2015
LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2015
KOMISI INFORMASI PUSATI GRAHA PPI LANTAI 5 JALAN ABDUL MUIS NO.8 JAKARTA PUSAT Tel:021-34830741-Fax: 021-348757 Email :
[email protected]
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA LAPORAN TAHUN 2015
I.
Pendahuluan
Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang mengawal jaminan akses masyarakat Indonesia terhadap informasi publik. Komisi Informasi terbentuk pertama kali pada tahun 2009 (Pusat) yang ditandai dengan Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Pusat Periode Tahun 2009-2013 melalui Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009 dan dilanjutkan dengan Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Pusat Periode Tahun 2009-2017 melalui Keputusan Presiden Nomor 85/P Tahun 2013. Melalui UU KIP ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara yang transparan dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Untuk itulah maka dibentuk Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Pelaksanaan UU KIP telah memasuki tahun ke-5 setelah 2 tahun pemberlakuan sejak pengundangannya pada 30 April 2008. Komisi Informasi Pusat sendiri telah menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanahkan UU KIP sejak 2009. Komisi Informasi Pusat khususnya pada tahun 2015 dalam menjalankan tugas dan fungsinya di dorong dan dimotivasi oleh visi yaitu “Sebagai Lembaga Mandiri, Kredibel, dan Menjadi Ikon dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Akuntabel serta Masyarakat Informasi yang Partisipatif”. Visi tersebut dijabarkan menjadi Lembaga yang mandiri yang artinya terlepas dari berbagai kepentingan dan
intervensi dari pihak manapun dalam pengelolaan organisasi, pengembangan program kerja dan anggaran, pembentukan regulasi, serta penyelesaian sengketa informasi publik. Lembaga yang kredibel yang artinya memiliki kapasitas, integritas, pengaruh, dan kepercayaan publik. Ikon dalam mewujudkan peyelenggaraan Negara yang akuntabel yang artinya menjadi simbol, representasi, dan referensi dalam mewujudkan keterbukaan informasi menuju penyelenggaraan negara yang akuntabel dan partisipatif. Ikon dalam mewujudkan masyarakat informasi yang partisipatif yang artinya menjadi simbol, representasi, dan referensi dalam mewujudkan masyarakat informasi yang partisipatif. Sedangkan, misi Komisi Informasi Pusat yaitu memperkuat kelembagaan menuju Komisi Informasi yang mandiri dan kredibel, memperkuat penanganan sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas informasi, mengarusutamakan keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik, dan berperan aktif dalam kegiatan internasional untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Komisi Informasi Pusat membuat Rencana Strategis Tahun 2013-2017. Tahun 2015 Komisi Informasi Pusat memiliki rencana strategis yang tertuang sebagai berikut: 1.
Memperkuat kelembagaan menuju Komisi Informasi yang mandiri dan kredibel;
2.
Memperkuat penanganan sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas informasi;
3.
Mengarusutamakan
keterbukaan
informasi
dalam
setiap
kebijakan
penyelenggaraan negara; 4.
Memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik;
5.
Berperan aktif dalam kegiatan internasional untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi.
Penjabaran program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis di atas, yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dari Januari-Juli tahun 2015 dapat dilihat dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bawah ini.
II.
Pelaksanaan Program & Kegiatan 1. Memperkuat Kelembagaan Menuju Komisi Informasi yang Mandiri dan Kredibel;
1.1. Menjalin Kerjasama (Mou) dengan Lembaga Lain Terkait UU KIP Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan Petunjuk Teknis Standar Layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Fungsi tersebut dalam diejawantahkan dalam visi dan misi Komisi Informasi Pusat untuk menjadi lembaga yang mandiri, kredibel, mewujudkan lembaga negara yang akuntabel, dan mewuudkan masyarakat informasi yang partisipatif. Maka untuk mewujudkan misi Komisi Informasi Pusat dalam upaya memperkuat kelembagaan untuk memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik, Komisi Informasi Pusat membangun kerja sama dengan beberapa lembaga negara lainnya. Khususnya kerja sama yang dibangun pada awal tahun 2015 yaitu bersama dengan Ombudsman RI (ORI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI (Kemenpora). Kerjasama dalam bidang tertentu dibangun Komisi Informasi Pusat dalam bentuk penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) atau Nota Kesepahaman dengan lembaga-lembaga negara terkait. Penandatanganan MoU tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Pedoman Kerja atau Petunjuk Teknis yang mengatur dengan rinci realisasi setiap pasal yang disepakati dalam MoU. Kerja sama yang dijalin Komisi Informasi Pusat dengan ORI dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi dan sinergi antara kedua lembaga. Sedangkan tujuan disepakatinya Nota Kesepahaman adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima secara efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ruang lingkup kerja sama tersebut pada intinya meliputi kegiatan pertukaran informasi/ data, sosialisasi kelembagaan, kajian dan penelitian dan pertukaran narasumber dan tenaga ahli.
