LAKIP Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun

LAKIP Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2015|

1

LAKIP DINAS KESEHATAN KOTA PASURUAN TAHUN 2015

Buku ini diterbitkanoleh

DINAS KESEHATAN KOTA PASURUAN “Subag Perencanaan & Evaluasi” Jl. Ir. Juanda No. 66 Pasuruan Telp. (0343) 423453 Fax. (0343) 422563 Email : [email protected]


2

KATA PENGANTAR Puji syukur atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2015 dapat disusun dengan baik. Dinas Kesehatan Kota Pasuruan sebagai bagian dari Pemerintah Kota Pasuruan dituntut untuk mengembangkan pola manajemen kesehatan secara optimal terutama dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki. Salah satu instrumennya adalah penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999. Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban instansi Pemerintah tentang pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2015 ini berorientasi untuk sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja dalam rangka mewujudkan visi misi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2011-2015. Penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2015.

Pasuruan,

Maret 2016

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan

dr. Bambang Pramono, MM NIP. 19580907 198802 1 002


i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pembangunan kesehatan di Kota Pasuruan bertujuan untuk: 1) Tersedianya obat & perbekalan kesehatan yang berkualitas serta pengawasan mutu makanan; 2) Meningkatkan kesadaran akan status gizi masyarakat; 3) Meningkatkan aksestabilitas & kualitas pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan sarana kesehaan swasta lainnya; 4) Memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat; 5) Terwujudnya penurunan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran dengan indikator-indikatornya sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pasuruan tahun 2011-2015 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2015. Sasaran diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat terukur dan dapat dicapai. Seluruh upaya pencapaian sasaran untuk mencapai tujuan Dinas Kesehatan dilakukan dengan menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai: pro rakyat, inklusif responsif, efektif dan bersih. Dengan menyimak analisis capaian kinerja indikator sepanjang tahun 2015, maka dapat dijelaskan bahwa secara umum pembangunan kesehatan di Kota Pasuruan telah berada pada pola/alur yang benar dalam mengemban visi “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA PASURUAN YANG SEHAT DAN MANDIRI” yang merupakan komponen tak terpisahkan dari perwujudan Millenium Development Goals (MDG’s). Secara keseluruhan (rata-rata) sasaran yang ditetapkan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan melalui 50 (lima puluh) indikator sasaran yang ada sudah sangat berhasil mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2015. Meskipun masih terdapat pula 5 (lima) indikator sasaran dengan capaian kinerja yang belum optimal (masih kurang dari 70%), akan tetapi hal ini tidak sampai menimbulkan pergeseran dari arah kebijakan yang ditetapkan. Dalam tatanan desentralisasi, pencapaian visi dan misi kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota sangat bergantung pada keberhasilan penyelenggaraan dengan benar Sistem Kesehatan Nasional (SKN) di daerah yang bersangkutan melalui terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat bahkan juga Kecamatan Sehat dan Kelurahan Sehat. Oleh karena itu, arah kebijakan ke depan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dalam rangka meningkatkan


ii

dan/atau mempertahankan capaian kinerja indikator sasaran yang sudah memenuhi target serta meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran yang belum memenuhi target adalah dengan memberikan penguatan pada sumber daya yang mendukung pelaksanaan program kegiatannya, baik dari pihak pelaksana program, lintas sektor maupun masyarakat mengingat bagaimanapun juga masalah kesehatan tidak akan pernah dapat dituntaskan hanya oleh jajaran kesehatan terutama yang langsung melibatkan masyarakat. Penguatan pada pelaksana program (dalam hal ini Dinas Kesehatan dan jaringannya) dilakukan melalui peningkatan kerjasama lintas program dan manajemen program yang lebih baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Penguatan pada lintas sektor melalui kerjasama lintas sektor yang ditingkatkan secara berkesinambungan melalui Forum Komunikasi Kota Swasti Saba. Sedangkan penguatan pada masyarakat difokuskan dalam hal pemahaman nilai-nilai hidup bersih dan sehat di masyarakat dengan terus meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui posyandu dan UKBM lainnya terutama Kelurahan Siaga yang telah dilaksanakan sejak tahun 2006, yaitu suatu bentuk kemandirian masyarakat kelurahan dalam menyiapkan sumber daya dan kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan yang timbul. Pasuruan,

Maret 2016

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan

dr. Bambang Pramono, MM NIP. 19580907 198802 1 002


iii

DAFTAR ISI

PENGANTAR ..................................................................................................

i

IKHTISAR EKSEKUTIF ...............................................................................

ii

DAFTAR ISI ....................................................................................................

iv

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG..................................................................

1

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN ..........................................................

2

1.2.1 MAKSUD............................................................................

2

1.2.2 TUJUAN .............................................................................

2

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN ............................................

2

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN ...............................................

4

BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 VISI DAN MISI DINAS KESEHATAN KOTA PASURUAN ..

5

2.2 TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2015 ......................................................

6

2.3 RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA PASURUAN TAHUN 2015 ............................................

10

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ..........................................

14

3.2 REALISASI ANGGARAN ...........................................................

30

BAB 4 PENUTUP ..........................................................................................

53

LAMPIRAN


iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan merupakan salah satu kesatuan visi Pembangunan Nasional berdasarkan UUD 1945, Pancasila dan Sistem Kesehatan Nasional. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dengan demikian pembangunan kesehatan ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif disamping upaya kuratif dan rehabilitatif. Sistem Kesehatan Nasional yang bersifat umum tidak dapat diterapkan begitu saja di daerah, sehingga dalam hal ini otonomi daerah memegang peranan penting karena mengandung semangat untuk memperhatikan masalah spesifik daerah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerah serta inovasi yang muncul dan berkembang di daerah. Dalam pelaksanaan Sistem Kesehatan Nasional, setiap penyelenggara harus menerapkan manajemen kesehatan yang efektif, efisien dan strategis dalam mendukung pencapaian visi pembangunan kesehatan setempat. Dinas Kesehatan Kota Pasuruan sebagai bagian dari Pemerintah Kota Pasuruan dituntut untuk mengembangkan pola manajemen kesehatan secara optimal terutama dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki sesuai tugas pokok dan fungsi dinas. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2015 sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik. Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ini sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999. LAKIP Dinas Kesehatan Kota Pasuruantahun 2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi pembangunan kesehatan dalam mencapai tujuan, sasaran serta kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pasuruan 2011-2015. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yang memberikan penekanan


1

pada pencapaian visi dan misi Kota Pasuruan yang tertuang dalam RPJPD maupun RPJMD, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan Millenium Development Goals (MDG’s). Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pasuruan 2011-2015 selanjutnya dijabarkan setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) tahunan yang pada tahun 2015.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 1.2.1 MAKSUD Penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2015 dimaksudkan untuk memberikan gambaran pencapaian kinerja (sebagai media pertanggungjawaban kinerja) Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi tahun 2015. LAKIP menyajikan hasil pengukuran kinerja atas dokumen penetapan kinerja tahunan antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Walikota Pasuruan yang memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

1.2.2 TUJUAN Tujuan penyusunan LAKIP sebagai media pertanggungjawaban kinerja adalah menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan; penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan terkait pembangunan kesehatan di Kota Pasuruan.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar Hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

28

Tahun

1999

Tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;


2

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

7.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian;

8.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

10. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; 11. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi; 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/SK/V/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;


3

15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/Menkes/SK/V/2008 tentang Juknis SPM; 16. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2015; 17. Keputusan

Kepala

Dinas

Kesehatan

Kota

Pasuruan

Nomor

440/1289a/423.104/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2011-2015.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 sebagai berikut : IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Dasar Hukum Penyusunan 1.4 Sistematika Penyusunan BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 2.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Pasuruan 2.2 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2015 2.3 Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja Organisasi 3.2 Realisasi Anggaran

LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Penetapan Kinerja (PK) Dinas Kesehatan Tahun 2015



Lampiran 2 : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Tahun 2015



Lampiran 3 : Rencana Kinerja Kegiatan (RKK) Dinas Kesehatan Tahun 2015



Lampiran 4 : Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Dinas Kesehatan Tahun 2015



Lampiran 5 : Pengukuran Kinerja Tahunan (PKT) Dinas Kesehatan Tahun 2015


4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 VISI DAN MISI DINAS KESEHATAN KOTA PASURUAN Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan tahun 2011-2015 didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yang memberikan penekanan pada pencapaian visi dan misi Kota Pasuruan yang tertuang dalam RPJPD maupun RPJMD, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kota Pasuruan dan Millenium Development Goals (MDG’s). Rencana strategis digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan penetapan kinerja Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.

A. VISI Dinas Kesehatan Kota Pasuruan sebagai salah satu pelaku dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 2011-2015 mempunyai visi “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA PASURUAN YANG SEHAT DAN MANDIRI”. Terwujudnya masyarakat yang sehat dan mandiri berarti terwujudnya suatu kondisi di mana masyarakat Kota Pasuruan menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. B. MISI Untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat dan mandiri di Kota Pasuruan, maka ditempuh misi sebagai berikut: 1.

Mengupayakan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau

2.

Membangun kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

3.

Meningkatkan pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan


5

2.2 TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2015 A. TUJUAN 1. Untuk mewujudkan misi “Mengupayakan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau”, maka ditetapkan tujuan antara lain: a.

Tersedianya obat & perbekalan kesehatan yang berkualitas serta pengawasan mutu makanan

b.

Meningkatkan kesadaran akan status gizi masyarakat

c.

