KOMINFO
S. Juliandry Simanungkalit Direktorat e-Government 2014
Status umum Birokrasi
Kebijakan pembenahan RB di Indonesia
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Sumber: http://www.menpan.go.id/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan
2. PENATAAN JUMLAH DAN DISTRIBUSI PNS 1. PENATAAN STRUKTUR BIROKRASI
9. EFISIENSI PENGGUNAAN FASILITAS, SARANA DAN PRASARANA KERJA PNS
3. SISTEM SELEKSI CPNS DAN PROMOSI PNS SECARA TERBUKA
9 Program Percepatan RB 4. PROFESIONALISASI PNS
8. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PNS
7. PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS APARATUR
Sumber: Kemenpanrb
5. PENGEMBANGAN SISTEM ELEKTRONIK PEMERINTAH (EGOVERNMENT)
6. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 1. Civil services are obliged to report their assets and whealth: 2. As a basis for promotion 3. Sanctions for suspicious civil service assets 4. Prohibition of use of individual account for government projects/activities 5. Strict orderly mechanism for escrow account 6. Implementation of comprehensive whistle blower system in all ministries/ agencies/local gov’t 7. Multi-years planning and implementation 8. Submission of Change-State/Local Govt Budget must be based on thorough evaluation 9. Enhancement of Internal Oversight Office (APIP/Itjen, etc) function and performance 10. Improvement of public finance accountability and agencies performance
1. Organizational Evaluation and Adjustment of Ministries/Agencies 2. Evaluation and Delayering of the Echelon III, IV, and V within Core and Supporting Unit 3. Organizational Evaluation of Local Governments 4. Evaluation of Quasi-Government Agencies (LNS) 5. Evaluation of Technical Implementation Unit (UPT) at Echelon II Level
Organization Management
1. Job Analysis and Mapping in Ministry/Agency/Local Gov’t 2. Minus-Growth Policy 3. Limitation of State Budget for Bureaucracy Cost/ Spending 4. M/E of Redistribution/ Reallocation of Civil Service 5. Early-Pension Policy
Civil Service Distribution and Quality Management
Open Recruitment and Promotion System 9"ACCELERATION" PROGRAMS"FOR" BUREAUCRATIC" REFORM"
Transparency and Accountability Enhancement
Civil Service Professionalization
Remuneration Management
Business Licensing Deregulation and Debureaucratization(Ease of 1. Business Licensing Deregulation 2. Improvement of One-Stop-Services business licensing) Office 3. Standardization of Business Licensing ‘s time processing 4. Clarity of charge/cost and requirements 5. Strengthening Service Excellence through: 6. Reinforcement of Public Service Standard and Citizen Charter 7. National Public Service Rank 8. Public Satisfaction Index 9. National Public Complaint Handling Mechanism
1. Civil service recruitment through: 2. Cooperation with state-owned university consortium 3. Use of Computer Assisted Test (CAT) 4. Civil service promotion through: 5. Enhancement of assessment center for promotion, training and education 6. Development of open promotion system for echelon I and II nationwide
Efficient use of state facilities, resources and equipments 1. Efficiency of government facilities usage 2. Standardization of government facilities, infrastructure and resources
Sumber: Kemenpanrb
1. Improvement of Remuneration System 2. Development of pay-forperformance system 3. Pension system reform 4. Adjustment of health assurance for civil service
e-Government Enhancement 1. e-Office Policy (development of website, e-archive, e-financial report, e-employee information system) 2. e-Planning 3. e-Budgeting 4. e-Procurement 5. e-Performance (SAKIP)
1. Development of standard of competencies 2. Competence-based human capital development 3. Competence-based training and education system 4. Enforcement of civil service code of ethics and discipline 5. Certification of Civil Service professional’s competency 6. Periodically mutation and rotation of Civil Service based on competence and capability 7. Development of individual performance measurement 8. Strengthening the functional (substantive/core) official through: 9. Increasing the number of substantive officials 10. Specifying career path for substantive officials 11. Developing substantive training and education 12. Adjusting allowance for substantive officials
Arahan Mensesneg kepada para Sekjen dan Sestama pada rapat tanggal 30 Oktober 2014 tentang Gambaran Pemerintahan Baru: 1. Dalam waktu 1 tahun ke depan akan dikembangkan sistem paperless untuk membuat e-process yaitu paling lama 2 jam surat bisa sampai ke tujuan dan paling lambat 14 jam harus sudah didisposisi. Oleh karenanya semua pejabat harus menggunakan email go.id, tidak boleh lagi menggunakan Yahoo, Gmail dan sebagainya. 2. Executive dashboard selalu ada dalam iPad Presiden, sehingga kalau ada daya serap yang rendah akan langsung dimonitor oleh Presiden. Di samping itu juga sudah dibuat e-blus (blusukan), yang langsung dimonitor oleh relawan dan dilaporkan kepada Presiden atas kinerja yang dijanjikan apakah sudah dilaksanakan.
