LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA I I

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

I I

I /

SEISETAEAT KOlrlSlL ]GD(xfiERAN

Kata Pengantar

p

uji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena

hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP)

Sekretariat Konsil Kedokteran lndonesia (Sekretariat KKI) Tahun 2014. LAKIP

ini berisi informasi tentang capaian kinerja dan pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan kegiatan Sekretariat KKI dalam memfasilitasi penyelenggaraan tugas

dan

fungsi,

serta

wewenang Konsil Kedokteran

lndonesia (KKl) termasuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran lndonesia (MKDKI) selama tahun 2014 untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Konsil Kedokteran lndonesia (KKl) mempunyai tugas melakukan registrasi dokter dan

dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan, dan melakukan pembinaan dalam rangka penjaminan mutu dan perlindungan pada masyarakat sebagai penerima pelayanan kedoktera n/kedokteran gig i.

Amanah undang-undang tersebut di atas diterjemahkan ke dalam RENSTRA

KKI 2011

-

2015, yang dijabarkan dalam program jangka pendek, jangka

panjang dalam bidang pendidikan, registrasi, pembinaan dan kesekretariatan.

Strategi Utama KKI adalah menerapkan sistem registrasi dan monitoring dokter

dan dokter gigi secara online di seluruh lndonesia, profesionalisme dokter

Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKl 2014

menegakkan

dan dokter gigi dalam praktik kedokteran, dan

ll0OrG$A

SEIGETAXUAT

KOi{iIL IGIXXIERAN INIrcNE$A

memastikan penerapan standar nasional pendidikan profesi dokter dan dokter

gigi, serta meningkatkan kemitraan dengan

orgasnisasi

profesi, instansi

pemerintah dan non pemerintah untuk menerapkan praktik kedokteran yang melindungi masyarakat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Konsil Kedokteran

lndonesia tahun 2014 ini berpedoman Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah.

Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang KKI yang diuraikan dalam LAKIP Sekretariat KKI ini merupakan hasil kerja keras seluruh unsur pimpinan dan

anggota Konsil Kedokteran lndonesia

(KKl),

Majelis Kehormatan Displin

Kedokteran lndonesia (MKDKI) dan seluruh pegawai/karyawan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, serta kontribusi seluruh stakeholders yang telah bersama-sama berupaya meningkatakan kualitas mutu pelayanan kesehatan.

Akhir kata, dalam kesempatan ini kami patut menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggitinggi kepada semua pihak. Semoga LAKIP Sekretariat KKI ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Jakarta, Januari 2014 Sekretaris Konsil Ked

lndonesia

r9::.$o f. ASTRID, MH.Kes NIP.


1

f

95701 301 985032001

lt

I

W DAFTAR

\ SEXREIARIAT KoNstL tcrrol.,E*N

ISI Halaman

............ DAFTAR lsr .......... RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan

KATA PENGANTAR

i

iii V 1

.................

1

2

C. Tugas Pokok dan Fungsi

3

D. Sistematika

4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A.

Perencanaan Kinerja

5

1. Visi dan Misi

5

2. Tujuan dan Sasaran ...........

o

3. Rencana Strategi 2011

B.

-2015

......

7

4. lndikator Kegiatan Peningkatan Manajemen KKl.

17

5. Program tahun 2014

19

Perjanjian Kinerja

19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN

A.

5

2013

Pengukuran Kinerja dan Analisis Pencapaian Kinerja

Kinerja 2. Analisis Pencapaian Kinerja B. Kegiatan lain dan hasil pencapaiannya. . Kegiatan ... .. 2. Hasil dan analisis capaian kegiatan C. Sumber Daya 1. Sumber Daya Manusia 2. Sumber Daya Anggaran 3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana . BAB IV KESIMPULAN ..

,,

21

............

21

l.Pengukuran

21

..

22 29 29

1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2014

29 ..

..

32 32 36 38

40

lil

tNDonE$A

SEI(RETA]UAT KOT\EiIL

]GIX}flERAN INDOilESIA

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akutabilitas Sekretariat KKI tahun 2014 ini secara garis besar

berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama satu tahun. Rencana Kinerja

(Perfomance Plan) 2014

dan

Penetapan

Kinerja 2014 merupakan program

kerja

yang ingin dicapai selama tahun 2014 yang

sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2011-2015 Konsil Kedokteran lndonesia. Sementara itu, capaian hasil

ffiw Secara keseluruhan hasil capaian kinerja tahun 2oL4 menunjukkan bahwa

Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia memenuhi sasaran strategis yang ditargetkan di':'&\til&i{f{jrdl@ s?ii.-rffiffi*ffi

realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2014 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Pemerjntah (RKP) Tahun 2014.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2014 menunjukkan bahwa Sekretariat Konsil Kedokteran lndonesia memenuhi Sasaran Strategis yang

ditargetkan. Pengukuran keberhasilan kinerja dilakukan

dengan

membandingkan target yang ingin capai dengan target tahun lalu. Adapun

target pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Konsil Kedokteran lndonesia yang dituangkan dalam RKP Sekretariat KKI tahun 2014 sebagai berikut

Peningkatan

Terselenggaranya

Manajemen Konsil

registrasi,

Kedokteran

lndonesia

profesi,

serta

kasus

pendidikan

1.

Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi

:

152 000

pembinaan penanganan

pelanggaraan displin dokter & dokter

Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dr & drg

9i9l


tv

SE(RETARIAT KOT.ISIL

IGIX)}fi ERAN INIx)IEilA

Di dalam mencapai sasaran Renstra KKI dan juga indikator kinerja Sekretraiat

KKI dalam Renstra Kementerian kesehatan maka program utama Sekretariat

KKI adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya yang dituangkan dalam Kegiatan Dukungan Manajemen Konsil Kedokteran lndonesia tahun 2014 yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut

2 3

4 5

6 7

I

output

:

Output Kegiatan

No 1

8 (delapan)

Penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi Laporan layanan surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi Pengembangan media informasi protokol Kebiiakan dan ketentuan KKI Dokumen perencanaan, evaluasi Lavanan perkantoran Peranqkat penqolah data dan komunikasi Peralatan' fasilitas perkantoran

Hasil pencapaian kinerja KKI terhadap dua indikator utama KKI yaitu jumlah STR serta jumlah penanganan kasus telah melampaui target yang ditetapkan di

tahun 2014 . Sedangkan untuk output lainnya, hasilnya mencapai target yang ditetapkan kecuali untuk output kebijakan dan ketentuan KKl, dimana terjadi lonjakan pencapaian dikarenakan mengejar revisi perkonsil sebelum perantian

periode keanggotaan. Tabel pencapaian pelaksanaan kegiatan tahun 2014 dapat disampaikan sebagai berikut

:

Ta bel Gapaian Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2014 l l

Tahun 2014 lndikator

Sasaran

Target

I i

Terselenggara

1. Jumlah Surat Tanda

nya registrasi,

Registrasi (STR) dokter

pendidikan profesi, pembinaan serta

,

2.


da! dokter

Jumlah kasus

152.000

Capaian 1

57.393

Prosentase 114,A6%

gigi

penanganan pelanggaran

disiplin dr & drg

160

211

131Yo

SE(RETARAT KONSIL XED(,I(TERAN INDOI.IEIiIA

penanganan kasus pelanggaraan

displin dokter

3. Jumlah produUkebijakan KKI

4. Dukungan

Administrasi

KKI

& dokter gigi

Beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan pencapain

indikator kinerja utama selama 2o10-2014 antara lain: masih adanya perbedaan persepsi di lnstitusi Pendidikan tentang STR dengan kewenrngrn internship dan pelaksanaan internship itu sendiri, belum adanya perlindungan hukum bagi peserta PPDS dan PPDGS dimana juga diketahui sebagian besar dari mereka tidak melakukan registrasi uang, adanya benturan kebijakan antar organisasi / institusi terkait tentang pelaksanaan uji kompetensi dan penerbitan

sertifikat kompetensi yang mempengaruhi kecepatan pengurusan srR, kurangnya antisipasi dukungan dana dan sistem terkait dengan meningkatnya

pengaduan dari daerah, dan belum optimalnya pelaksanaan keputusan penegakkan disiplin oleh instansi daerah, ketidaksamaan persepsi antar majelis

terkait penerapan regulasi KKI daram har penanganan kasus pelanggaran disiplin, dihapuskannya biaya sidang walaupun belum diterapkannya remunerasi bagi anggota KKI dan MKDKI. Usulan pemecahan masalah yang

akan dilakukan adalah koordinasi dengan lnstitusi Pendidikan

tentang

pemberlakuan internship bagi lulusan dokter, Perkonsil tentang Penerbitan STR untuk PPDS dan PPDGS untuk melindungi legalitas para peserta didik, konsolidasi dengan organisasi profesi dan institusi terkait tentang komitmen pelaksanaan kewenangan masing-masing dan kesepakatan alur pelaksanaan

registrasi, koordinasi dan advokasi dengan organisasi profesi, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penegakkan disiplin, penambahan anggaran penanganan kasus di daerah, kembali akan mengusulkan pembentukan MKDKI Propinsi, perbaikan tata cara penanganan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKl

2014

.i'.:r-4.:i!\.....,"*,**-+r..:1j;i.j#1+In*dfrirr-'

.. , ,,+,*.,

.,

vt

SEXRETARAT

KON$L ]GIPKTERAN IND()iESIA

kasus pelanggaran disiplin, dan mempercepat usulan remunerasi bagi Anggota KKI dan MKDKI.

Dari sisi anggaran, pada tahun 2014 untuk Sekretariat KKI dialokasikan sebesar Rp. 28,536,603,000. Sedangkan realisasi anggaran untuk kegiatankegiatan di atas pada tahun 2014 sejumlah Rp24,164,225,181., Prosentase penyerapan anggaran KKI sejumlah 84,680/o.

Laporan Akuntabilitas Kinerja

vil

,

W

. SEXRETARIAT KoNilL lcDotfiERAl.t tNDorG*A

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

S

alah satu unsur utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang prima adalah tersedianya pelayanan profesional oleh dokter dan dokter gigi yang kompeten yang bekerja untuk

melindungi masyarakat dengan memberikan pelayanan medik yang aman.

Atas dasar hal tersebut maka diterbitkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur praktik dokter dan dokter

gigi agar berkualitas baik dan terpelihara mulai dari pendidikan, registrasi dan pembinaannya.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, maka UU No. 2912004 mengamanahkan

membentuk sebuah lembaga negara yaitu Konsil Kedokteran lndonesia (KKl). KKI merupakan suatu badan otonom dan mandiri yang bertanggung

jawab kepada Presiden Republik lndonesia yang mempunyai fungsi inti

menjaga dan menjamin kompetensi dokter dan dokter gigi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, registrasi, serta pembinaan, dan penegakan disiplin.