Meningkatkan aksestabilitas & kualitas pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan sarana kesehatan swasta lainnya

2. Untuk mewujudkan misi “Membangun kemandirian masyarakat untuk hidup sehat”, maka ditetapkan tujuan yaitu memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat 3. Untuk mewujudkan misi “Meningkatkan pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan”, maka ditetapkan tujuan yaitu terwujudnya penurunan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya

B. SASARAN Sasaran

merupakan

penjabaran

dari

tujuan

organisasi

dan

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2015, Dinas Kesehatan Kota Pasuruan menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut: 1. Untuk mewujudkan tujuan “Tersedianya obat & perbekalan kesehatan yang berkualitas serta pengawasan mutu makanan”, maka ditetapkan sasaran Meningkatnya ketersediaan serta pengawasan obat & makanan; dengan indikator keberhasilan sasaran antara lain: a) Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan b) Persentase sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, PKRT, makmin yang diawasi menerapkan cara distribusi sesuai standar


6

2. Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatkan kesadaran akan status gizi masyarakat”, maka ditetapkan sasaran Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat; dengan indikator keberhasilan sasaran antara lain: a) Persentase KEP pada balita b) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan c) Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan dari gakin d) Persentase

sasaran

resiko

tinggi

anemia

yang

mendapatkan

penyuluhan e) Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif 3. Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatkan aksestabilitas & kualitas pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan sarana kesehaan swasta lainnya”, maka ditetapkan sasaran antara lain: 1) Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan lanjut usia serta kesehatan reproduksi a) Angka kematian ibu per 1.000 kelahiran hidup b) Cakupan kunjungan ibu hamil K4 c) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani d) Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan e) Cakupan pelayanan nifas f)

Cakupan peserta KB aktif

g) Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani h) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup i)

Cakupan kunjungan bayi

j)

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/MI dan setingkat

k) Cakupan pelayanan kesehatan pada anak balita l)

Cakupan pelayanan kesehatan pra lansia dan lansia

2) Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan a) Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin b) Persentase Puskesmas dan Pustu dengan pemeliharaan sarana c) Persentase keluarga dengan akses air bersih d) Persentase kelurahan yang melaksanakan keg. Pospindu PTM e) Persentase rumah tangga menggunakan jamban


7

f)

Persentase Puskesmas yang melakukan pengelolaan limbah padat medis

g) Cakupan pelayanan kesehatan haji h) Persentase pembiayaan kesehatan terhadap total APBD Kota i)

Persentase Puskesmas yang memanfaatkan aplikasi Simpus

j)

Persentase penduduk mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan dasar

k) Persentase Puskesmas yang ber-ISO teraudit l)

Persentase pelajar yang tersosialisasi NAPZA

m) Persentase Puskesmas & Pustu yang mendapatkan pembinaan program pelayanan kesehatan dasar n) Persentase nakesdan yang mengikuti seleksi tingkat provinsi o) Persentase badan usaha bidang kesehatan industri rumah tangga yang mendapatkan rekomendasi perijinan p) Persentase Puskemsas yang terpantau penyelenggaraan kapitasi BPJS q) Persentase Puskesmas yang mendapatkan sosialisasi dan pembinaan akreditasi Puskesmas r)

Persentase Puskesmas menyelenggarakan PONED

s)

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

4. Untuk mewujudkan tujuan “Memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat”, maka ditetapkan sasaran Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat ke arah kemandirianantara lain: a) Persentase Rumah Tangga Sehat ber-PHBS b) Persentase posyandu berstrata purnama dan mandiri c) Cakupan kelurahan siaga aktif 5. Untuk mewujudkan tujuan “Terwujudnya penurunan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya”, maka ditetapkan sasaran Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnyaantara lain: a) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD b) Cakupan kelurahan UCI


8

c) Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi d) Rate penemuan penderita AFP per 100.000 penduduk <15 th e) Cakupan penemuan dan Cakupan penanganan penderita diare f)

penanganan penderita penyakit TB BTA (+)

g) Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita h) Persentase penderita kusta telah menyelesaikan pengobatan sesuai standar i)

Persentase ODHA yang mendapatkan ART

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Mengacu 3 (tiga) indikator kinerja kunci RPJMD Kota Pasuruan, maka ditetapkan pula indikator kinerja kunci (IKK)/Key Performance Indicator dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pasuruan tahun 2011-2015 dengan target pencapaian pada tahun 2015 sebagai berikut: 1.

Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 6,00 per 1.000 kelahiran hidup;

2.

Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 0,800 per 1.000 kelahiran hidup;

3.

Persentase KEP pada balita < 15%.

Selain 3 (tiga) indikator tersebut, masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja kunci yang disebutkan dalam RPJMD yakni indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Indikator AHH merupakan tanggung jawab multi sektor (bukan hanya tanggung jawab bidang kesehatan) dikarenakan AHH dipengaruhi oleh multi faktor antara lain : ketersediaan pangan; keadaan gizi (sektor gizi, pertanian, kelautan, perikanan); kemiskinan (sektor ekonomi, pendapatan, ketenagakerjaan); penyakit menular; serta fasilitas kesehatan (fasilitas milik Pemerintah maupun swasta); serta kecelakaan, bencana, kelaparan massal.

B. KEBIJAKAN Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dirumuskan dalam rangka mewujudkan misi, tujuan serta sasaran yang akan dicapai sampai tahun 2015 serta 1.

Untuk mewujudkan misi “Mengupayakan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau” maka ditetapkan kebijakan antara lain:


9

a.

Pemenuhan ketersediaan dan pengendalian obat, perbekalan kesehatan dan makanan;

b.

Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita, ibu hamil dan menyusui;

c.

Percepatan penurunan kematian ibu dan anak;

d.

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin;

e.

Peningkatan penyehatan lingkungan;

f.

Peningkatan pembiayaan kesehatan serta pengembangan kebijakan dan manajemen kesehatan;

2.

Untuk mewujudkan misi ”Membangun kemandirian masyarakat untuk hidup sehat”, maka ditetapkan kebijakan antara lain: a. Pengembangan PHBS; b. Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM);

3.

Untuk mewujudkan misi “Meningkatkan pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan” maka ditetapkan kebijakan yaitu Peningkatan pencegahan, surveilans, deteksi dini penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit potensial KLB/wabah dan ancaman epidemi yang diikuti dengan pengobatan sesuai standar serta penanggulangan masalah kesehatan lainnya dan bencana


10

2.3 RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN Rencana Kinerja Dinas Kesehatan dimaksud berupa dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2015 berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan mengoptimalkan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2015. Masing-masing kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan rencana tingkat capaian atau target sesuai dengan kebijakan yang ditempuh Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan berpatokan pada dokumen perencanaan tingkat Kota dan Renstra serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.

Tabel 2.1 Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2015 No 1

2

Sasaran Strategis Meningkatnya ketersediaan serta pengawasan obat & makanan Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat

Indikator Kinerja 1

Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan

100

%

2

Persentase sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, PKRT, makmin yang diawasi menerapkan cara distribusi sesuai standar Persentase KEP pada balita

85

%

15

%

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan dari gakin

100

%

100

%

100

%

80

%

1

Persentase sasaran resiko tinggi anemia yang mendapatkan penyuluhan Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kematian ibu per 1.000 kelahiran hidup

0.8

2

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

95

per 1.000 LH %

3

80

%

95

%

5

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan Cakupan pelayanan nifas

95

%

6


70

%

7

Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup Cakupan kunjungan bayi

80

%

6

per 1.000 LH %

1 2 3 4 5

3

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan lanjut usia serta kesehatan reproduksi

Target

4

8 9

90


11

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 10

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/MI dan setingkat Cakupan pelayanan kesehatan pada anak balita Cakupan pelayanan kesehatan pra lansia dan lansia Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin Persentase Puskesmas dan Pustu dengan pemeliharaan sarana Persentase keluarga dengan akses air bersih Persentase kelurahan yang melaksanakan keg. Pospindu PTM Persentase rumah tangga menggunakan jamban Persentase Puskesmas yang melakukan pengelolaan limbah padat medis Cakupan pelayanan kesehatan haji Persentase pembiayaan kesehatan terhadap total APBD Kota

100

%

90

%

70

%

100

%

100

%

95 60

% %

75

%

100

%

100 10

% %

Persentase Puskesmas yang memanfaatkan aplikasi Simpus Persentase penduduk mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan dasar Persentase Puskesmas yang ber-ISO teraudit Persentase pelajar yang tersosialisasi NAPZA Persentase Puskesmas & Pustu yang mendapatkan pembinaan program pelayanan kesehatan dasar Persentase nakesdan yang mengikuti seleksi tingkat provinsi Persentase badan usaha bidang kesehatan industri rumah tangga yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase Puskemsas yang terpantau penyelenggaraan kapitasi BPJS

100

%

100

%

100 100 100

% % %

100

%

75

%

100

%

17

Persentase Puskesmas yang mendapatkan sosialisasi dan pembinaan akreditasi Puskesmas

100

%

18

Persentase Puskesmas menyelenggarakan PONED Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Persentase Rumah Tangga Sehat ber-PHBS

25

%

100

%

80

%

89

%

80

%

11 12 4

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15

16

19 5

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat ke arah kemandirian

Target

1 2 3

Persentase posyandu berstrata purnama dan mandiri Cakupan kelurahan siaga aktif


12

No. 6

Sasaran Strategis Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya

Indikator Kinerja 1

Target

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan kelurahan UCI

100

%

90

%

Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi Rate penemuan penderita AFP per 100.000 penduduk <15 th

100

%

5

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA (+)

75

per 100.000 pendudu k <15th %

6 7

Cakupan penanganan penderita diare Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita

100 100

% %

100

%

100

%

2 3 4

8

Persentase penderita kusta telah menyelesaikan pengobatan sesuai standar 9 Persentase ODHA yang mendapatkan ART Sumber: RKT, PK setelah PAK Dinas Kesehatan,2015

2

Tabel diatas merupakan rencana kerja yang bersumber dari dokumen RKT dan PK Dinas Kesehatan, dimana program kegiatan dan indikator yang direncakan di RKT (Rencana Kinerja Tahunan) sama dengan program kegiatan dan indikator yang diperjanjikan dalam dokumen PK (Penetapan Kinerja) Dinas Kesehatan tahun 2015


13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Berdasarkan Permenpan & RB Nomor 29 Tahun 2010 Bab III pengukuran Kinerja Pasal 10 menyebutkan bahwa setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2013 s/d 2015 1.

Sasaran “Meningkatnya ketersediaan serta pengawasan obat & makanan” Indikator Kinerja

Satuan

Persentase ketersediaan obat % sesuai kebutuhan Persentase sarana distribusi obat, % obat tradisional, kosmetika, PKRT, makmin yang diawasi menerapkan cara distribusi sesuai standar Sumber: PKT Dinas Kesehatan 2013-2015

Target Renstra SKPD

Realisasi

Rasio capaian

2013 100

2014 100

2015 100

2013 100

2014 100

2015 100

2013 100%

2014 100%

2015 100%

83

83

85

79.31

79.31

85

96%

96%

100%

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa: a. Ketersediaan obat di Kota Pasuruan telah sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan. Rasio capaian pada tahun 2015 sebesar 100%. Indikator ini ditunjang oleh program obat dan perbekalan kesehatan. b. Pengawasan terhadap distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, PKRT, makmin pada tahun 2015 meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rasio capaian pada tahun 2015 telah 100% memenuhi target yang ditetapkan. Indikator ini ditunjang oleh program pengawasan obat makanan dan program pengembangan obat asli Indonesia


14

2.

