PERKA BKPM No. 5 Tahun 2013 Follow-Up
PEDOMAN DAN TATACARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL Hotel The Pade – Banda Aceh, 21 November 2013
O U T L I N E
I. DASAR HUKUM
UU NO. 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL UU NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK PP NO. 52 TAHUN 2011 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH TERTENTU PP NO. 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA PP NO. 65 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PP NO. 45 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH PERPRES NO. 27 TAHUN 2009 TENTANG PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL PERKA BKPM NO. 12 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN DAN TATACARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL PERKA BKPM NO. 14 TAHUN 2009 TENTANG SPIPISE PERKA BKPM NO. 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATACARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
II. PENGERTIAN / DEFINISI
PENANAMAN MODAL ADALAH SEGALA BENTUK KEGIATAN PM, BAIK PMA/PMDN UNTUK MELAKUKAN USAHA DI INDONESIA PENANAM MODAL ADALAH PERORANGAN ATAU BADAN USAHA YANG MELAKUKAN INVESTASI BAIK PMA/PMDN PMDN ADALAH KEGIATAN MENANAMKAN MODAL UNTUK MELAKUKAN USAHA DI INDONESIA YANG DILAKKUKAN OLEH PENANAM MODAL DALAM NEGERI DENGAN MENGGUNAKAN MODAL DALAM NEGERI PMA ADALAH KEGIATAN MENANAMKAN MODAL UNTUK MELAKUKAN USAHA DI INDONESIA YANG DILAKKUKAN OLEH PENANAM MODAL ASING DENGAN MENGGUNAKAN MODAL ASING SEPENUHNYA MAUPUN PATUNGAN DENGAN PENANAM MODAL DALAM NEGERI PERIZINAN ADALAH SEGALA BENTUK PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN INVESTASI YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH YANG MEMILIKI KEWENANGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN NON PERIZINAN ADALAH SEGALA BENTUK KEMUDAHAN PELAYANAN, FASILITAS FISKAL DAN NON FISKAL, SERTA INFORMASI MENGENAI INVESTASI, SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ADALAH IZIN DARI PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA YANG WAJIB DIMILIKI DALAM RANGKA MEMULAI USAHA IZIN PRINSIP PELUASAN PENANAMAN MODAL ADALAH IZIN PRINSIP YANG WAJIB DIMILIKI PERUSAHAAN UNTUK MEMULAI KEGIATAN DALAM RANGKA PERLUASAN USAHA IZIN USAHA ADALAH IZIN DARI PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KAB/KOTA YANG WAJIB DIMILIKI PERUSAHAAN UNTUK MEMULAI KEGIATAN PRODUKSI/OPERASI YANG MENGHASILKAN BARANG/JASA, KECUALI DITENTUKAN LAIN OLEH PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN SEKTORAL LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) ADALAH LAPORAN BERKALA MENGENAI PERKEMBANGAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI PENANAM MODAL
III. MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD SEBAGAI PANDUAN PELAKSANAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL TERKAIT PROSEDUR PENGAJUAN DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL, YANG DITUJUKAN BAGI PARA PEJABAT DIINSTANSI PENYELENGGARA PTSP DIBIDANG PENANAMAN MODAL, PARA PELAKU USAHA SERTA MASYARAKAT UMUM LAINNYA
TUJUAN A. TERWUJUDNYA KESAMAAN DAN KESERAGAMAN PROSEDUR PENGAJUAN DAN PERSYARATAN TATACARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI INSTANSI PENYELENGGARA PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL DISELURUH INDONESIA B. MEMBERIKAN INFORMASI KEPASTIAN WAKTU PENYELESAIAN PERMOHONAN PRIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL C. TERCAPAINYA PELAYANAN YANG MUDAH, CEPAT, TEPAT, AKURAT, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
IV. DASAR PEMIKIRAN
1. PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN INVESTASI 2. PELAKSANAAN KETENTUAN / PENGATURAN BIDANG USAHA DARI KEMENTERIAN TEKNIS 3. HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI PERKA 12 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN DAN TATACARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL
DILAKUKAN PENGGANTIAN (PENCABUTAN) BUKAN REVISI PERKA 12 TAHUN 2009
V. TAHAPAN PENANAMAN MODAL
Investasi Perizinan Investasi
Peninjauan target lokasi
Pertemuan khusus dengan Calon Investor
Kontak Investor oleh Kegiatan Promosi
Operasional
REALISASI
Legalitas Proyek
Pendampingan proses perizinan
Kunjungan Lokasi
Company Visit, Pendampingan Misi,
Kajian Detail
Informasi Awal
One on One Meeting, Business Meeting Matchmaking Seminar, Pameran, Media Massa,
VI. PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL UU 25/2007, PP 38/2007
PTSP
PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Investasi < Rp. 10 M
PENERBITAN PERIZINAN PM ( KEWENANGAN ) Kesamaan metode/cara penilaian permohonan Kesamaan waktu proses penerbitan perizinan Penyeragaman format produk perizinan yang diterbitkan
NSPK PELAYANAN PM PERKA BKPM NO. 5 TAHUN 2013
VII. PENGATURAN PRINSIP DASAR
1. PMDN : Minimal nilai investasi PMDN yang wajib diproses menggunakan SPIPISE – mulai dari Rp. 500.000.000,2. PMA : • Minimal nilai investasi – lebih besar dari Rp. 10 Milyar atau nilai setaranyan dalam US$ • Minimal modal disetor atau ditempatkan adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- atau nilai setaranya dalam US$ • Minimal nominal saham dalam penyertaan modal perseroan – Rp. 10.000.000 atau nilai setaranya dalam US$ • Perhitungan persentase modal (saham) berdasarkan nominal saham bukan lembar saham 3. Mekanisme permohonan di bidang usaha jasa diawali dengan presentasi tentang rencana kegiatan usaha
