumen untuk mengukur perkembangan demokrasi di Indonesia. IDI Kemenko Polhukam berperan sebagai penanggungjawab kegiatan Penyusunan Laporan IDI 2010
adalah
perkembangan
angka
yang
demokrasi
di
menunjukkan seluruh
tingkat
provinsi
di
Indonesia berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu kebebasan sipil (civil liberties), hak-hak politik (political rights) dan lembaga-lembaga demokrasi (institutions of democracy). Kebebasan sipil dibatasi pada kebebasan individu dan
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
14
kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan Negara dan atau kelompok masyarakat tertentu, dengan Variabel kebebasan sipil sebagai berikut : 1) Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, 2) Kebebasan berpendapat, 3) Kebebasan berkeyakinan, 4) Kebebasan dari diskriminasi.
Untuk aspek Hak-Hak Politik variabel yang digunakan adalah : 1) hak memilih dan dipilih, dan 2) Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.
Sedangkan untuk aspek Lembaga Demokrasi digunakan variabel sebagai berikut: 1) Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dab Adil, 2) Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 3) Peran Birokrasi Pemerintah daerah, dan 5) Peradilan yang Independen.
Pemerintah telah menetapkan IDI sebagai indikator sasaran perkuatan pembangunan demokrasi dalam
pembangunan nasional nasional di bidang
politik dalam RPJMN 2010-2014. Upaya ini perlu mendapat dukungan seluruh elemen, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun juga mensyaratkan partisipasi seluruh lembaga termasuk masyarakat di dalamnya. Indeks demokrasi pada tahun 2010 adalah 63,17. Angka ini merupakan angka komposit dari ketiga aspek yang diukur yaitu kebebasan sipil (82,53), hakhak politik (47,88) dan kelembagaan demokrasi (63,11). Dibandingkan dengan tahun 2009, Skor IDI adalah 67,13 dengan aspek kebebasan sipil (86,97), hak-hak politik (54,6) dan kelembagaan demokrasi (62,72).
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
15
Grafik III.1 Indeks Demokrasi Indonesia 2009 dan 2010
Faktor penyebab utama dari penurunan indeks aspek hak-hak politik pada IDI 2010 (dibandingkan dengan IDI 2009) adalah karena meningkatnya secara signifikan jumlah peristiwa demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan di berbagai daerah di Indonesia. Data IDI 2010 menunjukkan bahwa demonstrasi yang bersifat kekerasan 76,5% dilakukan oleh masyarakat biasa dan 23,5 % dilakukan oleh mahasiswa. Angka indeks Kebebasan Sipil yang sangat jauh di atas kedua aspek lainnya, mencerminkan telah terciptanya ruang yang luas bagi kebebasan sipil di Indonesia dan tumbuhnya gairah untuk memanfaatkannya. kenyataan ini, dapat dicatat sebagai keberhasilan pembangunan demokrasi di Indonesia. Sementara itu, rendahnya nilai indeks aspek Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi, mengindikasikan telah terjadi stagnasi serta pelemahan kelembagaan politik dan penyumbatan saluran partisipasi. Penurunan angka demokrasi di Indonesia dalam IDI merupakan kontribusi dari aspek Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik, terutama disebabkan oleh tuntutan masyarakat yang lebih tinggi terhadap kinerja pemerintah. Sebagai tambahan informasi, hasil survei sementara IDI pada tahun 2011 menunjukkan angka 65,48 dari survei yang dilaksanakan tahun 2012.
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
16
Beberapa capaian lainnya dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi: 1) Tersusunnya
Desain
Besar
Penataan
Daerah
(Desartada)
dan
pencantuman substansi penataan daerah berdasarkan Desartada dalam revisi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Telah dilakukan evaluasi/kajian sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah; 3) Pemilukada sebagai salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi makin mencerminkan
proses
pematangan,
termasuk
penyelenggaraan
Pemilukada di Provinsi Aceh yang berlangsung dengan aman, damai, tertib, dan demokratis; 4) Dalam rangka penataan administrasi kependudukan, program e-KTP telah diluncurkan sejak tahun 2010. Sampai dengan Oktober 2012 dari target 172 juta jiwa telah selesai dilakukan perekaman sebanyak 172.428.571 jiwa pada tanggal 7 November 2012. Capaian ini lebih awal dari yang dijadwalkan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu 31 Desember 2012. 5) Transparansi penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan komitmen pemerintah menuju tercapainya tata kelola kepemerintahan yang baik. Pada tahun 2012, 34 Kementerian (100%), 35 dari 129 Lembaga (27,13%), 18 Provinsi (54,55%), 83 Kabupaten (20,8%), 29 Kota (29,5) telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dengan terbentuknya PPID diharapkan transparansi pemerintah dan kebebasan memperoleh akses informasi dapat dipenuhi sesuai dengan tuntutan publik.
Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kemenko Polhukam dalam mempercepat capaian tersebut adalah dengan penyelenggaraan sinkronisasi dan
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
17
koordinasi melalui Rapat Pimpinan Tingkat Menteri, Rakorsus dan Rakortas serta Rapat Tingkat Eselon I; pemantauan dan evaluasi kebijakan. Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja tersebut, disadari masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang memerlukan tindak lanjut koordinasi oleh Kemenko Polhukam, sebagai berikut: 1) Sampai dengan akhir tahun 2011, kebijakan penataan daerah terus dilakukan melalui moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), tetapi masih timbul permasalahan terkait dengan perihal tersebut diantaranya banyaknya desakan untuk melaksanakan pemekaran daerah dari berbagai elemen masyarakat. Pada tahun 2013 kecenderungan yang sama diperkirakan akan tetap terjadi, oleh karenanya revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu menjadi prioritas; 2) Dalam kaitannya dengan Pemilukada, masih ditemukan fenomena yang dapat
menciderai
makna
demokrasi,
misalnya
money
politics,
ketidaknetralan aparatur dan penyelenggara, ketidaksiapan para kandidat dan para pendukungnya untuk menerima kekalahan yang dapat berujung pada retaknya bingkai harmonisasi kehidupan masyarakat; Tahun 2013, disamping akan berlangsung Pemilukada di beberapa daerah, suhu politik juga semakin memanas jelang Pemilu 2014. Apabila tidak ada langkah pembinaan politik yang mampu mengubah sikap dan perilaku masyarakat serta perbaikan lembaga penyelenggara Pemilu, dikhawatirkan semakin banyaknya tuntutan yang bermuara ke MK. 3) Dalam kaitannya dengan e-KTP, pendistribusian perangkat e-KTP ke tingkat Kecamatan maupun di Dinas Kabupaten/Kota masing-masing 2 (dua) unit membutuhkan waktu yang lama khususnya untuk wilayah di luar Pulau Jawa; Masih kurangnya harmonisasi peraturan antar sektor dalam pemanfaatan dokumen kependudukan sehingga mengakibatkan adanya
dokumen
penduduk
ganda;
Masih
rendahnya
tingkat
kemampuan teknis SDM aparat pelaksana Administrasi Kependudukan di
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
18
daerah Kabupaten/Kota dan belum adanya aturan yang mengatur standar kompetensi dan jenjang karir SDM terkait administrasi kependudukan; Masih rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan, karena keterbatasan informasi yang diterima; Terbatasnya infrastruktur dan kurangnya dukungan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dialokasikan
untuk
mendukung
penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan di daerah; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang ada belum terintegrasi secara keseluruhan dan baru tersambung secara on-line system sebanyak 329 kab/kota dari 497 kab/kota.
b) Jumlah Kerjasama/Diplomasi Internasional Banyak kerjasama dalam berbagai fora baik bilateral, regional dan multilateral yang telah dicapai selama kurun tahun 2012. Dari berbagai kerjasama yang dilakukan dalam bidang politik, keamanan, HAM dan hukum tersebut memerlukan koordinasi dan sinkronisasi pada tingkat nasional melalui Kemenko Polhukam. Mengingat pentingnya isu tersebut bagi kepentingan nasional telah ditetapkan pula target 4 kali perundingan perbatasan
Koordinasi yang efektif berkontribusi bagi terlaksananya perundingan perbatasan jauh melebihi target yang ditentukan
dengan negara tetangga baik laut maupun darat. Kenyataannya, melalui koordinasi yang lebih baik telah dilakukan 12 kali perundingan isu perbatasan yang jauh melebihi target semula. Meskipun dilakukan kerjasama dalam berbagai bidang namun perundingan perbatasan ini diangkat menjadi tolok ukur capaian pollugri tahun 2012. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan beberapa capaian strategis dalam kerjasama Politik Luar Negeri di mana Kemenko Polhukam berperan yaitu:
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
19
Sebagai koordinator pilar politik dan keamanan ASEAN di tingkat nasional, Kemenko Polhukam memastikan persiapan maksimal Indonesia menuju komunitas ASEAN 2015
1)
Menko Polhukam duduk
sebagai
wakil
Pemerintah
Indonesia dalam ASEAN Political Security Community Council yang bertemu dua kali setahun. Dalam
posisi tersebut, Kemenko Polhukam melakukan koordinasi reguler dengan 6 badan sektoral di bawah pilar Polkam ASEAN antara lain ASEAN Regional Forum, ASEAN Law Ministerial Meeting, ASEAN Defense Ministerial Meeting, dan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime. Dengan demikian, Kemenko Polhukam menjadi koordinator pada tingkat nasional dalam upaya memastikan sinergitas dan kesamaan pandangan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan pada tingkat nasional dan regional menuju pembentukan komunitas ASEAN 2015 khususnya komunitas politik dan keamanan. Langkah koordinasi juga dilakukan untuk memastikan kesiapan semua pemangku kepentingan untuk memahami, mendukung dan mengimplementasikan cetak biru pilar politik keamanan sebagai bagian dari komunitas ASEAN. 2) Selama tahun 2012, telah dilaksanakan 32 kali perundingan perbatasan dengan 7 negara yaitu melakukan perundingan batas maritim sebanyak 15 kali dengan Malaysia, Singapura, Viet Nam, Filipina, Palau dan 17 kali perundingan batas darat dengan Malaysia,
Papua Nugini, dan RDTL.