Asas praktik kedokteran adalah Pancasila yang didasarkan pada

nilai

ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan

dan keselamatan pasien. Nilai ilmiah yang dimaksud bahwa

praktik

kedokteran harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta

etika profesi yang diperoleh baik pendidikan formal maupun non formal secara berkeseimbangan serta pengalaman praktik di lapangan. Penyelenggaraan Praktik Kedokteran harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan

peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Praktik kedokteran harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau dan pelayanan yang bermutu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKl 2014 . '- '.",': -'.,

'' '' . - ., i

1 '

SEIGETATUAT

KOIr!ilL lGIXXlERAlil nDOiEStA

Kewenangan KKI dalam peningkatan mutu pelayanan medis antara lain

dengan menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi; menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi; mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi; melakukan

pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi; mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi; melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai

pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan

sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi. Dalam menjalankan seluruh kewenangannya tersebut dijabarkan dalam peran KKI sebagai regulator, asesor, dan inisiator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat

KKI dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang KKI dan MKDKI, sebagaimana tersebut dalam Kepmenkes No.'1442iMenkes/Per/X2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran lndonesia.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah merupakan laporan kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama periode Januari sampai dengan 31 Desember 2014 serta juga merupakan laporan kinerja selama periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2010-2014 sesuai dengan tahun Renstra Kementerian Kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KKI tahun 2013 ini disampaikan

kepada Ketua KKI untuk laporan pelaksanaan program KKI secara


2

SEIGETATUAT KONSIL

I(EOIOBAN INDOT\EiIA

menyeluruh, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KKI dan

sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Kesehatan Tahun 2014.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat KKl.

Sebagaimana pasal

2

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor:

1442lMenkes/Per/X2005 tanggal 11 Oktober 2005 tenta.ng Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat KKl, tugas Sekretariat KKI adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di KKl, termasuk MKDKI.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat KKI menyelenggaraan fungsi sebagai berikut: 1

.

Pelaksanaan fasilitas standarisasi pendidikan profesi;

2. Pelaksanaan 3. Pelaksanaan 4. Pelaksanaan

fasilitasi registrasi; fasilitas pembinaan dan pelayanan hukum; administrasi umum dan hubungan masyarakat;

KKI berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua KKl, dan sebagai Sekretariat KKI sebagai unsur pembantu pelaksana tugas

penangggung jawab serta pelaksana administrasi dan manajemen KKI

Sekretariat KKI juga bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Maka dalam melaksanakan tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan program

kegiatan KKI mengacu kepada sasaran dan strategi RENSTRA KKI dan RENSTRA Kemenkes Rl.


3

SEIGETAHAT KON$L TGIIO}$ERAN !iDONE$A

D.

Sistimatika Penulisan Sistematika penulisan Lapcran Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KKI Tahun 2014 sebagai berikut

:

Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif Daftar lsi BAB

I

PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar Belakang Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP), maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat KKI serta sistematika penulisan laporan.

BAB III PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Strategis (RENSTRA) dimana akan diuraikan Renstra KKI dan Kementerian Kesehatan yang terkait dengan KKl, menjelaskan visi dan misi, tujuan, stratejik termasuk Peta Strategis Konsil Kedokteran lndonesia,

sasaran tahun 2010-2015, kebijakan dan program kerja Tahun 2010-2014 serta penetapan kinerja tahun 2010-2014.

BAB

III

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014

Menjelaskan mengenai pengukuran kinerja, realisasi pencapaian sasaran

tahun 2010-2014, evaluasi dan analisis kinerja 2010-2014 serta realisasi akuntabilitas keuangan.

BAB IV SIMPULAN LAMP!RAN

4

Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKl 2014 -).:1..-:yr"rr:

-....-,.*, ,

:"jj:*j,'lr' ',';:

'

,

.

SEIGETffTAT

S,*",.r-o*t=

l[ron*litA ^r,

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Kinerja

1. VlSl dan MlSl isi dan misi, nilai dan tujuan Konsil Kedokteran lndonesia (KKl) merupakan landasan ideal KKI dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. Adapun sasaran dan strategi yang tertuang dalam RENSTRA KKI adalah merupakan acuan

bagi Sekretariat KKI dalam melaksanakan tugasnya memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di KKI dalam rangka terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi Konsil Kedokteran lndonesia sebagai organisasi mandiri mempunyai Visi

"MENJADI REGULATOR PRAKTIK KEDOKTERAN

IJNTUK

TERWUJUDNYA PROFESIONALISME DOKTER DAN DOKKTER GIGI YAN G MELI N DU NGI MASYARAKAT".

Misi Konsil Kedokteran lndonesia mempunyai Misi

:

a. Menjamin penerapan standar tertinggi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi;

b. Memelihara dan meningkatkan profesionalisme dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran melalui upaya pemeliharaan registrasi, pembinaan, dan penegakan disiplin profesi dalam rangka melindungi masyarakat,

c. Meningkatkan kapasitas

dan

kapabilitas manajemen

dalam

mendukung penyelenggaraan program KKl.

Laporan Akuntabilitas Kineria Set.KKI 2014

5

SEIGEIAEAT

KOI(IL ]@O+(IERAN NDC\ESIA

2. Peta Strategis Konsil Kedokteran lndonesia Diagram 1. Peta Strategis

3. Tujuan dan Sasaran Guna mencapai sebagaimana tergambar dalam peta strategis di atas dan mewujudkan harapan akhir tahun Renstra KKI 2011-2015 yaitu akan terjadl perubahan yang berarti baik dalam sistem pendidikan kedokteran

dan kedokteran gigi, sistem registrasi dokter dan dokter gigi, dan pembinaan praktik dokter dan dokter gigi di Indonesia serta penanganan kasus pelanggaran disiplin praktik kedokteran, maupun

sistem administrasi dan keuangan Sekretariat KKI sebagai faktor pendukung maka diperlukan sasaran program, dan kegiatan sebagai berikut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKl 2014 r1-

'..'..11.:1

SEGETAEAT KOITTSL

IGIXIKIERAN INDOITESIA

Sasaran yang ingin dicapai lima tahun kedepan adalah:

a. terciptanya kepastian hukum tentang pembukaan program studi (prodi) pendidikan kedokteran / kedokteran gigi dan terselenggaranya

asesmen kebutuhan dokter / dokter gigi serta asesmen prodi pendidikan kedokteran / kedokteran gigi yang mengacu pada pedoman yang rinci dan berjenjang;

b. seluruh program pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi

di

lndonesia menerapkan standar pendidikan profesi dan standar kompetensi pada setiap disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;

c.

terselenggaranya peningkatan dan penjagaan mutu pendidikan

kedokteran

dan

kedokteran

gigi secara berkala dan

berkesinambungan;

d.

tersedianya regulasi bagi dokter dan dokter gigi dalam memperoleh kewenangan tambahan atau kewenangan lain;

e.

tersedianya sistem registrasi dokter dan dokter gigi yang terpadu dan sinkron baik secara manual maupun online (E-Registration);

f.

tersedianya sistem pembinaan penyelenggaraan praktik kedokteran dan terselenggaranya penanganan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin kedokteran dan kedokteran gigi yang efisien dan efektif oleh MKDKI dan MKDKP dengan kualitas keputusan yang tepat;

g. terselenggaranya praktik kedokteran yang baik; h. meningkatnya penerapan good governance sesuai

dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku'

4. Rencana Strategi

201 1

- 2015.

Untuk mencapai 8 (delapan) sasaran tersebut, KKI menetapkan strategi bagi masing-masing sasaran, yaitu sebagai berikut SASARAN

1

Terciptanya kepastian hukum tentang pembukaan program studi (prodi) pendidikan kedokteran / kedokteran gigi dan terselenggaranya asesmen


7

SEIGEIAE'\T KOT\ts[. XEOI(IERAN TNDoNE A

kebutuhan dokter

/

dokter gigi serta asesmen prodi pendidikan

kedokteran/ kedokteran gigi yang mengacu pada pedoman yang rinci dan berjenjang.

STRATEGIl 1

.1

.

Mengembangkan sistem analisis pendidikan dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis berdasarkan kebutuhan nasional. Prog ram:

1.1.a.Pengkajian tentang pendidikan dokter/dokter gigi, dokter

spesialis/dokter

gigi spesialis

berdasarkan

kebutuhan

nasional. 1

.1 .b.

Pengembangan regulasi tentang kebutuhan dan kelayakan

prodi serta regulasi tentang pendidikan dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis sesuai kebutuhan nasional.

'l

.2. Mengembangkan kebijakan pemberian rekomendasi pembukaan, pembinaan, dan penutupan prodi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi.

Program: 1.2.a Pengembangan regulasi pemberian rekomendasi pembukaan pembinaan, dan penutupan prodi baru pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi.

l.2.b.Penyusunan pedoman-pedoman pemberian rekomendasi pembukaan prodi baru pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi. 1.2.c. Pengembangan

sistem penilaian kelayakan prodi

baru

pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi. 1.2.d.

Peningkatan sosialisasi dan diseminasi regulasi dan pedoman-pedoman pembukaan prodi baru pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi.


8

SECETAEAT KOit$L IGIX)KIERAN

SASAMN 2 Seluruh program pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di lndonesia menerapkan standar pendidikan profesi dan standar kompetensi pada setiap disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi.

STRATEGI2 2.1

.

Menyempurnakan standar pendidikan dan standar kompetensi dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis.

Program: 2.1 .a.

Penyempurnaan standar pendidikan dan standar kompetensi dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis.

2.1 .b.

Pengembangan sistem eJeaming dalam pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi.

2.1 .c.

Penyelesaian masalah tumpang tindih dan pencabangan ilmu kedokteran dan kedokteran gigi.

2.1 .d.

Peningkatan sosialisasi dan diseminasi standar pendidikan dan standar kompetensi.

2.2. Memastikan penerapan standar pendidikan

kompetensi

dan

standar

oleh seluruh institusi pendidikan kedokteran

/kedokteran gigi.

Program: 2.2.a.Penyelenggaraan koordinasi dengan pemangku kepentingan

dalam rangka memastikan penerapan standar pendidikan dan standar kompetensi.

2.2.b.Penyelenggaraan bimbingan

teknis penerapan

standar

pendidikan dan standar kompetensi.


9

f{mnE$a

SE(RETAI AT KOI\HL IGD(XIERAN

SASARAN 3

Terselenggaranya penjaminan mutu pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi secara berkala dan berkesinambungan.

STRATEGI3

3.1. Mengembangkan rumusan jenjang pendidikan profesi kedokteran. Program: 3.1.a. Pengkajian sistem (termasuk jenjang) pendidikan kedokteran

dan kedokteran gigi. 3.1 .b.

Pengembangan rumusan jenjang pendidikan profesi kedokteran berikut gelarnya.

3.2. Merumuskan pengembangan sistem akreditasi pendidikan dokter

dan dokter glgi termasuk didalamnya rumah sakit

pendidikan

bersama pemangku kepentingan.

Program: 3.2.a. Pembentukan komite akreditasi mandiri bersama BAN PT.

3.2.b.Penyelenggaraan akreditasi program

studi

pendidikan

kedokteran dan kedokteran gigi.

e2 Melakukan evaluasi dokter/dokter gigi lulusan luar negeri. Program: 3.3.a Penyempurnaan sistem evaluasi dokter/dokter gigi lulusan

luar negeri termasuk di dalamnya program adaptasi

di

institusi pendidikan. 3.3.b. Penyelenggaraan evaluasi dokter/dokter

gigi lulusan

luar

negeri bersama pemangku kepentingan.

3.4. Merumuskan kebijakan reschooling dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang terkena sanksi pelanggaran d

isip lin.

Laporan Akuntabilitas Kineria Set.KKl 2014

10

itr,OiEiIA

SEIGETATUAT KOl,lSlL IGDOKIERAN INIDI\ESIA

Program: 3.4.a Pengembangan sistem reschooling untuk dokter/dokter gigi,

dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang terkena sanksi pelanggaran disiplin. 3.4.b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi sistem reschooling.

