KOMPETITIF Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang
DAFTAR ISI Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi dan Kemampuan Intelektuil Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Prof Dr.H.Sulbahri Madjir,SE.MM
_______ 1 – _13
Analisis Realisasi Penggunaan Anggaran Biaya Pemeliharaan Pada PT Semen Baturaja (Persero) Site Baturaja Eka Ery Wati,SE.MSi __________ ______________ 14 –_29 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi Palembang Sugiri Dinah,SE.MSi, Surya Adi Barka______ ________________30 –_44 Pengaruh Pengembangan Karier dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Baidhowi Abdi SE.MP _________ 45 – 55 Pengaruh Insentif dan Reward Terhadap Peningkatan Prestasi Kerja Karyawan PT PLN (PERSERO) WS2JB Umi Hasanah,SE.MM ______ _______ 56 – 65 Analisis Sikap dan Norma Subyektif Mahasiswa Terhadap Minat Masuk Pada Universitas Tridinanti Palembang. Rudy Chairuddin,SE.Msi_______ _ 66 - 83 Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Badan Perpustakaan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Ellen Sumiarni,SE.MM____ ________ 84 – 101 Analisis Kinerja Pelaksanaan Penagihan Pajak Pada KPP Pratama Kayu Agung Rusmida Jun Harahap, SE.MM
102– 118
Analisis Kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) Dan dana Perimbangan Terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Hasyunah,SE.MM ________ 119– 139 Pengaruh Iklim Kerja dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Dosen Pada Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang Alinadia,SE.MM ________________ 140 –153
Jurnal Kompetitif
Universtitas Tridinanti Palembang
ANALISA KINE RJA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PADA KPP PRATAMA KAYU AGUNG Rusmi da JH Hutabarat*) ABSTRACT This research studies about effectivity, coordination, and problem in collecting taxes. Moreover, tax collection performance which is done by KPP Pratama Kayu Agung in tax arrears liquefaction will be measured in this study. Data sample for this study are tax collecting data done by KPP Pratama Kayu Agung in 2010. The data is considered representing the latest tax collectionperformance.This study concludes several things, such : Tax collction performance is ineffective yet, since tax arreas liquefaction does not meet the target. As for the productivity, tax colletionperformance is not optimal yet, because it does not fullfil Standar Prestasi Juru Sita Pajak. Tax Colection internal coordination is fair. In the other hand, the tax collection external coordination has not met the same quality. Wajab Pajak, third party,or tax officer environment it self become problems that create hindrance in collecting taxes. Keywords : Effectivity, Coordination, Collecting Taxe. A. PENDAHULUAN Saat ini pajak merupakan sumber
utama
pembangunan
dana karena
untuk hampir
telah memberikan andil yang tidak sedikit dalam proses pengumpulan dana pembangunan.
sebagian besar sumber penerimaan
Demi
dalam Anggaran Pendapatan dan
penerimaan
Belanja Negara (APBN) berasal dari
pelayanan
pajak. Pajak telah menjadi tulang
pemerintah
punggung
berbagai
penggerak
roda
peningkatan pajak
kepada telah
dan
mutu
Wajib
Pajak,
melaksanakan
perubahan
kebijakan
pembangunan yang dominan. Wajib
peraturan perpajakan yang cukup
Pajak
signifikan, khususnya dalam hal
telah
pembangunan
menjadi demi
pahlawan berjalannya
sistem
perpajakan.
Pada
perpajakan
awal
pemerintahan negara. Sementara di
mulanya,
sisi lain, fiskus sebagai aparat yang
masih menganut Official Assessment
bertugas untuk memungut pajak juga
System,
yaitu
suatu
Indonesia
sistem
*Dosen Fakultas Ekonomi UTP
102
Jurnal Kompetitif
Universtitas Tridinanti Palembang
pemungutan pajak yang memberikan
tidak
wewenang
ketidakbenaran
kepada
pemerintah
benar.
Atas
dasar
inilah
kemudian
(fiskus) untuk menentukan besarnya
diterbitkannya Surat Tagihan Pajak
pajak yang terutang oleh Wajib
(STP) dan Surat Ketetapan Pajak
Pajak.
(SKP) yang selanjutnya menjadi
Pelaksanaan
Assessment
System
Official dilaksanakan
dasar penagihan pajak.