Penandatanganan MoU KIP dengan Kementerian Pemuda & Olahraga, Jakarta, 25 Maret 2015
Penandatanganan MoU KIP dengan Ombudsman RI Jakarta, 5 Mei 2015
Sedangkan kerja sama yang dijalin Komisi Informasi Pusat dengan Kemenpora bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan infomasi publik dalam rangka pembinaan dan pengembangan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan yang partisipatif, meluas dan akuntabel. Ruang lingkup Nota Kesepahaman juga meliputi konsultasi dan pendampingan implementasi keterbukaan informasi publik di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan serta pemahaman prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Selain itu juga meliputi peningkatan wawasan melalui pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengkajian bersama mengenai keterbukaan informasi publik.
Pelaksanaan penandatanganan MoU antara Komisi Informasi Pusat dengan Ombudsman RI dilakukan pada tanggal 5 Mei 2015 yang diselenggarakan di kantor Ombudsman RI yang beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav C – 19 Jakarta Selatan, sedangkan penandatanganan MoU antara Komisi Informasi Pusat dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dilakukan pada tanggal 25 Maret 2015 yang diselenggarakan di Jakarta.
1.2. Publikasi rutin 1.2.1. Dialog Interaktif a. Televisi 1. Tanggal 27 April 2015 di Metro TV 2. Tanggal 28 April 2015 di MNC TV 3. Tanggal 29 April 2015 di TV One b. Radio 1. Tanggal 10 April 2015 di Pro 2 Bali. Dengan Audiens dari unsur LSM, Pers, Tokoh Masyarakat, Mahasiswa dan Badan Publik. 2. Tanggal 22 Mei 2015 di RRI Surabaya.
1.2.2. Penyusunanan dan Penerbitan News Letter Penerbitan News Letter sebagai media publikasi KIP yang menuangkan tulisan reportase dan opini terkait Keterbukaan Informasi Publik yang bertitel majalah Buka! sudah dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam Tahun 2015. 1) Edisi Pertama Januari – Februari 2015 2) Edisi kedua bulan Maret- April 2015 3) Edisi Ketiga bulan Mei - Juni 2015
1.2.3. Pemantauan Media Kegiatan
ini
bermaksud
sebagai
bentuk
monitoring
perkembangan isu Keterbukaan Informasi Publik di masyarakat dengan tujuan: (1) Mengetahui kecenderungan pemberitaan tentang
Keterbukaan Informasi di media; (2) Mengetahui perkembangan persepsi Keterbukaan Informasi Publik di masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan ini akan menghasilkan output berupa : 1. Laporan dan analisa pemantauan harian 2. Laporan dan analisa pemantauan bulanan Bentuk kegiatan pemantauan berita adalah mengumpulkan potongan-potongan berita di media cetak dan media online tentang issu Keterbukaan Informasi Publik setiap hari kerja, mengklasifikasi dan menganalisis isi berita tersebut. a. Media Cetak : -
Surat kabar harian : Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, Republika, Jurnas, Sindo
-
Majalah : Tempo, Gatra
b. Media Online : detik, kompas.com, beritasatu, tempo.co, rmonline, hukumonline, liputan6.com, vivanews, okezone.com.
1.3. Meningkatnya Persentase Badan Publik yang Menaati Peraturan Terkait Keterbukaan Informasi Komisi
Informasi
Pusat
melakukan
berbagai
kegiatan
untuk
meningkatkan persentase Badan Publik yang menaati peraturan terkait keterbukaan informasi, antara lain adalah diskusi publik dalam Peringatan 5 tahun Implementasi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pencanangan Hari Keterbukaan Informasi Nasional. Kegiatan ini bertujuan sebagai refleksi setelah 5 tahun Implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sekaligus mencanangkan tanggal 30 April sebagai hari Keterbukaan Informasi Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Joeang Jakarta pada tanggal 30 April 2015. Dalam acara ini juga diperdengarkan untuk pertama kalinya Mars Komisi Informasi. Selain diskusi publik, dalam kegiatan ini Komisi Informasi memberikan penghargaan kepada beberapa pihak yang telah bekerjasama dengan baik dengan Komisi Informasi. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah : Kemenpora, Kominfo, Kementerian Keuangan, Kepolisian negara RI,
Gubernur Jawa Tengah, Aliansi Jurnalis Independen, ANRI, KPI, KPK, KPU, Bawaslu, Ombudsman Republik Indonesia, ICEL dan MSI – USAID.
