PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/ 15 /M.PAN/7/2008 TENTANG PEDOMAN UMUM REFORMASI BIROKRASI MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Menimbang
Mengingat
:
:
a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tatakelola pemerintahan yang baik maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian, Lembaga, dan PemerintahDaerah. b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan suatu pedoman u m u m reformasi birokrasi. 1. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 2 8 Ta h u n 1 9 9 9 Te n t a n g Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851). 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokok K e p e g a w a i a n . 3. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 3 2 Ta h u n 2 0 0 4 Te n t a n g Pemerintahan D a e r a h . 4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025. 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a . 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara. 7. P e r a t u r a n P r e s i d e n N o m o r 11 Ta h u n 2 0 0 5 Te n t a n g K e d u d u k a n , Tu g a s , F u n g s i , K e w e n a n g a n , S u s u n a n Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
8. P e r a t u r a n P r e s i d e n N o m o r 7 Ta h u n 2005 Te n t a n g Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 Tentang Membentuk dan Mengangkat Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu. MEMUTUSKAN Menetapkan
: P E R AT U R A N M E N T E R I N E G A R A P E N D AYA G U N A A N A PA R AT U R N E G A R A T E N TA N G P E D O M A N U M U M REFORMASI BIROKRASI
PERTAMA
: Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan instansinya masing-masing. : Pedoman Umum Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. : Hal-hal yang belum jelas dalam Pedoman Umum ini dapat dikonsultasikan lebih lanjut dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi. : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KEDUA KETIGA KEEMPAT
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 10 Juli 2008 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi
Taufiq Effendi
NO
SIAPA
UNTUK APA
1
Pengambilan keputusan di berbagai tingkat Pemerintahan
Dasar kebijakan
2
Pelaksana di berbagai tingkat Pemerintahan
Acuan pelaksanaan
3
Profesional yang menjadi mitra kerja Tim Reformasi Birokrasi Kementrian/Lembaga
Acuan pelaksanaan
4
Lembaga donor
Referensi
5
Masyarakat Luas
Referensi
6
Tim Kerja reformasi birokrasi nasional
Acuan supervisi dan Evaluasi pelaksanaan
7
Tim teknis reformasi birokrasi nasional
Acuan fasilitasi dan monitoring pelaksanaan
NO
AREA PERUBAHAN
1
Kelambagaan (Organisasi)
2
Budaya Organisasi
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
3
Ketatalaksanaan
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
4
RegulasiDeregulasi Birokrasi
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
5
Sumber Daya Manusia
SDM yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
HASIL YANG INGIN DICAPAI
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
NO
PROSES
PROGRAM
DAMPAK
1
Membangun kepercayaan masyarakat
Program percepatan (Quick win)
Perbaikan sistem kerja dan perbaikan kualitas produk utama
2
Membangun komitmen dan partisipasi
Manajemen Perubahan
Mengkomunikasi perubahan baik kepada pegawai maupun kepada masyarakat dalam rangka pembentukan perilaku yang diinginkan
3
Mengubah pola pikir, budaya dan nilai-nilai kerja
Penataan sistem
Perbaikan organisasi, ketatalaksanaan dan sistem manajemen SDM
4
Memastikan keberlangsungan berjalannya sistem dan terjadinya perubahan
Penguatan unit orgaisasi, deregulasi-regulasi, peningkatan sistem pengawasan, perbaikan/pengadaan sarana dan prasarana
- Perubahan pola pokir - Perubahan budaya kerja - Perubahan perilaku
Eksternal: PEMANGKU KEPENTINGAN (stakeholder)
3 2 1 WHAT Apa yang berubah
WHY Mengapa harus berubah
WHEN Kapan harus berubah
Eksternal: PEGAWAI
4 HOW Bagaimana cara berubah
KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI Menyebarkan Informasi
Menanamkan Pemahaman Mendorong Komitmen
Menggerakkan Partisipasi
MANAJEMEN PERUBAHAN PROSES SOSIALISASI DAN INTERNALISASI
Sistem remunerasi
SDM (SUMBER DAYA MANUSIA) - Asesmen Kompetensi Individu - Sistem Penilaian Kerja - Pengadaan dan Seleksi - Pengembangan dan Pelatihan - Pola Promosi, Rotasi dan Mutasi - Pola Karir - Database Pegawai
Evaluasi Jabatan
- PENGUATAN UNIT - PERATURAN - PENEGAKAN DISIPLIN - PERBAIKAN PENGADAAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN PERUNDANG UNDANGAN - pENEGAKAN KODE ETIK SARANA DAN PRASARANA - PENGUATAN UNIT KERJA KEDIKLATAN
TATALAKSANA - Business Process - SOP
ANALISA JABATAN Keluaran: Uraian Jabatan
PENATAAN SISTEM
ORGANISASI - Redefinisi visi, misi dan strategi - Restrukturisasi - Analisa Beban Kerja
PENILAIAN KINERJA ORGANISASI SAAT INI
PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS) POSTUR BIROKRASI 2025
SASARAN - Perubahan Pola Pikir - Perubahan Budaya Kerja - Perubahan Perilaku
PROSES PENCAPAIAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI Tahapan, program dan aktivitas yang harus dilakukan kementerian/lembaga
LATAR BELAKANG - Dasar Hukum - Kondisi Objektif
REFORMASI BIROKRASI ARAHAN STRATEGI PENJAMIN PELAKSANAAN SISTEM
NO
PROGRAM
KEGIATAN
6
Penataan sistem manajemen SDM
(1) Asesmen kompetensi individu bagi pegawai/tenaga ahli
Dokumen analisa atas pemetaan hasil asesmen
(2) Membangun sistem penilaian kinerja
Sistem penilaian kinerja berdasarkan kompetensi, transparan dan user friendly
(3) Mengembangkan sistem pengadaan dan seleksi
Sistem pengadaan dan seleksi yang transparan, adil dan akuntabel serta berdasarkan kompetensi
(4) Mengembangkan pola pengembangan dan pelatihan
Pola pengembangan dan pelatihan berdasarkan kompetensi
(5) Memperkuat pola rotasi, mutasi, promosi
Pola rotasi, mutasi, promosi berdasarkan kompetensi dan kinerja
(6) Memperkuat pola karir
Pola karir berdasarkan kompetensi dan kinerja
(7) Membangun/ memperkuat database pegawai
a. b. c. d.
(1) Penguatan unit kerja/organisasi kepegawaian
a. Profil unit kerja/organisasi kepegawaian yang akan datang b. Dokumen rencana aksi
(2) Penguatan unit kerja kediklatan
a. Profil unit kerja kediklatan yang akan datang b. Dokumen rencana aksi
(3) Perbaikan sarana dan prasarana
a. Dokumen usulan pemenuhan sarana dan prasarana, rencana pemanfaatan serta pelaksanaannya b. Dokumen rencana aksi
7
Penguatan unit organisasi
KELUARAN
Sistem database pegawai Pengadaan perangkat lunak Pengadaan Perangkat keras Pelatihan Operator PNS
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
PEMERINTAH PUSAT/ NASIONAL
TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL Tim Kerja
KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH
Tim Teknis
TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH Tim Pengarah
Tim Pelaksana