Beberapa kemajuan diantaranya : (a) Malaysia: terdapat kesepakatan tingkat teknis mengenai common point untuk dasar penarikan garis batas Laut Wilayah di Laut China Selatan (Tanjung Datu). (b) Singapura: melakukan exercise penarikan garis secara informal untuk menentukan batas Laut Wilayah di Segmen Timur Selat Singapura. (c) Vietnam: terdapat pembahasan mengenai konsep principles and guidelines perundingan batas Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara dan
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
20
kesepakatan untuk melakukan diskusi serta exercise penarikan garis batas. 3) Perlindungan WNI di luar negeri yang merupakan agenda prioritas nasional telah berhasil mengurangi hingga 50% pelaporan kasus yang melibatkan WNI dari tahun sebelumnya yaitu 38.880 kasus pada tahun 2011 menjadi 19.218 pada
tahun
Polhukam
2012.
Kemenko
memberi
perhatian
penting pada perlindungan WNI di luar negeri dan secara khusus berperan
penting
Kemenko Polhukam pimpin pembebasan 110 WNI terancam hukuman mati di luar negeri tahun 2012, 33 diantaranya bebas murni dan telah kembali ke tanah air
dalam
penanganan WNI yang terancam hukuman mati dan berada di wilayah atau negara bergejolak atau konflik. Dalam kaitan itu Kemenko Polhukam antara lain mengkoordinir: a. Upaya pembebasan WNI dari ancaman hukuman mati selama tahun 2012 terlihat nyata dengan dibebaskannya 110 WNI dari ancaman hukuman mati di Arab Saudi dan Malaysia. Dimana sebanyak 33 orang dibebaskan murni dan telah dipulangkan ke tanah air. Peranan Kemenko Polhukam dilakukan melalui Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati. Tabel III.4 Data Kemajuan Kasus WNI yang Terkena Hukuman Mati NO 1 2 3 4 5 6
NEGARA ARAB SAUDI MALAYSIA CHINA IRAN SINGAPURA BRUNAI DARUSSALAM TOTAL
TOT KASUS 65 192 25 3 2 1 288
DILEPASKAN 24 27 22 2 1 76
PROSES 41 151 3 1 1 1 198
b. Kemenko Polhukam juga menangani masalah-masalah khusus yang berskala besar di luar negeri seperti overstayers WNI di Arab Saudi melalui LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
21
pemulangan ke tanah air. Sebagaimana dilakukan di beberapa negara Timur Tengah sebelumnya, Kemenko Polhukam juga
menjadi
penjuru
dalam
Satgas
Kemenko
Polhukam
upaya
tangani ribuan WNI overstayers
penanganan termasuk upaya repatriasi WNI
di Arab Saudi dan WNI dalam situasi konflik di Suriah
di wilayah yang bergejolak atau konflik seperti di Suriah. 4) Pemerintah RI telah melakukan banyak prakarsa dan negosiasi pada tingkat bilateral, regional dan global di bidang polhukam yang memerlukan koordinasi posisi dan strategi Indonesia dalam isu-isu yang menjadi prioritas Indonesia seperti isu keamanan dan pertahanan, perdagangan orang, penyelundupan manusia, kerjasama bantuan hukum timbal balik dan esktradisi, non proliferasi dan perlucutan senjata, kontra terorisme, penanganan masalah bencana, partisipasi dalam pasukan perdamaian PBB, situasi dan penanganan konflik, dan korupsi. Indonesia juga memainkan peran tersebut dalam forum tersebut melalui Gerakan Non Blok seperti dalam upaya membangun norma internasional yang baru. Isu-isu tersebut umumnya bersifat lintas sektoral yang memerlukan penanganan terpadu dan terkoordinir pada tingkat nasional. 5) Salah satu bentuk peran Indonesia yang memerlukan koordinasi erat antar berbagai kementrian dan lembaga adalah isu pasukan perdamaian PBB antara lain yaitu Kemhan, Kemlu, TNI dan Polri. Indonesia terus meningkatkan peran dalam Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB (Peacekeeping Operations/PKO). Hingga 30 Juni 2012, Indonesia telah mengirimkan 1.997 personil ke PKO yang terbagi dalam delapan misi United Nations Peace Keeping Operations (UNPKO ), yaitu United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), United Nations Mission Stabilization in Haiti (MINUSTAH), United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS) di Sudan Selatan, United Nations Mission in Liberia (UNMIL), United Nations Missions Organization Mission in The Democratic Republic of
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
22
The Congo (MONUSCO), United Nations-African Union Mission in Darfur (UNAMID) di Sudan, United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA), dan United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS) di Suriah. 6) Partisipasi Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB ( UN-PKO) telah menempatkan Indonesia pada posisi ke-15 negara penyumbang pasukan pada misi-misi PBB dengan 7 misi dan 1922 personel sepanjang tahun 2012 dan banyak mendapatkan apresiasi masyarakat internasional dan penting untuk menguatkan postur Indonesia di PBB. Peran ini merupakan salah satu sumbangan nyata Indonesia bagi perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 45; 7) Merespon eskalasi kekerasan dan krisis di Suriah, Pemerintah Indonesia telah turut berperan dalam mencari solusi bagi penyelesaian konflik Suriah agar segera tercipta perdamaian guna menghindarkan korban masyarakat sipil yang lebih besar dan agar konflik tidak meluas. Salah satu kepentingan Indonesia adalah perlindungan WNI yang bermukim dan menjadi tenaga kerja di negara tersebut; 9) Mengenai isu Laut China Selatan, Indonesia secara proaktif melakukan upaya diplomasi untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di wilayah tersebut karena sangat penting bagi ASEAN dan kawasan yang lebih luas. Karena kegagalan para Menlu ASEAN untuk mencapai kata sepakat mengenai Laut China Selatan, Indonesia telah melakukan shuttle diplomacy untuk mengukuhkan kesatuan ASEAN yang melahirkan Six-Point Principles. Indonesia termasuk melalui ASEAN tetap berupaya untuk menjaga stabilitas kawasan dengan mengedepankan kerjasama melalui Declaration of Conduct dan proyek kerjasama yang telah disepakati serta mendorong kesepakatan mengenai Code of Conduct yang menjadi aturan berperilaku di kawasan tersebut sementara dispute kewilayahan diselesaikan antar pihak-pihak yang memiliki klaim atas sebagian atau seluruh kawasan Laut China Selatan.
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
23
10) Terkait dengan isu terorisme, Indonesia berperan dalam berbagai tataran bilateral, regional dan global. Di tingkat bilateral, Indonesia telah menandatangani beberapa perjanjian mengenai pemberantasan terorisme. Di tingkat regional Indonesia berperan sebagai co-chair Southeast Asia Working Group dari Global Counter-Terrorism Forum dan tindaklanjut dari Konvensi Anti Terorisme ASEAN. Mekanisme regional lainnya adalah melalui ASEAN Regional Forum dan ASEAN Defense Ministerial Meeting. Pada tatatan global, Indonesia berpartisipasi dalam implementasi United Nations Global Counter-Terrorism
Strategy
(UNGCTS),
yang
merupakan
instrumen
multilateral penanggulangan terorisme. Keterpaduan strategi, kebijakan dan pendekatan perlu dilakukan bukan hanya pada tingkat nasional akan tetapi juga pada tingkat internasional yang memerlukan koordinasi antar kementrian dan lembaga terkait. 11) Sebagai instrumen penting bagi perdamaian dan keamanan internasional, Indonesia secara proaktif mengupayakan reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih demokratis, aspiratif, responsif, dan efektif. Reformasi DK-PBB ini juga terkait dengan visi Indonesia dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih baik karena badan PBB tersebut berperan penting termasuk dalam misi perdamaian PBB yang juga menjadi prioritas bagi Indonesia. Grafik III.2 Persentase Distribusi Kasus WNI di Luar Negeri Tahun 2012 PROSENTASE KASUS WNI DI LUAR NEGERI TAHUN 2012 WNI NON-TKI
2.89%
3.54%
37.13%
30.30%
TKI FORMAL TKI PLRT ABK WNI TERANCAM HUKUMAN MATI REPATRIASI SURIAH
1.68% 3.55%
1.51% 11.60%
WNI OVERSTAYER DARI ARAB SAUDI TKI BERMASALAH DARI YORDANIA
7.78% DEPORTASI
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
24
Grafik III.3 Penyelesaian Kasus WNI di Luar Negeri Tahun 2012
Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kemenko Polhukam dalam mempercepat capaian tersebut adalah penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi melalui Rapat Pimpinan Tingkat Menteri, Rakorsus dan Rakortas serta Rapat Eselon I; pemantauan dan evaluasi perkembangan terkini; serta mengadakan FGD dan Rapat Kerja dengan Kepala Perwakilan RI dalam koordinasi Strategi Politik Luar Negeri; Kerjasama ASEAN; Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika; Kerjasama Amerika dan Eropa;Hubungan Multilateral. Kebijakan dalam rangka perlindungan WNI dan BHI di luar negeri adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam Hukuman
Mati
dan
Keputusan
Menko
Polhukam
Nomor
68/Menko/Polhukam/9/2012 tentang Susunan Tim Terpadu Penanganan dan Repatriasi WNI di Suriah. Di dalam pelaksanaan pencapaian kinerja di bidang politik luar negeri, disadari masih dijumpai permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun-tahun mendatang, yaitu:
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
25
1) Terkait dengan diplomasi perbatasan, Pemerintah agar Intensifikasi perundingan batas darat Indonesia dengan Malaysia, PNG, dan Timor Leste; pemetaan, pemeliharaan tanda batas negara, pembahasan standard operating procedure; Pelaksanaan kerjasama kegiatan monitor dan evaluasi implementasi perjanjian lintas-batas (Border Crossing Agreement) antara RI dan Malaysia, PNG dan Timur Leste; Intensifikasi
perundingan dengan
Malaysia mengenai garis batas Laut Wilayah di segmen Laut Sulawesi, dengan target menyepakati “Garis Potensial”; Dimulainya kembali proses perundingan penetapan batas ZEE dengan India dan Thailand. Diharapkan tahun ini akan dapat dicapai kemajuan berarti dengan mencapai kesepakatan dengan negara tetangga atas pending issues masalah perbatasan laut dan darat. 2) Mengingat pembentukan komunitas ASEAN 2015 semakin dekat maka salah satu prioritas utama pollugri untuk tahun-tahun mendatang adalah menyiapkan semua komponen bangsa agar siap sebelum komunitas ASEAN tersebut terbentuk. Khusus untuk pilar politik dan keamanan, peranan Kemenko Polhukam akan semakin
penting
dan
strategis
Pilar Polkam ASEAN: Kemenko Polhukam dan Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia lakukan langkah terpadu dan komprehensif menyongsong pembentukan komunitas ASEAN 2015
dalam
menjalankan perannya sebagai koordinator pilar komunitas polkam di tanah air termasuk mengkoordinir dan mensinergikan 6 badan sektoral yang ada di bawah pilar polkam ASEAN. Selain itu, dalam waktu dekat akan dibentuk Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia yang akan mendudukkan Deputi dan Asdep 2 Koordinasi Pollugri masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Pilar Polkam. Salah satu tugas Setnas tersebut adalah memastikan kesiapan Indonesia dalam pembentukan komunitas ASEAN sebelum, pada dan setelah tahun 2015.
