DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

Dinas Kesehatan Kota Mojokerto Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota MojokertoTahun 2015 dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan LKIP ini merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Mojokerto sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kota Mojokerto yang ditindaklanjuti dengan Renstra Dinas Kesehatan. Dinamika perkembangan permasalahan di masyarakat membutuhkan analisa dan konsep solusi yang cermat dan akurat sehingga keberadaan Pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat pada saat yang tepat. LKIP ini merupakan implementasi konsep, inovasi dan kewaspadaan terhadap masalah-masalah kesehatan di masyarakat, khususnya pada pelaksanaan kegiatan tahun 2015. Perlu adanya kegiatan berkesinambungan untuk memastikan keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dalam tahun-tahun selanjutnya untuk mewujudkan visi misi Pemerintah Kota Mojokerto.

Mojokerto, 7 Maret 2016

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO

ttd

Dra. CHRISTIANA INDAH WW., Apt MSi Pembina Utama Muda NIP. 19601113 198903 2 002

LKIP Dinas Kesehatan Kota Mojokerto Tahun 2015

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar ............................................................................................................

i

Daftar Isi .......................................................................................................................

ii

Ringkasan Eksekutif ....................................................................................................

iii

BAB I

PENDAHULUAN ......................................................................................

1

1.1

Latar Belakang ...............................................................................

1

1.2

Gambaran Umum (SKPD)...............................................................

2

1. Struktur Organisasi ....................................................................

2

2. Tugas Pokok dan Fungsi ...........................................................

3

Aspek Strategis dan Permasalahan Utama SKPD ........................

3

PERENCANAAN KERJA ........................................................................

7

2.1

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2014 - 2019........................

7

2.1.1 Visi dan Misi ...........................................................................

7

2.1.2 Tujuan dan Sasaran ...............................................................

8

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ........................................................

9

AKUNTABILITAS KINERJA .....................................................................

23

3.1

Capaian Kinerja Organisasi.............................................................

23

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 ..............................

23

3.1.2 Analisa Capaian Kinerja Tahun 2015 .....................................

31

1.3 BAB II

2.2

BAB III

3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan SPM Bidang Kesehatan .................................................................

53

3.1.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015dengan Akhir Periode Renstra ..................................................................

72

Realisasi Anggaran .........................................................................

74

PENUTUP ...............................................................................................

82

3.2 BAB IV Lampiran

STRUKTUR ORGANISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

ii


RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan Laporan yang memberikan penjelasan mengenai evaluasi kinerja tahunan yang menggambarkan kebijakan pembangunan di Bidang Kesehatan. Laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Kesehatan Kota Mojokerto selama tahun 2015, diharapkan mampu menjadi alat ukur yang efektif untuk menggambarkan tingkat pencapaian target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tersebut. Analisis atas capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja ini sangat memungkinkan teridentifikasinya sejumlah permasalahan-permasalahan yang nantinya akan sangat berguna bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian LKIP ini berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada sasaran kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dengan jumlah sasaran strategis sebanyak 4 (empat), seluruh sasaranstrategis dapat dikategorikan berhasil. Sedangkan untuk hasil pengukuran tingkat pencapaian kinerja dalamprogram rutin dan prioritas sebanyak 19 (sembilan belas) program, yang dapat dikategorikan tercapai hampir semua sesuai dengan target kinerja yang telah ditargetkan dalam perjanjian

kinerja.

Dengan

hasil

pencapaian

ini,

terlepas

dari

segala

permasalahan yang ada, dapat dikatakan bahwa Dinas Kesehatan cukup berhasil melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkannya. Semoga di tahun mendatang dapat lebih ditingkatkan lagi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi.


iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Pembangunan daerah merupakan salah satu bagian penting yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional secara menyeluruh, mencakup pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup, dengan diikuti penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good governance).Pemerintahan yang akuntabel menjadi sebuah keharusan yang tidak boleh tidak dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah, sehingga pembangunan dapat berjalan secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaanKetetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka sebagaimana diamanatkan Peraturan PresidenRI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdan Reformasi Birokrasi,serta Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres ini mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan dan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diamanahkan sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja tahunan yang memberikan gambaran kebijakan pembangunan kesehatan dilakukan melalui pengukuran beberapa indikator kinerja dibidang kesehatan. Hasil evaluasi diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diharapkan mampu menjadi alat ukur yang efektif untuk menggambarkan tingkat pencapaian target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam


1

Perjanjian Kinerja Tahunan selama ini, baik tingkat keberhasilannya maupun hal-hal yang masih perlu disempurnakan. 1.2. GAMBARAN UMUM SKPD 1.

Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Mojokerto sebagaimana disampaikan pada Lampiran I, struktur organisasi Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi : 1)

2)

3)

Sekretariat, yang terdiri atas : a.

Sub Bagian Penyusunan Program;

b.

Sub Bagian Keuangan;

c.

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Bidang Pelayanan Kesehatan, yang terdiri atas : a.

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus;

b.

Seksi Pelayanan Registrasi, AKreditasi dan Sertifikasi;

c.

Seksi Pelayanan Kesehatan Farmasi dan Perbekalan.

Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, yang terdiri atas :

4)

5)

a.

Seksi Pencegahan dan Pengawasan Penyakit;

b.

Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit;

c.

Seksi Penyehatan Lingkungan.

Bidang Kesehatan Keluarga, yang terdiri atas : a.

Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana;

b.

Seksi Kesehatan Anak dan Usia Lanjut;

c.

Seksi Gizi.

Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, yang terdiri atas : a.

Seksi Data dan Sistem Informasi Kesehatan;

b.

Seksi

Promosi

Kesehatan

dan

Upaya

Kesehatan

Bersumberdaya Masyarakat (UKBM); c. 6)

Seksi Pembiayaan Kesehatan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas, Laboratorium Kesehatan dan Gudang Farmasi

7)

2

Kelompok Jabatan Fungsional.


2.

Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008

tentang

Organisasi

Dinas-Dinas

Kota

Mojokerto,

maka

kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Mojokerto adalah sebagai berikut : 1.

Kedudukan Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang kesehatan di Kota Mojokerto.

2.

Tugas Pokok Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan daerah di bidang kesehatan yang meliputi perencanaan

dan

penyelenggaraan

pelayanan

kesehatan

masyarakat serta pembinaan pengendalian dan pengawasan upaya kesehatan sesuai dengan kebijakan Walikota. 3.

Fungsi Dalam

melaksanakan

tugas

pokoknya,

Dinas

Kesehatan

menyelenggarakan fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis lingkup kesehatan yang meliputi upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan;

b.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup kesehatan;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup kesehatan;

d.

Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;

e.

Pembinaan terhadap UPTD di bidang kesehatan;

f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.3. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA SKPD Prioritas pembangunan, baik nasional maupun daerah, yang terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan adalah prioritas Kesehatan.


3

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 telah menetapkan 11 prioritas nasional, yaitu : 1.

Reformasi birokrasi dan tata kelola

2.

Pendidikan

3.

Kesehatan

4.

Penanggulangan kemiskinan

5.

Ketahanan pangan

6.

Infrastruktur

7.

Iklim investasi dan usaha

8.

Energi

9.

Lingkungan hidup dan penanganan bencana

10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik 11. Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi Bidang Kesehatan menjadi salah satu dari 11 prioritas nasional tersebut. Selain menjadi prioritas nasional, sektor kesehatan juga mendapat perhatian penting sebagai prioritas pembangunan daerah, sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014 – 2019, dimana didalamnya terdapat perwujudan dari Visi Pemerintah Kota Mojokerto 2014-2019, adalah : “Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral”, serta dirumuskan melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu : 1.

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

2.

Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi.

3.

Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana

yang baik dan

memadai. 4.

Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram. Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah

ditetapkan tersebut

di atas, diperlukan tujuan dan

sasaran yang

hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang menyangkut bidang kesehatan tertuang sebagai berikut :

4


1.

Meningkatkan

capaian

indeks

pembangunan

manusia

(IPM),

difokuskan dengan sasaran meningkatkan capaian indeks kesehatan. 2.

Menjadikan Kota Mojokerto sebagai sentra layanan pendidikan, kesehatan, perdagangan barang/jasa, bisnis dan investasi, dengan sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, jasa dan layanan pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

3.

Mengembangan infrastruktur dan sarana prasarana Kota Mojokerto yang layak sebagai Service City, dengan memfokuskan pada sasaran Meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan

4.

Menjadikan Kota Mojokerto sebagai daerah yang nyaman, dengan sasaran meningkatnya lingkungan yang sehat, indah, bersih, hijau, asri dan bebas polusi.

Serta dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan Kota Mojokerto telah menetapkan beberapa program pembangunan bidang kesehatan yang disesuaikan pada misi pembangunan daerah tersebut.

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan, saat ini diantaranya : 1.

Angka kematian ibu dan bayi yang masih fluktuatif.

2.

Masih ditemukannya kasus gizi buruk pada balita.

3.

Peningkatan sejumlah kasus kejadian penyakit menular yang dapat menyebabkan kematian dan resiko kecacatan perlu mendapatkan perhatian serius, seperti DBD, HIV/AIDS, Pnemonia balita dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

4.

Tren angka kejadian penyakit tidak menular yang dapat menyebabkan kematian dan resiko kecacatan yang semakin tinggi dari tahun ke tahun, seperti diabetes mellitus, hipertensi jantung koroner, gagal ginjal, dan kanker (Leukimia, Thalasemia, Kanker Serviks, Kanker Payudara). Kebanyakan disebabkan karena perilaku gaya hidup dan pola hidup masyarakat yang mengabaikan kesehatan.

5.

Implementasi kebijakan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) memerlukan penataan kembali, utamanya menyangkut produk hukum yang mengatur secara


5

teknis yang belum tersusun hingga saat ini dan juga peningkatan infrastruktur pelayanan kesehatan lebih representatif. 6.

Masih adanya beberapa wilayah kelurahan dengan kualitas sanitasi lingkungan yang buruk, sehingga membutuhkan dukungan pembinaan dan fasilitasi pola hidup bersih dan sehat.

7.

Masih terbatasnya kuantitas, kualitas dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan dan jaringannya sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan belum berjalan maksimal.

8.

Belum

optimalnya

profesionalisme

pelayanan

kesehatan

dan

kedisiplinan petugas kesehatan, keluhan masyarakat terbanyak saat ini adalah lambatnya pelayanan, petugas yang kurang ramah serta prosedur administrasi pelayanan kesehatan yang rumit. Diperlukan adanya peningkatan kompetensi dan pelatihan-pelatihan terkait pemenuhan alat medis modern, peningkatan motivasi kerja, empati serta pengabdian sebagai tenaga kesehatan. 9.

Belum optimalnya sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya dukungan data dan informasi kesehatan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, kurangnya sarana prasarana IT yang terpadu dan dapat mewadahi informasi sesuai perkembangan teknologi informasi. Optimalisasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dirasakan akan sangat membantu dalam proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

10. Kurangnya jalinan kerjasama kemitraan untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh Dinas Kesehatan. Kemitraan

untuk

pengembangan kesehatan,

pemberdayaan

pembangunan

pengembangan

masyarakat,

kesehatan,

teknologi

penelitian

dan

profesionalisme

SDM

informasi

dan

teknologi

kedokteran dengan institusi, akademisi dan teknis bidang kesehatan harus dapat terjalin dengan baik, sehingga pembangunan kesehatan dapat

mengikuti

perkembangan

dan

dinamika

permasalahan

kesehatan di masyarakat.

6


BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, sebagaiman telah diuraikan pada bab sebelumnya. Agar tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan tersebut dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel, maka dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, Dinas Kesehatan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada : a.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Mojokerto tahun 2014 – 2015

b.

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 – 2019 2.1.1. Visi dan Misi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2014 – 2019 merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Kesehatan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun oleh Dinas Kesehatan beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan. Sejalan dengan visi yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Mojokerto dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Mojokerto Tahun 2015 - 2019, Dinas Kesehatan menetapkan visi pembangunan bidang kesehatan Kota Mojokerto Tahun 2014 – 2019 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kota Mojokerto yang Sehat, Mandiri dan Berkeadilan”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dirumuskan3 (tiga) misi untuk mencapainya, yaitu : a.

Mewujudkan derajat kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan Bidang kesehatan

b.

Mewujudkan Lingkungan yang Sehat


7

c.

Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional dan berkeadilan

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta mengacu pada tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2014 – 2019, ditetapkanlah tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu sampai dengan tahun 2019 serta penjabaran sasaransasaran strategis dan indikator kinerja utama yang hendak dicapai selama periode Renstra, sebagai berikut :

Misi I

:

Mewujudkan derajat kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

dalam

Pembangunan

Bidang

kesehatan Tujuan

:

Meningkatkan derajat kesehatan individu, keluarga, masyarakat yang optimal, serta kemandirian peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan

Sasaran

:

Misi II

: Mewujudkan Lingkungan yang Sehat

Tujuan

:

Sasaran :

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Meningkatkan lingkungan yang bersih dan sehat Meningkatnya akses pada lingkungan yang bersih dan sehat

Misi III

:

Mewujudkan

pelayanan

kesehatan

yang

berkualitas, profesional dan berkeadilan Tujuan

:

Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional dan berkeadilan

Sasaran

:

1. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional 2. Terwujudnya

pelayanan

kesehatan

masyarakat

miskin yang paripurna

8


2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kota Mojokerto Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis I: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Indikator Kinerja Utama

Target

1). Angka Kematian Ibu per 100.000 KH

< 100

2). Angka Kematian bayi (AKB) per 1.000 KH

< 14

3). Prevalensi balita gizi buruk

< 0,9

4). Angka Kesakitan penyakit menular :  Incidence Rate BDB per 100.000 penduduk

< 1%

 Angka Kesakitan TB Paru BTA (+) per

< 1%

100.000 penduduk  Angka Kesakitan Diare per 1.000 Penduduk

< 1%

 Angka Kesakitan HIV/AIDS per 100.000

< 1%

penduduk 5). Angka

Kesakitan

Penyakit

Tidak

Menular

(Hipertensi, Diabetes Militus, Jantung) per 1.000

angka kesakitan PTM

penduduk ≥ 15 Tahun Adapun program dan kegiatan prioritas yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran tersebut adalah : 1.

Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak a.

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

b.

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Indikator Kinerja Program

Target

1). Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

93%

2). Cakupan Kunjungan Bayi

90%

Indikator Kinerja Kegiatan

Target

1). Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan

95%

2). Cakupan pelayanan nifas

95%

3). Cakupan KN Lengkap

90%

4). Cakupan pelayanan anak balita dan APRAS

90%


9

5). Cakupan peserta KB Aktif SD

70% 100%

7). Cakupan penjaringan kesehatan peserta didik

91%

6). Cakupan

penjaringan

kesehatan

siswa

/peserta didik kelas 1 kelas 7 8). Cakupan penjaringan kesehatan peserta didik

86%

kelas 10 9). Cakupan kader tiwisada

6%

10). Cakupan kader kesehatan remaja Tingkat SMP/

2%

sederajat 11). Cakupan kader kesehatan remaja Tingkat SMA/

2%

sederajat 12). Persentase

puskesmas

yang

melaksanakan

100%

pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR)

2.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia a.

Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Indikator Kinerja Program

1). Cakupan kunjungan lansia baru di posyandu

Target 76%

lansia 2). Cakupan kunjungan Pralansia baru di posyandu

76%

Lansia Indikator Kinerja Kegiatan

Target

1). Cakupan kunjungan lansia baru di puskesmas

72%

2). Cakupan kunjungan Pralansia baru di puskesmas

72%

3.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat a.

Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

b.

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

c.

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Lainnya

10

Indikator Kinerja Program

Target

1). Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100%



Target

1). Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi

38%

Menyusui Dini (IMD) 2). Cakupan

RT

yang

mengkonsumsi

Garam

90%

3). Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul

85%

Beryodium vitamin A 4). Persentase ibu hamil mendapat Fe 90 tablet

85%

5). Persentase balita ditimbang berat badannya

60%

(D/S) 6). Persentase Puskesmas yang membina KPASI

40%

7). Remaja putri yang mendapat Tablet Tambahan

5%

Darah 8). Cakupan pemberian makanan pendamping ASI

100%

pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 9). Persentase bumil KEK yang mendapat PMT

50%

10). Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI

58%

Eksklusif 11). Persentase puskesmas yang memiliki konselor

20%

ASI 12). Persentase puskesmas yang membina Kelompok

40%

Pendukung ASI (KPASI)

4.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular a.

Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk

b.

Pengadaan Alat Fogging dan Bahan- bahan Fogging

c.

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

d.

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

e.

Peningkatan Imunisasi

f.

Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

g.

Peningkatan Pelayanan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular


11


Target

1). Cakupan penemuan dan penanganan DBD

96%

2). Prevalensi kasus HIV/AIDS

<5%

(Kasus Kumulatif AIDS) Indikator Kinerja Kegiatan

Target

1). Presentase sasaran lokasi focus yang dilakukan

20 lokasi focus

fogging 2). CFR penderita DBD

0%

3). Presentase pemenuhan kebutuhan alat dan

2 paket

bahan fogging 4). Cakupan penemuan penderita AFP per 100.000

>2

penduduk usia < 15 tahun 5). Cakupan penemuan dan penanganan penderita

70%

Pneumonia balita 6). Cakupan penemuan dan penanganan pasien

80%

baru TB BTA positif 7). Cakupan penanganan penderita diare

100%

8). Angka bebas jentik

≥96%

9). Cakupan desa/ kelurahan UCI

96%

10). Cakupan

KLB

dilakukan

penyelidikan

100%

epidemiologi < 24 jam 11). Jumlah

kelompok

populasi

yang

dilakukan

pelayanan screning faktor resiko PTM 12). Presentase

puskesmas

yang

melaksanakan

2 kelompok populasi 20%

pengendalian PTM terpadu 5.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat a.

Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah

b.

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

c.

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

Indikator Kinerja Program 1). Persentase puskesmas dan jaringannya sesuai

Target 100%

standar SPM

12



Target

1). Cakupan penemuan penderita AFP per 100.000

>2

penduduk usia < 15 tahun 2). Cakupan penemuan dan penanganan penderita

70%

Pneumonia balita 3). Cakupan penemuan dan penanganan pasien

80%

baru TB BTA positif 4). Cakupan penemuan dan penanganan DBD

100%

5). Cakupan penanganan penderita diare

100%

6). Cakupan kunjungan ibu hamil K-4

93%

7). Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

100%

8). Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

95%

kesehatan yang memiliki kompetensi 9). Cakupan pelayanan nifas

95%

10). Cakupan neonatus dengan komplikasi yang

90%

ditangani 11). Cakupan kunjungan bayi

90%

12). Cakupan pelayanan anak balita

90%

13). Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan

100%

setingkat 14). Cakupan peserta KB Aktif

70%

15). Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya

5 puskesmas

operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

kepada

masyarakat

Sasaran strategis II : Meningkatnya akses pada lingkungan yang bersih dan sehat Indikator Kinerja Utama 1). Presentase kelurahan memenuhi tatanan Kota Sehat ke 8 (kawasan dengan tatanan kehidupan

Target 10% (2 Kelurahan)

masyarakat sehat mandiri) 2). Presentase Rumah Tangga disurvey yang ber -

65%

PHBS


13

Program dan kegiatan prioritas yang direncanakan untuk mencapai target tersebut diantaranya : 1.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat a.

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

Indikator Kinerja Program 1). Presentase

KK

yang

akses

Target ODF

(Open

90%

Defecation Free) Indikator Kinerja Kegiatan

Target

1). Cakupan rumah sehat

85%

2). Cakupan TTU sehat

85%

3). Cakupan Tempat Pengolahan Makanan (TPM)

65%

sehat 4). Cakupan akses air bersih

2.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat a.

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

b.

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

c.

Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan

d.

Peningkatan Pendidikan Penyuluh Kesehatan

Indikator Kinerja Program 1). Cakupan kelurahan siaga aktif Indikator Kinerja Kegiatan 1). Jumlah media penyuluhan promosi kesehatan

14

85%

Target 90% Target 4 media

2). Cakupan rumah tangga yang dikaji PHBS

20%

3). Cakupan posyandu aktif

80%

4). Cakupan posyandu PURI

64%

5). Cakupan poskesdes beroperasi

80%

6). Cakupan poskestren yang dibina

26%

7). Cakupan posbindu PTM yang dibina

11%

8). Cakupan UKK yang dibina

1%


Sasaran strategis III : Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional Indikator Kinerja Utama

Target

1). Cakupan fasilitas kesehatan sesuai standar atau

16% (1 UPT)

terakreditasi menuju status PARIPURNA dan berkelanjutan 2). Presentase UPT pelayanan kesehatan dasar

70%

dengan Survey Kepuasan Masyarakat minimal 75 Adapun program dan kegiatan prioritasuntuk mencapai target indikator tersebut adalah : 1.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan a.

Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

b.

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan


Target

1). Jumlah puskesmas yang menerapkan sistem

1 puskesmas (DASAR)

manajemen mutu pelayanan kesehatan menuju standar Akreditasi Paripurna Indikator Kinerja Kegiatan

Target

1). Jumlah puskesmas Layanan Kesehatan yang

5 UPT (5 Puskesmas)

memiliki dokumen SOP sesuai standar 2). Jumlah puskesmas terakuntabilisasi Pengelolaan

5 puskesmas

Keuangan BLUD 3). Jumlah dokumen Penilaian Kinerja Puskesmas

1 Dokumen

(PKP)

2.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan a.

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

b.

Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

c.

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan


Target

1). Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan

100 %

kesehatan


15


Target

1). Jumlah paket obat /perbekalan kesehatan yang

4 Paket

diadakan 2). Jumlah puskesmas dengan ketersediaan obat

5 puskesmas

dan perbekalan kesehatan yang mencukupi 3). Cakupan penggunaan obat rasional (POR) untuk

95%

tiga indikator penyakit 3.

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya a.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

b.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Indikator Kinerja Program

Target

1). Jumlah dokumen perencanaan kenutuhan sarana

5dokumen puskesmas

dan prasarana puskesmas dan jaringannya Indikator Kinerja Kegiatan

Target

1). Persentase ketersediaan sarana dan prasarana

100%

Non fisik puskesmas dan jaringannya tercukupi 2). Jumlah puskesmas/ puskesmas pembantu yang membutuhkan

pemeliharaan

5 puskesmas

aldok/alkes/alat

laborat dalam kondisi baik 4.

Program Upaya Kesehatan Perorangan a.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Kesehatan

b.

Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan

c.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Indikator Kinerja Program

Target

1). Jumlah UPT yang dapat memberikan pelayanan

6 UPT

kesehatan sesuai standar Indikator Kinerja Kegiatan

Target

1). Persentase ketersediaan sarana dan prasarana

100%

laboratorium kesehatan sesuai yang dibutuhkan 2). Persentase sampel yang diuji/diperiksa pada

100%

fasilitas kesehatan laboratorium sesuai standar pengujian

16


3). Jumlah

layanan

laboratorium

kesehatan

I UPT

terakreditasi dan berkelanjutan 4). Jumlah pegawai mendapat incentif retribusi jasa

60 orang

manajemen pelayanan kesehatan

5.

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan a.

Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan

b.

Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Indikator Kinerja Program

1). Jumlah

puskesmas

memberikan

Target pelayanan

5 puskesmas

kemitraan spesialistik dan dokter umum Indikator Kinerja Kegiatan 1). Cakupan

penanganan

komplikasi

Target kebidanan

80%

2). Cakupan pelayanan neonatal komplikasi yang

82%

yang ditangani ditangani 3). Jumlah dokumen manajemen sumber

daya

100%

manusia kesehatan yang tersusun

6.

Program Pengawasan Obat dan Makanan a.

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan

b.

Peningkatan

Pengawasan

Keamanan

Pangan

dan

Bahan

Berbahaya Indikator Kinerja Program

Target

1). Presentase sarana obat dan makanan terinspeksi

75%

dan dibina untuk memenuhi standar kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan

Target

1). Jumlah masyarakat / konsumen memahami

180 org

keamanan makmin dan obat yang beredar 2). Jumlah Tempat Pengolahan Makmin yang di SIDAK beredar di masyarakat


20 lokasi TKP2MO

17

7.

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan a.

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

b.

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restoran Indikator Kinerja Program

1). Presentase

PIRT

memiliki

Target

Sertifikat

PKP

40%

(Penyuluhan Keamanan Pangan) dan Laik Sehat Indikator Kinerja Kegiatan

Target

1). Jumlah industri rumah tangga (PIRT) yang

15 PIRT

diawasi dan dibina memiliki sertifikat ijin edar 2). Jumlah

tempat

(Restoran/Rumah

Pengolahan

makmin

Makan/Catering)

yang

bersertifikat laik sehat 8.

5 TPM (Tempat Pengolahan Makanan)

Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan a.

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

b.

Pengembangan

Manajemen

Perencanaan

Dalam

Bidang

Kesehatan c.

Pengembangan Kajian/ Penelitian Program Kesehatan

d.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indikator Kinerja Program

1). Persentase

dokumen

Target

kesehatan

yang

100%

dimanfaatkan untuk bahan penentu kebijakan Bidang Kesehatan 2). Presentase jaringan SIK yang berfungsi on line Indikator Kinerja Kegiatan 1). Presentase

Model

pelayanan

100% Target

kesehatan

25%

didukung Aplikasi SIK sesuai Data Base on Line 2). Persentase dokumen perencanaan dan anggaran

100%

yang tersusun sesuai yang ditetapkan 3). Jumlah

dokumen

kajian

pengembangan

2 dokumen

pelayanan kesehatan yang tersusun 4). Presentase

dokumen

monev/evaluasi

yang

100%

tersusun sesuai yang ditetapkan

18


Sasaran Strategis IV : Terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang paripurna Indikator Kinerja Utama

Target

1). Presentase masyarakat miskin yang mendapatkan

100 %

layanan kesehatan dasar saat dibutuhkan Program dan kegiatan prioritasyang dilaksanakan dalam rangka mencapai target sasaran tesebut diantaranya : 1.

Program

Pengelolaan/

Penyelenggaraan

Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan a.

Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Semesta

b.

Pengelolaan Manajemen Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Indikator Kinerja Program

1). Jumlah

penduduk

yang

dapat

Target mengakses

80.000 jiwa

layanan kesehatan gratis (Total Coverage) dan terlindungi asuransi kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan 1). Cakupan

pelayanan

kesehatan

Target dasar

pada

80%

rujukan

100%

3). Cakupan pelayanan kesehatan rujukan peserta

≤10%

peserta Total Coverage 2). Cakupan

pelayanan

kesehatan

masyarakat miskin

Total Coverage

Selain Program dan kegiatan prioritas diatas, diperlukan juga program dan kegiatan rutin dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan produktivitas aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakatdengan target sasaran, diantaranya :


19

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c.

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

d.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

e.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

f.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

g.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

h.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

i.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

j.

Penyediaan Komponen Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

k.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

l.

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

m. Penyediaan Makanan dan Minuman n.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

o.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah


Target

1). Persentase pemenuhan pelayanan administrasi

100 %

rutin perkantoran Indikator Kinerja Kegiatan

Target

1). Persentase pengelolaan SPJ dan pekerjaan

100%

tambahan 2). Persentase pemenuhan biaya jasa sumber daya

100%

air dan listrik 3). Persentase penyediaan tunjangan bahaya bagi

100%

petugas laborat pusk dan laborat kesehatan 4). Persentase penyediaan BBM, pemeliharaan dan

100%

perijinan kendaraan dinas 5). Persentase

penyediaan

honor

pengelolaan

100%

6). Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan

100%

keuangan kebersihan gedung kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas, Labkesda dan Gudang Farmasi

20


7). Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan

100%

alat-alat kantor Dinas Kesehatan 8). Persentase pemenuhan kebutuhan ATK, materai,

100%

perangko & buku cek Dinas Kesehatan 9). Persentase

pemenuhan

kebutuhan

barang

100%

cetakan dan penggandaan Dinas Kesehatan 10). Persentase pemenuhan kebutuhan komponen

100%

listrik Dinas Kesehatan 11). Persentase pemenuhan kebutuhan informasi dari

100%

masyarakat maupun program kesehatan ke masyarakat 12). Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan

100%

kebersihan, keindahan, kerapian dan kesehatan kantor Dinas 13). Persentase pemenuhan kebutuhan konsumsi

100%

untuk rapat koordinasi maupun untuk menjamu tamu 14). Persentase pemenuhan pembiayaan perjalanan

100%

dinas luar daerah 15). Persentase pemenuhan pembiayaan perjalanan

100%

dinas dalam daerah 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.

Pembangunan Gedung Kantor

b.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

c.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

d.

Pengadaan Meubelair

e.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

f.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair

g.

Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/ Gedung Kantor

h.

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Indikator Kinerja Program

1). Persentase Aparatur

pemenuhan termasuk

sarana

penunjang

Target prasarana

100%

pelayanan

administrasi rutin perkantoran


21


Target

1). Jumlah pembangunan gedung kantor dalam

1 gedung GFK

kondisi baik 2). Persentase pemenuhan sarana perlengkapan

100%

gedung kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan 3). Persentase pemenuhan sarana peralatan kantor

100%

untuk menunjang kelancaran kegiatan 4). Persentase pemenuhan sarana meubelair kantor

100%

untuk menunjang kelancaran kegiatan 5). Jumlah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan

8 pekerjaan

gedung kantor dalam kondisi baik 6). Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana

100%

meubelair kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan 7). Jumlah

lokasi

mendapat

pengamanan

21 lokasi

aset/gedung kantor 8). Jumlah

rehab

Kesehatan

sedang/berat

yang

lebih

Gedung

Dinas

Representatif

(Jasa

100%

Konsultansi Perencanaan) 3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan b. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Indikator Kinerja Program

Target

1). Persentase Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan

100%

(LHP) atas penggunaan anggaran keuangan dan aset yang ditindaklanjuti Indikator Kinerja Kegiatan

Target

1). Jumlah pertemuan sosialisasi aturan-aturan baru

2 kali

dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan 2). Jumlah laporan/dokumen profesionalisme tenaga kesehatan dalam rangka peningkatan kapasitas

4 Laporan / dokumen

aparatur

22


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Mojokerto tahun 2015 dengan realisasinya. Ada 2 (dua) cara menghitung tingkat pencapaian kinerja : a.

Bila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik digunakan rumus sebagai berikut : Capaian = (Realisasi/Target) x 100%

b.

Bila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek,menggunakan rumus: Capaian =

Target – (Realisasi – Target) x 100% Target

Setelah diketahui nilai capaian kinerja, kemudian dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : No

Jumlah Nilai

Kategori

1

≥ 85%

Sangat berhasil

2

70% sampai dengan < 85%

Berhasil

3

55% sampai dengan < 70%

Cukup

4

≤ 55%

Kurang

3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 Adapun Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dengan realisasinyaadalah sebagai berikut :


23

Tabel 3.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama No.

Uraian Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

(%) Capaian

2

3

4

5

6

1

Meningkatkan derajat kesehatan individu, keluarga, masyarakat yang optimal, serta kemandirian peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Tujuan 1

Sasaran Strategis 1.1 Indikator Kinerja Utama :

1) Angka Kematian Ibu per 100.000 KH 2) Angka Kematian bayi per 1.000 KH 3) Prevalensi balita gizi buruk

per 100.000 KH Per 1.000 KH %

< 100

92,67

107,33

< 14

7,87

143,79

< 0,9

0,38

157,78

per 100.000 pddk

7,15

10,34

55,34

per 100.000 pddk

106,5

101,82

104,36

Per 1.000 pddk

38,61

46,82

78,74

per 100.000 pddk

67,49

62,85

106,87

Per 1.000 pddk ≥ 15 thn

angka sakit PTM angka sakit PTM angka sakit PTM

38,98

100,00

12,50

100,00

7,91

100,00

4) Angka Kesakitan penyakit menular :  Incidence Rate DBD per 100.000 penduduk  Angka Kesakitan TB Paru BTA (+) per 100.000 penduduk  Angka Kesakitan Diare per 1.000 Penduduk  Angka

Kesakitan

HIV/AIDS

per

100.000 penduduk 5) Angka kesakitan Penyakit Tidak Menular :  Angka kesakitan Penyakit Hipertensi  Angka kesakitan Penyakit Diabetes Militus (DM)


 Angka kesakitan Penyakit Jantung


Meningkatkan lingkungan yang bersih dan sehat

Tujuan 2

Sasaran Meningkatnya akses pada lingkungan yang bersih dan sehat Strategis 2.1 Indikator Kinerja Utama : 6) Presentase kelurahan memenuhi tatanan Kota Sehat ke 8 (kawasan dengan tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri) 7) Presentase Rumah Tangga disurvey yang ber - PHBS 24

%

10

11,11

111,10

%

70

58,50

83,57


1

Tujuan 3

2

3

4

5

6

Meningkatkan lingkungan yang bersih dan sehat

Sasaran Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional Strategis 3.1 Indikator Kinerja Utama : % 16 8) Cakupan fasilitas kesehatan sesuai 16 standar atau terakreditasi menuju status PARIPURNA dan berkelanjutan % 70 9) Presentase UPT pelayanan kesehatan 100 dasar dengan Survey Kepuasan Masyarakat minimal 75 Sasaran Terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang paripurna Strategis 3.2 Indikator Kinerja Utama :

10) Presentase masyarakat miskin yang mendapatkan layanan kesehatan dasar saat dibutuhkan

%

100

100,00

142,86

100

Adapun uraian lengkap tentang pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 berdasarkan hasil pengukuran dirinci sebagai berikut : Sasaran Strategis I : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat No. I

Uraian Indikator Kinerja

Satuan

Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak : 1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 % 2 Cakupan Kunjungan Bayi % 3 Cakupan pertolongan persalinan oleh % Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan 4 Cakupan pelayanan nifas %

Target

Realisasi

Capaian

93 90 95

95,02 93,07 98,76

102,17 103,41 103,96

95

96,20

101,26

5 Cakupan KN Lengkap

%

90

101,15

112,39

6 Cakupan pelayanan anak balita dan APRAS 7 Cakupan peserta KB Aktif

%

90

90,64

100,71

%

70

70,02

100,03

%

100

100,00

100,00

%

91

100,95

110,93

%

86

101,43

117,94

% %

6 2

8,26 3,60

137,67 180,00

8 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD /peserta didik kelas 1 9 Cakupan penjaringan kesehatan peserta didik kelas 7 10 Cakupan penjaringan kesehatan peserta didik kelas 10 11 Cakupan kader tiwisada 12 Cakupan kader kesehatan remaja Tingkat SMP/ sederajat


