LAPORAN AKHIR KEGIATAN LPSE BKPM TAHUN 2013

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN AKHIR KEGIATAN LPSE BKPM TAHUN 2013

invest in

KATA PENGANTAR

Laporan Akhir Kegiatan LPSE BKPM TA 2013 merupakan wujud upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan good governance. Demi mewujudkan good governance, upaya tersebut perlu untuk terus dilakukan secara berkesinambungan dengan cara mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggungjawaban kinerja pemerintahan yang tepat, jelas dan terukur serta legitimate. Dengan demikian diharapkan jika hal tersebut berjalan dengan baik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. LPSE didirikan sebagai perwujudan upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sesuai dengan tujuan tersebut, penyusunan laporan akhir kegiatan LPSE sebagai bentuk pertanggungjawaban menjadi sangat penting. Berdasarkan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat (sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara). Pertanggungjawaban tersebut berupa laporan yang disampaikan kepada level di atasnya, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, serta kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja LPSE di masing-masing instansi pemerintah yang bersangkutan. Buku ini berisi informasi tentang akuntabilitas kinerja yang dicapai LPSE BKPM sepanjang tahun 2013. Selain berisi capaian kinerja, di dalam buku ini juga dijabarkan tentang

rencana kegiatan LPSE BKPM pada tahun mendatang. Dengan disusunnya

Laporan Akhir Kegiatan LPSE BKPM TA 2013, diharapkan berbagai pihak, institusi maupun lembaga yang berkeinginan dan berkepentingan dengan layanan pengadaan barang/jasa BKPM akan memperoleh akses informasi, data serta pengetahuan yang memadai mengenai hal tersebut. Akhirnya, semoga laporan ini bermanfaat bagi yang

1 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Laporan Akhir Kegiatan LPSE BKPM Tahun 2013 berkepentingan dengan kinerja LPSE BKPM yang berlangsung sepanjang tahun anggaran 2013. Jakarta,

Februari 2014

a.n Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sekretaris Utama

Anhar Adel


Laporan Akhir Kegiatan LPSE BKPM Tahun 2013

DAFTAR ISI Kata Pengantar ....................................................................................................... 1 Daftar Isi ................................................................................................................ 3 Bab I : Pendahuluan ................................................................................................ 4 Bab II : Laporan Kegiatan LPSE BKPM TA 2013 .......................................................... 7 Bab III : Hambatan-Hambatan Kegiatan LPSE BKPM TA 2013 ................................... 15 Dan Rencana Kegiatan LPSE BKPM TA 2014 Bab IV : Penutup ................................................................................................... 16 Lampiran-Lampiran ................................................................................................ 18



BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja yang dibentuk

di

seluruh

Kementerian/Lembaga/Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas penanaman modal, diminta mampu menunjukkan kinerja yang optimal atas program dan kegiatan yang telah disusun. LPSE sebagai unit kerja

BKPM yang menyelenggarakan Sistem Pelayanan Pengadaan

Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE), kemudian diharapkan dapat melaksanakan fasilitasilayanan pengadaan barang/jasa yang terintegrasi secara tepat sasaran, bersih, transparan, dan akuntabel. Koordinasi internal dan eksternal dilakukan di lingkungan BKPM maupun dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta dengan instansi teknis lainnya yang terkait dalam menyusun laporan akhir kegiatan LPSE sebagai pertanggungjawaban kinerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mewajibkan instansi pemerintah untuk melaporkan akuntabilitas

kinerjanya

kepada

pihak

yang

berwenang

untuk

meminta

pertanggungjawaban.



B.

TUGAS DAN FUNGSI UNIT LPSE BKPM LPSE BKPM sebagai salah satu unit pelaksana layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BKPM, menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di BKPM. b. Pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya di lingkungan BKPM. c.

Pelaksanaan registrasi dan verifikasi penyedia di LPSE BKPM.

d. Pelaksanaan pelayanan pelatihan bagi penyedia dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. e. Pelaksanaan dukungan teknis pengoperasian SPSE di lingkungan BKPM. C. STRUKTUR ORGANISASI UNIT LPSE BKPM Unit LPSE BKPM dalam menjalankan tugas dan fungsinya, memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua yang bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab LPSE dan membawahi 4 (empat) bidang kerja LPSE seperti tergambar dalam bagan organisasi di bawah ini.

Penanggungjawab LPSE BKPM

Ketua LPSE BKPM Sekretaris

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi

Bidang Administrasi Sistem Elektronik

Bidang Registrasi dan Verifikasi

Bidang Layanan Pengguna

Pelaksanaan kegiatan antar Unit di lingkungan LPSE BKPM saling terkait baik dalam hal pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BKPM.



D.

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN Laporan Akhir Kegiatan LPSE, BKPM Tahun 2013 ini terdiri dari 4 Bab. Bab I: PENDAHULUAN memuat: Latar Belakang; Tugas dan Fungsi Unit LPSE BKPM; Struktur Organisasi LPSE BKPM; dan Sistematika Penyajian Laporan. Selanjutnya Bab II: LAPORAN KEGIATAN LPSE BKPM TA 2013 memuat: Laporan Koordinator Bidang Administrasi Sistem Elektronik; Laporan Koordinator Registrasi ndan Verifikasi; Laporan Koordinator Bidang Layanan Pengguna; Laporan Koordinator Bidang Pelatihan dan Sosialisasi dan; Laporan Kegiatan LPSE lainnya. Dilanjutkan dengan BAB III: Hambatan-hambatan dalam kegiatan LPSE BKPM TA 2013 dan Rencana Kegiatan LPSE BKPM TA 2014. Dan diakhiri dengan BAB IV: PENUTUP.



BAB II LAPORAN KEGIATAN LPSE BKPM TA 2013 Sesuai dengan keputusan Sekretaris Utama BKPM No. 21 Tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Perubahan Keputusan Kepala BKPM Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik BKPM, terdapat 4 bidang kerja LPSE dengan laporan masing-masing kegiatan sebagai berikut :

A. BIDANG ADMINISTRASI SISTEM ELEKTRONIK Secara keseluruhan, untuk periode Januari-Desember 2013 telah dilakukan proses pelelangan sebanyak 104 dengan jumlah pagu senilai Rp. 182 miliar

(data

terlampir). Unit Bidang Administrasi Sistem Informasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas : 1.

Pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE);

2.

Membuat satuan kerja/agency dan login user untuk panitia lelang yang terbagi dalam 5 satuan kerja/agency yaitu : a. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, Seleksi Sederhana dan Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan sampai dengan 5 Milyar pada Unit Sekretariat Utama; b. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, Seleksi Sederhana dan Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan sampai dengan 5 Milyar pada Unit Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal; c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, Seleksi Sederhana dan Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan sampai dengan 5 Milyar pada Unit Selain Setama dan Promosi;


Laporan Akhir Kegiatan LPSE BKPM Tahun 2013 d. Panitia pengadaan Barang/Jasa Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, dan Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan yang bernilai diatas 5 milyar; e. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Seleksi Umum pada Unit Selain Setama dan Promosi. Unit administrasi sistem informasi telah melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2013 sebagai berikut : 1.

Pada awal tahun 2013 telah dilakukan updating Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE), dari SPSE versi 3.0 menjadi versi 3.5. Updating SPSE ini dilakukan untuk menyesuaikan SPSE dengan Perpres 70 Tahun 2012;

2.

Membuat login user untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

3.

Membuat login user untuk unit Inspektorat sebagai Auditor internal;

4.

Membuat berita dan pengumuman di SPSE;

5.

Sebagai problem solver jika panitia lelang mengalami permasalahan dalam penggunaan SPSE. Seperti perubahan jadwal lelang dan perubahan susunan kepanitiaan;

6.

Sebagai mediator antara panitia lelang dengan LKPP jika terjadi permasalahan dalam SPSE yang tidak dapat diatasi oleh admin LPSE BKPM;

7.

Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh LKPP dalam rangka peningkatan infrastruktur dan sistem keamanan SPSE;

8.

Melakukan

maintenance

server

dan

aplikasi

SPSE

dan

memastikan

keberlangsungan ketersediaan aplikasi SPSE; 9.

Melakukan backup data dan maintenance server LPSE BKPM.

B. BIDANG REGISTRASI DAN VERIFIKASI Laporan hasil kerja tim Koordinator Bidang Registrasi dan Verifikasi tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1.