1.4. Asistensi dan Konsultasi Kelembagaan Komisi Informasi Pada akhir 2014 hingga 2015, terdapat beberapa Komisi Informasi tingkat Provinsi yang baru terbentuk secara kelembagaan dan beberapa Komisi Informasi tingkat Provinsi yang telah memasuki periode ke-2. Komisi Informasi tingkat Provinsi yang baru terbentuk atau yang memasuki periode ke-2, diperlukan pendampingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Informasi dalam melakukan penyelesaian sengketa informasi yang sesuai dengan Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan menjalankan kegiatan kelembagaan lainnya. Sebagai contoh, apakah Komisi Informasi Provinsi dalam melakukan pemanggilan untuk menyelesaikan sengketa informasi sudah dilakukan sesuai dengan peraturan? Hal ini merupakan satu dari beberapa hal masalah kelembagaan yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyelesaian sengketa pada Komisi Informasi Provinsi yang menjadi titik berat maksud dan tujuan diperlukannya kegiatan ini. Dengan dilakukan di sekretariat Komisi Informasi Provinsi sebagai tempat menjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari secara kelembagaan dan dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik, diharapkan segala permasalahan yang terkait dengan kelembagaan dan penyelesaian sengketa informasi dapat dilakukan asistensi dan konsultasi secara langsung oleh Komisi Informasi Pusat. Namun, asistensi dan konsultasi kelembagaan tersebut juga masih diperlukan bagi Komisi Informasi Provinsi yang khususnya baru saja terbentuk dan berjalan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juni – 3 Juli 2015 di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Walaupun belum lama berdiri, KI Provinsi Sumatera Barat telah menyelesaikan beberapa sengketa informasi melalui mediasi dan ajudikasi non litigasi. Melihat kondisi yang terjadi tersebut, maka Komisi Informasi Pusat memandang perlu
untuk
memastikan
kegiatan yang telah
berjalan
dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjaga kesinambungan penerapan prosedur penyelesaian sengketa sekaligus asistensi
dalam
hal
kelembagaan. Melalui
asistensi
dan konsultasi
kelembagaan Komisi Informasi Provinsi, diharapkan dapat membantu dan mengarahkan secara langsung kepada anggota dan sekretariat Komisi Informasi Provinsi berkenaan dengan hal-hal kelembagaan dan penyelesaian sengketa informasi yang terjadi sejak pembentukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.
1.5. Kajian Kelembagaan Komisi Informasi UU
KIP
menyebutkan
bahwa
sekretariat
Komisi
Informasi
dilaksanakan oleh Pemerintah (Pasal 29 ayat (2) UU KIP). Pasal selanjutnya, menyebutkan bahwa sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi. Sedangkan terhadap sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan. Sampai saat ini, Komisi Informasi Provinsi yang telah terbentuk sejumlah 27. Komisi Informasi Kabupaten sejumlah 3, dan 1 Komisi Informasi Kota. Namun, dari ke-32 Komisi Informasi yang terbentuk tidak semua memiliki sekretariat dan walaupun sudah ada dukungan sekretariat tetapi jabatannya masih rangkap (ex officio). Kondisi jabatan yang rangkap atau masih melekat disebabkan oleh ketidakjelasan peraturan daerah yang mengaturnya namun Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) mengatur bahwa kepaniteraan yang bertugas dalam proses penyelesaian sengketa informasi haruslah sekretariat Komisi Informasi tersebut. Hal ini yang menyebabkan terhambatnya Komisi Informasi tersebut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang utama, yaitu penyelesaian sengketa informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU KIP. Melalui kajian ini dapat terlihat bagaimana susunan organ, serta dukungan yang diberikan dengan melalui metodologi wawancara dan pengisioan kuesioner oleh Komisi Informasi tersebut. Adapun rangkaian kajian ini akan dilakukan selama 3 (tiga) bulan yang terdiri dari kegiatan penyusunan instrumen pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengumpulan data secara langsung di 2 (dua) lokasi Komisi Informasi Provinsi dan
pengumpulan data secara tidak langsung kepada Komisi Informasi seIndonesia termasuk Komisi Informasi Pusat, setelah pengumpulan data dilakukan maka hasil tersebut akan dikaji melalui diskusi yang akan mendatangkan para ahli di bidang struktur kesekretariatan, kemudian dilanjutkan dengan konsinyasi hasil kajian, dan diakhiri dengan diskusi publik dalam rangka mensosialisasikan hasil kajian baik kepada Komisi Informasi di daerah maupun instansi terkait.
1.6. Penyusunan Regulasi 1.6.1. Rancangan Peraturan KI tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota. Sampai pada saat ini telah terbentuk sebanyak
25
Komisi
Informasi
provinsi
dan
4
Komisi
Informasi
kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 33 UU KIP masa jabatan Anggota Komisi Informasi adalah 4 (empat) tahun. Implementasi UU KIP sudah berlangsung selama 6 (enam) tahun. Dalam kurun waktu tersebut baik Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Provinsi sudah melewati 1 (satu) periode masa jabatan dan untuk itu perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan seleksi dan penetapan Anggota Komisi Informasi berikutnya. Pelaksanaan seleksi Anggota Komisi Informasi harus dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan objektif. Dalam peraturan ini mengatur mengenai pedoman setiap tahapan seleki bagi tim seleksi calon anggota Komisi Informasi.