sampai dengan tahun 1967. Setelah Official
Assessment
diberlakukanlah
System,
Semi
Self
Utang pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak / Penanggung Pajak
tentu
saja
menuntut
tindakan
penagihan
Assessment System dan Withholding
diadakannya
System, mulai dari tahun 1968
pajak oleh aparat pajak khususnya
sampai dengan tahun 1983. Sistem
Seksi Penagihan pada suatu Kantor
ini merupakan sistem pemungutan
Pelayanan Pajak (KPP). Tindakan
pajak yang memberikan wewenang
penagihan yang dilakukan untuk
kepada
untuk
mencairkan tunggakan pajak Wajib
menentukan besarnya pajak yang
Pajak / Penanggung Pajak dimulai
terutang dan pada jenis pajak tertentu
dengan penerbitan Surat Teguran,
jumlah
penerbitan Surat Paksa, penerbitan
Wajib
Pajak
pajak
yang
terutang
ditentukan oleh pihak ketiga. Full
Surat
Self
yang
Penyitaan, mengumumkan adanya
selanjutnya disebut Self Assessment
lelang atas objek sita harta Wajib
System,
Pajak / Penanggung Pajak, dan
Assessment
System
kemudian
sistem
menggantikan
sebelumnya
dilaksanakan mulai
yang
tahun 1984
Perintah
Melaksanakan
terakhir pelaksanaan lelang. Oleh
karena
itu,
penulis
sampai dengan sekarang. Sistem
tertarik untuk melakukan analisa
yang menuntut Wajib Pajak untuk
kinerja pelaksanaan penagihan pajak
menghitung,
pada salah satu KPP, yaitu KPP
memperhitungkan,
membayar, dan melaporkan pajaknya
Pratama
sendiri ini bisa menjadi celah bagi
penelitian tersebut diharapkan dapat
Wajib Pajak untuk menghitung dan
memberikan pengetahuan yang lebih
melaporkan jumlah pajaknya dengan
mendalam bagi penulis mengenai
Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2014
Kayu
Agung.
Hasil
103
Jurnal Kompetitif
Universtitas Tridinanti Palembang
kegiatan penagihan pajak, kendala-
Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
kendala yang terjadi, dan dapat
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
memberikan masukan dan saran
(PPnBM), Pajak Tidak Langsung
yang berguna bagi KPP Pratama
Lainnya (PTLL), Pajak Bumi dan
Kayu Agung dalam usaha pencairan
Bangunan
tunggakan pajak.
Perolehan Hak atas Tanah dan
(PBB)
serta
Bea
KPP Pratama Kayu Agung
Bangunan (BPHTB) dalam wilayah
adalah salah satu instansi vertikal
kerjanya yaitu Kabupaten Ogan Ilir
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang
(OI) dan Kabupaten Ogan Komering
berada di bawah dan bertanggung
Ilir (OKI). KPP Pratama Kayu
jawab
Agung,
Kantor
langsung Wilayah
kepada
Kepala
dengan
KPP
DJP
Pratama Sekayu, merupakan kantor
Sumsel dan Kep. Bangka Belitung.
baru (pecahan) dari kantor induknya
Beroperasi
yaitu KPP Pratama Seberang Ulu.
sejak
(Kanwil)
bersama
tanggal
8
September 2008, KPP Pratama Kayu Agung
mempunyai
melaksanakan pelayanan,
tugas
penyuluhan, pengawasan
dan
penagihan kepada Wajib Pajak di
Tabel menyajikan mengenai
1.
dibawah
gambaran pelaksanaan
ini
umum penagihan
pajak di KPP Pratama Kayu Agung pada tahun 2010.
bidang Pajak Penghasilan (PPh), Tabel 1 SDM Juru Sita, Nilai Saldo Tunggakan, Target Penagihan dan Nilai Total Pencairan Tahun 2010 KPP Pratama Kayu Agung Jumlah Juru Sita per 1 Januari 2010
3 Orang
Nilai Saldo Tunggakan per 1 Januari 2010
Rp
15.318.382.611
Nilai Saldo Tunggakan per 31 Desember 2010
Rp
20.431.769.424
Target Pencairan Penagihan Tahun 2010
Rp
1.257.589.000
Nilai Total Pencairan Tahun 2010 Rp Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Kayu Agung
599.159.714
Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2014
104
Jurnal Kompetitif
Universtitas Tridinanti Palembang
Berdasarkan data dari Tabel 1
langkah-langkah yang akan diikuti
tersebut, diperoleh informasi bahwa
oleh
saldo tunggakan pajak KPP Pratama
penelitiannya. Berdasarkan kerangka
Kayu Agung pada akhir tahun 2010
pemikiran yang telah diuraikan dan
menunjukkan nilai tunggakan pajak
tujuan penelitian yang diharapkan,
yang semakin besar dibanding saldo
dalam penelitian ini menggunakan
tunggakan pajak awal tahun 2010.
metode deskriptif komparatif, yaitu
Dari Tabel tersebut juga diperoleh
suatu metode yang menggambarkan
informasi
sifat objek yang diteliti dengan cara
pula
bahwa
realisasi
peneliti
dalam
melakukan
pencairan atas tunggakan pajak atas
mengadakan
ketetapan yang terbit selama tahun
teori yang satu dengan yang lain, dan
2010 tidak dapat mencapai rencana
penelitian yang satu dengan yang
yang telah ditetapkan semula.
lain.
Dari latar belakang yang diuraikan
diatas
maka
penulis
perbandingan
Mengacu
pada
antara
ketentuan
tersebut dan sesuai dengan tujuan
tertarik untuk melakukan penelitian
penelitian
berjudul
Kinerja
menganalisa pelaksanaan penagihan
Pelaksanaan Penagihan Pajak Pada
pajak oleh Juru Sita Pajak dalam
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
mencairkan tunggakan pajak sesuai
Kayu Agung”.
dengan teori (peraturan) yang ada.
