KOMPETITIF _____________________________________________________________________________________________
Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang Dewan Redaksi Pelindung
: Prof. Dr. Ir. Edizal AE ( Rektor )
Pembina
: Syaiful Sahri,SE.MSi (Dekan Fakultas Ekonomi) Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, SE.,M.M
Pimpinan Umum
: Hj.Nina Fitriana, SE.,M.Si
Ketua Penyunting
: Msy.Mikial,SE.,Ak.,M.Si
Penyunting Ahli
: Prof. Dr. H. Masngudi, APU ( Universitas Borobudur) Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, SE.,M.M (UTP) Prof. Dr. H.Taufiq Marwah, SE.,M.Si (Universitas Sriwijaya) Dr. Kamaluddin,SE.,M.M (Universitas Bengkulu) Dr. Helmi Yazid,SE.,M.Si (Univ. Sultan Ageng Tirtayasa)
Penyunting Pelaksana : Sugiri Dinah, SE.,M.Si, Amrillah Azrin,SE.MM, Lusia Nargis, SE.,M.Si, Rizal Effendi,SE.MSi Sekretariat
: Muhammad Said, SE.MSi (Pembantu Umum) : Ernawati.SE.Ak (Keuangan) : Yun Suprani,SE.MSi (Administrasi)
Penerbit
: Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang
Alamat Redaksi
: Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang Jl. Kapt. Marzuki No.2446 Kamboja Palembang 30129 Telp. 0711-354654 E-mail :
[email protected]
Jurnal “Kompetitif” adalah jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dan kajian analisis kritis dalam bidang manajemen, akuntansi dan perbankan. Jurnal ini terbit 2 (dua) kali dalam setahun (Januari, Juli) dan bertujuan untuk menyebarkan hasil-hasil penelitian dan kajian analisis kritis dalam bidang manajemen, akuntansi dan perbankan kepada masyarakat ilmiah.
KOMPETITIF Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang
DAFTAR ISI Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam Kamsrin Sa’i 1 -11 Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin Msy. Mikial 12 – 20 Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rizal Effendi 21 – 32 Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Sumatera Selatan Amrillah Azrin 33 - 42 Analisa Hubungan Kekayaan Bersih Wajib Pajak Badan Dengan Beban Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Sonang PP 43 - 57
Persepsi Konsumen Terhadap Persaingan Antar Merek Melalui Iklan (Studi Kasus Persaingan Antar Produk Deterjen Rinso Dan So Klin) Lusia Nargis
58 - 69
Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pendidikan dan Tanggungan Keluarga Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang Meti Zuliyana 70 – 78 Evaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Prodexim Palembang Kusminaini Armin
79 – 90
Pengaruh Disiplin Kerja dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang Nina Fitriana , Agustina M 91 – 100 Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Dan Prinsip Value For Money Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Rosalina Pebrica Mayasari 101 – 113
Jurnal Kompetitif Fakultas Ekonomi - Universitas Tridinanti Palembang
ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN Rizal Effendi *)
ABSTRACT This study aims to analyze the effect of local revenue (PAD) of the local government expenditures Musi Banyuasin, analyzing the effect of the balance of funds to local government expenditures Musi Banyuasin and determine the level of independence that had been reached by the district Musi Banyuasin The results at the district Musi Banyuasin in the period 2007-2010 shows that the revenue (PAD), and Fund Balance has effectiveness against government expenditures Musi Banyuasin. But the effectiveness of Revenue does not have any significant influence on regional spending Musi Banyuasin, while the effectiveness of the Balanced Fund has a very significant effect on their spending. In addition, the increasing trend toward shopping areas PAD indicates the level of independence of the local government district Musi Banyuasin progress though the level is still quite low. Keywords: Effectiveness, Revenue, Fund Balance.