25

100

13 Cakupan kader kesehatan remaja % 2 Tingkat SMA/ sederajat 14 Persentase puskesmas yang % 100 melaksanakan pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) Rata – Rata Capaian II Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia : 15 Cakupan kunjungan lansia baru di % 76 posyandu lansia 16 Cakupan kunjungan Pralansia baru di % 76 posyandu Lansia 17 Cakupan kunjungan lansia baru di % 72 puskesmas 18 Cakupan kunjungan Pralansia baru di % 72 puskesmas Rata – Rata Capaian III Program Perbaikan Gizi Masyarakat : 19 Cakupan balita gizi buruk mendapat % 100 perawatan 20 Persentase bayi baru lahir mendapat % 38 Inisiasi Menyusui Dini (IMD) 21 Cakupan RT yang mengkonsumsi % 90 Garam Beryodium 22 Persentase balita 6-59 bulan mendapat % 85 kapsul vitamin A 23 Persentase ibu hamil mendapat Fe 90 % 85 tablet 24 Persentase balita ditimbang berat % 60 badannya (D/S) 25 Persentase Puskesmas yang membina % 40 KPASI 26 Remaja putri yang mendapat Tablet % 5 Tambahan Darah 27 Cakupan pemberian makanan % 100 pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 28 Persentase bumil KEK yang mendapat % 50 PMT 29 Persentase bayi usia 0-6 bulan % 58 mendapat ASI Eksklusif 30 Persentase puskesmas yang memiliki % 20 konselor ASI 31 Persentase puskesmas yang membina % 40 Kelompok Pendukung ASI (KPASI) Rata – Rata Capaian IV Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular : 32 Cakupan penemuan dan penanganan % 96 DBD 33 Akses ODHA terhadap Minum ARV % 45 34 Presentase sasaran lokasi focus yang < lokasi 20 dilakukan fogging 26

4,01

200,50

100,00

100,00

119,36 82,76

108,89

83,71

110,14

79,68

110,67

78,83

109,49

109,80 100,00

100,00

58,40

153,68

97,60

108,44

85,65

100,76

95,02

111,79

63,04

105,07

60,00

150,00

7.35

147,00

100,00

100,00

82,04

164,08

58,16

100,28

40,00

200,00

60,00

150,00

128,43 100,00

104,17

65,30

145,11

13,00

135,00


35 CFR penderita DBD

0

0

0

100,00

paket

2

2

100,00

Per 100.000 pddk < 15 thn

>2

3,35

167,50

38 Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita 39 Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif 40 Cakupan penanganan penderita diare 41 Angka bebas jentik

%

70

138,58

197,97

%

80

95,52

119,40

%

100

109.39

109,39

%

>96

98,83

102,95

42 Cakupan desa/ kelurahan UCI

%

96

100

100,00

43 Cakupan KLB dilakukan penyelidikan % epidemiologi < 24 jam Rata – Rata Capaian V Program Upaya Kesehatan Masyarakat : puskesmas dan 44 Persentase % jaringannya sesuai standar SPM Per 100.000 45 Cakupan penemuan penderita AFP

100

100

100,00

46 Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita 47 Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif 48 Cakupan penemuan dan penanganan DBD 49 Cakupan penanganan penderita diare 50 Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 51 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 52 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi 53 Cakupan pelayanan nifas 54 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 55 Cakupan kunjungan bayi

36 Presentase pemenuhan kebutuhan alat dan bahan fogging 37 Cakupan penemuan penderita AFP

123,46 100

100

100,00

>2

3,35

167,50

%

70

138,58

197,97

%

80

95,52

119,40

%

100

100,00

104,17

% % %

100 93 100

109.39 95,02 158,73

109,39 102,17 158,73

%

95

98,76

103,96

% %

95 90

96,20 92,19

101,26 102,43

%

90

93,07

103,41

56 Cakupan pelayanan anak balita 57 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 58 Cakupan peserta KB Aktif

% %

90 100

90,64 100,00

100,71 100,00

%

70

70,02

100,03

59 Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

pusk

5

5

100.00

pddk < 15 thn


27

60 Jumlah puskesmas yang mendapatkan pusk biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (FKTP) Rata – Rata Capaian

5

5

100.00

115,95

Sasaran Strategis II : Meningkatnya akses pada lingkungan yang bersih dan sehat No. I


Satuan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat : 1 Presentase KK yang akses ODF % (Open Defecation Free) 2 Cakupan rumah sehat %

Target

Realisasi

Capaian

90

95,00

105,56

85

88,40

104,00

3 Cakupan TTU sehat

%

85

82.86

97.48

4 Cakupan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) sehat 5 Cakupan akses air bersih

%

65

78.44

120.68

%

85

99,90

117,53

Rata – Rata Capaian II Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat : 6 Cakupan kelurahan siaga aktif % 80 7 Jumlah media penyuluhan promosi kesehatan 8 Cakupan rumah tangga yang dikaji PHBS 9 Cakupan posyandu aktif

109,05 100,00

125,00

media

4

4

100,00

%

20

44,00

220,00

%

80

98,20

122,75

10 Cakupan posyandu PURI

%

64

89,82

140,34

11 Cakupan poskesdes beroperasi

%

80

100,00

125,00

12 Cakupan poskestren yang dibina

%

26

55,56

213,69

13 Cakupan posbindu PTM yang dibina

%

11

55,56

505,09

Rata – Rata Capaian

193,99

Sasaran Strategis III : Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional No. I


Satuan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan : 1 Jumlah puskesmas yang menerapkan pusk sistem manajemen mutu pelayanan kesehatan menuju standar Akreditasi Paripurna 2 Jumlah puskesmas Layanan pusk Kesehatan yang memiliki dokumen SOP sesuai standar

28

Target

Realisasi

Capaian

1

1

100,00

5

5

100,00


3 Jumlah puskesmas terakuntabilisasi pusk Pengelolaan Keuangan BLUD 4 Jumlah dokumen Penilaian Kinerja Dokumen Puskesmas (PKP) Rata – Rata Capaian II Program Obat dan Perbekalan Kesehatan: 5 Cakupan ketersediaan obat dan % perbekalan kesehatan (20 item obat Esensial) 6 Jumlah paket obat /perbekalan paket kesehatan yang diadakan 7 Jumlah puskesmas dengan pusk ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang mencukupi 8 Cakupan penggunaan obat rasional % (POR) untuk tiga penyakit indikator

III 9

10

11

IV 12 13

14

15

16

V 17

5

0

0,00

1

1

100,00

75,00 100

72

72,00

4

4

100,00

5

5

100,00

95

96,72

101,81

Rata – Rata Capaian Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya : Jumlah dokumen perencanaan Dok 5 5 kenutuhan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Persentase ketersediaan sarana dan % 100 100 prasarana Non fisik puskesmas dan jaringannya tercukupi Jumlah puskesmas/ puskesmas pusk 5 5 pembantu yang membutuhkan pemeliharaan aldok/alkes/alat laborat dalam kondisi baik Rata – Rata Capaian Program Upaya Kesehatan Perorangan : Jumlah UPT yang dapat memberikan upt 6 6 pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase ketersediaan sarana dan % 100 100 prasarana laboratorium kesehatan sesuai yang dibutuhkan Persentase sampel yang diuji/diperiksa % 100 146 pada fasilitas kesehatan laboratorium sesuai standar pengujian Jumlah layanan laboratorium upt 1 1 kesehatan terakreditasi dan berkelanjutan Jumlah pegawai mendapat incentif org 60 60 retribusi jasa manajemen pelayanan kesehatan Rata – Rata Capaian Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan : Jumlah puskesmas memberikan pusk 5 5 pelayanan kemitraan spesialistik dan dokter umum

93,46


100,00

100,00

100,00

100,00 100,00 100,00

146,00

100,00

100,00

109,20 100,00

29

18 Cakupan penanganan komplikasi % 80 kebidanan yang ditangani 19 Cakupan pelayanan neonatal % 82 komplikasi yang ditangani 20 Jumlah dokumen manajemen sumber % 100 daya manusia kesehatan yang tersusun Rata – Rata Capaian VI Program Pengawasan Obat dan Makanan : 21 Presentase sarana obat dan makanan % 75 terinspeksi dan dibina untuk memenuhi standar kesehatan 22 Jumlah masyarakat / konsumen org 180 memahami keamanan makmin dan obat yg beredar 23 Jumlah Tempat Pengolahan Makmin lokasi 20 yang di SIDAK beredar di masyarakat Rata – Rata Capaian VII Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan: 24 Presentase PIRT memiliki Sertifikat % 40 PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) dan Laik Sehat 25 Jumlah industri rumah tangga (PIRT) PIRT 15 yang diawasi dan dibina memiliki sertifikat ijin edar 26 Jumlah tempat Pengolahan makmin TPM 5 (Restoran/Rumah Makan/Catering) yang bersertifikat laik sehat Rata – Rata Capaian VIII Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan : 27 Persentase dokumen kesehatan yang % 100 dimanfaatkan untuk bahan penentu kebijakan Bidang Kesehatan 28 Presentase jaringan SIK yang % 100 berfungsi on line 29 Presentase Model pelayanan % 25 kesehatan didukung Aplikasi SIK sesuai Data Base on Line 30 Persentase dokumen perencanaan dan % 100 anggaran yang tersusun sesuai yang ditetapkan 31 Jumlah dokumen kajian Dok 2 pengembangan pelayanan kesehatan yang tersusun 32 Presentase dokumen monev/evaluasi % 100 yang tersusun sesuai yang ditetapkan Rata – Rata Capaian

30

158.73

198,41

92,19

112,43

100

100,00

127,71 68,42

91,00

182

101,00

46

230,00

140,67 88,57

221,00

20

133,00

2

40,00

131,33 100

100,00

100

100,00

25

100,00

100

100,00

2

100,00

100

100,00

100,00


Sasaran Strategis IV : Terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang paripurna No. I


Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Program Pengelolaan/ Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan : 1 Jumlah penduduk yang dapat jiwa 80.000 80.000 100.00 mengakses layanan kesehatan gratis (Total Coverage) dan terlindungi asuransi kesehatan 2 Cakupan pelayanan kesehatan dasar % 80 144,19 180,24 pada peserta Total Coverage 3 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan % 100 100,00 100,00 masyarakat miskin 4 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan ≤ % 10 5,59 144,10 peserta Total Coverage Rata – Rata Capaian 131,09 3.1.2. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2015 Dalam pengukuran tingkat capaian kinerja sesuai Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Mojokerto Tahun 2015 – 2019, terdapat3 (tiga) tujuan strategis dan 4 (empat) sasaran strategis, adapun analisa dari keempat sasaran strategis untuk mencapai tiga tujuan dan tiga misi Dinas Kesehatan Kota Mojokerto,akan diuraikan per misi sebagai berikut : I. Misi 1 :Mewujudkan derajat kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesehatan. Tujuan

: Meningkatkan keluarga,

derajat

masyarakat

kesehatan yang

individu,

optimal,

serta

kemandirian peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan Sasaran Strategis

:

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Capaian Indikator utama Misi-1 ini terdiri dari 1 tujuan yaituMeningkatkan derajat kesehatan individu, keluarga, masyarakat yang optimal, serta kemandirian peran serta masyarakat dalam bidang kesehatandan1 sasaran strategis. Capaian tujuan dan sasaran strategis ini, terdapat 5 (lima) IndikatorKinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu. Adapun pencapaian target kinerja serta analisa dari kelima Indikator Kinerja Utamaini yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya (disajikan


31

apabila data kinerja pada tahun sebelumnya ada) dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini : Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Misi-1 TAHUN 2014

TAHUN 2015

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)

1

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

(2)

(3)

(4)=(3/2X100)

(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1.1 1.2 1.3 1.4 * *

* * 1.5 *

*

*

Angka kematian ibu per 100.000 KH Angka kematian bayi per 1.000 KH Prevalensi balita gizi buruk Angka kesakitan penyakit menular Incidence Rate DBD per 100.000 penduduk Angka kesakitan TB Paru BTA (+) per 100.000 penduduk Angka kesakitan Diare per 100.000 penduduk Angka kesakitan HIV/AIDS per 100.000 penduduk Angka kesakitan Penyakit Tidak Menular Angka kesakitan Penyakit Hipertensi per 100.000 peddk Angka kesakitan Penyakit Diabetes Militus per 100.000 peddk Angka kesakitan Penyakit Jantung per 100.000 peddk

< 102

45,08

155,08 %

< 100

92,67

107,33 %

<23

14,87

135,35 %

< 14

7,87

143,79 %

<2,5 %

0,15 %

194,00 %

< 0,9 %

0,38 %

157,78 %

-

7,22

-

7,15

10,34

55,34%

-

107,46

-

106,39

101,82

104,29%

-

39,00

-

38,61

46,82

78,74%

-

68,17

-

67,49

62,85

106,87%

-

-

-

angka sakit

38,98

100,00%

-

-

-

angka sakit

12,5

100,00%

-

-

-

angka sakit

7,91

100,00%

Analisis pencapaian target Indikator Kinerja Utama atas sasaran ini, adalah : 1.

Indikator Kinerja Utama_1 : Angka Kematian Ibu Kematian ibu yang dimaksudkan adalah kematian ibu karena gangguan kehamilan atau penanganannya (bukan karena kecelakaan atau kasus insidentil) selama masa kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas. Angka kematian ibu dihitung per 100.000 kelahiran hidup. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah kematian ibu yang terjadi setiap tahunnya sebanyak 1 kasus saja. Namun untuk tahun 2015 terdapat 2 kasus kematian Ibu, Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Mojokerto tahun 2015 mengalami kenaikan dari 45,08/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2014 menjadi 92,67/100.000 KH.

32


Namun capaian ini masih dibawah target yang ditetapkan sesuai target MDGs pada tahun 2014 sebesar < 102 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga tetap perlu diwaspadai, karena 1 kematian saja rasio angka kematiannya akan naik cukup signifikan. Sedangkan Capaian Kinerja tahun 2015 juga masih dibawah target renstra yang ditentukan yaitu < 100/100.000 KH (Dibawah target tujuan Pembangunan Melenium/MDGs, yaitu < 102 per 100.000 kelahiran hidup). Sehingga adanya 2 (dua) kasus kematian ibu tersebut akan menjadi pekerjaan besar bagi Dinas Kesehatan Kota untuk segera mencari solusi pencegahan terjadinya kejadian kasus kematian ibu,supaya tidak terjadi serupa di tahun mendatang. Walaupun penyebab terjadinya kasus kematian ibu tersebut lebih disebabkan karena ketidakpahaman anggota keluarga tentang dampak dari komplikasi pada masa kehamilan. Maka

diupayakan

untuk

selalu

dilakukan

intervensi

sehingga

meminimallkan kejadian kematian ibu, sebagaimana yang terjadi di tahun 2009 dan 2010, dimana tidak terjadi satu pun kematian ibu, baik itu ibu hamil, bersalin maupun nifas dapat terulang lagipada capaian kinerja ditahun-tahun mendatang.Sedangkan untuk meningkatan pengetahuan keluarga tentang dampak dari komplikasi pada masa kehamilan perlu adanya sosialisasi pengetahuan faktor-faktor komplikasi pada masa kehamilan dan meningkatkan peran keluarga dalam medeteksi dan mendampingi Ibu Hamil Resiko Tinggi. Gambar 3.1 Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Mojokerto Tahun 2010 – 2015 120 100 102

102

102

102

48.1

45.08

AKI

Target

2013

2014

80 60

100 92.67

52.7 54.7

40 20 0 2011

2012

2015

Sumber : Bidang Kesehatan Keluarga (Laporan PWS KIA)


33

2.

Indikator Kinerja Utama_2 : Angka Kematian Bayi Kematian bayi merupakan kematian yang terjadi antara saat bayi lahir sampai dengan satu hari sebelum bayi berusia satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 (satu) tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok yang paling rentan terkena dampak dari suatu perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi. Pada tahun 2015 jumlah kematian bayi yang terjadi di Kota Mojokerto sebanyak 7,87 per 1.000 KH (17 kasus). Adapun penyebab kematian bayi tersebut dikarenakan asfiksi (gagal bernafas) 1 kasus, Infeksi penyakit 2 kasus, Ikterus 1 kasus, berat bayi lahir rendah (BBLR) 5 kasus dan Kelainan/Cacat bawaan 8 kasus. Capaian AKB Kota Mojokerto terbilang jauh lebih rendah dibanding target yang ditetapkan dalam MDGs yaitu < 23/1.000 KH.Pada tahun 2015 AKB tercatat sebesar 7,87 per 1000 kelahiran hidup, telah memenuhi target tahun 2015 dalam Renstra yaitu < 14/1.000 KHdan mengalami penurunan bila dibandingkan dari AKB pada tahun 2014 tercatat sebesar 16,68 per 1000 kelahiran hidup. Gambar 3.2 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Mojokerto Tahun 2010 – 2015 25 20

23

23

23

23

23

15.87

16.68

15 10

11.6

12.1

14

12.58

7.87

5

AKB

Target

2012

2013

0 2010

2011

2014

2015

Sumber : Bidang Kesehatan Keluarga

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menekan angka kematian bayi, antara lain melalui pendekatan yaitu :

34


a) Peningkatan kompetensi petugas kesehatan dengan pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal) dan PPGDON (Pertolongan pertama gawat darurat Obstetric Neonatal) baik bidan maupun dokter terutama pertolongan persalinan pada bayi baru lahir dengan asfiksia (gagal bernafas) b) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendeteksi ibu hamil dan bayi beresiko. c) Pemantauan dan penanganan seluruh kasus komplikasi kebidanan sebesar 100%. 3.