3.5. Mengembangkan sistem penapisan teknologi kedokteran untuk

melindungi keselamatan pasien.

Program: 3.5.a. Pengkajian technology assessment di bidang kedokteran dan

kedokteran gigi bersama pemangku kepentingan terkait. 3.5.b. Pengembangan sistem penapisan teknologi kedokteran dan

kedokteran gigi bersama pemangku kepentingan terkait. 3.6. Mengembangkan sistem penjaminan

mutu lulusan dokter/dokter

gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.

Program: 3.6.a. Pengembangan sistem penjaminan mutu lulusan dokter/dokter

gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.

3.7. Mengembangkan koordinasi sistem penjaminan mutu pelaksanaan CPD.

Program: 3.7.a.

Pengembangan koordinasi

sistem penjaminan mutu

pelaksanaan CPD.

3.8. Meningkatkan kemampuan leadership & manajemen untuk institusi pendidikan kedokteran (lPK) & institusi pendidikan kedokteran gigi (tPKG).

Program:

3.8.a. Pengembangan pedoman kemampuan leadership dan manajemen untuk IPK & IPKG.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKl 2014 ...1,j ..::,.

-

!t

SEXRETAEAT KOiaS[- I@O](|ERAN E\DOiESIA

3.8.b. Penyelenggaraan pelatihan kemampuan leadership dan manajemen untuk IPK & IPKG.

SASARAN 4

Tersedianya regulasi bagi dokter dan dokter gigi dalam memperoleh kewenangan tambahan atau kewenangan lain.

STRATEGI4

a.

Mengembangkan sistem analisis kebutuhan kewenangan tambahan atau kewenangan lain bagi dokter dan dokter gigi. Prog ram: 4.1 .a. Pengkajian tentang kebutuhan kewenangan tambahan atau

kewenangan lain di daerah-daerah. 4.1 .b. Pengembangan

regulasi tentang pemberian kewenangan

tambahan atau kewenangan lain.

4.2. Mengembangkan sistem monitoring

dan evaluasi

(monev)

pelaksanaan kewenangan tambahan.

Program:

4.2.a. Penyelenggaraan monev pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan.

4.2.b. Penyelenggaraan monev pemberian

dan

penerapan

kewenangan tambahan.

4.2.c. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi regulasi kewenangan tambaha n.

SASARAN 5 Tersedianya sistem registrasi dokter dan dokter gigi yang terpadu baik seca ra manual ma upun on I in e (E- Reg i stration).

Laporan Akuntabilitas Kiner.ja set.KKl 2014

12

SEIGETATUAT KOTTISIL

IGDO}$ERAN INIX)IGSIA

STRATEGI 5

5.1. Menyempurnakan regulasi registrasi WNI dan WNA. Program:

5.1.a. Penyempurnaan regulasi registrasi WNI dan WNA serta penyusunan instrumen dan penyusunan key pefformance indicator (KPl).

5.1.b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi regulasi registrasi.

5.2. Meningkatan kualitas pelayanan registrasi secara manual, offline, dan online.

Program:

5.2.a Peningkatan kualitas pelayanan registrasi WNI dan WNA 5.2.b. Peningkatan koordinasi implementasi sistem registrasi WNI dan WNA secara manual, offline, dan online dengan para pemangku kepentingan (sfakeh olde rs)

5.2.c. Peningkatan manajemen keadministrasian registrasi dan kualitas SDM

5.3. Mengembangkan sistem manajemen data dan informasi registrasi. Program:

5.3.a. Pengembangan sistem manajemen data dan informasi registrasi

SASARAN 6 Tersedianya sistem pembinaan penyelenggaraan praktik kedokteran dan terselenggaranya penanganan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin kedokteran dan kedokteran gigi yang efisien dan efektif oleh MKDKI dan MKDKP dengan kualitas keputusan yang tepat.


13

SE(RETAnIAT KOI\6f,.

lGt,ot(IBAl{ IIOOI\ES|A

STRATEGI6 6.1

.

Mengembangkan sistem pembinaan dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter

gigi spesialis, dan masyarakat penerima

jasa

pelayanan kedokteran dan kedokteran gigi.

Program:

6.1.a. Pengembangan sistem pembinaan dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan masyarakat penerima jasa

pelayanan kedokteran dan kedokteran gigi.

6.1.b. Penyusunan

dan

penetapan pedoman

komunikasi,

informasi, dan edukasi (KlE) bagi masyarakat.

6.2. Mengembangkan sistem kerja sama lintas sektor. Program:

6.2.a Pengembangan kerja sama lintas sektor. 6.2.b. Pengembangan kerja sama dengan lembaga

mediasi

sengketa medik.

6.2.c. Peningkatan sosialisasi

dan diseminasi

penyelesaian

sengketa medik melalui mediasi.

6.3. Mengembangkan sistem penegakan disiplin dokter/dokter gigi

dan

dokter spesialis/dokter gigi spesialis.

Program:

6.3.a. Pengembangan regulasi tentang disiplin dokter/dokter gigi

dan dokter spesialis/dokter gigi

spesialis

serta

penegakannya.

6.3.b. Penyempurnaan tata cara penegakan disiplin kedokteran dan kedokteran gigi.

6.3.c. Pengembangan sistem manajemen data dan informasi dokter/dokter gigi dan dokter spesia lis/dokter gigi spesialis

yang melakukan pelanggaran norma etik, disiplin, dan hukum.


t4

SEIGETAIU'IT Kioilstl- tGrot(tERAN

6.3.d. Penyelenggaraan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait penegakan disiplin kedokteran dan kedokteran gigi.

6.3.e. Pengembangan sistem/mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang dikenakan sanksi disiplin.

6.3.f. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi regulasi

tentang

disiplin dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis serta penegakannya.

6.4. Meningkatkan pemahaman tentang profesionalisme dokter

dan

dokter gigi.

Program:

6.4.a. Pengembangan berbagai standar dan pedoman praktik kedokteran yang terkait profesionalisme dokter dan dokter sisi. 6.4.b. Peningkatan pemahaman profesionalisme dokter dan dokter sigi.

6.5. Mengembangkan jaringan kerja MKDKI pada tingkat regional. Prog ram:

6.5.a. Pengembangan regulasi pembentukan MKDKP. 6.5.b. Pembentukan MKDKP.

6.6. Meningkatkan efektivitas penegakan disiplin kedokteran. Progra m:

6.6.a. Penatalaksanaan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin kedokteran dan kedokteran gigi.

6.6.b. Peningkatan kemampuan SDM dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas MKDKI dan MKDKP.


15

ltooiE

A

SEIGETAB/TT l(Oa\tSlL

lGDroloEAN $DOiGglA

SASARAN 7 Terselenggaranya praktik kedokteran yang baik.

STRATEGIT

7.1. Mengembangkan sistem monev penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik di lndonesia.

Program: 7.1

.a. Pengembangan sistem monev penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik.

7.1.b. Pengembangan konsep publikasi tentang praktik kedokteran yang baik.

7.1.c. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik.

7.1.d. Penyelenggaraan

advokasi penyelenggaraan

praktik

kedokteran yang baik.

7.2. Mengembangkan sistem analisis (kajian

-

kajian)

praktik

kedokteran dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan nasional dan internasional.

Program: 7.2.a. Penelitian penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik. 7.2.b. Pengembangan sistem analisis (kajian

-

kajian) praktik kedokteran dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan nasional dan internasional.

7.2.c. Pengembangan kerja sama internasional.

7.3. Meningkatkan pembentukan dan reviu peraturan perundangundangan.

Program:

7.3.a Peningkatan pembentukan dan reviu peraturan perundangu

nda ngan.


15

.

.

SETGETATUAT

tt{,.,.iEsrlt

S***oon SASARAN 8

Meningkatkan penerapan good govemance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. STRATEGI8 8.1

.

Meningkatkan kualitas SDM.

Program: 8.1.a. Peningkatan dan pengembangan SDM.

8.2. Mengembangkan konsep tupoksi Sekretariat KKl. Program:

8.2.a Pengembangan konsep tupoksi Sekretariat KKl. 8.2.b. Perencanaan program dan anggaran tupoksi KKl.

8.3. Meningkatkan pelayanan administrasi dan perkantoran. Program: 8.3.a. Peningkatan pelayanan administrasi dan perkantoran. 8.3.b. Pembangunan gedung kantor.

8.3.c. Pengembangan infrastruktur informasi dan teknologi (lT) KKI.

5. lndikator

Kegiatan Peningkatan Manajemen Konsil Kedokteran

lndones ia.

Keberadaan KKI walaupun merupakan lembaga independen secara

administrasi dan substansi tidak terlepas dari peran Kementerian Kesehatan. Strategi dalam renstra KKI mendorong program kerja dari rencana strategis Kementerian Kesehatan. Dalam renstra Kementerian

Kesehatan 2010-2014 kegiatan peningkatan manajemen Konsil Kedokteran lndonesia merupakan bagian dari program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. lndikator yang ditetapkan dalam renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014 untuk

l-aporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKl 2014

t7

kegiatan Peningkatan Manajemen Konsil Kedokteran Indonesia adalah sebagai berikut:

a.

Jumlah surat tanda registrasi (STR) baru dokter dan dokter gigi yang teregistrasi sebanyak 152.000 STR.

b. Jumlah

penanganan kasus dugaan pelanggaran disiprin dokter dan

dokter gigi sebanyak 160 kasus

Berikut adalah indikator luaran dari Program Peningkatan Manajemen

Konsil Kedokteran lndonesia, target per tahun dan serta definisi operasionalnya

Kegiatan

: Peningkatan Manajemen Konsil Kedokteran lndonesia

Sasaran : Terselenggaranya registrasi,

pendidikan, profesi,

pembinaan serta penanganan kasus dugaan pelanggaran

disiplin dokter dan dokter gigi Tabel 1. Matrik Kinerja Sekretariat Konsil Kedokteran lndonesia ,No:

Tarqet

lndikator 201 0

1

Jumlah surat tanda registrasi

(srR) dokter dan dokter gigi yang

teregistrasi

2

STR adalah bukti tertulis dari pencataan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya

Jumlah

penanganan kasus dugaan

pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi

2011 ':

2012

2na?

18.000

128.000

142.000

2014 152.00(

97

130

160

108.000

1

57

77

dugaan pelanggaran disiplin profesi dokter dan dokter gigi adalah pengaduan dari masyarakat, tenaga kesehatan dan institusi kesehatan lain tentang adanya pelanggaran disiplin profesi kedokteran dan kedokteran gigi

18

a - \SEIGETAR\T KoNstL lcrxxrERAN tM*,nE$A

W

6.

Program dan Kegiatan Tahun 2014 Untuk mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan KKl, maka secara bertahap ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan program utama Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang diimplemtasikan dalam output kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran.

Untuk tahun 2014 Kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran lndonesia merupakan kegiatan yang secara spesifik diadakan untuk mencapai

target dan disertai dengan kegiatan-kegiatan pendukung pencapaian target. Kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran lndonesia tahun 2014 yaitu sebagai berikut: Tabel 2. Kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran lndonesia tahun 2014 Sasaran

1. Penanganan Kasus Pengaduan Dukungan Manajemen Konsil Kedokteran lndonesia

Terselenggaranya registrasi, pendidikan profesi, pembinaan serta penanganan kasus pelanggaraan displin dokter & dokter gigi

Pelanggaran Disiplin Dokter dan

2. 3.