dibagi menurut jenis pendapatan yang
A. PENDAHULUAN Pendapatan
daerah
adalah
hak
pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah
nilai
kekayaan
bersih,
Pendapatan Daerah ini dirinci menurut Kelompok Pendapatan yang meliputi Pendapatan
Asli
Daerah,
Dana
Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah kabupaten pendapatan
Musi
Banyuasin
daerah
yang
adalah dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Pendapatan
Hasil
retribusi
pengelolaan dipisahkan;
Asli
Daerah di kabupaten Musi Banyuasin
daerah;
kekayaan dan
(c)
daerah (d)
Hasil yang
Lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah. Struktur komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Musi Banyuasin pada periode 2007 – 2009 berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Berikut ini adalah rincian komponen Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten
(UU Nomor 33 Tahun 2004). Kelompok
terdiri dari : (a) Hasil pajak daerah; (b)
Musi
Banyuasin
untuk
periode 2007 – 2009 : Pendapatan Asli Daerah terdiri atas : Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan
*) Dosen Fakultas Ekonomi UTP 21
Jurnal Kompetitif Fakultas Ekonomi - Universitas Tridinanti Palembang
Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil
berdasarkan pada UU No. 17 Tahun
Perusahaan Milik Daerah dan Hasil
2003 dan Draft Standar Akuntansi
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Pemerintahan.
Dipisahkan dan Lain – lain Pendapatan
Perimbangan terdapat perbedaan antara
Asli Daerah yang Sah.
periode 2007 – 2009 dan 2010. Pada
Struktur komponen Pendapatan Transfer
–
Dana
Perimbangan
di
periode
2007
komponen
Pada
–
APBD
struktur
2009,
Dana
struktur
yang merupakan
kabupaten Musi Banyuasin pada periode
bantuan dari pemerintah dicantumkan
2007
pada
sebagai Dana Perimbangan yang akan
Negeri
dibagi lagi ke beberapa kategori, akan
Nomor 29 Tahun 2002. Adapun rincian
tetapi pada periode 2010, bantuan yang
dari dana perimbangan pada kabupaten
berasal dari pemerintah disebut sebagai
Musi Banyuasin periode 2007 – 2009
Pendapatan Transfer.
–
2009
Keputusan
berdasarkan
Menteri
Dalam
yaitu Dana Perimbangan terdiri dari :
Adanya
peningkatan
alokasi
Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak,
transfer diikuti dengan pertumbuhan
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
belanja yang lebih tinggi. Hal ini dapat
Alokasi
menunjukkan adanya indikasi bahwa
Khusus
(DAK)
dan
Dana
Perimbangan dari Provinsi.
Struktur
peningkatan belanja yang tinggi tersebut
komponen
Belanja
dikarenakan belanja pemerintah yang
Daerah di kabupaten Musi Banyuasin
tidak
pada periode 2007 – 2009 berdasarkan
menunjukkan
pada Keputusan Menteri Dalam Negeri
pemerintah daerah kepada pemerintah
Nomor 29 Tahun 2002. Adapun rincian
pusat masih tinggi. Dalam jangka
dari belanja daerah pada kabupaten
panjang ketergantungan ini seharusnya
Musi Banyuasin periode 2007 – 2009
dikurangi,
terbagi atas Belanja daerah terdiri dari
negatif pada kemandirian daerah.
empat
komponen
yaitu
:
efisien.
karena
1. Pengertian
Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan
Daerah
Keuangan dan Belanja Tidak Tersangka.