PERBANDINGAN PRINSIP DASAR PERIZINAN PENANAMAN MODAL PERKA 12/2009 DAN PERKA 5/2013 PERKA NO 5/2013
PERKA BKPM NO.12/2009
PENDAFTARAN
IZIN PRINSIP
Izin Operasional dari Kementerian terkait Perizinan Daerah
IZIN USAHA PRODUKSI
IZIN PRINSIP
Izin Operasional dari Kementerian terkait Perizinan Daerah
IZIN USAHA
VII. JENIS LAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL
1) Izin Prinsip 2) Izin Prinsip Perluasan 3) Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan 4) Izin Prinsip Perubahan 5) Izin Usaha 6) Izin Usaha Perluasan 7) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan 8) Izin Usaha Perubahan 9) Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) 10) Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (UP3A)
VIII. JENIS LAYANAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL
1) Fasilitas bea masuk atas impor mesin 2) Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan 3) Usulan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu 4) Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) 5) Angka Pengenal Importir Umum (API-U) 6) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 7) Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01) dan 8) Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)
IX. PENGATURAN BARU
1. MEMULAI USAHA • Klasifikasi : • Pendirian usaha baru • Alih status (PMDN-PMA atau PMA – PMDN) • Pindah lokasi ( PMDN kewenangan daerah) • Izin Prinsip (IP) diterbitkan terpisah antara IP bidang usaha industri dan IP bidang usaha selain industri
2. Perluasan usaha • Industri : • Peningkatan kapasitas untuk produk yang sama (KBLI), dan • Lokasi yang sama dengan proyek sebelumnya • Selain industri - peningkatan kapasitas atau penambahan kegiatan baru ( tidak berubah)
Lanjutan........
3. IZIN USAHA • Siap produksi / operasi • Nomenklatur, mekanisme, format produk, masa berlaku • Izin Usaha (IU) diterbitkan terpisah sesuai Kementerian Pembina 3. PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER) • Surviving dan Merging Company, harus sudah memiliki Izin Usaha untuk salah satu atau seluruh proyeknya. • Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan • Izin Usaha Penggabungan Perusahaan
Lanjutan........
5. PERUBAHAN • Izin Prinsip Perubahan – untuk semua ketentuan baik dalam IP maupun IU, • Izin Usaha Perubahan – perubahan jenis produksi karena diversifikasi, perubahan lokasi proyek, perubahan kapasitas produksi 6. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PROYEK • Default 3 tahun ( bisa ditetapkan lebih cepat atau lebih lama tergantung bidang usaha) • Perpanjangan maksimum 3 tahun ( maksimum selama jangka waktu proyeknya) • Melebihi jangka waku ( 3 + 3 tahun), dilakukan BAP, bila tidak ada realisasi, dan perusahaan menyatakan tetap berminat melakukan usaha – diterbitkan IP pengganti dengan mengacu ketentuan yang berlaku pada saat penerbitan IP pengganti
Lanjutan........
7. ALIH STATUS • Perusahaan yang melakukan alih status menjadi PMA setelah Perka ini diterbitkan , anak perusahaannya dalam waktu 1 (satu) tahun wajib mengubah status menjadi PMA 8. PERUSAHAAN MODAL VENTURA • Dilarang sebagai pemegang saham dalam perusahaan PMA / PMDN • Apabila telah menjadi pemegang saham pada saat Perka berlaku maka masa kepemilikan saham dibatasi maksimal 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang.
TATACARA PENGAJUAN PERMOHONAN BELUM BERBADAN HUKUM INDONESIA
BERBADAN HUKUM INDONESIA
PIMPINAN PERUSAHAAN menandatangani permohonan
Calon pemegang saham atau KUASA PENANDATANGAN permohonan
Kuasa PENGURUSAN Permohonan
Kuasa PENGURUSAN Permohonan
(konsultan hukum/jasa konsultan berbadan hukum)
(konsultan hukum/jasa konsultan berbadan hukum)
IZIN PRINSIP (pendirian baru)
• • • •
IP/IP-PL/IP-PB/IP-PP IU/IU-PL/IU-PB/IU-PP SK PABEAN API
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
17
X. KETENTUAN PERALIHAN
1) Semua Perizinan dan Nonperizinan PM yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan nonperizinan berakhir 2) Bagi Perusahaan yang telah memiliki Pendaftaran PM sebelum berlakunya peraturan ini dan memerlukan fasilitas fiskal dan nonfiskal, harus mengajukan permohonan Izin Prinsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 3) Bagi Perusahaan yang telah memiliki Pendaftaran PM sebelum berlakunya peraturan ini dan dapat langsung mengajukan permohonan izin usaha. 4) Semua permohonan perizinan dan nonperizinan PM yang telah diterima serta dinyatakan lengkap dan benar sebelum peraturan ini diterbitkan dan masih dalam tahap penyelesaian akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan ini
XI. KETENTUAN PENUTUP
Dengan berlakunya Peraturan ini : Keputusan Ketua BKPM No. 19/SK/1991 tentang Penyertaan modal Perusahaan Modal Ventura dalam Perusahaan PMA dan PMDN; dan PERKA BKPM No.12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal DICABUT dan dinyatakan TIDAK BERLAKU Peraturan ini mulai berlaku untuk PTSP BKPM setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diundangkan. Peraturan ini mulai berlaku untuk PDPPM/PTSP di Provinsi, PDKPM/PTSP di Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diundangkan
NB : - Diundangkan di Jakarta tanggal 12 April 2013 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
