NOTULEN KICK OFF MEETING & LOKALATIH PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP) TAHUN 2014
POKJA SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
NOTULEN KICK OFF MEETING DAN LOKALATIH PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN tanggal 30 april 2014 1. Acara diawali dengan sambutan dari perwakilan Pokja Sanitasi Provinsi Ahmad Rodiansyah. Dilanjutkan dengan arahan dari Ketua Pokja Sanitasi Kabupaten Balangan yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Humam Arifin, SKM, M.Kes sekaligus membuka acara Kick Off Meeting dan Lokalatih Program PPSP Tahun 2014 di Kabupaten Balangan. Bahwa air minum dan sanitasi adalah hal penting dalam rangka pencapaian target 7c MDG’s. Pembangunan sanitasi bukan saja tanggung jawab dari satu instansi/SKPD, melainkan tanggung jawab bersama, gabungan dari beberapa unsur dalam Pokja Sanitasi/ AMPL. 2. Dilanjutkan dengan paparan dari Fasilitator Provinsi (Pak Ismail). Awal kegiatan adalah advocacy yang sudah dilakukan di tahun 2012, dilanjutkan dengan penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten. Kegiatan awalnya adalah dengan pengenalan, akan dilanjutkan dengan rencana kerja tindak lanjut sampai dengan bulan Juni 2014 sampai dengan penyusunan Memorandum Percepatan Sanitasi. Implementasi adalah dalam bentuk pendampingan dari pusat dalam rangka memperkuat pokja provinsi, karena sudah tidak ada lagi fasilitator lagi. Dari 123 penyusunan MPS seindonesia, 3 diantaranya adalah dari Kalimantan Selatan yakni Balangan, HSU dan Tanah Laut. 3. Fakta implementasi strategi adalah 90% strategi yag sudah disusun tidak diimplementasikan, 75% inisiatif perbaikan gagal dilaksanakan, 85% pimpinan mendiskusikan strategi <1 jam per bulan, dan 95% staf/ karyawan tidak mengetahui strategi organisasi. Perkembangan penyusunan memorandum program sanitasi, tahun 2010 terdapat 6 kota pilot project, di tahun 2013 revisi ke tiga terdiri dari 5 bab+ lampiran, mengacu pada SE mendagri 660/4919/SJ/tahun 2012. MPS berisi prioritas kegiatan pembangunan sanitasi, rencana kegiatan dan anggaran pembangunan sanitasi, dan pemantauan dan pengelolaan pembangunan sanitasi. Menyamakan persepsi karena bongkar pasang anggota pokja. Penggunaan kerangka kerja logis untuk mengukur apakah rencana bisa menyelesaikan permasalahan. Inernalisasi dan eksternalisasi program kegiatan, ekternalisasi adalah menjual program dan kegiatan ke satker. Pengiriman notulen rapat kick off ini untuk meningkatkan status daerah. Bab 1 kemudian dikirim via email. Dijelaskan secara detail substansi bab 1 dan 2 yang sebagian besar mengambil dari dokumen SSK bab 2, 3 gambaran umum sanitasi, area beresiko, dan kerangka kerja logisnya. Instrumen perhitungan prioritas adalah digunakan untuk menentukan program prioritas dengan pembobotan. Pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah, untuk pengembangan sanitasi, persampahan, drainase. 