Sasaran “Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat” Target Renstra SKPD

Realisasi

Rasio capaian

Indikator Kinerja

Satuan

Persentase KEP pada balita Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan pemberian MPASI pada anak usia 6-24 bulan dari gakin Persentase sasaran resiko tinggi anemia yang mendapatkan penyuluhan

%

2013 15

2014 15

2015 15

2013 7.57

2014 7.68

2015 7

2013 150%

2014 149%

2015 151%

%

100

100

100

100

100

100

100%

100%

100%

%

100

100

100

100

100

100

100%

100%

100%

%

100

100

100

100

100

100

100%

100%

100%

Persentase bayi usia 0-6 % 50 bulan mendapat ASI eksklusif Sumber: PKT Dinas Kesehatan 2013-2015

65

80

63.81

66.82

60.43

127%

103%

75.54%

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa: a. Persentase KEP pada balita di Kota Pasuruan menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 persentase KEP sebesar 7% dari total balita, dan telah memehuhi target <15%. Penurunan KEP ini membuktikan bahwa proses indentifikasi dan penanganan terhadap balita BGM, balita gizi kurang dan balita gizi buruk semakin membaik. KEP (Kekurangan Energi Protein) merupakan kekurangan gizi yang terjadi pada anak yang kurang mendapat masukan makanan bergizi, atau asupan kalori dan proteinnya kurang dalam jangka waktu yang lama. KEP ini banyak terjadi pada bayi dan balita yang daya tahan tubuhnya masih rendah serta perlu banyak nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya terus mengupayakan agar permasalahan KEP ini dapat ditekan dari tahun ke tahun melalui pengaktifan posyandu, program imunisasi, deteksi dini dan pengobatan semua penyakit infeksi, rehabilitasi (untuk memulihkan keadaan gizi bayi atau balita) dengan pemberian HEM (High Energy Milk) dan MP (Makanan Pendamping) ASI, program pendidikan gizi yang baik untuk ibu hamil dan ibu melahirkan, program promosi ASI, perbaikan sanitasi lingkungan serta kampanye tentang bahaya gizi buruk di masyarakat. Namun semua upaya tersebut tidak akan berarti bila tidak didukung lintas sektor dan peran aktif masyarakat, mengingat selama kemiskinan masih


15

melanda sebagian besar penduduk maka permasalahan gizi KEP maupun gizi buruk akan sulit diberantas. b. Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan pada tahun 2015 sebesar 100%, hal ini menandakan bahwa semua balita gizi buruk yang ditemukan telah ditangani seluruhnya, jumlah kasus balita gizi buruk di Kota Pasuruan sebanyak 38 kasus. Dinas Kesehatan, puskesmas dan jaringannya berupaya mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi kegiatan dalam program perbaikan gizi masyarakat dan program pelayanan kesehatan penduduk miskin untuk melaksanakan penanganan balita gizi buruk sesuai standar. Indikator ini diperkuat oleh kegiatan pelayanan kesehatan balita gizi buruk untuk rawat jalan dan Penanganan Rawat Inap Balita Gizi Buruk. c. Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan dari gakin pada tahun 2015 sebesar 100% (Telah memenuhi target). Pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin dilakukan secara intensif selama 90 hari. Untuk peningkatan jangkauan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan dari gakin, Dinas Kesehatan, puskesmas dan jaringannya akan tetap giat melaksanakan skrining gizi di posyandu dan Puskesmas agar penanganan tetap memenuhi standar.Indikator ini diperkuat oleh kegiatan pemberian MP-ASI pada balita gizi kurang dari gakin d. Persentase sasaran resiko tinggi anemia yang mendapatkan penyuluhan pada tahun 2015 sebesar 100% (pencapaian sama dengan tahun-tahun sebelumnya). Penyuluhan dilakukan pada santri di ponpes sebanyak 480 siswa. siswa sekolah merupakan salah satu sasaran yang rawan terkena anemia. indikator ini diperkuat oleh kegiatan penyuluhan penanggulangan anemia gizi. e. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif pada tahun 2015 sebesar 60,43%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka persentase bayi yang mendapat asi ekslusif menurun. Bayi usia 0-6 bulan berada pada golden age dimana membutuhkan gizi tinggi untuk tumbuh kembang yang optimal. Menurunnya persenrtase indicator ini disebabkan oleh banyak factor, antara lain ibu bekerja, kurangnya pengetahuan dan kesadaran keluarga serta minimnya konselor asi. Indikator ini diperkuat oleh kegiatan bimtek petugas konselor ASI.


16

3.

Sasaran “Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan lanjut usia serta kesehatan reproduksi” Indikator Kinerja

Satuan

Target Renstra SKPD

Realisasi

Rasio capaian

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

0.805

0.8

0.8

0.549

1.19

1.23

131%

51%

46%

93

94

95

98.87

84.36

85.35

106%

90%

90%

%

80

80

80

94.37

94.59

88.24

118%

118%

110%

%

94

95

95

97.64

90.72

91.17

104%

95%

96%

%

95

95

95

97.4

89.58

90.20

103%

94%

95%


%

70

70

70

70.05

68.37

69.61

100%

98%

99%

Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

%

77

80

80

91.26

80.05

81.45

119%

100%

102%

per 1.000 LH %

6.1

6

6

7.14

7.14

10.21

82%

81%

29%

90

90

90

96.27

93.92

93.39

107%

104%

104%

100

100

100

100

100

100

100%

100%

94%

85

87

90

89.91

75.49

79.27

106%

87%

88%

70

70

70

66.62

11.78

65.9

95%

17%

94%

Angka kematian ibu per 1.000 kelahiran hidup Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan Cakupan pelayanan nifas

Cakupan kunjungan bayi

per 1.000 LH %

Cakupan penjaringan kesehatan % siswa SD/MI dan setingkat Cakupan pelayanan kesehatan % pada anak balita Cakupan pelayanan kesehatan % pra lansia dan lansia Sumber: PKT Dinas Kesehatan 2013-2015

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa: a. Angka kematian ibu per 1.000 kelahiran hidup di Kota Pasuruan tahun 2015 sebesar 1.23 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini mengindikasikan bahwa ada 4 ibu yang meninggal dalam 3232 kelahiran hidup selama 2015. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka angka kematian ibu semakin meningkat dan melebihi target Renstra. Untuk mencegah terjadinya kematian ibu, maka Dinas Kesehatan, puskesmas dan jaringannya akan terus melakukan upaya penyuluhan yang lebih intensif kepada masyarakat terutama ibu hamil, peningkatan manajemen KIA serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) menuju persalinan yang aman dan selamat. Apabila dibandingkan dengan target nasional maka angka kematian ibu masih dibawah target 20%.


17

b. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 di kota Pasuruan tahun 2015 sebesar 85,35%, masih belum memenuhi target 95%. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka cakupan kunjungan ibu hamil K4 meningkat bila dibandingkan dengan realisasi 2014 tetapi masih dibawah realisasi tahun 2013. Penyuluhan lebih intensif baik melalui posyandu, kelurahan siaga maupun kegiatan pemberdayaan lain, manajemen KIA yang lebih optimal serta kerja sama lintas program dan lintas sektor sangat diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan indikator ini agar riwayat ibu hamil dapat diikuti secara lengkap minimal sampai dengan persalinan. Indikator ini didukung oleh kegiatan pertemuan revitalisasi peningkatan kapasitas pengelola program dalam pelayanan kesehatan antenatal terpadu dan penyuluhan pada petugas pembina kelurahan tentang kelompok ibu hamil. c. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Pasuruan tahun 2015 sebesar 88,24% dan telah memenuhi target. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka realisasi pada tahun 2015 menurun. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani yang dimaksud adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun yang mendapat penanganan difinitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan kesehatan dasar (karena dalam lingkup Dinas Kesehatan). d. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di kota Pasuruan tahun 2015 sebesar 91,17% (masih belum memenuhi target). Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka realisasi tahun 2015 meningkat bila dibandingkan dengan realisasi 2014 dan menurun bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang dimaksud adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di wilayah Kota Pasuruan pada kurun waktu 1 tahun. e. Cakupan pelayanan nifas tahun 2015 sebesar 90.2% (masih belum memenuhi target). Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka realisasi 2015 menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnuya. Cakupan pelayanan nifas adalah pelayanan kepada ibu nifas sebanyak 3 kali pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar. f. Cakupan peserta KB aktif tahun 2015 sebesar 69,61% (masih belum memenuhi target). Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka realisasi 2015 meningkat dibandingkan realisasi 2014 tetapi menurun bila dibandingkan dengan


18

realisasi 2013. Cakupan peserta KB aktif yang dimaksud adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu g. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani pada tahun 2015 sebesar 81,45% (sudah memenuhi target). Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka realisasi 2015 meningkat bila dibandingkan dengan realisasi 2014 dan menurun bila dibandingkan dengan realisasi 2013. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Pencapaian target ini dikarenakan optimalisasi pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan, puskesmas dan jaringannya disertai dengan keterjangkauan akses pelayanan kesehatan baik dari segi tempat, waktu maupun biaya. h. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 sebesar 10,21%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka realisasi 2015 meningkat. Angka Kematian Bayi (AKB) menggambarkan jumlah bayi (umur <1 tahun) yang meninggal di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun diantara jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama. Kedepan Dinas Kesehatan, puskesmas dan jaringannya akan berupaya terus menekan angka kematian bayi melalui peningkatan upaya penyuluhan, manajemen KIA, serta pemberdayaan masyarakat (melalui posyandu maupun kelurahan siaga) didukung kerja sama lintas sector i. Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2015 sebesar 93,39% (telah memenuhi target). Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka realisasi 2015 menurun. Capaian kinerja indikator ini harus terus ditingkatkan melalui upaya perbaikan berkelanjutan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, puskesmas dan jaringannya (Puskesmas dan jaringannya) dalam pelayanan kuratif dan rehabilitatif maupun pelayanan promotif dan preventif untuk memotivasi masyarakat berperilaku sehat (dalam hal ini memeriksakan kesehatan bayi ke sarana kesehatan). j. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/MI dan setingka pada tahun 2015 sebesar 100% (telah memenuhi target). Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh siswa SD/MI di Kota Pasuruan telah diskreening kesehatannya. Penjaringan kesehatan siswa SD/MI dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi


19

dan mulut siswa SD/MI dan setingkat melalui penjaringan kesehatan terhadap murid kelas 1 SD dan Madrasah Ibtidaiyah yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama guru UKS dan atau dokter kecil setahun sekali. k.

Cakupan pelayanan kesehatan pada anak balita pada tahun 2015 sebesar 79,27% (belum memenuhi target). Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi tahun 2015 meningkat dibanding 2014 dan menurun dibanding 2013. Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita (12-59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan sesuai standar minimal 8 kali.

l. Cakupan pelayanan kesehatan pra lansia dan lansia tahun 2015 sebesar 65,9% (belum memenuhi target). Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi 2015 meningkat dibandingkan realisasi 2014 dan menurun dibandingkan realisasi 2013.

4.