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
26
3) Terkait upaya mengedepankan prinsip multilateralisme dalam pemecahan masalah konflik dalam mekanisme PBB masih sering terhambat mekanisme pengambilan kebijakan strategis di PBB, khususnya yang terkait dengan posisi Dewan Keamanan (DK) yang lebih dominan dari Majelis Umum (MU) dalam isu-isu keamanan dan konflik. Untuk itu, Indonesia akan terus menggulirkan penguatan peran PBB agar dapat berperan lebih proaktif, responsif, adil dan efektif termasuk melalui kelanjutan upaya reformasi DK PBB.; 4) Masalah dan potensi masalah yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas kawasan dapat terjadi seperti di Laut China Selatan. Mencermati perkembangan terakhir khususnya setelah Filipina mengajukan masalah tersebut ke Arbitral Tribunal UNCLOS perlu dicermati agar tidak menimbulkan ketegangan dan konflik baru. Indonesia dan bersama ASEAN akan terus menggulirkan semangat kerjasama di kawasan seperti menodorong agar ASEAN dan RRT segera merundingkan dan menyepakati Code of Conduct di Laut China Selatan; 5) Krisis ekonomi yang melanda kawasan Eropa dan Amerika Serikat masih mewarnai dinamika hubungan antar bangsa. Indonesia memprioritaskan pembangunan tatanan ekonomi dan pembangunan dunia yang berkeadilan sehingga semua negara memiliki kesempatan untuk maju dan sejahtera. Selain pada tingkat regional melalui pembentukan komunitas ekonomi ASEAN 2015 serta guliran negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership Indonesia juga berperan penting dalam penyusunan agenda pembangunan setelah Millennium Development Goals 2015 melalui post2015 development agenda; 6) Kasus-kasus WNI/TKI bermasalah pada tahun 2013 khususnya yang terancam hukuman mati masih akan terjadi, oleh karenanya perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan terkait dalam menghadapi permasalahan tersebut.
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
27
Sebagai tindak lanjut, dalam menanggapi berbagai permasalahan diatas, Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait peningkatan kualitas diplomasi luar negeri. Indonesia berupaya mendukung instrumen-instrumen yang disepakati melalui mekanisme multilateral untuk menunjukkan bahwa instrumen multilateral dapat berfungsi secara efektif. Untuk itu, Kemenko Polhukam akan mengawal komitmen pemerintah tersebut dengan lebih intensif terhadap instansi-instansi teknis dibawah koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan.
a) Grand Design Strategi Wawasan Kebangsaan Dinamika Indonesia pada beberapa tahun terakhir, dengan tantangan terhadap stabilitas kehidupan politik menyebabkan pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan. Kemenko Polhukam mengambil langkah konkret dengan menyusun sebuah Grand Design/Disain Induk yang komprehensif dan terintegrasi sebagai acuan bersama dalam meningkatkan nasionalisme. Pada Tahun 2012 telah tersusun Draf Awal Desain Induk Pemantapan Wawasan Kebangsaan 2012-2025. Desain Kemenko Polhukam membentuk Tim Penyusunan Desain Induk Pemantapan Wawasan Kebangsaan pada tahun 2012 yang melibatkan 17 K/L
Induk
Kebangsaan
Pemantapan
disusun
sebagai
Wawasan pedoman
Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan segenap elemen bangsa dalam rangka mengawal dan memperkokoh kehidupan
bangsa yang demokratis dengan berorientasikan kepada Empat Konsensus Dasar. Direncanakan Desain Induk ini akan dipayungi Peraturan Presiden sebagai dasar hukum. Dengan disusunnya Draf Desain Induk Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang memuat permasalahan, arah kebijakan, dan strategi, dapat dijadikan pedoman oleh K/L dalam melaksanakan pemantapan Wawasan Kebangsaan agar diperoleh kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam merumuskan
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
28
dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan sesuai bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing K/L, serta dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari semua komponen bangsa. Upaya-upaya lainnya dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan yang telah dilakukan telah menunjukkan capaian yang positif dengan makin meningkatnya pemahaman terhadap 4 (empat) konsensus dasar yaitu Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Bhinneka
Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh berbagai komponen masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari makin meningkatnya peran masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan melalui sosialisasi 4 (empat) konsensus dasar. Meskipun masih terjadi konflik di dalam masyarakat, namun masalah tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap stabilitas politik dan keamanan. Dalam kaitan itu pemerintah terus mendorong terwujudnya harmonisasi sosial yang dilakukan melalui pemberdayaan forum-forum masyarakat termasuk peningkatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Langkah-langkah
yang
dilakukan
oleh
Kemenko
Polhukam
dalam
mempercepat capaian tersebut adalah penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi melalui Rapat Pimpinan Tingkat Menteri, Rakorsus dan Rakortas serta Rapat Eselon I; pemantauan dan evaluasi perkembangan terkini; serta mengadakan FGD koordinasi Wawasan Kebangsaan; Harmonisasi Sosial; Pemberdayaan Masyarakat; Masyarakat Kawasan Tertinggal; Pengelolaan Wilayah Khusus. Di dalam pelaksanaan pencapaian kinerja di bidang kesatuan bangsa, disadari masih adanya tantangan yang memerlukan penanganan pada tahuntahun mendatang, yaitu belum diundangkannya Grand Design dan payung hukum lainnya sebagai landasan untuk pemantapan wawasan kebangsaan.
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
29
Sebagai tindak lanjut, Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa: 1) Finalisasi Grand Design Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang direncanakan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden pada tahun 2013, dan pembentukan lembaga/wadah penyelenggara pemantapan wawasan kebangsaan pada tahun 2014; 2) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka mendorong penguatan kesatuan bangsa; 3) Mempercepat terwujudnya harmonisasi sosial yang dilakukan melalui pemberdayaan forum-forum masyarakat termasuk peningkatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
2. Sasaran Meningkatnya Supremasi Hukum dan Pemajuan HAM Tabel. III.5 Capaian Sasaran Meningkatnya Supremasi Hukum dan Pemajuan HAM Sasaran Strategis Indikator Kinerja (1) (2) Meningkatnya a) Indeks Persepsi Supremasi Hukum Korupsi dan Pemajuan HAM b) Persentase K/L yang melaksanakan Rencana Aksi Nasional HAM Nasional c) Persentase Pemda yang melaksanakan Rencana Aksi Nasional HAM Nasional
Target (3) 3,2
Realisasi (4) 32*
Persentase (5) 100
70%
68,7%
98,1
50%
61,2%
122,4
*Pada 2012, terdapat perubahan metodologi dan skala menjadi 0-100
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
30
a) Indeks Persepsi Korupsi (IPK) IPK mengukur tingkat persepsi korupsi dari negara-negara. Angka ini adalah indeksasi dari persepsi terhadap praktik penyimpangan dan kualitas pelayanan publik. IPK merupakan indeks agregat yang dihasilkan dari penggabungan beberapa indeks yang dihasilkan berbagai lembaga. Indeks ini mengukur tingkat persepsi korupsi sektor publik. Beberapa aspek yang diukur adalah : 1. bribery of public officials (penyuapan pejabat publik); 2. kickbacks in public procurement (suap dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah); 3. embezzlement of public funds (penggelapan dana publik); 4. questions that probe the strength and effectiveness of anti-corruption efforts in the public sector (kekuatan dan efektivitas upaya anti korupsi). Berdasarkan hasil survey Transparancy Internasional (TI), Indonesia berada di peringkat 118 dari 176 negara yang diukur, dengan skor IPK/ Corruption Perception Index (CPI) sebesar 32. Dibandingkan dengan tahun lalu belum ada perubahan yang signifikan terkait peringkat dan skor Indonesia. Dalam rilisnya TI menjelaskan bahwa terdapat perubahan penting dalam metodologi yang digunakan pada tahun 2012. Metode yang digunakan untuk menyimpulkan berbagai sumber data telah disederhanakan dan sekarang hanya memasukkan data satu tahun dari tiap sumber data. Perubahan ini mengakibatkan indeks negara pada indeks persepsi korupsi tahun 2012 tidak dapat dibandingkan dengan indeks tahun 2011 atau yang sebelumnya. Perbandingan antar tahun dapat dilakukan mulai tahun 2012 ke atas. Langkah strategis yang perlu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan skor IPK pada tahun mendatang : 1. penanganan kasus-kasus korupsi skala besar; 2. peningkatan kapasitas aparat penegak hukum; 3. peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha; 4. serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
31
Pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2012. Inpres tersebut merupakan kelanjutan Inpres 9 Tahun 2011 tentang rencana aksi PPK tahun 2011 sebagai bagian kedua dalam rangkaian Implementasi Strategi Nasional PPK sebagaimana
ditetapkan Pelaksanaan Inpres Nomor 17 tahun 2011 oleh Kemenko Polhukam diterjemahkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: KEP-14/Menko/Polhukam/2/2012 tentang Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi tahun 2012 yang beranggotakan K/L terkait
dalam Peraturan Presiden Nomor
55
tahun
2012
tentang Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan
dan Korupsi.