“Analisa
Perumusan
masalah
yang
akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu : “Bagaimana kinerja dari
2.
ini,
penulis
akan
Variabel dan Definisi
Operasional
pelaksanaan penagihan pajak yang
Variabel adalah konsep yang
dilakukan dalam rangka pencairan
mempunyai bermacam-macam nilai
tunggakan pajak di Kantor Pelayanan
berupa kuantitatif maupun kualitatif
Pajak Pratama Kayu Agung?”.
yang dapat berubah-ubah nilainya
B. METODE PENELITIAN
(Syofian Siregar:109). Sedangkan
1.
Rancangan Penelitian Rancangan
penelitian
definisi operasional adalah suatu definisi
yang
didasarkan
pada
karakteristik yang dapat diobservasi
merupakan pedoman yang berisi Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2014
105
Jurnal Kompetitif
Universtitas Tridinanti Palembang
dari apa yang sedang didefinisikan
No 1
(Syofian
Tabel 2 Variabel dan Definisi Operasional Definisi Operasional
Variabel Kinerja
Pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan. (John Whitmore:1997)
2
Siregar:
Penagihan Pajak
Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
121).
Indikator Efektivitas pelaksanaan penagihan pajak aktif dalam mencairkan tunggakan pajak pada tahun 2010 sesuai dengan Surat Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel No. SR-232/WPJ.03/2010 tentang Penetapan Target Pencairan Piutang Pajak 2010 Sesuai APBN-P. Produktivitas penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, Lelang, dst. dalam tahun 2010 sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 01/PJ.045/2007 tentang Kebijakan Penagihan Pajak.
(UU PPSP)
3. Prosedur Pengumpulan Data a. Wawancara, dengan mengadakan
d.
Dokumenter,
dengan
cara
memperoleh data dengan mengutip data atau catatan
komunikasi langsung secara lisan
yang disediakan perusahaan.
dengan C. HASIL PENELITIAN DAN
pihak yang diteliti. b. Observasi, melakukan pengamatan
PEMBAHASAN
langsung untuk memperoleh data.
1.
c.
Pencairan Tunggakan Pajak
Kuisioner,
memberikan
dengan
daftar
cara
pertanyaan
kepada pihak yang dianggap perlu.
Analisa P encapaian Tar get Untuk
mengevaluasi
menentukan tindakan
dan
penagihan
pajak yang dilakukan pihak KPP
Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2014
106
Jurnal Kompetitif
Pratama
Universtitas Tridinanti Palembang
Kayu
dalam
pajak tahun 2010 untuk KPP Pratama
pencairan
Kayu Agung adalah sebesar Rp
tunggakan pajak, diperlukan suatu
1.257.589.000,00. Adapun aktivitas
indikator keberhasilan sebagai dasar
tertentu adalah proses pelaksanaan
penilaian untuk menarik simpulan.
tindakan penagihan pajak yang telah
memenuhi
Agung
target
Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi seorang
yang
atau
dituntut
suatu
dari
perbuatan.
dilakukan oleh pihak KPP Pratama Kayu
adalah
tunggakan
target
yang
Seksi
Pada pembahasan bagian ini, penulis akan mencoba melakukan
telah
analisis mengenai efektivitas kinerja
ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan
pelaksanaan penagihan pajak KPP
Surat Kepala Kanwil DJP Sumsel
Pratama
dan
SR-
mencapai target pencairan tunggakan
232/WPJ.03/2010 tanggal 17 Juni
pajak pada tahun 2010 berdasarkan
2010
data pada tabel 3 di halaman berikut
Kep.
pajak
pencairan
khususnya
Penagihan.
Sedangkan yang dimaksud dengan target
Agung
Babel
tentang
Nomor
Penetapan
Target
Pencairan Piutang Pajak 2010 Sesuai
Kayu
Agung
dalam
ini.
APBN-P, target pencairan tunggakan Tabel 3 Ikhtisar Kinerja Penagihan Pajak Tahun 2010 KPP Pratama Kayu Agung Target Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2010
Nilai Saldo Tunggakan Awal Tahun 2010
Penambaha n Tunggakan Pajak Tahun 2010
(1)
(2)
(3)
1.257.589.00 0
15.318.382.6 11
5.717.546.52 7
Realisasi Pengurangan (Pencairan) Tunggakan Pajak Tahun 2010 Akibat Tanpa Penagihan Penagihan Jumlah Aktif Aktif (6) = (4) + (4) (5) (5) 415.672.00 183.487.71 599.159.71 0 4 4
Nilai Saldo Tunggakan Akhir Tahun 2010 (7) = (2) + (3) - (6) 20.431.769.4 24
Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Kayu Agung
Berdasarkan
data
Ikhtisar
bahwa pencairan tunggakan pajak
Kinerja Penagihan Pajak Tahun 2010
pada tahun 2010 belum mencapai
KPP Pratama Kayu Agung pada
target yang telah ditetapkan. Adapun
Tabel 3 di atas diperoleh informasi
perbandingan
Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2014
nilai
Realisasi
107
Jurnal Kompetitif
Universtitas Tridinanti Palembang
Pencairan Tunggakan Pajak Tahun
415.672.000,00…(4)
2010 terhadap nilai Target Pencairan
Target Pencairan Tunggakan Pajak :
Tunggakan Pajak Tahun 2010 dapat
1.257.589.000,00
…(1)
dilihat pada rasio sebagai berikut:
Rasio = (4) / (1)
= 33,05%
Realisasi
Pencairan
Tunggakan
Pajak: 599.159.714,00
…(6)
Berdasarkan perhitungan di atas
diperoleh
informasi
Target Pencairan Tunggakan Pajak:
Rasio
1.257.589.000,00
…(1)
Pencairan Tunggakan Pajak Akibat
Rasio = (6) / (1)
= 47,64%
Penagihan Aktif terhadap Target
Berdasarkan perhitungan di atas
diperoleh
informasi
bahwa
Perbandingan
bahwa Realisasi
Pencairan Tunggakan Pajak tahun 2010 adalah sebesar 33,05%.
