PERATURAN KEPALA BKPM NO. 5 TAHUN 2013 JO. PERATURAN KEPALA BKPM NO. 12 TAHUN 2013 CHECK LIST IZIN PRINSIP PERUBAHAN
Menunjukan dokumen asli
Fotokopi harus jelas dan mudah dibaca
No.
Kelengkapan Berkas
01.
Daftar Isian Permohonan (Formulir II-A)
Disusun sesuai urutan Ada / Tidak
Diberi Label
Keterangan
*Formulir ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham atau kuasanya (bagi perusahaan yang belum berbadan hukum Indonesia) * Formulir ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya bermaterai cukup dan cap perusahaan (bagi perusahaan yang sudah berbadan hukum Indonesia) * Formulir diketik dan bukan tulisan tangan *Data perusahaan (terlampir) yang berisikan (Nama, NPWP, Alamat lengkap dengan nama jalan/ kelurahan/ kecamatan no. Telp, fax dan email perusahaan. 02.
Surat Kuasa asli sesuai dengan format PERKA No. 5 Tahun 2013 Jo. PERKA No. 12 Tahun 2013 bermaterai cukup dan cap perusahaan, serta identitas pemberi dan penerima kuasa *bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, namun dilakukan oleh karyawan perusahaan/kantor konsultan hukum/kantor notaris yang belum terdaftar di BKPM, ditambah persyaratan: a) Perusahaan (bukan pimpinan perusahaan): Surat penugasan dilengkapi dengan copy keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan perusahaan b) Advokat Perseorangan : kartu advokat (tidak dapat ditugaskan kepada associate/ karyawan kantor/ perusahaan) c) Kantor Konsultan Hukum: kartu advokat, akta pendirian firma atau akta persekutuan perdata dilengkapi dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM, NPWP Kantor Konsultan Hukum, Surat penugasan dilengkapi dengan copy keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan Kantor konsultan Hukum d) Kantor Notaris: SK Penetapan Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM, NPWP Kantor Notaris, dan Surat penugasan dilengkapi dengan copy keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan Kantor Notaris e) Perwakilan kamar dagang dan industri dari negara calon pemegang saham perusahaan (Chamber of Commerce); surat penugasan dilengkapi dengan copy keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan perusahaan f) Kantor Konsultan berbadan hukum Indonesia (100% Dalam Negeri) : akta pendirian atau akta penyesuian UU PT dan akta perubahannya dilengkapi dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (mencantumkan bidang usaha jasa konsultasi manajemen bisnis/pengurusan dokumen), NPWP perusahaan, Izin Usaha (jasa konsultasi manajemen bisnis/pengurusan dokumen), Surat penugasan dilengkapi dengan copy keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan perusahaan. * surat kuasa diketik dan bukan tulisan tangan
Page 1 of 5
Oktober 2013
03.
NPWP perusahaan
04.
Rekaman seluruh Perizinan Penanaman Modal a.l. Surat Persetujuan, Izin Prinsip dan Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Perluasan yang dimiliki perusahaan (berikut perubahan-perubahannnya bila ada)
05.
Rekaman LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) triwulan/semester terakhir dan tanda terimanya untuk seluruh proyek *bila belum memiliki izin usaha : LKPM Triwulan terakhir *bila sudah memiliki izin usaha : LKPM Semester terakhir
06.
SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) yang masih berlaku
07.
Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan
08.
Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan
09.