Sasaran

“Meningkatnya

akses

pelayanan

kesehatan

masyarakat

dan

pemeliharaan sarana prasarana kesehatan” Target Renstra SKPD

Realisasi

Rasio capaian

Indikator Kinerja

Satuan

Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin Persentase Puskesmas dan Pustu dengan pemeliharaan sarana Persentase keluarga dengan akses air bersih Persentase kelurahan yang melaksanakan keg. Pospindu PTM Persentase rumah tangga menggunakan jamban Persentase Puskesmas yang melakukan pengelolaan limbah padat medis

%

2013 100

2014 100

2015 100

2013 127

2014 118

2015 116.6

2013 127%

2014 118%

2015 117%

%

100

100

100

94

86

100

94%

86%

100%

%

95

95

95

97

90

95

102%

95%

100%

%

50

50

60

50

50

50

100%

100%

83%

%

75

75

75

77

73

72

103%

97%

96%

%

100

100

100

100

100

100

100%

100%

100%

Cakupan pelayanan kesehatan haji Persentase pembiayaan kesehatan terhadap total APBD Kota Persentase Puskesmas yang memanfaatkan aplikasi Simpus Persentase penduduk mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan dasar

%

100

100

100

60

100

100

60%

100%

100%

%

10

10

10

9.72

10.16

10.16

97%

102%

102%

%

100

100

100

100

100

100

100%

100%

100%

%

100

100

100

100

100

100

100%

100%

100%

Persentase Puskesmas yang berISO teraudit

%

0

100

100

0

100

100

0%

100%

100%


20

Indikator Kinerja

Satuan

Target Renstra SKPD

Realisasi

Rasio capaian

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Persentase pelajar yang tersosialisasi NAPZA Persentase Puskesmas & Pustu yang mendapatkan pembinaan program pelayanan kesehatan dasar

%

100

100

100

100

100

100

100%

100%

100%

%

100

100

100

100

100

100

100%

100%

100%

Persentase nakesdan yang mengikuti seleksi tingkat provinsi Persentase badan usaha bidang kesehatan industri rumah tangga yang mendapatkan rekomendasi perijinan

%

100

100

100

100

100

100

100%

100%

100%

%

60

60

75

65

70

70

108%

117%

93%

Persentase Puskemsas yang terpantau penyelenggaraan kapitasi BPJS

%

0

100

100

0

100

100

0%

100%

100%

Persentase Puskesmas yang mendapatkan sosialisasi dan pembinaan akreditasi Puskesmas

%

0

0

100

0

0

100

0%

0%

100%

Persentase Puskesmas % menyelenggarakan PONED Cakupan pelayanan kesehatan % rujukan pasien masyarakat miskin Sumber: PKT Dinas Kesehatan 2013-2015

25

25

25

12.5

12.5

12.5

50%

50%

50%

100

100

100

6.05

5.75

6.18

6%

6%

6%

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa: a. Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin pada tahun 2015 sebesar 116% (telah memenuhi target). Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin yang dimaksud di sini adalah jumlah kunjungan baru dan lama masyarakat miskin (kuota dan non kuota) dibandingkan dengan jumlah masyarakat miskin di wilayah kerja puskesmas dan jaringannya pada kurun waktu tertentu. Dinas Kesehatan, puskesmas dan jaringannya akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan dasar terutama bagi masyarakat miskin pada tahun-tahun berikutnya. Didukung dengan adanya jaminan pelayanan kesehatan untuk seluruh penduduk, kegiatan pemberdayaan di masyarakat (penyuluhan yang intensif di posyandu balita, posyandu lansia, kelurahan siaga, dan kegiatan lain), kebijakan pelayanan serta manajemen keuangan dan sumber daya yang baik di seluruh Puskesmas maupun Dinas Kesehatan menjadikan kemudahan akses sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang diikuti dengan kesadaran dan kemauan memanfaatkannya.


21

b. Persentase Puskesmas dan Pustu dengan pemeliharaan sarana pada tahun 2015 sebesar 100% (telah memenuhi target). Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi pada tahun 2015 meningkat. c. Persentase keluarga dengan akses air bersih pada tahun 2015 sebesar 95% (telah memenuhi target). Akses air bersih menjadi sangat penting dalam upaya penyelenggaraan kesehatan lingkungan teruatama untuk mencegah penularan penyakit yang ditularkan melalui air (water born disease). Dinas Kesehatan, puskesmas dan jaringannya telah mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut untuk mengubah tindakan masyarakat dalam menggunakan air bersih. Hal ini harus terus ditingkatkan melalui intervensi yang lebih intensif dan berkelanjutan serta kerja sama lintas sektor agar semakin banyak keluarga yang tidak hanya mempunyai akses terhadap air bersih tetapi juga mau menggunakan air bersih tersebut mengingat perubahan perilaku membutuhkan waktu yang tidak singkat. d. Persentase kelurahan yang melaksanakan keg. Pospindu PTM pada tahun 2015 sebesar 50% (belum memenuhi target). Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi 2015 meningkat. e. Persentase rumah tangga menggunakan jamban pada tahun 2015 sebesar 72% (belum memenuhi target). Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka realisasi pada tahun 2015 menurun. Kepemilikan jamban keluarga maupun jamban kolektif di Kota Pasuruan pada dasarnya sudah cukup. Namun yang menjadi masalah adalah mau/tidaknya masyarakat (dalam hal ini lingkup keluarga) untuk menggunakan jamban yang tersedia. Hal ini terkait dengan aspek perilaku sehat yang secara teoritis dan aplikatif sulit diubah pada tahap tindakan diantara 3 tahap (pengetahuan, sikap dan tindakan). Optimalisasi penyuluhan, pemberdayaan masyarakat serta kerja sama lintas program di Dinas Kesehatan, puskesmas dan jaringannya serta lintas sektor terkait sangat berperan meningkatkan capaian kinerja indikator ini. f. Persentase Puskesmas yang melakukan pengelolaan limbah padat medis pada tahun 2015 sebesar 100% (telah memenuhi target). Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka realisasi indikator ini tetap. Semua Puskesmas telah melakukan pembakaran limbah padat medis di incenerator RSUD dr. Soedarsono Kota Pasuruan.


22

g. Cakupan pelayanan kesehatan haji pada tahun 2015 sebesar 100% (telah memenuhi target). Dinas Kesehatan Kota Pasuruan sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Kesehatan di Kota Pasuruan berupaya mempersiapkan CJH agar memiliki status kesehatan optimal dan mempertahankannya untuk menuju terwujudnya jemaah haji sehat dan mandiri. Calon jemaah haji mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang berfungsi sebagai alat untuk mengetahui status kesehatan dan pembinaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan 2 (dua) tahap yaitu tahap sebelum berangkat haji dana tahap 2 sesudah kembali ke tanah air (disebut pelacakan). Agar pembinaan dan pemantauan kesehatan yang berlangsung secara terus-menerus, berkualitas sesuai dengan standar atau prosedur, dan berkelanjutan, maka diperlukan Buku Kesehatan Jamaah Haji (BKJH) yang memuat data hasil pemeriksaan kesehatan secara lengkap dan dapat menggambarkan status kesehatan CJH. h. Persentase pembiayaan kesehatan terhadap total APBD Kota pada tahun 2015 sebesar 10,16% (telah memenuhi target). Hal tersebut telah memenuhi target WHO dan UU no. 36 tahun 2009 bahwa minimal 10% dari total APBD diluar gaji diperuntukkan untuk pembiayaan kesehatan. i. Persentase Puskesmas yang memanfaatkan aplikasi Simpus pada tahun 2015 sebesar 100% (telah memenuhi target). Aplikasi Simpus ini berfungsi dalam pengelolaan data kesehatan di Puskesmas. j. Persentase penduduk mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan dasar pada tahun 2015 sebesar 100% (telah memenuhi target). Kota Pasuruan pelayanan kesehatan di Puskesmas digratiskan bagi seluruh penduduk Kota Pasuruan tanpa terkecuali. Dengan demikian setiap penduduk Kota Pasuruan mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan (100%). k. Persentase Puskesmas yang ber-ISO teraudit pada tahun 2015 sebesar 100% (telah memenuhi target). Puskesmas yang telah teraudit ISOnya adalah Puskesmas Karangketug. l. Persentase pelajar yang tersosialisasi NAPZA pada tahun 2015 sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa sasaran telah mendapatkan penyuluhan NAPZA. m. Persentase Puskesmas & Pustu yang mendapatkan pembinaan program pelayanan kesehatan dasar pada tahun 2015 sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa semua Puskesmas dan Pustu telah mendapatkan pembinaan program pelayanan kesehatan dasar


23

n. Persentase nakesdan yang mengikuti seleksi tingkat provinsi pada tahun 2015 sebesar 100% (telah memenuhi target). Bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya, maka realisasi pada tahun 2015 tetap. o. Persentase badan usaha bidang kesehatan industri rumah tangga yang mendapatkan rekomendasi perijinan p. Persentase Puskesmas yang terpantau penyelenggaraan kapitasi BPJS pada tahun 2015 sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa semua Puskesmas telah terpantau penyelenggaraan kapitasi BPJS. q. Persentase Puskesmas yang mendapatkan sosialisasi dan pembinaan akreditasi Puskesmas tahun 2015 sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa semua Puskesmas telah mendapatkan sosialisasi dan pembinaan akreditasi Puskesmas. r. Persentase Puskesmas menyelenggarakan PONED pada tahun 2015 sebesar 12,5% (belum memenuhi target). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, maka realisasi tahun 2015 tetap. Puskesmas yang menyelenggarakan PONED adalah Puskesmas Karangketug. s. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pada tahun 2015 sebesar 6,18% (masih belum memenuhi target). Bila dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya, maka realisasi tahun 2015 meningkat. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (maskin) yang dimaksud di sini adalah jumlah rujukan pasien maskin (rujukan lama dan baru) di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga (Rumah Sakit) pada kurun waktu tertentu.

5.

Sasaran “Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat ke arah kemandirian” Indikator Kinerja

Satuan

Persentase Rumah Tangga Sehat ber-PHBS Persentase posyandu berstrata purnama dan mandiri Cakupan kelurahan siaga aktif

%

Target Renstra SKPD 2013 2014 2015 60 70 80

Realisasi

Rasio capaian

2013 38

2014 40

2015 37

2013 63%

2014 57%

2015 47%

%

84

87

89

91

96

93.3

108%

110%

104%

%

60

70

80

100

100

100

167%

143%

125%

Sumber: PKT Dinas Kesehatan 2013-2015


24

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa: a.

Persentase rumah tangga sehat ber-PHBS pada tahun 2015 sebesar 37%. Meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, walaupun masih belum memenuhi target 80%. Hal ini mengindikasikan bahawa jumlah rumah tangga yang menerapkan PHBS semakin meningkat, tetapi masih jauh dari target 70%. Rumah Tangga Sehat adalah rumah tangga yang melakukan 10 (sepuluh) indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga. Program PHBS dalam rumah tangga adalah upaya pemberdayaan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS, serta ikut berperan aktif dalam gerakan-gerakan peningkatan kesehatan masyarakat. Indikator ini diperkuat oleh kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

b.

Persentase posyandu yang berstrata purnama mandiri pada tahun 2015 sebesar 93,33%, meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan telah memenuhi target. Terdapat 4 tahapan posyandu yakni tahap pratama, madya, purnama, mandiri. Dari 285 posyandu yang ada di Kota Pasuruan pada tahun 2015 total sebanyak 266 posyandu dalam purnama dan mandiri. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui posyandu telah dan akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Dinas Kesehatan, puskesmas dan jaringannya untuk mendorong masyarakat agar mau dan mampu meningkatkan kesehatannya (terutama kelompok umur rentan yakni ibu, anak dan lanjut usia) melalui posyandu. Indikator ini diperkuat oleh kegiatan penyediaan sarana dan prasarana posyandu, pembinaan kader posyandu dan pengembangan taman posyandu.

c.