Perimbangan Banyuasin
komponen
ini
ketergantungan
akan
berdampak
Belanja
Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan
Struktur
Kecenderungan
Pendapatan
Asli
Pada saat ini di Indonesia
Dana
otonomi daerah sudah berjalan, tapi
di
kabupaten
Musi
kenyataanya setiap daerah belum dapat
pada
periode
2007
sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat
22
Jurnal Kompetitif Fakultas Ekonomi - Universitas Tridinanti Palembang
dalam
mengatur
masing-masing.
rumah
tangganya
Secara
langsung
dan
pembangunan
daerah
(UU
Nomor 28 Tahun 2009)
penerapan otonomi daerah berdampak
Pajak kabupaten terdiri atas Pajak
pada kebutuhan dana yang cukup besar.
hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan,
Salah satu sumber dana Pemerintah
Pajak reklame, Pajak penerangan
Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah.
jalan, Pajak pengambilan bahan
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil
pajak
daerah,
hasil
galian golongan C dan Pajak parker. Retribusi
adalah
pungutan
retribusi
daerah sebagai pembayaran atas jasa
daerah, hasil pengelolaan kekayaan
atau pemberian izin tertentu yang
daerah yang dipisahkan, dan lain lain
khusus disedikan dan/atau diberikan
pendapatan asli daerah yang sah, yang
oleh
bertujuan
kepentingan
untuk
keleluasaan
kepada
memberikan Daerah
pemerintah
daerah
orang
untuk
pribadi
atau
dalam
badan. Berdasarkan UU No 34 tahun
menggali pendanaan dalam pelaksanaan
2000 tentang pajak daerah dan
otonomi daerah sebagai perwujudan
retribusi daerah pasal 18 antara lain
asas
ditetapkan tiga golongan retribusi
Desentralisasi
(Nordiwan,
2007:181).
yaitu
2. Unsur-Unsur
Pendapatan
Asli
:
Retribusi
Retribusi
jasa
jalan
usaha,
umum, Retribusi
perijinan tertentu.
Daerah (PAD) Termasuk Dalam PAD adalah
b) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
sebagai berikut :
Yang Dipisahkan
a) Pajak Daerah
Berdasarkan
Pajak Daerah adalah iuran wajib
Nomor
5
Undang_undang
Tahun
1992
yang dilakukan oleh orang pribadi
dimaksud
atau
Daerah adalah semua perusahaan
badan
kepada
pemerintah
dengan
yang
daerah tanpa imbalan langsung yang
yang
seimbang, yang dapat dipaksakan
seluruhnya atau sebagian merupakan
berdasarkan perarturan perundang-
kekayaan daerah yang dipisahkan,
undangan yang berlaku, yang di
kecuali ditentukan lain dengan atau
gunakan
berdasarkan Undang-Undang. Atas
untuk
membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah
didirikan
Perusahaan
dengan
modal
penyertaanya
tersebut
maka
pemerintah
daerah
akan
23
Jurnal Kompetitif Fakultas Ekonomi - Universitas Tridinanti Palembang
mendapatkan
keuntungan
berupa
bagian laba dari Badan Usaha Milik
transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.
Daerah (BUMD) yang bersangkutan
Struktur komponen Pendapatan
c) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Transfer
Yang Sah
kabupaten Musi Banyuasin pada periode
Jenis penerimaan ini antara
2007
–
–
Dana
2009
Perimbangan
berdasarkan
pada
lain hasil penjualaan aset tetap
Keputusan
daerah yang tidak di pisahkan, jasa
Nomor 29 Tahun 2002. Adapun rincian
giro, pendapatan bunga, keuntungan
dari dana perimbangan pada kabupaten
selisih nilai tukar rupiah terhadap
Musi Banyuasin periode 2007 – 2009
mata
yaitu sebagai berikut :
uang
potongan
asing, ataupun
dan
komisi,
bentuk
lain
sebagai akibat penjualaan dan/atau
Menteri
di
Dalam
Negeri
Dana Perimbangan terdiri dari : a. Dana Bagi Hasil Pajak dan
pengadaan barang dan/atau jasa oleh
Bukan Pajak
daerah.
1. Dana bagi hasil pajak ini terbagi atas : Pajak Bumi
3. Dana Perimbangan Berdasarkan UU No. 33 Tahun
dan Bangunan, BPHTP
2004 Dana Perimbangan merupakan
(Bea
Perolehan
Hak
pendanaan daerah yang bersumber dari
Tanah dan Bangunan),
APBN yang terdiri atas dana Dana Bagi
dan Pajak Penghasilan.
Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak,
2. Dana Bagi Hasil Bukan
Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana
Pajak
Alokasi
Pendapatan Dana Bagi
Khusus
(DAK).
Dana
perimbangan selain dimaksudkan untuk
Hasil
membantu
(Sumber
daerah
dalam
mendanai
Bukan
Pajak
Daya
Alam)
kewenanganya, juga bertujuan untuk
terdiri atas : Bagi Hasil
mengurangi
sumber
PSDH (Provisi Sumber
pendanaan pemerintahan Pusat dan
Daya Hutan), Bagi Hasil
Daerah
mengurangi
Iuran Tetap / Landrent,
kesenjangan pendanaan pemerintahaan
Royalty, Pungutan Hasil
antar daerah. Ketiga komponen Dana
Perikanan,
Perimbangan ini merupakan sistem
Pertambangan
serta
ketimpangan
untuk
Sektor Minyak
24
Jurnal Kompetitif Fakultas Ekonomi - Universitas Tridinanti Palembang
Bumi,
Sektor
Pertambangan Gas Alam b. Dana Alokasi Umum (DAU),
latar
belakang
yang
diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk
melakukan
penelitian
yang
yaitu dana yang dialokasikan
berjudul “ANALISIS EFEKTIVITAS
dengan
PENDAPATAN
tujuan
pemerataan
ASLI
DAERAH
keuangan antar daerah untuk
(PAD) DAN DANA PERIMBANGAN
membiayai
TERHADAP
kebutuhan
BELANJA
pengeluarannya dalam rangka
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI
pelaksanaan desentralisasi.
BANYUASIN”.
c. Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana yang berasal dari APBN
yang
kepada
dialokasikan
daerah
membantu
untuk membiayai
kebutuhan tertentu.
d. Dana
Perimbangan
dari
Provinsi
Struktur Perimbangan Banyuasin
komponen
Dana
di
kabupaten
Musi
pada
periode
2007
berdasarkan pada UU No. 17 Tahun 2003 dan Draft Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pada
struktur
Dana
Perimbangan terdapat perbedaan antara periode 2007 – 2009 dan 2010.
komponen
APBD
Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah
efektivitas
pendapatan asli daerah terhadap belanja pemerintah daerah Musi Banyuasin ? 2. Bagaimanakah efektivitas dana perimbangan terhadap belanja pemerintah
daerah
Musi
Banyuasin ? 3. Bagaimanakah
tingkat
perkembangan
kemandirian
pemerintah
daerah
Musi
Banyuasin ? B. METODOLOGI PENELITIAN
Pada periode 2007 – 2009, struktur
Dari
yang
1. Rancangan Penelitian Rancangan
Penelitian
adalah
merupakan bantuan dari pemerintah
rekayasa operasional bagaimana sebuah
dicantumkan sebagai Dana Perimbangan
penelitian akan dilaksanakan dalam
yang akan dibagi lagi ke beberapa
rangka meminimalkan unsur kekeliruan
kategori. Akan tetapi pada periode 2010,
(eror). Pendekatan ilmu dan teori yang
bantuan yang berasl dari pemerintah
digunakan dalam penelitian ini adalah
disebut sebagai Pendapatan Transfer.
pendekatan
ilmu
Akuntansi
Sektor
25
Jurnal Kompetitif Fakultas Ekonomi - Universitas Tridinanti Palembang
Publik dan secara lebih khusus pada
dari
objek
penelitian
aspek Pendapatan Asli Daerah dan Dana
membandingkannya dengan teori-teori
Perimbangan dalam efektivitas belanja
dan ketentuan yang berlaku umum.
daerah Pemerintah Kabupaten Musi
2. Variabel dan Definisi Operasional
Banyuasin. Dalam penelitian ini penulis
Variabel adalah sebuah atribut
mengunakan dua cara Teknik Analisis
atau sifat dari objek yang mempunyai
yaitu Analsis Kuantitatif, menganalisa
variabel tertentu yang ditetapkan oleh
dan menilai semua data finansial berupa
peneliti untuk dipelajari dan ditarik
ringkasan anggaran pendapatan dan
kesimpulan.
belanja daerah (APBD) dan Analisis
variabelnya Pendapatan Asli Daerah,
Kualitatif yaitu dengan menganalisis
Dana Perimbangan dan Belanja Daerah.