Pelaksanaan Inpres tersebut oleh
Kemenko
Polhukam
diterjemahkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: KEP-14/Menko/Polhukam/2/2012 tentang Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi tahun 2012 yang beranggotakan K/L terkait. Langkah-langkah penanganan beberapa perkara prioritas yang dilaksanakan adalah pencarian tersangka dan terpidana tipikor yang melarikan diri, pelacakan aset hasil kejahatan korupsi, koordinasi peningkatan kapasitas aparat penegak hokum dan aparat terkait lainnya dalam rangka penyelamatan asset hasil korupsi. Hasil nyata dari pelaksanaan koordinasi Tim Terpadu ini diantaranya: perundingan perjanjian Ekstradisi dan Mutual Legal Assistance Indonesia dengan negara-negara terkait dalam hal penanganan terpidana tipikor. Capaian strategis lainnya terkait dengan Penguatan dan Pemantapan Hubungan Kelembagaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Pengembalian Aset, diantaranya adalah penyelamatan keuangan negara hasil korupsi selama tahun 2012 senilai Rp 504.259.865.547 dan US$ 500.000. Langkah-langkah
yang
dilakukan
oleh
Kemenko
Polhukam
dalam
mempercepat capaian tersebut adalah dengan meningkatkan sinkronisasi dan
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
32
koordinasi melalui Rapat Pimpinan Tingkat Menteri, Rakorsus dan Rakortas serta Rapat Eselon I; pemantauan dan evaluasi kebijakan; serta mengadakan FGD dalam koordinasi Materi Hukum; Pemberdayaan Aparatur Hukum; Penegakan Hukum;
Hukum
Internasional;
pembentukan
Tim
Terpadu
Pencari
Tersangka/Terdakwa Korupsi. Tantangan dan isu strategis yang perlu mendapatkan atensi pada tahuntahun mendatang antara lain: (a) Budaya dan perilaku KKN masih dijumpai di lingkungan birokrasi; (b) Masih ada peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi yang belum sepenuhnya mengadopsi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006, dan; (c) Upaya-upaya pemberantasan korupsi belum terintegrasi dengan baik. Tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, khususnya korupsi akan semakin mengemuka dan semakin kuat sejalan dengan keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi. Kondisi ini memerlukan kesiapan sistem hukum yang meliputi aparat, sarana dan prasarana serta kesiapan perangkat perundang-undangan.
b) Persentase K/L dan Pemda yang melaksanakan Rencana Aksi Nasional HAM Nasional Untuk menindaklanjuti pelaksanaan RANHAM 2004-2009, telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi
Nasional
Hak
Asasi
Kemenko Polhukam membentuk Tim Rencana Aksi Nasional HAM untuk memantau pelaksanaan RAN HAM di K/L dan Daerah
Manusia
(RANHAM) Indonesia tahun 2011-2014. Dalam upaya melaksanakan amanah Perpres Nomor 23 Tahun 2011 tentang RANHAM 2011-2014 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Sosialisasi RANHAM 2011-2014 guna mencapai pemahaman
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
33
dan gerak langkah yang sama bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan RANHAM 2011-2014. Indonesia adalah Negara Hukum, dan sangat komitmen dengan pelaksanan Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, Pemenuhan dan Penghormatan HAM yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. K/L dan Pemda yang melaksanakan RANHAM secara umum diterjemahkan pembentukan Pokja RANHAM di level K/L dan Pemerintah Provinsi serta Panitia RANHAM dalam level Pemerintah Kabupaten/Kota. Capaian strategis dalam rangka penguatan perlindungan HAM selama tahun anggaran 2012 adalah: 1) Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia 2011 – 2014; 2) Terbentuknya Pokja RANHAM baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, dengan rincian : a) K/L yang telah membentuk Kelompok Kerja RANHAM 2011-2014 di lingkungannya hingga tanggal 20 Desember 2012 sebanyak 33 K/L (68,7%); b) Provinsi yang telah membentuk Panitia RANHAM sebanyak 33 provinsi, 30 diantaranya telah membentuk Pokja Panitia RANHAM Provinsi (61,2%); c) Kabupaten/Kota yang telah membentuk panitia RANHAM 2011-2014 sebanyak 284 kabupaten/Kota. 3) Pelatihan HAM bagi panitia RANHAM Kabupaten/Kota telah dilaksanakan sebanyak 85 kali yang diikuti sebanyak 78 peserta; 4) Sosialisasi/diseminasi
HAM bagi panitia RANHAM
Kabupaten/Kota
dilaksanakan sebanyak 28 kegiatan yang diikuti oleh 840 peserta.
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
34
Grafik III.4 Capaian pembentukan Pokja RAN-HAM
Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penguatan perlindungan HAM adalah masih adanya perbedaan persepsi di kalangan masyarakat tentang pemahaman terhadap pelanggaran HAM dan belum optimalnya koordinasi dan konsultansi baik antar lembaga/unit yang diwakili dalam panitia RANHAM maupun dengan lembaga di luar panitia RANHAM. Selain itu masih dijumpai adanya tuntutan terhadap beberapa kasus yang dinilai melanggar HAM berat masa lalu yang dianggap penyelesaiannya belum tuntas. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau penafsiran antara penyelidik HAM berat (Komnas HAM) dengan penyidik HAM berat (Jaksa Agung) terhadap rumusan UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, berhadapan dengan desakan penggiat HAM yang semakin meningkat. Karenanya penyelesaian RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi perlu segera dituntaskan.
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
35
3. Sasaran Terwujudnya Stabilitas Keamanan Tabel III.6 Capaian Sasaran Terwujudnya Stabilitas Keamanan Sasaran Strategis (1) Terwujudnya stabilitas keamanan
Indikator Kinerja
Target
(2) a) Skala Minimum Essential Forces b) Persentase Penyelesaian tindak pidana Kejahatan Konvensional, Transnasional, Kontijensi dan Kekayaan Negara
Realisasi Persentase
(3) 28,7
(4) 35
(5) 121.9
64,25%
58.4
90.9
a) Skala Minimum Essential Forces (MEF) MEF adalah kekuatan pertahanan mimimal yang mampu menimbulkan dampak penangkalan atau kekuatan pada tingkat minimum yang dapat diandalkan. MEF menekankan pada capability-based planning yaitu perencanaan kemampuan yang mampu dilaksanakan oleh kekuatan pertahanan tersebut. Pemerintah
Indonesia
melalui
Kementerian Pertahanan (Kemhan) optimistis pencapaian kekuatan pokok minimal lebih cepat lima tahun dari target yang telah ditentukan. Jika awalnya pencapaian MEF pada 2024, Menteri Pertahanan yakin bisa tercapai 2019. Pencapaian MEF yang lebih
Capaian MEF tahun 2012 adalah 35%. Untuk mendukung terwujudnya capaian tersebut, Kemenko Polhukam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kekuatan, kemampuan dan kerjasama pertahanan
cepat lima tahun dari yang ditargetkan ini merupakan sebuah terobosan. Keberhasilan ini tak lain berkat besarnya APBN yang digelontorkan ke Kemhan. Pada 2012, MEF mencapai 35 % dari rencana target dalam RKP 2012 pada kisaran 28,7 %. Dukungan anggaran pemerintah yang memadai dalam upaya LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
36
pencapaian target MEF menjadi faktor utama pencapaian MEF tahun 2012. Sementara itu Persentase akuisisi alutsista industri dalam negeri juga mengalami peningkatan (15,86 %) dibandingkan dengan tahun 2011 (13,61%). Grafik III.5 Perkembangan Capaian MEF
Langkah strategis yang dilakukan dalam meningkatkan skala MEF adalah dengan mengimplementasikan Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 2011 tentang Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal TNI 2010-2014, dan peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri. Pendayagunaan industri pertahanan nasional untuk mendukung kemandirian pertahanan, melalui penyusunan cetak biru beserta Road Map, peningkatan penelitian dan pengembangan, serta dukungan pendanaannya sebagai upaya peningkatan kemandirian alutsista TNI dan alat utama Polri baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun variasinya mengingat industri pertahanan mulai menunjukkan peran yang nyata dalam pemenuhan alutsista TNI dan alat khusus Polri. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2012 telah disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sebagai titik tolak menuju kemandirian industri strategis pertahanan dalam negeri. Undang-Undang tersebut ditandatangi oleh Presiden bertepatan dengan hari ulang tahun ke-67 TNI.