Cakupan kelurahan siaga aktif pada tahun 2015 sebesar 100% (telah memenuhi target). Kelurahan siaga adalah kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan, secara mandiri. Di Kota Pasuruan pada tahun 2015 dari 34 kelurahan yang ada tercatat 5 kelurahan dalam tahap pratam a, 8 kelurahan pada tahap madya,18 Kelurahan pada tahap purnama dan 3 kelurahan pada tahap mandiri. Jumlah absolut ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Indikator ini diperkuat oleh kegiatan pembinaan kader kelurahan siaga dan pembinanaan kelurahan siaga aktif percontohan


25

6.

Sasaran “Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya” Indikator Kinerja

Satuan

Target Renstra SKPD 2013 2014 2015

Realisasi 2013

2014

Rasio capaian 2015

2013

2014

2015

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

%

100

100

100

100

100

100

100%

100%

100%

Cakupan kelurahan UCI

%

85

85

90

82

88.24

91

96%

104%

101%

Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi Rate penemuan penderita AFP per 100.000 penduduk <15 th

%

100

100

100

100

100

100

100%

100%

100%

per 100.000 penduduk <15th

2

2

2

4.02

2.01

2

201%

101%

100%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA (+)

%

70

70

75

130.2

159.13

136

186%

196%

212%

Cakupan penanganan penderita diare Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita

%

85

90

100

229.8

252.6

182

270%

281%

182%

%

90

100

100

52.79

67.8

235

59%

68%

235%

Persentase penderita kusta telah menyelesaikan pengobatan sesuai standar

%

90

100

100

100

82.61

77.78

111%

83%

77.78%

Persentase ODHA yang % 100 mendapatkan ART Sumber: PKT Dinas Kesehatan 2013-2015

100

100

100

100

80

100%

100%

80%

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa: a.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebesar 100% (telah memenuhi target). Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani sebanyak 227 kasus. Cakupan penemuan dan penangan penderita penyakit DBD tahun 2015 sama dengan tahun-tahun sebelumnya dimana semua kasus DBD yang ditemukan telah ditangani 100%. Indikator ini didukung oleh kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk dan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Puskesmas

b.

Cakupan kelurahan UCI tahun 2015 sebesar 91% (telah memenuhi target). Realisasi tahun 2015 meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Imunisasi dasar lengkap sangat penting karena mencegah bayi terserang penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Angka ini harus terus diupayakan meningkat secara berkelanjutan oleh Dinkes Kota Pasuruan disertai penyuluhan kepada keluarga


26

dengan bayi agar memberikan imunisasi lengkap kepada bayinya. Indikator ini ditunjang oleh kegiatan pelayanan vaksinasi bagi anak balita dan anak sekolah, pelayanann penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) dan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Puskesmas. c.

Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi pada tahun 2015 sebesar 100% (telah memenuhi target). KLB yang ditemukan di Kota Pasuruan tahun 2015 adalah 4 kasus. Dari keempat kasus tersebut seluruhnya sudah mendapat penanganan termasuk penyelidikan epidemiologi < 24 jam. Capaian kinerja indikator sebesar 100,00% seperti pada tahun sebelumnya dikarenakan adanya komitmen kuat Dinas Kesehatan, puskesmas dan jaringannya dalam memberikan mutu pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat terbukti dengan adanya 8 Puskesmas, 28 Puskesmas Pembantu, 285 posyandu dan 34 kelurahan siaga yang tersebar di setiap kelurahan yang ada di Kota Pasuruan sehingga mampu melaksanakan penyelidikan epidemiologi < 24 jam pada kelurahan dengan KLB. Indikator ini ditunjang oleh kegiatan peningkatan survailence epidemiologi dan penanggulangan wabah

d.

Rate penemuan penderita AFP per 100.000 penduduk <15 th pada tahun 2015 sebesar 2 per 100.000 penduduk < 15 tahun (telah memenuhi target). Pada tahun 2015 di Kota Pasuruan ditemukan sebanyak 1 penderita AFP pada penduduk < 15 tahun. Indikator ini didukung oleh kegiatan peningkatan survailens epidemiologi dan penanggulangan wabah

e.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA (+) pada tahun 2015 pada tahun 2015 sebesar 159% (telah memenuhi target). Bila dibandingkan dengan realiasasi pada tahun sebelumnya maka realisasi 2015 meningkat. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA positif yang dimaksud adalah angka Case Detection Rate (CDR). CDR merupakan persentase jumlah penderita baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA (+) dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Realisasi pada tahun 2014 menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa surveilans semakin optimal namun harus diimbangi dengan penanganan kasus perorangan yang terus menerus secara berkelanjutan selama 6 – 18 bulan ke depan, karena hal ini akan berdampak pada evaluasi tinggi rendahnya success rate di tahun mendatang. Indikator ini didukung oleh kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular


27

tuberkulosa, pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Puskesmas dan hibah yayasan pemberantasan penyakit paru-paru Pasuruan (YPPP Pasuruan) f.

Cakupan penanganan penderita diare tahun 2015 sebesar 182% (telah memenuhi target). Cakupan penanganan penderita diare adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Realisasi pada tahun 2015 meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian indikator pada tahun 2015 jauh diatas target. Bila dikaji lebih lanjut, hal ini dikarenakan sistem surveilans yang berjalan optimal di Puskesmas dan jaringannya (posyandu maupun kelurahan siaga). Dinas Kesehatan, puskesmas dan jaringannya berupaya terus meningkatkan sistem surveilans ini agar minimal 100,00% penderita diare tersebut mendapatkan penanganan sesuai standar. Indikator ini didukung oleh kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular diare

g.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita tahun 2015 sebesar 235% (telah memenuhi target). Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka realisasi 2015 meningkat. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 angka perhitungan sasaran program pengendalian pneumonia berubah, yang awalnya angka insiden pneumonia 10% x total balita menurun menjadi 4,45% x total balita. Perubahan angka insiden pneumonia 4,45% mengacu pada hasil Riskesdes 2013, yang memberikan informasi bahwa insiden pneumonia balita bervariasi masingmasing Provinsi. Cakupan penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita yang dimaksud adalah persentase balita dengan pneumonia yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar di sarana kesehatan di satu wilayah dalam waktu satu tahun. Capaian kinerja sebesar 235% tersebut tidak luput dari upaya selalu melaksanakan tata laksana penemuan dan penanganan penderita pneumonia sesuai standar pelayanan.

h.

Cakupan penderita kusta telah menyelesaikan pengobatan sesuai standart tahun 2015 sebesar 77,78% (belum memenuhi target). Penderita kusta telah menyelesaikan pengobatan sesuai standar merupakan angka RFT (Release form Treatment), yakni penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pada RFT kusta jenis PB sasarannya adalah penderita kusta PB yang diobati pada tahun lalu. Sedangkan pada RFT MB yang diobati 2 tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pengobatan kusta membutuhkan waktu yang


28

lama. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya, maka realisasi pada tahun 2015 menurun. Indikator ini didukung oleh kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular kusta. i.

Persentase ODHA yang mendapatkan ART tahun 2015 sebesar 80%. Jumlah penderita HIV-AIDS Kota Pasuruan tahun 2015 sebanyak 33 orang. Indikator ini didukung oleh kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS


29

3.2 REALISASI KEUANGAN Realisasi Keuangan memuat uraian kinerja input program dan kegiatan khususnya berupa penggunaan sumber daya uang. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan sepanjang tahun 2015 sebesar Rp. 22.370.525.081,00 dari total anggaran sebesar Rp. 25.953.777.968,00. Jadi persentase penyerapan anggaran sebesar 86,19 % (lampiran 4 pengukuran kinerja kegiatan) dengan uraian sebagai berikut: 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tabel 3.2.1 Realisasi Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kesehatan Tahun 2015 No Jenis Kegiatan 1 Penyediaan jasa surat menyurat (01.01) 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (01.02) 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (01.06) 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor (01.08) 5 Penyediaan alat tulis kantor (01.10) 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (01.11) 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (01.12) 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (01.13) 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan (01.15) 10 Penyediaan makanan dan minuman (01.17) 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (01.18) 12 Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di UPT Perbekalan Kefarmasian (01.19) Jumlah

Alokasi (Rp) 6,000,000

Realisasi (Rp) 5,289,000

Capaian (%) 88.15%

120,000,000

47,661,359

39.72%

10,000,000

5,542,900

55.43%

15,680,000

15,680,000

100.00%

30,631,000

30,631,000

100.00%

90,491,000

90,491,000

100.00%

8,055,000

8,055,000

100.00%

170,969,200

169,990,200

99.43%

3,000,000

1,910,000

63.67%

18,900,000

4,605,000

24.37%

218,600,000

211,834,348

96.91%

122,798,200

80,952,923

65.92%

815,124,400

672,642,730

82.52%

Sumber: PKK Dinas Kesehatan, 2015


30

Berdasarkan tabel 3.2.1 maka dapat diperoleh informasi bahwa program pelayanan

administrasi

perkantoran

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.815.124.400,00, realisasi penyerapannya sebesar Rp.672.642.730 (82,52%). Dari 12 kegiatan dalam program pelayanan adminstrasi perkantoran, terdapat 3 kegiatan yang capaian anggarannya dibawah 60% antara lain: a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (01.02). Rendahnya capaian bergantung pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listik pada tahun 2015 b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (01.06) Rendahnya capaian bergantung pada jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas yang dibutuhkan pada tahun 2015 c. Penyediaan makanan dan minuman (01.17) Rendahnya capaian dikarenakan pada tahun 2015 minim mengadakan rapat, sedangkan rapat pogram sudah dianggarakan pada DPA bidang, sehingga kegiatan penyediaan makanan dan minuman tidak bisa terserap maksimal.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tabel 3.2.2 Realisasi Keuangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kesehatan Tahun 2015 No Jenis Kegiatan 1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas (02.21) 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (02.22) 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (02.24) 4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (02.28) 5 Revitalisasi Kantor Dinas Kesehatan (02.54) Jumlah

Alokasi (Rp) 25,000,000

Realisasi (Rp) Capaian (%) 25,000,000 100.00%

30,000,000

13,334,700

44.45%

143,132,500

113,322,019

79.17%

27,480,000

27,480,000

100.00%

1,881,450,000

1,782,477,700

94.74%

2,107,062,500

1,961,614,419

93.10%


Berdasarkan tabel 3.2.2 maka dapat diperoleh informasi bahwa program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2,107,062,500, realisasi penyerapannya sebesar Rp. 1,961,614,419 (93,10%). Dari 5 kegiatan dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdapat 1


31

kegiatan yang capaian anggarannya dibawah 60% yaitu kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh rehab total kantor dinas kesehatan sehingga kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tidak bisa terserap maksimal.