Dalam
penelitian
serta
ini
dan menilai semua data yang diperoleh
Variabel Penelitian Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan
Belanja Daerah
Tabel 1 Variabel dan Definisi Operasional Definisi Operasional Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah Merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN
Indikator
- Pajak daerah - Retribusi daerah - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagian laba BUMD dan investasi lainnya.
- Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak - Dana alokasi umum - Dana alokasi khusus Mendanai pelaksanaan urusan - Belanja Aparatur Daerah pemerintahan yang menjadi - Belanja Pelayanan Publik kewenangan kabupaten/kota - Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan - Belanja Tidak Tersangka
26
Jurnal Kompetitif Fakultas Ekonomi - Universitas Tridinanti Palembang
daerahnnya
3. Prosedur Pengumpulan Data
baik
itu
belanja
rutin
e. Wawancara,
dengan
maupun yang bersifat pembangunan.
mengadakan
komunikasi
Analisis ini dapat dihitung dengan
langsung secara lisan dengan
menggunakan rumus sebagai berikut : Y a bX
pihak yang diteliti. f. Observasi,
melakukan
pengamatan
langsung
untuk
Besarnya a dan b dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
memperoleh data. g. Kuisioner,
dengan
a
cara
memberikan daftar pertanyaan
Y n
b
XY X 2
Keterangan :
kepada pihak yang dianggap
Y’ = Perkembangan
perlu.
rasio dana perimbangan
h. Dokumenter,
dengan
cara
dalam belanja daerah
memperoleh data dengan jalan
Y
= Variabel
rasio
mengutip data atau catatan yang
perimbangan
disediakan perusahaan.
belanja daerah a
=
C. HASIL PENELITIAN DAN
1. Analisis
b
Trend
Perimbangan
dalam
dalam
konstanta (nilai Y pada
= kemiringan
/
trend
Dana
(koefisisen perubahan nilai
Belanja
Y karena perubahan nilai
Daerah
X)
Analisis
ini
menunjukkan
kecenderungan
perkembangan perimbangan
dana
saat X=0)
PEMBAHASAN
tingkat
tingkat
penggunaan dalam
X
arah dana
pengalokasian
= Waktu Berdasarkan rumus di atas
maka
perhitungan
perimbangan
dalam
trend
dana
belanja
daerah
belanja daerah secara total dari tahun ke
Pemkab Musi Banyuasin dapat dihitung
tahun berdasarkan tahun dasar. Analisis
sebagai berikut :
ini
menggambarkan
arah
tingkat
ketergantungan suatu pemerintah daerah tersebut
dalam
membiayai
belanja
27
Jurnal Kompetitif Fakultas Ekonomi - Universitas Tridinanti Palembang
Tabel 2 Perhitungan Rumus Trend Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2007 – 2010 Rasio Dana Perimbangan Tahun Tahun terhadap Belanja Daerah XY X2 Anggaran (X) (Y) 2007 95,77 -3 -287,31 9 2008 96,58 -1 -96,58 1 2009 96,31 1 96,31 1 2010 85,30 3 255,90 9 Total 373,96 0 -31,68 20 Sumber Data : Diolah dari tabel 4.3 rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah
Nilai a dan b dicari dengan rumus sebagai berikut : a
b
Y n
XY X 2
373,96 93,49 4
31,68 1,58 20