Bidang Registrasi dan Verifikasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Pengelolaan Registrasi dan Verifikasi penyedia jasa, yaitu : a.

Memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh penyedia ketika melakukan registrasi pada LPSE BKPM;


Laporan Akhir Kegiatan LPSE BKPM Tahun 2013 b.

Memeriksa keaslian dokumen yang diserahkan oleh penyedia ketika melakukan registrasi pada LPSE BKPM;

c.

Melakukan verifikasi pada Sistem Pengadaan Barang/Jasa

Secara

Elektronik (SPSE) BKPM; d. 2.

Updating NPWP penyedia jasa.

Jumlah penyedia yang melakukan registrasi pada LPSE BKPM selama tahun 2013 adalah sebanyak 252 penyedia dengan data terlampir.

C. BIDANG LAYANAN PENGGUNA Laporan hasil kerja tim Koordinator Bidang Registrasi dan Verifikasi tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Bidang Layanan Dukungan Pengguna bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut: a. Menjamin terlayaninya penyedia jasa dan PPBJ dalam menggunakan fasilitas LPSE; b. Menjamin terselesaikannya permasalahan penyedia jasa dan PPBJ dalam proses pelaksanaan pengadaan secara elektronik melalui SPSE; c. Menjamin terlaksananya kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilaksanakan melalui SPSE, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.

2. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Bidang Layanan Dukungan Pengguna selama tahun anggaran 2013 adalah: a. Membuat jadwal pelaksanaan piket harian LPSE BKPM dengan waktu pelaksanaan layanan hari Senin – Jumat pukul 10.00 – 15.00 (jadwal terlampir); b. Menjawab pertanyaan/konsultasi yang dilakukan pengguna melalui website LPSE, email, telepon, maupun datang langsung ke LPSE BKPM (terlampir); c. Melakukan pendampingan unggah dokumen di Bidding Room bagi penyedia;


Laporan Akhir Kegiatan LPSE BKPM Tahun 2013 d. Melakukan pendampingan pelaksanaan aktivasi agregasi penyedia; e. Melakukan koordinasi dengan Helpdesk LKPP terkait permasalahan yang terjadi di LPSE BKPM. 3. Sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, Bidang Layanan Dukungan Pengguna juga mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh LKPP antara lain: a. Pelatihan Monitoring dan Evaluasi; b. Pelatihan Standardisasi LPSE; c. Pelatihan aplikasi SiRUP.

D. BIDANG PELATIHAN DAN SOSIALISASI Unit LPSE Bidang Pelatihan dan Sosialisasi BKPM tahun 2013 dengan tugas utama melaksanakan pelayanan pelatihan (training) dan sosialisasi pengoperasian aplikasi SPSE kepada Penyedia, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ), PPK BKPM serta Auditor BKPM telah melaksanakan dua kali pelatihan dan sosialisasi kepada penyedia dan panitia pengadaan barang/jasa BKPM pada tahun 2013 sebagai berikut: 1. Pada tanggal 22 Januari 2013 telah dilaksanakan training kepada penyedia bertempat di Ruang Rapat Medan (daftar terlampir). Untuk mendapatkan pelatihan/training SPSE bagi Penyedia, terlebih dahulu penyedia melakukan pendaftaran ke LPSE BKPM dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan

ataupun

menggunduh

(download)

pada

portal

LPSE

BKPM

(http://lpse.bkpm.go.id) atau melalui petugas LPSE di Ruang LPSE. Kemudian penyedia dapat menyerahkan formuiir pendaftaran kepada petugas LPSE atau dikirimkan melalui email ke : [email protected]. Penyedia akan menerima informasi jadwal training melalui email. Aplikasi yang digunakan untuk training adalah SPSE versi training yang telah disediakan oleh LKPP dengan alamat http://lpse.bkpm.go.id/latihan. Materi

training berisi pengenalan SPSE, cara penggunaan SPSE serta substansi kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun


Laporan Akhir Kegiatan LPSE BKPM Tahun 2013 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. 2. Pada tanggal 8 April 2013 telah dilaksanakan pelatihan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) kepada PPBJ BKPM bertempat di Ruang Bandar Lampung, lantai 3, Gedung Suhartoyo BKPM. Acara Pelatihan SPSE dibuka oleh Ketua LPSE dan menghadirkan narasumber dari LKPP. Materi yang diajarkan, yaitu

cara

penggunaan aplikasi SPSE v.3.5 bagi PPBJ dengan memberi contoh pada proses lelang dengan metode prakualifikasi.Peserta pelatihan dapat mencoba langsung aplikasi SPSE v.3.5 bagi PPBJ dengan menggunakan username dan password panitia

yang

telah

disediakan

pada

website

training,

pada

link

:

http://lpse.bkpm.go.id/latihan. Melalui aplikasi dalam SPSE versi 3.5, aktivitas yang dilakukan oleh PPBJ, antara lain : a.

Membuat paket

b.

Menyusun spesifikasi lelang dan mengumumkannya

c.

Melakukan penjelasan lelang

d.

Mengunggah Dokumen Adendum Lelang (jika ada)

e.

Mengunduh dan melakukan pembukaan dokumen penawaran

f.

Melakukan evaluasi lelang

g.

Mengunggah berita acara evaluasi penawaran dan hasil pelelangan

h.

Menetapkan pemenang lelang

i.

Mengumumkan pemenang lelang

j.

Menjawab sanggahan



E.

LAPORAN KEGIATAN LPSE LAINNYA 1. Pelatihan Terkait LPSE Panitia LPSE BKPM telah mengikuti beberapa pelatihan terkait LPSE, diantaranya :

No

Nama Training

Tanggal

Lokasi

Peserta

1

Koordinasi Teknis dan Management Training LPSE PreAdvance

6-8 Mei 2013

Palembang, Sumetera Selatan

Hyananda Prasasty Heningdan Asri Utami Fajari

2

Koordinasi Teknis dan Management Training LPSE PreAdvance

13-15 Mei 2013

Manado, Sulawesi Utara

Astrid Indah Lestari dan Arsianti Wahyu Sumarini

3

Rakor Teknis Management Training dan Workshops Standarisasi LPSE

2-3 Juli 2013

Pekanbaru, Riau

Zuli Taufik dan Andri Ismoyo

4

Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi SiRUP

7 November 2013

Jakarta

Astrid Indah Lestari, Dewi Rakhmiati , Wing Parikesit, dan Andri Ismoyo

5

Bimbingan Teknis Standardisasi LPSE dan Training Assesssor

18-19 November 2013

Jakarta

Astrid Indah Lestari, Dewi Rakhmiati, Muhammad Suprihatin, Rinita Hariyani, Frielianna Yessie Lorenz Permata Sari

Di tahun 2013, 2 orang dari 5 orang anggota LPSE BKPM yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis standarisasi LPSE dan training assessor 2013 pada


Laporan Akhir Kegiatan LPSE BKPM Tahun 2013 tanggal 18-19 November 2013 telah lulus ujian menjadi assessor, yaitu Dewi Rakhmiati dan Frielianna Yessie Lorenz Permata Sari. 2. Uji Forensik Di dalam buku SOP (Standard Operating Procedure) Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang diterbitkan oleh LKPP pada tahun 2012, disana telah diatur bagaimana cara penyelesaian jika terjadi kesalahan atau kegagalan bagi Panitia pengadaan dalam membuka atau mendeskripsi dokumen penawaran yang dikirim oleh Penyedia. Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan oleh Panitia pengadaan untuk melakukan uji forensik terhadap dokumen penawaran tersebut. Tujuan dilakukannya uji forensik antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Menjamin terselesaikannya permasalahan terkait pembukaan file penawaran (.rhs) oleh Panitia; b. Menjamin didapatkannya kepastian status dokumen penawaran yang gagal dideskripsi oleh Panitia; c. Menjamin terlaksananya kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilaksanakan melalui LPSE, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa. Selama Tahun Anggaran TA 2013, LPSE BKPM telah mengadakan tiga kali uji forensik untuk paket lelang sebagai berikut: No