Update…
DEFINISI e-Government
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Kata Kunci • Oleh - Pemerintah • Untuk - Rakyat - Bisnis - Lembaga Pemerintah lain • Manfaat e-Government - Efisiensi - Efektivitas - Transparansi - Inovasi - Partisipasi • Bagaimana mencapainya? - Rekayasa ulang proses bisnis - Penggunaan TIK 12
Faktor Penentu Kesuksesan
Visi & Misi E-Government
• Faktor Penentu Kesuksesan merupakan Faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar implementasi e-Government berjalan sesuai apa yang telah direncanakan. • Faktor Penentu Kesuksesan dibagi menjadi empat dimensi: – – – –
Kebijakan dan Regulasi, Kelembagaan dan SDM, Perencanaan dan Anggaran, Infrastruktur dan Aplikasi
Sumber: DETIKNAS, 2012
13
STRATEGI IMPLEMENTASI e-GOVERNMENT: Pendekatan “Tiga Bola”! ! Sinkronisasi(investasi" TIK"nasional" ! Kebijakan(fiskal( mulJyears"&" mulJyears"contract" ! Penggunaan(komponen" TIK"lokal"""industri"TIK" ! (Peningkatan(" kualitas"SDM" TIK"dg" kerjasama"R&D" insJtusi" pendidikan( ! (Peningkatan( kualitas(SDM(TIK( utk(industri(TIK( Source : MP TIK
Kebijakan"
Kelembagaan" SDM"
! Penguatan(unit( pengelola"TIK"di" lembaga?2"" Pemerintah( ! Penguatan(lembaga(( koordinator(( program(strategis(( TIK(dan(cyber" security"nasional"
!
!
!
!
!
Reliable Sistem aplikasi dapat berjalan dengan handal Interoperable Sistem aplikasi dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain Scalable Sistem aplikasi mudah ditingkatkan kemampuannya User Friendly Sistem aplikasi mudah dioperasikan dengan user interface (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan Integrateable Sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain 15
Aplikasi dengan kesamaan layanan
Saat ini ada K/L yang sudah menerapkan eoffice dan beberapa diantaranya berjalan baik di seluruh K/L
Sistem layanan (alur proses) dan teknologi bisa jadi berbeda-beda (Multy-platform) antar K/L
Besar biaya pada skala nasional: Sulit dideteksi
Pertanyaannya: Bagaimana kebijakan dan strategi yang harus diambil?
! Pada
saat LPSE mengembangkan SPSE, sudah banyak K/L yang memiliki aplikasi eprocurement ! Kondisi yang terjadi saat itu:
• Pengembangan aplikasi eproc kurang terkendali, bahkan
dapat berbiaya fantastis • Sistem yang berjalan tidak memliki alur proses (bussiness process) yang sama, meskipun aturan nasional tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sama. • Availability sistem kurang maksimal • Pengendalian dan kerjasama antar sistem menjadi sangat rumit.