Laporan Layanan Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Giqi (PNB Pengembangan Media lnformasi KKI

4.

Kebijakan dan Ketentuan KKI

5.

Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Program Pembinaan dan Evaluasi Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

6. 7. 8.

B. Perjanjian Kinerja Penjabaran

dari Sasaran dan

Program

yang telah ditetapkan dalam Sekretariat Konsil Kedokteran

Rencana Strategi dilaksanakan oleh lndonesia termasuk ke dalam kegiatan secara tahunan. Perencanaan


19

I

\ SEIGETARAT

W

KoNStL

lclxxrERAN Iloo.rEitA

kinerja tahun 2014 didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (Annual Performance Plan). Di dalam Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Konsil Kedokteran !ndonesia untuk dicapai dalam tahun 2014.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan sebagaimana tersebut diatas, maka telah ditetapkan sasaran, indikator kinerja dan alokasi anggaran Sekretariat KKI tahun 2014, sebagai berikut

:

Tabel 3. indikator kinerja dan alokasi anggaran Sekretariat KKI tahu n 2014

Rp.4.940.980.000 Peningkatan Manajemen Konsil Kedokteran lndonesia

Terselenggarany a registrasi, pendidikan profesi, pembinaan serta penanganan kasus pelanggaraan displin dokter & dokter gigi

152.000

I

Tanda Registrasi (STR) dokter Rp.2.229.360.000

disiplin dr &

g.

Jumiah Produk/Kebijak an KKI 4. Dukungan Administrasi TOTAL


Rp.6.194.996.000

100% (12 bulan)

Rp15.171.267 .000

Rp.28.536.603.000

20

SEIGETAEAT KOnrgL IGDO]fiERAN ll{rOltEslA

BAB III AKUNTABILIAS KINERJA TAHUN 2014 A. Pengukuran Kinerja dan Analisis Pencapaian Kinerja

1. Pengukuran Kinerja engukuran keberhasilan kinerja Sekretariat KKI didasarkan

dengan membandingkan capaian kinerja tahun berjalan dengan target serta dengan pencapaian selama 4 (empat)

tahun sebelumnya melalui pembandingan jumlah

Surat

Tanda Registrasi dokter dan dokter gigi yang diterbitkan dan jumlah penanganan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. Pencapaian

kinerja dari dua indikator tersebut pada tahun 2014, digambarkan dengan tabel di bawah ini. Tabel 4. Pen

Terselenggaranya registrasi, pendidikan profesi, pembinaan serta penanganan kasus pelanggaraan displin dokter & dokter gigi

1. Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang terregistrasi

2. Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dr & drg

Terlihat dalam tabel bahwa pada tahun2014, pencapaian indikator untuk

jumlah STR dan Jumlah penanganan kasus pelanggaran

disiplin

keduanya melebihi target yang diharapkan, yaitu untuk STR tercapai 157.393 dari target 152.000 dan penanganan kasus mencapai 211 dari

target 160, bahkan untuk penanganan kasus pencapaian melampaui target akhir Renstra Kemkes yaitu 157

*-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKl 2014 wfii.-: *.,. ,i;rier!girtssr;i.::. : " ,*--

telah

.

2L

,

.

S 2.

SE{RETARAT

**a,**toor,

Analisis Pencapaian Kinerja

a. Jumlah

Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang teregistrasi

Target indikator "Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang teregistrasi" merupakan target kumulatif. Sampai dengan tahun 2014, target yang ditetapkan adalah sebanyak 138.000

STR dan telah terealisasi sebanyak 157.393 STR atau sebesar 114.06

o/o.

Penambahan jumlah STR pertahun diterbitkan untuk dokter/dokter gigi lulusan baru, atau untuk dokter/dokter gigi asing yang mendapat

STR Sementara (untuk praktik kedokteran dan fellowship) dan STR Bersyarat (untuk dokter yang sedang pendidikan spesialis).

Selain itu, pencapaian kinerja indikator juga didukung dengan semakin banyaknya jumlah lulusan baru per tahun dan memang diketahui bahwa jumlah FK dan FKG yang meluluskan dokter dan dokter gigi meningkat pada tahun-tahun belakangan. Disamping itu kesadaran penegakkan aturan dan kesadaran terhadap pentingnya

perlindungan hukum bagi dokter dan dokter gigi dalam praktik kedokteran sudah cukup baik, sehingga pengabaian STR sangat kecil.

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun

-

tahun sebelumnya

maka target selalu terlampaui, seperti target tahun 2010 yaitu 108.000 dapat terealisasi sebanyak 115.155 dokter dan dokter gigi, sementara pada tahun 2011 dari target sebanyak 118.000 dapat

direalisasikan sebanyak 125.465 dokter dan dokter gigi yang teregistrasi, tahun 2012 dari target 128.000 terealisasi sebanyak

[aporan Akuntabilitas Kineria Set.KKl 2014

22

ff\Do.tcstA

I -

^ SE}GEIARIIT

W

Ko*st..tclrolcrER

lN tNDoNEsrA

135.739 dokter dan dokter gigi yang teregistrasi, dan pada tahun 2013 dari target 142.000 terealisasi 146.048 dokter dan dokter gigi yang teregistrasi. Dan bila dilihat dari pergerakan kenaikan jumlah

STR cenderung stabil, hal ini memang sesuai dengan

prediksi

kenaikan jumlah dokter-dokter gigi baru.

Hal lain yang mendukung keberhasilan pencapaian target yaitu kecepatan penyelesaian penerbitan srR untuk dokter dan dokter gigi lulusan baru mulai dari FK dan FKG, Kolegium, organisasi profesi sampai dengan KKI semakin meningkat. Hal ini tidak terlepas dari penyempurnaan sistem, penyiapan regulasi, dan koordinasi dari

semua pemangku kepentingan, termasuk KKl. KKI di tahun 2013 telah mendapatkan ISO 9001:2008 untuk pelayanan registrasi dan kembali diresertifikasi pada tahun 2014, meluncurkan web KKI yang didalamnya terdapat situs/pelayanan registrasi online dan pada tahun

2014, serta mendapatkan ISO 9001:2008 untuk Penerimaan dan Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak. Grafik 1 Capaian indikator "Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang teregistrasi " Tahun 2010, 2011, 2012,2013 dan 2014

l___:T_q1L09__ 80000 I

60000 40000 20000 0

fI

-t- "-- - --- -2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKl

010

20Lt

-t--*------

2012

-{-

Target

'{-

Realisasi

T-

2013

20L4

_t

23

SEGETARAT Xq\rSL IGDOKIBAN

Permasalahan

:

Penerbitan STR di tahun 2014 tidak ada masalah yang berarti, dilihat

dari capaian realisasi registrasi dokter dan dokter gigi

sudah

melampaui target. Dari tahun 2010 sebetulnya capaian penerbitan

STR selalu melampaui target, sebagaimana terlihat pada grafik di atas. Hal yang perlu dicatat bahwa angka realisasi merupakan tersebut adalah angka kumulatif. Dimana penambahan jumlah / angka dokter /dokter gigi teregistrasi berdasarkan oleh pendaftaran baru. Untuk dokter dan dokter gigi yang melakukan registrasi ulang

tidak kembali terakumulasi di jumlah tersebut, namun

dicatat

tersendiri. Dari data yang seharusnya melakukan registrasi ulang di

tahun 20'l 1,2012 dan 2013 masih ada yang tersisa ditahun 2014. Sampai dengan 31 Desember 20',l4 tercatat jumlah dokter dan dokter

gigi yang belum melakukan registrasi ulang adalah 17.525. Namun demikian hal tersebut tidak dapat dikatakan bahwa ada penurunan capaian. Banyak dokter / dokter gigi yang belum melakukan registrasi ulang disebabkan karena peningkatan kompetensi ke spesialis (akan

diregistrasi sebagai speslalis dengan nomor registrasi yang sama), dokter dan dokter gigi yang bekerja di Birokrasi sehingga tidak lagi memerlukan STR, dan dokter dokter gigi yang sudah meninggal atau

tidak mampu lagi melakukan praktik kedokteran karena usia atau sebab lain. Masalah yang perlu menjadi perhatian dalam hal registrasi baru dan ulang bagi dokter dan dokter gigi yang berpraktik di lndonesia antara lain:

1) masih adanya perbedaan persepsi tentang penerbitan

STR

kewenangan internship bagi dokter terkait dengan pelaksanaan internship.

2) masalah perlindungan hukum Peserta Didik Dokter Spesialis (PPDS) dan Peserta Didik Dokter Gigi Spesialis (PPDGS). Hampir semua dari mereka tidak melakukan registrasi ulang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKl 2014 tl:,r:r.. .'

,.*iird.ra;.xl:i!r;' ' -' '

,**"rr*55

2.4

lloOEtA

SEGETAEAT Ko0lsL ]@C(ItaN

sebagai dokter

/

ltooiEslA

dokter gigi umum karena menunggu lulus dari

pendidikannya (spesialis), namun demikian masa berlaku STR

dokter

/

dokter gigi umum telah habis pada saat mereka

pendidikan, sehingga pada saat masa itu mereka tidak terlindung secara hukum.

3) belum adanya kesepakatan yang solid tentang

domestik

regulation baik di tingkat nasional maupun regional untuk dokter dan dokter gigi WNA yang akan berpraktik di lndonesia 4) benturan kebijakan antar institusi / organisasi yang terkait dengan

uji kompetensi profesi dokter/dokter gigi dan penerbitan sertifikat kompetensi, sehingga mempengaruhi proses pengurusan Surat Tanda Registrasi di KKl. 5) Hal lain yang masih belum optimal dari proses registrasi dokter

dan dokter gigi adalah, penggunaan registrasi online masih sedikit. Masih banyak dokter/dokter gigi yang belum tahu pendaftaran registrasi secara online.

Upaya pemecahan masalah

:

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Konsil kedokteran lndonesia untuk mengatasi beberapa permasalahan / kendala dalam bidang regitrasi dokter / dokter gigi sebagaimana yang disebutkan di atas adalah: 1) Sosialisasi penggunaan registrasi online dalam berbagai rapat dengan stakeholders, melalui web KKl, melalui Buletin KKI' dan

lainnya. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2014 teriadi peningkatan penggunaan pendaftaran melalui registrasi online yang cukup signifikan khususnya bagi dokter dan dokter gigi baru

tercatat pada tahun 2013 registrasi online baru dipergunakan oleh 5 dokter/dokter gigi, sementara di tahun 2014 registrasi online dipergunakan oleh 3.640 dokter/dokter gigi.

2) Melakukan koordinasi dan pertemuan lintas sektor dengan stakeholders khususnya lnstitusi Pendidikan untuk penyamaan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKl 2014 .i.::,.- r.,

r*::*l*rl*;!l

'i

25

SE,CEIAIUAT KONSL ICX'KTERAN I]OOiESIA

persepsi tentang pemberlakuan internship bagi lulusan dokter. Yang hasilnya diterbitkannya Perkonsil 19 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Perkonsil

No.