Nama Dokumen Uji

Nomor dan

Forensik

Tanggal

PPBJ

Ketua

Nota Dinas 1

Uji Forensik Seleksi Umum

Nomor

Pengadaan

Pekerjaan Modul

01/BAUF/PPBJ-

Barang/Jasa

Penyusunan Kompetensi

BKPM/SU-

Pelelangan Umum,

BKPM TA 2013

27/VI/2013

Pelelangan Terbatas

tanggal 29 Juli

dan Penunjukkan

2013

Langsung untuk

Suyanto


Laporan Akhir Kegiatan LPSE BKPM Tahun 2013 Paket Pengadaan yang Bernilai di atas Lima Milyar pada BKPM, serta Seleksi Umum pada Unit Sekretariat Utama, Deputi Bidang Promosi dan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM TA 2013 2

Uji Forensik Pengadaan

Nomor

Pengadaan

Afrida

Kertas Fotocopy TA 2013

04/S-03/PPBJ-

Barang/Jasa

Wirjandini

Setama/III/2013

Pelelangan

tanggal 4 Maret

Sederhana,

2013

Pemilihan Langsung, Seleksi Sederhana dan Penunjukkan Langsung Unit Sekretariat Utama BKPM TA 2013

3

Uji Forensik Pengadaan

Nomor 05/S-

Pengadaan

Afrida

Kontraktor Rehabilitasi

13/PPBJ-

Barang/Jasa

Wirjandini

Interior Gedung BKPM TA

Setama/IX/2013

Pelelangan

2013

tanggal 5

Sederhana,

September 2013

Pemilihan Langsung, Seleksi Sederhana, dan Penunjukkan Langsung Unit Sekretariat Utama BKPM TA 2013



BAB III HAMBATAN-HAMBATAN KEGIATAN LPSE BKPM TA 2013 DAN RENCANA KEGIATAN LPSE BKPM TA 2014 A. Hambatan-Hambatan Dalam Kegiatan LPSE BKPM TA 2013 Dalam melaksanakan tugas-tugas kegiatan LPSE tahun 2013, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaksana kegiatan, antara lain : 1. Terdapat permasalahan jadwal lelang pada metode prakualifikasi yaitu pada waktu pemasukan dokumen dan evaluasi dokumen yang dilakukan dalam satu waktu (sesuai Perpres 70 tahun 2012). Sedangkan ada beberapa penyedia yang memasukan dokumen di akhir waktu pemasukan dokumen, sehingga panitia merasa perlu melakukan perubahan jadwal waktu lelang untuk memberikan kesempatan kepada panitia melakukan evaluasi dokumen pelelangan; 2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Training SPSE adalah keterbasan Tim LPSE Bidang Pelatihan dan Sosialisasi yang hanya terdiri dari 2 (dua) orang trainer. Masing-masing trainer juga terikat pada tugas-tugas utama dari unit kerja masingmasing. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan training SPSE harus menyesuaikan dengan jadwal trainer dan penyedia. B. Rencana Kegiatan LPSE BKPM TA 2014 Meningkatkan kompetensi anggota LPSE BKPM dengan mengikuti kegiatan sebagai berikut : 1. Seminar dan workshop; 2. Sosialiasi dan pelatihan; 3. Kunjungan ke unit LPSE yang telah mendapatkan penghargaan e-procurement award dari LKPP seperti LPSE Provinsi Jawa Barat; 4. Mengusulkan peningkatan sarana dan prasarana pendukung LPSE BKPM; 5. Pembuatan standing banner LPSE BKPM.



BAB IV PENUTUP Laporan

Akhir

Kegiatan

LPSE

BKPM

T.A.

2013,

merupakan

wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi unit LPSE BKPM, yang disusun untuk menjabarkan pencapaian kinerja utama unit LPSE BKPM dalam rangka mencapai sasaran strategis, dan tujuannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian visi dan sebagian misi BKPM. Secara keseluruhan, untuk periode Januari-Desember 2013 telah dilakukan proses pelelangan sebanyak 104 dengan jumlah pagu senilai Rp. 182 miliar. Jumlah lelang yang telah selesai berjumlah 86 paket dengan nilai pagu Rp. 145 miliar. Nilai hasil lelang Rp. 119 miliar, sehingga terjadi penghematan sebesar 19,92 %. Pada tahun 2013, Bidang Administrasi Sistem Elektronik telah melakukan updating sistem SPSE dari 3.0 ke 3.5, pembuatan login user untuk PPK dan Auditor di Inspektorat, membuat berita SPSE, mediator penyelesaian permasalahan SPSE, melakukan maintenance server dan aplikasi SPSE,

mengikuti kegiatan terkait

peningkatan infrastruktur dan sistem keamanan SPSE, serta melakukan backup data dan

maintenance server LPSE BKPM. Bidang Registrasi dan Verifikasi telah melaksanakan pemeriksaan dokumen terkait registrasi dan verifikasi pada SPSE BKPM sebanyak 252 penyedia. Bidang Layanan Pengguna telah meyusun jadwal piket anggota LPSE BKPM, menjawab pertanyaan yang dilakukan pengguna ke LPSE BKPM, mendampingi penyedia mengunggah dokumen di Bidding Room, pendampingan pelaksanaan aktivasi agregasi penyedia, melakukan koordinasi dengan Helpdesk LKPP terkait permasalahan yang terjadi di LPSE BKPM, dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh LKPP. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi telah melaksanakan dua kali pelatihan SPSE kepada penyedia dan panitia PPBJ, yaitu pada bulan Januari 2013 dan bulan April 2013. Upaya-upaya peningkatan kinerja LPSE BKPM pada T.A. 2013 dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, kunjungan ke unit LPSE yang mendapat penghargaan dari LKPP dan peningkatan kegiatan pelatihan dan sarana prasarana.



Laporan Akhir Kegiatan LPSE BKPM T.A. 2013 kiranya dapat dibaca dan dipahami oleh seluruh jajaran di tim LPSE BKPM TA 2013, dengan harapan seluruh jajaran tim dapat memahami kekurangan dan kelemahan, baik kelemahan orangperorang maupun kelemahan unit LPSE secara keseluruhan, sehingga dengan demikian dapat secara bersama-sama melakukan upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran A : Data Pengadaan Barang/Jasa BKPM Januari-Desember 2013 Lampiran B : Daftar Perusahaan yang Diverifikasi Tahun 2013 Lampiran C : Daftar Peserta yang Mengikuti Pelatihan Tahun 2013 Lampiran D : Daftar Tanya Jawab Konsultasi Pengguna SPSE (Penyedia Jasa) Lampiran E : Daftar Piket LPSE BKPM TA 2013



Data Pengadaan Barang/Jasa BKPM JanuariDesember 2013



Jumlah Paket Pengadaan TA 2013 : 104 paket

Jumlah paket pengadaan TA 2013 17

18

16

16

14

14

14 12 10

8

Jumlah paket pengadaan

7

8 6

5

4 7

4

5

55

2

2

0

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nop Des

Jumlah Pagu Pengadaan TA 2013: Rp. 182 Miliar

Pagu 30

26,7 20,73

25

21,5

22,6

19,05

18,04

20

15,4

12,2 15

Pagu

10,2 8,1

10 3,8

4

5 0 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nop Des



Lelang BKPM TA 2013

Jumlah Lelang Selesai

88

Nilai Pagu (dalam juta Rupiah)

150

Nilai Hasil Lelang (dalam juta Rupiah)

123

Selisih Pagu (dalam juta Rupiah)

27

Persentase penghematan

17,82 %

Lelang BKPM TA 2008-2013 Jumlah Pengadaan

166

Jumlah pagu Pengadaan (dalam juta

385,394

Rupiah) Jumlah Lelang Selesai

148

Nilai Pagu (dalam juta Rupiah)

349,015

Nilai Hasil Lelang (dalam juta Rupiah)

293,249

Selisih Pagu (dalam juta Rupiah)

55,766

Persentase penghematan

15,98 %


Tanggal File Disimpan

Nama LPSE

JUMLAH PAKET DAN NILAI LELANG TA 2013 Jumlah Nilai Hasil Lelang (Juta Jumlah Lelang Pagu Lelang Selesai (Juta Rp) Rp)

30/01/2014 3:10 Kementerian Lingkungan Hidup

Selisih (Juta Rp)

Persen

LPSE Badan Informasi Geospasial LPSE Badan Intelijen Negara

50 162 21

43 157 18

86 272 46

77 252 35

9 20 11

9,98% 7,28% 24,52%

LPSE Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional LPSE Badan Koordinasi Penanaman Modal