! Pada
tahun 2013, seluruh K/L/Pemerintah daerah menerapkan aplikasi eproc yang sama, yaitu SPSE
• siMAYA • Simpeg • Simkeu • Perijinan Terpadu Satu Pintu • Dan lain-lain
• Mendasarkan pada SOP yang sama dalam pemerintahan • Kerjasama lintas K/ L/D
Mengembangkan aplikasi eGovernment nasional dalam kerangka NKRI
Kebijakan untuk mengembangkan aplikasi generik didasari pada:
siMAYA merupakan bentuk implementasi aplikasi generik
Dapat dikembangkan bersama-sama
• Adanya regulasi dan SOP yang sama • Efisiensi dan efektifitas pembangunan • Kedaulatan informasi milik Pemerintah
• Adanya rasa memiliki • Penyempurnaan lebih cepat
Sistem Informasi Administrasi Perkantoran Maya
! Ekosistem
Administrasi perkantoran yang berjalan melalui dunia maya ! Aplikasi sederhana sebagai quick win Reformasi Birokrasi ! Landasan Kebijakan • UU ITE (Informasi & Transaksi Elektronik) • PP PSTE (Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik) • Inpres 3/2003 tentang Strategi dan kebijakan e-
Government • Kepmen PAN & RB nomor 107 tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Kebijakan Sistem Elektronik pada Instansi Pemerintah (e-Government) • SE Menpan no. 5 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) pada instansi Pemerintah
Aplikasi administrasi perkantoran pemerintah dunia maya
dapat digunakan tanpa harus diinstall dikembangkan sesuai dengan TNDE dari Menpan no 6 thn 2011 mengenai Tata Naskah Dinas Elektronis (TNDE) di lingkungan instansi pemerintah template TND terbaru dari Menpan no 80 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (TND) Instansi Pemerintah Surat edaran MenPANRB No. 5/2013 tentang penggunaan siMAYA sebagai aplikasi administrasi perkantoran maya nasional Direktorat e-Government
PNS harus siap bekerja di mana saja, kapan saja
Mobilitas yang cukup tinggi Wilayah kerja relatif luas Seringkali tidak mengenal jam kerja Kesempatan bertatap muka dengan jajaran, relatif tidak mudah Surat/disposisi relatif sering hadir disaat kita tidak sedang di atas meja
Airport siMAYA/ email
Eselon 1 & 2 TU
Makan siang Internet
Surat datang
Eselon 3 Ruang kerja
Arsip
Staf
Rapat di kantor lain
Eselon 4
Konsep dasar
Manfaat e-Office dalam Pemerintahan Mendukung kinerja dan meningkatkan efisiensi waktu di lingkungan Pemerintah
Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata naskah dinas lancarnya komunikasi dan kemudahan dalam tata naskah dinas
hemat waktu, sumber daya, tenaga, biaya
Ramah lingkungan Direktorat e-Government
Citizent Tracking System Melalui Inter-relasi identitas NIP - Verifikasi user - Biodata
- User account - Profile
Govt Service Bus
BKN
Update data PNS
NPWP
Keterangan : Existing/Online Direncanakan
NPWP
siMAYA
Kode Surat
ArNas NIK
eKTP
Direktorat e-Government
SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) " Produk ANRI ! Integrasi " Kerjasama Kemkominfo dan ANRI ! Mengurangi pekerjaan ganda/berulang " Arsip Tunggal ! Target : Akhir 2014 ! Diperlukan scanner kecepatan tinggi dan fitur auto feeder paper !