11KKUKEP|X|2010 tentang

Registrasi Dokter Program lnternship tanggal 27 Pebruari2014. 3) Diterbitkannya Perkonsil

21 Tahun 2014 tentang

Regishasi

Dokter dan Dokter Gigi PPDS dan PPDGS untuk melindungi legalitas para peserta didik. 4) Melakukan pertemuan

dengan berbagai pihak terkait tentang

harmonisasi regulasi dan sistem domestic untuk Tl(/y'NA, dan

juga secara aktif mengikuti negoslasi-negosiasi terkait dokter/dokter gigi WNA di forum Asean Join Coordinating Commiftee for Medical Practitioners dan Asean Join Coordinating Com mitte e fo r De ntal Practitio ne

rs

5) Melakukan konsolidasi dengan para institusi yang berbenturan

kebijakannnya, sehingga tercapai kesepakatan tentang sistem / alur registrasi dokter dan dokter gigi.

b. Penanganan kasus pelanggaran disiplin profesi dokter

dan

dokter gigi

Target indikator "Penanganan Kasus Pengaduan

Pelanggaran

Disiplin Dokter dan Dokter Gigi" merupakan target kumulatif. Sampai

dengan tahun 2014, target yang ditetapkan adalah sebanyak 160 kasus dan telah terealisasi sebanyak 211 kasus atau sebesar 131%.

Pencapaian penanganan

/

penyelesaian kasus pelanggaran disiplin

dokter dan dokter gigi telah melewati target akhir renstra di tahun

2013, dimana target akhir renstra (2014) adalah 160 sedangkan pencapaian penanganan kasus adalah 183 di 2013. Bila dilihat dari

grafik

di bawah ini

menunjukkan bahwa pada awaltahun renstra

penanganan kasus masih di bawah target, kemudian naik secara signifikan mulai tahun 2012 dan 2013. Di tahun 2014 walaupun

angkanya masih

Laporan Akuntabilitas Kineria Set.KKl 2014

di atas target

renstra, namun terlihat adanya

26

I

W

I SEIGETARAT Kon'.L t@o]fiBAN tl.,onE$A

penurunan penanganan kasus dalam jumlah. Tercatat bahwa penanganan kasus di tahun 2014 hanya tercapai 28 kasus dari seharusnya 33 kasus Grafik 2. Capaian indikator "Penanganan kasus pelanggaran dokter dan dokter gigi" tahun 2010, 2011,2012,2013 dan 2014 250

200 150 100 50 0

20LL

20L2

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendorong pencapaian kinerja indikator dari tahun 2010 1)

- 2014, adalah sebagai berikut:

Perbaikan regulasi penanganan kasus termasuk

regulasi

pelaksanaan keputusan

2) Pembagian

kinerja MKDKI (Majelis Kehormatan

Disiplin

Kedokteran lndonesia) yang efektif. 3) Sosialisasi fungsi dan peran MKDKI, sehingga berdampak pada peningkatan pengaduan

Permasalahan

:

Walaupun upaya penanganan kasus sudah melampaui target yang ditetapkan, masih terdapat beberapa permasalahan

/

kendala yang

terjadi yaitu:

1) Belum optimalnya penanganan kasus

di

kurangnya dukungan dari aparat kesehatan

daerah,

dimana

di daerah

(Dinkes

Prop/Kab/Kota, Rumah Sakit, serta Organisasi Profesi tingkat

27

,

^ SEIGETAEAT

$***oor,l*,ot€s^ wilayah/cabang) dalam hal pelaksanaan keputusan penegakkan disiplin. 2) Pengaduan jumlah dugaan kasus

dari daerah yang semakin meningkat belum diantisipasi dengan kecukupan alokasi anggaran yang memadai dan sistem penanganan kasus daerah

yang belum terbentuk. Ditambah lagi bahwa

rencana

pembentukan MKDKI Propinsi dihilangkan, karena kurangnya dukungan dari daerah untuk organisasi dan personel seperti yang terjadi pada MKDKIP Jawa Tengah pada2013.

r) Adanya perbedaan pendapat antar majelis dalam menerapkan Perkonsil 20 tahun 2014 tentang tata cara Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi. 4) Ditiadakannya Honor Sidang untuk anggota majelis, sementara

pada mejelis belum diberlakukan remunerasi. Upaya pemecahan masalah: 1) Upaya pertama yang dilakukan adalah terus menerus melakukan

koordinasi dan advokasi dengan Organisasi Profesi, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penegakkan disiplin, melalui rapat koordinasi wilayah, bimbingan

teknis, rapat kerja, dll. Sehingga aparat kesehatan terkait dapat melaksanakan hasil keputusan penegakkan disiplin sesuai dengan

tugas dan perannya sebagaimana tercantum dalam UU nomor 29t2004 2)

Untuk antisipasi pendanaan penanganan kasus di daerah, diusulkan pada anggaran 2014 dan dilakukan penambahan anggaran penanganan kasus di daerah. Untuk penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi di daerah selanjutnya.

KKI dan MKDKI perlu dipikirkan kembali pembentukan MKDKI Propinsi, dimana perlu dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Daera h


SEGEIAII'\T KOI{SIL IG'OIfiBAN ND(nEIilA

3) Dilakukan penyusunan

/ revisi terhadap Perkonsil 20 tahun 2014,

yang pada saat ini masih dalam proses penyelesaian. 4) Mempercepat pengajuan remunerasi

bagi anggota

MKDKI

sekaligus anggota KKl.

B.

Kegiatan Lain 1, Target dan Hasil Pencapaiannya

Pada Sekretariat KKI yang memfasilitasi tupoksi KKl, maka selain 2 indikator di atas, dilaksanakan pula program atau kegiatan lain sesuai dengan tupoksi KKI sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No. 2009

tahun 2004. Kegiatan lain yang dilakukan di tahun

2014 dan target

pencapaiannya pada Sekretariat KKI adalah sebagai berikut: Tabel 5. Target dan Capaian Set. KKI .,:'L

I

3laporan 9 Regulasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Program Pembinaan dan Evaluasi Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

2.

'10

Dokumen

155Y0

10

Dokumen

100%

'12 Bulan

12 Bulan

100%

27 Unit

27 Unit

'100%

69 Unit

69 Unit

100%

Analisis capaian kegiatan Berikut adalah hal penting tentang pencapaian kinerja kegiatan lain pada Sekretariat KKI

SEIGET$UAI

KON$LIGDO$BANIll)ONEflA

Pengembangan Media lnformasi KKI Protokol. Dari target

/

Penyelenggaraan Humas dan

3 (tiga) laporan/output, dihasilkan pula 3 (tiga)

laporan/output dengan beberapa catatan yaitu

:

1) Terselenggaranya talkshow di media TV yang bersifat nasional.

2) Terbitnya news letter KKI (lima edisi) di tahun 2014 dan juga

.

terbitnya leaflet, banner, dan poster tentang regulasi/kebijakan KKI

3) Terselenggaranya

2 kali pameran dan pembuatan

media

sosialisasi company profile KKI di tahun 20'14.

Untuk kegiatan talk show hanya dapat dilakukan di media TV, untuk radio tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya pergantian anggota KKI

di pertengahan tahun, sehingga tidak dapat secara maksimal melakukan penyiapan materi talk show.

b.

Kebijakan dan Ketentuan KKI

Dalam kegiatan Kebijakan dan Ketentuan KKI dari 9 yang ditargetkan tercapai 14 regulasi yaitu sebagai berikut: 1) Perkonsil 18 Tahun 2014 tentang Sistem lnformasi Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Berbasis Elektronik.

2) Perkonsil 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan

Konsil Kedokteran lndonesia No. 1lKKllKEPlN2010 tentang Registrasi Dokter Program lnternsip.

3) Perkonsil 20 Tahun 2014 tentang Tatacara Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi

4) Perkonsil 21 Tahun 2014 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.

5) Perkonsil

22 fahun 2014 tentang Persetujuan Ahli llmu

Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran/Kedokteran Gigi.

6) Perkonsil

23 Tahun 2014 tentang Penerbitan

Rekomendasi

Pembukaan, Pembinaan dan Penutupan Program Studi Dokter Gigi.

I

30

SAGETATIAT KOITSI- I@OT(IERAN hDOI\ESA

7) Perkonsil

24 Tahun 2014 tentang Penerbitan

Rekomendasi

Pembukaan, Pembinaan dan Penutupan Program Studi Dokter Gigi Spesialis.

8) Perkonsil 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan

Konsil Kedokteran lndonesia Nomor 1 tahun

20'l

1

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran lndonesia

9) Perkonsil 26 Tahun 2014 tentang Nomor ldentitas Dokter dan Dokter Gigi.

10)Perkonsil

27 Tahun 2014 tentang Penyusunan Rancangan

Rencana Strategis Konsil Kedokteran lndonesia. 11)Perkonsil 28 Tahun 2014 tentang Peta Jalan (Road Map) Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran. '12)Perkonsil 29 Tahun 2014 tentang Pelayanan Akses Keterbukaan lnformasi Publik di Lingkungan Konsil Kedokteran lndonesia.

13)Perkonsil 30 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi.

14)Perkonsil 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan

Konsil Kedokteran lndonesia Nomor

8

Tahun 2012 tentang

Program Pendidikan Dokter Subspesialis, yang baru diselesaikan namun belum diundangkan.

Pencapaian 14 regulasi di tahun 2014 lebih banyak terjadi di Semester pertama tahun 2014, hal ini didorong oleh adanya pergantian periode keanggotaan KKI di pertengahan tahun, sehingga anggota KKI periode

ke ll mengejar penyusunan dan pengesahan regulasi yang dianggap mendesak sebelum masa jabatan berakhir.

c.

Dokumen Perencanaan Program, Penganggaran, Program Pembinaan dan Evaluasi

Dalam kegiatan ini output yang ditargetkan tahun 2014 adalah dokumen, dan hasil yang dicapai adalah juga 10 dokumen meliputi :

1) 2)

10

Dokumen RKAKL Dokumen RKP drf'"*-

Laporan Akuntabilitas Kineria set.KKl 2014

.-da,"."--

31

SEGETAHAT KON$L TGDO}fiERAN TNDONE$A

3)

Dokumen Laporan SIMAK BMN

4)

Dokumen Laporan Keuangan (2)

5)

Dokumen e-monev (triwulan)

6)

Dokumen Laporan Tahunan 2014

7)

Dokumen Laporan Laporan Akuntabilitas 2014

8)

Juknis Pengelolaan Keuangan Sekretariat KKI 2014

e)

Dokumen Standar Operasional Prosedur Pencatatan dan Pelaporan Penerimaan PNBP, Bendahara Pengeluaran, Barang Persediaan, dan Evaluasi Kinerja.

Dalam kegiatan perencanaan program, penganggaran, pembinaan dan evaluasi jumlah dokumen yang dihasilkan sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 10 dokumen.

d.

Layanan Perkantoran

Hasil yang dicapai dalam layanan perkantoran adalah terlaksananya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran selama 12 bulan layanan.

e.

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pada tahun 2014 Sekretariat Konsil Kedokteran lndonesia mengadakan

sejumlah perangkat pengolah data dan komunikasi dengan realisasi pengadaan sebanyak 27 unit.

f.

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Hasil yang dicapai dalam hal pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran adalah terlaksananya penyediaan fasilitas perkantoran sebanyak 69 unit.