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tabel 3.2.3 Realisasi Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturDinas Kesehatan Tahun 2015 No 1

2

Jenis Kegiatan Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS (05.04) Evaluasi Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional (05.07) Jumlah

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

43,000,000 42,950,000

8,800,000 8,500,000 51,800,000

51,450,000

Capaian (%) 99.88%

96.59% 99.32%


Berdasarkan tabel 3.3.3 maka dapat diperoleh informasi bahwa program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51,800,000, realisasi penyerapannya sebesar Rp.51,450,000 (99.32%%). Seluruh kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, realisasi anggarannya > 60%.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Tabel 3.2.4 Realisasi Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.Dinas Kesehatan Tahun 2015 No

Jenis Kegiatan

1

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja (06.01) Penyusunan Pelaporan Keuangan (06.06) Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian (06.08) Jumlah

2 3

Alokasi (Rp) 30,000,000


Capaian (%) 91.18%

25,000,000 24,525,000

98.10%

25,000,000

23,914,000

95.66%

80,000,000

75,792,800

94.74%



32

Berdasarkan tabel 3.2.4 maka dapat diperoleh informasi bahwa program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan alokasi

anggaran

sebesar

Rp.75,792,800

(94.74%).

pengembangan

sistem

Rp.80,000,000, Dari

pelaporan

3

realisasi

kegiatan capaian

penyerapannya

dalam

kinerja

program

dan

sebesar

peningkatan

keuangan,

capaian

anggarannya semuannya diatas 60%.

5. Program Peningkatan Pengelolaan Penyaluran Hibah dan Bantuan Tabel 3.2.5 Realisasi Keuangan Program Peningkatan Pengelolaan Penyaluran Hibah dan BantuanDinas Kesehatan Tahun 2015 No 1

Jenis Kegiatan Fasilitasi Operasional Hibah dan Bansos (09.01) Jumlah

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

20,000,000 20,000,000 20,000,000

20,000,000

Capaian (%) 100.00% 100.00%

Berdasarkan tabel 3.2.5 maka dapat diperoleh informasi bahwa program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20,000,000, realisasi penyerapannya sebesar Rp. 20,000,000 (100%).

6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Tabel 3.2.6 Realisasi Keuangan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2015 No 1

2

Jenis Kegiatan Pengadaan obat generik dan paten non SK Menkes dan Bahan Laboratorium (15.07) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) (15.08) Jumlah

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

1,025,546,800 993,819,660

Capaian (%) 96.91%

1,207,092,480 1,136,554,360

94.16%

2,232,639,280

95.42%

2,130,374,020


Berdasarkan tabel 3.2.6 maka dapat diperoleh informasi bahwa program obat dan perbekalan kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,232,639,280, realisasi penyerapannya sebesar Rp.2,130,374,020 (95.42%). Dari 2 kegiatan dalam


33

program obat dan perbekalan kesehatan, capaian anggarannya semuannya diatas 60%.

7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tabel 3.2.7 Realisasi Keuangan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Tahun 2015 No

Jenis Kegiatan

1

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan (16.14) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (SIMKES) yang Evidence Based (16.18) Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Rawat Inap (Bantuan Provinsi) (16.21) Analisis Mortalitas Maternal Perinatal (16.23) Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Haji (16.24) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK) (16.25) Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat (16.28) Peningkatan Surveilans Penyakit Tidak Menular (PTM) (16.29) Surveilans Audit Puskesmas (16.31) Penyusunan Data Dasar Sanitasi Berbasis Software (16.32) Penyelenggaraan Pengawasan Kualitas Air Minum (16.33) Pengelolaan Limbah Padat Medis (16.34) Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan (16.35) Inventarisasi dan Pembinaan Badan Usaha Bidang Kesehatan dan Industri Rumah Tangga (16.39) Pembinaan Manajemen Puskesmas dan Pustu (16.40) Penyusunan dan Pengolaan Data DHA (District Health Account) (16.43)

2

3

4 5

6

7 8 9 10 11 12 13 14

15 16

45,000,000

43,307,000

Capaian (%) 96.24%

117,500,000

94,375,000

80.32%

30,000,000

-

0.00%

67,000,000

28,987,500

43.26%

49,494,000

41,429,000

83.71%

2,565,827,900

2,307,615,480

89.94%

701,603,250

650,934,880

92.78%

40,000,000

36,830,000

92.08%

26,000,000

-

0.00%

12,163,000

10,873,000

89.39%

64,240,000

63,302,000

98.54%

75,000,000

30,298,000

40.40%

47,000,000

42,636,000

90.71%

15,000,000

15,000,000

100.00%

56,630,000

53,610,000

94.67%

33,886,040

30,751,000

90.75%

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)


34

No

Jenis Kegiatan

17

Sosialisasi Bahaya NAPZA (16.52) Sosialisasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (16.54) Pengelolaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi (16.56) Jumlah

18 19

75,000,000

69,332,500

Capaian (%) 92.44%

76,000,000

69,653,000

91.65%

148,738,250

64,768,350

43.55%

3,653,702,710

86.05%

Alokasi (Rp)

4,246,082,440

Realisasi (Rp)


Berdasarkan tabel 3.2.7 maka dapat diperoleh informasi bahwa program upaya kesehatan masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4,246,082,440 realisasi penyerapannya sebesar Rp 3,653,702,710 (86.05%%). Dari 19 kegiatan dalam program upaya kesehatan masyarakat, ada 5 kegiatan yang capaian penyerapan anggarannya <60% antara lain: a.

Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Rawat Inap (Bantuan Provinsi) (16.21) Permasalahan

dalam

pelaksanaan

kegiatan

adalah

kesalahan

dalam

perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan juknis Bantuan Keuangan. Sesuai juknis dana Bantuan Keuangan Kegiatan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas Inap Standar (Bantuan Provinsi) harus digunakan untuk membayar honor dokter puskesmas rawat inap, tetapi dalam kegiatan tersebut direncanakan untuk pembelian perlengkapan. b.

Analisis Mortalitas Maternal Perinatal (16.23) Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah kurangnya koordinasi dalam upaya memaksimalkan upaya AMP (Analisis Mortalitas Perinatal) yang membutuhkan koordinasi lintas sektoral.

c.

Surveilans Audit Puskesmas (16.31) Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terbitnya hasil Surveilans Audit Puskesmas Kebonagung, Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah kegiatan Surveilan Audit Puskesmas Kebonagung tidak dilaksanakan karena Puskesmas sedang mempersiapkan Puskesmas Akreditasi.

d.

Pengelolaan Limbah Padat Medis (16.34) Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terselenggaranya pengolahan limbah padat medis di puskesmas, Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah sesuai tagihan dari jasa pembakaran Limbah Medis (RSUD dr.Soedarsono). Kiriman Limbah Padat Medis dari 8 Puskesmas


35

volumenya berkurang,diakibatkan tidak adanya program PIN (Pekan imunisasi Nasional) yang biasanya menghasilkan limbah padat medis yang volumenya lebih besar. e.

Pengelolaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi (16.56) Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa pengelolaan jasa pelayanan

non kapitasi, dengan capaian kinerja meningkatnya pelayanan

kesehatan non kapitasi kepada peserta BPJS. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah waktu tunggu verifikasi oleh BPJS Kesehatan terlalu lama, sehingga pelayanan non kapitasi BPJS yang sudah diverifikasi sampai dengan bulan Agustus 2015

8. Program Pengawasan Obat Dan Makanan Tabel 3.2.8 Realisasi Keuangan Program Pengawasan Obat Dan Makanan Dinas Kesehatan Tahun 2015 No

Jenis Kegiatan

1

Pengawasan Obat dan Makanan (17.01) Jumlah

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

90,000,000 84,729,000 90,000,000

Capaian (%) 94.14%

84,729,000

94.14%


Berdasarkan tabel 3.2.8 maka dapat diperoleh informasi bahwa program pengawasan obat dan makanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.90,000,000, realisasi penyerapannya sebesar Rp.84,729,000 (94.14%%).

9. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Tabel 3.2.9 Realisasi Keuangan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Dinas Kesehatan Tahun 2015 No

Jenis Kegiatan

Alokasi (Rp)

1

Pembinaan Pembuat Obat Asli Indonesia/Jamu (18.08) Jumlah

Realisasi (Rp)

30,000,000 27,735,000 30,000,000

Capaian (%) 92.45%

27,735,000

92.45%



36

Berdasarkan tabel 3.2.9 maka dapat diperoleh informasi bahwa program Pengembangan Obat Asli Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30,000,000, realisasi penyerapannya sebesar Rp.27,735,000 (92.45%)

10. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tabel 3.2.10 Realisasi Keuangan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatDinas Kesehatan Tahun 2015 No

Jenis Kegiatan

1

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat (19.02) Pembinaan Kader Posyandu (19.05) Penyediaan Sarana dan Prasarana Posyandu (19.06) Pembinaan Kader Kelurahan Siaga (19.08) Fasilitasi Saka Bhakti Husada (SBH) (19.13) Pembinanaan Kelurahan Siaga Aktif percontohan (19.14) Pengembangan Taman Posyandu (Bantuan Propinsi) (19.24) Pembentukan dan pembinaan Poskestren (19.25) Pengembangan Taman Posyandu (Bantuan Propinsi 2014) (19.26) Jumlah

2 3 4 5 6

7

8

9

50,000,000

41,984,000

Capaian (%) 83.97%

175,512,000

168,372,500

95.93%

112,621,000

107,202,000

95.19%

80,000,000

68,155,000

85.19%

50,000,000

46,580,000

93.16%

75,000,000

74,950,000

99.93%

176,373,000

150,890,000

85.55%

75,000,000

74,800,000

99.73%

20,097,300

20,097,300

100.00%

814,603,300

753,030,800

92.44%

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)


Berdasarkan tabel 3.2.10 maka dapat diperoleh informasi bahwa program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.814,603,300, realisasi penyerapannya sebesar Rp.753,030,800 (92.44%). Dari 9 kegiatan di program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, semua kegiatan yang capaian anggarannya lebih dari 60%.


37

11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Tabel 3.2.11 Realisasi Keuangan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Tahun 2015 No

Jenis Kegiatan

1

Pelayanan Kesehatan Balita Gizi Buruk untuk Rawat Jalan (20.07) Penanganan Rawat Inap Balita Gizi Buruk (20.08) Pemberian MP-ASI pada Balita Gizi Kurang dari Gakin (20.12) Penyuluhan Penanggulangan Anemia Gizi (20.15) Bimtek Petugas Konselor ASI (20.16) Jumlah

2 3

4 5

75,000,000

Capaian (%) 73,392,500 97.86%

75,000,000

35,690,000

47.59%

90,000,000

88,347,500

98.16%

52,140,000

51,890,000

99.52%

105,000,000

88,575,000

84.36%

397,140,000

337,895,000

85.08%

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)


Berdasarkan tabel 3.2.11 maka dapat diperoleh informasi bahwa program perbaikan gizi masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.397,140,000, realisasi penyerapannya sebesar Rp.337,895,000 (85.08%). Dari 5 kegiatan di program perbaikan gizi masyarakat, hanya ada 1 kegiatan yang capaian anggarannya kurang dari 60% yakni kegiatan Penanganan rawat inap balita gizi buruk sebesar 47,59%. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah orang tua tidak sanggup bila anaknya dirawat inap di rumah gizi karena tanggungan terhadap anggota keluarga lainnya, solusi yang diupayakan adalah balita gizi buruk yang dirawat dirumah gizi tidak harus menginap tetapi dilakukan antar jemput oleh puskesmas setiap hari dengan menggunakan Puskel, sehingga dana yang seharusnya Rp. 35.000,-/ anak/hari hanya diambil Rp.20.000,-/anak/hari.