Perusahaan agar melampirkan data pendukung untuk perubahan yang dimohonkan, jika terjadi perubahan : a.Nama perusahaan:
- Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris Atau
- Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *untuk RUPS atau Keputusan Sirkular batas waktu 30 hari sejak ditandatangani, jika melebihi waktu tersebut dilampirkan asli cover note dari notaris yang menyatakan akan segera membuat akta *untuk Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, batas waktu 30 hari sejak ditandatangani, jika melebihi waktu tersebut dilampirkan lampiran DIAN dan/atau asli cover note dari notaris yang menyatakan Akta sedang diproses di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Bukti pemesanan nama Data Isian Akta Notaris (perubahan) dengan status diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM. b.NPWP: *dilampirkan NPWP yang baru c.Alamat perusahaan dan/atau lokasi proyek: - Surat Keterangan Domisili Perusahaan; dan/atau - Perjanjian sewa-menyewa antara perusahaan dan pihak pengelola gedung - Jika milik sendiri, akta jual beli oleh PPAT atau sertifikat Hak Atas Tanah atas nama Perusahaan, dan IMB d.Bidang usaha dan jenis produksi: - untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dari bahan baku (dengan mencantumkan jenis bahan baku) hingga produk akhir (finish goods); - untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan
Page 2 of 5
Oktober 2013
- rekomendasi dari instansi pemerintah, bila dipersyaratkan e. Rencana investasi dan perkiraan nilai ekspor f. Rencana Luas tanah g. Rencana penggunaan tenaga kerja h. Sumber pembiayaan i. Modal Perseroan dan/atau Penyertaan dalam modal perseroan : 1)
kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak persetujuan/izin BKPM yang telah diaktakan dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM terakhir sampai dengan permohonan yang diajukan (jika ada perubahan modal perseroan dan/atau penyertaan dalam modal perseroan yang belum dilaporkan ke BKPM)
2)
Kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan modal perseroan dan/atau penyertaan dalam modal perseroan, dalam bentuk :
- Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris sesuai tempat kedudukan perusahaan dalam akta, atau
- Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru; *untuk RUPS atau Keputusan Sirkular batas waktu 30 hari sejak ditandatangani, jika melebihi waktu tersebut dilampirkan asli cover note dari notaris yang menyatakan akan segera membuat akta *untuk Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, batas waktu 30 hari sejak ditandatangani, jika melebihi waktu tersebut dilampirkan lampiran DIAN dan/atau asli cover note dari notaris yang menyatakan Akta sedang diproses di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *modal perseroan berdasarkan nilai nominal saham dalam nilai rupiah atau nilai setaranya dalam satuan US Dollar (disesuaikan dengan nilai mata uang dalam Surat Persetujuan yang dimiliki sebelumnya) dan bukan jumlah lembar saham *tegas mencantumkan posisi kepemilikan saham terakhir yang telah disepakati dengan nilai nominal saham masing-masing para pemegang saham 3)
Untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan, bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk :
- jika pemegang saham adalah Pemerintah Negara Lain, melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/ kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
- jika pemegang saham adalah perseorangan asing, melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;
Page 3 of 5
Oktober 2013
- jika pemegang saham adalah badan usaha asing, melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association) dan/atau perubahannya dalam bahasa inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah atau di legalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri *dilengkapi dengan dokumen pendukung yang mencantumkan susunan direksi (board of director) terakhir
- Jika pemegang saham adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP *pemegang saham lama (WNI) juga melampirkan KTP dan NPWP
- Jika pemegang saham adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/ pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM, NPWP perusahaan dan izin usaha yang dimiliki . *dilengkapi dengan akta & SK yang mencantumkan susunan direksi terakhir *pemegang saham lama untuk perusahaan berbadan hukum Indonesia juga melampirkan NPWP j. Perubahan Nama badan hukum pemegang saham, melampirkan amandemen perubahan nama/certificate change of name atau sejenisnya 10.
Dalam hal perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek a. Dilampirkan bukti progress kegiatan yang dilakukan perusahaan selama ini b. Alasan detil dan jelas mengenai pemohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek dari pimpinan perusahaan c. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan
11.
Rekaman akta dan perubahannya serta pengesahan/ persetujuan/permberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM, yang terdiri dari : *akta pendirian & SK * akta penyesuaian UUPT & SK * akta terkait perubahan nama & SK (jika ada) * akta terkait perubahan tempat kedudukan & SK (jika ada) * akta terkait perubahan maksud dan tujuan perseroan & SK (jika ada) * akta terkait perubahan saham& SK * akta terkait direksi terakhir & SK
Tanda Tangan Pimpinan Perusahaan/Kuasa
( .......................................................... )
Page 4 of 5
Oktober 2013
DATA PERUSAHAAN
1.
Nama Perusahaan
:
………………………………………………….
2.
NPWP
:
………………………………………………….
3.
Alamat Kedudukan Perusahaan (Kantor Pusat):
Alamat
:
…………………………………………………. …………………………………………………. ………………………………………………….
4.
Kabupaten/Kota
:
………………………………………………….
Provinsi
:
………………………………………………….
Telepon
:
………………………………………………….
Faksimile
:
………………………………………………….
E-mail
:
………………………………………………….
:
………………………………………………….
Lokasi Proyek:
Alamat Lokasi
…………………………………………………. ………………………………………………….
Page 5 of 5
Kabupaten/Kota
:
………………………………………………….
Provinsi
:
………………………………………………….
Oktober 2013