C. Sumber Daya

1. Sumber

Daya Manusia

Pelaksanaan kegiatan dan program KKI 2014 tidak terlepas dari upaya

-

upaya seluruh personel di KKl. Terdapat 3 (tiga) unsur dalam organisasi


32

S|E,GETARAT KO]{S|L IGDOIflERAN INDOI\ESIA

KKI yaitu anggota Konsil Kedokteran lndonesia, anggota

Majelis

Kehormatan Disiplin Kedokteran lndonesia, dan staf Sekretariat Konsil Kedokteran lndonesia Berikut sumber daya manusia yang ada di KKI tahun 2014:

a.

Sumber Daya Manusia Konsil Kedokteran !ndonesia (KKl). Pada tahun 2014 terjadi pergantian anggota KKI dari periode ke-2 ke periode ke-3 pada 26 Mei 2014.

Tabel 6.Susunan Anggota KKI Periode ke-3 Tahun 2014 - 2019

1

Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K)

Ketua KKI

2

Dr. drg. Laksmi Dwiati, MHA

Wakil Ketua I

3

Prof. Dr. dr. Herkutanto, Sp.F (K), SH, LLM, FACLM

Ketua Konsil Kedokteran

4

Prof. drg. Armasastra Bahar, Ph.D

Ketua Konsil Kedokteran Giqi

5

Dr. dr. Meliana Zailani,

6

Dra. Sri Haruti Indah Suksmaningsih,

7

Dr. drg. Zaura Anggraeni, MDS

8

Dr. Leila Mona Ganiem, S,Pd, M,Si

I

Prof. dr. Wiwien Heru Wiyono, Ph.D, Sp.P (K)

10

Prof. Dr. I. Oetama Marsis, Sp.OG

11

Prof. drg. Heriandi Sutadi, Sp.KGA (K), Ph.D

12

drg. Astuty,

13

Dr. dr. Sukman Tulus Putra, Sp,A (K), FACC, FESC

14

P.f.-Dr:r,

r5

dr@h,f,4Nl,Sp'KG

1'6

proi. rji. oiglrr.v

Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Anggota Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Giqi Anggota Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Giqi Ketua Divisi Registrasi Konsil Kedokteran Anggota Divisi Registrasi

MARS MPM

Konsil Kedokteran

Ketua Divisi Registrasi Konsil Kedokteran Giqi Anggota Divisi Registrasi

MARS

Nun.v-r"ruiguilt. n"t

itta

[

SpA,r, KIC;

Laioran Akuntabilitas Kinerja Set.KKt 2014 .

.1i3in;-{iiii:.i!-f.

--

i

t_[gL9!!9L91-c] 9i

[g1s] x"qg!!g'un

Anggota Divisi Pendidikan Ketua Divisi Pendidikan

[g11l_{9$9!t"9r_T

trl -

',,*'X:5-*:'

ns

.[g!:lL xsqg$sgt_

KNA

soei[ soernant.', sport

9

Ketua Divisi Pendidikan

s1gi

Anggota Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran Gigi

"*

33

SEGETARAT KOiISIL IGDOI$ERAN I}DOIG$A

b. sumber Daya Manusia Majelis Kehormatan Disiplin

Kedokteran

lndonesia (MDKI)

Tabel 7. Susunan Anggota MKDKI Periode 2 Tahun 2011 -2016

c.

1

Prof. dr. Med. Ali Baziad, Sp.OG(K)

Ketua

2

Dr. Sabir Alwy, SH, MH

WakilKetua

3

Bambang Kusnandir, drg, Sp.Pros, PhD

Sekretaris

4

Akhiar Salmi, SH, MH

Anggota

5

Dyah Silviaty, dr, Sp.A, MHKes

Anggota

6

Rullyanto Wirahardja, dr, MPH, DFM, SH, MHKes

Anggota

7

EdiSumarwanto, drg, MM, MHKes

Anggota

8

Dr. HargiantiDini lswandari, drg, MM

Anggota

o

Dr. Grita Sudjana, drg, MHA

Anggota

10

Prof. Umar FahmiAchmadi, MD, MPH, PHD

Anggota

11

Prof. Dr. Herkutanto, dr, Sp.F, SH, LL.M

Menjadianggota KKI periode 3

Sumber Daya Manusia Sekretariat Konsil Kedokteran lndonesia.

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor:

144ZlMenkesl

PerlXl2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KKI setingkat Eselon sebagai berikut


ll dengan struktur

organisasi

:

-34

SEI(RETAIUAT KOT{SiIL

]GIIOT(rERAN INTPI{EiU\

Diagram 2. Organisasi dan Tata Kelola Set. KKI

Sumber daya manusia Sekretariat KKI selama tahun 2014 sebanyak 110 (seratus sepuluh) orang seperti tabel berikut

:

Tabel 8. SDM Set. KKI ,,

i

ii ;' ; r"' '-:t ''

.

Menurut Jabatan A. Struktural

I

o . . .

I

Eselon I Eselon ll Eselon lll Eselon lV B. Funqsional C. Staf D. Tenaoa Kontrak

1

4 12

43 31

Jumlah

,91

35

SEIGETARAT KONSIL IGDOTflTR lN lNIptlESlA

il

lll

Menurut Golonqan Golonoan lV i:Golonqan' lll . Golongan l!

. .

7

45

I i

Menurut Pendidikan

.53

1

o52

.

18

22

Sariana Muda/D3

7

o' SLTA

2.

12

Sumber Daya Anggaran

a. Alokasi dana Untuk mencapai sasaran dan target indikator tersebut didukung oleh anggaran yang tersedia dalam DIPA tahun 2014 yang telah direvisi.

Ada dua sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan Sekretariat KKI Tahun 2014, yaitu sebagai berikut: Tabel 9. Sumber Daya Anggaran

Rupiah Murni

23,595,623,000

PNBP

4,940,980,000

TOTAL

28,536,603,000

#fr-'#' Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KK! 2014

-..'.,.Ft''

36

I

W

I SEXRETAHAT KoNstL t@o].BrlN

b. Perbandingan Pencapaian Target Kinerja

tNIpNEst

dengan

Serapan/penggunaan anggaran Dari total dana di atas, kemudian dialokasikan ke dalam program dan

kegiatan yang ditetapkan di 2014. Ada 8 (Delapan) pokok kegiatan

yang ditetapkan

di 2014.

Berikut alokasi pagu kegiatan dan

perbandingan pencapaian target kinerja serapannya

di tahun 2014

beserta

:

Tabel 10. perbandingan pencapaian target kinerja di tahun 2014 beserta serapannya

!I

! IE H

il

r:i

(::'il

Penbqganan kasus pelanggaran disiplin 160 Kasus dokter dan

'll

";r: ji f r :ir

' '1\i:'t '

211 Kasus

'1;372,099,318

^i ^i

Laporan Layanan Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi

152.000 STR.

157.393

1M,06%

4,951,878,670

4,940,980,000

98.20%

qqq:343,p,50

Kebijakan dan Ketentuan KKI Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Program Pembinaan dan Evaluasi Layanan

Perkantoran Perangkat Pengolah

9

Regulasi

'10

14

Regulasi

Bulan 27 Unit

12 Bulan

100%

4,047,304,257

100%

7

100%

69

Unit

Fasilitas

73.29%

4,540,500,253

,911,047

27 Unit

Data dan

Komunikasi Peralatan dan

6,194,996,000

10

Dokumen Dokumen

12

lSSo/o

,644

,999

188,300,000

187,86'1

452,858,000

365,189,990

69 Unit

Perkantoran

N id

.1:fl


l'!r

-i-

-'

+ddil@
37

90.14% 99.77%

80.64%

\

.

S

.

SEXRETAEAT

**.*.t*ot

llooiE$A

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa beberapa program cukup efektif dalam hal pencapaian hasil dan serapan anggaran seperti program kebijakan dan ketentuan KKI dapat menyelesaikan 155o/o dari target dan anggaran hanya

digunakan 73.29o/o dari Pagu. Namun demikian kualitas dari pencapaian kinerja juga perlu dilakukan evaluasi

di tahun-tahun berikutnya

apakah

dapat bermanfaat dan tepat sasaran.

Untuk program penanganan kasus sesungguhnya

sebagaimana

disampaikan di atas adalah capaian kumulatif. Bila dibandingkan dengan kinerja per tahun sesungguhnya lebih rendah dari target seharusnya 28133 kasus. Hal ini disebabkan antara lain oleh dihapuskannya anggaran honor

persidangan yang terlihat langsung dari serapan anggarannya yang memang rendah (61.55%).

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pencapaian kinerja dan serapan anggaran Jumlah Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi secara

5

tahun telah melampaui target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan target per tahun pun melebihi dari target yang kumulatif

ditetapkan 25.282 pencapain STR dibanding target 19.000 STR di tahun 2014. Namun demikian meningkatnya penerbitan STR tidak diikuti dengan

penyesuaian pemakaian anggaran PNBP yang pagunya tidak dapat di

revisi dalam waktu yang singkat. Sehingga beberapa

kewajiban

pembayaran untuk pelayanan STR dilimpahkan di tahun 2015 (pengiriman surat, penyediaan bahan)

3.

Sumber Daya Sarana dan Prasarana Aset Barang Milik Negara yang menjadi Aset Sekretariat Konsil Kedokteran lndonesia berdasarkan Neraca per 31 Desember 2014 sebagai berikut:

Tabel 11. Barang Milik Negara yang menjadi Aset Sekretariat Konsil Kedokteran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKl 2014 +.rl*litsrii:-.:

i::

:-

38

SETGETARAT

,117111 117113

'Baranq Konsumsi Bahan untuk Pemeliharaan

'117131

rBahan Baku Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jarinoan ,Aset Tetao Lainnva Konstruksi Dalam Penqeriaan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Gedung dan Banounan Akumulasi Penvusutan Jarinqan Software Aset Tak Benruuiud Lainnva Asetr tetap lang tidak digunakan dalam ooerasi pemerintahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap vanqtidak diqunakan dalam ooerasi

131111 132111 '133{ 11 134113 135121 136111 137111 137211

137313 162151 162191 166112 169112

JUMLAH

Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKl 2014 ,".'

:..

,.d.!.)Ii4.ltrtri}tdi;Ii.t :'

'-.--**IWW[S

827.973.290 0

tiil,95.000

25,747.940.000 12.638.144.429 35,124.395.400 0

69.761.780 0

(8.677.644.673) (1.752.e65.860) 0

291.005.000 2.826.167.520 266:935.000 (266.e35.000) 67.094.988.886

39

I

W

\ SEXRETAruAT Kot*ilL l.-rxxrERAlit tNDoiEstA

BAB IV KESIMPULAN

/

:1,",T.

ffil' [:,:;"i; Ti:*H:-:I:,rT;'i;

kegiatan KKI selama tahun 2014, untuk disampaikan kepada

Ketua KKI dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan untuk menjadi

-

informasi dan mendapatkan tanggapan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat

KKI tahun 2014 dapat

memberikan gambaran yang lebih jelas realisasi pencapaian sasaran

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Sekretariat KKI dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang KKl. Khusus Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KKI tahun 2014 dimana merupakan

akhir tahun Renstra Kemenkes Rl terlihat gambaran pencapaian kinerja indikator utama selama 5 tahun (2010-2014).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja Sekretariat KKI di tahun 2014 dapat mencapai bahkan melebihi target dari dua indikator kinerja yang ditetapkan, yaitu jumlah STR dokter dan dokter gigi serta jumlah penanganan

kasus pelanggaran disiplin. Khusus untuk penanganan kasus capaian tahun 2014 walaupun telah melampaui target akhir namun lebih rendah dari tahun-

tahun sebelumnya dan lebih rendah dari target penyelesaian tahunan (28/33 kasus). Sedangkan untuk Kebijakan dan Ketentuan KKI pada tahun 2014 juga melampaui target yang ditetapkan 14l9 regulasi, hal ini terkait dengan adanya

pergantian periode anggota KKl, sehingga ada percepatan penyelesaian Regulasi yang dianggap penting.