38

12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Tabel 3.2.12 Realisasi Keuangan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Tahun 2015 No

Jenis Kegiatan

1

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk (22.01) Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah (22.04) Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik (22.06) Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah (22.09) Operasional Klinik VCT HIV/AIDS (22.12) Pelayanan Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) (22.13) Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (22.14) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Kusta (22.23) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ISPA dan Diare (22.24) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Tuberkulosa (22.25) Jumlah

2

3

4

5 6

7

8

9

10

Alokasi (Rp) 200,000,000


Capaian (%) 80.25%

125,000,000

86,130,000

68.90%

52,290,000

51,375,000

98.25%

46,539,000

13,226,000

28.42%

18,400,000

14,650,000

79.62%

20,000,000

15,650,000

78.25%

64,310,000

63,110,000

98.13%

20,000,000

17,622,000

88.11%

15,000,000

14,873,600

99.16%

36,000,000

35,562,500

98.78%

597,539,000

472,698,159

79.11%


Berdasarkan tabel 3.2.12 maka dapat diperoleh informasi bahwa program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dengan alokasi anggaran sebesar Rp.597,539,000 realisasi penyerapannya sebesar Rp.472,698,159 (79.11%). Dari 10 kegiatan di program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, hanya ada 1 kegiatan yang capaian anggarannya kurang dari 60% yaitu kegiatan Peningkatan Survailence Epidemiologi dan penanggulangan wabah. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah pergeseran anggaran karena SE Menpan RB


39

tentang himbauan rapat di luar gedung. solusi yang diupayakan adalah meminimalisir kegiatan rapat dui luar gedung untuk perencanaan sesudahnya.

13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Tabel 3.2.13 Realisasi Keuangan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2015 No

Jenis Kegiatan

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (%) 0.00%

1

Fasilitasi pembentukan Puskesmas PONED (23.08)

30,000,000

2

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kapitasi BPJS (23.09) Fasilitasi Pengembangan Puskesmas menjadi Puskesmas ber - Akreditasi (23.10) Jumlah

30,395,600

24,612,700

80.97%

123,800,000

38,508,700

31.11%

184,195,600

63,121,400

34.27%

3


Berdasarkan tabel 3.2.13 maka dapat diperoleh informasi bahwa program standarisasi pelayanan kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.184,195,600 realisasi penyerapannya sebesar Rp.63,121,400 (34.27%). Satu kegiatan di program standarisasi pelayanan kesehatan yang capaian anggarannya kurang dari 60% yaitu fasilitasi pembentukan Puskesmas Poned. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah belum dilaksanakan karena kelas tidak mencukupi, solusi yang diupayakan adalah konsultasi ke Propinsi ternyata Kota Pasuruan tidak dapat kelas.

14. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Tabel 3.2.14Realisasi Keuangan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Dinas Kesehatan Tahun 2015 No

Jenis Kegiatan

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

1 2

Pelayanan operasi katarak (24.01) Pelayanan pemeriksaan papsmear bagi maskin dan kader (24.11)

175,000,000 132,000,000 22,000,000 21,650,000

3

Penyediaan Kacamata Bagi Siswa dari Keluarga Miskin (24.14)

97,655,550 95,405,500

Jumlah

294,655,550

Capaian (%) 75.43% 98.41%

249,055,500

97.70% 84.52%



40

Berdasarkan tabel 3.2.14 maka dapat diperoleh informasi bahwa program pelayanan

kesehatan

penduduk miskin

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.294,655,550 realisasi penyerapannya sebesar Rp.249,055,500 (84.52%). Realisasi kegiatan pada program pelayanan kesehatan penduduk miskin, semuanya telah diatas > 60%.

15. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Tabel 3.2.15Realisasi Keuangan Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Dinas Kesehatan Tahun 2015 No

Jenis Kegiatan

1

Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (25.07) Pemeliharaan rutin / berkala alat kesehatan puskesmas dan puskesmas pembantu (25.14) Pemeliharaan Puskesmas (DINKES) (25.25) Pemeliharaan Puskesmas Pembantu (DINKES) (25.26) Revitalisasi Sarana Operasi Katarak di Puskesmas Trajeng (25.30) Jumlah

2

3 4 5

46,000,000

44,000,000

Capaian (%) 95.65%

32,000,000

32,000,000

100.00%

93,115,300

93,115,300

100.00%

190,371,800

190,371,800

100.00%

259,998,000

257,708,700

99.12%

Alokasi (Rp)

621,485,100

Realisasi (Rp)

617,195,800

99.31%


Berdasarkan tabel 3.2.15 maka dapat diperoleh informasi bahwa program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.621,485,100., realisasi penyerapannya sebesar Rp.617,195,800 (99.31%). Semua kegiatan capaian serapan anggaran > 60%.


41

16. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tabel 3.2.16Realisasi Keuangan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2015 No 1

Jenis Kegiatan Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DINKES) (28.09) Pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas sekargadung (28.10) Jumlah

2

33,025,350

32,748,850

Capaian (%) 99.16%

46,675,000

46,357,500

99.32%

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

79,700,350

79,106,350

99.25%


Berdasarkan tabel 3.2.16 maka dapat diperoleh informasi bahwa program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79,700,350.,realisasi penyerapannya sebesar Rp.79,106,350 (99.25%). Semua kegiatan capaian serapan anggaran > 60%.

17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Tabel 3.2.17Realisasi Keuangan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Dinas Kesehatan Tahun 2015 No

Jenis Kegiatan

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

1

Pembinaan DDTK Anak Balita Bagi Guru TK dan Bunda PAUD (29.09)

50,983,000

Jumlah

50,983,000

43,623,000

Capaian (%) 85.56%

43,623,000

85.56%


Berdasarkan

tabel

3.2.17

maka

dapat

diperoleh

informasi

bahwa

prograPeningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balitadengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.983.000., realisasi penyerapannya sebesar Rp.43,623,000 (85.56%). Semua kegiatan capaian serapan anggaran > 60%.


42

18. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Tabel 3.2.18 Realisasi Keuangan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Dinas Kesehatan Tahun 2015 No

Jenis Kegiatan

1

Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Lansia (30.02)

26,000,000 25,591,000

Capaian (%) 98.43%

2

Pembinaan kader posyandu lansia (30.03)

30,000,000 29,463,000

98.21%

56,000,000

98.31%

Alokasi (Rp)

Jumlah

Realisasi (Rp)

55,054,000


Berdasarkan tabel 3.2.18 maka dapat diperoleh informasi bahwa program peningkatan pelayanan kesehatan lansia dengan alokasi anggaran sebesar Rp.56,000,000., realisasi penyerapannya sebesar Rp.55,054,000 (98.31%). Semua kegiatan capaian serapan anggaran > 60%.

19. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Tabel 3.2.19 Realisasi Keuangan Program Peningkatan Pelayanan Kesh Ibu & Anak Dinas Kesehatan Tahun 2015 No

Jenis Kegiatan

1

Penyuluhan tentang Kelompok Ibu Hamil dan Ibu Balita (33.01) Penjaringan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja (33.02) Revitalisasi penanganan Kesehatan Bayi dan Balita (33.04) Koordinasi dalam upaya penurunan AKI dan Peningkatan Akses Universal Kesehatan Reproduksi (33.05) Peningkatan Kapasitas Pengelola program dalam pelayanan Antenatal terpadu (33.06) Jumlah

2

3

4

5

50,000,000

43,340,000

Capaian (%) 86.68%

75,000,000

68,769,500

91.69%

50,000,000

47,675,000

95.35%

44,500,000

39,970,000

89.82%

30,500,000

25,895,000

84.90%

250,000,000

225,649,500

90.26%

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)


Berdasarkan tabel 3.2.19 maka dapat diperoleh informasi bahwa program peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan alokasi anggaran sebesar


43

Rp.250,000,000., realisasi penyerapannya sebesar Rp. 225,649,500 (90.26%%). Semua kegiatan capaian serapan anggaran > 60%.

20. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Keperawatan Tabel 3.2.20 Realisasi Keuangan Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Keperawatan No 1

Jenis Kegiatan

Alokasi (Rp)

Penyelenggaraan Pendidikan Keperawatan Jumlah

Realisasi (Rp)

4,971,269,650 4,091,564,900 4,971,269,650

Capaian (%) 82.30%

4,091,564,900

82.30%


Berdasarkan tabel 3.2.20 maka dapat diperoleh informasi bahwa program peningkatan pelayanan pendidikan keperawatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4,971,269,650., realisasi penyerapannya sebesar Rp.4,091,564,900 (82.30%)

21. Kegiatan UPT Puskesmas Karangketug Tabel 3.2.21 Realisasi Keuangan Kegiatan UPT Puskesmas Karangketug No

Jenis Kegiatan

1

Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Karangketug (01.25) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Karangketug (16.49) Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS di UPT.Puskesmas Karangketug (16.62) Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Karangketug (16.70) Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Karangketug (16.78) Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Karangketug (19.20) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Karangketug (22.20)

2 3

4

5

6 7

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

55.240.000

39.160.033

Capaian (%) 70,89%

24.000.000

24.000.000

100,00%

299.534.000

91,67%

136.152.000

96.424.712

70,82%

81.691.200

37.554.560

45.97%

17.000.000

17.000.000

100,00%

7.028.000

7.028.000

100,00%

326.764.800


44

No

Jenis Kegiatan

8

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Karangketug (33.12) Jumlah

Alokasi (Rp) 179.201.000

827.077.000

Realisasi (Rp) 175.448.125

696.149.430

Capaian (%) 97,91%

84,17%


Berdasarkan tabel 3.2.21 maka dapat diperoleh informasi bahwa Kegiatan di UPT Puskesmas Karangketug dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 827.077.000, realisasi penyerapannya sebesar Rp. 696.149.430 (84,17%). Semua kegiatan capaian serapan anggaran > 60%.

22. Kegiatan UPT Puskesmas Gadingrejo Tabel 3.2.22 Realisasi Keuangan Kegiatan UPT Puskesmas Gadingrejo

56.240.000

54.789.741

Capaian (%) 97,42%

25.000.000

25.000.000

100,00%

420.076.800

385.070.400

91,67%

175.032.000

140.760.389

80,42%

Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Gadingrejo (16.77) Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Gadingrejo (19.19)

105.019.200

49.600.485

47,23%

22.750.000

22.750.000

100,00%

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Gadingrejo (22.19) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Gadingrejo (33.11)

9.245.000

9.245.000

100,00%

201.111.000

198.703.300

98,80%

1.014.474.000

885.919.315

87,33%

No

Jenis Kegiatan

1

Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Gadingrejo (01.24) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gadingrejo (16.48) Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS di UPT.Puskesmas Gadingrejo (16.61) Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Gadingrejo (16.69)

2

3

4

5

6 7

8

Jumlah

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)



45

Berdasarkan tabel 3.2.22 maka dapat diperoleh informasi bahwa Kegiatan di UPT Puskesmas Gadingrejo dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.014.474.000, realisasi penyerapannya sebesar Rp. 885.919.315 (87,33%). Semua kegiatan capaian serapan anggaran > 60%.