1.6.2. Rancangan Pedoman Uji Konsekuensi Komisi Informasi sebagai lembaga yang berwenang dan bertugas untuk menetapkan Petunjuk Teknis Standar Layanan Informasi maka Komisi Informasi Pusat juga berkewajiban membuat regulasi mengenai pengujian konsekuensi karena uji konsekuensi merupakan salah satu tahapan dalam proses layanan informasi publik yang dilakukan oleh setiap Badan Publik, dalam hal ini tak terkecuali Komisi Informasi. Hal ini secara jelas tertuang dalam UU KIP dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.1 Pengujian konsekuensi harus dilakukan dengan memperhatikan asasasas dalam UU KIP yaitu bersifat ketat, terbatas dan pertimbangan tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta pertimbangan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.2 Mengingat pentingnya pengujian konsekuensi untuk mencegah informasi-informasi yang dapat membahayakan negara maka perlu diatur dalam suatu regulasi yang rigid dan seragam bagi seluruh Badan Publik di Indonesia, agar tidak ada perbedaan tafsir maupun standar dalam melakukan pengecualiannya. Atas permasalahan tersebut diperlukan Focus Group Discussion tentang Uji Konsekuensi untuk melihat metode dan tahapan dalam melakukan uji konsekuensi pada Badan Publik.
1.6.3. Rancangan Peraturan Komisi Informasi tentang Tata Naskah Dinas Komisi Informasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan acuan khusus terkait kegiatan administrasi umum. Salah satunya adalah diperlukannya suatu acuan dalam penyusunan tata naskah dinas dan tata persuratan dinas di Komisi Informasi.
1 2
Pasal 19 UU KIP Pasal 2 UU KIP
Penyelenggaraan administrasi perkantoran, sebagai suatu sistem merupakan kegiatan penting dalam menunjang tugas-tugas manajemen. Esensi sistem administrasi perkantoran pada dasarnya mencakup kegiatan yang mengatur dan mengolah lalu lintas informasi tertulis yang dikenal juga sebagai kegiatan surat menyurat. Sehingga, untuk mendukung keseragaman, kerapihan dan keserasian dalam naskah dinas di Komisi Informasi, maka perlu membentuk pedoman tata naskah dinas di lingkungan Komisi Informasi.
1.6.4. Rancangan Peraturan Komisi Informasi tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi dalam menjalankan tugasnya wajib bersikap independen,
memiliki
integritas,
adil
dan
bijaksana.
Berdasarkan
kewenangannya di dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e UU KIP dan penjelasannya, Komisi Informasi Pusat membuat pedoman perilaku yang mengikat setiap Anggota Komisi Informasi sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi. Seperti yang diatur dalam Pasal 28 UU KIP, bahwa Komisi Informasi, baik Komisi Informasi Pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada pejabat terkait yang bersifat terbuka untuk umum. Selain itu sebagai lembaga penegak dan pengawal keterbukaan informasi yang diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel maka setiap Anggota Komisi Informasi harus dibatasi dengan pedoman perilaku yang independen dan mandiri, adil, integritas, bertanggung jawab, professional, disiplin, dan bijaksana sehingga mampu memastikan penilaian terhadap kinerja Anggota Komisi Informasi dilaksanakan dengan maksimal dan menyeluruh dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia.
1.7. Rapat Kerja Teknis Komisi Informasi Sejalan dengan Nawa Cita Pemerintahan Jokowi-JK yang salah satunya ingin membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya yang kemudian dapat diterjemahkan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi salah satu pilar, maka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Komisi Informasi seIndonesia diharapkan dapat mengusung suatu tema Rapat Koordinasi Nasional
(Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia yang senafas dengan amanat Nawa Cita tersebut. Selain itu, pada tahun 2015 ini Indonesia (c.q. Komisi Informasi Pusat) telah berkontribusi dalam tingkat internasional dengan berperan aktif dalam ICIC 2015 di Chile. Terselenggaranya Rakernis Komisi Informasi se-Indonesia guna memiliki persamaan pandangan dan penguatan kelembagaan antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota dalam mengemban tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenangnya sehingga diperlukan persiapan teknis untuk menyusun hal-hal yang akan dibahas dan disepakati pada Rakornas Komisi Informasi seIndonesia. Kegiatan Rakernis ini dilaksanakan pada 21 – 23 Agustus 2015 di Atria Hotel & Conference Gading Serpong dengan peserta yang terdiri dari Komisi Informasi Pusat, 25 Komisi Informasi Provinsi, 2 Komisi Informasi Kabupaten, dan 1 Komisi Informasi Kota. Dengan diadakannya Rakernis Komisi Informasi se-Indonesia ini, maka akan diperoleh manfaat internal bagi Komisi Informasi Pusat yakni sebagai wujud dalam menjalankan amanah UU KIP dan juga manfaat eksternal bagi masyarakat Indonesia dalam mengawal jaminan akses masyarakat terhadap informasi untuk mewujudkan asas-asas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia dan diharapkan Rakornas ke-6 Komisi Informasi se-Indonesia tahun 2015 dapat terselenggara secara lebih terstruktur dan terukur sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dan dampak bagi Indonesia.
