LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PN RAHA

2011

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PN RAHA

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI RAHA JL. M.H THAMRIN NO.33, RAHA-SULTRA Telp. ( 0403 ) 2521015-2521045 Fax. (0403) 2521015 Email : [email protected] Website: www.pn-raha.go.id

KATA PENGANTAR Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Raha tahun 2011 dilaksanakan sesuai Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang LAKIP Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2011. LAKIP Pengadilan Negeri Raha tahun 2011 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Rahas. Beberapa sasaran yang belum tercapai pada tahun 2011 terjadi karena adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung R.I. berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. untuk menunda pelaksanaan anggaran dan adanya saling keterkaitan antara pelaksanaan kegiatan tersebut dengan kegiatan yang lain. Pada tahun 2011 kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai rencana sebelumnya.

KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA ttd ARI WIDODO,SH NIP. : 19630701 199212 1 001

DAFTAR ISI Kata Pengantar ..............................................................................................................

i

Daftar Isi ........................................................................................................................

ii

Ringkasan Eksekutif..........................................................................................................

iii

1. BAB I Pendahuluan

...........................................................................................

1

Latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi Sitematika. A.

Latar Belakang .............................................................................................

1

B.

Tugas Pokok dan fungsi ................................................................................

2

C.

Sistematika Penyajian ...................................................................................

3

2. BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja .......................................................

4

A.

Rencana Strategis 2010 – 2014 ....................................................................

4

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Raha.......................................................

7

2. Tujuan dan sasaran Strategis ...................................................................

8

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok .......................................................

8

Rencana Kinerja Tahun 2011 ........................................................................

10

4. BAB III. Akuntabilitas Kinerja ..............................................................................

14

A.

Pengukuran Kinerja .....................................................................................

14

B.

Analisis Akuntabilitas Kinerja .......................................................................

15

5. BAB IV. Penutup ..................................................................................................

16

B.

A.

Kesimpulan ...................................................................................................

16

B.

Saran ............................................................................................................

17

Lampiran : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Struktur Organisasi Indikator Kinterja Utama Rencana Kinerja ( format RS, RKT, PKK, PPS) Matriks Rencana Strategis 2010-2014 SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SK Indikator Kinerja Utama

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Tanjung Pati sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelengarakan peradilan umum yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan Eksekutif maupun kekuasaan Legislatif (pasal 24, 25 UndangUndang Dasar 1945, pasal 10 undang-undang, Undang - undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Pokok - pokok Kekuasaan Kehakiman), dan menurut Pasal 51, 52, dan pasal 53 UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, Tugas pokok dan fungsinya adalah : Tugas Pokok : 1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara Pidana dan perkara Perdata dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati. 2. Sebagai Penyelenggara Fungsional atau Pelayanan Publik 3. Tindak Lanjut : -

Terwujudnya kedamaian bagi pencari keadilan

-

Terselenggaranya administrasi yang baik

-

Terlaksananya eksekusi dengan baik

Sedangkan Fungsinya adalah : 1. Menjaga agar pelaksanaan tugas pokok lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Mengendalikan dan membina agar pelaksanaan tugas teknis dan administrasi Peradilan dilaksanakan secara tertib dan dikelola sebagaimana mestinya. 3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah.

LANDASAN KERJA : A. Landasan Yuridis. 1. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. 3. Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.8 Tahun 1974 Junto Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang memberlakukan Buku I dan Buku II

Tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Peradilan. 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/096/SK/X/2006 Tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam melaksanakan tugas pengawasan. 8. Buku I dan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. 9. Surat Menteri Keuangan RI Nomor. 0363.0/005-01.2/III/2009 tanggal 31 Desember 2008, Tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009. B. V I S I Sesuai dengan Visi Mahkamah Agung R.I, yaitu “ Mewujudkan supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, professional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik”, maka Visi Pengadilan Negeri Tanjung Pati yaitu “ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG ”.

C. M I S I a.

Menjaga kemandirian badan peradilan.

b.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

c.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

d.

Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi badan peradilan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan mewujudkan Visi dan Misi

tersebut diatas berdasar DIPA Tahun 2011, Pengadilan Negeri Tanjung Pati memiliki 3 (tiga) Program Utama yaitu : 1.

Program Dukungan managemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Mahkamah Agung

3.