Dalam hal pengembangan media dan informasi, pelayanan perkantoran, perencanaan anggaran, pembinaan dan evaluasi, pengadaan perangkat


SEIGETAE'IT KOt{StL tGDOtgERAN

komunikasi, serta pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran semuanya

memenuhi target yang ditetapkan semula. peningkatan manajemen pengelolaan

Di samping itu dalam rangka keuangan bersumber PNBP di tahun

2014 telah disertifikasi ISO 9001:2008, dan di tahun 2014 terjadi peningkatan layanan registrasi online yang cukup signifikan.

Beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan pencapain

indikator kinerja utama selama 2010-2014 anlara lain

:

masih adanya

perbedaan persepsi di lnstitusi Pendidikan tentang STR dengan kewenangan internship dan pelaksanaan internship itu sendiri, belum adanya perlindungan hukum bagi peserta PPDS dan PPDGS dimana juga diketahui sebagian besar

dari mereka tidak melakukan registrasi uang, adanya benturan kebijakan antar organisasi / institusi terkait tentang pelaksanaan uji kompetensi dan penerbitan

sertifikat kompetensi yang mempengaruhi kecepatan pengurusan STR, kurangnya antisipasi dukungan dana dan sistem terkait dengan meningkatnya

pengaduan dari daerah, dan belum optimalnya pelaksanaan keputusan penegakkan disiplin oleh instansi daerah, ketidaksamaan persepsi antar majelis

terkait penerapan regulasi KKI dalam hal penanganan kasus pelanggaran

disiplin, dihapuskannya biaya sidang walaupun belum

diterapkannya

remunerasi bagi anggota KKI dan MKDKI. Usulan pemecahan masalah yang

akan dilakukan adalah koordinasi dengan lnstitusi Pendidikan

tentang

pemberlakuan internship bagi lulusan dokter, Perkonsil tentang Penerbitan STR

untuk PPDS dan PPDGS untuk melindungi legalitas para peserta didik, konsolidasi dengan organisasi profesi dan institusi terkait tentang komitmen pelaksanaan kewenangan masing-masing dan kesepakatan alur pelaksanaan

registrasi, koordinasi dan advokasi dengan Organisasi Profesi, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penegakkan disiplin, penambahan anggaran penanganan kasus di daerah, kembali akan mengusulkan pembentukan MKDKI Propinsi, perbaikan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin, dan mempercepat usulan remunerasi bagi Anggota KKI dan MKDKI.

Laporan Akuntabilitas Kiner.ja Set.KKl 2014 .,.1,.a-t,,.

.

r.6ri{.tirfrr&a;* .

dicaia4tl!

tlOOtCs[A

SETGETARAT INIX'TGSIA

LAMPIRAN 1. Pernyataan Penetapan Kinerja 2. Form Penetapan Kinerja Sekretariat Konsil Kedokteran lndonesia

tahun

2014

3. 4.

Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Form Pengukuran Kinerja


42

PERNYATAAN PENETAPAN KINER^'A SEKRETARIAT KOHSIL KEDOKTERAN INDONESIA KEiiENTERIAN KESEHATAN

PENETA.PAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efeKif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini: Nama

;

drg. Astrid, fllH. Kes

Jabatan

:

Sekretaris Konsil Kedokteran lndonesia

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama Jabatan

:

dr. Supriyantoro, SP. P, MARS

: Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut Pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2014 ioi berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perianjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi'

Jakarla, Pihak Kedua,

riyantoro, Sp.P, ffiARS NrP 1 954081

1

201 0061 001

ldaret

Fihak

.r'r rr Kes . qvs drg. nrsr ,e, MH. 301985032001 NtP 1 95701 u. v,

PENETAPAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon ll Tahun

I j I I I

I

: Sekretariat Konsil Kedokteran lndonesia

:2014

No

Sasaran Stnategis

f1)

(2)

Terselenggaranya registrasi, pendidikan profesi, pembinaan serta penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi

lndikator Kinerja

o Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi

1. Jumlah Surat yang teregistrasi

Target (4)

152.000

2. Jumlah penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi

Jumlah Anggaran

Keqiatan Feninrgkatan Manajeman Konsil Kedokteran lndonesia : Rp 31.400.980.000,(Tiga puluh satu rniliar empat ratus juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Jakarta,

Maret 2014

Pilrak kedua,

NtP 1 95701301 985032001

160

PERNYATAAN PENETAPAN KINERIA KEPALA BAGIAN STANDARDISASI PENDIDIKAN PROFESI SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA KEMENTERIAN KESEHATAN

PENETAPAN KINERIA TAHUN 2OI4

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : fabatan :

Zahrotiah, S.Sos, M.Kes Kepala Bagian Standardisasi Pendidikan Profesi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : fabatan :

drg. Astrid, MH.Kes Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 201,4 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, L5 Januari 2014 Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

dfg. Astrid, MH.Kes

Za-hrotiah, S.Sos, M.Kes NrP 19580 1091981022001

N

IP 19570 130 19850 32001,

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Eselon

Tahun

III : Bagian Standardisasi

Pendidikan Profesi

:2074

No

Sasaran Kegiatan

Indikator Kineria

Target

t1l

(2)

t3)

(4)

Implementasi Pedoman/Ketentuan KKI tentang Pendidikan profesi dokter dan dokter gigi

1.

Terselesaikannya Penyusunan Pedoman Hak-hak Istimewa (Clinical PrivillgeJ dalam Pendidikan Profesi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi

t Peraturan/ Keputusan/ Pedoman

Z.

Terselesaikannya Monev Penerapan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis 3. Terselenggaranya Pelatihan Peningkatan Leadership dalam Pendidikan Kedokteran/ Kedokteran Gigi 4. Terselesaikannya Revisi Perkonsil No. 37 tentang Persetujuan Alih Iptek

1.1

Instansi

t4 Institusi

1

Peraturan/ Keputusan/ Pedoman

]umlah Anggaran Bagian Standardisasi Pendidikan Profesi

:

Rp. 2'000.000.000,-

fakarta, 15 |anuari Z0l4 Konsil Kedokteran Indonesia

Sekretaris,

o.

drg. Astrid, MH.Kes NrP. 195701301985032001

Kepala Bagian Standardisasi Pendidikan Profesi

E[rotiah,

S.Sos, M.Kes 109198 1022001 19580 N rP

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA KEPALA BAGIAN PELAYANAN HUKUM SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA KEMENTERIAN KESEHATAN

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2OL4

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : fabatan :

Budi lrawan, SH, M.Hum Kepala Bagian Pelayanan Hukum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : fabatan :

drg. Astrid, MH.Kes

Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia


Pihak pertama pada tahun 2074 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta, L5 Januari 2074

Pihak Kedua,

)

dr{. Astrid, MH.Kes NrP 195701301985032001

Pihak Pertama,

i Irawan,

SH, M.Hum

NIP 19581 022198303 1004


Unit Eselon

Tahun

III : Bagian Pelayanan Hukum :2014

No

Sasaran Kegiatan

t1)

(2) Implementasi Pedoman/Ketentuan KKI tentang pembinaan pelaksanaan praktik kedokteran di Indonesia dan Pelayanan Penanganan kasus pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi

1.

2.

Indikator Kinerja

Target

t3l

t4l

Terselesaikannya Bimbingan Teknis Pemingkatan Pemahaman Profesionalisme Dokter dan Dokter Giei Terselesaikannya Penyusunan Peraturan Keputusan KKI, MKDKI, dan Sekretariat KKI Terselesaikannya Penyusunan Sistem Pembinaan Terpadu Terlaksananya Penanganan Kasus/Pengaduan oleh MKDKI/MKDKI-P

/

3. 4.

Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman Profesionalisme Dokter/Dokter Gigi di 10 Propinsi 9

Peraturan/ Keputusan/ Pedoman 1

Pedoman/Roadmap 33 Kasus (330 Sidang)

jumlah Anggaran Bagian Pelayanan Hukum : Rp. 6.t77.880.000,-

fakarta, L5 fanuari 201,4 Konsil Kedokteran Indonesia

Sekretaris,

f)

Kepala Bagian Pelayanan Hukum

lttttV drg. Astrid, MH.Kes NrP. 195701301985032001.

Budi lrawan, SH, M.Hum NIP 19581 0221.98303 1004

PERNYATAAN PENETAPAN KINERIA KEPALA BAGIAN REGISTMSI SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTEMN INDONESIA KEMENTERIAN KESEHATAN

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

fabatan

: :

Budi lrawan, SH, M.Hum Plt. Kepala Bagian Registrasi

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama

fabatan

: :




Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta, 15 Januari Z0t4

Pihak Pertama,

dflg. Astrid, MH.Kes NIP 195 70 130 1985032001

Budi lrawan, SH, M.Hum N rP 19581 0221.98303 1004


Unit Eselon III Tahun No

f1)

Bagian Registrasi

20L4

Indikator Kineria

Sasaran Kegiatan (2) Implementasi Pedoman/ketentuan KKI tentang Registrasi Dokter/Dokter gigi

1.

Z.

t3) TerselesaikannyaPenyusunan Instrumen dan KPI Monev Tata Cara Registrasi Dokter dan Dokter GigiWNI/WNA sebagai Harmonisasi Regulasi Registrasi Bersama Pengandil Terkait Terselesaikannya Regulasi Registrasi Terpadu Online

Target t4)

t

Peraturan/ Keputusan/ Pedoman

t Peraturan/ Keputusan/ Pedoman

3.

Terselesaikannya Penyusunan S0P Registrasi Lintas Stakeholders

4. Teresertifikasinya

Pelayanan

Registrasi Online ISO

1

Pedoman

Resertifikasi ISO 9001:2008

9001:2008

f

umlah Anggaran

Bagian Registrasi

:

Rp. 2.000.000.000,-

fakarta, 15 Januari 2014 Konsil Kedokteran Indonesia Sekretaris,

Plt. Kepala Bagian Registrasi

drg. Astrid, MH.Kes NIP. 195701301985032001

Budi lrawan, SH, M.Hum N IP 19581 022L98303 1004

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTEMN IN DONESIA KEMENTERIAN KESEHATAN

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2OL4

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama f

abatan

r

Dra. Ika Dewi, MM Kepala Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat

Selanjutnya di sebut pihak pertama Nama f abatan




Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

jakarta, 15 Januari 201,4 Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Astrid, MH.Kes d 195701301985032001 NrP

Dra. Ika Dewi, MM NrP 1,9631.L141991032010

2^


Unit Eselon III Tahun

Hubungan Masyarakat Bagian Administrasi Umum dan

20L4

Indikator Kineria

MeningkatnYa Dukungan Administrasi Konsil Kedokteran lndonesia

L

TerselesaikannYaLaYanan

Z

t..trksananyaPelaYanan

12 Bulan 12 Bulan

,.