2. Memperkuat Penanganan Sengketa dan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak atas Informasi; 2.1. Penanganan Sengketa Informasi Publik Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP (Pasal 1 angka 12 UU KIP).
Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik (selanjutnya disebut permohonan) yang di terima Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) pada semester
I (Januari - Juli) Tahun 2015 sebanyak 44 permohonan. Jika dibandingkan dengan semester I Tahun 2014, jumlah permohonan semester I Tahun 2015 mengalami penurunan karena pada semester I Tahun 2014 jumlah permohonan yang diterima sebanyak 325 sengketa. Berikut tabel
rincian
jumlah permohonan yang diterima KI Pusat.
Tabel 1 Jumlah Permohonan yang Diterima KI Pusat pada Semester I Tahun 2015 No
Bulan
Jumlah
1
Januari
22
2
Februari
0
3
Maret
5
4
April
2
5
Mei
9
6
Juni
3
7
Juli
3
Total
44
Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSI), yang pada pokoknya mengatur permohonan yang diajukan ke Komisi Informasi harus melengkapi syarat-syarat kelengkapan dokumen berupa identitas Pemohon, surat permohonan informasi dan surat keberatan yang diajukan ke badan publik. Seluruh permohonan yang telah disebutkan di atas, telah memenuhi syarat maka permohonan tersebut diterima dan diregister. Klasifikasi Pemohon permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat terdiri dari individu sebanyak 41 Pemohon dan Badan Hukum sebanyak 3 Pemohon. Berikut tabel rincian jumlah klasifikasi Pemohon permohonan informasi yang diterima KI Pusat.
Tabel 2 Klasifikasi Pemohon Permohonan yang Diterima KI Pusat pada Semester I Tahun 2015 Pemohon No
Bulan
Individu
Badan Hukum
Jumlah
1
Januari
22
0
22
2
Februari
0
0
0
3
Maret
5
0
5
4
April
2
0
2
5
Mei
7
2
7
6
Juni
2
1
2
7
Juli
3
0
3
Total
41
3
43
1. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Semester I Tahun 2015 Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Perki PPSIP. Proses penyelesaian sengketa informasi dilakukan melalui proses Mediasi dan Ajudikasi Nonlitigas. Adapun permohonan penyelesaian sengketa informasi yang sudah selesai diproses melalui Mediasi dan Ajudikasi Nonlitigasi pada semester I Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 2 Penyelesaian Sengketa Informasi pada Semester I Tahun 2015 No
Bulan
Jumlah
1
Januari
11
2
Februari
11
3
Maret
6
4
April
19
5
Mei
10
6
Juni
10
7
Juli
5
Total
75
Untuk penyelesaian permohonan sengketa pada bulan Januari-Juli Tahun 2015, sebanyak 25 permohonan yang diselesaikan. Artinya dari 44 permohonan masih terdapat 19 register yang belum terselesaikan (lihat dalam diagram di bawah ini). Dari 75 jumlah sengketa yang diselesaikan sebagaimana disebutkan di atas, terdapat permohonan yang diajukan pada Tahun 2013, 2014, dan 2015. Artinya Komisi Informasi Pusat disamping menyelesaikan register 2015 dan juga menyelesaiakan permohonan informasi yang dimohon pada tahun sebelumnya. Adapun rincian penyelesaian sengketa bulan Januari-Juli Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Proses penyelesaian sengketa informasi dilakukan melalui proses Mediasi dan Ajudikasi Nonlitigasi. Maka output yang dihasilkan dari penyelesain persidangan pun berbeda. Pada diagram di bawah ini dijelaskan bahwa jumlah sengketa informasi publik yang diselesaikan pada semester bulan Januari-Juli Tahun 2015, diselesaikan melalui proses/tahapan Mediasi, Ajudikasi Nonlitigasi, dan Penetapan Pecabutan. Dari 75 register, sebanyak 25 register diselesaikan melalui Ajudikasi Nonlitigasi, 27 register diselesaikan melalui Mediasi, dan 23 register diselesaikan melalui Penetapan. Prosestase penyelesain sengketa informasi di Komisi Informasi dapat dilihat sebagai berikut:
Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KI Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 27ayat (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang poda pokoknya mengatur bahwa KI Pusat memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa menyangkut badan publik tingkat pusat dan badan publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama KI provinsi atau kabupaten/kota belum terbentuk.