Program Peningkatan Management Pradilan Umum

Pelaksanaan dan keberhasilan program tersebut dilaksanakan dengan berbagai kegiatan. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan peran serta Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk menunjang program Nasional dalam bidang penegakan hukum dan HAM dan pemberantasan KKN Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Tanjung Pati merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 dari dana APBN sebesar Rp. 3.232.609.000,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari Dana untuk : - Program Dukungan managemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Mahkamah Agung - Program Peningkatan Management Pradilan Umum Penggunaan anggaran untuk mewujudkan Visi dan Misi serta Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Tanjung Pati, tertuang dalam 3 Program yaitu : 1. Program Dukungan managemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung Rp. 2.103.304.000,- (dua milyar seratus tiga juta tiga ratus empat ribu rupiah) 2. Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

aparatur

Mahkamah

Agung

1.009.805.000,- (satu milyar sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah) 3. Program Peningkatan Management Peradilan Umum 119.500.000 ( seratus Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Raha merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Raha dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

Kemudian prinsip akuntabilitas

ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Raha merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing. B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Raha merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Raha, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama baik perkara Pidana maupun Perkara Perdata. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Raha mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi. 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. 3. Waarmerking akta Pendirian Badan Hukum. 4. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, C. Sistematika Penyajian Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Raha adalah sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2010-2014 dan rencana kinerja Tahun 2011 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2011. Pada bab ini rencana strategis Tahun 2010-2014 akan disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategis, program utama dan kegiatan pokok.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan reaslisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).

BAB IV

Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Raha serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Lampiran

Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Raha Tahun Anggaran 2011.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014 Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan). Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Juga disadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Raha adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Stratejik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang stratejik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4

Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut : Tahap persiapan rencana : 1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasikan, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan. 2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran. Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu: 1. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan indenpenden, bebas dari campur tangan pihak lain dan transparan. 2. Mewujudkan peradilan yang efektif, efesien, bermartabat, berwibawa dan dihormati. 3. Mewujudkan kualitas pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari keadilan. 4. Mewujudkan Profesional kinerja aparat Pengadilan Negeri Raha.

Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi. Tantangan utama meliputi : 1.

Memelihara kepercayaan masyarakat Kabupaten Muna terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan . a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih. b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5

mempengaruhi efesiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan. c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal. 2.

Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia. Pengadilan Negeri Raha berusaha untuk memperioritaskan pembangunan sistem peradilan

dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Negeri Raha akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu: 1. Ketenagaan mencakup: a. Usul penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan. c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada. d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi. 2. Sarana mencakup : a. Usul pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata. b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi. c. Usul peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Negeri Raha. 3. Ketatalaksanaan mencakup : a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal. b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Raha yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada. 4. Hukum materil mencakup : a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6

b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

1.

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Raha a. V I S I : Dengan sistim peradilan satu atap (one roof system ) dari empat lingkungan peradilan, maka Pengadilan Negeri Raha mempunyai Visi yang sama dengan Mahkamah Agung RI yakni : “ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG “ Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merajuk pada pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea ke empat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Visi merupakan harapan dan cita-cita Pengadilan Negeri Tanjung Raha khususnya dan Mahkamah Agung pada umumnya. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka perlu peningkatan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Untuk Visi suatu organisasi maka perlu dijabarkan dalam bentuk Misi yang harus dijalankan. Adapun Misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu : b. M I S I Menjaga kemandirian badan peradilan. : 1. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur Pengadilan . 3. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi Pengadilan .

2. Tujuan dan Sasaran Strategis a. Tujuan Adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai di Pengadilan Negeri Raha, yaitu meliputi : a.

Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat.


7

a. Meningkatkan mobilitas kerja dan kualitas pelayanan (client service) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target. b. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu. c. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor. b.

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya pelaksanaan poses peradilan secara mandiri, professional, efektif dan efisien. 2. Terselesaikannya sisa perkara. 3. Terwujudnya optimalisasi penyelesaian perkara melalui mediasi. 4. Terwujudnya peningkatan kualitas produk pengadilan, baik berupa putusan/penetapan maupun produk pelayanan di bidang hukum lainnya. 5. Terwujudnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya proses peradilan. 6. Terlaksananya fungsi-fungsi dasar manajemen peradilan mulai tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan/ evaluasi. 7. Terlaksananya kegiatan pembinaan tenaga teknis dan non yustisial. 8. Terwujudnya peningkatan integritas moral aparatur Pengadilan Negeri Raha 9. Terwujudnya percepatan pelaksanaan tugas administrasi yudisial dan non yudisial secara efektif dan efisien. 10.Terwujudnya transparansi proses peradilan dan informasi kegiatan Pengadilan Negeri Raha. 11. Tersedianya informasi standarisasi biaya perkara.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2011, Pengadilan Negeri Raha memiliki kebijakan program yaitu : a. Kebijakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