Rasio Perbandingan Realisasi Total
Lebih jauh lagi, penulis akan
Pencairan Tunggakan Pajak terhadap
melakukan
perhitungan
rasio
Target Pencairan Tunggakan Pajak
mengenai
perbandingan
nilai
tahun 2010 adalah sebesar 47,64%.
Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak
Dengan rasio tersebut, kita
Tahun 2010 Akibat Penagihan Aktif
belum dapat mengambil kesimpulan
terhadap
mengenai
Pajak Awal Tahun 2010 sebagai
efektivitas
pelaksanaan
penagihan pajak karena di dalam
berikut:
rasio
Realisasi
tersebut
juga
termasuk
nilai
Saldo Tunggakan
Pencairan
Akibat
pencairan tunggakan pajak tanpa
Penagihan
penagihan aktif. Selanjutnya penulis
415.672.000,00…(4)
akan melakukan perhitungan rasio
Saldo Tunggakan Pajak Awal Tahun
mengenai
: 15.318.382.611,00 …(2)
perbandingan
nilai
Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak
Rasio = (4) / (2)
Tahun 2010 Akibat Penagihan Aktif terhadap Tunggakan
nilai
Target
Pajak
Pencairan
Tahun
2010
sebagai berikut: Realisasi Penagihan
Aktif
:
= 2,71%
Berdasarkan perhitungan di atas Rasio
diperoleh
informasi
Perbandingan
bahwa Realisasi
Pencairan Tunggakan Pajak Akibat
Pencairan Aktif
Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2014
Akibat :
Penagihan
Aktif
terhadap
Saldo
Tunggakan Pajak Awal Tahun 2010
108
Jurnal Kompetitif
Universtitas Tridinanti Palembang
adalah sebesar 2,71%.
mempunyai
Dari perhitungan-perhitungan rasio
tersebut,
kita
signifikan
telah
1. Rasio
dalam
yang
mengurangi
saldo tunggakan pajak.
mendapatkan nilai dari tiga jenis rasio yaitu:
dampak
Dari
penjelasan-penjelasan
tersebut di atas, penulis mengambil Perbandingan
Realisasi
kesimpulan
bahwa
pelaksanaan
Total Pencairan Tunggakan Pajak
penagihan pajak oleh Juru Sita Pajak
terhadap
Pencairan
pada KPP Pratama Kayu Agung
Tunggakan Pajak tahun 2010,
tahun 2010 dari segi pencairan
sebesar
tunggakan pajak belum efektif karena
Target
47,64%.
menjelaskan
Rasio
bahwa
ini target
tidak
dapat
mencapai
Target
pencairan tunggakan pajak tahun
Pencairan Tunggakan Pajak Tahun
2010 tidak tercapai.
2010.
2. Rasio
Perbandingan
Pencairan
Realisasi
Tunggakan
Pajak
Akibat Penagihan Aktif terhadap
2.
Analisa P
roduktivitas
Pelaksanaan Penagihan Pajak Untuk
mengukur
seberapa
Tunggakan
optimal produktivitas pelaksanaan
Pajak tahun 2010, yaitu sebesar
penagihan aktif yang dilakukan oleh
33,05%. Rasio ini menjelaskan
Seksi Penagihan KPP Pratama Kayu
bahwa
Agung, maka
Target
Pencairan
pelaksanaan
penagihan
yang menjadi fokus
aktif yang dilakukan oleh Juru
pengukuran adalah kinerja Juru Sita
Sita Pajak belum optimal dalam
Pajak. Kinerja tersebut dilihat dari
mencapai target pencairan pajak.
tindakan dalam proses pelaksanaan
3. Rasio
Perbandingan
Realisasi
penagihan
pajak
yang
dimulai
Pajak
pelaksanaan Surat Paksa, SPMP,
Akibat Penagihan Aktif terhadap
sampai dengan pelaksanaan Lelang.
Saldo Tunggakan Pajak Awal
Sebagai informasi, Seksi Penagihan
Tahun 2010, yaitu sebesar 2,71%.
KPP Pratama Kayu Agung memiliki
Rasio ini menjelaskan bahwa
tiga orang Juru Sita Pajak Negara
kontribusi pencairan tunggakan
(JSPN) pada tahun 2010.