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
37
Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kemenko Polhukam dalam mempercepat capaian tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi melalui Rapat Pimpinan Tingkat Menteri, Rakorsus dan Rakortas serta Rapat Eselon I; pemantauan dan evaluasi kebijakan; serta mengadakan Kajian tentang Pengelolaan Wilayah Perbatasan dalam lingkup Pertahanan Negara; FGD dalam koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Negara; Intelijen Pertahanan; Wilayah Negara dan Tata ruang Pertahanan; Potensi Pertahanan dan Integritas Nasional; Kekuatan, Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan. Beberapa hambatan dan kelemahan yang perlu diatensi pada tahun-tahun mendatang : a) Secara umum peran industri pertahanan nasional belum maksimal karena masih terkendala oleh inefisiensi, kurang kompetitif, kurang memiliki keunggulan
komparatif,
dan
seringkali
tidak
mampu
memenuhi
persyaratan dalam kontrak; b) Belum maksimalnya payung hukum, kelembagaan, dukungan penelitian dan pengembangan, serta dukungan finansial; c) Belum adanya road map industri pertahanan nasional; d) Pemerintah belum dapat mendukung anggaran untuk terpenuhinya MEF, selain itu proses pengadaan melalui birokrasi panjang juga menjadi penyebabnya. Sebagai tindak lanjut, Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pencapaian MEF dan pemberdayaan industri pertahanan dengan Kementerian/Lembaga teknis terkait.
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
38
b) Persentase
Penyelesaian
Tindak
Pidana
Kejahatan
Konvensional,
Transnasional, Kontijensi dan Kekayaan Negara Persentase
penyelesaian
kasus
tindak pidana kejahatan konvensional, transnasional, kontijensi dan kekayaan negara tahun 2012 adalah 64% dari target 64,25%. Secara rinci penyelesian kasus kejahatan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Kejahatan Konvensional
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Keamanan Nasional oleh Kemenko Polhukam, dalam mendukung capaian penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan Konvensional, Transnasional, Kontijensi dan Kekayaan Negara yang cenderung meningkat
Jumlah Kejahatan Konvensional tahun 2012 sebanyak 335.625 kasus, dapat diselesaikan 136.966 kasus (40,81%). Apabila dibandingkan dengan tahun 2011, jumlah kejahatan konvensional 324.726 kasus dapat diselesaikan sebanyak 139.177 kasus (42.86%). Angka ini mengalami penurunan sebanyak 2.211 perkara (1,59%). (Data Mabes Polri per Januari 2013) Grafik III.6 Perbandingan Penyelesaian Kejahatan Konvensional 2011-2012
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
39
2) Kejahatan terhadap kekayaan negara Jumlah Kejahatan terhadap Kekayaan Negara tahun 2012 sebanyak 4.375 kasus, dapat diselesaikan sebanyak 1.479 kasus (33.81%). Apabila dibandingkan dengan tahun 2011, jumlah kejahatan terhadap kekayaan negara sebanyak 3.905 kasus dapat diselesaikan 2.336 kasus (59.82%). Angka ini mengalami penurunan 857 perkara (36.69 %). (Data Mabes Polri per Januari 2013) Grafik III.7 Perbandingan Penyelesaian Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara 2011-2012
3) Kejahatan transnasional Jumlah Kejahatan Transnasional tahun 2012 sebanyak 17.940 kasus, dapat diselesaikan 12,952 kasus (82%). Apabila dibandingkan dengan tahun 2011, jumlah kejahatan sebanyak 18.663 kasus, dapat diselesaikan 18.258 kasus (89 %). Angka ini mengalami penurunan sebanyak 4.850 Perkara (22 %). (Data Mabes Polri Januari 2013) Grafik III.8 Perbandingan Penyelesaian Kejahatan Transnasional 2011-2012
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
40
4) Terorisme Penanganan terhadap tindak pidana terorisme sepanjang 2012 adalah 14 kasus. Beberapa kegiatan teroris yang terjadi dan telah diungkap maupun dalam penyelidikan terjadi wilayah Jatim, Jabar, Jateng, Sulteng, Jakarta, Papua maupun Aceh. 5) Konflik-konflik dan Unjuk Rasa Konflik horizontal/komunal (114 kasus) yang ditandai dengan aksi kekerasan, pembakaran, perusakan dan pembunuhan baik dipicu oleh masalah
sengketa
lahan/pertanahan
(Lampung,
Sumsel);
konflik
pemilukada (Aceh, Papua); aliran kepercayaan (Sampang); konflik etnik (Kaltim, Kalteng, Ambon, Papua dan Poso), konflik antar warga/kampong (Mimika, Balinuraga); konflik antar pelajar/mahasiswa (Makassar, Jakarta, medan); konflik antar kelompok/ geng preman (Jakarta, bandung) serta unjuk rasa yang berkaitan dengan kebijakan publik. Beberapa
peristiwa
Unjuk
rasa
anarkis
yang
terjadi
sehingga
menimbulkan kerugian harta benda maupun jiwa di beberapa wilayah yang berpotensi antara lain: NTB, Makassar, Jakarta, Sumatera Utara dan Papua. Secara keseluruhan, jumlah Kejahatan Implikasi Kontijensi dengan jumlah kasus sebanyak 839 kasus dengan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) sebanyak 646 kasus ( 77 %). Apabila dibandingkan dengan tahun 2011, jumlah kejahatan implikasi kontijensi sebanyak 942 kasus, dapat diselesaikan 372 kasus (39 %). Mengalami penurunan 103 perkara (11%). (Data Mabes Polri per 25 Oktober 2012) 6) Koordinasi Keamanan Laut Jumlah Pelanggaran Hukum di Laut periode Januari s/d Desember tahun 2012 sebanyak 339 kasus dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 18,50% (2011: 416 kasus).
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
41
Grafik III.9 Perbandingan Penyelesaian Kejahatan Impilkasi Kontijensi 2011-2012
Rekapitulasi penyelesaian kasus sepanjang tahun 2012 dan perbandingan penyelesaian kasus 2011 dengan 2012 adalah sebagai berikut : Grafik III.10 Penyelesaian Tindak Kejahatan Tahun 2012
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
42
Grafik III.11 Perbandingan Jumlah Kejahatan dan Penyelesaian Tindak Kejahatan Tahun 2011-2012
Permasalahan dalam penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara tidak mudah diselesaikan dengan tuntas. Pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kehidupan masyarakat telah mempengaruhi terjadinya dan keikutsertaaan masyarakat dalam kejahatan. Dalam penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara, aparat penegak hukum dan instansi terkait telah melakukan tindakan-tindakan pre-emtif, preventif dan represif, meskipun hasilnya masih belum optimal. Langkah strategis yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan keamanan dalam negeri yang didukung oleh peningkatan jumlah dan kapasitas personil Polri adalah pengamanan Pemilu 2014, pemenuhan rasio ideal polisi terhadap masyarakat (1:575), kecepatan penanganan flash point, ketersediaan peralatan pengendali massa, serta pemolisian masyarakat (Community Policing). Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kemenko Polhukam dalam mempercepat capaian tersebut adalah penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi melalui Rapat Pimpinan Tingkat Menteri, Rakorsus dan Rakortas serta Rapat Eselon I; pemantauan dan evaluasi kebijakan; FGD dalam koordinasi
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
43
Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara; Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa; Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi; Pembinaan Keamanan dan Kerjasama Keamanan; Intelijen Keamanan dan Pembinaan Masyarakat. Beberapa permasalahan yang masih dihadapai dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban adalah: a) Belum tersusunnya konsep penanganan kejahatan yang komprehensif dan terpadu antar K/L untuk menyelesaikan akar masalah; b) Masih rendahnya kesadaran masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri; c) Masih terbatasnya kemampuan sarana dan prasarana aparat penegak hukum dibandingkan dengan bentang daerah yang diawasi; Outlook situasi keamanan tahun 2013 merujuk pada perubahan situasi keamanan nasional sangat dipengaruhi oleh kondisi situasi politik dan ekonomi; munculnya konflik-konflik yang bermotif SARA, sosial, politik dan maslah bidang agrarian akan mewarnai situasi keamanan tahun 2013; penyebaran faham radikalisme di masyarakat; penyalahgunaan dan peredaran narkoba;maraknya unjuk rasa anarkis. Upaya tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Kemenko Polhukam melalui koordinasi yang dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan Nasional diantaranya adalah: a) Lebih mengintensifkan koordinasi dan sinkronisasi antar K/L dalam upaya penanganan kejahatan dan penciptaan stabilitas keamanan nasional; b) Penyusunan penguatan regulasi dengan rencana aksi nasional yang strategis dan komprehensif; c) Peningkatan efektifitas setiap kebijakan pemerintah (pusat dan daerah) dalam langkah-langkah pencegahan dan penanganan kejahatan serta upaya penciptaan stabilitas keamanan nasional;
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
44
d) Meningkatkan pengawasan baik internal maupun eksternal serta melaksanakan evaluasi secara periodik stas pelaksanaan tugas dan fungsi K/L secara proporsional; e) Mengkaji kembali pola-pola pendekatan yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam menciptakan situasi dan kondisi keamanan melalui peningkatan peran masyarakat dalam memberikan kontribusi fungsi deteksi dini dan cegah dini.