Indikator Kinerja Utama_3 : Prevalensi Balita Gizi Buruk Prevalensi balita gizi buruk merupakan persentase balita usia 0 s/d 59 bulan 29 hari dengan status gizi berat badan sangat kurang (BB/U < 3 SD) terhadap jumlah balita usia 0 s/d 59 bulan 29 hari yang ditimbang (D). Gizi buruk merupakan bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Untuk pengkategorian status gizi balita pada indicator ini, dipergunakan standar perhitungan BB/U. Adapun jumlah kasus gizi buruk yang terjadi di Kota Mojokerto tahun 2015 sebanyak 25 kasus, terhadap jumlah balita yang ditimbang (D) sebanyak 6.569 balita, sehingga persentase prevalensinya tahun 2015 sebesar 0,38%. Target kinerja yang dipergunakan dalam renstra oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, yaitu <0,9% dibawah target dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 2,5%. Meskipun capaian ini jauh dibawah target, jika dibandingkan dengan capaian prevalensi gizi buruk tahun 2014 telah mengalami penurunan dengan capaian kinerja sebesar 0,88% (56 kasus), namun tetap perlu diwaspadai karena masih ditemukannya balita dengan berat badan dibawah garis merah (BGM) menandakan bahwa perlu adanya peningkatan upaya-upaya untuk menemukan dan menangani secara lebih dini balita-balita dengan gizi


35

kurang sehingga tidak sampai berubah menjadi status gizinya turun menjadi gizi buruk. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain : 1) Pemberian ASI eksklusif 2) Kunjungan petugas puskesmas ke rumah penderita kasus gizi buruk minimal

3

kali

kunjungan

dalam

1

minggu

untuk

memantau

kesehatannya. 3) Mendorong peningkatan peran serta masyarakat untuk mengatasi masalah gizi pada balita (baik gizi kurang maupun gizi buruk) melalui Taman Pemulihan Gizi (TPG) 4) Pemberian PMT pemulihan bagi bayi dan balita BGM (bawah garis merah) 5) Pemeriksaan laboratorium telur cacing untuk penderita gizi kurang (balita 2T/2 kali timbang tidak naik), BGM dan gizi buruk 4.

Morbiditas Morbiditas menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu, dapat berupa angka insiden/kesakitan dari suatu penyakit, baik penyakit menular atau penyakit tidak menular. Morbiditas memegang

peranan

penting

dalam

penilaian

derajat

kesehatan

masyarakat. Situasi morbiditas di Kota Mojokerto diuraikan rinci sebagai berikut : 4.1. Indikator Kinerja Utama_4 : Penyakit Menular. a). Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Penyakit demam berdarah dengue ialah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedesalbopictus. Penyakit menular ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan endemis di hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur termasuk di Kota Mojokerto. Incidence Rate (IR) DBD tahun 2015 ditargetkan turun 1%, dari 7,22/100.000 penduduk di tahun 2014 menjadi 7,15/100.000 penduduk.

36


Adapun capaian IR DBD Kota Mojokerto tahun 2015 sebesar 10,34/100.000 penduduk (13 kasus), dengan demikian target penurunan IR DBD sebesar 1% belum tercapai, sehingga masih perlu untuk senantiasa diwaspadai dan diintervensi. Gambar 3.3 Jumlah Kasus DBD di Kota Mojokerto Tahun 2010 – 2015 30 25 20

24 19 17

15

14

13

10

9

5 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber: Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Adapun daerah endemis tahun 2015 pada penyakit DBD yangtetap perlu diwaspadai di Kota Mojokerto sebanyak4 (empat) kelurahan yaitu kelurahan Wates, Meri, Surodinawan dan Miji, serta kelurahan sporadis berada di 14 kelurahan lainnya. Upaya-upaya pendekatan pengendalian angka kejadian DBD ini tidak akan lepas dari peran serta dan komitmen dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk Pemerintah Daerah yang telah memiliki kesadaran untuktetap menggalakkan Icon di bidang kesehatan Kota Mojokerto dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dalam Gerakan Jum’at Berseri, yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto sejak tahun 2006, sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyebaran kasus DBD lebih luas, dengan memutuskan mata rantai penularan penyakit DBD yaitu memberantas jentik-jentik nyamuk penyebab DBD, serta penanganan masalah-masalah lain yang ditemukan di lingkungan.Untuk mempertahankan angka kesakitan dibawah target nasional dengan angka bebas jentik >95% yaitu sebesar 98,83% (tahun 2015), maka harus diupayakan pemecahan beberapa hal antara lain : a. Pembinaan

Kader

Motivator

Kesehatan

agar

tetap

semangat

menjalankan tugasnya;


37

b. Tetap mengoptimalkan gerakan PSNsecara terintegrasi dengan kerja bakti di lingkungannya; c. Pemantauan oleh Tim Pelaksana PSN Tk.II secara serentak di lapangan secara periodik; d. Pemenuhan sarana prasarana Gerakan PSN Terintegrasi. Selain itu, kegiatan pencegahan penyebaran penyakit juga dilakukan melalui fogging focus segera setelah ada indikasi penderita DBD dan fogging masal sebelum musim penularan dengan dua siklus, terutama pada daerah endemis DBD. b) Penyakit TB Paru Penyakit Tuberculosis atau TBC

merupakan salah satu penyakit

yang penanganannya menjadi komitmen global dalam MDGs, bersama dengan Malaria dan HIV/AIDS. Penyakit ini disebabkan oleh kuman infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat ditularkan melalui percikan dahak (droplet) penderita orang yang terinfeksi basil tuberkulosis. Case Notification Rate

(CNR)

merupakan gambaran angka

kesakitan kasus TB untuk Kota Mojokerto pada tahun 2015 jumlah kasus baru TB BTA (+) yang ditemukan sebanyak 128 kasus. Capaian ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya menggambarkan pengendalian angka kesakitan kasus TB,

Case Notification Rate (CNR) pada tahun

2015 sebesar 101,82 per 100.000 penduduk, bila dibandingkan dengan CNR pada Tahun 2014 sebesar 107,46 per 100.000 penduduk (134 kasus). Dengan demikian target penurunan angka kesakitan sebesar 1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah tercapai. Meskipun demikian, kewaspadaan tinggi tetap diperlukan terhadap munculnya resistensi terhadap obat anti TBC atau multiple drug resistent (MDR) yang dari segi biaya dan waktu penanganan akan jauh lebih mahal dan lama serta berefek samping lebih besar. WHO memperkirakan kasus MDR di Indonesia sebesar 2% dari keseluruhan kasus TBC yang ada. c)

Penyakit Diare Penyakit Diare merupakan penyakit endemis di Indonesia yang hingga saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Penyakit ini juga sangat potensial menyebabkan terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB).Angka kesakitan diare Kota Mojokerto pada tahun 2014 tercatat

38


sebesar 38,77 per 1000 penduduk (4835 kasus). Pada tahun 2015 angka kesakitan ini terlihat meningkat menjadi 46,82 per 1.000 penduduk (5885 kasus). Dengan peningkatan angka kesakitan ini, maka bisa dipastikan target penurunan sebesar 1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak tercapai. Gambar 3.4 Jumlah Kasus Diare di Kota Mojokerto Tahun 2010 – 2015 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

7237 6442 5885

5822

5715

4835

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber: Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Seluruh penderita diare telah ditangani sesuai tatalaksana diare di sarana pelayanan kesehatan dengan upaya pendekatan Lima Langkah Tuntaskan Diare (Lintas Diare) dan lebih giat melakukan Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) oleh tenaga kesehatan di posyandu balita dan klinik sanitasi puskesmas. Kenaikan kasus diare ini perlu diwaspadai, karena dapat dikorelasikan dengan perbaikan hygiene sanitasi, perilaku hidup bersih dan sehat secara umum. Hal ini dapat mengindikasikan pula adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga hygiene dan sanitasi secara pribadi untuk mencegah terjadinya penyakit diare tersebut. c)

Penyakit HIV/AIDS HIV AIDS merupakan penyakit yang termasuk dalam kategori “New Emerging Disease”. Perkembangan penyakit HIV/ AIDS sampai saat ini terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, perkembangannya bagaikan fenomena “gunung es”, dimana jumlah penderita yang ditemukan

dan

terlaporkan

(under

reported)

jauh

lebih

sedikit

dibandingkan dengan jumlah penderita yang sesungguhnya. Sehingga saat ini HIV/ AIDS dinyatakan sebagai masalah darurat global yang penting untuk segera diatasi. Hal ini antara lain disebabkan makin


39

tingginya mobilitas penduduk

antar wilayah, menyebarnya sentra

pembangunan ekonomi, meningkatnya perilaku seksual yang tidak aman, serta meningkatnya penyalahgunaan NAPZA melalui jarum suntik tidak steril di sub-populasi pengguna napza suntik (penasun), sementara penularan melalui hubungan seksual berisiko tetap berlangsung. Penyakit HIV/AIDS di wilayah Kota Mojokerto berjalan seiring dengan peningkatan mobilitas penduduk, maka jumlah penderita HIV(+) di Kota Mojokerto mulai dari tahun 2006 hingga desember tahun 2015 secara kumulatif ditemukan sebanyak 547 orang dan sudah meninggal 136 orang. Penemuan kasus pada Tahun 2015 ada 79 orang serta yang berasal dari Kota Mojokerto 12 orang, dengan angka kesakitan penderita HIV / AIDS sebesar 62,85 per 100.000 penduduk. Dibandingkan dengan tahun 2014 penemuan kasus terdapat 85 orang maka angka kesakitan tahun 2014 sebesar 68,17 per 100.000 penduduk. Gambar 3.5 Jumlah Kumulatif Penderita HIV/AIDS di Kota Mojokerto Tahun 2010 – 2015 600 500 400 300 200 100 217 0 2010

263

310

2011

2012

383

2013

468

2014

547

2015

Jumlah Sumber: Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Penyebaran HIV/AIDS tidak dapat diprediksi dan belum dapat dilokalisir lagi, karena resiko kejadiannya sekarang tidak hanya pada wanita pekerja seks komersial (PSK), waria maupun pengguna narkoba saja, namun juga pada ibu-ibu rumah tangga dan remaja. Upaya preventif melalui penyuluhan-penyuluhan yang lebih intensif tentang HIV/AIDS diharapkan dapat menghapus stigma dan diskriminasi terhadap penderita HIV / AIDS serta mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dan

40


membentengi diri secara mandiri. Salah satu upaya dari masing-masing pribadi lebih diutamakan dengan melakukan pemeriksaan HIV/AIDS pada kelompok resiko tinggi dan ibu hamil untuk menemukan secara lebih dini kejadian HIV/AIDS, sehingga bisa mencegah penularan yang lebih luas. Upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto haruslah didasari bahwa masalah HIV dan AIDS sudah menjadi masalah sosial kemasyarakatan dan masalah nasional, yang penanggulangannya diutamakan pada sub-populasi berperilaku resiko tinggi, namun tetap memperhatikan masyarakat yang rentan, termasuk yang berkaitan dengan pekerjaannya dan masyarakat yang termarginalkan terhadap penularan HIV dan AIDS. 4.2. Indikator Kinerja Utama_5 : Penyakit Tidak Menular. Pola kunjungan rawat jalan puskesmas dari tahun ke tahun menunjukkan pola yang hampir sama bahwa laporan puskesmas muncul berbagai penyakit tidak menular yang semakin tinggi. Sehingga Dinas Kesehatan Kota Mojokerto perlu memantau penyakit tidak menular (PTM), khususnyameliputi penyakit jantung, hipertensi (pembuluh darah) dan diabetes mellitus sebagai kegiatan baru, yaitu dalam pengendalian penyakit tidak menular di masyarakat. Untuk penyakit tidak menular lain tidak dapat dianalisis karena tidak tersedia datanya. a). Penyakit Jantung dan Hipertensi. Penyakit jantung merupakan salah satu penyakit tidak menular yang sampai saat ini cenderung meningkat, penderitanya tidak terkecuali pada kondisi sosial ekonomi yang mampu dan tidak mampu. Data dari SIRS Ditjen YanmedikKepmenkes tahun 2013 menyebutkan bahwa jenis penyakit jantung dengan Case Fatality Rate paling tinggi adalah penyakit gangguan hantaran dan aritmia jantung, serta yang paling rendah adalah penyakit Jantung Iskemik lainnya. Sedangkan untuk penyakit pembuluh darah yang dominan dan menjadi pembunuh lebih dari 50% di dunia adalah hipertensi, merupakan salah satu faktor risiko utama untuk penyakit jantung koroner, kejadian stroke, gagal ginjal kronik dan gagal jantung kongesti.


41

Penyakit pembuluh darah (hipertensi)di Kota Mojokerto yang tercatat di Puskesmas pada tahun 2015 dengan jumlah penderita 30.846 orang kasus baru dan kasus lama,dengan angka kesakitan penyakit Hipertensi sebesar 38,98 per 1.000 penduduk ≥ 15 tahun (Kasus baru tahun 2015 terdapat 3.736 orang).Sedangkan kasus pembuluh darah (Hipertensi) yang berobat di Puskesmas, dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini : Tabel. 3.3 Jumlah Kasus Baru dan Kasus Lama Penyakit Hipertensi di Puskesmas Kota MojokertoTahun 2015 No

Puskesmas

Kasus Baru 929

Kasus Lama 5.919

Jumlah Kasus 6.848

1

Gedongan

2

Kedundung

953

4.651

5.604

3

Wates

202

6.014

6.216

4

Mentikan

454

5.681

6.134

5

Blooto

1.198

4.846

6.044

Kota Mojokerto

3.736

27111

30.846

Sumber : Laporan Tahunan Surveilance Seksi P2PL Dinkes Kota Mojokerto

Sedangkan Penyakit Jantungdi Kota Mojokerto yang tercatat di Puskesmas pada tahun 2015 dengan jumlah penderita 3.494 orang kasus baru dan kasus lama, dengan angka kesakitan penyakitJantung sebesar 7,91 per 1.000 penduduk ≥ 15 tahun (Kasus baru tahun 2015 terdapat 758 orang).Pada tabel 3.4dapat dilihat kasus penyakit Jantung yang berobat di Puskesmas, sebagai berikut : Tabel. 3.4 Jumlah Kasus Baru dan Kasus Lama Penyakit Jantung di Puskesmas Kota MojokertoTahun 2015 No

Puskesmas

Kasus Baru 157

Kasus Lama 426

Jumlah Kasus 583

117

496

613

1

Gedongan

2

Kedundung

3

Wates

39

226

265

4

Mentikan

74

645

719

5

Blooto

371

943

1314

Kota Mojokerto

758

2736

3494


42


Pada

tahun

2015,

jumlah

penderita

hipertensi

menunjukkan

kecenderungan cukup besar. Untuk kasus hipertensi ringan, sebagian kecil penderita masih dapat disembuhkan, akan tetapi sebagian besar penderita hipertensi tidak dapat disembuhkan. Yang dapat dilakukan penderita adalah mengontrol tekanan darah dengan mengkonsumsi obat anti hipertensi dan menjalankan pola hidup sehat. b). Penyakit Diabetes Mellitus. Jumlah penderita atau penyandang Diabetes Melitus (DM) dari tahun ke tahun merupakan penyakit yang memperlihatkan peningkatan secara signifikan seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat. Data mengenai jumlah kasus DM yang ada di Indonesia hingga saat ini yang berasal dari laporan Puskesmas Sentinel, laporan rumah sakit di seluruh Indonesia, hasil survei atau penelitian baik di dalam maupun di luar negeri, serta perkiraan dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Untuk Kota Mojokerto, penderita penyakit Diabetes Mellitus (DM) yang berobat ke Puskesmas selama tahun 2015 tercatat sebanyak10.293 orangkasus baru dan kasus lama. Namun data tersebut tidak terpilah berdasarkan tipe penyakit dalam dua golongan, yaitu DM tergantung insulin dan DM tidak tergantung insulin, dengan angka kesakitan penyakitDM sebesar 12,5 per 1.000 penduduk ≥ 15 tahun (Kasus baru tahun 2015 terdapat 1.198 orang).Untuk Kasus Penyakit DM yang berobat di Puskesmas, dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini : Tabel. 3.5 Jumlah Kasus Baru dan Kasus Lama Penyakit DM di Puskesmas Kota MojokertoTahun 2015 No

Puskesmas

Kasus Baru 324

Kasus Lama 1950

Jumlah Kasus 2274

355

1817

2172

1

Gedongan

2

Kedundung

3

Wates

68

1087

1155

4

Mentikan

82

2562

2644

5

Blooto

369

1679

2048

1198

9095

10293

Kota Mojokerto



43

Hal ini mempertegas kesimpulan bahwa di Kota Mojokerto telah terjadi transisi epidemiologi dengan semakin menonjolnya penyakitpenyakit tidak menular (PTM), khususnya penyakit Hipertensi, Jantung dan Diabetes Milletus.Untuk penyebab-penyebab penderita PTM menurut Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, yaitu prevalensi perokok laki-laki 68,8% dan perempuan 6,9%, kurang aktifitas fisik 26,1%, kurang konsumsi sayur dan buah 93,6%, asupan makanan yang beresiko PTM seperti makanan manis 53,1%, makanan asin 26,2%, makanan tinggi lemak 40,7%, makanan berpenyedap 77,3% serta gangguan mental emosional 6%, obesitas umum 15,4% dan obesitas sentral 26,6%. PTM dapat dicegah dengan mengendalikan faktor resiko,dengan tujuan bagi masyarakat sehat yang belum memiliki faktor resiko agar tidak timbul faktor resiko PTM, kemudian bagi yang mempunyai faktor resiko diupayakan agar kondisi faktor resiko PTM menjadi normal kembali dan atau mencegah terjadinya PTM dan bagi yang sudah menyandang PTM, untuk dapat mencegah komplikasi, kecacatan dan kematian dini serta meningkatkan kualitas hidupnya. Salah satu strategi pendekatan pengendalian PTM yang efisien dan efektif adalah pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang disebut Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) PTM, Masyarakat diberikan fasilitas dan bimbingan oleh petugas kesehatan untuk ikut berpartisipasi dalam deteksi dini, pemantauan dan tindak lanjut dini faktor resiko PTM secara mandiri dan berkesinambungan. II. Misi 2 :Mewujudkan lingkungan yang sehat Capaian Indikator utama Misi-2 ini terdiri dari 1 tujuan yaituMeningkatkan lingkungan yang bersih dan sehatdan1 sasaran strategis. Capaian tujuan dan sasaran strategis ini, terdapat 2 (dua) IndikatorKinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu. Adapun pencapaian target kinerja serta analisa dari kedua Indikator Kinerja Utamaini dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.6di bawah ini : Tujuan

: Meningkatkan lingkungan yang bersih dan sehat

Sasaran Strategis

:

Meningkatnya akses pada lingkungan yang bersih dan sehat

44


Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Misi-2 TAHUN 2014

TAHUN 2015


2

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

(2)

(3)

(4)=(3/2X100)

(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

Meningkatnya akses pada lingkungan yang bersih dan sehat 2.1

Presentase kelurahan memenuhi tatanan Kota Sehat ke 8 (kawasan dengan tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri)

5,60%

5,60%

100,00%

10,00%

11,11%

111,10%

2.2

Presentase Rumah Tangga disurvey yang ber – PHBS

80.00%

53.44%

66.80%

70.00%

58.50%

83.57%

Analisis pencapaian target Indikator Kinerja Utama atas sasaran ini, adalah : 5.