109 104

95 88

785 150

671 123

114 27

14,53% 17,82%

LPSE Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika LPSE Badan Narkotika Nasional

264 86

238 82

500 207

477 193

23 15

4,63% 7,10%

LPSE Badan Nasional Penanggulangan Bencana

68

64

749

712

37

4,96%

LPSE Badan Nasional Penanggulangan Terorisme LPSE Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia LPSE Badan Pengawas Obat dan Makanan

19

19

169

164

6

3,39%

46 228

43 176

56 323

53 302

3 21

5,47% 6,53%

LPSE Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi LPSE Badan Pengusaha Batam LPSE Badan Pertanahan Nasional LPSE Badan Pusat Statistik LPSE Badan SAR Nasional

157 89 141 34 185

145 76 121 31 164

544 245 412 231 917

524 219 371 220 887

20 26 42 10 30

3,68% 10,56% 10,08% 4,40% 3,32%

LPSE Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

7

5

4

3

1

26,63%

LPSE Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia LPSE Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang LPSE Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung LPSE Institut Teknologi Bandung

50

49

169

146

23

13,74%

28

27

21

20

1

3,51%

13 111

19 70

19 125

18 112

0 14

2,19% 11,03%

LPSE Institut Teknologi Sepuluh Nopember LPSE Kabupaten Aceh Barat LPSE Kabupaten Aceh Barat Daya LPSE Kabupaten Aceh Besar LPSE Kabupaten Aceh Jaya LPSE Kabupaten Aceh Selatan LPSE Kabupaten Aceh Singkil LPSE Kabupaten Aceh Tamiang LPSE Kabupaten Aceh Tengah LPSE Kabupaten Aceh Tenggara LPSE Kabupaten Aceh Timur LPSE Kabupaten Aceh Utara LPSE Kabupaten Anambas LPSE Kabupaten Asahan LPSE Kabupaten Badung LPSE Kabupaten Balangan LPSE Kabupaten Bandung LPSE Kabupaten Banggai LPSE Kabupaten Banggai Kepulauan LPSE Kabupaten Bangka LPSE Kabupaten Bangka Barat LPSE Kabupaten Bangka Selatan LPSE Kabupaten Bangka Tengah LPSE Kabupaten Bangkalan LPSE Kabupaten Bangli LPSE Kabupaten Banjar LPSE Kabupaten Banjarnegara LPSE Kabupaten Bantaeng LPSE Kabupaten Bantul LPSE Kabupaten Banyuasin LPSE Kabupaten Banyumas LPSE Kabupaten Banyuwangi LPSE Kabupaten Barito Kuala LPSE Kabupaten Barito Selatan LPSE Kabupaten Barito Timur LPSE Kabupaten Barito Utara

133 91 124 201 283 107 221 206 108 252 159 352 442 3 509 171 369 97 0 203 198 149 172 181 57 207 211 73 188 481 353 292 228 160 18 204

103 85 120 198 275 92 195 203 101 239 153 341 381 3 492 159 359 90 0 191 168 143 158 179 54 159 170 71 185 460 319 276 226 150 10 192

287 63 897 163 222 67 122 135 67 193 167 377 350 11 1092 197 294 133 0 167 146 154 124 170 43 135 143 130 149 428 207 286 320 120 23 105

255 58 75 151 214 63 113 128 64 190 162 363 324 11 963 188 265 124 0 161 133 144 118 163 40 127 137 128 144 415 183 252 303 116 23 99

32 4 823 12 8 4 9 6 2 3 5 14 26 0 129 9 30 9 0 7 13 10 6 7 3 8 6 1 5 12 24 34 17 4 1 6

11,04% 6,51% 91,67% 7,53% 3,56% 5,94% 7,30% 4,82% 3,39% 1,45% 2,78% 3,83% 7,56% 1,27% 11,80% 4,46% 10,06% 6,58% 0,00% 3,89% 8,90% 6,40% 4,65% 4,39% 7,54% 6,13% 4,37% 1,01% 3,13% 2,92% 11,48% 11,82% 5,27% 3,37% 2,27% 5,80%

LPSE Kabupaten Barru LPSE Kabupaten Batang LPSE Kabupaten Batanghari LPSE Kabupaten Bekasi LPSE Kabupaten Belitung LPSE Kabupaten Belitung Timur LPSE Kabupaten Belu LPSE Kabupaten Bener Meriah LPSE Kabupaten Bengkalis LPSE Kabupaten Bengkayang LPSE Kabupaten Bengkulu Selatan LPSE Kabupaten Bengkulu Tengah LPSE Kabupaten Bengkulu Utara LPSE Kabupaten Berau LPSE Kabupaten Bima LPSE Kabupaten Bintan LPSE Kabupaten Bireuen LPSE Kabupaten Blitar LPSE Kabupaten Blora LPSE Kabupaten Boalemo LPSE Kabupaten Bogor LPSE Kabupaten Bojonegoro LPSE Kabupaten Bolaang Mongondow LPSE Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan LPSE Kabupaten Bolaang Mongondow Utara LPSE Kabupaten Bombana LPSE Kabupaten Bondowoso LPSE Kabupaten Bone LPSE Kabupaten Bone Bolango LPSE Kabupaten Boyolali LPSE Kabupaten Brebes LPSE Kabupaten Buleleng LPSE Kabupaten Bulungan LPSE Kabupaten Bungo LPSE Kabupaten Buton LPSE Kabupaten Buton Utara

96 211 219 1955 145 148 154 99 86 15 101 25 60 549 79 269 37 192 150 54 98 411 84 0 0 388 143 96 112 44 175 124 282 160 295 131

95 198 213 1878 135 142 145 93 80 15 84 23 53 491 76 259 38 188 146 48 89 406 83 0 0 324 135 95 111 42 143 110 242 150 287 124

102 147 303 1085 154 141 149 51 2619 20 74 35 101 562 100 241 256 145 178 59 161 347 65 0 0 160 95 114 97 78 110 115 910 234 211 89

96 136 282 984 142 130 145 47 2380 20 68 34 98 508 93 228 54 135 169 56 150 322 58 0 0 158 89 109 92 75 100 104 862 226 209 86

6 11 21 101 11 11 4 4 238 0 6 1 3 54 7 13 202 10 8 3 11 25 7 0 0 3 6 5 5 3 10 11 48 9 2 3

5,45% 7,36% 6,85% 9,29% 7,35% 7,71% 2,82% 7,02% 9,10% 1,77% 8,03% 3,71% 3,37% 9,69% 6,74% 5,24% 78,84% 6,78% 4,70% 5,58% 6,61% 7,32% 10,40% 0,00% 0,00% 1,78% 6,23% 4,27% 5,51% 3,67% 9,50% 9,61% 5,31% 3,68% 0,83% 3,09%

LPSE Kabupaten Cianjur LPSE Kabupaten Cilacap LPSE Kabupaten Cirebon LPSE Kabupaten Dairi LPSE Kabupaten Deli Serdang LPSE Kabupaten Demak LPSE Kabupaten Dharmasraya LPSE Kabupaten Dompu LPSE Kabupaten Donggala LPSE Kabupaten Empat Lawang LPSE Kabupaten Ende LPSE Kabupaten Enrekang LPSE Kabupaten Flores Timur LPSE Kabupaten Gayo Lues LPSE Kabupaten Gianyar LPSE Kabupaten Gorontalo LPSE Kabupaten Gorontalo Utara LPSE Kabupaten Gresik LPSE Kabupaten Grobogan LPSE Kabupaten Gunung Kidul LPSE Kabupaten Gunung Mas LPSE Kabupaten Halmahera Selatan LPSE Kabupaten Halmahera Utara LPSE Kabupaten Hulu Sungai Selatan LPSE Kabupaten Hulu Sungai Tengah LPSE Kabupaten Hulu Sungai Utara LPSE Kabupaten Humbang Hasundutan LPSE Kabupaten Indragiri Hilir LPSE Kabupaten Indragiri Hulu LPSE Kabupaten Indramayu LPSE Kabupaten Jember LPSE Kabupaten Jembrana LPSE Kabupaten Jepara LPSE Kabupaten Jombang LPSE Kabupaten Kampar LPSE Kabupaten Kapuas