Diketahui bahwa : Y’ = 93,49 − 1,58X Dengan demikian dapat dicari nilai trendnya sebagai berikut : Tabel 3 Perhitungan Trend Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2007 – 2010 Trend Dana Perimbangan Tahun A B X bX Terhadap Anggaran Belanja Daerah (Y = a - bX) 2007 93,49 1,58 -3 -4,74 98,23 2008 93,49 1,58 -1 -1,58 95,07 2009 93,49 1,58 1 1,58 91,91 2010 93,49 1,58 3 4,74 88,75 Sumber Data : Diolah dari tabel 4.7 rumus Trend Dana Perimbangan terhadap belanja daerah Pemda Musi Banyuasin
28
Jurnal Kompetitif Fakultas Ekonomi - Universitas Tridinanti Palembang
Persamaan trend di atas yaitu Y’ =
D. SIMPULAN DAN SARAN
93,49 − 1,58X menunjukkan bahwa
Simpulan
pengaruh dana perimbangan terhadap
Dari pembahasan yang sudah
belanja daerah cukup besar yaitu rata -
diuraikan
rata
kesimpulan sebagai berikut :
93,49%
dengan
mengalami
di
atas,
dapat
ditarik
penurunan sebesar 1,58% tiap tahunnya.
1. Efektivitas pendapatan asli daerah
Hal ini berarti bahwa sebagian besar
terhadap belanja daerah masih sangat
belanja
Musi
rendah yaitu rata - rata 2,34% dengan
Banyuasin, sebesar 93,49% dananya
mengalami kenaikan rata - rata
berasal dari dana perimbangan.
sebesar
daerah
Pemkab
0,11%
tiap
tahunnya.
Dari perhitungan dalam tabel 3
Sedangkan sebagian besar belanja
di atas menunjukkan bahwa selama
daerah Pemkab Musi Banyuasin,
kurun waktu empat tahun (2007-2010),
sebesar 93,49% dananya berasal dari
trend
dana
dana
perimbangan
terhadap
perimbangan. dana
Sedangkan
belanja daerah semakin menurun. Hal
efektivitas
perimbangan
ini ditunjukkan dengan adanya trend
terhadap belanja daerah cukup besar
yang mengarah ke kanan bawah dari
yaitu rata - rata 93,49% dengan
tahun ke tahun. Walaupun penurunan ini
mengalami penurunan sebesar 1,58%
masih dalam angka yang cukup rendah,
tiap tahunnya.
akan tetapi hal ini sangat signifikan
2. Trend PAD yang semakin meningkat
dalam menunjukkan adanya upaya dari
dan dana perimbangan yang semakin
Pemkab
menurun
Musi
Banyuasin
untuk
menunjukkan
bahwa
mengurangi tingkat ketergantungannya
perkembangan
terhadap
ataupun
Kabupaten Musi Banyuasin untuk
Provinsi. Trend yang semakin menurun
setiap tahun anggarannya mengalami
ini menunjukkan bahwa dari tahun ke
peningkatan. Hal ini menunjukkan
tahun,
Banyuasin
bahwa Pemkab Musi Banyuasin telah
semakin menurangi sumber pendanaan
berusaha mandiri dalam mengelola
yang berasal dari pemerintah pusat atau
keuangan daerahnya dan berusaha
provinsi untuk membiayai pengeluaran -
untuk
pengeluaran pemerintah.
dengan sasaran yang hendak dituju
pemerintah
Pemkab
pusat
Musi
dalam
dapat
kemandirian
berotonomi
otonomi
daerah
sesuai
yaitu
tecapainya kemandirian fiskal suatu
29
Jurnal Kompetitif Fakultas Ekonomi - Universitas Tridinanti Palembang
daerah. Selain itu Pemkab Musi
dana perimbangan itu sendiri dan
Banyuasin
berusaha
juga besarnya pengalokasian untuk
ketergantungannya
jumlah belanja daerah secara total.