Pencairan
dari
Tunggakan
penagihan
aktif
Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2014
tidak
Indikator yang dipergunakan
109
Jurnal Kompetitif
Universtitas Tridinanti Palembang
sebagai
pengukuran
adalah
Surat
Jenderal
produktivitas
Edaran
Pajak
Direktur
Nomor
SE
-
01/PJ.045/2007 tanggal 9 April 2007
tentang Kebijakan Penagihan Pajak. Standar Prestasi Juru Sita untuk KPP Pratama dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.
Tabel. 4 Standar Prestasi Juru Sita Pajak Negara (JSPN) Tahun 2010 KPP Pratama Kayu Agung
Standar Ukuran Satuan Kegiata n Satuan Pelaku Satuan Periode
Pelaksanaa n Surat Paksa
Pelaksanaa n SPMP
Pelaksanaa n Lelang
Pemblokira n Rekening
Pencegaha n
Penyanderaa n
20
10
2
8
4
Tidak ada Target
per JSPN
per JSPN
per KPP
per JSPN
per KPP
-
per Bulan
per Bulan
per Triwulan
per Bulan
per Bulan
-
Sumber: Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 01/PJ.045/2007 1.
Surat P aksa (SP) dan Surat
Melakukan Penyitaan (SPMP) Tahun
Perintah Mel akukan Pen yitaan
2010 oleh Seksi Penagihan Pajak
(SPMP)
KPP Pratama Kayu Agung dapat
Produktivitas
pelaksanaan
dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini.
Surat Paksa (SP) dan Surat Perintah Tabel 5 Produktivitas Pelaksanaan Surat Paksa dan SPMP Tahun 2010 KPP Pratama Kayu Agung Pelaksanaan Surat Paksa (SP) Jumlah Surat Paksa (lbr)
(Rp)
80
246.756.884
Pencairan Piutang (Rp) 19.100.000
Pelaksanaan SPMP Pencairan Piutang (Rp)
Jumlah SPMP (lbr) 0
(Rp) 0
0
Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Kayu Agung
Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2014
110
Jurnal Kompetitif
Berdasarkan
Universtitas Tridinanti Palembang
data
dari
Tabel
5
tersebut, maka Seksi Penagihan KPP Pratama
Kayu
Agung
telah
melakukan pelaksanaan Surat Paksa
Direktur Jenderal Pajak. 2.
Pelaksanaan Lelang, emblokiran Rekening, Pencegahan, dan Penyanderaan
rata-rata 2 lembar per bulan per JSPN dalam tahun 2010. Rincian
perhitungannya
Produktivitas Lelang,
adalah
pelaksanaan
Pemblokiran
Pencegahan,
dan
Rekening,
Penyanderaan
sebagai berikut:
Tahun 2010 oleh Seksi Penagihan
Jumlah Pelaksanaan SP Tahun 2010:
Pajak KPP Pratama Kayu Agung,
80 lembar SP
diketahui bahwa selama tahun 2010
Jumlah Jurusita Pajak : 3 orang
Seksi Penagihan KPP Pratama Kayu
Periode Penilaian: 12 Bulan
Agung tidak pernah melaksanakan
Rasio Pelaksanaan SP per JSPN per
Lelang,
bulan: 80 lembar SP / 3 JSPN x 12
Pencegahan,
bulan = 2 lembar SP per JSPN per
Dengan
kata
bulan
Lelang,
Pemblokiran
Berdasarkan Standar Prestasi Jurusita
yang
ditetapkan
oleh
Pemblokiran dan
Rekening,
Penyanderaan.
lain,
pelaksanaan Rekening,
Pencegahan, dan Penyanderaan pada KPP Pratama Kayu Agung tahun
Direktur Jenderal Pajak, pelaksanaan
2010
Surat Paksa KPP Pratama Kayu
Prestasi Jurusita yang ditetapkan oleh
Agung tahun 2010 belum mencapai
Direktur Jenderal Pajak.
standar yang ditetapkan.
belum
mencapai
Dari
Standar
perhitungan
Berdasarkan data dari Tabel
perhitungan
di
4.5 pula, diketahui bahwa selama
mengetahui
bahwa
tahun 2010 Seksi Penagihan KPP
pelaksanaan penagihan aktif tahun
Pratama Kayu Agung tidak pernah
2010
melaksanakan
memenuhi Standar Prestasi Jurusita,
penerbitan
dan
secara
atas,
yaitu
lain, pelaksanaan SPMP pada KPP
SPMP,
Pratama Kayu Agung tahun 2010
Rekening,
belum mencapai Standar Prestasi
Penyanderaan
Jurusita
Penanggung Pajak.
ditetapkan
Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2014
oleh
pelaksanaan
dapat
produktivitas
keseluruhan
penyampaian SPMP. Dengan kata
yang
kita
-
Surat
Lelang,
belum
Paksa,
Pemblokiran
Pencegahan, Wajib
Pajak
dan /
111
Jurnal Kompetitif
Oleh
Universtitas Tridinanti Palembang
karena
mengambil
itu,
kesimpulan
penulis
Banding
oleh
Seksi
Pelayanan
bahwa
kepada Seksi Penagihan, ketepatan
produktivitas pelaksanaan penagihan
waktu
pajak tahun 2010 pada KPP Pratama
membantu
Kayu Agung belum optimal secara
pengiriman Surat Teguran dan tindak
keseluruhan.
lanjut
3.