Jumlah register sengketa informasi yang telah diselesaikan pada bulan JanuariJuli Tahun 2015 yaitu 75 register. Dari yang diselesaikan sebanyak 42 sengketa yang diselesaikan di Jakarta, dan sebanyak 33 diselesaikan di luar Jakarta. Berdasarkan hal tersebut, maka sesuai dengan kewenangan penyelesaian sengketa informasi yang dimiliki KI Pusat dapat tergambarkan bahwa dari 33 sengketa informasi yang diselesaikan melibatkan badan publik tingkat provinsi, kabupaten/kota atau badan publik yang berada di daerah namun bersifat vertikal dengan badan publik tingkat pusat, antaranya pada badan publik Sumatera Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat, NTT. Berdasarkan tempat penyelesain sengketa dibagi menjadi:
Lokasi Penyelesain Sengketa Informasi di Komisi Informasi Pusat Bulan Januari-Juli Tahun 2015:
A. Keberatan Pasca Putusan Komisi Informasi Pusat Peraturan Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun 2013 Pasal 60 menyatakan bahwa Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang. Selain di atur di dalam peraturan di atas dijelaskan pula Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang.
Putusan Komisi Informasi bukan merupakan putusan yang bersifat final and binding. Artinya para pihak diperbolehkan untuk mengajukan upaya keberatan atas putusan Komisi Informasi di pengadilan yang berwenang untuk mengadili. Atas Peraturan Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun 2013 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 di atas ada para pihak yang melakukan upaya keberatan yang dilakukan para pihak yang bersengketa. Adapun pihak yang melakukan upaya keberatan ke pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun PTUN antara lain: 1. Permohonan
Keberatan
atas
Putusan
Komisi
Informasi
nomor
468/VIII/KIP-PS-M-A/2014 dengan Pemohon M. Fikri Suadu dan Termohon BPJS.
2. Permohonan
Keberatan
atas
Putusan
Komisi
Informasi
nomor
1369/XII/KIP-PS-M-A/2014 dengan Pemohon Forest Watch Indonesia dan Termohon Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. 3. Permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi nomor 301/XII/KIPPS-M-A/2012 dengan Pemohon Hardjendro dengan Badan Pertanahan Nasional.
B. Komisi Informasi Pusat sebagai Termohon Komisi Informasi Pusat juga merupakan Badan Publik yang dikenai kewajiban untuk menyediakan dan memberikan informasi publik kepada masyarakat. Dalam tugasnya sebagai Badan Publik, Komisi Informasi Pusat juga tidak terlepas dari kesalahan atau kekurangan dalam pelayanan publiknya. Akibat hukum dari kurang optimalnya pelayanan publik Komisi Informasi dalam pelayanan informasi publik mengakibatkan Komisi Informasi Pusat menjadi pihak Termohon dalam penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur bahwa dalam hal sengketa informasi publik menyangkut Badan Publik Komisi Informasi, maka kewenangan penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh Komisi Informasi di dalam wilayah terdekat dengan domisili Komisi Informasi yang menjadi Termohon. Komisi Informasi Pusat menjadi Termohon pada sengketa informasi publik dengan Pemohon Yeremias Buku Weko di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan register Nomor 0033/II/KIP-DKI-PS/2014 dan register Nomor 0034/II/KIP-DKI-PS/2014.
2.2. Penyusunan Regulasi Hukum Acara PSI Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan pelaksananya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi sebagaimana diatur pada Pasal 23 UU KIP.
Hukum acara yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa Informasi Publik diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP). Berdasarkan tugasnya Komisi Informasi yaitu menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Oleh sebab itu Komisi Informasi disamping melaksanakan kegiatan penyelesain sengketa juga melakukan kegiatan di luar persidangan diantaranya antara lain: 2.2.1
Penyusunan Regulasi Komisi Informasi yaitu membuat regulasi yang dipergunakan untuk hukum acara yang berlaku di Komisi Infromasi. Beberapa hal yang dilakukan antara lain dengan melakukan focus group discussion (FGD) dalam merevisi Perki PPSI antara lain: a. Focus Group Discussion tanggal 23 April 2015 tentang Revisi PPSIP. Pelaksanaan kegiatan ini yaitu di kantor Komisi Informasi Pusat, Graha PPI Lt.5 Jl. Abdul Muis No.8 Jakarta Pusat. Focus Group Discussion (FGD) untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai rencana perubahan atau pembuatan Perki baru untuk menggantikan Perki 1 Tahun 2013. FGD ini sangat penting untuk mengukur seberapa besar kebutuhan perubahan Perki 1 Tahun 2013 dan untuk memastikan bahwa perubahan atau peraturan baru yang akan dibuat benar-benar tepat dan bisa menjawab permasalahan atau kelemahan dalam Perki 1 Tahun 2013. Narasumber kegiatan ini yaitu Dyah Aryani P. (Komisioner Komisi Informasi Pusat), Yhannu Setyawan (Komisioner Komisi Informasi Pusat) dan Hadi M. Djuraid (Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Keterbukaan Informasi). b. Focus Group Discussion tanggal 29 Juni 2015 tentang Uji Konsekuensi. Pelaksanaan kegiatan ini yaitu di kantor Komisi Informasi Pusat, Graha PPI Lt.5 Jl. Abdul Muis No.8 Jakarta Pusat. Narasumber kegiatan ini adalah Paulus W, dan Evy Trisulo D.