8

1) Mengusulkan penambahan pegawai dan meningkatkan kemampuan serta mutu para pejabat/staf. 2) Mengikutikan para pelaksana/operator dan pejabat struktural serta fungsional untuk mengikuti pelatihan dan penjenjangan. 3) Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Mahkamah Agung RI serta masyarakat agar kinerja pimpinan dan staf peradilan berkualitas dan profesional. 4) Menciptakan sistem administrasi dan informasi terpadu serta transparansi. 5) Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan ketersediaan anggaran. 6) Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan (client service) terhadap pencari keadilan. 7) Menetapkan standarisasi biaya perkara. 8) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat untuk para pencari keadilan melalui media informasi elektronik. b. Program 1) Penerapan kepemerintahan yang baik 2) Peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya. 3) Penegakan hukum dan HAM Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Pengadilan Negeri Raha. Dengan demikian keberhasilan pencapaian sasaran ini akan menghasilkan terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Raha yang sudah dirumuskan dalam renstra (rencana strategis). Tabel Matriks Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha Tujuan Strategis

1. 2. 3.

Sasaran

Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat. Menciptakan memobilitas kerja dan kualitas pelayanan (client service) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target dan meningkatkan sarana dan prasarana kantor. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu, meningkatnya penyelesaian perkara dan meningkatnya penyelesaian administrasi peradilan Th. I

Th. II

Th. III

Th. IV

Th. V

(2010)

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)


9

1. Terwujudnya kesejahteraan pegawai. 2. Meningkatnya kualitas SDM pegawai. 3. Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan profesional. 4. Terciptanya keamanan dan kebersihan, agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan baik. 5. Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke Pengadilan Tinggi Kendari dan Mahkamah Agung RI serta pihak-pihak terkait.

80%

80%

80%

90%

90%

80%

80%

80%

80%

80%

85%

85%

87%

87%

87%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

97%

97%

97%

Tersedianya dan meningkatkannya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas sehari-hari.

80%

83%

85%

85%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

80%

83%

83%

95%

95%

1. Tersedianya informasi dan dokumentasi serta adanya standarisasi biaya perkara. 2. Terwujudnya sistem pelayanan administrasi dan informasi yang akurat. 3. Terlaksananya penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan. 4. Terwujudnya ketertiban administrasi perkara

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2011 Pada Tahun 2011, Pengadilan Negeri Raha telah memiliki rencana kinerja yang tergambar dalam tabel berikut : RENCANA KINERJA TAHUNAN 2011 PENGADILAN NEGERI RAHA No 1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Meningkatkan Penyelesaian Upaya mediasi

Target 100%

Persentase mediasi perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam setiap tahunnya


10

2

3

Meningkatkatnya Pelayanan serta Bantuan Hukum Meningkatanya Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan

Persentase peningkatan bantuan hukum dan Saksi/Penterjemah / Biaya Pengacara/ Penyelesaian Perkara Hukum Persentase peningkatan operasional persidangan peradilan - . Pengamanan persidangan -. Konsumsi/uang makan terdakwa

100%

99%

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2011 PENGADILAN NEGERI RAHA No 1

Sasaran Strategis Terlaksananya pelayanan Peradilan dengan baik bagi masyarakat


Target

Prosentase perkara tingkat pertama yang diterima tepat waktu/sesuai SOP

100%

Prosentase perkara tingkat pertama diputus sesuai SOP Prosentase perkara berhasil melalui mediasi sesuai SOP Prosentase penyelesaian penyitaan sesuai SOP Prosentase permohonan eksekusi diputus sesuai SOP

99% 10% 90% 90% %

2

3 4 5 6

Terwujudnya tranparansi peradilan.