terhadap transfer dari pusat / provinsi
Hal ini dikarenakan peningkatan /
dalam
penurunan
telah
mengurangi
mengelola
keuangan
dari
jumlah
daerahnya dan berusaha untuk dapat
perimbangan
menciptakan dan menggali lebih
diiringi
banyak potensi yang berasal dari
penurunan rasio dana perimbangan,
daerahnya sendiri.
tetapi sebaliknya selama kurun waktu
3. Rasio PAD terhadap belanja daerah sangat
dipengaruhi
oleh
dengan
empat
perimbangan
pendapatan asli daerahnya secara
peningkatan. Saran
tahun (2007-2010) peningkatan /
1. Untuk
total
tidak
peningkatan
tahun,
jumlah
total. Selama kurun waktu empat
secara
dana
jumlah selalu
/
dana
mengalami
meningkatkan
tingkat
penurunan jumlah pandapatan asli
kemandirian,
daerah
Kabupaten Musi Banyuasin dapat
akan
diiringi
dengan
Pemerintah
Daerah
peningkatan / penurunan rasio PAD
mengoptimalkan
terhadap belanja daerah Kabupaten
Daerah melalui sektor pajak dan
Musi Banyuasin. Rata - rata rasio
retribusi daerah yang berpotensi dan
Pendapatan Asli Daerah terhadap
belum
total penerimaan daerah Kabupaten
oleh pemerintah daerah misalnya
Musi Banyuasin masih di bawah
dengan
25% yaitu hanya sebesar 2,36% per
intensifikasi
tahun
hubungan
daerah serta lebih meningkatkan
tingkat kemandirian daerah adalah
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
bersifat instruktif yang berarti tingkat
yang bersumber dari bagian laba
kemandirian
badan usaha daerah.
sehingga
pola
kabupaten
Musi
Banyuasin masih sangat rendah dan
Pendapatan
dimanfaatkan
sepenuhnya
ekstensifikasi pajak
Asli
dan
dan retribusi
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Musi
belum mampu untuk melaksanakan
Banyuasin
otonomi keuangan daerah
mengoptimalkan
harus
lebih
lagi
upayanya
4. Rasio dana perimbangan terhadap
dalam mengurangi ketergantungan
belanja daerahnya sangat dipengaruhi
terhadap transfer dari pusat berupa
oleh besarnya komponen - komponen
dana perimbangan dan bantuan dari
30
Jurnal Kompetitif Fakultas Ekonomi - Universitas Tridinanti Palembang
provinsi
sehingga
ketergantungan
trend
Pemkab
dari Musi
Banyuasin dalam jangka panjang akan menunjukkan penurunan yang lebih tajam lagi dan pada akhirnya akan mendorong pada terwujudnya tujuan
otonomi
daerah
berupa
kemandirian fiskal.
31
Jurnal Kompetitif Fakultas Ekonomi - Universitas Tridinanti Palembang
DAFTAR RUJUKAN Abdul Halim, 2000, Perpajakan, Penerbit UPPAMPYKPN: Yogyakarta. Abdul Halim, 2002, Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat: Jakarta. Abdul Halim, 2004, Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat: Jakarta. Ahmad Yani, 2002, Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PT Grafindo Persada: Jakarta. Deddy Nordiawan, 2006, Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat. Dinas Pendapatan Daerah, Laporan Realisasi Penerimaan Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin 2004 s/d 2007. Emzul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, 2002, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit Difa Pubhisher: Jakarta. Husein Umar, 2003, Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Aksar Pratama: Yogyakarta. Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto, 2003, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat: Jakata. Mardiasmo, 2005, Perpajakan, Penerbit ANDI: Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Tentang Retribusi Daerah. Sugiyono, 2004, Metode Penelitian Bisnis, CV. Alfabeta: Bandung. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Tentang
Pajak
Daerah
dan
Retribusi Daerah.
32