23. Kegiatan UPT Puskesmas Kandangsapi Tabel 3.2.22 Realisasi Keuangan Kegiatan UPT Puskesmas Kandangsapi No

Jenis Kegiatan

1

Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Kandangsapi (01.21) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kandangsapi (16.45) Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT. Puskesmas Kandangsapi (16.58) Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kandangsapi (16.66) Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kandangsapi (16.74) Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Kandangsapi (19.16) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Kandangsapi (22.16) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Kandangsapi (33.08) Jumlah

2 3

4

5

6 7

8

56.240.000

53.917.110

Capaian (%) 95,91%

29.000.000

22.738.875

78,41%

397.267.200

364.161.067

91,67%

165.528.000

136.701.999

82,59%

99.136.800

41.858.284

42,22%

27.000.000

25.600.000

94,81%

10.817.000

5.931.000

54,83%

256.570.000

251.195.400

97,91%

1.041.559.000

902.122.935

86,61%

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)


Berdasarkan tabel 3.2.23 maka dapat diperoleh informasi bahwa Kegiatan di UPT Puskesmas Kandangsapi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.014.559.000, realisasi penyerapannya sebesar Rp. 902.122.935 (86,61%). Semua kegiatan capaian serapan anggaran > 60%.


46

24. Kegiatan UPT Puskesmas Kebonagung Tabel 3.2.22 Realisasi Keuangan Kegiatan UPT Puskesmas Kebonagung No 1

2

3

4

5

6 7

8

Jenis Kegiatan Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Kebonagung (01.22) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kebonagung (16.46) Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS di UPT. Puskesmas Kebonagung (16.59) Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kebonagung (16.67) Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kebonagung (16.75) Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Kebonagung (19.17) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Kebonagung (22.17) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Kebonagung (33.09) Jumlah

54.240.000

49.601.500

Capaian (%) 91,45%

28.000.000

26.650.000

95,18%

556.329.600

509.968.801

91,67%

231.804.000

163.977.014

70,74%

139.082.400

53.085.022

38,17%

23.000.000

23.000.000

100,00%

10.046.000

10.046.000

100,00%

214.272.000

212.919.550

99,37%

1.256.774.000

1.049.247.887

83,49%

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)


Berdasarkan tabel 3.2.24 maka dapat diperoleh informasi bahwa Kegiatan di UPT Puskesmas Kebonagung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.256.774.000 realisasi penyerapannya sebesar Rp. 1.049.247.887 (83,49%). Semua kegiatan capaian serapan anggaran > 60%.

25. Kegiatan UPT Puskesmas Kebonsari Tabel 3.2.25 Realisasi Keuangan Kegiatan UPT Puskesmas Kebonsari No 1

Jenis Kegiatan Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Kebonsari (01.27)

Alokasi (Rp) 49.962.400

Realisasi (Rp) 40.946.476


Capaian (%) 81,95%

47

No

Jenis Kegiatan

2

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kebonsari (16.51) Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS di UPT.Puskesmas Kebonsari (16.64) Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kebonsari (16.72) Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kebonsari (16.80) Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Kebonsari (19.22) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Kebonsari (22.22) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Kebonsari (33.14) Jumlah

3

4

5

6 7

8

23.000.000

22.557.600

Capaian (%) 98,08%

213.192.000

195.426.000

91,67%

84.653.000

73.671.483

87,03%

50.792.398

19.715.307

38.82%

21.000.000

19.975.000

95,12%

9.272.000

9.271.210

99,99%

164.865.000

155.813.230

94,51%

616.736.798

537.376.261

87,13%

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)


Berdasarkan tabel 3.2.25 maka dapat diperoleh informasi bahwa Kegiatan di UPT Puskesmas Kebonsari dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 616.736.798 realisasi penyerapannya sebesar Rp. 548.376.261 (87,13%). Semua kegiatan capaian serapan anggaran > 60%.

26. Kegiatan UPT Puskesmas Bugulkidul Tabel 3.2.26 Realisasi Keuangan Kegiatan UPT Puskesmas Bugulkidul No 1

2

Jenis Kegiatan Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Bugulkidul (01.20) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bugulkidul (16.44)

56.240.000

50.362.237

Capaian (%) 89,55%

30.000.000

29.850.000

99,50%

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)


48

No

Jenis Kegiatan

3

Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT.Puskesmas Bugul Kidul (16.57) Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Bugul Kidul (16.65) Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Bugul Kidul Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Bugulkidul (19.15)

532.526.400

488.149.196

Capaian (%) 91,67%

221.886.000

61.361.000

27,65%

133.131.600

58.041.372

43,60%

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Bugulkidul (22.15) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bugulkidul (33.07) Jumlah

10.817.000

4

5

6 7

8

Alokasi (Rp)

30.000.000

223.106.000

1.237.707.000

Realisasi (Rp)

30.000.000 10.817.000

222.206.600

950.787.405

100,00% 100,00%

99,60%

76,82%


Berdasarkan tabel 3.2.26 maka dapat diperoleh informasi bahwa Kegiatan di UPT Puskesmas Bugulkidul dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.237.707.000 realisasi penyerapannya sebesar Rp. 950.787.405 (76,82%). Semua kegiatan capaian serapan anggaran > 60%.

27. Kegiatan UPT Puskesmas Trajeng Tabel 3.2.27 Realisasi Keuangan Kegiatan UPT Puskesmas Trajeng No

Jenis Kegiatan

1

Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Trajeng (01.23) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Trajeng (16.47) Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS di UPT.Puskesmas Trajeng (16.60)

2

3

53.240.000

47.788.903

Capaian (%) 89,76%

24.000.000

20.940.000

87,25%

486.086.400

445.579.200

91,67%

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)


49

No

Jenis Kegiatan

4

Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Trajeng (16.68)

202.536.000

142.900.230

Capaian (%) 70,56%

5

Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Trajeng Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Trajeng (19.18)

121.521.600

64.502.100

98,69%

19.000.000

18.750.000

98,69%

8.199.000

7.499.000

91,46%

172.000.000

169.998.850

98,84%

1.086.583.000

917.958.783

84,48%

6 7

8

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Trajeng (22.18) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Trajeng (33.10) Jumlah

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)


Berdasarkan tabel 3.2.27 maka dapat diperoleh informasi bahwa Kegiatan di UPT Puskesmas Trajeng dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.086.583.000 realisasi penyerapannya sebesar Rp. 917.958.783 (84,48%). Semua kegiatan capaian serapan anggaran > 60%.

28. Kegiatan UPT Puskesmas Sekargadung Tabel 3.2.27 Realisasi Keuangan Kegiatan UPT Puskesmas Sekargadung No

Jenis Kegiatan

1

Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Sekargadung (01.26) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Sekargadung (16.50) Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan(Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS di UPT.Puskesmas Sekargadung (16.63) Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Sekargadung (16.71)

2

3

4

45.384.000

40.215.874

Capaian (%) 88,61%

28.000.000

22.345.000

79,80%

343.483.200

314.859.600

91,67%

143.118.000

112.572.000

78,66%

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)


50

Jenis Kegiatan

5

Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Sekargadung Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Sekargadung (22.21) Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Sekargadung (19.21)

85.870.800

41.001.238

47,75%

9.131.000

7.981.000

87,41%

23.500.000

23.019.375

97,95%

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Sekargadung (33.13) Jumlah

204.100.000

202.933.800

99,43%

882.587.000

764.942.202

86,67%

6

7 8

Alokasi (Rp)

Capaian (%)

No

Realisasi (Rp)


Berdasarkan tabel 3.2.28 maka dapat diperoleh informasi bahwa Kegiatan di UPT Puskesmas Sekargadung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 882.587.000 realisasi penyerapannya sebesar Rp. 764.942.202 (86,67%). Semua kegiatan capaian serapan anggaran > 60%. Tabel 3.2.27 Realisasi Hibah Bansos Dinas Kesehatan tahun 2015 No

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

Jenis Kegiatan Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Sosial Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pasuruan Organisasi Ikatan Bidan Indonesia ( IBI ) Yayasan Pemberantasan Penyakit ParuParu Pasuruan (YPPP Pasuruan) Forum Komunikasi Kota Swasti Saba Unit Donor Darah ( UDD ) PMI Kota Pasuruan Belanja Bantuan Sosial Untuk Kegiatan Partisipasi Pelayanan Sosial Penderita Gangguan Jiwa Kurang Mampu (RSJ Pusat Lawang) Pasien Jamkesmas Non Kuota Kota Pasuruan Bantuan sosial unit donor darah (UDD) PMI Kota Pasuruan

Bantuan sosial balai pengobatan "Dharma Pertiwi-Tjoe Tiek Kiong Sumber: Perencanaan dinas Kesehatan 2015

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (%)

320,445,000

320,445,000

100.00%

390,000,000

300,000,000

70,430,000

70,430,000

250,000,000

-

425,300,000

425,300,000

100.00%

109,280,010

109,268,000

99.99%

5,008,613,790

3,124,983,300

62.39%

369,000,000

109,830,600

29.76%

370,700,000

191,920,000

51.77%

79,280,000

-

0.00%


76.92% 100.00% 0.00%

51

BAB IV PENUTUP Laporan akuntabilitas kinerja instansi Dinas Kesehatan (LAKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kota Pasuruan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2015 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dikategorikan Sangat Baik, karena nilai capaian diatas standart penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja. Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran indikator kinerja utama atau indikator kinerja sasaran dan RENSTRA Dinas Kesehatan Kota Pasuruan tahun 2011-2015, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi, dapat diuraikan sebagai berikut: TUJUAN 1

: Tersedianya obat & perbekalan kesehatan yang berkualitas serta pengawasan

mutu

makanan,

dengan

sasaran

strategis

yaitu

meningkatnya ketersediaan serta pengawasan obat & makanan dengan rata-rata capaian kinerja 100% (predikat nilai capaian sangat berhasil) TUJUAN 2

: Meningkatkan kesadaran akan status gizi masyarakat, dengan sasaran strategis yaitu meningkatnya perbaikan gizi masyarakat dengan ratarata capaian kinerja 105,31% (predikat nilai capaian sangat berhasil)

TUJUAN 3

: Meningkatkan aksestabilitas & kualitas pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan sarana kesehaan swasta lainnya, dengan sasaran strategis antara lain: a. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan lanjut usia serta kesehatan reproduksi dengan rata-rata capaian kinerja 87,78% (predikat nilai capaian sangat berhasil) b. Meningkatnya

akses

pelayanan

kesehatan

masyarakat

dan

pemeliharaan sarana prasarana kesehatan dengan rata-rata capaian kinerja 91,95% (predikat nilai capaian sangat berhasil) TUJUAN 4

: Memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat, dengan sasaran


52

strategis yaitu meningkatnya pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat ke arah kemandirian dengan rata-rata capaian kinerja 92,16% (predikat nilai capaian sangat berhasil) TUJUAN 5

: Terwujudnya penurunan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya, dengan sasaran strategis yaitu menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya dengan rata-rata capaian kinerja 132% (predikat nilai capaian sangat berhasil)


53

LAKIP Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun

Recommend Documents