Analisis K
oordinasi
Pelaksanaan Penagihan Pajak Dalam
pengiriman
ini
akan
ketepatan
lainnya
waktu
kepada
Wajib
Pajak/Penanggung Pajak. Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang
melaksanakan
tidak
ditemukan,
maka
penagihan pajak, Seksi Penagihan
pengawasan
KPP Pratama Kayu Agung tidak bisa
(Waskon)
melaksanakan semua tugas-tugasnya
Penagihan untuk menemukan lokasi
tanpa melakukan koordinasi dengan
Wajib
pihak lain yang terkait. Adapun
berada. Seksi Waskon juga dapat
koordinasi yang dilakukan oleh Seksi
memberikan bimbingan konsultatif
Penagihan
Kayu
kepada Wajib Pajak yang ingin
Agung adalah koordinasi dengan
melunasi utang pajaknya. Dengan
pihak intern KPP dan pihak ekstern
kata lain, koordinasi yang baik
KPP.
dengan Seksi Pelayanan dan Seksi
1.
Pengawasan dan Konsultasi dapat
KPP
Pratama
Koordinasi Intern KPP Koordinasi
Intern
KPP
meliputi koordinasi dengan Seksi
(Waskon),
a.
b.
Koordinasi
Seksi
Pajak
dengan
Seksi
Pemeriksaan. Kinerja penagihan memang diukur dari penagihan aktif, yaitu
Koordinasi
dengan
Seksi
dari
Pelayanan
dan
Seksi
sampai
Pengawasan dan Konsultasi.
STP,
membantu
Pajak/Penanggung
dan Seksi
Pemeriksaan.
bisa
Konsultasi
membantu Seksi Penagihan dalam
Pelayanan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi
dan
Seksi
pemberitahuan dengan
Surat
Lelang.
Paksa Namun,
persuasi yang dilakukan petugas
Dalam hal pengiriman berkas
pemeriksa
SKPKB,
Surat
Pajak/Penanggung Pajak pada saat
Surat
pemeriksaan,
Keputusan
SKPKBT,
Pembetulan,
Keputusan Keberatan, atau Putusan
Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2014
terhadap
akan
Wajib
memperkecil
jumlah tunggakan yang harus dicapai
112
Jurnal Kompetitif
Universtitas Tridinanti Palembang
melalui penagihan aktif mengingat
Negeri, atau pihak lain dalam rangka
jumlah tunggakan pajak yang selalu
penagihan pajak.
besar.
a. Selain itu, dalam hal STP,
Surat
dengan
pihak
Pemerintah Daerah (Pemda)
SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan,
Koordinasi
Koordinasi
dengan
pihak
Keputusan
Pemerintah Daerah, yaitu Pemda
Keberatan, atau Putusan Banding
Ogan Ilir dan Pemda Ogan Komering
harus diselesaikan melalui penagihan
Ilir,
aktif,
pencarian
maka
membantu
pemeriksa
dalam
bentuk
lokasi
Wajib
Penagihan,
Pajak/Penanggung Pajak, hal ini
khususnya Juru Sita Pajak dalam
karena meskipun arsip keterangan
menemukan alamat/harta kekayaan
domisili ataupun KTP yang diperoleh
Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Hal
bersifat
ini
kenyataannya
juga
Seksi
dapat
dilakukan
akan
berguna
untuk
resmi,
namun
pencarian
pada Wajib
meringankan tugas Juru Sita dalam
Pajak/Penanggung
hal pemberitahuan Surat Paksa.
semudah yang dibayangkan. Dalam
2.
hal ini peran Pemerintah Daerah
Koordinasi Ekstern KPP Koordinasi
dilakukan
Ekstern
berdasarkan
KPP
Pasal
5
Pajak
tidak
mengenai masalah perubahan data tata kota sangat diperlukan. Pihak
Undang-Undang Nomor 19 Tahun
Pemerintah
2000
memberitahukan perubahan tersebut
tentang
Perubahan
atas
Daerah
Undang-Undang Nomor 19 Tahun
kepada
1997
setidaknya pihak Pemerintah Daerah
tentang
Penagihan
Pajak
KPP
diharapkan
dengan Surat Paksa (PPSP). Dalam
memiliki
pasal
sehingga
tersebut
dijelaskan
bahwa
setempat
basis
data
yang
kesulitan
atau
baik dalam
dalam pelaksanaan tugasnya, Juru
menemukan
Sita Pajak (atas nama Dirjen Pajak)
tempat
dapat meminta bantuan Kejaksaan,
Pajak/Penanggung
Departemen Kehakiman, Pemerintah
perbedaan nama alamat dapat diatasi.
Daerah setempat, Badan Pertahanan
Demikian juga dalarn hal
setempat, Perhubungan
Direktorat Laut,
usaha
Jenderal
Pemerintah
Pengadilan
mengetahui
Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2014
tempat tinggal
Wajib
Pajak
Daerah bahwa
atau
karena
setempat ada
Wajib
113
Jurnal Kompetitif
Universtitas Tridinanti Palembang
Pajak/Penanggung
Pajak
yang
dengan KPP Pratama. Sedangkan
pindah, maka Pemerintah Daerah
untuk tingkat kelurahan/kecamatan,
seyogyanya
dapat
koordinasi yang dilakukan masih
memberikan
informasi
membantu tersebut
kepada KPP. Walaupun sebenarnya pemberitahuan
tersebut
bersifat informal. b.