2.2.2. Bahan acuan bagi Komisi Informasi bagi anggota Komisi Informasi dalam menyelesaikan Sengeketa Informasi. Dalam membuat bahan
acuan yang akan dibuat Modul Penyelesain Sengketa Informasi yang terbagi menjadi 3 seri yaitu Kepaniteraan, Ajudikasi dan Mediasi. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain dengan melakukan focus group discussion (FGD) Modul Penyelesain Sengketa Informasi antara lain: a.
Focus Group Discussion Modul Kepaniteraan tanggal 7 Juli 2015 tentang Pelaksanaan kegiatan ini yaitu di kantor Komisi Informasi Pusat, Graha PPI Lt.5 Jl. Abdul Muis No.8 Jakarta Pusat. KI Pusat dapat dikatakan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan bersifat quasi yudisial (semi peradilan) sehingga harus dipandang sebagai lembaga yang bekerja sebagai bagian dari sistem peradilan. Salah satu ciri lembaga peradilan adalah memiliki pengelolaan administrasi yustisial yang diatur dalam hukum acara (Court of Law) yang dilaksanakan dengan baik dan benar, serta tertib dalam melaksanakan administrasi perkara. Oleh karenanya, tertib administrasi yang merupakan bagian dari Court of Law adalah
mutlak
harus
dilaksanakan
oleh
Panitera.
Dalam
penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi. Panitera dijabat oleh Sekretaris Komisi Informasi yang memiliki tanggung jawab
mengelola
administrasi
permohonan
penyelesaian
sengketa, membantu Mediator, membantu Majelis Komisioner di dalam persidangan,
mencatat
persidangan,
membuat
Berita
Acara Persidangan, dan menyusun laporan hasil persidangan. Sedangkan
dalam
menjalankan
tugas-tugas
administrasi
perkara/sengketa dalam persidangan, Panitera pada Komisi Informasi dibantu oleh Panitera Pengganti yang dalam Perki No. 1 Tahun 2013 disebutkan Panitera Pengganti adalah pegawai di lingkungan Komisi Informasi yang ditunjuk oleh Panitera untuk bertanggung jawab membantu/menjalankan tugas-tugas Panitera. Pada dasarnya, tugas dan fungsi panitera pada tahap pra persidangan dimulai dengan penerimaan permohonan penyelesaian sengketa, pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dan pemanggilan para pihak. Secara umum tugas kepaniteraan Komisi Informasi adalah memberikan dukungan di bidang teknis dan
administrasi public information dispute resolution throug nonlitigation adjudication (penyelesaian sengketa informasi publik melalui ajudikasi nonlitigasi). Narasumber kegiatan ini yaitu Dyah Aryani (Komisioner Komisi Informasi Pusat) (Komisioner Komisi Informasi Pusat) akan mempresentasikan materi dengan tema “Sistem Administrasi Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Pusat”. Evy Trisulo (Komisioner Komisi Informasi Pusat) akan mempresentasikan materi dengan tema “Tata Cara Penyusunan Modul Kepaniteraan Secara Tepat dan Benar” dan Pri Pambudi Teguh, SH, MH (Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia) akan mempresentasikan materi dengan tema
“Pentingnya Modul Kepaniteraan dalam
Mengelola Administrasi Yustisial Secara Tertib dan Benar”. Out put yang dihasilkan dari kegitan ini yaitu draf Modul Penyelesaian Sengketa Informasi Seri Kepaniteraan.
3. Memastikan dan Memfasilitasi Pemenuhan Hak Masyarakat terhadap Informasi Publik; 3.1. Terbentuknya Jaringan Masyarakat Peduli Keterbukaan Informasi Melalui Pengembangan Jaringan Media dalam Media Gathering dan Diskusi Media Diskusi Media dilaksanakan 2 kali, yakni: a. Pelaksanaan pertama dilaksanakan di Denpasar, Bali, pada tanggal 10 – 12 April 2015. Kegiatan Diskusi Media di Bali dilanjutkan dengan Media Gathering. b. Pelaksanaan kedua dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 22 Mei 2015. Pelaksanaan Diskusi Media dilanjutkan dengan kunjungan media ke redaksi Jawa Pos.