Terselenggaranya peradilan cepat dengan tanpa biaya/biaya ringan Terciptanya peningkatan SDM Peradilan Raha Terselenggaranya fungsi pengawasan yang efektif Terselenggaranya ketertiban administrasi Kepaniteraan

Prosentase salinan putusan tingkat pertama yang dimuat dalam website PN Raha sesuai SOP Prosentase masyarakat pencari keadilan yang telah mengunduh Prosentase publikasi jadwal sidang Prosentase perkara diterima dan di putus yang dipublikasikan di website Jumlah perkara prodeo Jumlah terlaksananya sidang di seting plat Prosentase perkara yang tidak naik banding Prosentase laporan pengaduan yang ditindak lanjuti Prosentase perkara yang tertib dan tepat waktu untuk banding, kasasi maupun PK Prosentase penyelesaian Putusan perkara tingkat pertama Prosentase Penyelesaian salinan putusan tingkat pertama Prosentase Pendaftaran Badan Hukum

90% ...% 100% 60% 10% 90% 100% 100%

100% 100% 100%


11

Presentase penyampaian salinan putusan ke pada para pihak, penuntut umum, polisi, dan tersangka Prosentase pemberitahuan putusan banding kasasi dan PK presentase Penyetoran Dana HHK/PNBP ke Kas Negara Prosentase Minutasi berkas perkara

100%

Prosentase Pengarsipan berkas perkara

100%

100% 100% 98%

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2011 PENGADILAN NEGERI RAHA No 1

2

3 4 5 6



Terselenggaranya peradilan cepat dengan tanpa biaya/biaya ringan Terciptanya peningkatan SDM Peradilan Raha Terselenggaranya fungsi pengawasan yang efektif Terselenggaranya ketertiban administrasi Kepaniteraan


Target

Prosentase perkara tingkat pertama yang diterima tepat waktu/sesuai SOP

100%

Prosentase perkara tingkat pertama diputus sesuai SOP Prosentase perkara berhasil melalui mediasi sesuai SOP Prosentase penyelesaian penyitaan sesuai SOP Prosentase permohonan eksekusi diputus sesuai SOP

99%

Prosentase salinan putusan tingkat pertama yang dimuat dalam website PN Raha sesuai SOP Prosentase masyarakat pencari keadilan yang telah mengunduh Prosentase publikasi jadwal sidang

90%

Prosentase perkara diterima dan di putus yang dipublikasikan di website Jumlah perkara prodeo Jumlah terlaksananya sidang di setting plat Prosentase perkara yang tidak naik banding Prosentase laporan pengaduan yang ditindak lanjuti Prosentase perkara yang tertib dan tepat waktu untuk banding, kasasi maupun PK Prosentase penyelesaian Putusan perkara tingkat pertama

10% 90% 50%

...% 100% 60% 10% 90% 100% 100%

100%


12

Prosentase Penyelesaian salinan putusan tingkat pertama Prosentase Pendaftaran Badan Hukum Presentase penyampaian salinan putusan ke pada para pihak, penuntut umum, polisi, dan tersangka Prosentase pemberitahuan putusan banding kasasi dan PK presentase Penyetoran Dana HHK/PNBP ke Kas Negara Prosentase Minutasi berkas perkara Prosentase Pengarsipan berkas perkara

100% 100% 100%

100% 100% 98% 100%


13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya. Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan dalam Pengukuran Kinerja sebagai berikut : No 1


2

3


Terselenggaranya peradilan cepat dengan tanpa biaya/biaya ringan 4

5 6

Terciptanya peningkatan SDM Peradilan Terselenggaranya fungsi pengawasan yang efektif Terselenggaranya ketertiban administrasi Kepaniteraan

Indikator Kinerja Utama Prosentase perkara tingkat pertama yang diterima tepat waktu/sesuai SOP Prosentase perkara tingkat pertama diputus sesuai SOP Prosentase perkara selesai melalui mediasi sesuai SOP Prosentase penyelesaian penyitaan sesuai SOP Prosentase permohonan eksekusi diputus sesuai SOP Prosentase Permohonan Pendaftaran Badan Hukum yang diproses sesuai SOP Prosentase salinan putusan tingkat pertama yang dimuat dalam internet sesuai SOP Prosentase masyarakat yang mencari keadilan yang telah mengunduh Jumlah putusan perkara prodeo Jumlah terlaksananya sidang di tempat sidang jauh (setting Plat) Prosentase perkara yang tidak naik banding Prosentase laporan pengaduan yang ditindaklanjuti Prosentase perkara yang tertib dan tepat waktu untuk banding, kasasi maupun PK

Target

Realisasi

Capaian (%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10%

10%

10%

10%

0%

0%

100%

25%

25%

100%

100%

100%

80%

75%

75%

-

-

-

10%

0%

0%

-

-

-

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

98%

98%


14

Registrasi perkara pada tingkat pertama Putusan perkara tingkat pertama Penyelesaian salinan putusan tingkat pertama Pendaftaran Badan Hukum Pemberitahuan putusan kepada para pihak, penuntut umum, polisi dan terdakwa Pemberitahuan Putusan Banding, Kasasi dan PK Penyetoran Dana HHK /PNBP ke Kas Negara Minutasi berkas perkara Pengarsipan berkas perkara

100%

100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 80% 100%

100% 80% 100%

100%... 100%.. 100%

100% 100% 100% 100%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatankegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2011 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Negeri Raha. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Pengadilan Negeri Raha Tahun 2011 belum Optimal. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Raha dapat meningkat. Adapun

indikator

kinerja

yang

tercapai

maupun

tidak

tercapai

Ketidakberhasilan pencapaian sasaran, disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja dibawah ini : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

15

Sasaran : Terlaksananya pelayanan Peradilan dengan baik bagi masyarakat

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Peningkatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung direalisasikan dengan menggunakan program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Indikator kinerja yang ditetapkan, untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator yang diwujudkan dengan kegiatan meliputi: Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Prosentase perkara tingkat pertama yang diterima tepat waktu/sesuai SOP Prosentase perkara tingkat pertama diputus sesuai SOP Prosentase perkara selesai melalui mediasi sesuai SOP

Realisasi 2011 (%)

Capaian 2011 (%)

2010

2009

(%)

(%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10%

10%

100%

10%

10%

10%

0%

0%

0%

0%

100%

25%

25%

25%

25%

100%

100%

100%

95%

95%

Prosentase penyelesaian penyitaan sesuai SOP

Prosentase permohonan eksekusi diputus sesuai SOP

1) Prosentase minutasi perkara yang diselesaikan tepat waktu

Realisasi

Target 2011 (%)

Rata-rata capaian

85%


16

BAB IV PENUTUP Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2011 berdasarkan Kewenangan Mahkamah Agung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku UndangUndang No. 14 Th 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Th 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Th 2009 meliputi: pertama, kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 28 ayat (1)) ;

A. KESIMPULAN Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program. Evaluasi yang dilaksanakan terhadap program pada Pengadilan Negeri Raha menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran ditahun berjalan, misalnya Penegakan Hukum dan HAM, karena hal ini menyangkut terhadap perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran. Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan lakip, maka dibandingkan antara matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

17

pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu direvisi sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi. B. SARAN Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud. Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan Pagu Anggaran kegiatan tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada di Pengadilan Negeri Raha. Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud. Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan maksimal.


18

LAMPIRAN-LAMPIRAN


19

Lampiran I. Struktur Organisasi STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI RAHA KETUA WAKIL KETUA HAKIM

HAKIM

PANITERA/SEKRETARIS

WAKIL SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

PANMUD PERDATA

PANMUD PIDANA

PANMUD HUKUM

KAUR KEPEGAWAIAN

KAUR UMUM

KAUR KEUANGAN

PANITERA PENGGANTI

20

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI RAHA No

kinerja utama

indikator kinerja utama

penjelasan

penanggung jawab

sumber data

1.

peningkatan penyelesaian Upaya Mediasi

Persentase mediasi perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam setiap tahunnya

Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara

Hakim Mediasi yang ditunjuk

Gugatan

2.

peningkatan penyelesaian perkara

Persentase perkara yang diselesaikan

a. Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister

Majelis Hakim dan Penitera Pengganti

Berkas Perkara yang masuk

a. Perdata : 1. Gugatan 2. Permohonan b. Pidana : 1. Biasa

b. Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara

2. Singkat 3. Cepat/Ringan 4. Lalulintas 3.

4.

peningkatan penertiban administrasi perkara

Peningkatan Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan Yang tidak mampu

a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, PK. yang disampaikan secara lengkap

perbandingan antara berkas yang diajukan upaya hukum yang lengkap (terdiri atas bundel A dan bundel B)

Panitera/sekretaris pengadilan negeri Raha

Berkas Perkara yang masuk

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis

perbandingan antara berkas perkara yang diterima pengadilan negeri Raha dengan berkas perkara yang didistribusikan

Panmud Perdata, Pidana

Register Perkara

c. Persentase penyempaian pemberitahuan sidang tepat waktu pada tahun ini Perdata dan Pidana.

Sudah Jelas

Juru Sita

Register Perkara

Persentase perkara yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak mampu

Perbandingan perkara yang diberikan bantuan hukum dengan jumlah perkara yang masuk.

panitera/sekretaris pengadilan negeri Raha

Berkas perkara

21

5.

Peningkatan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi

Persentase eksekusi yang berhasil dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi yang masuk

Perbandingan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketua Pengadilan Negeri

Permohonan eksekusi

6.

Peningkatan Kualitas pengawasan

Persentase pengaduan yang masuk ke Pengadilan pada tahun ini

Perbandingan jumlah pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dengan temuan yang dilaporkan

Ketua Pengadilan dan Panitera Sekretaris

Panmud Hukum

7.

Peningkatan Transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Persentase Proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun ini.

Perbandingan persentasi proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Pertama (sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dngan perkara yang diputus.

Petugas Informasi

Register Perkara

8

Peningkatan keterbukan informasi pada masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Raha

Persentasi keberhasilan para pencari keadilan mengunduh informasi dalam tahun ini

Persentase kepuasan masyarakat pencari keadilan

Desk Info

Website PN Raha

PENGADILAN NEGERI RAHA PANITERA/SEKRETARIS

ttd A.TADJUDDIN, Sm.Hk NIP. 19570612 198503 1 002

22

JL. M.H. THAMRIN NO.33 Telp. (0403) 2521015-2521045 Fax. (0403) 2521015 SURAT KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI RAHA NOMOR : W23.U3/ 136-IKU /SK/I/2011 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI RAHA PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI RAHA Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.

Mengingat

: 1.

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 2. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009. 7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. 9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja. Memperhatikan

: Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/SEK/01/I/2011 Tanggal 14 Januari 2011 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011, serta Rencana Stategis (Renstra) Pengadilan Negeri Raha Tahun 2010-2014. MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI RAHA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI RAHA TAHUN 2011.

Pertama

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Raha, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kenerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha Tahun 2011.

Kedua

: Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Ketiga

: Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanan keputusan/peraturan ini, Pengadilan Tinggi diberikan tugas untuk : a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Pengadilan Negeri Raha (sebagai laporan) ; 2. Arsip ;

Ditetapkan di : R a h a Pada Tanggal : 3 Januari 2011 PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI ttd A.TADJUDDIN, Sm.Hk. NIP. 19570612 198503 1002

JL. M.H. THAMRIN NO.33 Telp. (0403) 2521015-2521045 Fax. (0403) 2521015 SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA NOMOR : W23.U3/ 133 /SK/I/2011 TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011 PENGADILAN NEGERI RAHA KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 ;

Mengingat

: 1.

Memperhatikan

: Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 553/SEK/01/ XII/2011 Tanggal 19 Desember 2011 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012, serta Hasil Rencana Stategis (Renstra) Pengadilan Negeri Raha Tahun 2010 – 2014.

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 2. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009. 7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. 9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama

: : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011 ;

Kedua

:

Ketiga

: Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha .

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Raha, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Stategis Pengadilan Negeri Raha Tahun 2010-2014.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Pengadilan Negeri Raha (sebagai laporan) ; 2. Arsip ;

Ditetapkan di : R a h a Pada Tanggal : 3 Januari 2011 KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA ttd ARI WIDODO, SH. NIP. 19610714 199212 1001

Lampiran Keputusan No. W23-U3./ 133 /SK/I/2011 Tentang : Penunjukan Tim Penyusun LAKIP No.

NAMA / NIP

JABATAN DINAS

KET

1

2

3

4

1

A. TADJUDDIN, SmHk. Nip. 19570612 198503 1002.

Panitera / Sekretaris

2

L A P A M A D E. Nip. 19630411 198503 1003.

Wakil Panitera

3

WA ODE OWALA Nip. 19551231 1997503 2 001

Wakil Sekretaris

4

SYAMSU ALAM Nip. 19691220 199303 1 003

Kepala Urusan Umum

5

LA ODE SUNIA Nip. 19731231 199403 1 006

Kepala Keuangan

Urusan

KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA ttd ARI WIDODO, SH. NIP. 19630701 199212 1001

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PN RAHA

Recommend Documents