4. Sasaran
Meningkatnya
Pendayagunaan
Aparatur
dan
Tata
Kelola
Pemerintahan Tabel III.7 Capaian Sasaran Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan Sasaran Strategis (1) Meningkatnya pendayagunaan aparatur dan tata kelola kepemerintahan.
Indikator Kinerja (2) a) Skor Integritas Pelayanan Publik. b) Jumlah K/L yang telah Melaksanakan RB
Target Realisasi Persentase (3) (4) (5) 7,25 6.37 87.9
40
20
50
a) Skor Integritas Pelayanan Publik Integritas pelayanan publik merupakan hasil survey Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kualitas pelayanan publik di Indonesia. Dalam perkembangannya survey ini dikenal dengan Indeks Integritas Sektor Publik. “Survei Integritas Sektor Publik” yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Survei yang berlangsung pada Juni-Oktober 2012 tersebut dilakukan terhadap 498 unit layanan yang tersebar di 20 instansi pusat, 5 instansi vertikal, dan 60 pemerintah daerah. Penilaian survei dilakukan dengan menggabungkan dua unsur, yakni pengalaman integritas (bobot 0,667): yang merefleksikan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya;
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
45
dan potensi integritas (bobot 0,333) yang merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi. Adapun hasil Survei Integritas Sektor Publik tahun 2012 adalah sebagai berikut:
Indeks
Integritas
Nasional
(IIN) adalah 6,37, dengan perincian nilai rata-rata
integritas di
tingkat
pusat
sebesar 6,86, nilai rata-rata integritas sektor publik di tingkat instansi vertikal sebesar 6,34, dan nilai rata-rata integritas
Capaian Indeks Integritas Nasional sebesar 6,37. Untuk mendukung capaian ini, Kemenko Polhukam melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur
di tingkat daerah 6,32. Bila dibandingkan, nilai integritas daerah relatif lebih rendah dibanding nilai integritas instansi di tingkat pusat maupun instansi vertikal. IIN 2012 sedikit naik dibandingkan tahun sebelumnya (dari 6,31 di tahun 2011). Langkah strategis untuk meningkatkan skor Integritas Pelayanan Publik adalah dengan melakukan akselerasi implementasi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, peningkatan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan harmonisasi PTSP Kemendagri dan PTSP Penanaman Modal, penerapan bertahap SPM dalam perencanaan dan penganggaran di daerah. Grafik III.12 Perbandingan Skor Integritas Pelayanan Publik
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
46
b) Program Reformasi Birokrasi Beberapa capaian strategis dalam rangka pelaksanaan pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi adalah: 1) Jumlah Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sebanyak 17 K/L pada tahun 2011, dan pada September 2012 telah disetujui 20 K/L; 2) Progress Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). RUU ASN merupakan inisiatif DPR yang telah dibahas beberapa kali oleh DPR sejak Oktober 2011 dengan Tim Perumus Pemerintah (Kem. PAN dan RB, Kemdagri, Kemkeu, Kem. Kumham) yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam. DPR meminta agar
internal
menyatukan pendapat
Pemerintah terhadap
beberapa isu krusial pada substansi
Progress RUU ASN saat ini masih dalam pembahasan. Untuk mendorong percepatan penyelesaian RUU tersebut, dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam
RUU ASN yaitu Kelembagaan dan keanggotaan Komisi Aparatur Sipil Negara, Jabatan Eksekutif Senior (JES)/ Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah, Batas Usia Pensiun, Sumber Pembiayaan Gaji bagi JES/Jabatan Pimpinan Tinggi, Pegawai Tidak Tetap Pemerintah/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Organisasi ASN. Terhadap isu-isu tersebut telah dibahas oleh Tim Perumus Pemerintah
dan telah mencapai
kemajuan dan sudah dilaporkan kepada Wakil Presiden. Pihak DPR meminta agar RUU ASN dapat dibahas kembali dan ditetapkan/disahkan pada akhir masa sidang bulan Maret/April 2013. 3) Progress Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (RUU AP). Draft RUU AP sudah disiapkan sejak tahun 2007. RUU telah diperbaiki oleh Tim Perumus sesuai masukan Rapat Terbatas dan dilanjutkan pada rapat terbatas dipimpin Wakil Presiden. RUU AP masuk pada prolegnas 2012-2013. LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
47
4) 3 Kementerian/Lembaga menjadi pilot project audit/evaluasi organisasi yaitu: Kemenpan dan RB, LAN, BKN. Audit/evaluasi 3 K/L tersebut dimaksudkan menjadi role model dalam reformasi birokrasi bidang kelembagaan bagi K/L yang lain. Rancangan Peraturan Presiden telah disampaikan kepada Presiden melalui Kemenko Polhukam. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kemenko Polhukam dalam mempercepat capaian tersebut adalah penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi melalui Rapat Pimpinan Tingkat Menteri, Rakorsus dan Rakortas serta Rapat Eselon I; pemantauan dan evaluasi kebijakan ; serta mengadakan FGD dalam koordinasi Pendayagunaan Aparatur dan Program dan Reformasi Birokrasi. Meskipun telah dicapai beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, namun masih terdapat tantangan yang masih harus dihadapi pada tahun-tahun mendatang.Reformasi birokrasi sedang berjalan pada level pemerintah pusat (K/L) dan mulai berjalan pada level pemerintah daerah. Namun demikian, masih banyak hal yang harus disempurnakan khususnya mengenai persamaan persepsi nasional tentang reformasi birokrasi yang memerlukan perubahan mindset bahwa reformasi birokrasi bukan pemberian tunjangan kinerja tetapi harus dipastikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi membawa dampak positif dan signifikan pada peningkatan kinerja birokrasi.
D. Akuntabilitas Keuangan Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pada Kemenko Polhukam sejak tahun 2009 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun 2012, Kemenko Polhukam mendapat alokasi anggaran dari APBN dengan total pagu belanja dalam pagu anggaran DIPA sebesar Rp 187.848.544.000,-. Pagu Belanja dalam DIPA tersebut dialokasikan kedalam 3 program, yaitu : LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
48
1) Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Rp 73.737.242.000,00 2) Layanan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kemenko Polhukam Rp 102.307.294.000,00 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam Rp 11.804.008.000,00
Dari total pagu anggaran DIPA tersebut, realisasi anggaran adalah sebagai berikut : Tabel III.3 Realisasi Anggaran TA 2012 No. 1
2
3
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam Total
Alokasi Pagu (Rp)
Kumulatif Realisasi
%
73.737.242.000
58.777.359.412
79,71
102.307.294.000
83.909.710.236
82,02
11.804.008.000
10.688.228.250
90.55
187.848.554.000,-
153.192.937.442
81.65
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
49
BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemenko Polhukam Tahun 2012 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihakpihak
yang
memberi
amanah
dan
perwujudan
pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja tahun anggaran 2012. LAKIP Kemenko Polhukam 2012 diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan Kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, hal terpenting dari pelaporan ini adalah menggali pelajaran untuk pembenahan ke depan. Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja tersebut diatas tidak terlepas dari dukungan, kerjasama dan partisipasi semua pihak. Kami menyadari bahwa pelaksanaan kinerja Kemenko Polhukam masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan yang mensyaratkan perlunya peningkatan kualitas kinerja terkait koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif dalam menjawab permasalahan. Jakarta, Maret 2013
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
50
LAMPIRAN
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
51
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
1
LAMPIRAN 2 RENCANA KINERJA TAHUN 2012 PER KEDEPUTIAN
1. Unit Organisasi Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) Terkoordinasinya kebijakan Indeks Hak memilih dan 50,00 bidang politik dalam negeri dipilih (variabel V IDI) Indeks partisipasi dalam 50,00 pengambilan keputusan dan pengawasan (variabel VI IDI)
Indeks Pemilu yang bebas dan adil (variabel VII IDI) Indeks Peran DPRD (variabel VIII IDI) Indeks Peran Partai Politik (variabel IX IDI) Indeks Peran Birokrasi Pemerintah (variabel X IDI)
88,00 43,00 30,00 89,00
2. Unit Organisasi Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) Terwujudnya penguatan 1. Jumlah kerjasama koordinasi terkait bilateral dalam bidang 4 kemitraan dan kerjasama strategi mencakup bilateral dalam bidang politik pertahanan dan strategi serta keberhasilan keamanan yang diplomasi total disepakati. 2. Persentase inisiatif Indonesia dalam 75% membentuk kesepakatan kerjasama bilateral dalam bidang bidang strategi mencakup politik pertahanan dan keamanan. LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
2
Terwujudnya penguatan 1. Jumlah kerjasama koordinasi terkait regional dan multilateral kemitraan dan kerjasama dalam bidang strategi regional dan multilateral mencakup politik dalam bidang strategi pertahanan dan serta keberhasilan keamanan yang diplomasi total disepakati. 2. Persentase inisiatif Indonesia dalam membentuk kesepakatan kerjasama regional dan multilateral dalam bidang bidang strategi mencakup politik pertahanan dan keamanan.
