PENANAMAN MODAL PASCA PERKA BKPM NOMOR 5 TAHUN 2013
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SEPTEMBER 2013
TOPIK BAHASAN I.
UNDANG – UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 tentang Penanaman Modal II. PERATURAN PRESIDEN NO. 27 TAHUN 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang Penanaman Modal III. PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan IV. PERATURAN KEPALA BKPM NO. 5 TAHUN 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 PENANAMAN MODAL : segala bentuk kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia Penanaman modal dalam negeri Penanaman modal asing
PERATURAN PRESIDEN NO. 27 TAHUN 2009 PEMERINTAH PUSAT
PTSP
PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PENERBITAN PERIZINAN ( KEWENANGAN )
SPIPISE
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
4
PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2010 • daftar bidang usaha yang tertutup (PMA/PMDN)
• daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Dicadangkan untuk UMKMK Kemitraan Kepemilikan modal asing Lokasi tertentu Perizinan khusus Modal dalam negeri Kepemilikan modal asing serta lokasi Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing Modal dalam negeri dan perizinan khusus Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara ASEAN
PERATURAN KEPALA BKPM NO.5/2013 a. Perka ini merupakan NSPK (NORMA STANDARD PROSEDUR KRITERIA) untuk pelaksanaan pelayanan penanaman modal khususnya dalam rangka penerbitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal di seluruh Indonesia b. Tugas Pemerintah menerbitkan NSPK untuk digunakan oleh PTSP di bidang penanaman modal sesuai kewenangannya (oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota ) c. Tujuan penerbitan NSPK adalah dalam rangka : Kesamaan prosedur pengajuan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal (formulir dan persyaratan); Kesamaan prosedur penerbitan dan lamanya waktu penyelesaian/proses penerbitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal; Keseragaman format/bentuk produk perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
PRINSIP DASAR PENYUSUNAN PERKA 1. Penyederhanaan perizinan penanaman modal 2. Mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan sektoral/kementerian pembina bidang usaha 3. Memperhatikan hasil evaluasi implementasi Perka BKPM No.12/2009 diwujudkan dalam bentuk : a. Menghilangkan 1(satu) jenis perizinan penanaman modal b. Mengurangi jumlah formulir permohonan c. Mengatur persyaratan yang sebelumnya tidak memiliki dasar hukum yang jelas
Basic jenis perizinan penanaman modal adalah :
IZIN PRINSIP untuk memulai usaha IZIN USAHA pada saat siap produksi/siap operasi
PERBANDINGAN PRINSIP DASAR PERIZINAN PENANAMAN MODAL PERKA 12/2009 DAN PERKA 5/2013 PERKA BKPM NO.12/2009
PERKA NO 5/2013
PENDAFTARAN
IZIN PRINSIP
IZIN PRINSIP Izin Operasional Perizinan Daerah Fasilitas fiskal
Izin Operasional dari Kementerian terkait Perizinan Daerah Fasilitas Fiskal
IZIN USAHA
IZIN USAHA PRODUKSI/OPERASI KOMERSIAL
8 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
8
PERKA BKPM NO. 5/2013 Investasi : Minimal nilai investasi perusahaan PMA, untuk setiap bidang usaha harus lebih besar dari Rp. 10.000.000.000 atau nilai setaranya dalam US$
Modal : • Minimal modal disetor atau ditempatkan bagi perusahaan PMA adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- atau nilai setaranya dalam US$ • Minimal nominal saham setiap pemegang saham sebesar Rp. 10.000.000 atau nilai setaranya dalam US$
Jadwal waktu penyelesaian proyek : Tergantung karakteristik bidang usaha Dapat diperpanjang maksimum selama jangka waktu penyelesaian proyek yang telah ditetapkan Belum selesai setelah diperpanjang – peninjauan lapangan :
PERKA BKPM NO. 5/2013 Divesting Program:
Tetap melekat dan mengikat perusahaan, harus dilaksanakan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam perizinan Perpanjangan diberikan maksimum 2 tahun dengan memberikan bukti tentang upaya riel yang telah dilakukan dalam upaya mencari mitra Indonesia Besaran kepesertaan Indonesia berdasarkan kesepakatan para pihak
Anak Perusahaan :
Perusahaan yang melakukan alih status menjadi PMA setelah Perka ini diterbitkan , anak perusahaannya dalam waktu 1 (satu) tahun wajib mengubah status menjadi PMA
Perusahaan Terbuka :
Belum diimplementasikan
Terima Kasih CONTACT US BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190 P.O. Box 3186, Indonesia P : +62 21 52921329 - 30 F : +62 21 5202050 E :
[email protected] © 2011 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved
Invest in...
11