286 278 393 204 76 364 72 62 172 0 103 91 89 98 122 110 90 227 245 75 8 0 97 155 226 93 220 237 456 445 200 150 189 197 558 126

271 272 381 201 74 358 62 55 170 0 98 91 80 90 115 105 83 217 236 73 7 0 76 146 219 89 197 225 414 445 192 147 183 194 546 97

249 178 263 107 105 273 59 76 173 0 69 88 57 78 143 89 62 290 164 40 25 0 60 128 215 82 115 199 415 377 196 131 146 229 843 68

234 166 246 105 100 270 54 72 168 0 61 82 52 74 131 81 57 252 152 33 24 0 56 121 194 75 112 160 373 354 183 118 136 104 767 64

15 11 17 2 5 2 5 3 5 0 9 6 4 4 12 8 5 38 12 7 1 0 4 8 21 8 3 39 42 23 13 13 10 125 75 4

6,18% 6,35% 6,46% 1,87% 4,79% 0,76% 8,62% 4,52% 2,87% 0,00% 12,34% 6,57% 7,80% 5,51% 8,27% 8,70% 8,69% 13,05% 7,30% 17,91% 4,53% 0,00% 7,43% 6,10% 9,93% 9,13% 2,46% 19,69% 10,06% 6,04% 6,52% 10,05% 6,77% 54,53% 8,93% 6,04%

LPSE Kabupaten Kapuas Hulu LPSE Kabupaten Karanganyar LPSE Kabupaten Karangasem LPSE Kabupaten Karimun LPSE Kabupaten Karo LPSE Kabupaten Katingan LPSE Kabupaten Kaur LPSE Kabupaten Kay Kanan LPSE Kabupaten Kayong Utara LPSE Kabupaten Kebumen LPSE Kabupaten Kediri LPSE Kabupaten Keerom LPSE Kabupaten Kendal LPSE Kabupaten Kepahiang LPSE Kabupaten Kepulauan Mentawai LPSE Kabupaten Kepulauan Pangkajene LPSE Kabupaten Kepulauan Sangihe LPSE Kabupaten Kepulauan Selayar LPSE Kabupaten Kerinci LPSE Kabupaten Ketapang LPSE Kabupaten Klaten LPSE Kabupaten Klungkung LPSE Kabupaten Kolaka LPSE Kabupaten Kolaka Utara LPSE Kabupaten Komering Ulu Selatan LPSE Kabupaten Konawe LPSE Kabupaten Konawe Selatan LPSE Kabupaten Konawe Utara LPSE Kabupaten Kotabaru LPSE Kabupaten Kotawaringin Barat LPSE Kabupaten Kotawaringin Timur LPSE Kabupaten Kuantan Singingi LPSE Kabupaten Kuburaya LPSE Kabupaten Kudus LPSE Kabupaten Kulon Progo LPSE Kabupaten Kuningan

238 145 10 0 313 205 75 0 168 142 94 0 170 94 61 59 105 76 169 210 248 68 211 119 28 172 293 56 273 429 254 218 204 166 207 317

238 142 9 0 308 182 72 0 166 138 87 0 170 90 50 46 103 75 140 190 242 54 201 117 26 162 290 53 241 420 252 216 185 152 206 303

294 150 26 0 219 210 75 0 146 323 231 0 154 85 48 75 98 68 125 140 237 31 142 134 171 111 167 27 231 265 423 202 153 145 139 205

289 142 22 0 217 200 70 0 141 312 194 0 149 82 43 73 92 66 117 128 186 27 139 130 166 109 162 27 211 257 406 189 141 138 128 200

5 7 3 0 2 11 5 0 5 11 37 0 5 3 4 1 5 2 8 12 51 4 3 4 5 2 5 1 20 8 18 13 12 6 11 5

1,54% 4,85% 12,33% 0,00% 0,95% 5,09% 7,15% 0,00% 3,42% 3,34% 16,09% 0,00% 3,17% 3,28% 8,75% 1,99% 5,37% 2,99% 6,16% 8,30% 21,60% 11,94% 2,13% 2,99% 3,02% 1,57% 3,24% 1,94% 8,73% 2,93% 4,21% 6,49% 7,54% 4,48% 7,79% 2,59%

LPSE Kabupaten Kupang LPSE Kabupaten Kutai Barat LPSE Kabupaten Kutai Kartanegara LPSE Kabupaten Kutai Timur LPSE Kabupaten Labuan Batu Selatan LPSE Kabupaten Labuhan Batu LPSE Kabupaten Labuhan Batu Utara LPSE Kabupaten Lahat LPSE Kabupaten Lamandau LPSE Kabupaten Lamongan LPSE Kabupaten Lampung Barat LPSE Kabupaten Lampung Selatan LPSE Kabupaten Lampung Tengah LPSE Kabupaten Lampung Timur LPSE Kabupaten Lampung Utara LPSE Kabupaten Landak LPSE Kabupaten Langkat LPSE Kabupaten Lebak LPSE Kabupaten Lebong LPSE Kabupaten Lima Puluh Kota LPSE Kabupaten Lombok Barat LPSE Kabupaten Lombok Tengah LPSE Kabupaten Lombok Timur LPSE Kabupaten Lombok Utara LPSE Kabupaten Lumajang LPSE Kabupaten Luwu LPSE Kabupaten Luwu Timur LPSE Kabupaten Luwu Utara LPSE Kabupaten Madiun LPSE Kabupaten Magelang LPSE Kabupaten Magetan LPSE Kabupaten Majalengka LPSE Kabupaten Majene LPSE Kabupaten Malang LPSE Kabupaten Malinau LPSE Kabupaten Maluku Tenggara

108 157 1872 566 82 25 16 242 59 178 149 0 114 468 104 392 134 405 138 135 83 106 80 83 176 59 91 136 157 177 114 383 17 454 434 54

103 141 1754 557 75 25 16 232 59 176 145 0 106 392 92 388 130 370 125 129 82 101 78 80 159 55 91 119 147 167 103 381 17 432 393 53

87 353 5731 734 44 44 25 289 95 198 102 0 76 181 72 269 210 238 121 145 107 239 90 103 162 123 206 103 110 131 83 258 20 393 1246 31

81 342 5255 641 44 43 25 283 93 185 100 0 74 176 72 263 203 230 117 131 93 227 86 92 142 121 191 97 106 120 72 243 18 376 1200 30

6 11 476 93 1 1 0 7 2 12 2 0 2 5 0 6 8 8 4 14 14 12 4 11 21 3 15 7 4 11 11 14 3 17 46 1

7,33% 3,13% 8,30% 12,67% 1,31% 1,65% 0,67% 2,26% 2,28% 6,15% 2,11% 0,00% 2,12% 2,92% 0,32% 2,33% 3,58% 3,38% 3,70% 9,35% 13,03% 4,97% 4,69% 10,42% 12,88% 2,23% 7,35% 6,37% 3,51% 8,33% 13,24% 5,46% 12,82% 4,29% 3,70% 4,35%

LPSE Kabupaten Mamuju LPSE Kabupaten Mandailing Natal LPSE Kabupaten Manggarai Barat LPSE Kabupaten Manggarai Timur LPSE Kabupaten Manokwari LPSE Kabupaten Maros LPSE Kabupaten Melawi LPSE Kabupaten Merangin LPSE Kabupaten Meranti LPSE Kabupaten Merauke LPSE Kabupaten Mimika LPSE Kabupaten Minahasa LPSE Kabupaten Minahasa Selatan LPSE Kabupaten Minahasa Tenggara LPSE Kabupaten Minahasa Utara LPSE Kabupaten Mojokerto LPSE Kabupaten Morowali LPSE Kabupaten Muara Enim LPSE Kabupaten Muaro Jambi LPSE Kabupaten Muko Muko LPSE Kabupaten Muna LPSE Kabupaten Murung Raya LPSE Kabupaten Musi Banyuasin LPSE Kabupaten Musi Rawas LPSE Kabupaten Nagan Raya LPSE Kabupaten Natuna LPSE Kabupaten Nganjuk LPSE Kabupaten Ngawi LPSE Kabupaten Nias LPSE Kabupaten Nias Selatan LPSE Kabupaten Nias Utara LPSE Kabupaten Nunukan LPSE Kabupaten Ogan Ilir LPSE Kabupaten Ogan Komering Ilir LPSE Kabupaten Ogan Komering Ulu LPSE Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