4
75%
3. Unit Organisasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) Terwujudnya penanganan 1. Indeks Persepsi Korupsi 3,2 kasus tindak pidana 2. Jumlah proses MLA dan 5 korupsi ekstradisi terpidana perkara tindak pidana korupsi yang berhasil diselesaikan Terimplementasikannya 1. Jumlah K/L yang telah 48 RAN HAM secara Nasional membentuk Pokja RANHAM 2. Jumlah Pemda yang 33 Propinsi telah membentuk Panitia 464 Kab/Kota RANHAM 4. Unit Organisasi Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) Terwujudnya pertahanan 1. Skala Minimum Essential 28,7% negara yang tangguh Forces (MEF) 2. Jumlah peraturan 1 revitalisasi industri pertahanan nasional
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
3
5. Unit Organisasi Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan Nasional
Sasaran Strategis Indikator Kinerja (1) (2) Terwujudnya penyelesaian 1. Persentase penyelesaian tindak pidana kejahatan kasus tindak pidana konvensional, kejahatan konvensional transnasional, kontijensi 2. Persentase penyelesaian dan kekayaan negara kasus tindak pidana kejahatan transnasional 3. Persentase penyelesaian akibat tindak kejahatan yang berimplikasi kontijensi 4. Persentase penyelesaian kasus tindak pidana kejahatan terhadap kekayaan negara
Target (3) 65%
46%
100%
46%
6. Unit Organisasi Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Sasaran Strategis Indikator Kinerja (1) (2) Meningkatnya 1. Jumlah Disain Induk pemahaman terhadap Pemantapan Wawasan wawasan kebangsaan Kebangsaan 2. Jumlah Kementerian/Lembaga yang dilibatkan dalam penyusunan Disain Induk Pemantapan Wawasan Kebangsaan Terwujudnya harmonisasi 1. Jumlah daerah yang telah sosial dan pemberdayaan membentuk Forum masyarakat Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Target (3) 1 Draft
17 K/L
33 (Prop) 430 (Kab/Kota)
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
4
7. Unit Organisasi Kedeputian Bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) Meningkatnya 1. Persentase K/L yang 59% (Kementerian) transparansi memiliki Media Center 33% (Lembaga) pemerintahan di K/L dan Pemda 2. Persentase Pemda yang 71% (Pemprov) memiliki Media Center 21% (Kabupaten) 50% (Kota) 3. Persentase K/L yang memiliki Pejabat 100% (Kementerian) Pengelola Informasi dan 50% (Lembaga) Dokumentasi 4. Persentase Pemda yang memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Meningkatnya kualitas 1. Indeks integritas pelayanan aparatur pelayanan publik 2. Jumlah K/L yang melaksanakan Reformasi Birokrasi
70% (Propinsi) 25% (Kab/Kota)
7,25 (Instansi Pusat) 6.5 (Instansi Daerah) 20 K/L
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
5
LAMPIRAN 3. REVIEW PENCAPAIAN RPJMN 2010-2014 PADA TAHUN 2012 Status No.
Indikator
Awal 2009
Capaian
Target
2010
2011
2012
2014
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 1
Indeks Persepsi Korupsi
2.8
2.8
3.0
32
5
2
% K/L dengan Opini WTP
41
56
63
77
100
2.68
3
9
16
60
6.64
6.16
7.07
6.86
8
6.46
5.26
6.00
6.32
8
129
115
126
129
75
-0.26
-0.19
-0.24
n.a
0.5
47.37
63.29
82.93
95.06
100
3.76
31.03
63.33
75.76
80
5.08
8.77
12.78
n.a
60
3
4
5
6
7 8 9
10
% Pemda dengan opini WTP Skor Integritas Pelayanan Publik Pusat Skor Integritas Pelayanan Publik Daerah Peringkat Kemudahan Berusaha Indeks Efektivitas Pemerintahan % K/L yang akuntabel % Provinsi yang akuntabel % Kabupaten yang akuntabel
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik Rata-rata pertumbuhan 1
ekonomi daerah
5.84
5.76
5.68
6.16
7.1
20.19
21.17
19.46
18.31
14.2
tertinggal Persentase penduduk 2
miskin di daerah tertinggal
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
6
Indeks Pembangunan 3
Manusia di daerah
65.77
66.26
66.57
67.48
72.2
199
183
-
142
133
n.a
n.a
n.a
15 prov
n.a
n.a
12.65
13.61
15.86
20.88
n.a
10.3
12.5
14.3
18.8
n.a
24.2
29.6
35
45.8
n.a
13.891
13.719
10.995
Pertama:
Pertama:
tertinggal 4
Jumlah kabupaten daerah tertinggal Bidang Polhukam Lainnya Terbentuknya Forum
1
Komunikasi Penanggulangan Terorisme Penggunaan alutsista
2
TNI produksi Industri Dalam Negeri (%) Penggunaan almatsus
3
POLRI produksi Industri Dalam Negeri (%)
4 5
Pencapaian MEF Penanganan perkara (tingkat MA) Jumlah penyelesaian adm. Perkara di tingkat
6
Pertama dan Banding di
n.a
lingkungan Peradilan Umum Jumlah penyelesaian adm. Perkara di tingkat 7
Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Agama
n.a
2.703.169 4.808.881 Banding:
Banding:
10.795
10.911
Pertama:
Pertama:
314.407
353.933
Banding:
Banding:
751
2.189
20.600
2.196.232
n.a
96.478
n.a
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
7
Jumlah penyelesaian
Pertama:
Pertama:
6.988
3.000
Banding:
Banding:
374
368
Pertama:
Pertama:
1.107
1.428
Banding:
Banding:
751
832
Sidik:
Sidik:
Sidik:
2.463
1.481
478
Tuntut:
Tuntut:
Tuntut:
1.754
1.197
469
Slidik:
Slidik:
Slidik:
Slidik:
67
54
78
105
Sidik:
Sidik:
Sidik:
Sidik:
37
62
66
112
Tuntut:
Tuntut:
Tuntut:
Tuntut:
32
55
45
72
Ekseku:
Ekseku:
Ekseku:
Ekseku:
39
38
33
32
67.3
63.17
65.48
-
70.9
-
-
-
72.56
-
-
-
adm. Perkara di tingkat 8
Pertama dan Banding di
n.a
lingkungan Peradilan Militer Jumlah penyelesaian adm. Perkara di tingkat 9
Pertama dan Banding di
n.a
lingkungan Peradilan tata Usana Negara Penanganan penyidikan 10
dan penuntutan perkara
n.a
Tipikor dan Tipidsus
Penanganan penyelidikan, 11
penyidikan, penuntutan dan eksekusi tipikor (KPK)
12
13
Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Partisipasi politik dalam Pemilu Legislatif Tingkat Partisipasi politik dalam Pemilu Presiden
3.083
3.878
n.a
2.879
1.380
80
73
75
75
*Bahan Rapat Menko Polhukam Evaluasi RPJMN 2010-2014
LAKIP KEMENKO POLHUKAM 2012
8
MATRIK PENGUKURAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN-ANGGARAN KEMENKO POLHUKAM TAHUN ANGGARAN 2012
No. 1
2
3
4
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Realisasi
%
Program
(3)
(4)
(5)
(6)
68-70
63,17
93
24,015,955,000
22,228,033,777
92.56
2. Jumlah kerjasama/diplomasi internasional
4
12
300
3,804,254,000
3,262,348,709
85.76
3. Jumlah Grand Design Strategi Wawasan Kebangsaan
1
1
100
3,363,975,000
3,018,969,000
89.74
1. Indeks Persepsi Korupsi
3,2
3,2
100
2. Persentase K/L yang melaksanakan Rencana Aksi Nasional HAM Nasional
70
68,7
98,1
23,753,760,000
13,932,224,965
58.65
3. Persentase Pemda yang melaksanakan Rencana Aksi Nasional HAM Nasional
50
61,2
122,4
1. Skala Minimum Essential Forces
28,7
35.00
121.95
5,317,966,000
4,606,523,129
86.62
2. Persentase penyelesaian tindak pidana Kejahatan Konvensional, Transnasional, Kontijensi dan Kekayaan Negara
64,25
58.4
90.91
10,071,207,000
8,728,164,182
86.66
7,25
6,37
87,9 3,410,125,000
2,982,133,650
87.45
40
20
100
(1) (2) Meningkatnya kualitas demokrasi dan 1. Indeks Demokrasi Indonesia diplomasi Indonesia
Meningkatnya Supremasi Hukum dan Pemajuan HAM
Terwujudnya stabilitas keamanan
Meningkatnya pendayagunaan aparatur dan tata kelola kepemerintahan.
