LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR
: 34 Tahun 2015
TANGGAL : 28 Agustus 2015 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Rencana
Kerja
Pembangunan
Daerah
Tahun
2015,
Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015
dapat
dilakukan
pelaksanaannya
dalam
apabila tahun
berdasarkan
berjalan
hasil
menunjukkan
evaluasi adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Salah satu perubahan yang perlu dilakukan dalam dokumen Renja
SKPD
Tahun
2015
yang
telah
ditetapkan
berdasarkan
Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/380/Kpts/Per-UU/2014 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 adalah perubahan dalam rangka penyesuaian dengan visi, misi, arah kebijakan, strategi dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen pada RPJMD periode tahun 2013-2018 dan Renstra SKPD periode tahun 2013-2018. Disamping itu, dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia, perlu melakukan perubahan berupa pergeseran, penambahan/penghapusan kegiatan, atau penambahan/pengurangan jumlah anggaran serta target dan indikator kinerja untuk menyesuaikan dengan upaya pencapaian target termaju tersebut.
I-2
Berdasarkan visi dan misi RPJMD Tahun 2013-2018 terdapat perubahan dari RPJMD Tahun 2008-2013, yaitu sebagai berikut : Visi RPJMD Tahun 2008-2013 : “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang Bertakwa, Berdaya, dan Berbudaya menuju Sejahtera “ menjadi Visi RPJMD Tahun 2013-2018 : “ Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia “ Sedangkan Misi RPJMD Tahun 2008-2013 : 1. Meningkatkan
kesolehan
sosial
masyarakat
dalam
kehidupan
kemasyarakatan; 2. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dengan titik berat pada revitalisasi pertanian dan pembangunan yang berbasis perdesaan; 3. Meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas daerah yang berkualitas dan terintegrasi secara berkelanjutan; 4. Meningkatkan pemerataan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan; 5. Meningkatkan pelayanan kesehatan berkualitas; 6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan 7. Meningkatkan kerjasama pembangunan daerah. menjadi Misi RPJMD Tahun 2013-2018 : 1. Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 2. Meningkatkan
daya
saing
perekonomian
masyarakat
dan
pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata; 3. Meningkatkan infrastruktur
integrasi, wilayah
konektivitas,
dan
pengelolaan
kualitas
dan
lingkungan
kuantitas
hidup
yang
berkelanjutan; 4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan; dan
I-3
5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan adanya perubahan RPJMD tersebut maka perlu adanya penyesuaian terhadap visi misi Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2013-2018, yaitu sebagai berikut : Visi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 : “ Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri untuk hidup sehat ” menjadi Visi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 : “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri untuk hidup sehat ” Misi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 : 1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 2. Meningkatkan Daya Dukung Kinerja Dinas Kesehatan menjadi Misi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 : 1. Meningkatkan Kemandirian Masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Nasional; 2. Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas; dan 3. Meningkatkan Daya Dukung Pelayanan Kesehatan. Berdasarkan
perubahan
dari
Visi
Misi
Renstra
Dinas
Kesehatan
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, maka perlu dilakukan perubahan berupa
pergeseran,
penambahan/penghapusan
kegiatan,
atau
penambahan/pengurangan jumlah anggaran serta target dan indikator kinerja untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015, Rencana Kerja SKPD juga perlu dilakukan perubahan yang disebabkan adanya perubahan kegiatan, maupun perubahan pada target kinerja dan kegiatan yang belum mencapai target
I-4
kinerja. Perubahan Rencana Kerja SKPD tahun 2015 dimaksudkan agar target yang ingin dicapai pada tahun 2015 dapat terealisasi pada akhir tahun anggaran sesuai dengan yang diharapkan. 1.2
Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2015 adalah sebagai pedoman dan arah di dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2015 bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor yang telah mengalami perubahan, baik berupa penambahan/ pengurangan kegiatan serta penambahan/ pengurangan target kinerja sesuai dengan evaluasi hasil kinerja hingga Triwulan II Tahun 2015. Adapun tujuan dibuatnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 ini adalah :
1. Sebagai pengendali kegiatan di Dinas Kesehatan agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan program yang telah ditetapkan. 2. Tercapainya
sasaran
yang
telah
ditetapkan
sesuai
dengan
perencanaan. 3. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan strategi yang tepat dan terukur. 4. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan di Dinas Kesehatan. 5. Sebagai
dasar
dalam
mengevaluasi
kinerja
kegiatan
di
Dinas
Kesehatan. 1.3
Dasar Pertimbangan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 Berdasarkan adanya perubahan RPJMD Tahun 2008-2013 menjadi RPJMD Tahun 2013-2018 maka perlu adanya penyesuaian terhadap Visi Misi Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2013-2018, yaitu : Visi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018: “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri untuk hidup sehat ”
I-5
Dengan Misi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 : 1. Meningkatkan
Kemandirian
Masyarakat
dalam
Jaminan
Kesehatan Nasional; 2. Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas; dan 3. Meningkatkan Daya Dukung Pelayanan Kesehatan. Pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten pergeseran,
Bogor
Tahun
2015
dilakukan
perubahan
penambahan
atau
penghapusan
kegiatan
berupa atau
penambahan dan pengurangan jumlah anggaran dikarenakan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), bahwa program jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk program jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk program
jaminan
kesehatan
yang
diselenggarakan
oleh
BPJS
Kesehatan implementasinya telah dimulai sejak 1 Januari 2015. Program tersebut selanjutnya disebut sebagai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pengaturan teknis pelaksanaan lebih lanjut program JKN dituang dalam berbagai peraturan sebagai turunan dari kedua Undang-Undang tersebut di atas, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes), Surat
Edaran
(SE)
Menteri
Kesehatan,
Pedoman
Pelaksanaan
(Manlak), Petunjuk Teknis (Juknis), Panduan Praktis dan lain-lain. Maka penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi JKN pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani peraturanperaturan tersebut di atas. Untuk itu pada Dokumen Perubahan Rencana
Kerja
Dinas
Kesehatan
dilakukan
mengakomodir peraturan-peraturan yang berlaku.
perubahan
untuk
I-6
1.4
Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 adalah : 1.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3.
Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
I-7
6.
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2014,
tentang
Pedoman
Penyusunan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Urusan
Pemerintahan
yang
Menjadi
Kewenangan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor
Tahun 2008 Nomor 9); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
I-8
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Bogor
Tahun
2005-2025
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana
Kabupaten
Bogor
Pembangunan Tahun
Jangka
2013-2018
Menengah (Lembaran
Daerah Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5); 16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014. 17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 10 Tahun
2014
tentang
Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 29);