Menembus batas ruang dan waktu
Source: Whitebook ICT 2012, MCIT
! Unduh
dan langsung bisa digunakan ! Ada notifikasi ! Tersedia untuk smartphone dan tablet
Melepaskan diri dari ketergantungan bekerja di meja (Bekerja di mana saja)
Melepaskan diri dari ketergantungan jaringan listrik dinding (PLN down, siMAYA tetap jalan)
Aplikasi yang sederhana, mudah digunakan (User friendly)
Mobile-browser
Melepaskan diri dari ketergantungan pada jam kerja (Bekerja kapan saja)
Ketergantungan pada internet kantor (Internet dari mana pun, is OK)
Media komunikasi PNS (Jejaring PNS)
! Diakses!melalui!https://
simaya.layanan.go.id! ! User!tinggal!memakai.! Pengelola!di!K/L/D!bisa!lebih! fokus!pada!pemanfaatan!yang! lebih!luas!pada!instansinya! ! Dapat!diakses!melalui:!Browser! &!Mobile!(iOS!&!Android)! ! Pengelolaan,!termasuk! pengamanan!dilakukan!oleh! Kemkominfo!
!
! !
K/L/D dapat menginstall pada infrastruktur instansi K/L/D dapat melakukan kostomisasi Spesifikasi teknis: • Server 64 bit, Memory (min) 8
GB, Storage (min) 2 TB • Ubuntu server 64bit • Security system • Bandwidth yang mencukupi (Perlu disadari potensi akses di luar jam dinas)
! !
SDM yang handal Rajin patching, bug hunting dan develop sendiri
LOCAL SERVER ! Infrastruktur
• • • •
Data Center & Disaster Recovery Center Secure network (VPN) Bandwidth yang memadai Security (minimal SSL)
! Teknologi
• Browser • M-browser
! SDM
• • • • •
Programmer Javascript Database administrator Security expert Network administrator Update aplikasi secara berkala, DLL
! Regulasi
dan SOP ! Infrastruktur ! SDM
! Peraturan
tentang pemanfaatan siMAYA ! SOP disusun dengan rinci dan sistematis ! Diberikan batas waktu antara masa sosialisasi, masa percobaan, dan saat mulai berlaku ! Dilakukan evaluasi berkala " mengukur capaian
! Tata
Usaha
• PC/laptop/smartphone/tablet • Pemindaian (scanner) • Internet ! Pimpinan
dan Pengguna Biasa
• PC/laptop/smartphone/tablet • Internet
! Tata
Usaha : cepat dalam menginput surat masuk manual ke siMAYA ! Pimpinan : cepat dalam memberikan disposisi melalui siMAYA ! Bimbingan Teknis : • Untuk Admin dan TU • Untuk Pengguna Biasa dan Pimpinan
! Diakses!melalui!https://
simaya.layanan.go.id! ! User!tinggal!memakai.! Pengelola!di!K/L/D!bisa!lebih! fokus!pada!pemanfaatan!yang! lebih!luas!pada!instansinya! ! Dapat!diakses!melalui:!Browser! &!Mobile!(iOS!&!Android)! ! Pengelolaan,!termasuk! pengamanan!dilakukan!oleh! Kemkominfo!
!
! !
K/L/D dapat menginstall pada infrastruktur instansi K/L/D dapat melakukan kostomisasi Spesifikasi teknis: • Server 64 bit, Memory (min) 8
GB, Storage (min) 2 TB • Ubuntu server 64bit • Security system • Bandwidth yang mencukupi (Perlu disadari potensi akses di luar jam dinas)
! !
SDM yang handal Rajin patching, bug hunting dan develop sendiri
LOCAL SERVER ! Infrastruktur
• • • •
Data Center & Disaster Recovery Center Secure network (VPN) Bandwidth yang memadai Security (minimal SSL)
! Teknologi
• Browser • M-browser
! SDM
• • • • •
Programmer Javascript Database administrator Security expert Network administrator Update aplikasi secara berkala, DLL
Join us: https://www.facebook.com/groups/simaya.id/
siMAYA dikembangkan untuk administrasi perkantoran, seperti persuratan, kepegawaian, penggajian, stok (TU), dll
ing Tele t t a h C po n
Interne t
Vi deo
Conf
erenc e
S. Juliandry Simanungkalit Kasi Aplikasi Layanan Kepemerintahan Daerah Kementerian Kominfo
[email protected]