213 132 15 0 7 267 55 17 26 18 10 59 0 1 109 101 78 583 260 112 233 209 1117 143 128 199 194 133 31 78 11 470 275 376 88 220

199 125 15 0 7 247 46 10 24 2 7 57 0 1 98 91 74 574 259 98 231 181 1105 134 128 191 174 126 31 67 10 430 242 370 71 217

176 100 14 0 11 247 42 15 32 2 23 76 0 10 100 223 114 735 329 75 145 122 1305 473 116 246 129 96 29 88 5 792 510 684 38 243

172 93 13 0 10 239 41 5 29 2 23 71 0 9 95 211 108 714 317 71 143 119 1260 457 110 230 115 92 28 85 5 731 493 490 35 239

4 7 0 0 1 7 1 10 4 0 0 5 0 1 5 13 6 21 12 4 2 4 45 16 6 16 14 4 2 3 0 61 17 194 4 5

2,10% 7,30% 1,24% 0,00% 8,52% 2,95% 1,83% 66,24% 11,02% 14,99% 1,28% 7,13% 0,00% 12,31% 4,75% 5,61% 5,35% 2,92% 3,57% 5,26% 1,13% 3,02% 3,48% 3,37% 5,23% 6,58% 11,00% 4,18% 5,40% 3,08% 6,29% 7,73% 3,41% 28,36% 9,17% 1,94%

LPSE Kabupaten Pacitan LPSE Kabupaten Padang Lawas Utara LPSE Kabupaten Pakpak Bharat LPSE Kabupaten Pamekasan LPSE Kabupaten Pandeglang LPSE Kabupaten Parigi Moutong LPSE Kabupaten Pasaman LPSE Kabupaten Pasaman Barat LPSE Kabupaten Paser LPSE Kabupaten Pasuruan LPSE Kabupaten Pati LPSE Kabupaten Pekalongan LPSE Kabupaten Pelalawan LPSE Kabupaten Pemalang LPSE Kabupaten Penajam Paser Utara LPSE Kabupaten Pesawaran LPSE Kabupaten Pesisir Selatan LPSE Kabupaten Pidie LPSE Kabupaten Pidie Jaya LPSE Kabupaten Pinrang LPSE Kabupaten Pohuwato LPSE Kabupaten Polewali Mandar LPSE Kabupaten Ponorogo LPSE Kabupaten Pontianak LPSE Kabupaten Poso LPSE Kabupaten Pringsewu LPSE Kabupaten Probolinggo LPSE Kabupaten Pulang Pisau LPSE Kabupaten Pulau Morotai LPSE Kabupaten Purbalingga LPSE Kabupaten Purworejo LPSE Kabupaten Raja Ampat LPSE Kabupaten Rejang Lebong LPSE Kabupaten Rembang LPSE Kabupaten Rokan Hilir LPSE Kabupaten Rokan Hulu

103 249 146 39 136 126 118 210 276 334 160 217 345 117 183 207 123 136 68 96 182 5 92 158 34 169 37 264 0 207 161 94 94 67 5 314

102 186 138 25 125 117 110 190 258 313 151 205 194 111 105 205 104 134 66 91 172 5 88 156 31 168 30 254 0 185 155 81 90 56 5 285

85 210 98 26 93 163 110 186 1158 178 137 123 269 157 164 235 82 119 45 127 115 4 77 112 75 137 29 166 0 197 135 114 143 98 155 312

79 206 96 23 87 159 92 173 1120 158 132 113 242 149 156 233 70 111 43 123 110 4 71 111 73 136 27 157 0 191 132 112 138 94 151 276

6 4 2 2 6 4 18 14 38 20 5 9 28 8 9 2 13 8 2 4 5 0 6 1 1 1 2 9 0 7 3 2 6 4 4 36

6,96% 1,83% 1,70% 9,73% 6,61% 2,33% 16,47% 7,33% 3,31% 11,12% 3,99% 7,65% 10,26% 4,96% 5,23% 0,94% 15,28% 6,70% 4,69% 2,87% 4,49% 3,25% 7,45% 1,31% 1,70% 0,60% 7,15% 5,57% 0,00% 3,33% 2,39% 1,56% 3,84% 4,21% 2,75% 11,49%

LPSE Kabupaten Rote Ndao LPSE Kabupaten Sabu Raijua LPSE Kabupaten Sambas LPSE Kabupaten Samosir LPSE Kabupaten Sampang LPSE Kabupaten Sanggau LPSE Kabupaten Sarolangun LPSE Kabupaten Sekadau LPSE Kabupaten Seluma LPSE Kabupaten Semarang LPSE Kabupaten Serang LPSE Kabupaten Serdang Bedagai LPSE Kabupaten Seruyan LPSE Kabupaten Siak LPSE Kabupaten Siau Tagulandang Biaro LPSE Kabupaten Sidenreng Rappang LPSE Kabupaten Sidoarjo LPSE Kabupaten Sigi LPSE Kabupaten Sijunjung LPSE Kabupaten Sikka LPSE Kabupaten Simalungun LPSE Kabupaten Simeulue LPSE Kabupaten Sinjai LPSE Kabupaten Sintang LPSE Kabupaten Situbondo LPSE Kabupaten Sleman LPSE Kabupaten Solok LPSE Kabupaten Soppeng LPSE Kabupaten Sragen LPSE Kabupaten Sukamara LPSE Kabupaten Sukoharjo LPSE Kabupaten Sumba Barat LPSE Kabupaten Sumba Tengah LPSE Kabupaten Sumba Timur LPSE Kabupaten Sumbawa LPSE Kabupaten Sumbawa Barat

37 0 131 134 261 219 187 171 135 199 89 69 112 580 61 0 427 77 148 14 145 168 8 119 244 274 136 83 163 265 143 0 23 15 97 60

31 0 125 130 252 210 177 163 120 172 73 56 97 561 56 0 416 68 134 12 143 159 8 114 234 263 136 79 161 247 134 0 20 15 91 59

29 0 120 128 156 162 151 136 106 132 75 65 144 772 37 0 331 73 112 5 166 146 11 156 153 242 116 101 184 142 142 0 25 31 107 46

28 0 116 119 149 157 142 131 99 119 67 62 137 687 34 0 282 70 99 5 162 137 10 149 146 216 105 95 174 139 133 0 24 30 96 42

1 0 3 10 7 4 9 4 7 13 8 3 7 85 3 0 49 3 14 0 5 10 1 6 7 26 10 6 10 4 9 0 1 1 12 4

2,83% 0,00% 2,75% 7,58% 4,75% 2,75% 5,84% 3,27% 6,92% 9,60% 10,60% 4,82% 4,77% 11,04% 6,79% 0,00% 14,92% 4,47% 12,09% 8,94% 2,85% 6,66% 8,52% 4,02% 4,51% 10,76% 9,00% 5,51% 5,18% 2,54% 6,56% 0,00% 3,82% 2,54% 10,76% 9,09%

LPSE Kabupaten Sumedang LPSE Kabupaten Sumenep LPSE Kabupaten Tabalong LPSE Kabupaten Tabanan LPSE Kabupaten Tana Tidung LPSE Kabupaten Tana Toraja LPSE Kabupaten Tanah Bumbu LPSE Kabupaten Tanah Datar LPSE Kabupaten Tanah Laut LPSE Kabupaten Tangerang LPSE Kabupaten Tanjung Jabung Barat LPSE Kabupaten Tanjung Jabung Timur LPSE Kabupaten Tapanuli Selatan LPSE Kabupaten Tapanuli Utara LPSE Kabupaten Tapin LPSE Kabupaten Tasikmalaya LPSE Kabupaten Tebo LPSE Kabupaten Tegal LPSE Kabupaten Temanggung LPSE Kabupaten Timor Tengah Selatan LPSE Kabupaten Toba Samosir LPSE Kabupaten Tojo una-una LPSE Kabupaten Toraja Utara LPSE Kabupaten Trenggalek LPSE Kabupaten Tuban LPSE Kabupaten Tulang Bawang LPSE Kabupaten Tulang Bawang Barat LPSE Kabupaten Tulungagung LPSE Kabupaten Wajo LPSE Kabupaten Wakatobi LPSE Kabupaten Wonogiri LPSE Kabupaten Wonosobo LPSE Kementerian Agama LPSE Kementerian Dalam Negeri LPSE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