Koordinasi dengan pihak Bank
adalah
Koordinasi pihak KPP dengan
kewajiban Wajib Pajak/Penanggung
pihak
Pajak yang bersangkutan, namun
pengajuan usulan untuk melakukan
informasi dari Pemerintah Daerah
pemblokiran rekening Wajib Pajak/
setempat akan membantu KPP untuk
Penanggung Pajak yang memiliki
dicocokkan
yang
tunggakan
diberikan Wajib Pajak/Penanggung
Penyitaan
Pajak, sehingga dalam hal Wajib
Pajak/Penanggung
Pajak
Pajak/Penanggung
disimpan
yang berupa
dengan
ditemukan,
data
Pajak
melalui
tidak
Kelurahan
tersebutlah
keterangan
ditemukannya
Wajib
Pajak
perbankan
adalah
pajak
dalam
yang
besar.
kekayaan
di
bank
Wajib yang
deposito berjangka, tabungan, saldo
tidak
rekening koran, giro atau bentuk lain
atau
yang dipersamakan dengan itu yaitu
Penanggung Pajak dapat diperoleh.
dengan cara pemblokiran rekening.
Dengan adanya koordinasi yang baik
Namun pada kenyataannya,
antara Pemerintah Daerah dengan
perangkat
pihak KPP, proses penagihan dapat
undang-undang tidak memadai untuk
terus
melakukannya.
dilaksanakan
untuk
yang
tersedia
Dalam
hal
pada
ini
menghindari penumpukan tunggakan
terdapat benturan antara kerahasiaan
pajak.
bank dengan hak mendahulu pajak. Pada
Dengan
benturan
koordinasi antara Seksi Penagihan
tindakan
penagihan
dengan Pihak Pemda setempat belum
mencairkan tunggakan pajak kurang
berjalan
sebagaimana
bisa memadai.
Kualitas
koordinasi
dipengaruhi peraturan
kenyataannya,
oleh yang
mestinya. ini
tidak baku
juga adanya
mengenai
ketentuan koordinasi antara Pemda
Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2014
c.
Koordinasi
terjadi
maka
aktif
untuk
dengan
pihak
Kepolisian Koordinasi
dengan
pihak
ekstern lainnya adalah dengan pihak
114
Jurnal Kompetitif
Universtitas Tridinanti Palembang
Kepolisian, dalam hal ini Kepolisian
9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
Resort Ogan Ilir dan Kepolisian
dilakukan dalam bentuk pencegahan
Resort Ogan Komering Ilir. Bentuk
kepada
koordinasi dengan pihak kepolisian
Pajak untuk meninggalkan wilayah
ini terutama dilakukan dalam hal
Negara
Kesatuan
pelaksanaan penyitaan atas aset milik
Indonesia,
yang
Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan
menyangkut urusan piutang negara.
penyanderaan. Hal ini dilakukan
Akan tetapi upaya pencegahan ini
karena adakalanya dalam proses
harus memenuhi syarat kualitatif dan
penyitaan aset atau penyanderaan,
syarat
Wajib
dilaksanakan
Pajak/Penanggung
Pajak
Wajib
Pajak/Penanggung
Republik
dalam
kuantitatif
hal
ini
agar
kepada
bisa Wajib
melakukan perlawanan/ penolakan
Pajak/Penanggung Pajak seperti yang
secara aktif. Dengan pengawalan dan
dijelaskan pada bab sebelumnya.
pengawasan keamanan
pihak
Kepolisian,
pelaksanaan
penyitaan
Selama
ini
pihak
KPP
Pratama Kayu Agung khususnya
oleh Juru Sita Pajak dapat lebih
Seksi
Penagihan
terjamin.
berhubungan
belum
atau
pernah
melakukan
Dalam kondisi sebenarnya,
koordinasi dengan pihak Kantor
KPP Pratama Kayu Agung belum
Imigrasi untuk melakukan upaya
pernah
pencegahan terhadap Wajib Pajak/
sekali
pun
berkoordinasi
dengan pihak Kepolisian dalam hal
Penanggung
pelaksanaan penagihan pajak aktif.
dikarenakan KPP Pratama Kayu
Hal ini disebabkan karena tidak
Agung merasa tidak perlu melakukan
adanya
atau
hal tersebut karena menilai bahwa
penyitaan aset Wajib Pajak yang
syarat kualitatif untuk dilakukannya
memerlukan bantuan keamanan dari
tindakan pencegahan terhadap Wajib
pihak Kepolisian selama tahun 2010
Pajak/Penanggung
d.
terpenuhi. Dengan kata lain Juru Sita
pelaksanaan
Koordinasi
SPMP
dengan
pihak
Keimigrasian Koordinasi dengan Kantor
Pajak.
Hal
Pajak
ini
tidak
Pajak KPP Pratama Kayu Agung menilai
bahwa
Wajib
Imigrasi sesuai dengan Pasal 11 ayat
Pajak/Penanggung Pajak di wilayah
(1) huruf b Undang-Undang Nomor
kerjanya mempunyai itikad baik
Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2014
115
Jurnal Kompetitif
Universtitas Tridinanti Palembang
untuk melunasi utang pajaknya.