Indikator Kinerja Utama_6 : Presentase kelurahan memenuhi tatanan Kota Sehat ke 8 (Kawasan dengan tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri) Kota Sehat adalah Suatu kondisi Kab/Kota yang bersih, nyaman, aman

dan

sehat

untuk

dihuni

penduduk,

yang

dicapai

melalui

terselenggaraanya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang telah disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan Kota Sehat diwujudkan dengan menyelenggarakan semua program yang menjadi permasalahan didaerah secara bertahap, dimulai dengan kegiatan prioritas bagi masyarakat di sejumlah kecamatan pada sejumlah desa/kelurahan yang bersifat sosial ekonomi dan budaya di kawasan tertentu. Kesepakatan tentang pilihan tatanan Kota Sehat dengan kegiatan yang menjadi pilihan, serta jenis dan besaran indikatornya ditetapkan oleh Forum Kab/Kota sehat bersama-sama dengan pemerintah daerah. Tatanan Kota Sehat yang telah disepakati dan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto sebagai leading sektornya adalah pada kawasan dengan tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri (pada Tatanan ke-8). Sampai dengan tahun 2015 capaian kinerja memenuhi kelurahan pada tatanan ke-8 yang merupakan Kawasan dengan tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri


45

masih sebesar 11,11%, hanyaterdapatdi 2 (dua) kelurahan pada tatanan ke-8 tersebut, yaitu : Kel. Wates dan Kel. Purwo Tengah. Pada Tatanan ke8 dengan indikator khusus sebanyak 38 indikator, maka Kelurahan Wates memperoleh Total Nilai 3.040 (96,05%) dan Kelurahan Purwo Tengah memperoleh Total Nilai 3.250 (85,52%)telah melebihi target 80%. Hal ini sudah termasuk berhasil mencapai Kategori Kelurahan Sehat Tatanan ke-8 (Kawasan dengan tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri) 6.

Indikator Kinerja Utama_7 : Presentase rumah tangga disurvey yang ber - PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Menurut teori Blum, salah satu faktor yang berperan penting dalam menentukan derajat kesehatan adalah perilaku. Perilaku dianggap penting karena ketiga faktor lain seperti lingkungan, kualitas pelayanan kesehatan maupun genetika kesemuanya masih dapat dipengaruhi oleh perilaku. Selain itu, banyak penyakit yang muncul pada saat ini disebabkan karena perilaku yang tidak sehat. Perubahan perilaku tidak mudah untuk dilakukan akan tetapi mutlak diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk itu, upaya promosi kesehatan harus terus menerus dilakukan untuk mendorong masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat. Dari hasil survey PHBS tahun 2015dan telah mewakili setiap masyarakat pada suatu kab/kota (Cluster Sample), dari 16.956 rumah tangga yang disurvey, yang termasuk dalam kategori sehat hanya sebanyak 9.919 rumah tangga atau baru mencapai 58,5% dan capaian kinerja ini masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 70%. Apabila dibandingkan dengan kondisi capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 53,44% (terdapat 4.110 rumah tangga dalam kategori sehat) dari 7692 rumah tangga disurvey telah menunjukkan sedikit mengalami kenaikan capaian kinerja. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat sendiri dapat dimulai dari unit terkecil masyarakat yaitu rumah tangga. PHBS di rumah tangga diartikan sebagai upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Pencapaian

46


PHBS di rumah tangga dapat diukur dengan 10 indikator yaitu : 1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 2. Memberi ASI ekslusif 3. Menimbang balita setiap bulan 4. Menggunakan air bersih 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun 6. Menggunakan jamban sehat 7. Memberantas jentik di rumah sekali seminggu 8. Makan buah dan sayur setiap hari 9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari 10. Tidak merokok di dalam rumah Untuk beberapa indikator seperti kebiasaan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, makan buah dan sayur setiap hari, tidak merokok dalam rumah dan aktivitas fisik tidak dapat ditampilkan karena tidak tersedianya data.Apabila dalam Rumah Tangga tersebut tidak ada ibu yang melahirkan, tidak ada bayi dan tidak ada balita, maka pengertian Rumah Tangga ber-PHBS adalah rumah tangga yang memenuhi 7 indikator saja (indikator 4 sampai dengan 10). Dan yang dimaksud dengan rumah tangga yang dipantau merupakan populasi atau sampel rumah tangga yang ada diwilayah tersebut. Salah satu bentuk kebijakan yang mendukung PHBS di Kota Mojokerto dan telah menjadi Icon di bidang kesehatan Kota Mojokerto yaituGerakan Jum’at BerseridenganPemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Terintegrasi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto sejak tahun 2006, selain sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyebaran kasus DBD menjadi lebih luas, jugamenangani masalahmasalah lain yang ditemukan di lingkungan masyarakat Kota Mojokerto, agar dapat mampu dan mau berperilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga dan di lingkungan sekitarnya . III.

Misi 3 :Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional dan berkeadilan Sedangkan Capaian Indikator utama Misi-3 ini terdiri dari 1 tujuan yaitu Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional dan berkeadilan, dengan2 sasaran strategis. Capaian tujuan dan sasaran strategis


47

ini terdapat 3 (tiga) IndikatorKinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu. Adapun pencapaian target kinerja serta analisa dari kedua Indikator Kinerja Utamaini dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.7di bawah ini : Tujuan

: Meningkatkan

pelayanan

kesehatan

yang

berkualitas, profesional dan berkeadilan Sasaran Strategis 1

:

Terwujudnya

pelayanan

kesehatan

yang

berkualitas dan profesional Sasaran Strategis 2

:

Terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang paripurna

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Misi-3 TAHUN 2014

TAHUN 2015


3

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

(2)

(3)

(4)=(3/2X100)

(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional 3.1

3.2

4

Target

Cakupan fasilitas kesehatan sesuai standar atau terakreditasi menuju status PARIPURNA dan berkelanjutan Presentase UPT pelayanan kesehatan dasar dengan Survey Kepuasan Masyarakat minimal 75

16,00%

16,67%

104,19%

16,00%

16,67%

104,19%

65,00%

100,00%

153,85%

70,00%

100,00%

142,86%

100,00%

100,00%

Terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang paripurna 4.1

Presentase masyarakat miskin yang mendapatkan layanan kesehatan saat dibutuhkan

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Analisis pencapaian target Indikator Kinerja Utama atas sasaran ini, adalah :

48


7.

Indikator Kinerja Utama_8 : Cakupan fasilitas kesehatan sesuai standar atau terakreditasi menuju status PARIPURNA dan berkelanjutan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto sebagai salah satu ujung tombak dalam

pelaksanaan

menitikberatkan

pada

pembangunan tercapainya

di

bidang

peningkatan

kesehatan kualitas

telah

pelayanan

kesehatan primer pada unit pelaksana teknis yang dibawahinya, yaitu : Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan, telah mempersiapkan seluruh pelaksana layanannya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dan sikap sopan santun dalam melayani masyarakat yang merupakan syarat mutlak untuk menjaga citra instansinya. Selain itu Unit Pelaksana Teknis perlu juga memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan dengan dilengkapi SDM yang berkompeten, serta sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga masyarakat akan mendapatkan rasa aman, nyaman dan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tersebut. Pada dasarnya setiap orang menginginkan jasa pelayanan yang diterima dan yang dirasakan sesuai dengan harapannya. Secara umum masyarakat menginginkan pelayanan yang sama dari aparatur pemerintah, sebab warga Negara yang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum berhak mendapatkan pelayanan yang sama. Pelayanan yang bersahabat dan profesional sudah menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi oleh para penyelenggara pekerja Administrasi Negara, khususnya pelayanan teknis kesehatan masyarakat Kota Mojokerto. Akreditasi Fasilitas Kesehatan adalah pengakuan terhadapfasilitas kesehatan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi oleh pihak eksternal. Untuk Akreditasi Puskesmas pihak independen yang menetapkan adalah dari Kementrian Kesehatan RI, yaitu Komisi Akreditasi FKTP yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan melalui Keputusan

Menteri

Kesehatan

No.HK.02.02/Menkes/59/2015,bertugas

melaksanakan akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas untuk menilai bahwa fasilitas kesehatan Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan. Sedangkan Akreditasi

Laboratorium

Kesehatan

mengacu

pada

akreditasi

laboratorium kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementrian Kesehatan


49

RI melalui Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK). Oleh karena itu maka sistem penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan harus sesuai dengan Standar dan Parameter yang telah ditetapkan dalam Kepmenkes RI No. 298 / Menkes / SK III / 2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan. Sampai dengan tahun 2015 capaian kinerja fasilitas kesehatan yang sesuai standar atau telah terakreditasi berkelanjutan masih sebesar 16,67%, yaitu hanya terdapat 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, yaitu : UPT. Laboratorium Kesehatan. UPT. Laboratorium Kesehatan

Kota

Mojokerto

berhasil

memperoleh

sertifikat

“Akreditasi Penuh” dengan masa berlaku akreditasi

status

5 tahun yang

dinyatakan dengan Sertifikat Akreditasi Laboratorium KALK. Sedangkan untuk UPT lainnya, UPT. Puskesmas Kedundung telah selangkah lebuh maju dibandingkan dengan 4 (empat) puskesmas lainnya. Puskesmas Kedundung selama tahun 2015 telah berproses menerapkan dan mengimplementasi mekanisme akreditasi pada unit layanannya mengacu pada standar manajemen mutu pelayanan. Namun sampai dengan akhir tahun 2015 proses penilaian akreditasi untuk memperoleh sertifikat status akreditasi puskesmas belum dilaksanakan. Direncanakan penilaian akan dilaksanakan pada awal tahun 2016. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Puskesmas Kedundung akan dijadikan sebagai pedoman bagi 4 (empat) Puskesmas di Kota Mojokerto lainnya untuk berproses dan berkelanjutan mewujudkan kualitas pelayanan sesuai standar akreditasi dengan Pendampingan oleh Tim Akreditasi dengan tahapan-tahapan selanjutnya pada tahun 2016, yaitu : i. Pendampingan Pra Assesment Survei Akreditasi Puskesmas ii. Pelaksanaan Assesment Survei Akreditasi Puskesmas iii. Operasionalisasi Tim Komisioner dalam rangka menerbitkan Sertifikat Akreditasi bagi Puskesmas yang dinyatakan lulus. 8.

Indikator Kinerja Utama_9 : Presentase UPT pelayanan kesehatan dasar dengan Survey Kepuasan Masyarakat minimal 75 Pelayanan publik yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah saat ini masih banyak dijumpai kelemahan, sehingga belum mampu memenuhi kualitas seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Mengingat fungsi utama

50


Pemerintah adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, maka Pemerintah perlu untuk terus melakukan peningkatan kualitas pelayanannya, tidak terkecuali untuk Puskesmas, terutama mengingat fungsi utama Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan Pemerintah kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)yang merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik dari aparatur pemerintah, dalam hal ini adalah pelayanan Puskesmas.Selain sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, juga dapat menjadi bahan untuk menilai unsur pelayanan yang perlu untuk dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong bagi setiap unit puskesmas untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Adapun di Kota Mojokerto terdapat 5 (lima) UPT. Puskesmas yang tersebar di 2 (dua) kecamatan, yaitu Puskesmas Kedundung, Puskesmas Gedongan dan Puskesmas Wates, yang terletak di Kecamatan Magersari, serta Puskesmas Mentikan dan Puskesmas Blooto yang terletak di Kecamatan Prajurit Kulon. Untuk tahun 2014 dan tahun 2015 Puskesmasdi Kota Mojokertopada capaian kinerja Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah mencapai 100% dari target Nilai Konversi IKM minimal 70, IKM pada Pelayanan Puskesmas dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini : Tabel. 3.8Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Kota MojokertoTahun 2014 - 2015 Tahun 2014 No

Puskesmas

Nilai Konversi IKM

Tahun 2015

Mutu Pelayanan

Kinerja Unit Layanan

Nilai Konversi IKM

Mutu Pelayanan

Kinerja Unit Layanan

1

Gedongan

81,45

A

SangatBaik

82,58

A

SangatBaik

2

Kedundung

79,29

B

Baik

77,49

B

Baik

3

Wates

79,86

B

Baik

78,76

B

Baik

4

Mentikan

79,38

B

Baik

78,74

B

Baik

5

Blooto

81,29

A

SangatBaik

77,20

B

Baik

Sumber : Laporan Sub. Bagian Penyusunan Anggaran Dinkes Kota Mojokerto


51

Tuntutan kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan terutama Pelayanan Puskesmas, salah satu strategi pendekatannya dilakukan dalam upaya peningkatan mutu dan kinerja tersebut adalah untuk menjamin bahwa upaya-upaya perbaikan mutu dan peningkatan kinerja selalu dilaksanakan berkesinambungan seterusnya di Puskesmas dengan menggunakan Standar yang ditetapkan saat ini melalui mekanisme AKREDITASI PUSKESMAS. 9.

Indikator Kinerja Utama_10 : Presentase masyarakat miskin yang mendapatkan layanan kesehatan saat dibutuhkan Biaya Kesehatan didefinisikan sebagai besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang diperlukan oleh individu, keluarga atau kelompok (Azwar, 1988). Dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah telah menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu dengan pembiayaan APBN dengan nama Penerima Bantuan Iuran (PBI), sedang masyarakat miskin dan tidak mampu diluar PBI dijamin oleh Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dengan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Pemerintah Kota Mojokerto seiring dengan kebijakannya menjamin warganya yang tidak memiliki jaminan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Semesta Masyarakat Kota Mojokerto(Total Coverage) dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan terutama bagi keluarga miskin. Selain itu tujuan Program ini adalah mendukung penurunan angka kesakitan dan kematian terutama kematian ibu dan bayi. Hal ini dapat dilihat dari 125.706 jiwa penduduk di Kota Mojokerto (Data Proyeksi Penduduk Tahun 2015,yang ditetapkan oleh BPS Propinsi Jawa Timur), pada tahun 2015 masyarakat miskin yang mendapat akses layanan kesehatan pada saat dibutuhkan terutama pelayanan kesehatan dasar puskesmas baik Rawat Jalan dan Rawat Inap tercatat mencapai 156,52% (sebanyak 153.560 kunjungan terutama bagi maskin dari 98.111 peserta yang ditanggung jaminan kesehatan). Jumlah ini sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun 2014 yang mencapai 155,86% (sebanyak

52


131.331 kunjungan terutama bagi maskin dari 84.262 peserta yang ditanggung jaminan kesehatan). 3.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Indikator kinerja yang berasal dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Nasional). Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : . Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target SPM Bidang Kesehatan Sasaran Strategis 1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Indikator Kinerja

Satuan

2 Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4

3 %

TargetPro pinsi Jatim 4 95

Cakupan kunjungan bayi Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas Cakupan pelayanan anak balita Cakupan peserta KB Aktif Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD /peserta didik kelas 1 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan Cakupan penemuan dan penanganan DBD Cakupan penemuan penderita AFP

% %

Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif Cakupan penanganan penderita diare Cakupan desa/ kelurahan UCI Cakupan KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Realisasi

Ket. (+/-)

5 95.02

+

90 95

93.07 98.76

+ +

% % % %

95 90 ≥70 100

96.20 90.18 70.02 100.00

+ + + +

%

100

100.00

+

%

100

100.00

+

%

100

100.00

+

Per 100.000 pddk <15 thn %

≥2

3,35

+

100

138.58

+

%

90

95.52

+

%

100

109.39

+

%

≥95

100.00

+

%

100

100.00

+


6

53

1 Meningkatnya akses pada lingkungan yang bersih dan sehat Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional Terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang paripurna

2 Cakupan kelurahan siaga aktif

3 %

4 80

5 100.00

6

+

Cakupan penanganan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pelayanan neonatal komplikasi yang ditangani

%

80

158.73

+

%

80

92.19

+

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin

%

100

156,52

+

%

100

100.00

+

Analisa pencapaian indikator kinerja atas sasaran ini adalah : 1.

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 Indikator cakupan K4 ini berfungsi untuk menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil di suatu wilayah dan gambaran kemampuan manajemen ataupun kelangsungan program KIA, dihitung berdasarkan besaran ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, minimal sebanyak 4 kali kunjungan selama masa kehamilannya dengan distribusi satu kali pada trimester pertama, satu kali trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga. Untuk perhitungan besaran capaian kunjungan bumil K4 tahun 2015, denominator yang dipergunakan adalah jumlah sasaran ibu hamil yang ditetapkan oleh BPS, yaitu sebesar 2.289 bumil dan jumlah bumil yang mendapatkan pelayanan sebanyak 2.175, sehingga persentasenya mencapai 95,02%. Capaian ini diatas target yang ditetapkan sebesar 95%. Gambar 3.6 Cakupan Pelayanan Ibu Hamil K4 di Kota Mojokerto Tahun 2010 – 2015 120 91.62

92.21

93.97

94.04

77.59

80

95.02

40

0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber : Bidang Kesehatan Keluarga (PWS-KIA)

54


2.

Cakupan Kunjungan Bayi Pelayanan kesehatan bayi ditujukan pada kunjungan anak umur 0 hari s/d 11 bulan di sarana pelayanan kesehatan maupun di rumah, posyandu dan tempat lain untuk mendapatkan pelayanan kesehatan oleh dokter, bidan atau perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan paling sedikit 7 kali, yaitu 1 kali pada umur 1-3 hari, 3-7 hari, 8-28 hari, 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan, meliputi pemberian imunisasi dasar, stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK), pemberian vitamin A dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi serta penyuluhan ASI Eksklusif dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI).Cakupan pelayanan kesehatan bayi dapat menggambarkan upaya pemerintah dalam peningkatan akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin adanya kelainan atau penyakit, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas hidup bayi. Target sasaran indikator ini diambil dari proyeksi penduduk yang ditetapkan oleh BPS Propinsi Jawa Timur. Untuk tahun 2015, target sasaran jumlah bayi sebesar 2.137 bayi, adapun jumlah bayi yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kota Mojokerto sebanyak 1.989 bayi, sehingga realisasi capaiannya sebesar 93,07%.Capaian ini diatas target yang ditetapkan sebesar 90%. Gambar 3.7 Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Mojokerto Tahun 2010 – 2015 120 100 80

97.53 92.54 90

90

90

107.57

90 89.96

90

90

93.07

2014

2015

77.63

60 40 20

Target

Realisasi

0 2010

2011

2012

2013



55

3.

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan merupakansalah satu dari enam indikator pemantauan program KIA. Dengan indikator ini dapat diperkirakan proporsi persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan sekaligus menggambarkan kemampuan manajemen program KIA dalam menangani persalinan secara profesional. Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir, sebagian besar terjadi di sekitar masa persalinan. Hal ini antara lain disebabkan persalinan tidak ditolong oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan. Adapun pertolongan persalinan sendiri adalah tindakan yang dilakukan oleh bidan/ tenaga kesehatan lain dengan kompetensi sesuai dalam proses lahirnya janin dari kandungan yang dimulai dari tanda-tanda lahirnya bayi, pemotongan tali pusat sampai keluarnya placenta. Data dari Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Mojokerto menyebutkan, tahun 2015 terdapat 2.185 sasaran ibu bersalin. Dari jumlah tersebut, yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 2.158 atau 98,76%. Pencapaian ini telah melampaui target SPM tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 95%. Data pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dari tahun 2010 sampai 2015 dapat diamati pada gambar berikut Gambar 3.8 Cakupan Pelayanan Ibu Bersalin di Kota Mojokerto Tahun 2010 – 2015 120

99.19

97.07

100

93.18

101

98.76

2014

2015

80.62

80 60 40 20 0 2010

2011

2012

2013


56


4.

Cakupan Pelayanan Nifas Masa nifas adalah masa pemulihan organ reproduksi untuk kembali normal, dimulai dari 6 jam pertama sampai dengan 42 hari pasca persalinan.Pelayanan kesehatan ibu nifas dimaksudkan untuk mendeteksi dini komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu pasca melahirkan, sedikitnya kunjungan ibu nifas ke sarana pelayanan kesehatan dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu : 1) 6 jam pertama setelah persalinan sampai dengan hari ke-3, 2) hari ke-4 sampai dengan hari ke-28 setelah persalinan, dan 3) hari ke-29 sampai dengan hari ke-42.Dalam masa nifas, ibu diharuskan memperoleh pelayanan

kesehatan

yang

meliputi

pemeriksaan

kondisi

umum,

pemeriksaan kondisi payudara dan puting, pemeriksaan dinding perut, perineum, kandung kemih dan rectum, secret yang keluar serta organ kandungan. Perawatan nifas yang tepat akan memperkecil resiko kelainan bahkan kematian pada ibu nifas. Pada tahun 2015ditetapkan target sasaran ibu nifas sebesar 2.185. Dari target tersebut, 2.102 ibu nifas atau 96,20% sudah memperoleh pelayanan nifas sesuai standar.Pencapaian ini telah melampaui target SPM tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 95%. Gambar 3.9 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kota Mojokerto Tahun 2010 – 2015 120 100 80

98.64

96.2

100.54 92.1

99.18

78.9

60 40 20 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015


5.

Cakupan Pelayanan Anak Balita Anak balita adalah setiap anak yang berusia 12 sampai dengan 59 bulan.Pelayanan kesehatan yang diberikan diantaranya meliputi: 1)


57

Pemantauan pertumbuhan setiap bulan minimal 8 kali dalam setahun dan stimulasi tumbuh kembang pada anak dengan menggunakan instrument SDIDTK, 2) Pembinaan posyandu, pembinaan anak prasekolah termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan konseling keluarga pada kelas ibu balita dengan menggunakan Buku KIA, 3) pemberian makanan bergizi seimbang serta suplementasi vitamin A dosis tinggi 2 kali setahun. Jumlah anak balita yang ada di Kota Mojokerto pada tahun 2015 mencapai 8283 anak. Dari jumlah tersebut, cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita pada tahun ini telah mencapai 90.18%. Hasil ini telah mencapai target SPM, walaupun sedikit sesuai yang ditetapkan sebesar 90%. Hasil pencapaian selama empat tahun berturut-turut dapat diamati pada gambar berikut : Gambar 3.10. Cakupan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Pelayanan Anak Balita Tahun 2012 - 2015 8500 8000 7500 7000 6500 Balita

2012 8662

2013 8462

2014 8207

2015 8283

Balita diperiksa

6817

7206

7650

7470

Balita Balita diperiksa

Grafik diatas menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir cakupan deteksi dini tumbuh kembang pada anak balita menunjukan gambaran fluktuatif. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan target SPM, hasil yang diperoleh telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 90%. 6.

Cakupan Peserta KB Aktif Yang dimaksud sebagai peserta KB aktif adalah peserta KB, baik yang

baru maupun yang sudah lama, yang masih aktif memakai

kontrasepsi terus-menerus untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan. Sasaran indikator ini adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15-49 tahun, dalam hal ini termasuk pasangan yang istrinya lebih dari 49 tahun tetapi masih mendapat menstruasi, yang biasa dikenal sebagai Pasangan Usia Subur (PUS). 58


Selama periode 2015, dari target sebesar 70%, cakupan peserta aktif KB mencapai realisasi sebesar 70,02% (17.915 PUS ber-KB aktif) dari jumlah sasaran sebanyak 25.587 PUS. 7.

Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Pelayanan kesehatan untuk anak usia sekolah difokuskan pada Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). UKS adalah upaya terpadu lintas program dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan serta membentuk perilaku hidup sehat anak usia sekolah yang berada di sekolah. Pelayanan kesehatan pada UKS meliputi pemeriksaan kesehatan umum dan kesehatan gigi dan mulutsiswa SD dan setingkat melalui penjaringan kesehatan terhadap murid kelas 1 SD dan Madrasah Ibtidaiyah.Kegiatan penjaringan ini biasanya dilakukan pada saat tahun ajaran baru dimulai. Tenaga kesehatan yang terlibat termasuk tenaga medis keperawatan yang telah dilatih sebagai tenaga pelaksana UKS, guru UKS dan dokter kecil yang dilaksanakan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD/ MI oleh tenaga kesehatan/

tenaga

terlatih/

guru

UKS/

dokter

kecil

pada

tahun

2015mencapai 100,66% dari 3.008 siswa SD/ MI yang ada di Kota Mojokertodan

keseluruhan

telah

dilakukan

pemeriksaan

kesehatan.

Pencapaian ini telah memenuhi target SPM tahun 2015 sebesar 100%. Hasil pencapaian selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut : Gambar 3.11. Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Siswa SD/ MI Kota Mojokerto Tahun 2012 - 2015 3,100 3,028

3,000 2,900

2,949

Jumlah Siswa

2,926

2,800 Siswa SD/MI diperiksa

2,700 2,600

2,677

2,500

2012

2013

2014


2015

59

8.

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Penetapan status gizi balita untuk pengiukuran capaian indikator ini adalah dengan berdasarkan indeks berat badan (BB) menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan (BB) menurut tinggi badan (BB/TB) dengan Z-score <-3 SD (sangat kurus) dan/atau terdapat tanda-tanda klinis gizi buruk lainnya (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwasiorkor). Dengan menggunakan indikator tersebut, jumlah kasus balita gizi buruk yang terjadi selama tahun 2015 sebanyak 2kasus, dimana keseluruhan kasus tersebut telah mendapat penanganan dan perawatan, baik rawat jalan maupun rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di masyarakat, sesuai dengan tata laksana gizi buruk.

9.

Cakupan Pemberian MP-ASI pada Anak Usia 6-24 bulan Pada usia bayi 0-6 bulan, Air Susu Ibu (ASI) merupakan asupan satu-satunya yang disarankan untuk diberikan kepada bayi. Namun setelah usianya >6 bulan, pemberian ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi, sehingga diperlukan adanya penambahan makanan pendamping (MP-ASI) dengan tetap memberikan ASI kepada bayi. Namun adakalanya karena keterbatasan ekonomi, orangtua tidak sanggup memberikan

MP

ASI

kepada

anaknya,

sehingga

hanya

mampu

memberikan ASI saja sampai dengan usia 24 bulan. Kondisi ini tentu saja dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan gizi pada anak, utamanya yang berasal dari keluarga miskin. Oleh karena itulah, Pemerintah Daerah melakukan intervensi dengan memberikan MP-ASI kepada anak usia 6 – 24 bulan dari keluarga miskin. Adapun MP-ASI yang diberikan berupa bubuk makanan instan (untuk bayi usia 6 – 11 bulan) dan biskuit (untuk anak usia 12 – 24 bulan), dengan jangka waktu pemberian selama 90 hari. Selama tahun 2015, terdapat 197 anak usia 6 – 24 bulan yang menjadi target sasaran pemberian MP-ASI dan keseluruhan telah mendapatkan bantuan MP ASI tersebut, sehingga realisasinya sebesar 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur.

60


10. Cakupan Penemuan dan Penanganan DBD Tanda-tanda penderita DBD diantaranya menderita demam tinggi mendadak berlangsung 2-7 hari, disertai manifestasi perdarahan (antara lain uji tourniqet positiv, petekie, ekimosis, epistaksis, perdarahan gusi, hematemesis dan/atau melena, dsb) ditambah trombositopenia (trombosit ≤ 100.000 /mm³) dan hemokonsentrasi (peningkatan hematokrit ≥ 20%). Target untuk cakupan penemuan dan penanganan DBD harus 100%, dikarenakan kasus penyakit menular ini ada kecenderungan untuk menyebabkan terjadinya KLB, dalam kondisi terparah dapat mengakibatkan terjadinya kematian pada penderita sehingga bila terjadi kasus harus segera mendapatkan penanganan. Selama periode tahun 2015, jumlah kasus DBD yang terjadi sebanyak 13 kasus dan seluruhnya telah mendapatkan penanganan sehingga tidak sampai menyebabkan terjadinya KLB maupun kematian. Bila dibanding dengan tahun sebelumnya, jumlah kasus di tahun 2015 ini agak mengalami kenaikan, namun masih dalam pemantauan petugas kesehatan. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Mojokerto untuk menekan angka kejadian DBD melalui program Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 60 menit yang dilaksanakan setiap hari jumat di seluruh wilayah Kota Mojokerto. Gambar 3.12 Perkembangan Jumlah Penderita DBD di Kota Mojokerto Tahun 2010 – 2015 30 25

24

20

19

17

15

14

13

10

9

5 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber: Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan


61

11. Cakupan Penemuan Penderita AFP Poliomyelitis atau Polio, adalah penyakit paralisis atau lumpuh yang disebabkan oleh virus. Agen pembawa penyakit ini, sebuah virus yang dinamakan poliovirus (PV), masuk ke tubuh melalui mulut, mengifeksi saluran usus. Virus ini dapat memasuki aliran darah dan mengalir ke sistem saraf pusat menyebabkan melemahnya otot dan kadang kelumpuhan. Virus Polio termasuk genus enteroviorus, famili Picornavirus. Polio adalah penyakit menular yang dikategorikan sebagai penyakit peradaban. Polio menular melalui kontak antarmanusia. Virus masuk ke dalam tubuh melalui mulut

ketika

seseorang

memakan

makanan

atau

minuman

yang

terkontaminasi feses. Poliovirus adalah virus RNA kecil yang terdiri atas tiga strain berbeda dan amat menular. Virus akan menyerang sistem saraf dan kelumpuhan dapat terjadi dalam hitungan jam. Polio menyerang tanpa mengenal usia, lima puluh persen kasus terjadi pada anak berusia antara 3 hingga 5 tahun. Penyebab penyakit polio terdiri atas tiga strain yaitu strain 1 (brunhilde) strain 2 (lanzig), dan strain 3 (Leon). Strain 1 adalah yang paling paralitogenik atau yang paling ganas dan sering kali menyebabkan kejadian luar biasa atau wabah. Strain ini sering ditemukan di Sukabumi. Sedangkan Strain 2 adalah yang paling jinak. Penyakit Polio terbagi atas tiga jenis yaitu Polio non-paralisis, Polio paralisis spinal, dan Polio bulbar. Penyakit polio ditandai dengan gejala lumpuh layuh mendadak atau Acute Placid Paralysis (AFP), yangmerupakan kelumpuhan pada anak berusia < 15 tahun yang bersifat layuh (flaccid) terjadi secara akut, mendadak dan bukan disebabkan ruda paksa. Penyakit AFP ini sebagai penanda awal (early warning) terhadap adanya kasus polio. Adapun target penemuan kasus ini adalah 2 kasus per 100.000 penduduk berusia dibawah 15 tahun. Di Kota Mojokerto selama tahun 2015 target telah tercapai, dengan penemuan 1 kasus AFP Non Polio di wilayah kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari (Target penemuan kasus AFP Non Polio minimal 1 kasus) dan AFP rate sebesar 3,35 per 100.000 anak usia < 15 tahun. Dari satu kasus AFP yang diketemukan tersebut, setelah menjalani pemeriksaan spesimen, ternyata tidak ada yang positif terjangkit virus polio. 62


12. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia Balita Pneumonia merupakan infeksi akut yang menyerang jaringan paru (Alveoli). Penyebabnya bisa dikarenakan infeksi bakteri, virus maupun jamur, bisa juga disebabkan karena menghirup cairan atau bahan kimia. Penanganan yang dilakukan berupa pemberian antibiotik sesuai standar tatalaksana pneumoniasertabalita dengan pneumonia berat dirujuk ke RS. Hasil Riskesdas tahun 2013 memberikan informasi bahwa insiden pneumonia balita bervariasi untuk masing-masing provinsi. Angka insiden tersebut kemudian dilakukan koreksi terhadap faktor resiko yang ada dengan mempertimbangkan hasil capaian kasus pada tahun 2014. Maka diperoleh angka perkiraan kasus sasaran pneumonia untuk Propinsi Jatim, berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jatim No. 443.2/1939/101.2/2016 tanggal 9 Februari 2016, bahwa Angka perhitungan sasaran Program Pengendalian ISPA perlu diadakan penyesuaian angka perkiraan kasus pneumonia di Kab/Kota Propinsi Jatim semula 10% jumlah balita menjadi 4,45% jumlah balita. Maka penetapan target sasaran jumlah penderita pneumonia menggunakan perkiraan sasaran berdasarkan hitungan 4,45% dari jumlah balita yang ada.Tahun 2015 jumlah balita yang ada sebanyak 10.420 balita, sehingga ditetapkan jumlah sasaran penemuan pneumonia sebanyak 464 balita. Dari jumlah tersebut, penemuannya sebanyak 643 balita atau sebesar 138,58%. Capaian ini tentu saja telah mampu mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Gambar 3.13 Penemuan Penderita Pneumonia pada Balita di Kota Mojokerto Tahun 2010 – 2015 150 130 100

110 80

90 70

70 60

50

64.15

30

46.7

68.45

Target

38.57

10 -10

138.58 100

90

Realisasi

10.51

2010

2011

2012

2013

2014

2015



63

13. Cakupan Penemuan dan Penanganan Pasien Baru TB BTA Positif Penemuan TB BTA positif yaitu penemuan pasien TB melalui pemeriksaan

dahak

sewaktu-pagi-sewaktu

(SPS)

dengan

hasil

pemeriksaan mikroskopis: a. Sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif b. Terdapat 1 spesimen dahak SPS dengan hasil BTA positif dan foto toraks dada menunjukan gambaran tuberkulosis c. Terdapat 1 atau lebih spesimen dahak hasilnya positif setelah 3 spesimen dahak SPS pada pemeriksaan sebelumnya dengan hasil BTA negatif dan tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotika non OAT. Sedangkan pasien baru merupakan Pasien yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah menelan OAT kurang dari satu bulan (4 minggu). Untuk tahun 2015, perkiraan jumlah kasus baru TB BTA positif sebesar 134 kasus, dihitung berdasarkan angka insiden (IR) TB nasional dikalikan jumlah penduduk. Dari jumlah sasaran tersebut, kasus baru TB yang berhasil ditemukan sebanyak 128 kasus atau sebesar 95,52%. Realisasi ini telah memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2015 sebesar 90%. Gambar 3.14 Perkembangan Penemuan Kasus Baru TB BTA (+) di Kota Mojokerto Tahun 2010 – 2015 120 100

96.27

100 78.62 70.54

80 60

65 42.66

70

90 85

80

75

95.52

40 20

Realisasi

Target

0 2010

2011

2012

2013

2014

2015


64


14. Cakupan Penanganan Penderita Diare Penyakit ini sangat berkaitan erat dengan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku masyarakat. Sasaran indikator ini merupakan perkiraan jumlah penderita diare yang datang ke sarana kesehatan dan kader, yang dihitung sebesar10% dari angka kesakitan dikalikan jumlah penduduk disatu wilayah kerja dalam waktu satu tahun. Angka kesakitan nasional hasil Survei Morbiditas Diare tahun 2012 bahwa Incident Rate (IR) Diare semua golongan umum yaitu sebesar 214 per 1.000 penduduk, sehingga untuk sasaran di Kota Mojokerto pada tahun 2015 sebesar 5.380 jiwa. Dari perkiraan sasaran tersebut, ditemukan kasus sebesar 5.885 atau sebesar 109,39%. Realisasi ini bila ditinjau dari sisi kinerja pelayanan kesehatan, sangat baik karena jauh melebihi target yang ditetapkan sebesar 100%. Namun bila dikaitkan dengan kualitas kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat, semakin tinggi angka kejadian diare, maka semakin buruk kualitas sanitasi dan perilaku masyarakat. Perlu ada penanganan dan tindakan intervensi lebih lanjut. 15. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Pelayanan imunisasi merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Secara nasional kebijakan yang ditempuh antara lain adalah mengupayakan pemerataan jangkauan pelayanan baik terhadap sasaran masyarakat/ wilayah, mengupayakan kualitas pelayanan yang bermutu, serta mengupayakan kesinambungan dan keterpaduan program. Indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program imunisasi

secara

nasional

adalah

angka

UCI

(Universal

Child

Immunization). Awalnya UCI dijabarkan sebagai tercapainya cakupan imunisasi lengkap minimal 80% untuk tiga jenis antigen yaitu DPT 3, Polio dan campak. Namun dalam perkembangannya, tidak hanya ketiga jenis antigen itu saja yang diperhitungkan tetapi sejak tahun 2003 indikator penghitungan UCI sudah mencakup semua jenis antigen. UCI merupakan gambaran suatu desa/kelurahan dimana ≥ 80% jumlah bayi (0 – 11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap, yakni BCG 1 kali, DPT 3kali, HB 3 kali,


65

Polio 4 kali dan Campak 1 kali.Pelayanan imunisasi merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan pada penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Sampai dengan tahun 2015, cakupan UCI di Kota Mojokerto berhasil dipertahankan di angka 100%, itu artinya seluruh kelurahan yang ada di Kota Mojokerto telah mencapai UCI. Realisasi capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 95%.Gambaran pencapaian UCI di wilayah Kota Mojokerto selama empat tahun terakhir adalah sebagai berikut.

20

Gambar 3.15. Pencapaian Desa/ Kelurahan UCI di Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012 - 2015 18 18 18 18

15 10 5 0 2012

2013

2014

Jumlah Desa

2015

Jumlah Desa UCI

Dari grafik diatas, terlihat bahwa capaian UCI untuk semua jenis antigen di Kota Mojokerto relatif tidak banyak berubah. Pada tahun ini pencapaian UCI telah melampaui target SPM tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 90%. Walaupun pencapaian UCI sudah cukup tinggi, masih perlu diwaspadai, apabila muncul kasus-kasus PD3I, terutama karena masih ada desa yang belum meratanya UCI untuk semua jenis antigen. 16. Cakupan

Desa/Kelurahan

Mengalami

KLB

yang

Dilakukan

Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam KLB,

atau

Kejadian

Luar

Biasa,

adalahtimbulnya

atau

meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu desa/kelurahan dalam waktu tertentu. Sedangkan penyelidikan epidemiologi (PE) merupakan rangkaian kegiatan berdasarkan cara-cara epidemiologi untuk memastikan adanya suatu KLB, mengetahui gambaran penyebaran KLB dan mengetahui sumber serta cara-cara

66


penanggulangannya. Selama periode 2015, terjadi 16 kasus KLB di wilayah Kota Mojokerto terdiri dari 15 kasus Dipteri dan 1 kasus AFP, yaitu : 1.

1 kali kasus KLB Dipteri di Kelurahan Miji (1 orang penderita)

2.

1 kali kasus KLB Dipteri di Kelurahan Magersari (1 orang penderita)

3.

1 kali kasus KLB Dipteri di Kelurahan Blooto (1 orang penderita)

4.

1 kali kasus KLB Dipteri di Kelurahan Meri (1 orang penderita)

5.

1 kali kasus KLB Dipteri di Kelurahan Mentikan (1 orang penderita)

6.

1 kali kasus KLB Dipteri di Kelurahan Surodinawan (1 orang penderita)

7.

2 kali kasus KLB Dipteri di Kelurahan Pulorejo (masing – masing kejadian 1 orang penderita)

8.

2 kali kasus KLB Dipteri di Kelurahan Gunung Gedangan (masing – masing 1 orang penderita)

9.

2 kali kasus KLB Dipteri di Kelurahan Kranggan (masing –masing 1 orang penderita)

10. 3 kali kasus KLB Dipteri di Kelurahan Kedundung (masing –masing 1 orang penderita) 11. 1 kali kasus KLB AFP di Kelurahan Balongsari (1 orang penderita) Seluruh kasus tersebut telah dilakukan Penyelidikan Epidemiologi kurang dari 24 jam sejak laporan kasus diterima. 17. Cakupan Desa Siaga Aktif Desa

siaga

aktif

merupakan

penduduknya

dapat

mengakses

desa

atau

pelayanan

kelurahan

kesehatan

yang

dasar

dan

mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Ada 4 (empat) strata Desa Siaga Aktif, yaitu : 1). Pratama

:

Memiliki forum desa/kelurahan tetapi belum berjalan, memiliki

2

orang

Kader

Pemberdayaan

Masyarakat/kader teknis, memiliki kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar, memiliki Posyandu yang aktif,

memiliki

dukungan

dana

untuk

kegiatan

kesehatan dari pemerintah desa/kelurahan, ada peran aktif masyarakat, dan melakukan pembinaan PHBS kurang dari 20% rumah tangga yang ada 2). Madya

:

Memiliki forum desa/kelurahan tetapi belum rutin setiap

triwulan,

memiliki


3

-

5

orang

Kader

67

Pemberdayaan Masyarakat/kader teknis, memiliki kemudahan

akses

pelayanan

kesehatan

dasar,

memiliki Posyandu dan 2 UKBM lain yang aktif, memiliki dukungan dana untuk kegiatan kesehatan dari pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat/dunia usaha, ada peran aktif masyarakat dan peran minimal 1 ormas, memiliki Peraturan Kepala Desa/Kelurahan tentang

Desa

Siaga

Aktif

meskipun

belum

direalisasikan, serta melakukan pembinaan PHBS minimal kurang dari 20% rumah tangga yang ada 3). Purnama

:

Memiliki

forum

desa/kelurahan

berjalan

setiap

triwulan, memiliki 6 - 8 orang Kader Pemberdayaan Masyarakat/kader teknis, memiliki kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar, memiliki Posyandu dan 3 UKBM lain yang aktif, memiliki dukungan dana untuk kegiatan kesehatan dari pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha, ada peran aktif masyarakat dan peran minimal 2 ormas, memiliki Peraturan Kepala Desa/Kelurahan tentang Desa Siaga Aktif dan sudah direalisasikan,serta melakukan pembinaan PHBS minimal kurang dari 40% rumah tangga yang ada 4). Mandiri

:

Memiliki forum desa/kelurahan berjalan setiap bulan, memiliki 9 orang atau lebih Kader Pemberdayaan Masyarakat/kader teknis, memiliki kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar, memiliki Posyandu dan 4 UKBM lain yang aktif, memiliki dukungan dana untuk kegiatan kesehatan dari pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha, ada peran aktif masyarakat dan peran lebih dari 2 ormas, memiliki Peraturan Kepala Desa/Kelurahan tentang Desa Siaga Aktif dan sudah direalisasikan,serta melakukan pembinaan PHBS minimal kurang dari 70% rumah tangga yang ada

68


Dari jumlah kelurahan yang ada di Kota Mojokerto sebanyak 18 kelurahan, seluruhnya telah berstatus desa siaga aktif dengan strata Purnama ada 3 kelurahan dan 15 kelurahan lainnya dengan strata Madya. 18. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Komplikasi kebidanan merupakan kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan atau janin dalam kandungan, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk penyakit menular dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu dan atau janin, yang tidak disebabkan oleh trauma atau kecelakaan. Walaupun sebagian besar komplikasi kebidanan tidak dapat dicegah dan diperkirakan sebelumnya, namun bukan berarti komplikasi tersebut tidak dapat ditangani. Peningkatan akses terhadap pelayanan kegawatdaruratan maternal menjadi salah satu cara untuk menangani komplikasi tersebut. Perhitungan cakupan ini menggunakan denominator 20% dari jumlah sasaran ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas. Selama tahun 2015 ditemukan 727 kasus komplikasi kebidanan, baik yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan maupun masa nifas, dengan sasaran sebesar 458 kasus. Dengan demikian capaiannya sebesar 158,73%.Realisasi ini telah memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2015 sebesar 80%. 19. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Neonatal komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan atau kelainan yang dapat menyebabkan kecacatan dan atau kematian, seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, sepsis, trauma lahir, BBLR, sindroma gangguan pernafasan dan kelainan kongenital lainnya. Target sasaran jumlah komplikasi neonatal dihitung berdasarkan perkiraan 15% dari jumlah sasaran bayi. Dari Gambar 3.16 dapat dilihat, yaitu :


69

Gambar 3.16 Cakupan Penanganan Neonatal Komplikasi di Kota Mojokerto Tahun 2010 – 2015 120 100 98.38

80

92.19

80.94

60 65.46 40

69.86 58.15

20 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015


Tahun 2015 target sasaran komplikasi neonatal sebesar 320 kasus, dengan jumlah komplikasi yang ditemukan dan ditangani sebanyak 295 kasus, sehingga realisasi cakupannya sebesar 92.19%.Realisasi ini telah memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2015 sebesar 80%. 20. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Semenjak tahun 2013, Kota Mojokerto telah menerapkan Jaminan Kesehatan Semesta (Total Coverage) bagi warga Kota Mojokerto. Seluruh masyarakat, baik miskin maupun non miskin, bisa memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis di seluruh sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, baik untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas maupun pelayanan kesehatan rujukan di RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Dengan pemberlakuan kebijakan pemerintah pusat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Januari 2014, Pemerintah Kota Mojokerto tetap meneruskan kebijakan yang telah ada di tahun sebelumnya, dengan mengalokasikan APBD Kota Mojokerto untuk

pembiayaan jaminan

kesehatan bagi seluruh warga Kota Mojokerto yang belum mempunyai jaminan kesehatan apapun, baik warga miskin maupun non miskin. Jaminan tersebut tidak hanya berlaku untuk pelayanan yang dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah saja, namun juga dapat dipergunakan di sarana pelayanan kesehatan swasta yang telah bekerjasama dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.

70


Kendala-kendala yang timbul, diantaranya : 1. Adanya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Maka Menteri Sosial dan jajarannya melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang urusan pemerintah di bidang kegiatannya dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi warga miskin yang dapat di migrasi terkait pelayanan BPJS disesuaikan dengan data dari Dinas Sosial Kota Mojokerto. 2. Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS pada tahun 2015 telah dilaksanakan pendataan validasi ulang penduduk miskin oleh Dinas Sosial pada kepersertaan PBI-Daerah yang telah menjadi tidak termasuk warga miskin lagi telah dinonaktifkan. Sehingga jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat tersebut (warga yang tidak termasuk warga miskin lagi) akan dicover dalam Dana TOTAL COVERAGE (Pelayanan Kesehatan Semesta). Tahun 2015 jumlah sasaran penduduk miskin penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat yang ada sebanyak 98.111 Jiwa (Terdiri dari sasaran kepersertaan JKN65.343 jiwa, kepersertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 28.506 Jiwa dan kepersertaan penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda)

4.262 Jiwa). Dari jumlah

tersebut, jumlah kunjungan peserta jaminan kesehatan masyarakat miskin di sarana pelayanan kesehatan dasar pada tahun 2015 sebanyak 153.560 kunjungan atau sebesar 156,52%. Capaian ini tentu saja telah mampu mencapai

target

yang

ditetapkan

sebesar

100%.Sedangkan

untuk

pelayanan kesehatan rujukan periode tahun 2015, jumlah rujukan yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan sebanyak 16.199 kunjungan kasus dan seluruhnya (100%) telah mendapatkan penanganan di sarana pelayanan kesehatan rujukan yang telah bekerjasama dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. 21. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Gawat darurat level 1 adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki Dokter Umum on site (berada di tempat) 24 jam dengan kualifikasi GELS(General Emergency Life Support ) dan/atau ATLS (Advance Trauma Life Support) dan ACLS (Advance Cardiac Life Support), serta memiliki alat trasportasi dan komunikasi. Seluruh RS yang ada di Kota Mojokerto telah memiliki layanan gawat darurat level 1, sehingga capaian kinerja indikator


71

ini sebesar 100% dan telah memenuhi target SPM yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur. 3.1.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Akhir Periode RENSTRA . Perbandingan pencapaian Realisasi Kinerja s.d akhir periode yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas KesehatanKota Mojokerto pada Tahun 2015– 2019 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode RENSTRA Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Satuan

2 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH Angka Kematian bayi per 1.000 KH Prevalensi balita gizi buruk Angka Kesakitan penyakit menular  Incidence Rate BDB per 100.000 penduduk  Angka Kesakitan TB Paru BTA (+) per 100.000 penduduk  Angka Kesakitan Diare per 1.000 Penduduk  Angka Kesakitan HIV/AIDS per 100.000 penduduk Angka kesakitan Penyakit Tidak Menular  Angka kesakitan Penyakit Hipertensi  Angka kesakitan Penyakit Diabetes Militus (DM)  Angka kesakitan Penyakit Jantung

Meningkatnya akses pada lingkungan yang bersih dan sehat

72

Presentase kelurahan memenuhi tatanan Kota Sehat ke 8 (kawasan dengan tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri)

Target Akhir RENSTRA

Realisasi

Tingkat Kemajuan

3 per 100.000 KH Per 1.000 KH %

4 < 100

5 92,67

6 100,00

< 14

7,87

100,00

< 0,9

0,38

100,00

per 100.000 pddk per 100.000 pddk Per 1.000 pddk per 100.000 pddk

7,15 (< 1 %)

10,34

44,62

106,39 (< 1 %)

101,82

100,00

38,61 (< 1 %)

46,82

21,26

67,49 (< 1 %)

62,85

100,00

angka sakit PTM

38,98

100,00

angka sakit PTM

12,50

100,00

angka sakit PTM

7,91

100,00

11,11 (2 Kel)

11,11

Per 1.000 pddk ≥ 15 thn Per 1.000 pddk ≥ 15 thn Per 1.000 pddk ≥ 15 thn %

100 (18 Kel)


1

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional

Terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang paripurna

2 Presentase Rumah Tangga disurvey yang ber – PHBS Cakupan fasilitas kesehatan sesuai standar atau terakreditasi menuju status PARIPURNA dan berkelanjutan Presentase UPT pelayanan kesehatan dasar dengan Survey Kepuasan Masyarakat minimal 75 Presentase masyarakat miskin yang mendapatkan layanan kesehatan dasar saat dibutuhkan

3 %

4 70

%

100 (6 UPT)

%

%

5 58,50

6 83,57

16 (2 UPT)

33,33

100

100

100,00

100

156,52

100,00

Dari tabel diatas pencapaian Realisasi Kinerja dibandingkan dengan target s.d akhir periode yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas KesehatanKota Mojokerto pada Tahun 2015– 2019 dapat dilihat, bahwa 10 indikator kinerja yang termasuk dalam IKU telah menunjukkan tingkat kemajuan 100% sesuai target akhir periode dalam RENSTRA. Namun masih ada 5 indikator kinerja yang masuk dalam IKU masih jauh dari target sesuai target akhir periode dalam RENSTRA. Diharapkan ini merupakan indikasi bahwa Dinas Kesehatan Kota Mojokerto harus tetap senantiasa fokus, konsisten dan bekerja keras dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator kinerja utamanya yang belum terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.