Dari kedua kegiatan tersebut, peserta yang hadir adalah dari unsur Media di Bali dan Jawa Timur. Acara ini sangat diminati oleh peserta, karena ada kalangan media yang baru mengetahui Undang-undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik dan keberadaan Komisi Informasi sebagai organisasi dengan tugas dan fungsinya.
Output dari kegiatan ini antara lain; 1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat (peserta) mengenai UU KIP dan Komisi Informasi. 2. Meningkatnya peran Pers dalam mewujudkan cita-cita UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Terwujudnya jaringan kerja sama diantara Komisi Informasi dengan Media. 3.2. Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota. Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara, Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Berdasarkan fakta yang ada KI Provinsi yang telah terbentuk sampai dengan tahun 2015 adalah sejumlah 27. Maluku merupakan provinsi yang belum terbentuk Komisi Informasi untuk itu diperlukan inisiasi pembentukan agar terdorong semangat keterbukaan informasi publik dan guna memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik dengan melibatkan Pemerintah Provinsi dan masyarakat dalam suatu kegiatan audiensi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18-21 Mei 2015 di Ambon, Maluku. Dengan
terbentuknya
Komisi
Informasi
Provinsi
diharapkan
masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses penyelenggaraan negara. Selain itu, keterbukaan informasi juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang sejalan dengan salah satu tujuan UU KIP, yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yakni
pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. Berperan
Aktif
dalam
Kegiatan
Internasional
untuk
Memperkuat
Pelaksanaan Keterbukaan Informasi 4.1. Inisiasi Keanggotaan dan Kerjasama dengan Organisasi Internasional Upaya mewujudkan keterbukaan informasi di Indonesia tidak berhenti pada sebatas pengaturan hak akses atas informasi secara normatif tetapi dengan sekaligus mendirikan sebuah lembaga mandiri untuk melaksanakan ketentuan tersebut.
Sesuai amanah UU KIP maka didirikanlah Komisi
Informasi pada tahun 2010. Saat ini, Komisi Informasi berada pada tahap implementasi
peraturan
pengembangan
strategi
perundang-undangan implementasi
dalam
yang
berbagai
memerlukan aspek,
seperti
kelembagaan, penyelesaian sengketa informasi dan sosialiasi. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi Komisi Informasi untuk bergabung dengan organisasi atau komunitas internasional yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keterbukaan informasi publik. Selayaknya sebuah negara, kemampuan bekerjasama dan bergabung dengan komunitas internasional merupakan syarat de facto bagi keberadaan Komisi Informasi Indonesia dalam lingkaran internasional negara-negara yang menjunjung keterbukaan informasi publik bagi warga negaranya. Apabila Komisi Informasi bergabung dengan sebuah organisasi atau komunitas internasional maka Komisi Informasi memiliki sharing partner dalam mewujudkan keterbukaan informasi. Pada saat yang sama, Komisi Informasi menunjukkan peran dan kontribusi Indonesia dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di dunia, bersama dengan lembaga serupa dari negara lain. Di antara itu, salah satu alasan fundamental adalah dengan mengingat keberadaan Komisi Informasi dan budaya keterbukaan informasi yang masih tergolong baru di Indonesia. Sebagai perwujudan atas hal tersebut, 3 orang anggota Komisi Informasi
Pusat
menerima
undangan untuk
menghadiri
The
Ninth
International Meeting of Information Commissioners yang akan dilaksanakan di Chili pada tanggal 21 hingga 23 April 2015. Kegiatan ini dihadiri oleh para anggota komunitas transparansi internasional dan Komisioner Komisi
Informasi negara-negara lain. Konferensi tersebut dilaksankan setiap dua tahun sekali, yang pada pertemuan sebelumnya dilaksanakan di Berlin pada tahun 2013. Kegiatan ini bermaksud untuk menjalin kerja sama dan membangun jaringan komunikasi dengan Komisi Informasi/ organisasi/ lembaga terkait keterbukaan informasi di dunia internasional. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan sebagai suatu benchmarking yang memperkenalkan keberadaan Komisi Informasi Pusat RI, membangun kerja sama dengan organisasi internasional
terkait
keterbukaan
informasi
dan
menjalin
hubungan
multilateral antar Komisi Informasi/ lembaga terkait negara anggota
III. Penutup Demikian laporan tahun 2015 ini dibuat untuk dapat menjadi pertanggungjawaban atas program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam visi dan misi yang diejawantahkan dalam Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat tahun 2013-2017.