Intern KPP ini sudah cukup baik,
D. SIMPULAN DAN SARAN
dimana telah terciptanya kerja
Berdasarkan sebelumnya, beberapa
pembahasan
penulis
mengambil
kesimpulan
sebagai
berikut: 1.
yang
tersebut
baik
antar
untuk
kelancaran
seksi
mendukung
proses
penagihan
pajak.
Pelaksanaan
penagihan
pajak
b. Koordinasi Ekstern KPP, yaitu
aktif oleh Juru Sita Pajak Negara
koordinasi pihak KPP Pratama
pada KPP Pratama Kayu Agung
Kayu
tahun 2010 dari segi pencairan
Pemerintah
tunggakan pajak belum efektif
pihak Bank, pihak Kepolisian, dan
karena tidak dapat mencapai
pihak Keimigrasian. Koordinasi
Target
Ekstern KPP ini belum dapat
Pencairan
Tunggakan
Agung
dikatakan baik.
didasari oleh perhitungan Rasio
Adapun
Pencairan
Realisasi
Tunggakan
Pajak
dapat
dengan
Daerah
Pajak Tahun 2010. Hal ini
Perbandingan
3.
sama
(Pemda),
saran-saran
penulis
berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:
Target
1. KPP
Tunggakan
yang
kemukakan
Akibat Penagihan Aktif terhadap Pencairan
pihak
Pratama
Kayu
Agung
Pajak tahun 2010, yaitu sebesar
sebaiknya menambah jumlah Juru
33,05%.
Sita Pajak-nya, mengingat luasnya
Koordinasi sehubungan dengan
wilayah kerja dari KPP Pratama
pelaksanaan
pajak
Kayu Agung, sebagai langkah
yaitu
awal
dapat
penagihan
dibagi
Koordinasi
Intern
dua, KPP
dan
Koordinasi Ekstern KPP. a. Koordinasi
Intern
KPP,
untuk
meningkatkan
produktivitas penagihan.
pelaksanaan Selain
menambah
yaitu
jumlah Juru Sita Pajak, KPP
koordinasi antara Seksi Penagihan
Pratama Kayu Agung sebaiknya
dengan Seksi Penagihan dengan
mengusulkan
Seksi Pelayanan, Seksi Waskon,
pelatihan sehingga Juru Sita Pajak
dan Seksi Pemeriksaan pada KPP
lebih terampil dan efektif dalam
Pratama Kayu Agung. Koordinasi
melaksanakan tugasnya.
Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2014
pendidikan
dan
116
Jurnal Kompetitif
2. Jika
Universtitas Tridinanti Palembang
penambahan
tersebut
tidak
pegawai
memungkinkan,
KPP Pratama Kayu Agung dapat membentuk tim Satgas Penagihan yang beranggotakan pegawai dari seksi
lain.
Hal
ini
menunjang
dapat
produktivitas
pelaksanaan penagihan pajak dari sisi administrasi, sehingga KPP Pratama Kayu Agung setidaknya dapat mencapai Standar Prestasi Juru Sita Pajak. 3. Berkaitan
dengan
koordinasi
pelaksanaan penagihan pajak pada KPP
Pratama
Kayu
Agung,
penulis menyarankan agar: a. Seksi Penagihan tetap menjaga koordinasi yang sudah terjalin dengan baik di tingkat Intern KPP,
yaitu
dengan
Seksi
Pelayanan, Seksi Waskon, dan Seksi Pemeriksaan pada KPP Pratama Kayu Agung. b. KPP
Pratama
sebaiknya
Kayu
Agung
meningkatkan
koordinasi dan kerja sama kepada pihak Ekstern KPP, yaitu kepada pihak Pemerintah Daerah,
pihak
Bank, pihak Kepolisian, dan pihak Keimigrasian untuk kelancaran proses
pelaksanaan
penagihan
pajak.
Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2014
DAFTAR RUJUKAN Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-19/PJ./1995 Tentang Pedoman Tata Usaha dan Penagihan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-474/PJ/2002. ____________Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP474/PJ/2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP645/PJ./2001 Tentang Bentuk, Jenis, dan Kode Kartu, Formulir, Surat, dan Buku yang Digunakan dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. ____________Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER38/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak. Kantor Wilayah DJP Sumatera Sealatan dan Kep. Bangka Belitung. Surat Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Babel Nomor SR232/WPJ.03/2010 tentang Penetapan Target Pencairan Piutang Pajak 2010 Sesuai APBN-P. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumu dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan
117
Jurnal Kompetitif
Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009. ____________Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007. ____________Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK.04/2000 Tentang Syarat-syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak Seketika. ____________Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan
Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2014
Universtitas Tridinanti Palembang
Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus. ____________Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Siregar, Syofian Ir., MM. 2010. Statistika Deskriptif Untuk Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers. Soemitro, Rochmat. SH,. 1992. Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung: Eresco. Soemitro, Rochmat. SH,. 1998. Asas dan Perpajakan 2. Bandung: Refika Aditama.
118