1. Skor Integritas Pelayanan Publik
2. Jumlah K/L yang telah Melaksanakan RB
Jumlah Anggaran Tahun 2012 Realisasi Anggaran Tahun 2012
Anggaran Realisasi (8)
Target
Rp Rp
187,848,544,000.00 153,192,937,442.00
Pagu (7)
% (9)
Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
MATRIK PENGUKURAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN-ANGGARAN KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI POLITIK DALAM NEGERI KEMENKO POLHUKAM TAHUN ANGGARAN 2012
No. 1
Sasaran Strategis (1) Terkoordinasinya kebijakan bidang politik dalam negeri
Jumlah Anggaran Tahun 2012 Realisasi Anggaran Tahun 2012
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Program
(3)
(4)
(5)
(6)
50
49.89
99.7
Indeks partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan (variabel
50
48.32
96.6
Indeks Pemilu yang bebas dan adil (variabel VII IDI)
88
87.67
100
Indeks Peran DPRD (variabel VIII IDI)
43
42.89
99.7
Indeks Peran Partai Politik (variabel IX IDI)
30
23.37
77.9
Indeks Peran Birokrasi Pemerintah (variabel X IDI)
89
88.58
99.5
(2) Indeks Hak memilih dan dipilih (variabel V IDI)
Rp Rp
24,015,955,000 22,228,033,777
Kegiatan (7) Koordinasi Demokratisasi dan Kelembagaan Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Peningkatan Koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan I Koordinasi Pengelolaan Pemilu
Koordinasi Pemantapan Otonomi Khusus
Pagu (8)
Anggaran Realisasi (9)
% (10)
10,493,754,000
9,461,875,356
90.17
1,669,220,000
1,591,134,246
95.32
556,827,000
462,238,709
83.01
1,264,818,000
955,737,068
75.56
10,031,336,000
9,757,048,398
97.27
MATRIK PENGUKURAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN-ANGGARAN KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI KEMENKO POLHUKAM TAHUN ANGGARAN 2012
No. 2
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(1)
(2)
Terwujudnya penguatan koordinasi terkait kemitraan dan kerjasama bilateral dalam bidang strategi serta keberhasilan diplomasi total Terwujudnya penguatan koordinasi terkait kemitraan dan kerjasama regional dan multilateral dalam bidang strategi serta keberhasilan diplomasi total
Jumlah Anggaran Tahun 2012 Realisasi Anggaran Tahun 2012
Target Realisasi
1. Jumlah kerjasama bilateral dalam bidang strategi mencakup politik pertahanan dan keamanan yang disepakati 2. Persentase inisiatif Indonesia dalam membentuk kesepakatan kerjasama bilateral dalam bidang bidang strategi mencakup politik pertahanan dan keamanan 1. Jumlah kerjasama regional dan multilateral dalam bidang strategi mencakup politik pertahanan dan keamanan yang disepakati
2. Persentase inisiatif Indonesia dalam membentuk kesepakatan kerjasama regional dan multilateral dalam bidang bidang strategi mencakup politik pertahanan dan
Rp Rp
3,804,254,000 3,262,348,709
%
Program (6)
(3)
(4)
(5)
4
6
150
75%
70
93.3
4
75%
6
70.00
150
Kegiatan (7) Koordinasi Strategi Politik Luar Negeri Koordinasi Kerjasama ASEAN
Peningkatan Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik Koordinasi Bidang dan Afrika Politik, Hukum dan Koordinasi Kerjasama Keamanan II Amerika&Eropa
Pagu (8)
Anggaran Realisasi (9)
% (10)
771,634,000
695,395,834
90.12
706,520,000
648,363,897
91.77
722,040,000
551,177,790
76.34
829,140,000
655,945,265
79.11
93.30 Koordinasi Hubungan Multilateral
774,920,000
711,465,923
91.81
MATRIK PENGUKURAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN-ANGGARAN KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN HAM KEMENKO POLHUKAM TAHUN ANGGARAN 2012
No. 3
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Program
Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
3.2
3.2
100
5
5
100
70.00
68,7
98,1
50
61,2
122,4
Terwujudnya penanganan kasus 1. Indeks Persepsi Korupsi tindak pidana korupsi 2. Jumlah proses MLA dan ekstradisi terpidana perkara tindak pidana korupsi yang berhasil diselesaikan Terimplementasikannya RAN HAM secara Nasional
1. Jumlah K/L yang telah membentuk Pokja RANHAM 2. Jumlah Pemda yang telah membentuk Panitia RANHAM
Rp Rp
23,753,760,000.00 13,932,224,965.00
Anggaran Realisasi (9)
% (10)
Koordinasi bidang Materi Hukum
348,961,000
273,404,250
78.35
Koordinasi bidang pemberdayaan aparatur hukum
281,721,000
209,209,100
74.26
2,118,262,000
1,701,389,845
80.32
559,279,000
459,317,980
82.13
20,445,537,000
11,288,903,790
55.21
Koordinasi bidang penegakan Peningkatan Koordinasi hukum Bidang Politik, Hukum dan Keamanan III Koordinasi Hukum Internasional Koordinasi pemajuan&perlindungan HAM
Jumlah Anggaran Tahun 2012 Realisasi Anggaran Tahun 2012
Pagu (8)
MATRIK PENGUKURAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN-ANGGARAN KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA KEMENKO POLHUKAM TAHUN ANGGARAN 2012
No. 4
Anggaran Realisasi (9)
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Program
Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1. Skala Minimum Essential Forces (MEF)
28.70
35
121.95
Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Negara
576,360,000
510,432,121
88.56
2. Jumlah peraturan revitalisasi industri pertahanan nasional
1
1
100
Koordinasi Intelijen Pertahanan
421,801,000
342,363,309
81.17
Koordinasi Wilayah Negara dan Tata ruang Pertahanan
2,856,705,000
2,423,055,775
84.82
Koordinasi Potensi Pertahanan dan Integritas Nasional
433,230,000
358,531,612
82.76
1,029,870,000
972,140,312
94.39
Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh
Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan IV
Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan
Jumlah Anggaran Tahun 2012 Rp Realisasi Anggaran Tahun 2012 Rp
5,317,966,000.00 4,606,523,129.00
Pagu (8)
% (10)
MATRIK PENGUKURAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN-ANGGARAN KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI KEAMANAN NASIONAL KEMENKO POLHUKAM TAHUN ANGGARAN 2012
No. 5
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Program
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1. Persentase penyelesaian kasus tindak pidana kejahatan konvensional
65%
40.81
62.78
2. Persentase penyelesaian kasus tindak pidana kejahatan transnasional
46%
Terwujudnya penyelesaian tindak pidana kejahatan konvensional, transnasional, kontijensi dan kekayaan negara
3. Persentase penyelesaian akibat tindak kejahatan yang berimplikasi kontijensi
4. Persentase penyelesaian kasus tindak pidana kejahatan terhadap kekayaan negara
Jumlah Anggaran Tahun 2012 Realisasi Anggaran Tahun 2012
Rp Rp
10,071,207,000.00 8,728,164,182.00
100%
82
77
Kgiatan
33.81
Anggaran Realisasi (8)
% (9)
KoordinasiPenanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara
401,422,000
400,097,350
99.67
Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa
1,062,168,000
1,028,027,320
96.79
7,742,914,000
6,466,033,666
83.51
Koordinasi Pembinaan Keamanan dan Kerjasama Keamanan
367,195,000
361,924,096
98.56
Koordinasi Intelijen Keamanan dan Pembinaan Masyarakat
497,508,000
472,081,750
94.89
178.3
77 Peningkatan Koordinasi Koordinasi Penanganan Bidang Politik, Hukum dan Daerah Rawan Konflik dan Keamanan V Kontijensi
46%
Pagu (7)
73.5
MATRIK PENGUKURAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN-ANGGARAN KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA KEMENKO POLHUKAM TAHUN ANGGARAN 2012
No. 6
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Program
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1 dok
1
100
Meningkatnya pemahaman terhadap 1. Jumlah Disain Induk Pemantapan wawasan kebangsaan Wawasan Kebangsaan
Terwujudnya harmonisasi sosial dan pemberdayaan masyarakat
Jumlah Anggaran Tahun 2012 Realisasi Anggaran Tahun 2012
2. Jumlah Kementerian/Lembaga yang dilibatkan dalam penyusunan Disain Induk Pemantapan Wawasan Kebangsaan
17 K/L
1. Jumlah daerah yang telah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
33 prov 430 Kab/Kota
Rp Rp
3,363,975,000.00 3,018,969,000.00
17
Kgiatan
Koordinasi Wawasan Kebangsaan
Anggaran Realisasi (8)
% (9)
1,217,280,000
1,127,134,000
92.59
485,140,000
425,480,800
87.70
480,160,000
443,130,100
92.29
Koordinasi Masyarakat Kawasan Tertinggal
691,555,000
628,135,000
90.83
Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus
489,840,000
395,089,100
80.66
100 Koordinasi Harmonisasi Sosial
33 Prov 430 Kab/Kota
Pagu (7)
100 Peningkatan Koordinasi Koordinasi Pemberdayaan Bidang Politik, Hukum dan Masyarakat Keamanan VI
MATRIK PENGUKURAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN-ANGGARAN KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN APARATUR KEMENKO POLHUKAM TAHUN ANGGARAN 2012
No. 7
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Program
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Meningkatnya transparansi pemerintahan di K/L dan Pemda
1. Persentase K/L yang memiliki Media Center
59% (k) 33%(L)
2. Persentase Pemda yang memiliki Media Center
71% pemprov
3. Persentase K/L yang memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
100%(K) 50% (L)
4. Persentase Pemda yang memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur
1. Indeks integritas pelayanan publik 2. Jumlah K/L yang melaksanakan Reformasi Birokrasi
Jumlah Anggaran Tahun 2012 Realisasi Anggaran Tahun 2012
Rp Rp
3,410,125,000.00 2,982,133,650.00
Kgiatan
Koordinasi Media Massa
100% (K) 27,1(L)
70% 54, 55% prov pemprov, 20,8 Kab 29,6 25%Kab/Kota Kota
100 54,2 77,9 pemprov 83,2 kab/Kota
7,25 pusat 6,5 daerah
6,86 pusat 6,3 daerah
94,6 97,2
20
20.00
100
Pagu (7)
Anggaran Realisasi (8)
% (9)
492,280,000
416,336,100
84.57
1,518,670,000
1,284,583,700
84.59
Peningkatan Koordinasi Koordinasi Informasi Publik Bidang Politik, Hukum dan dan Kehumasan Keamanan VI
399,743,000
343,127,350
85.84
Koordinasi Pendayagunaan Aparatur
407,625,000
383,256,000
94.02
Koordinasi Program dan Reformasi Birokrasi
591,807,000
554,830,500
93.75
Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika