LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH L A K I P PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU TAHUN ANGGARAN 2012

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

“LAKIP“ PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU TAHUN ANGGARAN 2012

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU ( 099951 ) JL. MAYJEND. EL TARI, KEFAMENANU Telp / Fax ( 0388 ) 31041 - 31042

KATA

PENGANTAR

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa

maka tersusunlah Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Kefamenanu tahun 2012, yang intinya memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kefamenanu selama waktu tahun 2012. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi Pemerintah , pada LAKIP tahun 2012 ini juga melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2012. Dengan dibuatnya LAKIP tahun 2012 ini tentunya masih sangat banyak terdapat kekurangan dalam penyusunannya, untuk itu kami mengharapkan masukan, usulan, saran dan kritik yang positif, demi lebih membangun kinerja Pengadilan Negeri Kefamenanu di masa yang akan datang. Pada akhirnya dengan telah disusunnya LAKIP Pengadilan Negeri Kefamenanu tahun 2012 kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Kefamenanu dan semua komponen Pengadilan Negeri Kefamenanu yang telah membantu

terlaksananya

hingga

tersusunnya

LAKIP

Pengadilan

Negeri

Kefamenanu tahun 2012, semoga dengan tersusunnya LAKIP tahun 2012 ini akan memacu kinerja Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tahun-tahun mendatang.

KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU

Pengadilan Negeri Kefamenanu – Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

i

EXECTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Kefamenanu tahun 2012 adalah merupakan suatu bentuk PERTANGGUNGJAWABAN

DALAM

MEMBERIKAN

LAPORAN

Akuntabilitas

Kinerja Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam tahun 2012. LAKIP tahun 2012 intinya melaporkan PENCAPAIAN KINERJA selama tahun 2012. Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam menetapkan sasaran ditunjang dengan Anggaran tahun 2012 dalam 2 (dua) DIPA yaitu:

1. DIPA dengan kode 01 (Badan Urusaan Administrasi) terdiri dari anggaran Belanja Pegawai, Anggaran Belanja Barang dan Anggaran Belanja Modal secara keseluruhan berjumlah Rp 2.381.384,000,- (Dua milyar tiga ratus juta delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian : -

Anggaran Belanja Pegawai Rp 1.645.523.000,- (Satu milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

-

Anggaran belanja Barang Rp 610.896.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

-

Anggaran Belanja Modal Rp 124.965.000,- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

2. DIPA dengan kode 03 (Direktorat Jenderal Badan Perasdilan Umum) terdiri dari Anggaran belanja Barang sebesar Rp 191.500.000,- (Seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Secara

keseluruhan

bahwa

pencapaian

hasil

kinerja

Kepaniteraan

/

kesekretariatan Pengadilan Negeri Kefamenanu selama tahun 2012 telah berusaha memenuhi sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator Pengadilan Negeri Kefamenanu – Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

ii

sasaran, target yang diinginkan, realisasi, pencapaian target. Salah satu tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan / Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kefamenanu adalah

memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan

administrasi Peradilan lainnya, dan menjalankan fungsi manajerial dan fungsi operatif pada Badan Peradilan yang diakui bahwa dari kecepatan dan ketepatan waktu pencapaian target masih belum dapat memenuhi

karena ada beberapa

kendala, antara lain terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi Kualitas maupun dari segi Kuantitas, sementara volume pekerjaan dan jenis pekerjaan semakin meningkat, akan tetapi tetap berusaha mengacu pada ketentuan Standar Operasional Prosedur (S.O.P).


iii

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR…………………………… …………………………

i

EXECUTIVE (IKHTISAR EKSEKUTIF)………………………………….

ii

DAFTAR ISI……………………………………………………..................

iv

BAB.I

1

: PENDAHULUAN………………………….…………………..

A.Latar Belakang……………………………………………........................

1

B.Tugas dan Fungsi………………………………………………………….

1

C.Sistematika Penyajian……………………………………………………..

2

BAB.II

: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA…....……..

3

A.Rencana Strategis 2010-2014……………………………………………..

3

B.Indikator Kinerja……………………………………………..……………….

4

C.Rencana Kinerja Tahun 2012………………………………..…………….

4

D.Penetapan Kinerja …………………………………………….……………

5

BAB.III : AKUNTABILITAS KINERJA .…………….............................

6

A.Pengukuran Kinerja……………………………………..………………...

6

B.Analisis Akuntabilitas Kinerja……………………………………………

7

C.Akuntabilitas Keuangan…………………………………………………...

11

BAB.IV : PENUTUP………………………………………………………

14

A.Kesimpulan……………………………………………….………………

14

B.Saran-saran………………………………………………..……………….

14

Lampiran………………………………………………………………………..

16


iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penjelasannya mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (Rechts staat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machts staat) sehingga Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi sebagai dasar hukum yang tidak bersifat absolutisme dalam arti kekuasaan yang tidak terbatas. Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif merupakan salah

satu

pilar

tegaknya

suatu

Negara

dalam

kedudukannya

sebagai

penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia secara organisatoris, administratif, dan financial yang sebelumnya berada dibawah Departemen Kehakiman, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.21 Tahun 2004 dialihkan dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung. Hal ini berarti beban tugas dan tanggung jawab Mahkamah Agung semakin bertambah.

B. Tugas dan F u n g s i Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai Badan Peradilan Umum tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh luar lainnya sebagai lembaga Yudikatif mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara pidana maupun perdata yang diajukan, sedangkan dalam bidang administrasi yang Pengadilan Negeri Kefamenanu – Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1

diselenggarakan oleh Kepaniteran Pengadilan dibawah pimpinan Panitera/Sekretaris mempunyai tugas pelayanan di bidang teknis administrasi perkara dan administrasi Peradilan lainnya dengan fungsi menjalankan manajerial dan operatif pada sebuah Peradilan.

C. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 kami sajikan dalam bentuk dan sistematika yang sederhana akan tetapi mengacu pada outline yang telah ditentukan.


2

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis. Revincana Strategis Pengadilan Negeri Kefamenanu Tahun 2010-2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Kefamenanu diselaraskan dengan arah kebijakan dan program kerja Mahkamah Agung RI, sebagaimana yang ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010 – 2035, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi untuk kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Kefamenanu,adalah:

“MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Kefamenanu menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. MENJAGA KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN 2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM. 3. MENINGKATKAN KWALITAS KEPEMIMPINAN 4. BADAN

PERADILAN

YANG

MEWUJUDKAN

KREDIBILITAS

DAN

TRANSPARANSI LEMBAGA PERADILAN Pengadilan Negeri Kefamenanu – Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU Pengadilan Negeri Kefamenanu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan

SK.

Ketua

Pengadilan

Negeri

Kefamenanu

Nomor:

W26-

U8/01/KPTS/I/2013, tanggal 2 Januari 2013, dan telah direvisi dengan SK. Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor: W26-U8/02/KPTS/1/2013 tanggal 03 Januari 2013 dapat dilihat pada lampiran I.

C. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU TAHUN 2012 Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Negeri Kefamenanu, sebagai berikut: SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Tercapainya 1. Jumlah perkara Pidana Biasa : penyelesaia - Sisa tahun lalu + Masuk n - Putus administrasi 2. Jumlah perkara Pid.Singkat perkara. - Sisa tahun lalu / Masuk - Putus 3. Jumlah perkara Pid.Cepat/LL. - Sisa tahun lalu + Masuk - Putus 4. Jumlah perk.Perdata Gugatan - Sisa tahun lalu + Masuk - Putus 5. Jumlah perk.Perd.Permohonan - Sisa tahun lalu + Masuk - Putus Tercapainya 1. Jumlah Pembayaran Belanja Pegawai penyelesaia 2. Belanja Barang (BUA): n administrasi 3. Belanja Barang (BADILUM) umum / 4. Belanja modal : Keuangan dan Perlengkapan sarana kantor : Kepegawaia - Rehabilitasi rumah dinas n. - Pengadaan Air Conditioning (AC) -

TARGET (Jumlah) 150 150 10 10 3000 3000 50 25 100 100 32 orang 12 bulan 12 bulan 3 paket

Pembuatan Sertifikat Tanah.


4

D. Penetapan Kinerja Tahun 2012 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Negeri Kefamenanu, sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA  Prosentasi jumlah

SASARAN Tercapainya penyelesaian administrasi perkara.

Tercapainya penyelesaian administrasi umum / Keuangan dan Kepegawaian.

URAIAN 1. Jumlah perkara Pidana Biasa : - Sisa tahun lalu + Masuk perkara yang - Putus diselesaikan tepat 2. Jumlah perkara Pid.Singkat - Sisa tahun lalu / Masuk waktu. - Putus 3. Jumlah perkara Pid.Cepat/LL.  Persidangan - Sisa tahun lalu + Masuk dilaksanakan lebih - Putus 4. Jumlah perk.Perdata Gugatan awal - Sisa tahun lalu + Masuk - Putus 5. Jumlah perkara Perdata Permohonan - Sisa tahun lalu + Masuk - Putus 1. Jumlah Pembayaran Belanja  Terselesaikannya pelayanan Intern

Pegawai

TARGET (Jumlah) 150 150 10 10 3000 3000 50 25 100 100 32 orang 12 bulan

dan Pelayanan

2. Belanja Barang (BUA):

12 bulan

ekstern tepat

3. Belanja Barang (BADILUM)

3 paket

waktu.

4. Belanja modal :

 Terlaksananya

Perlengkapan sarana kantor :

pengadaan sarana

-

Rehabilitasi rumah dinas

dan prasarana

-

Pengadaan Air Conditioning (AC)

kantor

-

Pembuatan Sertifikat Tanah.


5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kefamenanu tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masingmasing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 1. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2012 ini. Dari 4 (empat) sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan 5 (lima) indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Negeri Kefamenanu telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

A. PENGUKURAN KINERJA

SASARAN Tercapainya penyelesaian administrasi perkara.

INDIKATOR KINERJA

URAIAN

1. Jumlah perkara Pidana Biasa:  Prosentasi - Sisa tahun lalu + Masuk jumlah perkara - Putus yang 2. Jumlah perkara Pid.Singkat diselesaikan - Sisa tahun lalu / Masuk tepat waktu. - Putus 3. Jumlah perkara Pid.Cepat/LL. - Sisa tahun lalu + Masuk - Putus 4. Jumlah perk.Perdata Gugatan - Sisa tahun lalu + Masuk - Putus 5. Jumlah perkara Perdata Permohonan - Sisa tahun lalu + Masuk - Putus

TARGET (Jumlah)

REALISA SI (jumlah)

Capaian (%)

150 150

98 90

65,33% 60%

10 10

Nihil Nihil

0% 0%

3000 3000

2653 2653

88,43% 88,43%

50 25

20 16

40% 64%

100 100

65 64

65% 64%


6

Tercapainya  Terselesaikan 1. Jumlah Pembayaran Belanja penyelesaian Pegawai nya pelayanan administrasi 2. Belanja Barang (BUA): Intern dan umum / 3. Belanja Barang (BADILUM) Pelayanan Keuangan 4. Belanja modal : ekstern tepat dan Perlengkapan sarana kantor : waktu. Kepegawaian.  Terlaksananya - Rehabilitasi rumah dinas - Pengadaan Air Conditioning pengadaan (AC) sarana dan Pembuatan Sertifikat Tanah. prasarana kantor

32 orang

32 orang

105.48%

12 bulan 12 bulan 3 paket

12 bulan 12 bulan 3 paket

93.29% 87.83% 96.10%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pada akhir tahun 2012, Pengadilan Negeri Kefamenanu telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang dicapai diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut : Sasaran 1 : Tercapainya Penyelesaian Administrasi Perkara Tepat Waktu. Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase jumlah perkara Pidana Biasa yang diselesaikan tepat waktu yang diproses di targetkan 150 perkara, Pidana Singkat 10 perkara, Pidana Cepat/LL 3000 perkara, Perdata Gugatan sebanyak 20 perkara dan Perdata Permohonan sebanyak 65 perkara dari jumlah perkara yang sisa dan yang diterima karena tidak semua perkara yang diterima dapat diselesaikan keseluruhan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja Prosentasi jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Target

Realisasi

%

3285 perkara

2823 perkara

85,94

Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri Kefamenanu menerima perkara sebanyak 2812 perkara sedangkan sisa perkara dari tahun 2011 sebanyak 24 perkara dan yang dapat diselesaikan secara sebanyak 2823 perkara terdiri dari: Pengadilan Negeri Kefamenanu – Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

7

TAHUN 2011

TAHUN 2012

PERKARA PERDATA GUGATAN

PERKARA PERDATA GUGATAN

-Sisa tahun 2010

-Sisa tahun 2011

= 6 perkara

= 5 perkara

-Masuk tahun 2011

= 15 perkara

-Masuk tahun 2012

= 14 perkara

-Putus tahun 2011

= 14 perkara

-Putus tahun 2012

= 16 perkara

-Sisa ke tahun 2012

= 6 perkara

-Sisa ke tahun 2013 = 4 perkara

PERKARA PERDATA PERMOHONAN

PERKARA PERDATA PERMOHONAN

-Sisa tahun 2010

-Sisa tahun 2011

= Nihil

-Masuk tahun 2012

= 65 perkara

-Putus tahun 2012

= 64 perkara

-Masuk tahun 2011 -Putus tahun 2011 -Sisa ke tahun 2011

= Nihil = 4 perkara = 4 perkara = Nihil


PERKARA PIDANA BIASA -Sisa tahun 2010

= 10 perkara

PERKARA PIDANA BIASA

-Masuk tahun 2011

= 113 perkara

-Sisa tahun 2011

-Putus tahun 2011

= 105 perkara

-Masuk tahun 2012 = 80 perkara

= 18 perkara


-Putus tahun 2012

= 90 perkara

PERKARA PIDANA SINGKAT


-Sisa tahun 2010

= Nihil

PERKARA PIDANA SINGKAT

-Masuk tahun 2011

= Nihil.

-Sisa tahun 2011

-Putus tahun 2011

= Nihil.

-Masuk tahun 2012 = Nihil.

= Nihil

-Sisa ke tahun 2012 = Nihil

-Putus tahun 2012

PERKARA PIDANA CEPAT/TILANG


-Sisa tahun 2010

PERKARA PIDANA CEPAT/TILANG

= Nihil

= Nihil

-Masuk tahun 2011

= 1.025 Perkara

-Sisa tahun 2011

= Nihil

-Putus tahun 2011

= 1. 025 perkara.

-Masuk tahun 2012

= 2.653 perkara

-Putus tahun 2012

=2.653 perkara


-Sisa ke tahun 2013

= Nihil

Dapat dilihat perbedaan jika membandingkan perkara-perkara yang sisa pada tahun 2011 dan tahun 2012, Perbandingan antara Tahun 2011 dan 2012 dapat dilihat pada table di atas, terlihat ada perubahan yaitu pada tahun 2012 terjadi penurunan jumlah perkara yang sisa, oleh karena itu indikator kinerja Prosentasi jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu, telah dilaksanakan walaupun tidak seratus persen setidaknya proses persidangan dapat diselesaikan tepat waktu. Pengadilan Negeri Kefamenanu – Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

8

Sasaran 2: Tercapainya Penyelesaian Administrasi Umum Tepat Waktu Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu Terselesaikannya Pelayanan Intern Dan Pelayanan Ekstern Tepat Waktu di targetkan 100 % dan terealisasi 101.058 % dan Terlaksananya Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor ditargetkan 100 % dan terealisasi 96.10%. Dalam

melaksanakan

perencanaan

Anggaran

Pengadilan

Negeri

Kefamenanu yang diawali dengan mengajukan usul kegiatan dengan melibatkan seluruh komponen dari pimpinan sampai seluruh staf berupa keperluan pokok yang menjadi kebutuhan dan dituangkan dalam konsep RKA-KL untuk diteruskan ke Pengadilan Tingkat Banding sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Dalam melaksanakan Anggaran telah dilaksanakan sesuai ketentuan serta prinsip - prinsip penggunaan Anggaran sesuai dengan TUPOKSI. Sebagai perbandingan anggaran belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal yang diterima oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu maka kami memberikan gambaran pelaksanaan anggaran dalam tahun 2011 dan tahun 2012 dan pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :

No. 1.

Indikator Kinerja Terselesaikannya Pelayanan Intern Dan Pelayanan Ekstern Tepat Waktu

Target

Realisasi

%

100 %

101.058 %

101.058

Pada tahun 2011 ternyata masih ada dana yang tidak dipergunakan secara maksimal dan juga pada tahun 2012, dengan rincian sebagai berikut :


9

2011 DIPA BUA (01)

Pagu 1.655.636.000

BADILUM (03)

------

Belanja pegawai Realisasi % 1.534.661.709 92,69 % --------

Sisa (120.974.291)

% 7,31 %

--------

------

--------

2012 DIPA BUA (01)

Pagu 1.645.523.000

BADILUM (03)

------

Belanja pegawai Realisasi % 1.735.714.792 105,48 % --------

Sisa (90.191.792)

% 5,48 %

--------

------

--------

2011 DIPA BUA (01)

Pagu 494.915.000

Belanja Barang Realisasi % 456.701.692 92,28 %

Sisa 38.213.308

% 7,72 %

BADILUM (03)

77.000.000

44.999.935

32.000.065

41,56 %

58,44%

2012 DIPA BUA (01)

Pagu 610.896.000

Belanja Barang Realisasi % Sisa 569.906.337 93,29 % 40.989.663

BADILUM (03)

191.500.000

168.194.100

No. 2.

Indikator Kinerja Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor

87,83%

23.305.900

% 6,71 % 12,17 %

Target

Realisasi

%

100%

96.10%

96.10

Pada tahun 2012 pencapaian target pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor tidak memenuhi target yang sudah ditentukan. 2011 DIPA

Belanja Modal Pagu

Realisasi

%

Sisa

%

BUA (01)

19.476.000

19.200.000

98,58 %

276.000

1,42 %

BADILUM (03)

-------

---------

-------

--------

-----


10

2012 DIPA

Belanja Modal Pagu

Realisasi

%

Sisa

%

BUA (01)

124.965.000

120.093.000

96,10 %

4.872.000

3,9 %

BADILUM (03)

-------

---------

-------

--------

-----

Dalam tahun anggaran 2012 realisasi anggaran tidak terserap maksimal, tetapi di bandingkan tahun 2011 penyerapan anggaran lebih baik sehingga kegiatankegiatan baik belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dilaksanakan semaksimal mungkin karena anggaran yang di anggarkan pada tahun 2012 untuk Pengadilan Negeri Kefamenanu lebih besar dari tahun 2011, walaupun tidak penyerapan yang tidak maksimal akan tetapi hal tersebut juga mempunyai alas an yang tepat seperti pegawai yang pension dan juga hakim yang dimutasi ke tempat tugas lain dan juga perkara pidana yang masuk berkurang sehingga kebutuhan anggaran untuk menunjang proses persidangan tidak terserap dengan maksimal.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN. Sasaran indikator Kinerja dan target Kepaniteraan / Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kefamenanu tahun 2012 Realisasinya dapat dilihat pada table berikut:

No. 1.

Program Utama Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis Lainnya

Sasaran

Uraian

Tersedianya 1. Terselenggaranya Dukungan Pembayaran Gaji, Manajemen dan tunjangan dan Tugas Tekhnis lembur Dalam 2. Tersedianya Penyelenggaraan Operasional Fungsi Peradilan Perkantoran 3. Tersedianya Non Operasional Perkantoran

Target

Realisasi

100% Rp.1.645.523.000

105,48% Rp.1.735.714.792

100% Rp. 275.035.000

97,03% Rp. 266.870.888

100% Rp. 3.064.000

92,77% Rp. 2.842.500

100%

70,03%


11

2.

3.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Apapratur Mahkamah Agung

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Tersedianya Sarana dan Prasarana di lingkungan Peradian Tk. Pertama

4. Tersedianya Jasa Penggunaan Listrik, Air dan Telepon 5. Terselenggarnya Pemeliharaan Perkantoran 6. Terselenggaranya Perjalanan Dinas 1. Rehabilitas Bangunan Rumah Milik Negara 2. Pengadaan Air Contioning (AC)

3. Pembuatan Sertifikat Tanah. Terselesaikannya 1. Penyelesaian Penyelesaian Berkas Perkara Perkara yang Banding, Kasasi Sederhana, Tepat dan PK Waktu, Transparan dan 2. Penyediaan Dana Akuntabel Bantuan Hukum Dilingkungan Bagi Masyarakat Peradilan Umum Miskin dan Terpinggirkan

Rp. 43.500.000

Rp. 30.463.424

100% Rp.145.233.000

91,38% Rp. 132.713.725

100% Rp.144.064.000

99,76% Rp.137.015.800

100% Rp.101.355.000

98,75% Rp.100.083.000

100% Rp. 20.010.000

100% Rp. 20.010.000

Rp.

100% 3.600.000

0% Rp. 0

100% (100 bekas perkara) Rp. 161.500.000

86,88% (83 berkas perkara) Rp. 139.194.100

100% (30 Berkas Perkara) Rp. 30.000.000

96,67% (29 Berkas Perkara) Rp. 29.000.000

Dari tabel yang disajikan di atas dapat dilihat bahwa realisasi yang dapat dicapai dalam tahun 2012 adalah 101.86% untuk BUA (DIPA 01) dimana anggaran Belanja Pegawai penyerapannya sebesar 105.48% dari pagu yang dianggarkan disebabkan karena kenaikan pangkat/golongan, pertambahan anak, penambahan Hakim dan pegawai yang menikah, sedangkan pada belanja barang penyerapannya sebesar 93.29% dimana anggaran belanja barang tidak terserap seluruhnya disebabkan pengadaan kendaraan roda 2 yang di adakan pada bulan November 2012 (akhir tahun) sehingga biaya pemeliharaan tidak dipakai secara maksimal dan Pembuatan Perencanaan Penyerapan Anggaran tidak dibuat secara detail, untuk anggaran belanja modal penyerarapan sebesar 96,10%, anggaran belanja modal tidak terserap seluruhnya karena biaya untuk pembuatan Sertifikat Tanah yang ada tidak mencukupi, sehingga tidak dibuat permintaan Pengadilan Negeri Kefamenanu – Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

12

untuk pembuatan sertifikat tanah. Realisasi yang dicapai dalam tahun 2012 untuk BADILUM (DIPA 03) adalah sebesar 87.83% dimana anggaran belanja barang tidak terserap semuanya karena jumlah terdakwa setiap harinya yang ditanggung makan tidak banyak, keperluan penggandaan berkas dan pemberitahuan putusan yang cuma sedikit.


13

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri Kefamenanu telah melaksanakan 4 sasaran yang direncanakan meliputi: 1. Tercapainya penyelesaian administrasi perkara tepat waktu. 2. Tercapainya penyelesaian administrasi umum tepat waktu 3. Tercapainya pelayanan Prima kepada masyarakat 4. Tercapainya keterbukaan informasi tentang Pengadilan yang dapat diakses oleh publik. Dalam melaksanakan sasaran yang telah direncanakan tersebut masih sering menemui banyak kendala terutama akibat kurangnya Sumber daya Manusia (SDM) baik dari segi kwantitas maupun dari segi kwalitas, serta kurang memadainya sarana dan prasarana yang harusnya menunjang pekerjaan, sementara volume pekerjaan semakin meningkat sedangkan pelaksanaannya terikat dengan ketentuan Standard Operasional Prosedur (S.O.P) yang harus dilaksanakan. B. Saran-saran Dari hal-hal yang telah diuraikan dalam bab - bab tersebut diatas kami mengajukan saran demi perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang agar Pengadilan Negeri Kefamenanu diberi tambahan sejumlah pegawai yang kompeten dalam mengisi kekosongan jabatan struktural maupun untuk mengisi staf pada tiaptiap bagian. Saran untuk penambahan Kebutuhan SDM tersebut tidak berlebihan Pengadilan Negeri Kefamenanu – Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

14

mengingat kenyataan saat ini beberapa jabatan kosong karena kurangnya jumlah Personel pada Pengadilan Negeri Kefamenanu sehingga sementara jabatan-jabatan yang masih belum ada pejabatnya di rangkap oleh pegawai yang sebenarnya sudah menduduki.

Mengetahui : Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kefamenanu

TTD STEMPEL

TTD

T. M. LIMBONG, SH. NIP : 19610213 199212 1001

MARKUS MEKO, S.H. NIP : 19631231 198303 1 048


15

Lampiran I

PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU JALAN MAYJEND. EL TARI KEFAMENANU TELEPON: (0388) 31041 – 31042 - FAX (0388) 31042

SURAT KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU NOMOR :W26-U8/02/OT/SK/I/2013 TENTANG REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU Menimbang

Mengingat

: 1.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2.

Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

: 1.

Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2.

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3.

Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

4.

Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5.

Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

6.

Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri.

7.

Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

9.

Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Pengadilan Negeri Kefamenanu – Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

16

Lampiran I

Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 11. Peraturan Presiden Nomor : Sekretariat Mahkamah Agung.

13 Tahun 2005

tentang

12. Peraturan Presiden Nomor : Kepaniteraan Mahkamah Agung.

14

tentang

Tahun

2005

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Ini bila ada cantumkan tglnya dan dokumen surat, absen disiapkan Penetapan Indikator Kinerja. MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU.

Pertama

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kedua

: Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu.

Ketiga

: Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : KEFAMENANU Pada Tanggal : 03 JANUARI 2013 Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kefamenanu TTD STEMPEL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu. 2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Kefamenanu

MARKUS MEKO, S.H. NIP. 19631231 198303 1 048.


17

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU No. 1

Kinerja Utama Peningkatan penyelesaian perkara

Indikator Kinerja Utama a. Prosentase perkara yang diselesaikan

3

Peningkatan tertib administrasi perkara

Peningkatan Kualitas SDM

Penanggung Jawab

Sumber Data

a. Perbandingan antara perkara yang Majelis Hakim dan diminutasi dengan jumlah perkara yang Panitera diregister. PenggantiPN. Kefamenanu b. Perbandingan antara Sisa perkara yang Majelis Hakim dan diminutasi dengan jumlah sisa perkara Panitera Pengganti (kriteria sisa perkara dan perkara yang PN. Kefamenanu selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Banding)

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yang diajukan Panitera/Sekretaris banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A PN.Kefamenanu dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.


b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

Perbandingan antara berkas perkara yang Panitera/Sekretaris diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan PN. Kefamenanu berkas perkara yang didistribusikan


Perbandingan antara SDM Teknis yang Panitera/Sekretaris diajukan untuk mengikuti diklat sehingga PN. Kefamenanu memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,

b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

2

Penjelasan



18 Lampiran I

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

4

Peningkatan kualitas pengawasan

a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti

5

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat. Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kefamenanu

Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,

Ketua PN.Kefamenanu dan Panitera/Sekretaris PN.Kefamenanu Ketua PN.Kefamenanu dan Panitera/Sekretaris PN.Kefamenau

Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat.

Perbandingan prosentase proses putusan Panitera/Sekretaris perkara yang sudah diminutasi dan dapat PN.Kefamenanu langsung Pengadilan Tingkat Banding (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.


19

Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat Yang Melekat


Lampiran I

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU TAHUN 2013

No

1

2

3

4

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

 Peningkatan Jumah Perkara  Prosentasi jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu baik perkara banding, kasasi, PK dan Grasi  Penanganan Perkara/Operasional Persidangan yang Maksimal. Meningkatkan Kwalitas Kinerja Hakim dan  Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Tekhnis dalam Pegawai dalam menyelesaikan tugas administrasi Pelaksanaan Tugas Tekhnis peradilan perkara dan administrasi umum, Keuangan.  Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor  Terselesaikannya tugas administrasi perkara dan administrasi umum tepat waktu.  Terselesaikannya pelayanan Intern dan Pelayanan ekstern tepat waktu Meningkatkan disiplin kerja, menciptakan  Prosentase kehadiran dan kepulangan tepat waktu kewibawaan Pengadilan serta kewibawaan  Produktivitas kerja meningkat Hakim dan Pegawai dalam rangka pelayanan  Pelayanan kepada masyarakat semakin prima prima kepada masyarakat Meningkatkan Kinerja Hakim dan Panitera Pengganti serta Jurusita dalam penyelesaian perkara Perdata dan Perkara Pidana

Melaksanakan keterbukaan Informasi tentang Pengadilan kepada masyarakat

 Terlaksananya penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi


Target

100 bekas perkara

100% 100% 100% 100%

100%

100%

20 Lampiran II

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU KETUA T.M.LIMBONG,SH WAKIL KETUA Jabatan Kosong

MAJELIS HAKIM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Keterangan : Garis Koordinasi

:

Garis Tanggun Jawab :

DIAN KADARSI SUBEKTI, SH, MH HENDRYWANTO M. K. PELLO, SH I GEDE A.G.WIJAYA, SH, MH JOHN M.S.NOA WEA, SH HANDY R.KACARIBU, SH, MH

PANITERA / SEKRETARIS Jabatan Kosong

AGUSTINUS S. M. PURBA, SH. Mhum.

WAWAN EDI PRSTIYO, SH. MH. WK.PANITERA J.A.P.NENOBAIS

PANMUD PERDATA

PANIMUD PIDANA

BERNARD NAINGGOLAN 1. SUSANTI F. OKI, A.Md

RIOMES M.PASARIBU

2. YOPPY O.D.NESIMNASI,SH 3. JOSIS S.HOTAN

1. APRIANUS SUKI 2. SANTI OKTAVIANA

PANITERA PENGGANTI 1. CHRISTINA MANU 2. THEODORYS BANA 3. YOSEFINA KOROH 4. YUVENSIUS NULE 5. PETRONELA DIA ROHI 6. APRIANUS SUKI 7. JOSIS S.HOTAN 8. ROBERTUS Y.HAEKASE

PANMUD HUKUM (PLH) OSDIN SIDAURUK,SH 1. GREGORIUS KEFI 2. ORSENIA A.FUAH

WK.SEKRETARIS Jabatan Kosong

(PLH) JOHNY W.BARA,A.Md

A.N.INDEPENDENSIYATI,SE

NIMROD BEKULIU

1. FRENGKI J.NDUN 2. MARIA A.MOI, A.Md 3. ROBERTUS Y. HAEKASE

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITRAAN :

1. 2.

KAUR KEPEGAWAIAN

KAUR KEUANGAN

PANITERA PENGGANTI JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI


KAUR UMUM (PLH) RISET DJAMI, S.Kom DOMINIKUS SERAN

JURUSITA (Jabatan Kosong) JURUSITA PENGGANTI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

DOMINIKUS SERAN GREGORIUS KEFI NIMBROD BEKULIU JOHNY W. BARA, A.Md. FRENGKI J. NDUN ORSENIA A. FUAH SANTI OKTAVIANA MARIA A. MOI, A.Md

21 Lampiran III

RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU TAHUN 2013

No 1

2

3

4

Sasaran Strategis Meningkatkan Kinerja Hakim dan Panitera Pengganti serta Jurusita dalam penyelesaian perkara Perdata dan Perkara Pidana Meningkatkan Kwalitas Kinerja Hakim dan Pegawai dalam menyelesaikan tugas administrasi perkara dan administrasi umum, Keuangan.

Meningkatkan disiplin kerja, menciptakan kewibawaan Pengadilan serta kewibawaan Hakim dan Pegawai dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat Melaksanakan keterbukaan Informasi tentang Pengadilan kepada masyarakat

Indikator Kinerja

Target

 Peningkatan Jumah Perkara  Prosentasi jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu baik perkara banding, kasasi, PK dan Grasi  Penanganan Perkara/Operasional Persidangan yang Maksimal.  Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Tekhnis dalam Pelaksanaan Tugas Tekhnis peradilan  Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor  Terselesaikannya tugas administrasi perkara dan administrasi umum tepat waktu.  Terselesaikannya pelayanan Intern dan Pelayanan ekstern tepat waktu

 Prosentase kehadiran dan kepulangan tepat waktu  Produktivitas kerja meningkat  Pelayanan kepada masyarakat semakin prima

100 bekas perkara

100% 100%

100%

 Terlaksananya penyelenggaraan Peradilan Berbasis


Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Anggaran

Rp. 136.000.000,-

Rp. 2.528.080.000,-

100%

100%

100%

Teknologi Informasi

Program/ Kegiatan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah agung Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Rp. 100.000.000,-

Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

22 Lampiran IV

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TUJUAN STRATEGIS:

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.

SASARAN STRATEGIS 1. Tercapainya penyelesaian administrasi perkara tepat waktu

TARGET INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

Meningkatnya ketepatan waktu dalam menyelesaikan berita acara perkara meningkat menjadi 95%

meningkat menjadi 100%

100%

100%

100%

Minutasi perkara yang telah berkekuatan hukum tetap

Meningkatnya ketepatan waktu dalam meminutasi perkara sebanyak 95%

Meningkat menjadi 100%

100%

100%

100%

Pengarsipan berkas perkara

Tertatanya dengan baik pengarsipan dengan adanya pengadaan box dan penulisan nomor perkara perbox file.

penambahan lemari arsip, box arsip dan map berkas

Kegiatan penyusunan arsip-arsip berkas perkara yang belum disusun dan pembuatan buku pencatatan arsip

Kegiatan penyusunan arsip secara kontinyu dan teratur

Kegiatan penyusunan arsip

Proses penyelesaian dan pengiriman laporan perkara Bulanan, 4 Bulanan, Semester dan Tahunan.

Proses penyelesaian yang sesuai standar prosedur dan sesuai jadwal yang ditentukan

Target 2013 dilanjutkan secara kontinyu

Target dilanjutkan secara kontinyu



penyelesaian Berita Acara


23 Lampiran V

adanya dana untuk pemberitahuan putusan Banding/Kasasi/Grasi/ PK

Adanya perbaikan dari waktu pernyataan Banding/Kasasi yang tidak sesuai dengan peraturan menjadi sesuai dengan peraturan.

Adanya biaya pernyataan banding/kasasi/ PK/Grasi, penyerahan memori, penyerahahn kontra memori dan pemberitahuan mempelajari berkas.

Pengadaan Lemari sebagai penyimpanan arsip Surat Menyurat

Pengarsipan SuratMenyurat yang lebih baik dan Pendisposisian lebih tepat sasaran dan tepat waktu

Staf baru yang menggantikan posisi staf yang bertugas mengurus Administrasi Surat Menyurat

Pengarsipan yang teratur dari pendisposisian, pengarsipan, pembagian Surat Masuk, Pengiriman surat keluar dan agenda surat Menyurat

Target 2013 dilanjutkan secara kontinyu

Pengadaan alat tulis kantor

Memenuhi 100% kebutuhan kantor





Proses pembuatan dan pengiriman laporan SIMAK BMN

Terlaksanakan 100%

Terlaksanakan 100%

Terlaksanakan 100%

Terlaksanakan 100%

Terlaksanakan 100%

Membuat dan menyusun RKA-KL

Terlaksanakan 100%

Terlaksanakan 100%

Terlaksanakan 100%

Terlaksanakan 100%

Terlaksanakan 100%

Proses dan pengiriman berkas banding, kasasi, grasi dan peninjauan kembali

2. Tercapainya penyelesaian administrasi umum tepat waktu

Administrasi Surat Menyurat

merapikan buku register pencatatan perkara banding/kasasi/grasi/PK

Penulisan Buku Registrasi Banding /Kasasi/Grasi/PK yang lebih tertata dengan baik dan Menurunnya permintaan Banding/Kasasi.


24 Lampiran V

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

3. tercapainya pelayanan prima tehadap masyarakat pencari keadilan

4. Tercapainya keterbukaan informasi tentang Pengadilan yang dapat diakses oleh publik

TARGET TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

penerimaan pendaftaran perkara

Terlayani 100%

Terlayani 100%

Terlayani 100%

Terlayani 100%

Terlayani 100%

transparansi biaya perkara

Terlayani 100%

Terlayani 100%

Terlayani 100%

Terlayani 100%

Terlayani 100%

Pelayanan Pengaduan

Terlayani 100%

Terlayani 100%

Terlayani 100%

Terlayani 100%

Terlayani 100%

pelayanan permintaan surat besuk terdakwa

Terlayani 100%

Terlayani 100%

Terlayani 100%

Terlayani 100%

Terlayani 100%

penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu

Terlayani 100%

Terlayani 100%

Terlayani 100%

Terlayani 100%

Terlayani 100%

Perampungan pebuatan website Pengadilan Negeri Kefamenanu

Penambahan Dana Perampungan

Perampungan mencapai 100%

100 %

100 %

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

Terealisasi 100%

Terealisasi 100%

Terealisasi 100%

Terealisasi 100%

Terealisasi 100%

penyediaan informasi perkara pengadaan sarana dan prasarana IT


25 Lampiran V

PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU NOMOR : W26-U8/02/KPTS/I/2013

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2012 KETUA PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU

Menimbang

:

1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Pengadilan Negeri KEFAMENANU tahun 2011 maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan LAKIP 2. Bahwa menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 553/SEK/01/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal penyampaian lakip Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 3. Bahwa untuk keperluan poin 1 dan 2 di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri KEFAMENANU

Mengingat

:

1. Undang-Undang No.14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 2. Undang-undang No.49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 3. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 4. Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinereja Instansi Pemerintah 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.


26

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama

: Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pengadilan Negeri KEFAMENANU Tahun 2012 dengan susunan sebagai berikut :

1. Pelindung 2. Penanggung Jawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota

: : : : : :

Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Markus Meko, S.H. Christina Manu. Riomes M.Pasaribu Agustina N. Independesiyati, S.E. 1. Riset Djami,S.Kom 2. Orsenia A. Fuah

Kedua

: Tim Penyusun Diktum Pertama bertugas melakukan penyusunan LAKIP di lingkungan Pengadilan Negeri KEFAMENANU Tahun 2012 dan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Negeri KEFAMENANU

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.


27

Keempat

: Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : KEFAMENANU Pada tanggal : 03 JANUARI 2013 KETUA PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU TTD STEMPEL T. M. LIMBONG, SH. NIP : 19610213 199212 1001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1.Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta 2.Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial di Jakarta 3.Ketua Muda Pengawasan Mahkamag Agung RI di Jakarta. 4.Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI di Jakarta. 5.Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta. 6.Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI di Jakarta 7.Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta. 8.Kepada Badan Pengawasan MA-RI di Jakarta. 9.Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA-RI di Jakarta 10.Ketua Pengadilan Tinggi Kupang


28

yang

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH L A K I P PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU TAHUN ANGGARAN 2012

Recommend Documents