73

3.2. REALISASI ANGGARAN Dinas Kesehatan Kota Mojokerto pada Tahun 2015 mendapat alokasi anggaran

APBD

sebesar

Rp.

60.748.584.700,00,

Realisasi

sebesar

Rp. 55.961.135.368,62 Dengan rincian sebagai berikut : Pagu anggaran belanja tidak langsung Dinas Kesehatan pada awal tahun 2015 sebesar Rp. 14.894.911.900,00 (Empat belas milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah), Pagu anggaran belanja langsung Dinas Kesehatan padaawal tahun 2015 sebesarRp. 43.163.570.000,- (Empat puluh tiga milyar seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian : Belanja pegawai

: Rp. 2,876.665.000,-

Belanja barang/jasa : Rp. 29.582.986.000,Belanja modal

: Rp. 10.703.919.000,-

Setelah melalui proses P-APBD tahun 2015, pagu anggaran Dinas Kesehatan bertambah menjadi Rp. 45.513.672.800,- (Empat puluh lima milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian : Belanja pegawai

: Rp. 3.000.325.000,-

Belanja barang/jasa : Rp. 31.522.072.075,Belanja modal

: Rp. 10.991.275.725,-

Realisasi anggaran Dinas Kesehatan per 31 Desember 2015untuk belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 15.107.046.030,00. Sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 40.854.089.338,62 (Empat puluh milyar delapan ratus lima puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh dua sen), dengan rincian : Belanja pegawai

: Rp. 2.853.230.000,-

Belanja barang/jasa : Rp. 27.675.887.743,24 Belanja modal

74

: Rp. 10.324.971.595.38,-


Realisasi Anggaran per Program per 31 Desember 2015diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Per Program Per 31 Desember 2015

No.

Program

1

2

1 2

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Obat dan Perbekalan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengawasan Obat dan Makanan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Perbaikan Gizi Masyarakat Pengembangan Lingkungan Sehat Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Upaya Kesehatan Perorangan Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Pengelolaan / Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

TOTAL

Pagu 3

Realisasi

%

4

5

1,508,604,000 2,330,550,000

1,315,579,561,00 2,152,851,931,32

87.21 92.38

46,156,000

35,223,500,00

76.31

2,885,805,000 9,214,216,250 78,940,000 591,373,000

2,765,164,449,00 6,818,315,908,00 60,861,200,00 326,826,400,00

95.82 73.99 77.10 55.27

466,264,850 646,695,000 3,120,325,000

451,275,300,00 561,252,700,00 2,785,124,050,00

96.79 86.79 89.26

625,360,000 8,747,659,000

275,680,000,00 8,328,483,689.06

44.08 95.21

239,954,000

208,579,000,00

86.92

64,017,150

62,161,000,00

97.10

85,830,000

81,489,875,00

94.94

1,758,155,550 378,970,000

1,595,287,300,00 360,697,700,00

90.74 95.18

12,216,540,000

12,190,062,275.24

99.78

508,258,000

478,663,500,00

94.18

45,513,672,800

40,854,089,338.62

89.76


75

Realisasi Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Realisasi Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2015 No. 1

1) 2) 3) 4) * * * * 5) * * *

Sasaran/Indikator Kinerja Utama Program Prioritas

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

2 3 Sasaran Strategis 1.1Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Indikator Kinerja Utama : Angka kematian ibu per 100.000 KH Angka kematian bayi per 1.000 KH Prevalensi balita gizi buruk Angka kesakitan penyakit menular Incidence Rate DBD per 100.000 penduduk Angka kesakitan TB Paru BTA (+) per 100.000 penduduk Angka kesakitan Diare per 100.000 penduduk Angka kesakitan HIV/AIDS per 100.000 penduduk Angka kesakitan Penyakit Tidak Menular Angka kesakitan Penyakit Hipertensi per 100.000 peddk Angka kesakitan Penyakit Diabetes Militus per 100.000 peddk Angka kesakitan Penyakit Jantung per 100.000 peddk

4

% 5

Program Prioritas :

1 2

Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Perbaikan Gizi Masyarakat Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Upaya Kesehatan Masyarakat

3 4 5

508,258,000 85,830,000

478,663,500,00 81,489,875,00

94.18 94.94

646,695,000 3,120,325,000

561,252,700,00 2,785,124,050,00

86.79 89.26

9,214,216,250

6,818,315,908,00

73.99

Sasaran Strategis 2.1

Meningkatnya akses pada lingkungan yang bersih dan sehat Indikator Kinerja Utama : 6) 7)

Presentase kelurahan memenuhi tatanan Kota Sehat ke 8 (kawasan dengan tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri) Presentase Rumah Tangga disurvey yang ber – PHBS

Program Prioritas :

6 7

Pengembangan Lingkungan Sehat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

646,695,000 591,373,000

561,252,700,00 326,826,400,00

86.79 55.27


Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional 8)

Indikator Kinerja Utama : Cakupan fasilitas kesehatan sesuai standar atau terakreditasi menuju status PARIPURNA dan berkelanjutan

9)

Presentase UPT pelayanan kesehatan dasar dengan Survey Kepuasan Masyarakat minimal 75

76


Program Prioritas :

8 9 10

11 12 13 14 15

Standarisasi Pelayanan Kesehatan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Upaya Kesehatan Perorangan Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

625,360,000 2,885,805,000 8,747,659,000

275,680,000,00 2,765,164,449,00 8,328,483,689.06

44.08 95.82 95.21

1,758,155,550 239,954,000

1,595,287,300,00 208,579,000,00

90.74 86.92

78,940,000 85,830,000

60,861,200,00 81,489,875,00

77.10 94.94

378,970,000

360,697,700,00

95.18

Sasaran Strategis 3.1 Terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang paripurna Indikator Kinerja Utama : Presentase masyarakat miskin yang mendapatkan layanan kesehatan dasar saat dibutuhkan

16

Pengelolaan / Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

12,216,540,000

12,190,062,275.24

Pencapaian Kinerja dan Anggaran dapat dilihat dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2015

No. 1


% Rata-rata Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran

3

4

2 Sasaran Strategis 1.1

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1) 2) 3) 4) * * * * 5) * * *

Indikator Kinerja Utama : Angka kematian ibu per 100.000 KH Angka kematian bayi per 1.000 KH Prevalensi balita gizi buruk Angka kesakitan penyakit menular Incidence Rate DBD per 100.000 penduduk Angka kesakitan TB Paru BTA (+) per 100.000 penduduk Angka kesakitan Diare per 100.000 penduduk Angka kesakitan HIV/AIDS per 100.000 penduduk Angka kesakitan Penyakit Tidak Menular Angka kesakitan Penyakit Hipertensi per 100.000 peddk Angka kesakitan Penyakit Diabetes Militus per 100.000 peddk Angka kesakitan Penyakit Jantung per 100.000 peddk


77

99.78

Program Prioritas :

1 2 3 4 5

Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Perbaikan Gizi Masyarakat Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Upaya Kesehatan Masyarakat

119.36 109.80

94.18 94.94

128.43 113.21

86.79 89.26

109.21

73.99


Meningkatnya akses pada lingkungan yang bersih dan sehat Indikator Kinerja Utama : 6)

Presentase kelurahan memenuhi tatanan Kota Sehat ke 8 (kawasan dengan tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri) 7) Presentase Rumah Tangga disurvey yang ber – PHBS Program Prioritas :

6 7

Pengembangan Lingkungan Sehat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

109.05 193.99

86.79 55.27


Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional 8) 9)

8 9 10

11 12 13 14 15

Indikator Kinerja Utama : Cakupan fasilitas kesehatan sesuai standar atau terakreditasi menuju status PARIPURNA dan berkelanjutan Presentase UPT pelayanan kesehatan dasar dengan Survey Kepuasan Masyarakat minimal 75 Program Prioritas :

Standarisasi Pelayanan Kesehatan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Upaya Kesehatan Perorangan Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

75.00 93.46 100.00

44.08 95.82 95.21

109.20 127.71

90.74 86.92

140.67 131.33

77.10 94.94

100.00

95.18

Sasaran Strategis 3.1 Terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang paripurna Indikator Kinerja Utama : Presentase masyarakat miskin yang mendapatkan layanan kesehatan dasar saat dibutuhkan

16

78

Pengelolaan / Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

131.09

99.78


Sedangkan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya di Dinas Kesehatan Kota Mojokerto pada Tahun 2015, dapat dilihat dalam tabel 3.13, sebagai berikut:

Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2015 No. 1

1) 2) 3) 4) * * * * 5) * * *

1 2 3 4

5


% Rata-rata Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

2

3

4

5

Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Indikator Kinerja Utama : Angka kematian ibu per 100.000 KH Angka kematian bayi per 1.000 KH Prevalensi balita gizi buruk Angka kesakitan penyakit menular Incidence Rate DBD per 100.000 penduduk Angka kesakitan TB Paru BTA (+) per 100.000 penduduk Angka kesakitan Diare per 100.000 penduduk Angka kesakitan HIV/AIDS per 100.000 penduduk Angka kesakitan Penyakit Tidak Menular Angka kesakitan Penyakit Hipertensi per 100.000 peddk Angka kesakitan Penyakit Diabetes Militus per 100.000 peddk Angka kesakitan Penyakit Jantung per 100.000 peddk Program Prioritas : Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Perbaikan Gizi Masyarakat Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Upaya Kesehatan Masyarakat

119.36

94.18

100.00

109.80

94.94

100.00

128.43 113.21

86.79 89.26

100.00 100.00

109.21

73.99

100.00

Sasaran Strategis 2.1 Meningkatnya akses pada lingkungan yang bersih dan sehat Indikator Kinerja Utama : 6) Presentase kelurahan memenuhi tatanan Kota Sehat ke 8 (kawasan dengan tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri) 7) Presentase Rumah Tangga disurvey yang ber – PHBS Program Prioritas : 6 Pengembangan Lingkungan 109.05 86.79 100.00 Sehat 7 Promosi Kesehatan dan 193.99 55.27 100.00 Pemberdayaan Masyarakat


79

Sasaran Strategis 2.2 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional Indikator Kinerja Utama : Cakupan fasilitas kesehatan sesuai standar atau terakreditasi menuju status PARIPURNA dan berkelanjutan 9) Presentase UPT pelayanan kesehatan dasar dengan Survey Kepuasan Masyarakat minimal 75 Program Prioritas : 8 Standarisasi Pelayanan 75.00 44.08 100.00 Kesehatan 9 Obat dan Perbekalan Kesehatan 93.46 95.82 97.54 10 Pengadaan, Peningkatan dan 100.00 95.21 100.00 Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 11 Upaya Kesehatan Perorangan 109.20 90.74 100.00 12 Kemitraan Peningkatan 127.71 86.92 100.00 Pelayanan Kesehatan 13 Pengawasan Obat dan Makanan 140.67 77.10 100.00 14 Pengawasan dan Pengendalian 131.33 94.94 100.00 Kesehatan Makanan 15 Manajemen dan Kebijakan 100.00 95.18 100.00 Pembangunan Kesehatan 8)

16

Sasaran Strategis 3.1 Terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang paripurna Indikator Kinerja Utama : Presentase masyarakat miskin yang mendapatkan layanan kesehatan dasar saat dibutuhkan Pengelolaan / Penyelenggaraan 131.09 99.78 100.00 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dari tabel diatas program prioritas di Dinas Kesehatan Kota Mojokerto menunjukkan bahwa tingkat efisiensi antara rata-rata capaian kinerja dibandingkan dengan penyerapan anggaran hampir semua telah mencapai 100 %. Namun masih ada 1 program saja yang tingkat efisiensi belum

mencapai 100%,

Kesehatanuntuk

tingkat

yaitu :

Program

efisiensinya

hanya

Obat

dan Perbekalan

97,54%.Secara

umum

pelaksanaan program Obat dan Perbekalan Kesehatan telah dilaksanakan dengan baik untuk kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, dan Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan. Namun secara khusus, untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan utamanya untuk pengadaan obat generik PKD

80


Puskesmas dan pengadaan alat kesehatan bahan pakai habis masih ditemukan kendala karena dengan pengadaan barang melalui sistem epurchasing ada Penyedia (Distributor obat) tidak merespon permintaan obat dan alat kesehatan dari POKJA dan PPK secara langsung, maka kebutuhan obat dan alkes di puskesmas pemenuhannya agak terlambat. Sehingga untuk mengantisipasi pengadaan obat dan alkes tersebut dilakukan dengan pelelangan sederhana. Permasalahan yang ada, diantaranya : 1) Masih ada beberapa obat yang masuk e-katalog tetapi tidak dapat diadakan secara e-purchasing karena kuota kontrak payung antara Kemenkes dengan pabrikan untuk obat tertentu sudah dilampaui, sehingga terjadi kekosongan obat di Gudang Farmasi Kota (GFK) dan Puskesmas / Puskesmas Pembantu. 2) Masih ada pabrikan pemenang tender / kontrak payung yang tidak dapat memenuhi pesanan obat karena Pabrik Besar Farmasi (PBF) yang ditunjuk tidak merespon. 3) Target ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas 100 % dari keseluruhan 144 jenis obat/vaksin/perbekalan kesehatan, hanya terealisasi sebesar 72%. Pada tahun 2015 terpenuhi 104 jenis obat dari keseluruhan obat yang harus ada (144 jenis) di Puskesmas. Upaya-upaya Pemecahan Masalah yang ditempuh, yaitu : 1) Berdasarkan perencanaan ketersediaan obat dan vaksin pada tahun 2015 terpenuhi sebanyak 104 jenis item obat

(72%) merupakan

perencanaan kebutuhan Bottom Up disesuaikan dengan kasus-kasus penyakit yang ada dari obat dan vaksin yang dibutuhkan oleh masingmasing puskesmas untuk pelayanan kesehatan ke masyarakat. Sehingga utilitasnya akan berdampak tidak melakukan pemborosan uang negara. 2) Berdasarkan Kebijakan Kementrian Kesehatan dari Ditjen. Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan RI yang baru, sudah berubah dan telah berlaku bahwa Tata laksana obat indikator yang merupakan obat pendukung program kesehatan ibu, kesehatan anak, penanggulangan penyakit serta obat pelayanan kesehatan dasar yang banyak digunakan dan terdapat didalam Formularium Nasional


81

saat ini hanya terdiri dari 20 item/jenis obat dan vaksin saja yang harus tersedia di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas.

82


BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN 1.

Dinas

Kesehatan

Pemerintah

Kota

merupakan

satuan

Mojokerto

yang

kerja

perangkat

mempunyai

tugas

daerah pokok

menyelenggarakan sebagian urusan daerah di bidang kesehatan yang meliputi perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat serta pembinaan pengendalian dan pengawasan upaya kesehatan.

Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Dinas

Kesehatan

berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja, baik yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014 – 2019, maupun yang ditetapkan

dalam

Review

Rencana

Strategis

(Renstra)

Dinas

Kesehatan Tahun 2014 – 2019. 2.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Tahun 2015 ini menyajikan berbagai hasil pencapaian kinerja yang dilakukan selama periode tahun 2015. Berbagai capaian sasaran strategis tersebut mencerminkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran strategisnya.

3.

Hasil capaian kinerja sasaran secara umum dapat dikatakan memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan kategori sangat berhasil. Meskipun demikian masih ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian, diantaranya : a.

Capaian ketersediaan obat dan vaksin belum optimal, sebagai salah satu dampak pelaksanaan pengadaan lewat e-catalog, yang mana proses pengadaan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan produsen

yang

mampu

ditetapkan, memenuhi

namun kebutuhan

belum obat

keseluruhan yang

telah

direncanakan dan dipesan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. b.

Adanya keterbatasan pengangkatan CPNS karena adanya kebijakan moratorium, berdampak terhadap ketersediaan SDM Kesehatan dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan analisa beban kerja yang telah dilakukan.


83

4.2. SARAN 1.

Diperlukan komitmen dan dukungan dari semua pihak untuk pencapaian tujuan pembangunan kesehatan, tidak hanya dari sektor kesehatan saja, namun juga dari seluruh lintas sektor terkait.

2.

Diperlukan adanya percepatan pemanfaatan IT untuk perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan secara transparan dan akuntabel

3.

LKIP

sebagai

ukuran

penilaian

keberhasilan

kinerja

instansi

pemerintah secara akuntabel, namun tidak dapat dikesampingkan bahwasanya keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan tidak dapat dinilai hanya dalam jangka waktu 1 tahun saja, karena peningkatan

kesadaran

dan

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan kesehatan memerlukan waktu yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Mojokerto, 7 Maret 2015 KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO

ttd

Dra. CHRISTIANA INDAH WW., Apt MSi Pembina Utama Muda NIP. 19601113 198903 2 002

84


DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

Recommend Documents