4. Kepala BPMPD (Ruspandi, S.Pd, M.AP); adalah bagaimana agar masyarakat adalah sebagai pelaksana, peran partisipasi masyarakat dan sosialisasi untuk lebih mempersiapkan masyarakat. Dari proyek yang turun yang banyak bekerja adalah pihak kontraktor. Masukan dari Kepala BLHK (Ir. Karim Suadi) adalah bagaimana fungsi dokumen bisa dijalankan dengan dukungan anggaran, komitmen SKPD sementara anggaran yang ada di SKPD rendah. TPA yang ada adalah bukan TPA regional dan sudah beroperasi dengan baik, yang perlu ditindaklanjuti adalah tugas dari SKPD kebagian apa, anggaran berapa. Dalam hal ini adalah jalan untuk masuk ke TPA. Peran dari SKPD lain diluar pokja agar mendukung kegiatan. Drainase apakah hanya di lingkungan atau termasuk di jalan nasional/ provinsi, sementara di BLKH drainase itu hanya mampu untuk memelihara bukan melaksanakan kegiatan pembangunan fisiknya. Tanggapan: sifatnya lebih pada masukan, di tahun 2015 untuk pembangunan fisiknya, dan menjadi peran siapa disini harus jelas. Bukan pemerintah melelang melainkan masyarakat yang melaksanakannya. Pembangunan TPA menjadi bagian BLHK namun penyediaan jalan dan pemeliharaannya adalah Dinas PU, sedangkan untuk drainase pembangunan menjadi tanggung jawab PU namun untuk pemeliharaanya menjadi tanggung jawab BLHK kasi drainase
5. Kabid Fisik dan Tata Ruang (Resty Fauriana, MT); PPSP adalah RP2JM Cipta Karya, persampahan sdh sangat maksimal pelaksanaannya, SSK persampahaman sedikit aja yang akan di review, yang jadi masalah adalah Air Limbah lembaga sdh siap tinggal penyususunan master plan Air Limbah, data yang ada hanya Data EHRA, data sekunder selain tidak ada. Sudah mendapatkan review outline plan drainase primer kecamatan Paringin, sudah mengusulkan dana APBN untuk 2015, diusulkan 6 milyar karena keterbatasan pagu dari pusat. Masterplan air limbah 500 juta tahun 2015, belum berani memasukkan air limbah karena instansi yang bertanggung jawab baru dibentuk tahun ini. Perda Pengelolaan Limbah mohon segera ditindaklanjuti. 6. Sekretaris Bappeda (H.Pahrudin, S.Pt, M.AP); apakah ada pedoman dan petunjuk teknis MPS?, anggaran menjadi masalah tiap SKPD, sosialisasi tingkat desa harus dilaksanakan oleh SKPD yang tupoksinya adalah sosialisasi. 7. Dinas kesehatan diwakili oleh Ibu dr. Hj.Adawiyah (Kabid Penyehatan Lingkungan), menanggapi jadwal dalam pelaksanaan MPS ini, april sudah akan berakhir dan target penyelesaian draft MPS akhir juni sudah harus selesai. Dari Pokja Kabupaten harus sama-sama melaksanakannya baik keperluan updating data dan lain sebagainya sehingga draft MPS bisa tersusun dan selesai tepat waktu. Ditargetkan kembali dalam 1 bulan kedepan akan sampai dimana agar lebih cepat terealisasi. Sehubungan dengan penganggaran ini, skpd benar-benar harus menganggarkan agar implementasi dapat terlaksana dengan baik. 8. Tanggapan: advocacy dan sosialisasi masyarakat yang diprioritaskan dan ditambah porsinya, masukan dari ibu resty mengenai perda dan masterplan limbah. Mencari celah di provinsi yang sifatnya bantuan/ hibah melalui mekanisme transfer, namun kondisinya sampai saat ini biasanya tidak maksimal karena kondisi politis. Pentahapan penganggarannya harus 5 tahun dan didukung oleh para pengambil keputusan untuk meyakinkan dan memprioritaskan anggaran sanitasi. PPSP dalam 1 tahun terdapat pembelajaran untuk mengurangi ego sektoral dan memberikan masukan data untuk memperbaiki dan memaksimalkan lagi. Saling mengisi program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Sekali-kali dikumpulkan dan dirapatkan mengenai anggaran sanitasi. Karena sekda sebagai ketua pokja sanitasi juga duduk sebagai ketua tapd, yang bisa meyakinkan untuk memprioritaskan anggaran. Stop BABs dilaksanakan dengan masing-masing SKPD yang melaksanakan perannya mengedukasi, misalnya BPMPD melalui pemberdayaannya, Dinas Kesehatan dengan PHBSnya.
Notulen,