TerselesaikannYaPenYusunan Dokumen Perencanaan Program dan penganggaran KKl, MKDI dan Sekretariat KKI 4. TerlaksananYa PenYusunan kegiatan dan Pembinaan dan mJnehadiri kongrelYa1 nsggri 5.

2 Dokumen

8 Dokumen

Pengadaan Data dan Pengolah Perangkat

T.ttrktrnanya Komunikasi

6.

T.ttrk*"*Ya

Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

69 Unit

(lnventaris Perkantoran) 7. T..l"ktananYa Pengembangan Media Informasi KKI T.t...tifikrti"ya IS0 9001 :2008 untuk Pengelolaan Keuangan Bersumber PNBP

Sertifikasi ISO 9001:2008

|umlah Anggaran Humas Bagian Administrasi Umum dan

:

Rp. 23.652.580'000,f

Konsil Kedokteran Indonesia Sekretaris,

lumU (/utrr-drg-Astrid, MH.Kes N

rF. rgszo13o19B5o32oo1

akarta, 15 fanuari 20L4

Kepala Bagian Administrasi Umum dan Humas

-D Dra. Ika Dewi, MM NIP 19631 1t41991032010

uMPlmil

1

SURATNOMOR: IORMAI ISIAN INOIUTOR KilEruAOAil APAIANtrYA SE(Rfl ARIAI (OXSII XEMMMX ITDONBIA

20ll

2O1O(AWA! RENSTMI

l(u

NO

lerselenggaranYa

retistasi,

)endidikan P.oferi Pembin.an

1.

5€ni

Juhlah

R6trm)

KEGIATAtr YAf, G MEilDUXUTG

5uErla.d.

108,000

108,@

115,155

118,@O

125,264

128,m

135.739

u2,m

145,@8

1S2,0m

157,393

Gigi yang

/

UPAYAP€MIMOM gLUSI

t.nt.qpel.ls.n..n m

R4licri(S) Dotl.r da. Dolt€r

retrOAIA reGIATAfl

PERilM{Atr PCflqPAAfl rffiGE/TAiTAreAf, XE OEPAi

ssl

TARG€T

I

raRcEr 2014 (axHtR

2014

2012

(AWATRENSTMI

lntmrhip

t.r.gtstrati

jBiplin Dokte.dan Oott.r Gigi

Pedoman dan (etenluan K(l lentang Rcgist.asi Dokter dan DoherGigi; Pcdoman dan

Profesi Dokter d:n DoktcrGlSl; Pedoman d.n Kctentu.n (Kl tentanS Pcmbinaan Pel.ksanaan Prahik (€dokteren di lndonesi:; Perenqnaan Program dan

p.lak$nr.n ull komp€tentl den p.n.rbhan

t{q.t

t.rkrlt,

sft

krs.p.k.i.n.lor rcgistr.3l

s.dlflk.t

nprctetm

Pcngan8gaEn;

PeEngkat Pehtolah Data dan Komunikasl; Peralatan Fasiliter

l.Jumlah Pena.Ba.an )0g.an (asus 9.l.ng.t.n )isiplan Dokt .drn Dokle.

:Ei

57

57

s2

77

7A

97

r21

130

183

160

211

[aporan Kegial.n d.n Pembinaan; Peng€dbangan Mcdia lntomasi

3.

p.Epd n!p.n.ap.n

ad.ny. p.rbcd..n

.nt..m.i.lktat

[ul.n Bbl pcrubrh:n P.*on3ll ,-onol1

p.ilondl 202014

Layanao KKI;

4.

Dlhll.oghnny. honor/bi.ya

dd.E b.luh dllkutl deng.n p.rubah.n.chun.r.sl honor

PGrccp.En

rrub.h.n i.muncr.si

honorKX/M(DK

lr

ll

rt II ,i

irl i"i l, ir

it

lti, +

na

*tl

rl"l

a

:j-

it.i lls

llr

ilol

iil

i) a 0 o

.:

I

IEl; lsi

i

Itt
I

l=i l tlt ;i*l

ilr

i

ll"l il.-_i

I

ttl-l

;'1 :

lEi I,I

-'

'-l

IEI

lshlpi

lIlffl*l l4iIl -f

-

l5l$lEi

IIII li*l tlir; |-1

1:,-

lul !dl

::

llr-l

l
'

rt

il

rl

1i

i;

till

li fl

lri

H

iE{ lzl

.':

lpl

;j

;i I

ioi rFl

l,

i:

ii

l!

it ti

lirl

ii it

tl rl lr

4E l-

I

Ffr

1i

,t!

ii

li

ii

I

ii

ii

r.il

i; lr rl

i

ili1 il ri

1i '4

r,L

i

l

tl

li

ill l

L] :

:Z

;i

1i

:'

,1;

^.,,

io:

KESEHATAN SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA PENINGKATAN MANAJEMEN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

KEMENTERIAN /LEMBAGA UNIT/ SATKER PROGRAM TAHUN NO.

20L4 Program

PROGRAM UTAMA

CAPAIAN 2014 REALISASI

TARGET

TRI Peningkat.ln 14anajemen Koxsil K.-dokieran lndorc:;ia

1 PenanqaFan Kasus Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dckter Gigi

160 Kasus

I

191 kasus

I TRI.II

i

ANGGARAN

TRI.III

TRI.IV

t91

211

t95 kasus

REALISASI

ALOK-ASI

TR

r,372,099,3 r8

2,229,360,000

o/o

KET

61.55o/o

Adanya regulasi baru Perkcnsil ientanc penanganan kasus pelanggaran disrphn.

II Pemahaman terhadao requlasi terseiJUi belum sama antar malelrs

I

: i

Laporan L:.,'anan Surat ianda Registrasi Dokter dan Dokter Gigr

3 Pengernbarqan Media lnformasi

I

KKI

LSi,00c

3 lap

1.18,500

i50,1q8

i

-l

l

53,235

2 lap

r

<, lo1

4,940,980,000

4,85 1,878.670

98.2Co./c

961,392,000

888,343,050

92.40o/a

6.194,996,000

4,540, s00,253

73.29o/o

10 Dok

4,792,122,000

4.041 ,304,25 j-

84.46olc

12 Bulan

8,776,595.000

7,9'i1,047,G4

90.140/o

i88,300,000

187,86L,999

99.774/o

452,85E,000

365,189,999

80.644/c

3 /ep

I I I I

I

I

i I I

4 Kebijakan dan Ketentu;n I

a

Kebijaken d3il Ketentuan KKI tentang Stancardisasi Pendi6ikef, (edckteran dan Kedokteran Gigi

b c

Kebilakan rlan Ketentuan KKI tentang Registrasi

I I

I

lltt

I

ittl ti il

ii

i_1

3l

KKI

I

l

i

I I

Kebijakan dan Ketentuan KKI tentang Pembinaarl

5 DoKumen Perencanaan Penganggaran, Prograrn Pembinaa{r can Evaiuasi

10 Dok

3Dck i

I

SOot

I

Dok

i

I

5 Layanan Perk3ntcran

i2

7 Peranqkat PenEolah Data dan Komunikasi

27 unit

t, Peralatan dar iasilitas Perkantorer

ti9 unit

bulan

3Bulan | 6Bularr

I

9 Bulan

27 unit 69 unit

TOTAL

lu' trid, drg, MH.Kes -

No SOP

,

t,:

'""

.-;,i

'\j!,, .:.:t.,i

W

Tgl. Pembuatan Tql. Revisi Tgl. Efektif SEKRETARIAT KONSIL KEDOK

Disahkan oleh

SIA

IN

;s"yllryi:,.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN HUMAS

/il/tlYl /Astrid,

J

:*

MH.Kes

95701 301 985032001

Nama SOP

Dasar hukum

1 2 3 4 5 6 7 8

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor '1 5 Tanun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan langgung Jawab UnCang-Undang Ncmor 1 I Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraiuran Pemerintah Ncmor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Peraturan lvlenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun

: PENGUMPULAN DATA EVALUASI KINERJA SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INOONESIA

Kualifikasi Pelaksana 1. Memahami Peraturan yang berlaku tentang Pelaksanaan Anggaran di Kementerian Negara/Lembaga 2. Telah mengikutr pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau Sosialisai tentang peraturan perundang-undangan terkait 3 Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun

Keputusan lnspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.03Nl2l750212012lenlang Perrnenkes 14a2lMENKES/PER/2005/)U2005 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Konsil SK lvlente( Kesehatan Nornor 1626/Menkes/SK,/Vlll/2011 tentang petunjuk pelaksanaan operasrcnal prosedur administrasi pemerintah dilingkungan kementerian kesehatan

Keterkaitan:

Peralatan / Per 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait

I

2. Bahan masukan dari bagian - bagian Sekretariat Konsil kedokteran lndonesia 3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office

4. Seperangkat printer dan kertas Pe rin g ata n Apabrla SOP rnr tidak Cibuat maka target realisasr keqiatan Set. KKt trdak dapat dr ukur capatan kegtatAlrlya cjan tidak dapat dilakukan perbalkan ktnerla dalam rangka

Pencatatan dan Pendataan

:

Penqumpulan data dilakukan per triwulan letiap tahunnya, disusun, ditandatanoani Sekretaris KKI dan disampaikan ke pihak - pihak terkait

rosed u r Laporan Penqukuran dan Evaluasi Kineria P

Aktivitas Para Kabag Kabag AdmrnLstrasr umum

cinIumEfilEil[E[in

Kasubag Keuangan untuk melaksanakan pengumpulan data klnerla serta melakukan anai sa capalan klnerla Secaia berkala (per trlwulan)

I

I

Kasuobag Keuangan setrap triwutan nendiseminasi/menginternaltsasi (menyebarluaskan) para Kabag tentang rnstrumen data krnerja harus drnput dan analisa data ktnerja arkan penetapan ktnerja dan anggaran

I

ara Kabag menugaskan para Kasubbag untui mengidentifikasi cian menganaiisa bahan yang d

i

periukan

bAian;;;G;;G;

Para Kasubbag o, maslngriSng Jabluno terkait untuk mengidentifikasi bahan yang rlukan dalam rangka pengumpulan data kinerja

Jabfung lerkart mengidentifkas OananlJng d,perluk; m ranexa pengumpulan data klnerla dan menyampa kan hasil kepada Kasubbag maslngmastng

Data Dasar

Para Kasubbag memeriksa hasrl ,dantfti(asr data krnerja dari Jabfung terkait P a r a K a s u b b a g m e n d I s r u s r< a n o e n g 5i-kIEZ masLng tentang hasit rdentrfikasi data ktnerla i

g-Ei

s

fr g

--

I

r8 L

Para Kabag

menetap@

drsamparkan kepada Tim penginput Cata

l

lg

ara Kabag menyampaikan hast pengumpulan dJn-

analsa data krnerja pada pertemuan / raoat evaluasr I

kinerla per triwulan Sekrelaris KKt menetapkan hasi oengumliifn diG an analrsa krnerla sesuat dengan hastl pembahasan alar oeTterrJan evaruast ktnerla

Form Isian Data Kinerja Finat

la Bagran Admrnistrasi umum mengarahkan kasubag keuangan untuk mengkoordinasikan pengisran data dan eva uasi ktnerja sesuai dengan format Tim oengrnput daia -engsi Fo6at oan mEtaxijGi rnput data krnerla secara online dalam webs te e_monev

Form lsran Fina

dan Surat Ke Roren

!

1 Form lsian Final 2 Aplikasi E Monev

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA I I

Recommend Documents