144 169 162 118 35 56 260 183 256 773 460 332 219 128 102 589 118 193 179 164 36 171 79 122 432 153 35 59 175 155 267 242 1369 353

137 164 117 113 33 53 232 155 237 745 429 300 204 128 97 581 108 183 170 136 29 166 79 111 416 153 33 56 164 136 251 90 1228 333

96 136 113 102 144 77 665 110 226 764 448 355 227 92 78 583 400 186 118 144 55 156 97 104 248 118 70 78 206 112 138 77 1355 1003

86 110 96 98 109 72 603 90 201 749 432 336 215 88 76 566 379 174 105 122 51 152 88 94 243 118 70 76 203 108 131 74 1172 932

10 26 17 4 35 5 62 20 24 15 16 19 11 3 2 17 22 11 13 22 4 4 9 10 5 1 0 2 2 4 6 3 182 71

10,77% 18,85% 14,95% 4,38% 23,98% 6,77% 9,38% 17,80% 10,80% 1,98% 3,62% 5,32% 5,03% 3,48% 3,14% 2,92% 5,41% 6,02% 11,05% 15,43% 7,30% 2,27% 9,31% 9,95% 2,08% 0,46% 0,46% 3,02% 1,20% 3,89% 4,51% 4,05% 13,47% 7,06%

850

668

6419

2004

4415

68,78%

LPSE Kementerian Hukum dan HAM RI LPSE Kementerian Kehutanan LPSE Kementerian Kelautan dan Perikanan LPSE Kementerian Kesehatan LPSE Kementerian Keuangan LPSE Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan LPSE Kementerian Koperasi dan UKM LPSE Kementerian Luar Negeri LPSE Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia

992 933 628 1352 2387

790 848 581 1165 2077

1297 906 1710 3917 5905

1211 785 1564 3035 5070

86 121 147 882 835

6,63% 13,38% 8,59% 22,52% 14,14%

20 113 40

5 108 32

3 349 246

3 332 180

1 16 66

17,83% 4,65% 26,89%

435

422

692

606

85

12,32%

LPSE Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal LPSE Kementerian Pemuda dan Olahraga LPSE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi LPSE Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan LPSE Kementerian Perdagangan RI LPSE Kementerian Perhubungan LPSE Kementerian Perindustrian LPSE Kementerian Pertanian LPSE Kementerian Perumahan Rakyat LPSE Kementerian Riset dan Teknologi LPSE Kementerian Sosial

297 58

280 52

1829 134

1746 108

83 26

4,53% 19,09%

13 803 128 4105 515 573 297 80 96

12 709 120 3770 474 479 271 76 81

24 1777 493 19157 690 1137 1289 357 284

17 1479 434 16886 648 971 1204 313 268

7 299 60 2271 41 166 85 44 16

29,06% 16,81% 12,08% 11,85% 5,98% 14,60% 6,63% 12,43% 5,75%

458 0 619 431 97 48 697 203 176 311 418

411 0 570 422 89 32 666 199 161 278 401

975 0 6408 555 103 66 839 213 142 549 432

901 0 5935 459 94 65 691 207 125 509 380

73 0 473 96 9 1 148 6 17 39 52

7,51% 0,00% 7,38% 17,31% 8,57% 1,45% 17,67% 3,01% 11,90% 7,12% 12,01%

LPSE Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi LPSE Kementrian Pekerjaan Umum LPSE Kepolisian Republik Indonesia LPSE Kota Balikpapan LPSE Kota Banda Aceh LPSE Kota Bandar Lampung LPSE Kota Bandung LPSE Kota Banjar LPSE Kota Banjarbaru LPSE Kota Banjarmasin LPSE Kota Batam

LPSE Kota Batu LPSE Kota Baubau LPSE Kota Bekasi LPSE Kota Bengkulu LPSE Kota Bima LPSE Kota Binjai LPSE Kota Bitung LPSE Kota Blitar LPSE Kota Bogor LPSE Kota Bontang LPSE Kota Bukittinggi LPSE Kota Cilegon LPSE Kota Cimahi LPSE Kota Cirebon LPSE Kota Denpasar LPSE Kota Depok LPSE Kota Dumai LPSE Kota Gunungsitoli LPSE Kota Jambi LPSE Kota Jayapura LPSE Kota Kediri LPSE Kota Kendari LPSE Kota Kotamobagu LPSE Kota Kupang LPSE Kota Langsa LPSE Kota Lhokseumawe LPSE Kota Lubuklinggau LPSE Kota Madiun LPSE Kota Magelang LPSE Kota Makassar LPSE Kota Malang LPSE Kota Manado LPSE Kota Mataram LPSE Kota Medan LPSE Kota Metro LPSE Kota Mojokerto

135 129 654 108 7 138 250 98 306 273 85 291 146 96 239 731 257 299 210 25 48 139 52 94 98 96 192 127 50 210 302 180 63 481 57 63

122 126 643 105 6 123 198 90 296 222 77 286 128 96 215 681 253 261 182 24 48 133 48 85 96 89 173 121 47 204 280 169 61 457 47 57

85 104 438 82 10 136 196 109 222 544 52 205 81 97 286 475 314 201 98 45 84 409 101 82 75 88 375 163 63 249 284 207 88 520 53 70

78 102 388 72 10 128 190 102 204 527 45 190 74 88 244 414 289 196 93 43 79 104 91 76 72 85 366 149 60 238 267 195 78 488 51 62

7 2 51 10 0 8 6 7 17 17 6 15 7 9 42 61 25 5 5 2 5 304 11 5 3 3 9 14 3 11 17 12 9 32 2 8

8,65% 2,06% 11,55% 12,49% 3,21% 5,86% 3,30% 6,08% 7,85% 3,08% 12,23% 7,47% 8,80% 9,42% 14,71% 12,80% 7,88% 2,42% 5,16% 4,42% 5,61% 74,44% 10,47% 6,68% 3,84% 3,47% 2,29% 8,47% 4,91% 4,50% 5,91% 6,00% 10,48% 6,11% 4,45% 11,16%

LPSE Kota Padang LPSE Kota Padang Sidempuan LPSE Kota Pagar Alam LPSE Kota Palangkaraya LPSE Kota Palembang LPSE Kota Palopo LPSE Kota Palu LPSE Kota Pangkal Pinang LPSE Kota Pare-pare LPSE Kota Pasuruan LPSE Kota Payakumbuh LPSE Kota Pekalongan LPSE Kota Pekanbaru LPSE Kota Pematangsiantar LPSE Kota Pontianak LPSE Kota Prabumulih LPSE Kota Probolinggo LPSE Kota Sabang LPSE Kota Salatiga LPSE Kota Samarinda LPSE Kota Semarang LPSE Kota Serang LPSE Kota Singkawang LPSE Kota Solok LPSE Kota Subulussalam LPSE Kota Sungai Penuh LPSE Kota Surabaya LPSE Kota Surakarta LPSE Kota Tangerang LPSE Kota Tangerang Selatan LPSE Kota Tanjung Balai LPSE Kota Tarakan LPSE Kota Tasikmalaya LPSE Kota Tebing Tinggi LPSE Kota Tegal LPSE Kota Ternate

165 142 30 173 578 38 151 117 58 11 100 131 313 79 222 257 45 95 78 522 343 91 194 78 108 187 999 220 573 534 146 297 255 23 92 93

151 141 24 162 579 36 148 106 55 3 89 128 293 73 219 233 44 90 60 512 305 76 190 70 101 137 903 199 549 524 140 279 252 22 83 89

179 99 63 110 499 50 226 78 96 6 96 127 293 46 293 260 24 74 57 886 434 65 120 73 92 137 1457 245 895 634 114 1101 226 105 88 129

159 98 62 106 486 49 221 76 94 6 85 123 284 45 282 256 22 69 53 838 362 60 115 62 85 123 1139 231 747 607 111 1039 219 99 79 123

20 2 1 4 13 1 4 3 2 0 12 4 10 1 11 4 3 6 4 47 72 5 5 11 7 14 317 15 148 27 3 62 6 6 9 6

10,95% 1,77% 1,68% 3,64% 2,56% 1,13% 1,98% 3,43% 2,18% 4,70% 11,97% 2,92% 3,25% 2,15% 3,81% 1,48% 12,17% 7,67% 7,46% 5,36% 16,49% 7,15% 4,12% 14,67% 7,30% 10,34% 21,79% 6,01% 16,49% 4,24% 2,89% 5,63% 2,79% 5,94% 10,21% 4,65%

LPSE Kota Tomohon LPSE Kota Yogyakarta LPSE LAPAN LPSE Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LPSE Lembaga Ketahanan Nasional LPSE Lembaga Sandi Negara LPSE Mahkamah Agung Republik Indonesia LPSE Mahkamah Konstitusi LPSE Mahkamah Syar'iyah Aceh LPSE Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia LPSE PT Angkasa Pura II (Persero) LPSE PT. Kawasan Berikat Nusantara LPSE PT. Pelayaran Nasional Indonesia LPSE PT. Perusahaan Listrik Negara LPSE Pelabuhan Indonesia 1 Medan LPSE Politeknik Negeri Bandung LPSE Politeknik Negeri Jakarta LPSE Politeknik Negeri Jember LPSE Politeknik Negeri Lampung LPSE Politeknik Negeri Malang LPSE Politeknik Negeri Sriwijaya LPSE Politeknik Negeri Ujung Pandang LPSE Politeknik Pertanian Negeri Pangkep LPSE Provinsi Aceh LPSE Provinsi Bali LPSE Provinsi Banten LPSE Provinsi Bengkulu LPSE Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta LPSE Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta LPSE Provinsi Gorontalo LPSE Provinsi Jambi LPSE Provinsi Jawa Barat LPSE Provinsi Jawa Tengah

110 342 0 137

71 306 0 121

77 442 0 229

76 366 0 199

2 76 0 30

2,40% 17,21% 0,00% 13,27%

344 21 92 335 14 24

254 20 85 297 11 23

1721 19 1366 700 58 24

1066 18 1355 660 55 22

655 1 11 40 3 2

38,05% 7,30% 0,79% 5,73% 5,21% 8,18%

17 0 33 16 1337 0 45 0 14 472 24 5 18 4 3397 421 865 373 632 6745 299 475 3455 1351

15 0 23 5 1285 0 34 0 12 460 22 5 11 4 3229 397 742 352 597 6355 283 333 2979 1269

66 0 119 15 3555 0 28 0 41 537 134 74 76 2 3402 908 1292 469 644 17461 355 664 3077 1705

49 0 100 13 3211 0 25 0 40 521 127 66 75 1 3065 801 1238 420 573 13668 328 607 2770 1503

17 0 20 1 344 0 3 0 2 16 7 8 1 0 337 107 55 49 72 3793 26 57 308 202

25,70% 0,00% 16,41% 9,72% 9,69% 0,00% 9,41% 0,00% 3,77% 2,98% 5,42% 10,66% 1,88% 9,33% 9,90% 11,78% 4,23% 10,52% 11,16% 21,72% 7,44% 8,52% 9,99% 11,83%

LPSE Provinsi Jawa Timur LPSE Provinsi Kalimantan Barat LPSE Provinsi Kalimantan Selatan LPSE Provinsi Kalimantan Tengah LPSE Provinsi Kalimantan Timur LPSE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung LPSE Provinsi Kepulauan Riau LPSE Provinsi Lampung LPSE Provinsi Maluku LPSE Provinsi Maluku Utara LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur LPSE Provinsi Papua LPSE Provinsi Papua Barat LPSE Provinsi Riau LPSE Provinsi Sulawesi Barat LPSE Provinsi Sulawesi Selatan LPSE Provinsi Sulawesi Tengah LPSE Provinsi Sulawesi Tenggara LPSE Provinsi Sulawesi Utara LPSE Provinsi Sumatera Barat LPSE Provinsi Sumatera Selatan LPSE Provinsi Sumatera Utara LPSE RS. Wahidin Sudirohusodo LPSE RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat LPSE STAIN Parepare LPSE Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember LPSE Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali LPSE Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional LPSE TNI ANGKATAN UDARA LPSE TNI Angkatan Darat LPSE Televisi Republik Indonesia LPSE Tentara Nasional Indonesia LPSE Universitas Airlangga

1378 544 519 919 1334 259 996 921 437 38 310 434 240 2 1150 352 547 589 637 414 1351 911 907 60 38 7

1248 511 420 692 1259 227 943 893 348 30 300 360 201 2 1086 319 524 543 559 371 1258 838 868 48 36 7

2460 815 1096 857 4047 553 1099 1324 351 54 728 549 818 5 2226 322 1429 780 1041 522 1296 1491 1499 159 31 15

2118 747 1022 827 3201 524 1006 1310 330 53 529 523 756 3 1967 296 1372 742 999 492 1163 1320 1411 143 26 13

342 68 74 29 847 28 93 14 21 1 199 25 62 1 259 26 57 38 42 30 133 171 89 16 5 2

13,90% 8,40% 6,72% 3,42% 20,92% 5,13% 8,45% 1,05% 6,04% 1,85% 27,28% 4,64% 7,60% 26,38% 11,64% 8,22% 3,99% 4,89% 4,01% 5,71% 10,30% 11,46% 5,90% 9,78% 15,40% 12,71%

6 0

6 0

5 0

4 0

0 0

8,43% 0,00%

1 2 13 41 1 56

1 2 13 36 1 49

2 1 8 121 1 112

2 1 8 103 1 96

0 0 0 19 0 16

5,60% 1,75% 2,03% 15,37% 3,14% 14,08%

LPSE Universitas Andalas LPSE Universitas Bandar Lampung LPSE Universitas Bengkulu LPSE Universitas Brawijaya LPSE Universitas Diponegoro LPSE Universitas Gadjah Mada LPSE Universitas Haluoleo LPSE Universitas Hasanudin LPSE Universitas Indonesia LPSE Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar LPSE Universitas Jambi LPSE Universitas Jember LPSE Universitas Jenderal Soedirman LPSE Universitas Lambung Mangkurat LPSE Universitas Lampung LPSE Universitas Malikussaleh LPSE Universitas Mulawarman LPSE Universitas Negeri 11 Maret LPSE Universitas Negeri Gorontalo LPSE Universitas Negeri Makassar LPSE Universitas Negeri Malang LPSE Universitas Negeri Manado LPSE Universitas Negeri Medan LPSE Universitas Negeri Padang LPSE Universitas Negeri Semarang LPSE Universitas Negeri Surabaya LPSE Universitas Palangka Raya LPSE Universitas Riau LPSE Universitas Sam Ratulangi LPSE Universitas Sriwijaya LPSE Universitas Sumatera Utara LPSE Universitas Syiah Kuala Banda Aceh LPSE Universitas Tadulako LPSE Universitas Tanjung Pura LPSE Universitas Udayana

22 6 27 76 450 88 17 57 93 17 16 22 44 8 31 16 62 0 8 43 45 24 356 48 51 36 18 21 20 59 93 64 28 25 0

19 6 24 70 401 65 17 52 77 17 14 21 42 7 27 16 61 0 8 40 42 22 303 41 42 35 18 20 15 51 92 61 28 24 0

30 9 34 350 552 87 109 116 102 36 47 80 88 13 108 24 104 0 122 98 70 140 422 66 180 214 22 33 29 66 139 279 136 132 0

28 9 32 311 483 68 107 111 83 34 37 77 81 12 91 23 95 0 73 90 63 130 402 61 162 201 22 29 25 60 124 261 133 130 0

2 0 2 39 69 19 2 5 19 1 10 3 7 1 17 1 9 0 49 8 7 10 19 6 18 13 1 3 4 6 15 17 4 2 0

6,36% 1,73% 4,79% 11,23% 12,47% 21,90% 1,62% 4,29% 18,75% 3,53% 20,47% 3,76% 8,28% 5,69% 16,13% 5,21% 8,46% 0,00% 40,32% 8,06% 10,39% 6,94% 4,61% 8,74% 10,13% 6,06% 2,30% 9,88% 13,92% 9,09% 10,82% 6,21% 2,71% 1,34% 0,00%

LAPORAN AKHIR KEGIATAN LPSE BKPM TAHUN 2013

Recommend Documents